PEDOMAN PELAKSANAAN -...

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN TAHUN

ANGGARAN 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN JAKARTA, 2008

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2009

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan i

KATA PENGANTAR

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2009 merupakan penjelasan umum yang disusun sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan di pusat maupun di daerah (propinsi, kabupaten dan kota) untuk tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan tanaman pangan TA 2009, terjabarkannya program ke dalam kegiatan operasional, meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta tercapainya evaluasi kinerja yang akurat.

Pedoman Pelaksanaan ini secara garis besar memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan; struktur kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan yang berasal dari APBN Departemen Pertanian (DIPA 18); pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan; tata hubungan kerja operasional anggaran berbasis kinerja; serta pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan.

Pedoman Pelaksanaan ini juga sebagai dasar penyusunan Petunjuk Teknis untuk pencapaian peningkatan produksi tanaman pangan seperti sasaran yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, Desember 2008 Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Ir. Sutarto Alimoeso, MM NIP. 080 029 237


Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii

DAFTAR LAMPIRAN iii I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 3 1.3 Tujuan dan Sasaran 4

II. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN TA 2009

7

2.1 Strategi 8 2.2 Dukungan Kebijakan 15

2.3 Sasaran Pembangunan Tanaman Pangan 18 2.4 Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman

Pangan TA 2009 18

III. STRUKTUR KEGIATAN DAN ANGGARAN 27 3.1 Struktur Kegiatan 27

3.2 Struktur Anggaran 30 3.3 Tujuan dan Sasaran Kegiatan 32

IV. PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

35

4.1 Pengorganisasian 35

4.2 Pengelolaan Anggaran 38 4.3 Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, dan

Ganti Rugi 42

V. TATA HUBUNGAN KERJA OPERASIONAL ANGGARAN BERBASIS KINERJA

44

5.1 Hubungan Hierarki 44

5.2 Hubungan Koordinasi 44 5.3 Hubungan Teknis Fungsional 45

VI. PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

46

6.1 Pengendalian Program, Kegiatan dan Anggaran 46

6.2 Pengawasan Program, Kegiatan dan Anggaran 47 6.3 Monitoring dan Evaluasi 49

6.4 Pelaporan 50 VII. PENUTUP 53

LAMPIRAN 54


Direktorat Jenderal Tanaman Pangan iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengertian dan Definisi 55

Lampiran 2 Daftar Satuan Kerja di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota TA 2009

62

Lampiran 3 Agenda Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian TA 2010

74


Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, pembangunan pertanian dilaksanakan melalui beberapa program antara lain Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik dan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Program Peningkatan Ketahanan Pangan tujuannya adalah untuk memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal; (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat; dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan. Program Pengembangan Agribisnis tujuannya adalah: (1) memfasilitasi berkembangnya usaha pertanian untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional; dan (2) meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani tujuannya adalah: (1) memfasilitasi peningkatan kapasitas dan posisi tawar petani; (2) memperkokoh kelembagaan petani; (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif; dan (4) meningkatnya pendapatan petani dari hasil usahataninya. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang transparan, demokratis, akuntabel dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Sedangkan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara tujuannya adalah untuk meningkatkan pengawasan aparatur negara dan pelaksanaan tindaklanjut hasilhasil pengawasan pelaksanaan pembangunan pertanian. Kegiatan operasional programprogram dimaksud yang akan dilaksanakan tahun 2009 terdiri atas 5 (lima) aspek yaitu: (1) ketersediaan pangan; (2) distribusi pangan; (3) konsumsi dan



diversifikasi pangan; (4) penelitian dan pengembangan SDM; (5) legislasi dan regulasi.

Pembangunan tanaman pangan difokuskan kepada aspek ketersediaan pangan, dimana operasional program pembangunan tanaman pangan pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usahausaha bidang tanaman pangan yang mampu menghasilkan produk, memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat. Pembangunan tanaman pangan diprioritaskan pada beberapa komoditas unggulan nasional. Untuk prioritas pertama pada padi, jagung, kedelai, dan prioritas kedua pada kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan komoditas alternatif/unggulan daerah, seperti talas, garut, gembili, sorgum, gandum dan lainlain.

Pengembangan ketujuh komoditas prioritas dan komoditas unggulan lokal diaplikasikan dalam beberapa kegiatan, baik kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota, maupun kegiatan pendukung yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi lain.

Pembiayaan program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan bersumber dari: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) propinsi/kabupaten/kota; (3) kredit (KKPE, KUKM, KUR, dll); (4) kemitraan (kerjasama dengan swasta), (5) swasta, dan (6) dana masyarakat.

