PEDOMAN PEMBERDAYAAN RUMAH TANGGA MISKIN BERBASIS ... · Peruntukan lahan perkebunan dan pertanian...

1

Pedum RTM Berbasis Geografis Wilayah

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 42 TAHUN 2014 TANGGAL : 20 Nopember 2014

PEDOMAN PEMBERDAYAAN RUMAH TANGGA MISKIN

BERBASIS GEOGRAFIS WILAYAH TAHUN 2015-2019

BAB 1

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Visi Kabupaten Probolinggo adalah “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo

yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Berakhlak

Mulia”. Misi Kabupaten Probolinggo:

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing

daerah, Pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, Optimalisasi

pengelolaan sumber daya berkelanjutan

2. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas

pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang

baik dan bersih.

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di

propinsi Jawa Timur. Secara geografis berada pada posisi 7040’ s./d. 8010’

Lintang Selatan dan 112050’ s./d. 113030’ Bujur Timur, dengan luas wilayah

1.696,16 km2 (169.616,65 Ha), termasuk didalamnya kawasan Pulau

Giliketapang dengan luas wilayah 0,6 km2. Kabupaten Probolinggo terletak di

lereng gunung-gunung yang membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan

Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro. Selain itu terdapat gunung

lainnya yaitu Gunung Bromo, Widodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro

Lawang Malang, dan Batujajar.

Letak geografis daerah berbatasan dengan:

Utara : Selat Madura

Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember

2


Barat : Kabupaten Pasuruan

Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang

Terdapat 25 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo

dengan sungai terpanjang adalah Sungai Rondoningo dengan panjang 95,2

kilometer. Sedangkan sungai terpendek adalah Ranu Bujel dengan panjang 2

kilometer. Wilayah Kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0-2500 m

diatas permukaan laut, dengan temperatur rata-rata 27’C – 30’C. Pada

ketinggian 750-2500 m diatas permukaan laut, cocok untuk jenis sayur-sayuran

dan pada ketinggian 150-750 m diatas permukaan laut, yang membujur dari

barat ke timur di bagian selatan yang berada di kaki gunung Argopuro, sangat

cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti, durian alpukat, dan buah

lainnya, contoh di Kecamatan Tiris dan Kecamatan Krucil.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Probolinggo masih merupakan hutan

dengan luasan sebesar 321.771 ha atau 63,50 persen dari keseluruhan wilayah.

Peruntukan lahan perkebunan dan pertanian seluas 97.932 ha atau 19,33

persen, dan untuk kawasan pemukiman sebesar 6.748 ha atau 1,33 persen.

Sedangkan sisanya seluas 80.245 ha atau 15,84 persen digunakan untuk

pertambangan, perairan darat, padang rumput, dan tanah terbuka.

Gambar 1.1 Presentase Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan Penggunaannya

Sumber: Diolah, Profil Kabupaten Probolinggo 2013.

3


Unit pemerintahan di Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 kecamatan,

330 desa/kelurahan, 1.380 dusun, 1.642 RW dan 5.964 RT. Berdasarkan

komposisi jumlah desa, maka Kecamatan Paiton memiliki jumlah desa

terbanyak yaitu 20 desa. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa

paling sedikit adalah kecamatan Kahuripan yaitu 7 (tujuh) Desa.

Secara topografi Kabupaten Probolinggo terdiri dari dataran rendah pada

bagian utara, lereng gunung pada bagian dataran menengah dan dataran tinggi

pada bagian selatan. Kondisi geografis tersebut mempengaruhi tingkat

kesuburan tanah, sehingga terdapat perbedaan pola penggunaan tanah di

masing-masing daerah. Bentuk permukaan daratan Kabupaten Probolinggo

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) Jenis, yaitu :

1. Dataran rendah dan pesisir, yaitu daerah dengan ketinggian 0-100 M diatas

permukaan laut, daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai

dari barat kearah timur kemudian membujur ke Selatan.

2. Dataran menengah dan perbukitan, yaitu daerah dengan ketinggian 100 –

1.000 M diatas permukaan laut, daerah ini terletak di wilayah dataran

menengah sepanjang kaki Gunung Semeru dan Pegununggan Tengger

serta pada bagian Utara sisi bagian Timur sekitar Gunung Lamongan.

3. Dataran tinggi/Pegunungan, yaitu daerah dengan ketinggian diatas 1.000

M dari permukaan air laut. Daerah pegunungan ini terletak di sebelah barat

daya yaitu sekitar Pegunungan disebelah Tenggara di sekitar Pegununggan

Argopuro.

Kabupaten Probolinggo terdiri dari 7 kecamatan dataran tinggi, 10

kecamatan dataran menengah dan 7 kecamatan dataran rendah dan pesisir.

Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Table. 1.1

No

Kecamatan Ketinggian Altitude (MDPL)

Total 0 – 25m 25 – 100m 100–500m 500–1000m >1000m

1 Sukapura - - 208,34 1.666,70 8.333,49 10.208,53

2 Sumber - - 150,62 3.898,15 10.139,36 14.188,13

3 Kuripan - 137,27 4.324,01 1,870,30 343,18 6.674,76

4


4 Pakuniran - 2.340,84 6.011,70 2.234,39 798,07 11.385,00

5 Tiris - - 7.013,17 9.101,22 452,30 16.566,69

6 Krucil - - 3.039,40 7.497,18 9.716,08 20.252,66

7 Gading - 2.569,81 6.450,75 2.989,38 2.674,70 14.684,64

8 Lumbang - 340,08 7.298,58 1.632,34 - 9.271,00

9 Bantaran - 2.948,98 1.263,85 - - 4.212,83

10 Leces - 2.439,20 1.241,77 - - 3.680,97

11 Tegalsiwalan 357,18 2.073,48 1.742,90 - - 4.173,56

12 Maron 743,78 3.311,01 1.084,48 - - 5.139,27

13 Banyuanyar 93.25 2.859,91 1.616,47 - - 4.569,63

14 Krejengan 2.268,22 1.174,62 - - - 3.442,84

15 Wonomerto - 2.721,65 1.845,19 - - 4.566,84

16 Besuk 572,49 2.564,75 366,39 - - 3.503,63

17 Kotaanyar 93,25 2.548,28 1.616,47 - - 4.258,00

18 Paiton 4.535,35 792,59 - - - 5.327,94

19 Kraksaan 3.739,11 40,64 - - - 3.779,75

20 Pajarakan 1.920,91 213,44 - - - 2.134,35

21 Gending 3.598,98 62,50 - - - 3.661,48

22 Dringu 2.943,71 169,83 - - - 3.113,54

23 Sumberasih 1.367,65 1.657,76 - - - 3.025,41

24 Tongas 1.761,64 3.764,73 2.268,83 - - 7.795,20

TOTAL 23.995,52 34.731,92 47.542,92 30.889,66 32.457,18 169,616,65

Sumber : BPN, Kabupaten Probolinggo dalam Angka 2014

1.2 Kondisi Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Jumlah

penduduk yang besar, disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang baik

akan mendorong peningkatan pembangunan. Sebaliknya jika jumlah penduduk

yang besar dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah, akan

menghambat kemajuan pembangunan. Kabupaten Probolinggo adalah salah

satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki memiliki jumlah penduduk yang

5


cukup banyak, dengan rata-rata peningkatan pertumbuhan penduduknya

pertahun sekitar 100 ribu jiwa. Hasil sensus pada tahun 2010 jumlah penduduk

Kabupaten mencapai 1.096.244 jiwa yang terdiri dari 5534.986 jiwa laki-laki

dan 561.258 jiwa perempuan, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar

1,10%, dengan tingkat kepadatan 646 km2. Sedangkan menurut hasil registrasi

penduduk tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo tercatat

sebanyak 1.230.319 jiwa, yang terdiri dari 606.013 jiwa laki-laki dan 624.306

jiwa perempuan.

Tabel 1.2, menunjukkan perbandingan jumlah penduduk per kecamatan

berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 dan hasil registrasi penduduk

tahun 2012. Jumlah penduduk di klasifikasikan berdasarkan lokasi kecamatan

yaitu kecamatan yang terletak di dataran tinggi, tengah dan dataran

rendah/pesisir.

Jika dilihat secara sosial budaya, sebagian besar masyarakat Kabupaten

Probolinggo berasal dari budaya agraris yang mengandalkan mata pecaharian

sebagai nelayan dan petani, hal tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan

penduduk lebih banyak kearah dataran rendah/pesisir. Tetapi jika dilihat

pergeseran jumlah penduduk, dimana peringkat kedua adalah jumlah penduduk

dataran rendah, secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan pergeseran

masyarakat agraris ke masyarakat urbanisasi.

Ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, maka daerah dataran

rendah/pesisir adalah daerah yang paling padat. Luas daerah dataran

rendah/pesisir adalah 28.837,67 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak

416.530 jiwa. Kecamatan terpadat di daerah dataran rendah/pesisir adalah

Kecamatan Kraksaan dengan luas daerah 3.779,75 km2 dengan jumlah

penduduk 72.051 Jiwa. Daerah tengah adalah daerah terpadat kedua di

Kabupaten Probolinggo, dengan total luas daerah 46.818,57 km2 dengan

jumlah penduduk 489.111 jiwa. Kecamatan terpadat di dataran menengah

adalah Kecamatan Sumberasih, dengan luas 3.025,41 km2 dan jumlah

penduduk 66.504 jiwa. Sedangkan daerah dataran tinggi, merupakan daerah

yang paling luas di Kabupaten Probolinggo yaitu 93.960,41 km2, tetapi jumlah

penduduknya tidak terlalu padat yaitu 324.678 jiwa.

6


Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Hasil Registrasi Tahun

2012 dan Sensus Tahun 2010

No Kecamatan Luas Daerah (Km2)

Hasil registrasi 2012

Hasil Sensus 2010

Wilayah Dataran Tinggi 1 Gading 14.684,64 56.069 48.113 2 Tiris 16.566,69 78.024 63.404 3 Kuripan 6.674,76 31.963 29.254 4 Krucil 20.252,66 63.151 52.368 5 Sukapura 10.208,53 21.136 19.571 6 Pakuniran 11.385,00 47.167 42.244 7 Sumber 14.188,13 27.168 26.138

Wilayah Dataran Menengah 8 Wonomerto 4.566,84 48.827 38.569 9 Bantaran 4.212,83 45.721 40.641 10 Leces 3.680,97 62.417 54.703 11 Tegalsiwalan 4.173,56 37.966 36.221 12 Maron 5.139,27 69.164 61.864 13 Banyuanyar 4.569,63 58.868 52.206 14 Krejengan 3.442,84 42.456 38.036 15 Lumbang 9.271,00 32.916 31.015 16 Besuk 3.503,63 51.628 45.658 17 Kotaanyar 4.258,00 39.148 35.131

Wilayah Dataran Rendah dan Pesisir 18 Sumberasih 3.025,41 66.504 59.479 19 Tongas 7.795,20 70.784 63.623 20 Dringu 3.113,54 56.484 50.737 21 Gending 3.661,48 44.219 39.098 22 Paiton 5.327,94 70.975 68.914 23 Pajarakan 2.134,35 35.513 33.667 24 Kraksaan 3.779,75 72.051 65.590

Sumber : Profil Kabupaten Probolinggo, 2013.

Jumlah keluarga di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Probolinggo

berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 1.3

di bawah ini. Berdasarkan Tabel 1.3, secara rata-rata jumlah keluarga

terbanyak berada di daerah dataran rendah/pesisir yaitu sekitar 14.371

keluarga, selanjutnya daerah terbanyak kedua adalah daerah tengah dengan

jumlah keluarga 12.614 keluarga. Sedangkan jumlah keluarga yang terendah

adalah daerah dataran tinggi, sekitar 10.898 keluarga. Untuk daerah tengah

7


jumlah keluarga terbanyak berada Kecamatan Kraksaan, hal tersebut

disebabkan Kecamatan Kraksaan merupakan pusat kota bagi Kabupaten

Probolinggo, sehingga mendorong penduduk untuk tinggal di daerah tersebut.

Tabel 1.3

Jumlah Keluarga Kabupaten Probolinggo Per Kecamatan Tahun 2012

No Kecamatan Jumlah Keluarga

Pra Sejatera

Sejahtera I II III III Plus

Wilayah Dataran Tinggi 1 Gading 17.144 5.740 4.318 4.726 2.054 306 2 Tiris 19.796 6.878 6.691 4.379 1.587 261 3 Kuripan 8.695 3.265 2.604 1.306 1.500 20 4 Krucil 14.574 7.292 4.319 2.279 651 33 5 Sukapura 6.273 876 1.111 1.900 2.377 9 6 Pakuniran 14.480 9.718 2.571 1.461 617 113 7 Sumber 8.361 2.327 4.553 1.170 292 19

Wilayah Dataran Menengah 8 Wonomerto 11.524 1.499 3.308 3.270 3.416 31 9 Bantaran 13.416 3.765 2.933 2.870 3.810 38 10 Leces 16.061 2.279 3.547 6.919 2.795 521 11 Tegalsiwalan 11.461 2.965 2.936 3.780 1.562 218 12 Maron 20.118 8.291 3.489 2.241 5.724 373 13 Banyuanyar 16.830 4.223 4.913 4.533 2.446 715 14 Krejengan 13.355 3.964 3.244 4.215 1.666 266 15 Lumbang 10.627 2.210 2.754 4.164 1.247 252 16 Besuk 15.572 8.895 2.862 2.135 1.615 65 17 Kotaanyar 12.328 7.453 2.518 1.275 928 154 Wilayah Dataran Rendah dan Pesisir 18 Sumberasih 18.066 3.347 4.953 2.413 7.031 322 19 Tongas 19.662 4.780 8.904 4.489 1.268 221 20 Dringu 15.200 2.104 2.584 3.472 6.238 802 21 Gending 11.683 2.859 2.217 1.981 3.847 779 22 Paiton 19.552 9.187 4.647 3.729 1.829 160 23 Pajarakan 9.788 3.360 2.774 1.987 1.372 295 24 Kraksaan 21.697 5.046 5.526 4.947 5.290 888

Sumber : Profil Kabupaten Probolinggo, 2013.

Sebagai pusat kota, kegiatan perekonomian banyak berputar di daerah

tersebut, dapat dipahami jika pertumbuhan penduduk daerah tersebut lebih

cepat daripada daerah lainnya, karena daya tarik secara ekonomi sangat tinggi.