Untuk tahun anggaran 2009, APBN diberikan dalam tiga jenis anggaran, yaitu APBN Pusat, anggaran dekonsentrasi dan anggaran tugas pembantuan. Anggaran dekonsentrasi dilaksanakan oleh propinsi, sedangkan anggaran tugas pembantuan dilaksanakan oleh propinsi dan kabupaten/kota.

Agar tujuan dan sasaran pembangunan tanaman pangan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran dan tepat waktu serta anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin, maka sebagai acuan dibuat Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2009.



1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2009 dilandasi dengan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.

2. UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.

3. UndangUndang RI Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4. UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

6. UndangUndang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

7. UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2007, tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

8. UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 2008, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah (RKAKL).

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.



15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009.

16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

17. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

18. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009.

19. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 59/KMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

21. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009.

22. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 105/PMK.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2009.

23. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2009 adalah:

a. Menjadi acuan untuk menjabarkan program pembangunan tanaman pangan ke dalam kegiatankegiatan operasional sesuai skala prioritas, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta anggaran yang tersedia.



b. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan baik antar subsektor maupun antara pusat dan daerah.

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan melalui kemudahan dalam pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari Pedoman Pelaksanaan ini adalah:

a. Terjabarkannya program pembangunan tanaman pangan kedalam kegiatankegiatan operasional sesuai skala prioritas, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta anggaran yang tersedia.

b. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan, baik antar subsektor maupun antar pusat dan daerah.

c. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan melalui kemudahan dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2009 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I menguraikan latar belakang, dasar hukum dan tujuan penyusunan buku Pedoman Pelaksanaan,

Bab II akan memaparkan secara umum tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan TA 2009,

Bab III menjelaskan tentang struktur kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan yang berasal dari APBN,

Bab IV mengenai pengorganisasian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan,

Bab V mengenai tata hubungan kerja operasional anggaran berbasis kinerja,



Bab VI mengenai pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan, dan

Bab VII mengenai penutup, yang menjelaskan halhal yang perlu ditindaklanjuti oleh setiap satuan kerja.

Selanjutnya Pedoman Pelaksanaan ini dilengkapi dengan beberapa lampiran penting sebagai referensi dalam pembuatan petunjuk teknis dan penjabaran pelaksanaan kegiatan.



BAB II

KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2009

Rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2009 merupakan pelaksanaan tahun kelima atau tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 2009, dan merupakan kelanjutan RKP Tahun 2008.

RKP Tahun 2009 disusun berdasarkan berbagai kemajuan yang sudah dicapai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang masih dihadapi pada tahun 2008. Sebagai tahun terakhir dari RPJMN 20042009, RKP 2009 juga disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan berbagai sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan 3 (tiga) Agenda Pembangunan, yaitu: mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, ditetapkan tema pembangunan nasional tahun 2009 yaitu ”Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) Pengurangan kemiskinan dengan peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; (2) Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; dan (3) Memperbaiki kualitas kelembagaan melalui peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan pada tahun 2009 adalah pertumbuhan PDB pertanian sebesar 4,61 persen dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan fokus pada: (a) menjamin ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri dan akses rumah tangga terhadap pangan; (b) melanjutkan peningkatan kualitas pertumbuhan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; (c) meningkatkan kualitas pengelolaan hutan secara lestari dan memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional; dan (d) memperluas



kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi perdesaan penduduk miskin di perdesaan yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian. Khusus untuk peningkatan ketahanan pangan nasional, produksi padi nasional tahun 2009 ditargetkan naik minimal 5% dibandingkan produksi tahun 2008.

2.1. Strategi

Sejalan dengan penetapan sasaran revitalisasi pertanian di atas khususnya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, maka pelaksanaan pembangunan tanaman pangan dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

2.1.1. Peningkatan Produktivitas

Para petani didorong untuk meningkatkan produktivitas yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan melalui peningkatan mutu intensifikasi dengan menerapkan rekayasa ekonomi, rekayasa sosial dan teknologi maju yang efisien dan spesifik lokasi, serta didukung oleh penerapan alat mesin pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam mengembangkan penerapan teknologi dilakukan pewilayahan berdasarkan tingkat produktivitas dan penerapan teknologi yang ada. Akselerasi penerapan teknologi diarahkan pada daerahdaerah yang tingkat produktivitasnya relatif rendah. Bagi daerahdaerah yang produktivitasnya telah relatif tinggi dimantapkan dengan fokus pengembangan diarahkan kepada aspek rekayasa sosial, ekonomi dan kelembagaan.

Peningkatan produktivitas tersebut dilakukan melalui penggunaan benih bermutu dari varietas unggul, pemupukan berimbang dan penggunaan pupuk organik, pengaturan pengairan dan tata guna air, penggunaan alat mesin pertanian, dan perbaikan budidaya.

Benih Bermutu dari Varietas Unggul

Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul difasilitasi melalui pembinaan produsen benih untuk dapat menghasilkan benih secara enam tepat, yaitu tepat waktu, mutu, varietas, jumlah, lokasi dan harga. Langkahlangkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul adalah: (a) inventarisasi stok dan penangkaran benih yang



terdapat di masingmasing daerah dalam setiap skala waktu tertentu, (b) pemanfaatan stok benih yang ada secara optimal, (c) pembinaan kepada produsen/penangkar benih agar proses produksi benih terlaksana secara berkelanjutan.

Pemupukan Berimbang dan Pupuk Organik

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan kualitas hasil dilakukan pemupukan berimbang, sehingga perbandingan penyerapan unsur hara oleh tanaman dilakukan secara seimbang. Rekomendasi dosis pemupukan berimbang berpedoman kepada dosis anjuran spesifik lokasi yang dinamis. Perhatian perlu pula diberikan kepada tanah yang mengalami kekurangan (defisiensi) unsur seperti Zn, Mg, Ca, dll, yaitu dengan memanfaatkan potensi pupuk organik seperti limbah pertanian/kompos, kotoran hewan, dan pupuk hayati lainnya, sehingga struktur, tekstur dan pH tanah menjadi lebih baik dan tanaman dapat tumbuh dengan subur.

Pengairan

Pengembangan jaringan irigasi dan tata guna air sesuai kebutuhan pengairan usahatani, dilakukan berkoordinasi dengan, Departemen PU, dan instansi terkait lainnya sehingga penyediaan air bagi pertanaman dapat terjamin sesuai dengan kebutuhan. Penyediaan air irigasi/pengairan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan, yang dilakukan melalui perbaikan saluransaluran yang rusak/bocor maupun melalui penerapan sistem hemat air seperti sistem leb, pengairan bertahap (intermittent irigation) serta meningkatkan kerjasama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Pengembangan bangunan konservasi dan pengelolaan sumberdaya air seperti embung, sumur resapan, rorak, bendung, cekdam dan lainnya dapat dimanfaatkan secara merata sepanjang tahun.

Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)

Penyediaan alat mesin pertanian dan pengembangan usaha pelayanan jasa alsintan pra panen dan pasca panen dilakukan untuk mendorong percepatan pengolahan lahan, efisiensi usaha dan peningkatan kualitas produk pertanian tanaman pangan yang dihasilkan.



Perbaikan Budidaya

Perbaikan budidaya dilakukan dalam upaya penanggulangan fluktuasi produksi yang terjadi selama ini yang bersifat musiman, dan ditempuh dengan pembinaan terhadap pengaturan pola, waktu dan cara tanam yang sesuai untuk mengatur distribusi panen yang lebih merata sepanjang tahun. Ini akan menjamin penyediaan produksi secara merata sepanjang tahun dan peningkatan produktivitas, sehingga mengurangi fluktuasi harga dan menyediakan lapangan kerja yang merata. Upayaupaya yang perlu dilakukan dalam perbaikan budidaya antara lain: (a) perencanaan pola, tata, waktu dan cara tanam yang tepat sesuai dengan rekomendasi BPTP setempat, (b) pengaturan distribusi panen yang lebih merata, (c) penerapan cara tanam yang sesuai anjuran teknologi baru, (d) peningkatan populasi tanaman dengan pengaturan jarak tanam, (e) penerapan pemupukan berimbang, (f) perluasan penggunaan benih padi/jagung hibrida bermutu, dan (g) penyiapan lahan dengan teknologi tanpa olah tanah (TOT).

2.1.2. Perluasan Areal Tanam

Pengembangan tanaman pangan melalui perluasan areal tanam dilakukan melalui: (1) optimalisasi pemanfaatan lahan; (2) cetak sawah baru; (3) pembangunan/perbaikan Jaringan Irigasi Teknis Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Tata Air Mikro (TAM); (4) pembangunan/perbaikan pompa/sumur/ embung; serta (5) rehabilitasi dan konservasi lahan pertanian.

Optimalisasi Lahan

Optimalisasi pemanfaatan lahan dilaksanakan melalui upaya: (a) peningkatan indeks pertanaman (IP) baik IP 100 menjadi IP 200 atau IP 200 menjadi IP 300, maupun IP 0 menjadi IP 100 atau IP 200 pada sawah irigasi, tadah hujan, lahan kering maupun lahan lebak serta pasang surut; (b) penanaman tanaman sela/intercropping di lahan perkebunan, kehutanan maupun hortikultura. Tanaman sela dapat diusahakan 35 tahun atau lebih, sepanjang tajuk tanaman pokok belum menaungi. Sedangkan pada tanaman pokok sejenis kelapa rakyat, tanaman sela dapat dilakukan sepanjang tahun. Untuk lahan transmigrasi, tanaman pangan dapat diusahakan pada lahan pekarangan, lahan usaha I



maupun lahan usaha II baik secara monokultur maupun tumpang sari.