8


Ditinjau dari Tabel 1.3, Kecamatan yang memiliki jumlah keluarga

terkecil adalah daerah Sukapura, yaitu 6.273 atau sekitar 1,8 persen dari

seluruh jumlah keluarga di Kabupaten Probolinggo. Kecamatan Sukapura

merupakan daerah dataran tinggi yang terletak di lereng Gunung Bromo.

Sukapura merupakan daerah yang sering kali dilintasi untuk menuju Taman

nasional Bromo Tengger. Sebagai kecamatan terakhir sebelum mencapai

Gunung Bromo, maka daya tarik daerah tersebut sebagai tempat pemukiman

lebih kecil di bandingkan dengan daerah dataran rendah/pesisir atau daerah

tengah, yang lebih menguntungkan secara ekonomi misalnya ketersediaan

sarana transportasi, telekomunikasi dan sarana publik lainnya.

Dari data diatas menunjukkan jumlah keluarga pra sejahtera terbanyak

berada di daerah Pakuniran (wilayah tinggi), sebanyak 9.718 keluarga atau

8,65 persen dari total jumlah keluarga pra sejahtera di Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah keluarga pra sejahtera 2 terkecil

adalah Kecamatan Sukapura (wilayah dataran tinggi), yaitu 876 keluarga atau

0,78 persen dari jumlah keluarga pra sejahtera secara keseluruhan.

Keluarga yang digolongkan dalam pra-sejahtera adalah keluarga yang

belum dapat memenuhi kebutuhan minimal: sandang, pangan, papan,

kesehatan dan pendidikan, yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi minimal

satu ketentuan berikut:

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih,

2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja

atau sekolah dan bepergian,

3. Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai dan dinding yang baik,

4. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan,

5. Bila pasangan usia subur ingin ber-KB, pergi ke sarana pelayanan

kontrasepsi, dan

6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga tersebut bersekolah.

9


1.3 Kondisi Sosial

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan

manusia serta menjadi dasar bagi pembangunan dibidang lainnya. Manusia

yang sehat merupakan prasyarat untuk mewujudkan people centered

development. Berdasarkan hal itu, maka kesehatan harus mendapat prioritas

dalam program-progam pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah. Tetapi penanganan masalah kesehatan bukan hanya tanggung jawab

dari sektor kesehatan saja, tetapi tanggung jawab bersama antara pemerintah

dan masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan bukan semata membangun

fasilitas kesehatan, namun perlu diiringi dengan kualitas pelayanan kesehatan

yang baik.

Tabel 1.4

Jumlah Bayi lahir, Bayi Berat Badan Rendah (BBLR) dan Bergizi Buruk di Kabupaten Probolinggo

Tahun Bayi Lahir BBLR Gizi Buruk

2010 18445 615 48 2011 18613 714 63 2012 18502 973 77

Sumber : Profil Kabupaten Probolinggo 2013.

Dalam mencapai Milinieum Development Goals (MDGs) telah

dicantumkan beberapa aspek kesehatan yaitu Menurunkan angka kematian

anak, Meningkatkan kesehatan ibu, dan Memerangi HIV/AIDS, malaria dan

penyakit menular lainnya. Berdasarkan tujuan MDGs tersebut, maka kesehatan

ibu dan anak perlu mendapatkan perhatian khusus. Di Kabupaten Probolinggo

angka kelahiran bayi cenderung menurun, tetapi angka bayi lahir dengan berat

badan rendah serta bayi bergizi buruk terus meningkat.

Berdasarkan tabel diatas jumlah bayi dengan berat badan rendah di

Kabupaten Probolinggo selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010

sampai dengan 2012 cenderung meningkat. Persentase bayi dengan berat

badan rendah terhadap bayi lahir pada tahun 2010 sebesar 3,33 persen,

meningkat pada tahun 2011 menjadi 3,83 persen dan 5,26 persen pada tahun

10


2012. Persentase jumlah bayi gizi buruk terhadap kelahiran bayi pertahunnya

cenderung meningkat. Pada tahun 2010 persentase bayi gizi buruk terhadap

kelahiran bayi sekitar 0,26 persen, meningkat menjadi 0,34 persen pada tahun

2011 dan persentasenya kembali meningkat tahun 2012 menjadi 0,42 persen.

Gizi merupakan Faktor penting untuk meningkatkan kesehatan bayi atau

balita. bayi atau balita yang mengalami gizi kurang atau buruk dapat

berdampak pada kematian. Gizi buruk merupakan suatu keadaan kurang gizi

tingkat berat yang dapat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan

protein dari makanan sehari-hari, dan terjadi dalam waktu yang cukup lama.

Selain terhadap bayi dan balita, asupan gizi juga diperlukan bagi ibu hamil.

Ketercukupan gizi bagi ibu hamil diharapkan dapat mengurangi berbagai

macam resiko selama kehamilan sampai dengan proses melahirkan. Disamping

itu, dengan jumlah gizi yang cukup maka potensi kelahiran bayi dengan berat

badan lahir rendah akan berkurang. Jumlah gizi buruk dan ibu hamil dengan

kurang energi kronis (KEK) pada tingkat kecamatan cukup beragam.

Berdasarkan Tabel 1.5, jumlah bayi dengan gizi buruk terbanyak pada

tahun 2012 ada di Kecamatan Pakuniran dengan 14 anak, sedangkan peringkat

kedua adalah Kecamatan Gading dan Kecamatan Banyuanyar sebanyak 8 anak.

Untuk jumlah ibu hamil yang kekurangan energi kronis, terbanyak berada di

Kecamatan Gading berjumlah 183 orang. Terbanyak kedua berada di

Kecamatan Maron 165 orang. Berdasarkan pada data tersebut, maka

Kecamatan Gading perlu mendapatkan perhatian khusus, karena di kecamatan

tersebut banyak ditemukan kasus bayi kurang gizi dan ibu hamil dengan

kekurangan energi kronis dibandingkan kecamatan lainnya.

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat

dari tingkat pendidikan penduduknya. Untuk mencapai hal tersebut perlu

ditunjang ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, baik

dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan data tahun 2005, jumlah

TK sebanyak 96 buah, jumlah SD sebanyak 206 buah, jumlah SMP sebanyak 25

buah, jumlah SMU sebanyak 12 buah, dan SMK sebanyak 6 buah. Selain itu

terdapat 4 buah SMP terbuka dengan tenaga guru sebanyak 59 orang.

11


Tabel 1.5 Jumlah bayi Gizi Buruk dan Jumlah Ibu Hamil Dengan Kurang

Energi Kronis per Kecamatan di Kabupaten Probolinggo No Kecamatan Gizi Buruk KEK

Dataran Tinggi 1 Gading 8 183 2 Tiris - 30 3 Kuripan - 27 4 Krucil 3 5 Sukapura 1 4 6 Pakuniran 14 70 7 Sumber 7

Wilayah Dataran Menengah 8 Wonomerto 2 59 9 Bantaran 6 42 10 Leces 3 52 11 Tegalsiwalan - 8 12 Maron 6 165 13 Banyuanyar 8 52 14 Krejengan 2 41 15 Lumbang 2 6 16 Besuk 4 35 17 Kotaanyar - 67

Wilayah Dataran Rendah dan Pesisir 18 Sumberasih 3 60 19 Tongas 5 74 20 Dringu 5 40 21 Gending 3 24 22 Paiton - 81 23 Pajarakan 1 52 24 Kraksaan 1 85

Sumber : Profil Kabupaten Probolinggo 2013.

Jumlah tenaga pendidik/guru untuk TK sebanyak 330 orang guru, SD

sebanyak 1.320 orang, SMP sebanyak 431 orang guru, SMU sebanyak 213

orang guru, dan SMK sebanyak 120 orang guru. Jumlah murid SD merupakan

jumlah murid yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah murid pada

jenjang pendidikan lainnya. Pada tingkat SD jumlah murid sebanyak 28.514

siswa, pada tingkat SMP jumlah murid sebanyak 6.804 siswa, tingkat SMU dan

SMK masing-masing sebanyak 2.290 dan 6.804 siswa.

12


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Jumlah sekolah Jumlah Guru

TKSDSMPSMUSMK

Jumlah siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan

penurunan dibandingkan jenjang pendidikan dibawahnya, hal ini menunjukkan

kemungkinan adanya siswa yang mengalami putus sekolah. Resiko putus

sekolah paling besar pada jenjang pendidikan SD, hal ini terlihat dari penurunan

jumlah siswa yang cukup signifikan siswa SD dari 28.514 menjadi 6.804 pada

tingkat SMP.

Rasio jumlah siswa tehadap guru, masing-masing memiliki tingkatan

yang berbeda-beda. Rasio terbesar dari jumlah siswa dan guru terdapat pada

jenjang pendidikan SD yaitu sebesar 21,60 persen atau seorang guru memiliki

22 siswa, disusul jejang pendidikan SMP dengan rasio siswa dan guru sebesar

15,79 persen. Sedangkan rasio siswa dan guru yang paling kecil pada tingkat

pendidikan SMK yaitu sebesar 10,82 persen.

Disamping itu terdapat sarana pendidikan yang dikelola oleh Departemen

Agama, yaitu terdapat 6 (enam) Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, 1 (satu)

Madrasah Diniyah, 9 (sembilan) Madrasah Ibtidaiyah, 21 (duapuluh satu)

Madrasah Tsanawiyah, dan 8 (delapan) Madrasah Aliyah yang tersebar di

seluruh Kabupaten Probolinggo.

Gambar 1.2 Jumlah Sekolah dan Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber: diolah, Profil Kabupaten Probolinggo 2013.

13


14.82

21.60

15.79

13.71

10.82TKSDSMPSMUSMK

Pada bidang kesehatan menitikberatkan pada pelayanan kesehatan yang

merata dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Ketersediaan sarana

dan prasarana kesehatan menjadi aspek penting dalam upayan peningkatan

pelayanan kesehatan tersebut. Selain terdapat 1 (satu) RSUD Amanah Husada,

di Kabupaten Probolinggo terdapat 8 (delapan) buah Puskesmas, 45 (empat

puluh lima) buah Puskesmas Pembantu, 2 (dua) Balai Pengobatan.

Disamping penyediaan sarana kesehatan, perlu ditunjang tenaga medis

yang memadai. Di Kabupaten Probolinggo terdapat 26 dokter umum, 8 orang

dokter gigi, dan seorang dokter spesialis. Sedangkan tenaga penunjang

kesehatan lain, yaitu 149 perawat, 71 bidan, dan 208 dukun bayi. Berdasarkan

data dari Dinas Kesehatan mencatat bahwa keluhan yang paling tinggi adalah

infeksi pada saluran pernafasan atau ISPA, yaitu sebanyak 24,36 persen dari

seluruh keluhan kesehatan di Kabupaten Probolinggo.

1.4 Keadaan Ekonomi Struktur perekonomian dapat diartikan sebagai distribusi dari

masingmasing komponen yang membentuk ekonomi suatu wilayah dan

disajikan dalam bentuk persentase. Perubahan struktur perekonomian terjadi

Sumber: diolah , Profil Kabupaten Probolinggo 2013.

Gambar 1.3 Rasio Siswa dan Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan

14


karena perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi akibat pembangunan

ekonomi yang dilakukan oleh suatu wilayah. Faktor-faktor yang menyebabkan

perubahan struktur suatu daerah adalah:

1. Perubahan permintaan domestik yang disebabkan oleh kombinasi antara

peningkatan pendapatan riil per kapita dan perubahan selera masyarakat.

2. Perubahan penggunaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya

manusia.

3. Penemuan material-material baru untuk produksi.

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat diketahui dengan

mengklasifikasikan sektor ekonomi dalam tiga sektor, yaitu:

1. Sektor Primer (Agriculture),

Kegiatan ekonomi yang membudidayakan sumber daya alam secara

langsung tanpa ada proses pengelolahan yaitu meliputi kegiatan pertanian

dan pertambangan.

2. Sektor Sekunder (Manufacture),

Kegiatan ekonomi yang mengelolah sumber daya alam menjadi barang

setengah jadi atau barang jadi yang meliputi industri pengolahan, listrik, gas

dan air bersih dan bangunan.

3. Sektor Tersier (Service),

Kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa yang meliputi perdagangan,

hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan,

jasa perusahaan, dan jasa-jasa.

Karakteristik dari struktur perekonomian di Kabupaten Probolinggo, yaitu

terdapat dua sektor yang dominan yaitu sektor primer dan tersier.

Pembangunan. pada sektor pertanian diarahkan pada upaya peningkatan mutu,

produksi dan pemasaran hasil pertanian serta mengembangkan usaha tani

terpadu guna memantapkan swasembada pangan, memenuhi kebutuhan gizi

masyarakat, meningkatkan komoditi-komoditi ekspor, komoditi bahan-bahan

industri dalam negeri, meningkatkan taraf hidup petani, mendorong perluasan

dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta mendorong

peran serta swasta untuk mengembangkan potensi pertanian.

15


Struktur perekonomian di Kabupaten Probolinggo telah bergeser dari

sektor pertanian ke sektor perdagangan dan industri penggolahan. Walaupun

demikian, sektor pertanian masih mempunyai peranan penting dalam

pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena selain untuk memenuhi

kebutuhan pangan masyarakat, sektor pertanian merupakan penyedia bahan

baku untuk keperluan sektor perdagangan dan sektor industri. Oleh sebab itu

pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan produksi pertanian karena

diharapkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan akan memacu

pertumbuhan ekonomi daerah.

Banyak pihak yang memberikan penilaian bahwa selain terdapat potensi

atau prospek yang besar pada industri pertanian di Kabupaten Probolinggo,

namun kendala yang dihadapi juga tidak sedikit. Sumberdaya yang siap

digunakan untuk mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Probolinggo

cukup melimpah, tetapi pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa

pekerjaan sebagai petani, atau bekerja di sektor pertanian merupakan profesi

yang dianggap kuno atau tidak modern. Seharusnya pandangan tersebut bisa di

ubah dan dihilangkan, terutama untuk generasi muda. Justru menjadi petani

adalah kebanggaan.