Cetak Sawah Baru

Cetak sawah baru, dilakukan melalui pembukaan lahan pada berbagai tipologi lahan, khususnya lahan basah. Halhal yang perlu diperhatikan dalam cetak sawah baru adalah: (1) ada inisiatif dari petani/pemuka masyarakat, (2) melakukan survai, investigasi dan desain, (3) status kepemilikan lahan jelas, (4) menghindari vegetasi hutan berat/hutan lindung, (5) pengairan/ketersediaan air terjamin, dan (6) mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat.

JITUT, JIDES, TAM, Pompa/Sumur/Embung

Penyediaan air irigasi/pengairan melalui pembangunan/ perbaikan Jaringan Irigasi Teknis Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Tata Air Mikro (TAM), pembangunan/ perbaikan pompa/sumur/embung serta meningkatkan kerjasama dengan P3A.

Rehabilitasi dan Konservasi Lahan

Rehabilitasi dan konservasi lahan pertanian dilakukan pada lahan sawah terlantar atau yang selama ini tidak dimanfaatkan/ditanami tanaman pangan dan telah membelukar. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka rehabilitasi dan konservasi lahan antara lain: (1) teknologi penyiapan/pembersihan lahan dari semak belukar, (2) perbaikan saluran irigasi, (3) pemanfaatan pompa air, traktor, dan (4) pengembangan usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) dan lainlain.

2.1.3. Pengamanan Produksi

Pengamanan produksi dimaksudkan untuk mengatasi gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dampak fenomena iklim (DFI) dan pengamanan kualitas produksi dari residu pestisida serta kehilangan hasil akibat penanganan panen dan pasca panen yang tidak benar.



Dampak Fenomena Iklim

Pengamanan hasil dari dampak fenomena iklim dilakukan dengan memperkuat antisipasi agar kerusakan tanaman dapat dihindari. Pengamanan produksi dari dampak kekeringan dilakukan melalui: efisiensi penggunaan air; penyiapan embung, cek dam, bak penyimpanan air, sumur, dll; penerapan pola tanam yang tepat; pemilihan komoditas dan atau varietas umur pendek dan toleran kekeringan; percepatan tanam; penanaman gogo rancah untuk padi; dan penyiapan taxi pump. Sedangkan pengamanan produksi dari dampak banjir dilakukan melalui: perbaikan saluran air; pembangunan/perbaikan cek dam; dan penguatan tanggul tanggul.

Pengendalian OPT

Gangguan OPT diatasi dengan menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) yaitu menerapkan berbagai cara pengendalian menjadi satu kesatuan pengendalian yang kompatibel sehingga OPT tidak menimbulkan kerugian. Pengendalian OPT dengan menggunakan pestisida diharapkan menjadi alternatif terakhir, yaitu jika sistem pengendalian dengan metoda PHT tidak memungkinkan lagi atau serangan OPT telah terjadi secara eksplosif dengan tingkat serangan berat.

Penanganan Pasca Panen

Upaya untuk mengurangi kehilangan hasil dilakukan dengan menerapkan teknologi panen dan pasca panen. Persentase kehilangan hasil tanaman pangan akibat panen dan pasca panen saat ini relatif tinggi berkisar antara 1015 persen. Untuk mengurangi kehilangan hasil tersebut perlu ditingkatkan pemasyarakatan penggunaan alsin panen dan pasca panen seperti sabit bergerigi, mesin perontok (thresher), alat pengering (dryer), dan alat penyimpan. Untuk mendorong petani menggunakan thresher dan dryer dapat memanfaatkan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang ada.

Dari upaya pengamanan produksi tersebut diharapkan dapat dihindari kehilangan hasil maksimal sekitar 5 persen, yaitu 2 persen akibat gangguan OPT dan 3 persen dari pengamanan hasil dari dampak fenomena iklim, serta tercapainya penambahan produksi dari penurunan losses.



Pengamanan Kualitas Produksi

Pengamanan kualitas produksi dari residu pestisida dilaksanakan dengan melakukan pemantauan residu pestisida, penggunaan pestisida secara bijaksana, dan pengembangan penerapan agensia hayati.

2.1.4. Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan

Pemantapan Kelembagaan Petani

Untuk dapat berkembangnya sistem dan usaha agribisnis tanaman pangan diperlukan penguatan kelembagaan baik kelembagaan petani, maupun kelembagaan usaha dan pemerintah agar dapat berfungsi sesuai dengan perannya masingmasing. Kelembagaan petani dibina dan dikembangkan berdasarkan kepentingan masyarakat dan harus tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri.

Kelembagaan pertanian antara lain yang meliputi kelembagaan penyuluhan (BPP), kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), koperasi tani (Koptan), penangkar benih, pengusaha benih, institusi perbenihan lainnya, kios, KUD, pasar, pasar desa, LUEP, pedagang, asosiasi petani, asosiasi industri olahan, asosiasi benih, LSM, KTNA, P3A, UPJA, KUPJA, kios saprodi, dan kemitraan diupayakan diberdayakan seoptimal mungkin untuk mendukung keberhasilan pembangunan tanaman pangan.

Selain kelembagaan yang berbasis langsung petani, pembangunan tanaman pangan juga melibatkan kelembagaan lain di perdesaan, yaitu Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3) berbasis keagamaan seperti pondok pesantren, paroki, vihara, subak dan lainlain.

Pada era otonomi daerah, di beberapa daerah terlihat bahwa penyuluhan tidak sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu dengan terbitnya Undangundang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diharapkan dapat lebih menguatkan peran penyuluhan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, khususnya pembangunan tanaman pangan.



Pembiayaan

Bagi petani atau kelompok tani yang kekurangan modal dalam pengembangan usahataninya dapat memanfaatkan fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Kecil Mandiri (KUKM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skim kredit lainnya. Peruntukan dana pinjaman tersebut diarahkan antara lain untuk pengadaan saprodi, sarana prasarana, dan pembelian hasil produksi.

Kemitraan

Upaya untuk memediasi/memfasilitasi terjalinnya kemitraan usaha antara petani/kelompok tani dengan industri/swasta atau stakeholder lainnya yang bergerak di bidang agribisnis mulai dari subsistem hulu sampai hilir (perusahaan saprodi, penangkar benih, perusahaan pengolahan hasil, perdagangan, dll) serta lembaga keuangan lainnya perlu terus dilakukan. Dengan adanya koordinasi antar pihak terkait tersebut, maka diharapkan hubungan sinergis antara subsistem agribisnis akan berjalan dengan sempurna. Pemerintah daerah sebagai fasilitator diharapkan dapat merupakan pemeran utama keberhasilan terjalinnya kerjasama tersebut.

Optimalisasi Penanganan Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Kegiatan offfarm seperti pengolahan hasil dan pemasaran akan banyak memperoleh nilai tambah yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengolahan hasil dan pemasaran perlu dikembangkan dengan cara penyebarluasan penerapan teknologi dan pengembangan alat mesin pengolahan, penyimpanan hasil serta penataan jaringan pemasaran. Peluangpeluang pemasaran hasil antara lain melalui kemitraan atau menjalin kerjasama dengan pengusaha/pedagang juga harus dikembangkan.

Pemantapan Manajemen Pembangunan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tanaman pangan sangat bergantung pada manajemen yang diterapkan. Oleh sebab itu, manajemen pembangunan harus terus diupayakan untuk diperkuat dan dimantapkan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Perencanaan ke depan akan terus



dimantapkan melalui penerapan perencanaan partisipatif, bottom up, dan terpadu yang diselaraskan dengan kebijakan nasional.

2.2. Dukungan kebijakan

Pencapaian sasaran pembangunan tanaman pangan perlu didukung oleh iklim berusahatani yang kondusif. Dalam hal ini perlu diupayakan dukungan kebijakan yang berpengaruh terhadap kegiatan usahatani dan dapat mendukung pengembangan agribisnis tanaman pangan. Kebijakan tersebut antara lain :

2.2.1. Harga

Kegiatan usahatani dari suatu komoditas dapat berjalan apabila petani memperoleh insentif/keuntungan yang memadai. Karena itu pemerintah perlu menjaga kestabilan harga dan pasar hasil tanaman pangan sepanjang tahun melalui penetapan harga pembelian oleh pemerintah, khususnya komoditas strategis seperti padi, jagung dan kedelai. Pengawasan pemerintah sangat diperlukan untuk menghindari ulah spekulasi pedagang yang dapat memainkan harga. Selain itu perlu mengupayakan tumbuh dan berkembangnya kemitraan antara petani dengan pedagang/ industri olahan/pengusaha lainnya. Dalam pengendalian harga tersebut diperlukan koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait, baik pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota maupun tingkat pusat. Untuk tahun 2009, harga pembelian pemerintah (HPP) beras diperkirakan sebesar Rp 4.600, per kg dan harga pembelian gabah kering panen (GKP) Rp 2.600, per kg. HPP beras tahun 2009 ini masih dalam proses untuk penetapannya.