Peran pemerintah masih kurang optimal dalam memberi kemudahan bila

pemodal yang berniat untuk mengembangkan dan membangun industri

pertanian di Kabupaten Probolinggo, karena bagaimanapun juga petani adalah

sektor penting yang punya peran besar untuk memajukan pembangunan di

Kabupaten Probolinggo. Secara tidak langsung kita bisa memenuhi kebutuhan

beras dalam wilayah sendiri ataupun bisa mendistribusikan kasil pertanian ke

luar daerah sekitar Probolinggo. Menjadi daerah mandiri akan membantu

Pemerintah Daerah untuk tidak mengimpor beras dari Negara lain, dana untuk

impor beras bisa dialokasikan ke kebutuhan yang lebih mendesak. Misalnya

untuk pendidikan anak-anak jalanan ataupun untuk pengobatan masyarakat

miskin. Distribusi persentase sektoral terhadap produk domestic regional bruto

(PDRB) Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

16


Tabel 1.6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto

Atas Harga Konstan 2000

No Sektor 2010 2011 2012

1 Pertanian 35,09 33,77 32,49 2 Pertambangan dan penggalian 1,27 1,22 1,18 3 Industri pengolahan 17,98 18,01 18,10 4 Listrik, gas dan air bersih 0,75 0,75 0,75 5 Konstruksi 1,63 1,64 1,67 6 Perdagangan, hotel dan restoran 23,72 24,57 25,44 7 Pengangkutan dan komunikasi 6,70 7,11 7,40 8 Keuangan, persewaan dan jasa financial 4,79 4,90 5,01 9 Jasa- jasa 8,07 8,02 7,96


Tabel diatas menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor

unggulan bagi Kabupaten Probolinggo, meskipun distribusinya semakin lama

semakin menurun. Pada tahun 2010 distribusi sektor pertanian terhadap PDRB

sebesar 35,09 persen, turun menjadi 33,77 persen pada tahun 2011 dan pada

tahun 2012 kembali mengalami penurunan menjadi 32,49 persen. Selain sektor

pertanian, sektor yang memberikan kontribusi terbanyak ke dua pada PDRB

adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi sektor tersebut

semakin lama semakin meningkat, pada tahun 2010 persentase sektor

perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB sebesar 23,72 persen,

meningkat menjadi 24,57 persen pada tahun 2011 dan pada tahun kembali

meningkat sebesar 25,44 persen. Sektor perdangangan, hotel dan restoran

dapat berkembang pesat di Kabupaten Probolinggo, karena dampak

pertumbuhan pariwisata dan Probolinggo merupakan jalur penghubung antara

jalur utara dan selatan menuju ujung Timur pulau Jawa atau menuju Bali.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah keseluruhan

nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu

wilayah. Oleh karena itu, besaran PDRB dalam periode tertentu sering

digunakan sebagai indikator di dalam menilai kinerja pelaku ekonomi di suatu

wilayah, terutama yang berkaitan dengan kemampuan suatu daerah dalam

mengelola sumber daya yang ada. Gambar 1.4 dibawah ini menunjukkan

perkembangan PDRB Kabupaten Probolinggo dari tahun 2005 s./d. 2012.

17


0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

PDRB

20052006200720082009201020112012

Gambar 1.4 Perkembangan Produk Domestik Bruto Kabupaten Probolinggo dalam Harga

Konstan Tahun 2005 -2012


Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo secara umum

ditentukan oleh faktor-faktor lokal seperti sumber daya manusia, teknologi,

permodalan dan kewirausahaan. Sering adanya berbagai kebijakan moneter

dan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan berbagai kebijakan

pembangunan daerah yang cukup terkendali, membawa dampak yang positif

bagi perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Probolinggo. Secara

keseluruhan dari tahun ke tahun PDRB Kabupaten Probolinggo selalu

meningkat. Pada tahun 2005 PDRB Probolinggo Rp 5.126.680,92 Juta

meningkat menjadi Rp 5.418.554,86 pada tahun 2006. Tujuh tahun kemudian

pada tahun 2012 PDRB Kabupaten probolinggo meningkat sebanyak Rp

2.223.510,69 juta menjadi Rp 7.642.065,55 juta dengan tingkat pertumbuhan

rata-rata pertahun sebesar 5,57 persen.

1.5 Kondisi Pertanian

Sebagai Kabupaten yang berbasis agraris, maka sektor pertanian adalah

sektor yang memiliki keunggulan kompetitif. Sektor pertanian merupakan sektor

andalan, bagi Kabupaten Probolinggo terutama pada subsektor tanaman bahan

18


makanan seperti jagung, padi, bawang merah, mangga, dan anggur. Selain

subsektor tanaman bahan makanan, subsektor kehutanan juga memiliki

keunggulan kompetitif. Subsektor kehutanan mencakup penebangan kayu dan

pemburuan.

Produksi padi di Kabupaten Probolinggo selalu meningkat setiap

tahunnya, meskipun telah terjadi pergeseran struktur perekonomian dan

berkurangnya jumlah lahan pertanian. Pada tahun 2010 jumlah produksi padi

sebanyak 304.890 Ton, pada tahun 2011 meningkat menjadi 308.371 ton dan

kembali meningkat menjadi 316.423 ton pada tahun 2012.

Mangga merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Probolinggo.

Produksi mangga dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun

2010 produksi mangga sebesar 30.383,63 ton, meningkat menjadi 75.714,65

ton, tetapi pada tahun 2012 terjadi penurunan produksi mangga yang cukup

banyak, sehingga jumlah produksi hanya mencapai 53.949,95 ton. Tabel di

bawah ini menunjukkan jumlah produksi padi dan mangga per kecamatan di

Kabupaten Probolinggo pada tahun 2013.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa semua kecamatan di

Kabupaten Probolinggo menanam padi dan mangga. Kecamatan yang

menghasilkan produksi padi terbanyak adalah Kecamatan Gading, yaitu

sebanyak 36.901 ton. Tetapi meskipun Kecamatan Gading merupakan

penghasil padi terbanyak, tetapi produkstivitasnya rendah. Produkvitas tertinggi

berada pada Kecamatan Paiton yang mencapai 69,96 kwintal /hektar,

sedangkan Kecamatan Gading hanya 52,93/hektar.

Tabel 1.7 Jumlah Produksi Padi dan Mangga Per Kecamatan Kabupaten Probolinggo

Pada Tahun 2013

No Kecamatan Prod Padi (Ton) Mangga (Ton)

Dataran Tinggi 1 Gading 36.901 5.335 2 Tiris 12.687 49 3 Kuripan 3.932 2.300 4 Krucil 8.898 47 5 Sukapura 238 50 6 Pakuniran 13.137 17.419 7 Sumber 121 322

19


Wilayah Dataran Menengah 8 Wonomerto 4.978 2.099 9 Bantaran 4.910 1.588 10 Leces 6.465 2.830 11 Tegalsiwalan 7.324 2.006 12 Maron 24.510 790 13 Banyuanyar 16.443 3.943 14 Krejengan 31.869 737 15 Lumbang 12.918 6.207 16 Besuk 31.695 1.095 17 Kotaanyar 10.679 375

Wilayah Dataran Rendah dan Pesisir 18 Sumberasih 9.320 393 19 Tongas 18.177 2.705 20 Dringu 2.554 1.280 21 Gending 8.399 492 22 Paiton 16.992 1.540 23 Pajarakan 14.313 160 24 Kraksaan 18.965 189

Sumber: Profil Kabupaten Probolinggo, 2013.

Tabel 1.7 diatas juga menunjukkan kecamatan yang menghasilkan

mangga terbanyak. Produksi mangga terbanyak dihasilkan oleh Kecamatan

Pakuniran, yaitu sebanyak 17.419 ton dengan jumlah tanaman mangga yang

menghasilkan sebanyak 225.750 pohon. Tetapi produktivitas tertinggi dicapai

oleh Kecamatan Maron dengan hasil 171,15 kg/pohon.

20


BAB 2

KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN PROBOLINGGO

A. Karakteristik Wilayah Miskin

Berdasarkan data pendataan program perlindungan social (PPLS) tahun

2011 jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Kabupaten Probolinggo sebanyak

175.447 yang tersebar di 24 kecamatan, sedangkan jumlah individu meliputi

567.064 jiwa. Hasil registrasi pendataan penduduk tahun 2012, jumlah

penduduk Kabupaten Probolinggo sebanyak 1.230.319 jiwa, dengan jumlah

rumah tangga sebanyak 346.263 rumah tangga. Berdasarkan data tersebut,

menunjukkan bahwa rasio jumlah kemiskinan di Kabupaten Probolinggo hampir

mendekati 50 persen. Untuk jumlah penduduk rasio kemiskinan sebesar 46,09

persen, sedangkan rasio jumlah rumah tangga sebesar 50,67 persen. Sebaran

penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar di Kabupaten

Probolinggo terletak pada Kecamatan Tiris dengan jumlah penduduk sebesar

78.024 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat pada Kecamatan

Sukapura dengan penduduk sebesar 21.136 jiwa. Sementara jumlah rumah

tangga terbesar adalah Kecamatan Kraksaan dengan 21.697 rumah tangga,

dan Kecamatan Sukapura dengan jumlah rumah tangga sebesar 6.273.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah keluarga di Kecamatan

Kraksaan lebih kecil dibandingkan jumlah keluarga di Kecamatan Tiris.

Berdasar data PPLS 2011, kecamatan dengan jumlah penduduk miskin

paling besar adalah Kecamatan Tiris dengan jumlah penduduk miskin sebesar

41.201 jiwa (12.690 rumah tangga miskin). Sedangkan kecamatan dengan

jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Sukapura dengan jumlah

penduduk miskin sebesar 7.577 jiwa (2.291 rumah tangga miskin).

21


Tabel 2.1 Sebaran Penduduk dan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Probolinggo

Menurut Kecamatan

Kel. Kecamatan Jumlah Penduduk

Jumlah Pddk

Miskin Jumlah RT Jumlah RT

Miskin

Dataran Tinggi 1 Gading 56.069 28.431 17.144 8.805 2 Tiris 78.024 41.201 19.796 12.690 3 Kuripan 31.963 21.048 8.695 5.810 4 Krucil 63.151 35.753 14.574 10.193 5 Sukapura 21.136 7.577 6.273 2.291 6 Pakuniran 47.167 22.398 14.480 7.156 7 Sumber 27.168 14.645 8.361 4.436

Wilayah Dataran Menengah 8 Wonomerto 48.827 17.101 11.524 5.579 9 Bantaran 45.721 22.729 13.416 6.020 10 Leces 62.417 25.076 16.061 6.676 11 Tegalsiwalan 37.966 16.942 11.461 5.044 12 Maron 69.164 34.582 20.118 11.331 13 Banyuanyar 58.868 27.139 16.830 8.865 14 Krejengan 42.456 21.905 13.355 6.922 15 Lumbang 32.916 20.491 10.627 5.873 16 Besuk 51.628 25.765 15.572 8.670 17 Kotaanyar 39.148 21.320 12.328 7.366

Wilayah Dataran Rendah dan Pesisir 18 Sumberasih 66.504 28.063 18.066 8.443 19 Tongas 70.784 34.166 19.662 10.795 20 Dringu 56.484 18.774 15.200 5.540 21 Gending 44.219 17.823 11.683 5.800 22 Paiton 70.975 24.383 19.552 8.910 23 Pajarakan 35.513 13.887 9.788 4.495 24 Kraksaan 72.051 25.865 21.697 7.737

Jumlah 1.230.319 567.064 346.263 175.447

Sumber: diolah, Data BPS 2013 dan PPLS 2011.

Berdasarkan rasio antara jumlah penduduk miskin terhadap jumlah

penduduk keseluruhan, kecamatan dengan dengan rasio jumlah penduduk

miskin terbesar adalah Kecamatan Kuripan dengan rasio 65,85 persen.

Sedangkan rasio rumah tangga miskin terbesar adalah Kecamatan Krucil

dengan rasio sebesar 69,94 persen. Kedua kecamatan tersebut (Kecamatan

Kuripan dan Krucil) berada pada wilayah dataran tinggi di Kabupaten

Probolinggo.

21


KrucilTiris

Gading

Sumber

Sukapura

Lumbang

Tongas

Pakuniran

Paiton

Kuripan

Maron

Leces

Besuk

Kota Anyar

Tegal Siwalan

Gending

Bantaran

Dringu

Wonomerto

Kraksaan

Krejengan

Sumber Asih

Banyu Anyar

Pajarakan

S e l a t M a d u r a

ANG

KAB. JEMBER

KAB. LUMAJANG

KAB. SITUBOND

KAB. PASURUANKOTA

PROBOLINGGO

PASURUAN

8°5'0

0 " 8° 5' 0 0"

8°00

'00" 8° 00 ' 00 "

7 °55

'00" 7° 55 ' 00 "

7°50

'00" 7°50'00"

7 °45

'00" 7°45'00"

112°56'00"

112°56'00"

113°3'00"

113°3'00"

113°10'00"

113°10'00"

113°17'00"

113°17'00"

113°24'00"

113°24'00"

113°31'00"

113°31'00"

113°38'00"

113°38'00"

PETA N

4 0 4 Miles

KETERANGAN:

SEBARAN RUMAH TANGGA MISKINKABUPATEN PROBOLINGGO

Rasio Rumah Tangga Miskin 56.23 - 63.08Rasio Rumah Tangga Miskin 49.38 - 56.22Rasio Rumah Tangga Miskin 42.52 - 49.37Rasio Rumah Tangga Miskin 35.66 - 42.51

Rasio Rumah Tangga Miskin 63.09 - 69.94

22


bila dilihat dari rasio penduduk miskin pada masing-masing kelompok

wilayah, berdasarkan data PPLS 2011 memiliki rasio yang berbeda-beda. Untuk

wilayah dataran tinggi, rasio rata-rata jumlah penduduk miskin sebesar 52,68

persen, untuk dataran menengah sebesar 47,65 persen, dan wilayah dataran

rendah/pesisir sebesar 39,12 persen. Sedangkan rasio rata-rata jumlah rumah

tangga miskin, untuk wilayah dataran tinggi sebesar 57,52 persen, dataran

menengah 51,20 persen, dan wilayah rendah/pesisir sebesar 44,72 persen.

Gambar 2.1 Rasio Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Rumah Tangga Miskin

Berdasarkan Kelompok Wilayah

Sumber: diolah, Data PPLS 2011.

Berdasarkan gambar tersebut, wilayah dataran tinggi memiliki rasio rata-

rata penduduk miskin lebih besar dibandingkan dengan dataran menengah dan

dataran rendah/pesisir. Sedangkan dataran menengah, memiliki rasio penduduk

miskin yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah dataran rendah/pesisir,

atau wilayah dataran rendah/pesisir memiliki rasio jumlah penduduk miskin

paling kecil.