2.2.2. Subsidi

Untuk memberikan insentif kepada petani dalam mengembangkan usahataninya perlu diupayakan berbagai bentuk subsidi baik terhadap sarana produksi maupun harga/pemasaran hasil. Subsidi yang akan diberlakukan oleh pemerintah untuk membantu petani pada tahun 2009 adalah subsidi harga dan bantuan langsung pupuk (BLP), subsidi harga dan bantuan langsung benih unggul (BLBU), serta uang muka pembelian alsintan. Subsidi penting lainnya yang akan terus diupayakan guna mendukung berkembangnya agribisnis tanaman pangan adalah berbagai subsidi bunga kredit program, antara lain Kredit



Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Kecil Mandiri (KUKM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Agar implementasi kebijakan ini di lapangan benarbenar dapat dinikmati oleh petani, maka sangat diperlukan adanya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan, pengawasan serta penerapan hukum dan sanksi yang ketat bila terjadi pelanggaran.

2.2.3. Bea masuk

Dalam era globalisasi dewasa ini persaingan pasar antar komoditas tanaman pangan semakin ketat. Komoditas tanaman impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat menghancurkan pengembangan agribisnis tanaman pangan dalam negeri. Produk impor lebih murah dari produk dalam negeri, karena pemerintah negara negara eksportir melindungi para petaninya secara baik dengan berbagai cara, sehingga mampu menghasilkan kualitas yang baik serta dengan kontinuitas pasokan yang terjamin. Oleh karena sistem atau cara perlindungan yang diberikan terhadap petani mulai dari aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil dan sistem perdagangannya perlu dikembangkan lebih lanjut.

Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut di atas, pemerintah Indonesia melindungi petaninya melalui pemberlakuan bea masuk (tarif) impor. Pemberlakuan tarif impor tersebut masih dimungkinkan dalam kerangka kebijakan World Trade Organization (WTO). Tarif yang masih berlaku untuk komoditas tanaman pangan antara lain bea masuk untuk padi/gabah Rp 450, per kg, jagung 5 persen, ubi kayu 5 persen, dan kacang tanah 5 persen. Untuk mengatasi penyelundupan produkproduk tanaman pangan dilakukan koordinasi dalam pengawasan pintupintu masuk penyelundupan barangbarang dari luar negeri.

2.2.4. Karantina Tumbuhan

Indonesia kaya akan berbagai jenis sumber daya alam hayati berupa anega ragam jenis tumbuhan, hewan, ikan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Tanah air Indonesia atau sebagian dari tanah air Indonesia masih bebas dari berbagai hama dan penyakit organisme pengganggu tumbuhan, hewan/ikan yang memiliki potensi untuk merusak kelestarian sekaligus menurunkan produksi sumberdaya alam hayati tersebut di atas.



Oleh karena itu untuk mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit hewan/ikan melalui media pembawa (tumbuhan dan bagianbagiannya, hewan, asal bahan hewan, hasil bahan asal hewan, ikan dan/atau benda lainnya) dari luar negeri atau dari area lain di dalam negeri, perlu pengawasan dan penjagaan ketat oleh petugas karantina.

Pada era perdagangan bebas ini, karantina merupakan suatu instrumen yang penting untuk memperlancar arus perdagangan, baik ekspor maupun impor. Dengan adanya peraturan karantina yang selaras dengan aturan sanitasi dan fitosanitari (sanitary and phytosanitary/SPS regulation) diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk ekspor impor yang pada gilirannya juga dapat meningkatkan taraf hidup petani. Dengan demikian dapat dihindarkan terjadinya tuntutan terhadap produk Indonesia di luar negeri akibat buruknya mutu. Demikian juga derasnya arus masuk produk luar negeri yang tidak bermutu dapat dicegah melalui pengawasan karantina.

Untuk menjaga masuknya produkproduk pertanian tanaman (termasuk benih) yang tidak memenuhi persyaratan keamanan hama dan penyakit serta lingkungan, maka perlu pengawasan dan penjagaan ketat oleh petugas karantina. Penjagaan dari aspek hama dan penyakit serta lingkungan tersebut di atas meliputi keamanan jangka pendek sampai dampak dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu koordinasi dengan pihak karantina setempat perlu dilakukan dan lebih ditingkatkan.

2.2.5. Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Dalam rangka memantapkan daya dukung sumberdaya lahan dan air (pelestarian ekologi dan ekosistem lahan sawah) secara berkelanjutan, perlu dilakukan pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian/non tanaman pangan melalui penerapan peraturan/undangundang yang konsisten dan keberpihakan kepada petani.

Disisi lain, dengan terjadinya alih fungsi lahan/komoditas perlu diupayakan adanya peraturan mengenai penambahan baku lahan/pencetakan sawah baru yang sebanding/sesuai, baik dari segi kualitas lahan ataupun luas arealnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendistribusikan sekitar 8 juta ha lahan terlantar kepada masyarakat yang



sebagiannya akan ditanami tanaman pangan.

2.3. Sasaran Pembangunan Tanaman Pangan

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005, tentang RPJMN tahun 20042009, maka pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan dan kehutanan) diharapkan tumbuh ratarata 3,52 persen per tahun. Berdasarkan RPJMN tersebut, maka proyeksi pertumbuhan sektor pertanian tahun 20052009 (diluar perikanan dan kehutanan) ratarata 3,29 persen per tahun. Untuk tahun 2009, sektor pertanian dalam lingkup yang lebih sempit (subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) ditargetkan dapat tumbuh dengan laju 4,61 persen.

Sasaran kuantitatif produksi komoditas tanaman pangan TA 2009 adalah: padi sebesar 63,52 juta ton GKG, jagung 18,00 juta ton pipilan kering, kedelai 1,30 juta ton biji kering, kacang tanah 0,98 juta ton biji kering, kacang hijau 0,36 juta ton biji kering, ubi kayu 21,60 juta ton umbi basah, dan ubi jalar 1,91 juta ton umbi basah.

2.4. Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2009

Pembangunan tanaman pangan dituangkan ke dalam program peningkatan ketahanan pangan, program pengembangan agribisnis, program peningkatan kesejahteraan petani dan program penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Keempat program tersebut dilaksanakan untuk mendukung sasaran pembangunan tanaman pangan khususnya dalam rangka peningkatan produktivitas, kualitas dan produksi. Operasional peningkatan produksi dan produktivitas di lapangan dilakukan melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (SLPTT) khususnya untuk padi, jagung dan kedelai. Disamping itu, untuk mempertahankan pencapaian sasaran produksi pada tahun 2009 pembinaan melalui gerakan peningkatan produksi dan produktivitas juga dilakukan pada areal areal di luar areal SLPTT, termasuk untuk komoditas pangan diluar, padi, jagung dan kedelai.



Areal peningkatan produksi difokuskan pada areal yang produktivitasnya masih lebih rendah dari ratarata produktivitas nasional. Peningkatan produktivitas diupayakan dengan teknologi Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpada (PTT). Dengan sistem ini diharapkan terbina kawasankawasan andalan untuk tiga komoditas tersebut, yang berfungsi sebagai pusat belajar pengambilan keputusan para petani/kelompok tani, sekaligus sebagai tempat tukar menukar informasi dan pengalaman lapangan, pembinaan manajemen kelompok, serta sebagai percontohan bagi kawasan lainnya. Dalam setiap 25 ha areal SL padi non hibrida, 1015 ha areal SL padi hibrida, 15 ha areal SL jagung, dan 10 ha areal SL kedelai masingmasing ditempatkan 1 unit laboratorium lapangan (LL) dan memperoleh bantuan Paket Benih VUB dan Pupuk (NPK, Urea & Organik) serta melakukan pertemuan petani pelaksana SL. Areal SL hanya mendapat bantuan benih VUB. Untuk menjamin keberhasilan penerapan di lapangan perlu dilakukan pengawalan dan pendampingan secara intensif oleh Penyuluh Pertanian, Peneliti, POPT, PBT dan Mantri Tani.

Penguatan kelembagaan ditumbuhkembangkan berdasarkan semangat untuk memajukan usaha dan mensejahterakan masyarakat di perdesaan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.

Materi yang dibahas pada sekolah lapang tersebut antara lain perkembangan manajemen usaha tani yang baru antara lain: 1) pemakaian benih/bibit unggul bermutu, 2) pemupukan berimbang, 3) pengendalian hama terpadu, 4) penerapan teknologi alsin, 5) pengairan, dan 6) halhal lain yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas.

Operasional SLPTT padi

1. Sekolah Lapang (SL)

§ Luasan 25 ha per kelompok § Total kelompok tani pelaksana SL 80.000 kelompok (± 2,0 juta ha padi non hibrida) dan 5.000 kelompok (± 50 ribu ha padi hibrida)

§ Bantuan Benih 25 kg/ha (padi non hibrida) atau 15 kg/ha (padi hibrida)



§ Bantuan Uang Muka Pembelian Alsin Traktor R2 (daerah tertentu) ; bantuan Mesin Pembuat Pupuk Organik (MPPO)

§ Pendampingan oleh Penyuluh Pertanian, POPT, Pengawas Benih, Mantri Tani dan Peneliti

§ Setiap SL terdapat 1 unit LL seluas 1 ha

2. Laboratorium Lapang (LL)

§ Luasan areal tanaman 1 ha § Total LL 80.000 ha padi non hibrida, dan LL 5.000 ha padi hibrida.