Bagian Dataran Tinggi, yang merupakan rasio dengan jumlah penduduk

miskin rata-rata paling tinggi memiliki variasi yang berbeda-beda. Kecamatan

paling tinggi rasio penduduk miskin adalah Kecamatan Kuripan dengan rasio

sebesar 65,85 persen, sedangkan rasio terkecil pada Kecamatan Sukapura

23


dengan rasio sebesar 35,85 persen. Kecamatan Sukapura juga merupakan

kecamatan pada bagian dataran tinggi dengan rasio jumlah RT miskin paling

kecil, yaitu sebesar 36,52 persen. Kecamatan dengan rasio jumlah RT miskin

paling besar adalah Kecamatan Krucil dengan rasio sebesar 69,94 persen atau

hampir 70 persen.

Tabel 2.2

Rasio Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Probolinggo Menurut Kecamatan

Kel. Kecamatan Rasio Jumlah Penduduk Miskin

Rasio Jumlah Rumah Tangga Miskin

Dataran Tinggi

1 Gading 50.71 51.36 2 Tiris 52.81 64.10 3 Kuripan 65.85 66.82 4 Krucil 56.62 69.94 5 Sukapura 35.85 36.52 6 Pakuniran 47.49 49.42 7 Sumber 53.91 53.06

Rata-rata 52.68 57.52 Wilayah Dataran Menengah 8 Wonomerto 35.02 48.41 9 Bantaran 49.71 44.87 10 Leces 40.17 41.57 11 Tegalsiwalan 44.62 44.01 12 Maron 50.00 56.32 13 Banyuanyar 46.10 52.67 14 Krejengan 51.59 51.83 15 Lumbang 62.25 55.26 16 Besuk 49.91 55.68 17 Kotaanyar 54.46 59.75

Rata-rata 47.65 51.20 Wilayah Dataran Rendah dan Pesisir 18 Sumberasih 42.20 46.73 19 Tongas 48.27 54.90 20 Dringu 33.24 36.45 21 Gending 40.31 49.64 22 Paiton 34.35 45.57 23 Pajarakan 39.10 45.92 24 Kraksaan 35.90 35.66

Rata-rata 39.12 44.72 Rata-rata Total 46.48 51.14

Sumber: diolah, Data BPS 2013 dan PPLS 2011.

24


KrucilTiris

Gading

Sumber

Sukapura

Lumbang

Tongas

Pakuniran

Paiton

Kuripan

Maron

Leces

Besuk

Kota Anyar

Tegal Siwalan

Gending

Bantaran

Dringu

Wonomerto

Kraksaan

Krejengan

Sumber Asih

Banyu Anyar

Pajarakan


ANG

KAB. JEMBER

KAB. LUMAJANG

KAB. SITUBOND

KAB. PASURUANKOTA

PROBOLINGGO

PASURUAN8°5

'00" 8°5'00"

8°00'0

0" 8°00'00"

7°55'0

0" 7°55'00"

7°50'0

0" 7°50'00"

7°45'0

0" 7°45'00"

112°56'00"

112°56'00"

113°3'00"

113°3'00"

113°10'00"

113°10'00"

113°17'00"

113°17'00"

113°24'00"

113°24'00"

113°31'00"

113°31'00"

113°38'00"

113°38'00"

PETA N

4 0 4 Miles

KETERANGAN:Rasio Rumah Tangga Miskin 35.66Rasio Rumah Tangga Miskin 36.45Rasio Rumah Tangga Miskin 45.57Rasio Rumah Tangga Miskin 45.92Rasio Rumah Tangga Miskin 46.73Rasio Rumah Tangga Miskin 49.64Rasio Rumah Tangga Miskin 54.90

SEBARAN RUMAH TANGGA MISKINBLOK WILAYAH PESISIR

KABUPATEN PROBOLINGGO

25


KrucilTiris

Gading

Sumber

Sukapura

Lumbang

Tongas

Pakuniran

Paiton

Kuripan

Maron

Leces

Besuk

Kota Anyar

Tegal Siwalan

Gending

Bantaran

Dringu

Wonomerto

Kraksaan

Krejengan

Sumber Asih

Banyu Anyar

Pajarakan


ANG

KAB. JEMBER

KAB. LUMAJANG

KAB. SITUBOND

KAB. PASURUANKOTA

PROBOLINGGO

PASURUAN

8°5'00

" 8°5'00"

8°00'0

0" 8°00'00"

7°55'0

0" 7°55'00"

7°50'0

0" 7°50'00"

7°45'0

0" 7°45'00"

112°56'00"

112°56'00"

113°3'00"

113°3'00"

113°10'00"

113°10'00"

113°17'00"

113°17'00"

113°24'00"

113°24'00"

113°31'00"

113°31'00"

113°38'00"

113°38'00"

PETA N

4 0 4 Miles

KETERANGAN:Rasio Rumah Tangga Miskin 41.57Rasio Rumah Tangga Miskin 44.01Rasio Rumah Tangga Miskin 44.87Rasio Rumah Tangga Miskin 48.41

SEBARAN RUMAH TANGGA MISKINBLOK BAGIAN TENGAH

KABUPATEN PROBOLINGGO Rasio Rumah Tangga Miskin 56.32Rasio Rumah Tangga Miskin 55.68Rasio Rumah Tangga Miskin 52.67Rasio Rumah Tangga Miskin 51.83

Rasio Rumah Tangga Miskin 59.75Rasio Rumah Tangga Miskin 49.42

26


KrucilTiris

Gading

Sumber

Sukapura

Lumbang

Tongas

Pakuniran

Paiton

Kuripan

Maron

Leces

Besuk

Kota Anyar

Tegal Siwalan

Gending

Bantaran

Dringu

Wonomerto

Kraksaan

Krejengan

Sumber Asih

Banyu Anyar

Pajarakan


ANG

KAB. JEMBER

KAB. LUMAJANG

KAB. SITUBOND

KAB. PASURUANKOTA

PROBOLINGGO

PASURUAN8°5

' 00" 8 ° 5' 00 "

8°00'0

0" 8 ° 0 0 ' 0 0 "

7°55' 0

0" 7°55'00"

7°50'0

0" 7°50'00"

7° 45'0

0" 7°45'00"

112°56'00"

112°56'00"

113°3'00"

113°3'00"

113°10'00"

113°10'00"

113°17'00"

113°17'00"

113°24'00"

113°24'00"

113°31'00"

113°31'00"

113°38'00"

113°38'00"

PETA N

4 0 4 Miles

KETERANGAN:Rasio Rumah Tangga Miskin 36.52Rasio Rumah Tangga Miskin 51.36Rasio Rumah Tangga Miskin 53.06Rasio Rumah Tangga Miskin 55.26Rasio Rumah Tangga Miskin 64.10Rasio Rumah Tangga Miskin 66.82Rasio Rumah Tangga Miskin 69.94

SEBARAN RUMAH TANGGA MISKINBLOK DATARAN TINGGI

KABUPATEN PROBOLINGGO

27


Dataran menengah, yang merupakan rasio dengan jumlah penduduk

miskin rata-rata menengah memiliki variasi yang berbeda-beda. Kecamatan

paling tinggi rasio penduduk miskin adalah Kecamatan Kotaanyar dengan rasio

sebesar 54,46 persen, sedangkan rasio terkecil pada Kecamatan Wonomerto

dengan rasio sebesar 35,02 persen. Kecamatan Leces merupakan kecamatan

pada bagian dataran tinggi dengan rasio jumlah RT miskin paling kecil, yaitu

sebesar 41,57 persen. Kecamatan dengan rasio jumlah RT miskin paling besar

adalah Kecamatan Besuk dengan rasio sebesar 59,75 persen atau hampir 60

persen.

Bagian Dataran rendah/pesisir, yang merupakan rasio dengan jumlah

penduduk miskin rata-rata paling kecil memiliki variasi yang berbeda-beda.

Kecamatan paling tinggi rasio penduduk miskin adalah Kecamatan Tongas

dengan rasio sebesar 48,27 persen, sedangkan rasio terkecil pada Kecamatan

Dringu dengan rasio sebesar 33,24 persen. Kecamatan Kraksaan merupakan

kecamatan pada bagian dataran tinggi dengan rasio jumlah RT miskin paling

kecil, yaitu sebesar 35,66 persen. Kecamatan dengan rasio jumlah RT miskin

paling besar adalah Kecamatan Tongas (yang juga merupakan kecamatan

dengan rasio jumlah penduduk miskin paling besar) dengan rasio sebesar 54,90

persen atau hampir 55 persen.

B. Karakteristik Rumah Tangga Miskin

Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Probolinggo sebanyak

175.447 yang tersebar di 24 kecamatan berdasarkan data PPLS 2011.

Karakteristik pertama tentang RTM adalah status kesejahteraan yang

merupakan kondisi tingkat kesejahteraan RTM, yang dibagi 3 (tiga) kategori;

(a) RTM dengan kondisi kesejahteraan sampai antara 11 - 20% terendah, (b)

RTM dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah, dan (c) RTM

dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 21 - 30% terendah. Berdasarkan

kategori tersebut maka dapat dilihat sebaran jumlah RTM pada masing-masing

bagian wilayah dan kecamatan.

28


Tabel 2.3 Jumlah Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

di Kabupaten Probolinggo Menurut Kecamatan No Kecamatan Gol 1 Gol 2 Gol 3 Total

1 Gading 3,784 2,549 2,472 8,805 2 Tiris 4,855 3,899 3,936 12,690 3 Kuripan 2,559 1,664 1,587 5,810 4 Krucil 5,284 2,944 1,965 10,193 5 Sukapura 806 761 724 2,291 6 Pakuniran 3,444 2,106 1,606 7,156 7 Sumber 1,670 1,389 1,377 4,436

Dataran Tinggi 22,402 15,312 13,667 51,381 8 Wonomerto 1,860 ,862 1,857 5,579 9 Bantaran 1,629 1,873 2,518 6,020 10 Leces 1,571 1,964 3,141 6,676 11 Tegalsiwalan 1,706 1,569 1,769 5,044 12 Maron 4,543 3,631 3,157 11,331 13 Banyuanyar 3,393 2,825 2,647 8,865 14 Krejengan 2,955 1,950 2,017 6,922 15 Lumbang 1,896 1,807 2,170 5,873 16 Besuk 3,178 2,710 2,782 8,670 17 Kotaanyar 4,401 1,748 1,217 7,366

Wilayah Dataran Menengah 27,132 20,077 23,275 72,346 18 Sumberasih 2,841 2,655 2,947 8,443 19 Tongas 4,001 3,385 3,409 10,795 20 Dringu 1,709 1,762 2,069 5,540 21 Gending 2,149 1,872 1,779 5,800 22 Paiton 3,783 2,833 2,294 8,910 23 Pajarakan 1,537 1,370 1,588 4,495 24 Kraksaan 2,930 2,354 2,453 7,737

Wil. Dataran Rendah & Pesisir 18,950 16,231 16,539 51,720

Total 68,484 53,482 53,481 175,447 Sumber: diolah, Data PPLS 2011. Pada wilayah dataran tinggi, jumlah penduduk golongan 1 paling besar

adalah Kecamatan Krucil dengan jumlah RTM sebesar 5.284 rumah tangga.

Untuk golongan 2 terbesar pada Kecamatan Tiris, dengan jumlah RTM

sebanyak 3.899 rumah tangga. Sedangkan untuk kategori 3 jumlah RTM

terbesar juga pada Kecamatan Tiris dengan jumlah RTM sebanyak 3.936.

Pada dataran menengah, jumlah penduduk baik golongan 1, golongan 2

dan golongan 3 paling besar adalah Kecamatan Maron dengan jumlah RTM

masing-masing sebesar 4.543 rumah tangga, 3.631 rumah tangga, dan 3.157

rumah tangga.

29


Pada wilayah dataran rendah/pesisir, jumlah penduduk baik golongan 1,

golongan 2 dan golongan 3 paling besar adalah Kecamatan Tongas dengan

jumlah RTM masing-masing sebesar 4.001 rumah tangga, 3.335 rumah tangga,

dan 3.409 rumah tangga.

Sementara untuk rasio jumlah RTM berdasarkan kategori tingkat

kesejahteraan sebaran pada masing-masing bagian wilayah dan kecamatan

dapat dilihat pada Tabel 2.4. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa

prosentase kelompok 1 di wilayah dataran tinggi lebih besar dibandingkan

dengan kedua kelompok wilayah lainnya.

Tabel 2.4

Rasio Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo Menurut Kecamatan

No Kecamatan Gol 1 Gol 2 Gol 3

1 Gading 42.98 28.95 28.07 2 Tiris 38.26 30.72 31.02 3 Kuripan 44.04 28.64 27.31 4 Krucil 51.84 28.88 19.28 5 Sukapura 35.18 33.22 31.60 6 Pakuniran 48.13 29.43 22.44 7 Sumber 37.65 31.31 31.04

Dataran Tinggi 52.58 30.16 27.25 8 Wonomerto 33.34 33.38 33.29 9 Bantaran 27.06 31.11 41.83 10 Leces 23.53 29.42 47.05 11 Tegalsiwalan 33.82 31.11 35.07 12 Maron 40.09 32.04 27.86 13 Banyuanyar 38.27 31.87 29.86 14 Krejengan 42.69 28.17 29.14 15 Lumbang 32.28 30.77 36.95 16 Besuk 36.66 31.26 32.09 17 Kotaanyar 59.75 23.73 16.52

Wilayah Dataran Menengah 36.75 30.28 32.96 18 Sumberasih 33.65 31.45 34.90 19 Tongas 37.06 31.36 31.58 20 Dringu 30.85 31.81 37.35 21 Gending 37.05 32.28 30.67 22 Paiton 42.46 31.80 25.75 23 Pajarakan 34.19 30.48 35.33 24 Kraksaan 37.87 30.43 31.70

Wilayah Dataran Rendah & Pesisir 36.16 31.37 32.47 Sumber: diolah, Data PPLS 2011.

30


Wilayah dataran tinggi, rasio kelompok pendapatan golongan 1 sebesar

52,58 persen, disusul rasio kelompok pendapatan golongan 2 sebesar 30,16

persen, dan kelompok pendapatan golongan 3 sebesar 27,25 persen. Untuk

wilayah tersebut kecamatan dengan rasio kelompok pendapatan golongan 1

paling tinggi adalah Kecamatan Krucil dengan rasio sebesar 51,84 persen.

Wilayah dataran menengah, rasio kelompok pendapatan golongan 1

sebesar 36,75 persen, disusul rasio kelompok pendapatan golongan 3 sebesar

32,96 persen, dan kemudian kelompok pendapatan golongan 2 sebesar 30,28

persen. Untuk wilayah tersebut kecamatan dengan rasio kelompok pendapatan

golongan 1 paling tinggi adalah Kecamatan Kotaanyar dengan rasio sebesar

59,75 persen.

Wilayah dataran rendah/pesisir, rasio kelompok pendapatan golongan 1

sebesar 36,16 persen, disusul rasio kelompok pendapatan golongan 3 sebesar

32,47 persen, dan kemudian kelompok pendapatan golongan 2 sebesar 31,37

persen. Untuk wilayah tersebut kecamatan dengan rasio kelompok pendapatan

golongan 1 paling tinggi adalah Kecamatan Paiton dengan rasio sebesar 42,46

persen.

Berdasarkan jenis kelamin kepala RTM, secara umum laki-laki lebih

banyak dibandingkan dengan perempuan. Kondisi tersebut berlaku untuk ketiga

bagian wilayah baik, dataran tinggi, dataran menengah, maupun wilayah

rendah/pesisir dengan prosentase yang berbeda-beda. Untuk dataran tinggi

prosentase laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan, yaitu

dengan rasio sebesar 84,68 %. Disusul kelompok dataran menengah dengan

prosentase sebesar 81 %, dan dataran rendah/pesisir rasio sebesar 78,94 %.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka wilayah dataran rendah/pesisir

memiliki prosentase kepala RTM perempuan lebih besar dibandingkan kedua

wilayah lainnya. Untuk wilayah dataran rendah/pesisir prosentase kepala RTM

perempuan paling besar adalah Kecamatan Paiton dengan rasio sebesar 27,15

persen. Sedangkan untuk wilayah dataran tinggi, rasio kepala RTM perempuan

terbesar pada Kecamatan Gading dengan rasio sebesar 19,81 persen, dan

dataran menengah di Kecamatan Maron dengan prosentase sebesar 21,47 %.

31


Tabel 2.5 Jumlah dan Rasio Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Jenis Kelamin Kepala

Keluarga di Kabupaten Probolinggo Menurut Kecamatan

No Kecamatan Jumlah RTM Rasio RTM Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

1 Gading 7,061 1,744 80.19 19.81

2 Tiris 10,923 1,767 86.08 13.92

3 Kuripan 5,041 769 86.76 13.24

4 Krucil 8,956 1,237 87.86 12.14

5 Sukapura 1,928 363 84.16 15.84 6 Pakuniran 5,856 1,300 81.83 18.17 7 Sumber 3,812 624 85.93 14.07

Dataran Tinggi 42,935 7,163 84.68 15.31 8 Wonomerto 4,293 1,286 76.95 23.05 9 Bantaran 5,060 960 84.05 15.95 10 Leces 5,659 1,017 84.77 15.23 11 Tegalsiwalan 4,147 897 82.22 17.78 12 Maron 8,898 2,433 78.53 21.47 13 Banyuanyar 6,978 1,887 78.71 21.29 14 Krejengan 5,584 1,338 80.67 19.33 15 Pakuniran 5,856 1,300 81.83 18.17 16 Besuk 6,945 1,725 80.10 19.90 17 Kotaanyar 6,057 1,309 82.23 17.77

Wilayah Dataran Menengah 59,477 14,152 81.00 18.99 18 Sumberasih 6,934 1,509 82.13 17.87 19 Tongas 8,669 2,126 80.31 19.69 20 Dringu 4,562 978 82.35 17.65 21 Gending 4,557 1,243 78.57 21.43 22 Paiton 6,491 2,419 72.85 27.15 23 Pajarakan 3,391 1,104 75.44 24.56 24 Kraksaan 6,265 1,472 80.97 19.03

Wil. Dataran Rendah & Pesisir 40,869 10,851 78.94 21.05

Total 143,281 32,166 81.54 18.45 Sumber: diolah, Data PPLS 2011.

Berdasarkan usia kepala keluarga pada masing-masing wilayah memiliki

karakteristik yang berbeda. Untuk dataran tinggi, porsi usia kepala keluarga

kelompok umur dibawah 45 tahun paling besar dibandingkan dengan kedua

kelompok wilayah lainnya, dengan rasio sebesar 46,14 persen. Sementara

untuk dataran menengah porsi paling besar pada kelompok usia antara 45 s./d.

65 tahun dengan rasio sebesar 44,58 persen. Untuk kelompok usia diatas 65

tahun porsi terbesar pada kelompok wilayah dataran rendah/pesisir, dengan

rasio sebesar 15,74 persen.

32


Perbedaan kondisi tersebut hendaknya mendapat perhatian dalam upaya

penanggulangan kemiskinan, karena masing-masing kelompok wilayah memiliki

yang berbeda-beda. Artinya kebijakan yang akan dilakukan lebih

memperhatikan perbedaan karakteristik masyarakat miskin pada masing-

masing wilayah di Kabupaten Probolinggo.

Gambar 2.2 Rasio Jumlah RTM Berdasarkan Usia Kepala Keluarga pada Masing-masing

Bagian Wilayah di Kabupaten Probolinggo


Berdasarkan data kelompok usia, kecamatan dengan rasio kelompok usia

kurang dari 45 tahun terbesar adalah Kecamatan Krucil dengan porsi sebesar

51,07 persen. Untuk Kelompok usian antara 45 s./d. 65 tahun rasio terbesar

pada Kecamatan Sukapura, dengan porsi sebesar 47,93 persen. Sedangkan

kelompok usia diatas 65 tahun, porsi terbesar pada Kecamatan Pajarakan

dengan rasio sebesar 20,60 persen.

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembentukan pola pikir dan

logika berpikir. Kondisi tingkat pendidikan kepala RTM umumnya berada pada

jenjang sekolah dasar (SD) ke bawah. Berdasarkan data PPLS 2011 kondisi

tingkat pendidikan RTM Kabupaten Probolinggo sebesar 92,29 persen berada

pada level dibawah sekolah menengah pertama (SD dan tidak tamat SD).

33


Tabel 2.6 Rasio Jumlah RTM Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga pada Masing-

masing Bagian Wilayah di Kabupaten Probolinggo

No Lapangan Usaha Dataran Tinggi

Dataran menengah

Wilayah Pesisir Kabupaten

1 Tidak Tamat SD 31.57 26.74 24.19 27.37 2 SD 64.39 64.88 65.50 64.92 3 SMP 3.06 6.29 7.38 5.69 4 SMA 0.88 1.94 2.82 1.90 5 Diploma/Sarjana 0.10 0.14 0.11 0.12


Berdasarkan kelompok wilayah, jumlah RTM menurut jenjang pendidikan

memilki karakteristik yang berbeda. Untuk level pendidikan tidak tamat SD porsi

terbesar pada kelompok wilayah dataran tinggi, dengan rasio sebesar 31,57

persen. Sedangkan pada level pendidikan tamat SD porsi terbesar pada

kelompok wilayah dataran rendah/pesisir, dengan rasio sebesar 65,50 persen.

Sedangkan untuk level pendidikan SMP keatas porsi terbesar pada kelompok

wilayah dataran rendah/pesisir, dengan rasio sebesar 7,38 persen.

Berdasakan lapangan usaha kepala RTM, secara keseluruhan porsi

terbesar pada sektor pertanian dengan rasio sebesar 70,45 persen. Kemudian

disusul sektor perdagangan, hotel, dan rumah makan (8,91 persen), sektor

konstruksi/bangunan (7,83 persen), dan jasa-jasa lainnya (5,41persen).

Tabel 2.7 Rasio Jumlah RTM Berdasarkan Lapangan Usaha Kepala Keluarga pada

Masing-masing Bagian Wilayah di Kabupaten Probolinggo

No Lapangan Usaha Dataran Tinggi

Dataran menengah


1 Pertanian 80.41 70.34 60.59 70.45

2 Pertambang & Penggalian 0.43 0.71 1.24 0.78

3 Industri Pengolahan 2.01 2.69 2.89 2.55

4 Listrik, Gas, dan Air Minum 0.04 0.30 0.18 0.19

5 Konstruksi 5.34 7.46 10.89 7.83

6 Perdag, Hotel, & Restoran 6.17 9.74 10.45 8.91

7 Pengangkut & Komunikasi 1.82 3.23 6.63 3.80

8 Keuang, Persw & Js Persh 0.03 0.08 0.11 0.07

9 Jasa-jasa Lainnya 3.74 5.46 7.03 5.41


34


Karakteristik RTM berdasarkan lapangan usaha, memiliki perbedaan

diantara kelompok wilayah. Untuk kelompok dataran tinggi rasio terbesar pada

sektor pertanian dibandingkan dengan kedua kelompok wilayah lainnya, dengan

rasio sebesar 80,41 persen. Sedangkan untuk kelompok wilayah dataran

menengah pada sektor perdagangan, hotel, dan rumah makan, dan sektor

konstruksi atau bangunan dengan rasio masing-masing sebesar 7,46 persen

dan 9,74 persen. Sementara untuk kelompok dataran rendah/pesisir pada

sektor industri pengolahan dengan rasio sebesar 2,89 persen.

Berdasarkan status kepemilikan tempat tinggal, masing-masing

kelompok wilayah memiliki tendesi yang sama yaitu merupakan hak milik,

namun dengan variasi rasio yang berbeda-beda. Untuk bagian dataran tinggi,

porsi status tempat tinggal yang merupakan hak miliki memiliki rasio yang

paling besar dibandingkan dengan kedua wilayah lainnya. Sedangkan wilayah

dataran rendah/pesisir merupakan kelompok wilayah dengan porsi yang paling

kecil. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.3 Rasio Jumlah RTM Berdasarkan Status Tempat Tinggal pada Masing-masing



35


Berdasarkan kondisi tempat tinggal, sebagian besar memiliki jenis atap

beton atau genteng dimana pada kelompok wilayah masing-masing memiliki

rasio yang hampir sama, rata-rata diatas 90 persen. Untuk jenis atas seng atau

asbes porsi terbesar ada di dataran tinggi dengan rasio sebesar 6,61 persen.

Secara detail jumlah RTM berdasarkan jenis atap rumah tinggal dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Rasio Jumlah RTM Berdasarkan Jenis Atap Terluas pada Masing-masing


No Jenis Atap Dataran Tinggi

Dataran menengah


1 Beton/Genteng 93.16 98.85 98.64 97.18 2 Seng/Asbes 6.61 0.91 1.20 2.61 3 Sirap/Ijuk 0.15 0.13 0.14 0.14 4 Lainnya 0.09 0.11 0.01 0.08


Untuk jenis dinding rumah tinggal secara keseluruhan pada kondisi

dinding dari tembok dengan porsi 50,64 persen, disusul dinding dari bambu

atau gedek sebesar 27,28 persen, dan kemudian kayu sebesar 14,72 persen.

Namun pada masing-masing bagian wilayah memiliki karakteristik yang

berbeda, jumlah RTM berdasarkan jenis dinding tempat tinggal.

Gambar 2.4 Rasio Jumlah RTM Berdasarkan Jenis Dinding Terluas pada Masing-masing



36


Untuk dataran rendah/pesisir, jenis dinding tembok dan bambu memiliki

rasio terbesar. Kedua jenis dinding tersebut memiliki porsi sebesar 57,69

persen, dan 31,45 persen. Sedangkan dataran tinggi, jenis dinding dengan rasio

terbesar dibandingkan dengan kedua kelompok wilayah adalah dinding kayu

dengan rasio sebesar 23,84 persen. daridata tersebut menunjukkan bahwa

kelompok wilayah dataran rendah/pesisir memiliki rasio jumlah RTM berdinding

bambu paling besar dibandingkan dengan kedua kelompok lainnya. Disusul

bagian dataran menengah dengan porsi sebesar 28,11 persen. Artinya kedua

kelompok wilayah tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal

menyediaan rumah sehat.

Berdasarkan jenis lantai, hampir 60 persen rumah tinggal RTM berlantai

tanah. Hal menunjukkan bahwa, rata-rata jenis lantai rumah tinggal RTM

adalah tanah. Adapun porsi masing-masing kelompok wilayah, memiliki rasio

yang hampir sama. Sejalan dengan kondisi dinding dan lantai rumah tinggal,

maka hendaknya mendapatkan perhatian yang serius, dalam upaya

menyediaan rumah sehat bagi rumah tangga miskin. Secara detail kondisi jenis

lantai pada masing-masing kelompok wilayah sebagaimana tabel berikut:

Gambar 2.5 Rasio Jumlah RTM Berdasarkan Jenis Lantai pada Masing-masing Bagian

Wilayah di Kabupaten Probolinggo


37


Air merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan, untuk itu air

utamanya air minum menjadi kebutuhan fital dalam kehidupan. Oleh karena itu

kondisi air minum merupakan suatu hal yang merti diperhatikan. Pada RTM di

Kabupaten Probolinggo, kondisi sumber air minum memiliki rasio yang berbeda-

beda. Untuk wilayah dataran rendah/pesisir sebagian besar merupakan sumber

air minum yang terlindungi dengan porsi 93,20 persen.

Hal serupa juga terjadi pada wilayah dataran menengah, walaupun

dengan porsi yang berbeda. Untuk dataran menengah, sumber air minum

dalam ledeng memiliki porsi paling besar, dibandingkan dengan kedua

kelompok wilayah lainnya. Pada bagian tersebut, sumber air minum ledeng

dengan porsi sebesar 11,80 persen. Artinya dataran menengah merupakan

wilayah yang mendapatkan pelayanan paling besar dari PDAM. Sementara

untuk wilayah dataran tinggi, sumber air minum terbesar berasal dari air yang

tidak terlindungi. Secara detail rasio jumlah RTM berdasarkan sumber air

minum pada masing-masing kelompok wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Rasio Jumlah RTM Berdasarkan Sumber Air Minum pada Masing-masing


No Jenis Atap Dataran Tinggi

Dataran menengah


1 Air Kemasan 0.05 0.10 0.96 0.30 2 Air Ledeng 6.15 11.80 2.09 7.79 3 Air Terlindung 45.58 75.66 93.20 71.39 4 Air Tidak Terlindung 48.23 12.45 3.74 20.52


Berdasarkan sumber penerangan tempat tinggal RTM, masing-masing

kelompok wilayah memiliki tendesi yang sama yaitu listrik PLN, namun dengan

variasi rasio yang berbeda-beda. Untuk bagian wilayah dataran rendah/pesisir,

porsi sumber penerangan dari listrik PLN memiliki rasio yang paling besar

dibandingkan dengan kedua wilayah lainnya. Sedangkan wilayah dataran tinggi

merupakan kelompok wilayah dengan porsi yang paling kecil. Secara detail

sumber penerangan tempat tinggal RTM pada masing-masing kelompok

wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

38


Gambar 2.6 Rasio Jumlah RTM Berdasarkan Sumber Penerangan pada Masing-masing



Sarana MCK merupakan salah satu syarat terwujudnya rumah tinggal

yang sehat. Untuk itu, keberadaan sarana tersebut menjadi hal penting dalam

upaya menciptakan rumah sehat. Secara keseluruhan keberadaan fasilitas BAB

(buang air besar) pada RTM tidak ada, artinya sebagian besar RTM tidak

memiliki sarana/fasiltas BAB (66,88 persen). Kemudian disusul dengan, fasilitas

bersama dengan rasio sebesar 23,19 persen. Sedangkan RTM yang memiliki

fasilitas BAB sendiri hanya 9,93 persen.

Sedangkan kondisi, masing-masing kelompok wilayah memiliki

karakteristik yang berbeda-beda. Wilayah dataran rendah/pesisir merupakan

wilayah dengan rasio RTM yang tidak memiliki fasilitas BAB paling besar,

dengan porsi sebesar 84,92 persen. Sedangkan untuk fasilitas BAB bersama,

wilayah dataran tinggi merupakan wilayah yang memiliki rasio terbesar dengan

porsi 37,69 persen. Wilayah tersebut, juga merupakan wilayah dengan rasio

terkecil rasio RTM yang tidak memiliki fasilitas BAB. Selain itu, wilayah dataran

tinggi juga merupakan wilayah dengan rasio RTM terbesar yang memiliki sarana

BAB sendiri.

39


Gambar 2.7 Rasio Jumlah RTM Berdasarkan Fasilitas Buang Air Besar pada Masing-masing



Berdasarkan jumlah anggota keluarga, secara keseluruha sebagian besar

memiliki jumlah anggota keluarga kurang dari 5 orang. Kondisi tersebut hampir

sama untuk semua kelompok wilayah, baik dataran tinggi, dataran menengah,

dan wilayah dataran rendah/pesisir. Secara lengkap rincian jumlah anggota

RTM pada masing-masing kelompok wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.8 Rasio Jumlah RTM Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga pada Masing-masing



40


BAB. 3

KERANGKA KONSEP

A. Ciri-ciri Kemiskinan

Dari hasil diskusi, pendalaman data, dan pemahaman karakteristik

kemiskinan maka disimpulkan ciri-ciri kemiskinan di Kabupaten Probolinggo

adalah:

Sumber keuangan rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan tetap dan

sumber pendapatan tidak tentu. Indikator tersebut didasarkan

pandangan masyarakat bahwa pekerjaan tetap memberikan

pendapatan yang stabil sehingga mudah dalam memenuhi kebutuhan

seluruh anggota rumah tangga. Namun meskipun tidak mempunyai

pekerjaan tetap tetapi mempunyai sumber pendapatan tetap

dikategorikan tidak miskin.

Komposisi pengeluaran pangan dan non pangan digunakan sebagai

indikator dalam menentukan rumah tangga miskin karena pada

rumah tangga miskin hampir seluruh pengeluarannya terkonsentrasi

untuk pembelian pangan. Oleh karena itu, rumah tangga yang

sebagian besar pengeluarannya untuk pangan, dapat dikategorikan

sebagai rumah tangga miskin. Hal ini didukung oleh Engel (pakar

ekonomi internasional dari Swedia) yang dirumuskan dalam hukum

Engel (Engel Law) yang menyebutkan bahwa presentase pengeluaran

rumah tangga untuk pangan akan menurun seiring dengan

meningkatnya pendapatan rumah tangga tersebut. Dengan kata lain

apabila rumah tangga yang porsi pengeluarannya untuk pangan

sangat besar, berarti rumah tangga tersebut adalah rumah tangga

miskin.

Terdapatnya anak-anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan

sekolahnya menunjukkan bahwa mereka termasuk kategori miskin,

karena orang tuanya tidak mampu membiayai mereka. Kemiskinan

41


sangat berhubungan dengan sumber-sumber keuangan untuk

membiayai hidupnya. Oleh karena itu dalam mengkategorikan

penduduk miskin yang lebih dipentingkan adalah sumber pendapatan

dibanding dengan pekerjaannya.

Keterjangkauan fasilitas kesehatan juga merupakan indikator tingkat

mutu hidup rumah tangga. Bagi rumah tangga mampu, untuk

perawatan kesehatannya akan memilih fasilitas kesehatan yang lebih

baik, sedangkan untuk rumah tangga miskin akan memilih fasilitas

kesehatan yang paling murah dan bahkan seringkali terpaksa tidak

dapat membiayai perawatan kesehatannya.

Sarana kehidupan rumah tangga miskin dapat didekteksi lewat

sumber air bersih dan sarana tempat buang air besar yang dimiliki.

Rumah tangga miskin pada umumnya tidak mempunyai instalasi air

bersih yang dapat menjamin penyediaan air bersih secara

berkesinambungan (khusus wilayah perkotaan).

B. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang

atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidup sampai

suatu taraf yang dianggap manusiawi. Ukuran taraf hidup yang manusiawi

adalah sebuah istilah yang masih sangat abstrak, karena hal ini sangat

berkaitan dengan sudut pandang masyarakat. Tetapi secara sederhana

kemiskinan diartikan sebagai kemampuan penghasilan seseorang untuk

membiayai kebutuhan hidup dasar mereka. Hal yang menarik untuk

direnungkan adalah mengapa penghasilan mereka tidak menyukupi untuk

untuk kebutuhan minimal.

Awalnya upaya lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan penghasilan

masyarakat miskin melalui berbagai program ekonomi. Hal tersebut tidak dapat

disangkal akan meningkatkan penghasilan masyarakat miskin tetapi tidak serta

merta menyelesaikan persoalan kemiskinan. Dari hasil pemahaman tersebut

dapat digambarkan hubungan sebab-akibat kemiskinan sebagai berikut :

43


Gambar 3.1 Hubungan sebab akibat kemiskinan Kabupaten Probolinggo

MMIISSKKIINN

Penghasilan tidak

mencukupi

Ketrampilan Kurang

Pendidikan rendah

Biaya operasional tinggi

Kondisi Sarana Ekonomi

Kondisi Infrastruktur

Penghasilan tergantung faktor

alam

Ketidakberdayaan akses pasar

Pasar dikuasai pengusaha dan pemilik modal

Ketiadaan Lembaga Keuangan

Kemalasan

Kurangnya motivasi etos kerja

Pekerjaan tak tetap

ASSET BUDAYA & PSIKOLOGI

KEBIJAKAN EKONOMI

Tak mampu mengolah bahan

Tak ada modal

Biaya hidup tinggi Kebutuhan hidup mahal Infrastruktur kurang

Kurangnya fasilitasi

Pengelolaan

Akses informasi kurang

Air Bersih Keb. kesehatan

Pola pikir

Pola Konsumtif

Pekerjaan /Usaha tak berkembang

Wawasan kurang

Peluang kurang

Bounded Rasionality

Pedum RTM Berbasis Geografis Wilayah 44

Kemiskinan adalah sebuah kondisi kekurangan yang dialami oleh

seseorang atau suatu keluarga. Berdasarkan gambar tersebut maka telah

diidentifikasi akar permasalahan kemiskinan, yaitu :

1. Dimensi Ekonomi

Diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan mata

pencaharian yang mapan dan memberikan penghasilan yang layak untuk

menunjang hidupnya secara berkesinambungan. Pandangan ini banyak

digunakan oleh berbagai pihak untuk menetapkan garis kemiskinan.

Keterbatasan kesempatan kerja dan usaha

Seseorang itu miskin karena menganggur, sehingga tidak memperoleh

penghasilan atau kalau bekerja tidak penuh waktu, baik dalam ukuran hari,

minggu, bulan atau tahun. Hal kedua ini sering disebut sebagai gelaja

setengah menganggur (disguised unemployment). Apabila orang yang

bersangkutan memperoleh pekerjaan dengan upah atau gaji yang memadai,

maka orang tersebut akan terbebas dari kemiskinan. Orang yang memiliki

kesempatan berusaha, akan memiliki sesuatu yang dapat dijadikan sumber

pendapatan untuk digunakan memenuhi kebutuhan primer hidupnya.

Produktivitas kerja rendah

Produktifitas kerja yang rendah menyebabkan pengembangan ekonomi tidak

dinamis dan pertumbuhan ekonomi menjadi rendah. Hal ini berdampak pada

rendahnya pengembangan investasi baru yang berakibat lambatnya

penciptaan lapangan kerja baru. Dengan tiadanya penambahan lapangan

kerja baru menimbulkan semakin banyak pengangguran yang akan

menambah jumlah penduduk miskin.

2. Dimensi Asset

Dirumuskan sebagai ketidakmampuan seseorang yang disebabkan oleh

rendahnya tingkat penguasaan seseorang terhadap modal dasar dalam

memenuhi kebutuhan pokoknya (basic human needs), seperti :

Keterbatasan akses terhadap faktor produksi

Kesuksesan seseorang dalam mengembangkan usaha ekonominya

bergantung dari kemampuannya dalam mengakses faktor-faktor produksi.

45 Pedum RTM Berbasis Geografis Wilayah

Akhi

Keterbatasan seseorang dalam mengakses faktor produksi seperti modal,

peralatan, bahan baku, teknologi serta faktor produksi lainnya

menyebabkannya tidak dapat mengembangbn usaha sebagai sumber

pendapatannya, tidak adanya sumber pendapatan mengakibatkan

kemiskinan.

Kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan

Keterbatasan Pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan dan

kesehatan menyebabkan masyarakat miskin tidak mendapatkan pelayanan

pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Hal ini berakibat rendahnya

kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin sehingga tidak

memiliki ketrampilan dalam mengatasi permasalahan hidupnya.

Keterbatasan akses sarana prasarana perhubungan

Keterbatasan Pemerintah dalam menyediakan layanan prasarana jalan yang

memadai mengakibatkan munculnya biaya tinggi. Baik biaya kebutuhan

pokok, maupun kebutuhan biaya usaha.

3. Dimensi Budaya dan Psikologi

Kompleksitas masalah kependudukan merupakan akar permasalahan

yang sangat berpengaruh terhadap sulitnya pengembangan ekonomi di

Kabupaten Probolinggo. Fenomena masalah kependudukan dan kemiskinan

diterjemahkan sebagai terinternalisasikannya budaya kemiskinan baik di tingkat

komunitas, maupun individu.

Ketidakberdayaan masyarakat miskin

Permasalahan di tingkat individu, terlihat seperti antara lain sifat tidak

percaya diri, rendah diri, kurang mau berpikir jangka panjang oleh sebab

kegagalan-kegagalan yang sering dihadapinya, fatalisme, apatis, tidak

berdaya, ketergantungan yang tinggi.

Kurangnya posisi tawar

Persoalan Kemiskinan di tingkat komunitas dicirikan dengan kurang

terintegrasinya penduduk miskin dalam lembaga-lembaga formal

masyarakat, berakibat: rendahnya tingkat kemampuan berpartisipasi secara

aktif dalam pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidupnya,


Akhi

Sehingga Ketidakberdayaan masyarakat miskin ini tercermin dari tidak

dimilikinya posisi tawar terhadap pihak lain dalam persoalan ekonomii selalu

menjadi sapi perahan bagi pemilik modal. Selain itu masyarakat miskin

berada pada posisi yang tidak menguntungkan bila berhadapam dengan

pengambil kebijakan ataupun elite dalam berpartisipasi dan tidak dapat

mempengaruhi kebijakan pemerintah agar berpihak kepada mereka.

4. Dimensi Kebijakan

Belum terintegrasinya berbagai program penanggulangan kemiskinan

Pada prinsipnya lembaga yang hendak melaksanakan secara langsung di

lapangan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada adalah

masing-masing lembaga yang memiliki program yang ada. Kelemahannya

berbagai dinas belum melakukan koordinasi untuk menyelesaikan masalah

kemiskinan secara terpadu. Sebagai langkah maju atas pola pelaksanaan

selama ini, hendaknya masing-masing lembaga tersebut dalam melakukan

kegiatannya berada dalam jalur koordinasi di tingkat kabupaten. Sehingga

dibutuhkan suatu lembaga dengan fungsi sebagai lembaga yang

mengkoordinir berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Probolinggo dapat berjalan dengan baik.

Kelemahan penyelengaraan perlindungan sosial

Dalam penyelenggaraan perlindungan sosial masih tumpang tindih dan

belum dikoordinasikan dengan baik dalam pelaksanaannya. Para pengelola

program masih belum sepenuhnya memanfaatkan data penduduk miskin

sebagai acuan dalam menetapkan sasaran atau target programnya.

Ketiadaan kesinambungan program pengembangan ekonomi masyarakat

Sejumlah program pembinaan dan bantuan bagi pengembangan kegiatan

ekonomi masyarakat telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Probolinggo. Pada umumnya program pembinaan dan bantuan tersebut

bersifat parsial dan fragmentatif. Akibatnya, beberapa upaya pembinaan

kandas pada kondisi yang tidak jelas hasilnya. Pengucuran kredit bagi

usaha kecil-menengah sering berakhir pada ketidakjelasan pencapaian

sasaran. Upaya pengembangan kegiatan produksi potensial di Kabupaten


Akhi

Probolinggo juga acapkali menghadapi persoalan kesinambungan

pemasaran. Seringkali sebagian besar dari nilai tambah dari produk

dinikmati oleh pelaku antara dalam rangkaian jual-beli dan hanya sebagian

kecil yang dinikmati oleh kelompok masyarakat pelaku produksi. Keadaan

ini menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi tumbuhnya rangsangan

untuk pengembangan produksi. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah

suatu pendampingan yang komprehensif bagi masyarakat sehingga

spektrum pembinaan dapat bersifat menyeluruh dari mulai pembinaan

kecakapan produksi, kemampuan manajerial usaha produksi, proteksi

terhadap intervensi yang tidak adil dari pihak ketiga, dan jaminan

kesinambungan pemasaran. Inisiatif upaya pembinaan yang

berkesinambungan ini menghendaki suatu konsep program pembinaan

yang konsisten dan berkelanjutan dari pihak Pemerintah Kabupaten.

Program pembinaan hendaknya tidak terfragmentasi dalam beberapa paket

program yang terpisah, dan tidak ada/kurangnya keterkaitan antar waktu

pelaksanaan program.


Akhi

BAB 4

AGENDA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. Membangun Moralitas Menanggulangi Kemiskinan

Ada kalangan yang berpendapat bahwa program penanggulangan

kemiskinan lebih sebagai tindakan yang semata-mata didasarkan atas

kebaikan hati seseorang, oleh karena itu bagi masyarakat atau negara

untuk mengatur penanggulangan kemiskinan atas dasar hukum dan

melaksanakan atas dasar kewajiban. Program seperti ini, apabila ada

adalah program yang sangat lemah baik dilihat dari segi moral ataupun

dilihat dari segi efektivitasnya.

Aspek moralitas dalam penanggulangan kemiskinan tampak dalam

analogi di bawah ini. Andaikan ada seorang yang cacat fisik. Sehingga

yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk hidup

layak karena pasar tenaga kerja membatasi ruang geraknya, kecuali jika

ia menjual produk intelektual. Apabila masyarakat memiliki kewajiban

untuk ikut memecahkan permasalahan tersebut atau masalah yang analog

sama. Apakah mereka sudah semestinya miskin karena mereka tidak

mampu.

Aspek moralitas tidak hanya diperlukan dari sesama anggota

masyarakat, namun juga harus dimiliki oleh pelaku kebijakan. Aspek yang

sangat dibutuhkan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan adalah

kebijakan yang yang menghasilkan program penanggulangan kemiskinan

yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di masyarakat


Akhi

Negara dan masyarakat tentu saja tidak diharapkan untuk dapat

mengatasi setiap bentuk kemiskinan di luar batas-batas yang dapat

dikerjakan. Akan tetapi adalah suatu kewajiban bagi masyarakat untuk

mengatasi kemiskinan yang merupakan bagian darinya. Apakah kemiskinan

tersebut harus diatasi atas dasar kewajiban orang per orang atau harus

diatasi oleh masyarakat secara keseluruhan. Apakah kewajiban mengatasi

kemiskinan bervariasi menurut sesuatu, kondisi atau situasi dari orang

perorang, ataukah setiap orang mempunyai kewajiban yang sama tanpa

pandang atribut yang melekat padanya. Jawaban atas hal itu menentukan

kebijakan yang diambil dan akan menentukan perfoma yang dicapai.

Gambar 4.1 Model Penanggulangan Kemiskinan yang Efektif

KEBIJAKAN YG TIDAK MEMBUKA AKSES BAGI KAUM MISKIN

(KURANG PARTISIPASI)

EKONOMI YANG TIDAK MEMIHAK (TAK ADA AKSES KESEMPATAN)

MARGINALISASI, INTERNALISASI, BUDAYA MISKIN

ASSET YANG TIDAK MEMADAI (TAK ADA AKSES PENINGKATAN

SUMBER DAYA)

KEBI

JAKA

N Y

ANG

TID

AK

MEM

IHAK

INST

UTU

SI Y

G K

URAN

G

PED

ULI

ORAN

G O

RAN

G Y

G

KURAN

G P

EDU

LI

KEM

ISKI

NAN

Men

jam

in t

erse

dian

ya

oran

g ya

ng p

edul

i dan

ik

las

Ter

sedi

anya

inst

itusi

: Pe

mer

inta

h, &

St

akeh

olde

r yg

ped

uli

TERSUSUNNYA KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG SESUAI DENGAN KONDISI RIIL MASYARAKAT dan

POTENSI WILAYAH

KEM

ISKI

NAN

be

rkur

ang

PENYEBAB

PENYELESAIAN


Akhi

Dari analisis Faktor-faktor penyebab, maka jika dianalisa lebih lanjut

akan ditemukan beberapa penyebab pokok dalam penanggulangan

kemiskinan. Hal ini penting untuk menjadi dasar model penanggulangan

kemiskinan yang efektif. Berdasarkan model penanggulangan kemiskinan

yang efektif di atas maka perlu dan penting untuk dilakukan upaya intervensi

baik pada tataran pelaku, kelembagaan, paket kebijakan, model pengaturan

dan sistem evaluasinya sehingga aktifitas penanganan baik pada tingkat

regulasi, pelaku dan prakteknya dapat berjalan secara sinergis. Secara

sistematis bentuk intervensi yang dapat dilakukan dirinci pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Bentuk-Bentuk Intervensi terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Beberapa Bentuk Intervensi No Tataran Kemungkinan Intervensi

1 Pelaku Membangun kesadaran kritis dan memulihkan kemampuan manusia untuk menjadi pelaku moral.

2 Kelembagaan

Membangun kelembagaan masyarakat warga (civil society organization). Membangun kelembagaan antara yang mampu menjembatani antara sektor formal dan informal.

3 Kebijakan

Menetapkan program penangulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas strategi pembangunan, serta mengembangkan kebijakan usaha dan memberikan peluang yang adil terhadap sektor formal dan informal. Pengembangan kebijakan yang memulihkan posisi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan sebagai pelaku kunci menentukan sejarahnya sendiri. Pengembangan kebijakan untuk meningkatkan Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia. Penyediaan pelayanan publik yang lebih akomodatif terhadap kepentingan masyarakat miskin (kesehatan, pendidikan, transportasi, pelayanan prasarana, dsb).

4 Pengaturan

Pengembangan berbagai peraturan yang menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat miskin, termasuk jaminan untuk bekerja dan bermukim. Penyederhanaan sistem perizinan dan penguatan hak-hak masyarakat miskin atas tanah dan lokasi usaha. Pengembangan peraturan yang secara sistemik menjamin kegiatan usaha informal termasuk industri rumah tangga.

5 Evaluasi

Pemutakhiran pemetaan masyarakat miskin. Pengembangan indikator keberhasilan penangulangan kemiskinan. Pengembangan indikator partisipasi masyarakat banyak utamanya yang miskin dalam proses pengambilan keputusan publik.


Akhi

B. Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten

Probolinggo

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo

dilakukan melalui 2 (dua) strategi utama yaitu :

Strategi utama tersebut diatas dijabarkan ke dalam 5 (lima) kebijakan,

agar dalam penerapannya melibatkan seluruh stakeholder baik pemerintah,

sektor swasta dan masyarakat. Adapun kebijakan tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Perluasan kesempatan kerja dan usaha: yaitu pemerintah, swasta dan

masyarakat menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha

bagi masyarakat miskin

2. Pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu pemerintah, swasta dan

masyarakat memberdayakan masyarakat miskin agar dapat memperoleh

kembali hak-hak ekonomi, sosial dan politiknya, mengontrol keputusan

yang menyangkut kepentingannya, menyalurkan aspirasinya dan juga

agar mampu secara mandiri mengatasi permasalahan-permasalahan yang

dihadapi

3. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, yaitu pemerintah, swasta dan

masyarakat meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat miskin

agar mampu bekerja dan berusaha secara lebih produktif dalam

memperjuangkan kepentingannya.

4. Peningkatan perlindungan sosial: pemerintah melalui kebijakan publik

mengajak sektor swasta dan masyarakat memberikan perlindungan dan

Agenda 1 : Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas agar masyarakat miskin dapat memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya maupun politik

Agenda 2 : Mengurangi pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses ke pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi


Akhi

rasa aman bagi masyarakat miskin (fakir miskin, orang jompo, anak

terlantar, cacat) clan kelompok masyarakat miskin yang disebabkan oleh

bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi clan konflik sosial.

5. Peningkatan kualitas lingkungan: Pemerintah bersama sektor swasta dan

masyarakat meningkatkan kualitas lingkungan dengan menjaga kesehatan

lingkungan ataupun perbaikan sarana clan prasarana dasar perumahan

dan permukiman yang mendukung peningkatan kegiatan usaha ekonomi

masyarakat miskin.

Secara lebih jelas keterkaitan antar strategi dan kebijakan

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo tampak pada rincian

berikut :

Agenda I “Peningkatan Pendapatan”

Dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, salah satunya adalah

melalui agenda pembangunan yang difokuskan pada peningkatan pendapatan:

melalui peningkatan produktifitas agar masyarakat miskin dapat memiliki

kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk

mendapatkan hasil yang lebih baik dalam bidang ekonomi, social, politik. arah

kebijakan yang ditetapkan dan program serta kegiatan pokok yang akan

dioperasionalkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengimplementasikan kebijakan perluasan kesempatan kerja dan

usaha, maka perlu diterjemahkan dalam beberapa program kerja :

a. Peningkatan kualitas dan ketrampilan masyarakat, agar mempunyai

kesempatan kerja yang lebih luas

b. Meningkatkan kemampuan berusaha mandiri, dengan memanfaatkan

potensi dan kemampuan masyarakat

c. Mengembangkan system pendukung usaha

d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga penyedia modal


Akhi

2. Untuk mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat, maka

perlu diterjemahkan dalam beberapa program kerja :

a. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat miskin melalui upaya

penciptaan kegiatan ekonomi.

b. Revitalisasi Pembangunan pertanian, untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat petani

c. Mendorong kesetaraan gender dalam pemberdayaan perempuan

3. Untuk mengimplementasikan Kebijakan peningkatan kapasitas dan

kualitas SDM, maka perlu diterjemahkan dalam beberapa program kerja :

a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat : Prasekolah, pendidikan

dasar, dan pendidikan menengah.

b. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan

c. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi

Tabel 4.4 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

STRATEGI

Meningkatnya pendapatan : melalui peningkatan produktifitas

agar masyarakat miskin dapat memiliki kemampuan pengelolaan,

memperoleh peluang dan perlindungan untuk mendapatkan

hasil yang lebih baik (dalam bidang ekonomi, sosial, politik)

Mengurangi pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses pendidikan,

kesehatan, dan infrastruktur untuk mempermudah dan mendukung

kegiatan social ekonomi

AGEN

DA

I AG

END

A II

KEBIJAKAN

Perluasan Kesempatan Kerja & Usaha

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Peningkatan Kapasitas & Kualitas SDM

Perlindungan Sosial

Peningkatan Kualitas Lingkungan


Akhi

d. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasa penyakit menular.

Secara lebih sistematis uraian di atas dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan ”Peningkatan Pendapatan”

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Peningkatan akses masyarakat thd Lembaga penyedia Modal

Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Revitalisasi Pembangunan Pertanian Revitalasasi Pembangunan kelautan dan Perikanan Kesetaraan jender dan Pemberdayaan Perempuan Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Organisasi Lokal

Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Peningkatan Gizi Masyarakat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular

Berbagai program tersebut diatas dalam mendukung agenda

”peningkatan pendapatan” perlu di terjemahkan dalam berbagai alternatif

kegiatan yang harus dilakukan terutama dalam jangka waktu menengah ini.

Berbagai kegiatan yang harus dilakukan di masing masing program tersebut

antara lain :

a. Program Peningkatan kualitas dan Produktifitas

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan, keahlian dan

kompetensi SDM sehingga dapat memenuhi persyaratan berbagai lapangan

kerja yang tersedia. Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam

mewujudkan program tersebut adalah : (1) Pengembangan program

pelatihan yang berbasis kompetensi, (2) Melaksanakan pelatihan

peningkatan produktifitas tenaga kerja agar meningkatkan produktifitas

kerjanya sehingga dapat melestarikan usaha yang dilaksanakan





Akhi

b. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif

Program ini bertujuan untuk memberdayaan ekonomi masyarakat miskin

melalui perkuatan permodalan clan manajemen usaha produktif.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam mewujudkan program

tersebut adalah : (1) peningkatan akses masyarakat miskin terhadap

kebutuhan modal, (2) Penyediaan kebutuhan fasilitas produksi, serta (3)

Pengembangan wawasan kewirausahaan

c. Program Pengembangan system pendukung bagi Usaha

Program ini bertujuan untuk memberdayaan ekonomi masyarakat miskin

melalui penyediaan dukungan penciptaan iklim berusaha yang baik.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam mewujudkan program

tersebut adalah : (1) mendorong terbentuknya wadah organisasi

bersama diantara usaha mikro dalam meningkatkan posisi tawar dan

efisiensi usaha. (2) Pengembangan pasar, (3) Pengembangan kemitraan

ekonomi lokal

d. Program Pengembangan Potensi Wilayah

Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar

potensi wilayah yang berhasil ditumbuhkembangkan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan untuk mendukung

program ini adalah: (1) pengembangan kluster ekonomi berbasis potensi

alam dan lingkungan wilayah dengan mengembangkan produk unggulan

yang spesifik dan kompetitif, (2) dan mengembangkan badan usaha di

wilayah yang mampu memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat, dan

menjadi pusat pengembangan ekonomi masyarakat, (3) pengembangan

program pengentasan kemiskinan yang berbasis pada karakteristik potensi

wilayah.

e. Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin

Program ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan keberdayaan

masyarakat dan meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan

kegiatan ekonomi. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah : (1)

updating warga miskin, (2) penyuluhan dan pelatihan ketrampilan usaha


Akhi

bagi masyarakat, (3) Penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan

dan pengembangan kegiatan ekonomi.

f. Program Revitalisasi Pembangunan Pertanian

Program ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan

kesejahteraan petani dalam mengoptimalkan pendapatan mereka

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah : (1) Penyediaan bibit bagi

keluarga miskin (2) Pengembangan Pola Kemitraan usaha yang

memanfaatkan lahan masyarakat (3) Bantuan Ternak

g. Program Kesetaraan Gender dan pemberdayaan Perempuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan

perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, yang dimulai dari kehidupan

keluarga dan lingkunganb Masyarakat

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan untuk mendukung program

tersebut adalah: (1) Peningkatan kualitasa SDM perempuan untuk

mencapai kesetaraan dan keadilan (2) Pemberdayaan Organisasi dan

penguatan kelembagaan guna meningkatkan partisipasinya dalam

pembangunan dan aktivitas produltif perempuan

h. Program Revitalisasi Pembangunan Perikanan dan Kelautan

Program ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan

kesejahteraan nelayan dan masyarakat pantai dalam mengoptimalkan

pendapatan mereka

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah: (1) pengembangan dan

budidaya, (2) Peningkatan dan penyediaan sarana prasarana

penangkapan

i. Optimalisasi Peran Sarjana Motivator dlm Peningkatan Kapasitas

Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mengembangkan peran motivator untuk

melakukan fasilitasi bagi masyarakat dengan tujuan untuk

memberdayakan mayarakat. (1) Pelatihan penguatan dalam rangka

Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat (2) Pengembangan Konsep

Perencanaan Pembangunan Partisipatif.


Akhi

k. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat

Program ini bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan guna pelaksanaan meningkatkan efektivitas dan program

efisiensi pembangunan lainnya. Kegiatan-kegiatan pokok yang akan

dilaksanakan untuk mendukung program tersebut adalah: (1) kerjasama

dengan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga

pendidikan dalam analisis kebijakan, pengembangan model dan fasilitasi

program pengentasan kemiskinan. pemerintah sebagai pelaksanaan, (2).

pemantapan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan

(3) Pembangunan Unit Pengelola Kegiatan penanggulangan kemiskinan

dalam pengelolaan program dan pengelolaan usaha simpan pinjam dan

sektor riil, (4) Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mengelola

program penanggulangan kemiskinan. Serta peningkatan partisipasi

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi

pembangunan

l. Program Peningkatan Kualitas pendidikan masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat,

melalui peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang

bermutu, baik di jalur formal (sekolah), atau pendidikan luar sekolah.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan untuk mendukung

program tersebut adalah: (1) pemberian bantuan sarana prasarana serta

biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, (2) Perbaikan sarana prasarana

pendidikan, (3) Peningkatan kualitas tenaga pendidik (4) Peningkatan mutu

pelaksanaan kejar paket A,B,C

m. Program Peningkatan Gizi Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam

upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi

dan balita. Kegiatan-kegiatan pokok dalam program ini antara lain adalah:

(1) Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan tentang

gizi


Akhi

(2) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana Pos pelayanan

terpadu

(3). Pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan melalui peningkatan

pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan.

Agenda II “Pengurangan Beban Kebutuhan Dasar”

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, salah satunya

adalah melalui agenda pembangunan yang difokuskan pada: Mengurangi

pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung

kegiatan social ekonomi.

1. Untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan sosial, maka perlu

diterjemahkan dalam beberapa program kerja:

a. Pemantapan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan orientasi

peningkatan aksesibilitas penduduk miskin terhadap sumber daya

produktif dan ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu;

b. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan

pendidikan dasar secara mudah, gratis dan bermutu;

c. Penajaman program pembangunan lintas sektor dan lintas pelaku dan

diarahkan pada daerah kantong-kantong komunitas miskin perkotaan;

2. Untuk mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas lingkungan,

maka perlu diterjemahkan dalam beberapa program kerja

a. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap rumah layak huni,

sanitasi lingkungan yang sehat, dan air bersih;

b. Meningkatnya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan Sumber

daya Alam


Akhi

Tabel 4.6 Kebijakan dan Program Penangulangan Kemiskinan ”Pengurangan

Kebutuhan Beban Dasar”

Pemenuhan Pelayanan dasar dan Jaminan Sosial Rehabilitas dan Penyantunan Tuna Sosial Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Sosial

Penyehatan Lingkungan Perbaikan kualitas pemukiman dan Perumahan Perbaikan & Peningkatan Sarana Prasarana SD Air & Irigasi Perbaikan dan Peningkatan sarana prasarana Perhubungan

Berbagai program tersebut diatas dalam mendukung agenda

”Pengurangan beban kebutuhan dasar” perlu di terjemahkan dalam berbagai

alternatif kegiatan yang harus dilakukan terutama dalam jangka waktu

menengah ini. Berbagai kegiatan yang harus dilakukan di masing masing

program tersebut antara lain :

1. Program pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan sosial

keluarga miskin sehingga terhindar dari berbagai masalah kesejahteraan

sosial. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: (1) pencegahan dan

penaggulangan masalah pangan dengan jalan pemberian bantuan

pangan, (2) peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan dasar

secara gratis kepada penduduk miskin melalui asuransi kesehatan, (3)

peningkatan mutu pelayanan pendidikan dasar bebas biaya bagi kelompok

masyarakat miskin dan memberikan bantuan pembiayaan bea siswa bagi

masyarakat miskin yang melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah

lanjutan.

2. Program rehabilitasi dan penyantunan tuna sosial

Program ini bertujuan untuk memperbaiki derajat kesejahteraan sosial

masyarakat tuna social sehingga mengurangi berbagai masalah

kesejahteraan sosial. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: (1)

Perlindungan Sosial

Peningkatan Kualitas

Lingkungan


Akhi

Pemberian fasilitas bagi lembaga lembaga social (panti asuhan, anak yatim)

(2) Penyediaan sarana prasarana Layanan Sosial

3. Program penyehatan lingkungan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang

lebih sehat sesuai dengan paradigma sehat. Kegiatan kegiatan pokok yang

dilakukan untuk mewujudkan tujuan program tersebut adalah: (1)

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi (4) Pengembangan upaya

kesehatan berbasis masyarakat.

4. Program perbaikan kualitas pemukiman dan perumahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemukiman dan

perumahan yang lebih sehat sesuai dengan paradigma sehat. Kegiatan

kegiatan pokok yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan program

tersebut adalah: (1) Peningkatan kualitas rumah layak huni, (2) Penataan

dan perbaikan lingkungan pemukiman

5. Program perbaikan dan peningkatan sarana prasarana perhubungan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan prasarana

transportasi dalam rangka memperlancar kegiatan sosial ekonomi

masyarakat. Kegiatan kegiatan pokok yang dilakukan untuk mewujudkan

tujuan program tersebut adalah: (1) membangun, dan merehabilitasi

jaringan perhubungan darat, (2) Optimalisasi fungsi prasarana

perhubungan.

Berbagai penjelasan yang telah diuraikan di atas, jika disusun secara sistematis

dengan memperhatikan keterkaitan antara kebijakan, program dan indikasi

kegiatan maka akan tampak jelas pada Tabel 4.7 dan 4.8 berikut.


Akhi

Tabel 4.7 Agenda Peningkatan Pendapatan

AGENDA I

Meningkatnya pendapatan : melalui peningkatan produktifitas agar masyarakat

miskin dapat memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik

(dalam bidang ekonomi, social, politik)

Kebijakan Program Indikasi Kegiatan


Peningkatan Kualitas dan Produktifitas

Pengembangan program pelatihan yang berbasis kompetensi, Melaksanakan pelatihan peningkatan produktifitas tenaga kerja sehingga dapat melestarikan usaha yang dilaksanakan

Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif

Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan modal Penyediaan kebutuhan fasilitas produksi Pengembangan wawasan kewirausahaan

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Mendorong terbentuknya wadah organisasi bersama diantara usaha mikro dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha Pengembangan pasar Pengembangan kemitraan ekonomi lokal Peningkatan akses masyarakat thd Lembaga penyedia Modal

Pengembangan Potensi Wilayah

Pengembangan kluster ekonomi berbasis potensi alam dan lingkungan wilayah dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif Mengembangkan badan usaha di wilayah yang mampu memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat, dan menjadi pusat pengembangan ekonomi masyarakat, Pengembangan program pengentasan kemiskinan yang berbasis pada karakteristik potensi wilayah.


Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin

Up-dating warga miskin Penyuluhan dan pelatihan ketrampilan usaha bagi masyarakat Penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi

Revitalisasi Pembangunan Pertanian dan Perkebunan

Penyediaan bibit bagi keluarga miskin Pengembangan Pola Kemitraan usaha yang memanfaatkan lahan masyarakat Bantuan Ternak

Revitalasasi Pembangunan kelautan dan Perikanan

Pengembangan dan budidaya Peningkatan dan penyediaan sarana prasarana penangkapan

Optimalisasi Peran Sarjana Motivator dalam

Pelatihan dalam rangka Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat


Akhi

peningkatan Kapasitas Pengembangan Konsep Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Organisasi

Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dalam analisis kebijakan, pengembangan model dan fasilitasi program pengentasan kemiskinan. pemerintah sebagai pelaksanaan Pemantapan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan Pembangunan Unit Pengelota Kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam pengelolaan program dan pengelolaan usaha simpan pinjam dan sektor riil, Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mengelola program penanggulangan kemiskinan. Serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi pembangunan

Kesetaraan jender dan Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kualitasa SDM perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Pemberdayaan Organisasi dan penguatan kelembagaan guna meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan dan aktivitas produltif perempuan


Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat

Pemberian bantuan sarana prasarana serta biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu Perbaikan sarana prasarana pendidikan Peningkatan kualitas tenaga pendidik Peningkatan mutu pelaksanaan kejar paket A,B,C

Peningkatan Gizi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan tentang gizi Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana Pos pelayanan terpadu Pemberdayaan kmasyarakat dibidang kesehatan melalui peningkatan pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan

Adapun tabel yang menggambarkan agenda pengurangan pengeluaran

adalah sebagai berikut.


Akhi

Tabel 4.8 Agenda Pengurangan Pengeluaran

AGENDA II

Mengurangi pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti

akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan social ekonomi.

Kebijakan Program Indikasi Kegiatan

Perlindungan Sosial

Pemenuhan Pelayanan dasar dan Jaminan Sosial

Pencegahan dan penaggulangan masalah pangan dengan jalan pemberian bantuan pangan Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan dasar secara gratis kepada penduduk miskin melalui asuransi kesehatan Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dasar bebas biaya bagi kelompok masyarakat miskin dan memberikan bantuan pembiayaan bea siswa bagi masyarakat miskin yang melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah lanjutan.

Rehabilitas dan Penyantunan Tuna Sosial

Pemberian fasilitas bagi lembaga lembaga social (panti asuhan, anak yatim)

Penyediaan sarana prasarana Layanan Sosial

Peningkatan Kualitas Lingkungan

Penyehatan Lingkungan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat

Perbaikan kualitas pemukiman dan Perumahan

Peningkatan kualitas rumah layak huni Penataan dan perbaikan lingkungan pemukiman

Perbaikan dan Peningkatan sarana prasarana Perhubungan

Membangun, dan merehabilitasi jaringan perhubungan darat, Optimalisasi fungsi prasarana perhubungan


Akhi

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan karakteristik antara dataran tinggi, dataran menengah,

dan wilayah dataran rendah/pesisir (rasio sebaran, tingkat kemiskinan, usia,

pendidikan, lapangan kerja, dll). Kecamatan yang perlu mendapatkan

prioritas (dalam artian perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten

Probolinggo) yaitu: Kecamatan Krucil, Kuripan, dan Tiris. Ketiga kecamatan

tersebut merupakan kecamatan dengan porsi jumlah rumah tangga miskin

paling besar.

2. Terdapat 4 dimensi penyebab kemiskinan di Kabupaten Probolinggo

(dimensi ekonomi, dimensi aset, dimensi budaya dan psikologi, dan dimensi

kebijakan).

3. Terdapat 2 agenda pokok dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Probolinggo; (a) Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan

produktivitas agar masyarakat miskin dapat memiliki kemampuan

pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh

hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya

maupun politik, (b) Mengurangi pengeluaran melalui pengurangan beban

kebutuhan dasar seperti akses ke pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi.


Akhi

5.2 Rekomendasi

A. Rekomendasi Umum

1. Perlu koordinasi dan sinergitas yang baik diantara Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Probolinggo

dalam pengentasan kemiskinan.

2. Perlunya sistem data terpadu dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini

penting dilakukan untuk mengetahui :

a. Jumlah sasaran yang belum mendapat program pengentasan

kemiskinan

b. Jumlah sasaran yang mendapat program pengentasan kemiskinan,

c. Target keberhasilan program pengentasan kemiskinan,

d. Perkiraan kalkulasi anggaran program pengentasan kemiskinan,

e. Menghindari duplikasi sasaran program pengentasan kemiskinan,

f. Menghindari tumpang tindih program pengentasan kemiskinan yang

dilakukan SKPD.

3. Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks, sehingga dalam

penanganannya harus dilakukan dengan standar operasional prosedur

(SOP) agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan berdasar asas

efektifitas dan efisiensi.

4. Validitas data kemiskinan adalah mutlak dalam penanggulangan

kemiskinan. Diperlukan updating data berkala yang dilakukan oleh

tenaga profesional. Selain itu perlu data pembanding sebagai pendukung

data PPLS 2011, mengingat updating data PPLS baru akan dilaksanakan

2014 akhir atau bahkan Tahun 2015.

5. Diperlukan peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM aparatur

pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui

pendidikan dan pelatihan.

6. Pemerintahan desa adalah ujung tombak dan radar untuk mengetahui

permasalahan di masyarakat. Untuk itu diperlukan kesadaran yang tinggi


Akhi

dari aparatur pemerintah desa untuk mendata potensi desa dan

permasalahan di desa dengan melibatkan pembinaan dari kecamatan.

7. Program Bantuan Tunai, program bantuan yang diperuntukkan bagi RTM

manula, cacat, dan gangguan fisik lainnya.

8. Program Tunjangan Harapan, program tunjangan bagi RTM yang hamil,

dan Balita.

9. Program Tunjangan Masa Depan, program tunjangan bagi RTM yang

memiliki anak sekolah.

10. Program Pemberdayaan;

Program Pemberdayaan Plus, program pemberdayaan bagi RTM yang

pada usia kurang dari 45 tahun. Program tersebut selain program

pemberdayaan juga ditambah dengan pendidikan formal minimal

SMU dalam rangka merubah pola pikir RTM,

Program Pemberdayaan masyarakat, program pemberdayaan

ekonomi masyarakat yang langsung mnyentuh sektor riil.

B. Rekomendasi Khusus

Karena perbedaan rasio maka jumlah anggaran yang disalurkan disesuaikan

dengan besaran rasio RTM pada masing-masing wilayah

1. Wilayah Dataran Tinggi, alokasi anggaran wilayah ini seharusnya lebih

besar dibandingkan wilayah lain karena merupakan kantong kemiskinan,

program pengadaan air bersih, dan penerangan,

2. Wilayah Dataran menengah, program rumah sehat, dan pendidikan,

3. Wilayah Dataran rendah/pesisir, penekanan program lebih pada

diversifikasi lapangan usaha, program bedah rumah, dan perbaikan

sanitasi.


Akhi

BAB 6

PENUTUP

Pedoman Umum ini disusun sebagai landasan dan arah bagi

implementasi pengelolaan Program Pengentasan Kemiskinan, untuk

mewujudkan keterpaduan dan konsistensi melalui sinkronisasi dan

sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, serta monitoring dan

evaluasi.

Hal-hal yang lain belum diatur dalam Pedoman Umum ini, akan

dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Operasianal yang disusun oleh

masing–masing SKPD eksekutor RTM, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Pedoman Umum ini.

Pedoman Umum ini berlaku penuh sebagai landasan dan arah bagi

implementasi pengelolaan Program RTM 2015-2019. Untuk selanjutnya

ditindaklanjuti pada forom SKPD yang tergabung dalam Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam rapat-rapat koordinasi sesuai

peraturan dan ketentuan yang ada.

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

PEDOMAN PEMBERDAYAAN RUMAH TANGGA MISKIN BERBASIS ... · Peruntukan lahan perkebunan dan pertanian...

Documents

Transcript of PEDOMAN PEMBERDAYAAN RUMAH TANGGA MISKIN BERBASIS ... · Peruntukan lahan perkebunan dan pertanian...