§ Bantuan Paket Penuh berupa a. Pupuk: Urea (150 kg/ha), NPK (300 kg/ha), pupuk

organik (1 ton/ha) b. Benih Padi 25 kg/ha (padi non hibrida) atau 15 kg/ha

(padi hibrida)

Operasional SLPTT jagung hibrida

1. Sekolah Lapang (SL) § Luasan 15 ha per kelompok § Total kelompok tani pelaksana SL 6.000 kelompok (90 ribu ha)

§ Bantuan Benih 15 kg/ha § Pendampingan Penyuluh Pertanian, POPT, Pengawas Benih, Mantri Tani dan Peneliti


2. Laboratorium Lapang (LL) § Luasan areal tanaman 1 ha § Total LL 5.000 ha § Bantuan Paket Penuh berupa Pupuk : Urea (100 kg/ha), NPK (400 kg/ha), KCL (100 kg/ha), pupuk organik (0,5 ton/ha), benih (15 kg/ha)

Operasional SLPTT kedelai 1. Sekolah Lapang (SL) § Luasan 10 ha per kelompok § Total kelompok tani pelaksana SL 10.000 kelompok (100 ribu ha)

§ Bantuan Benih 40 kg/ha § Pendampingan Penyuluh Pertanian, POPT, Pengawas Benih, Mantri Tani, Peneliti.




2. Laboratorium Lapang (LL) § Luasan areal tanaman 1 ha § Total LL 10.000 ha § Bantuan Paket Penuh berupa Pupuk : Urea (50 kg/ha), SP 36 (100 kg/ha), KCL (50 kg/ha), pupuk organik (2 ton/ha), kaptan (2 ton /ha), pupuk bio (5 liter ha), benih (40 kg/ha)

Pedoman Pelaksanaan SLPTT akan dibuat tersendiri.

Pembiayaan operasional pembangunan tanaman pangan melalui empat program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Agribisnis

1) Integrasi tanamanternak, kompos dan biogas

Pada Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT), salah satu tekhnologi yang digunakan adalah aplikasi pupuk organik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah. Dengan penggunaan pupuk organik diharapkan dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah sehingga penggunaan pupuk anorganik menjadi lebih efektif dan efisien.

Kebutuhan pupuk organik relatif tinggi untuk setiap hektarnya, sehingga Pemerintah akan mengalokasikan pengembangan penggunaan pupuk organik/kompos dengan memanfaatkan bahan organik yang ada di lapangan yaitu bahan organik sisa tanaman atau jerami.

Mengingat kebutuhan pupuk organik per hektar yang cukup besar, sedangkan bahan baku yang ada di lapangan belum dimanfaatkan secara optimal, maka pemerintah menyediakan rumah percontohan pembuatan pupuk organik dan pembuatan pupuk organik/kompos untuk kegiatan PTT dengan pemberian alat yang disebut mesin pengolah pupuk organik. Pada tahun 2009 ini Pemerintah akan membantu penyediaan pupuk organik melalui pemberian bantuan fasilitasi pembuatan mesin pengolah pupuk organik (MPPO) dan bahan dekomposer, sehingga jerami yang ada di lapangan dapat dijadikan pupuk organik pada waktu relatif singkat dan segera dapat digunakan pada musim berikutnya.



Rumah percontohan pembuatan pupuk organik dan bantuan alat akan diberikan kepada kelompok tani yang mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan potensi limbah pertanian setempat untuk diolah menjadi pupuk organik/kompos. Diharapkan pupuk organik tersebut akan dimanfaatkan oleh anggota kelompok taninya atau untuk kebutuhan kelompok lain diwilayah atau diluar wilayahnya. Dengan kegiatan ini diharapkan modal dan kelembagaan kelompok tani tersebut akan semakin berkembang.

2) Peningkatan kegiatan eksibisi, perlombaan, dan penghargaan kepada petani/pelaku agribisnis

Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyebarluasan informasi, promosi, dan pemasyarakatan tentang keberhasilan dan program serta kegiatan pembangunan tanaman pangan kepada publik melalui eksibisi terbuka untuk umum, lomba dan pemberian penghargaan untuk petani/pelaku agribisnis yang berprestasi.

B. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

3) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan

Upaya yang diarahkan untuk pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman yang disebabkan oleh OPT dilakukan melalui: pembinaan, koordinasi dan monitoring evaluasi; operasional UPTDBPTPH, insentif petugas POPT, operasional BBPOPT Jatisari, teknologi pengendalian hama terpadu (PHT), pengelolaan data OPT, dan deteksi dini dan mitigasi dampak fenomena iklim serta pengendalian OPT.

4) Bantuan benih/bibit dan penguatan kelembagaan perbenihan

Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas melalui penggunaan benih bermutu (bersertifikat) bagi petani, mempermudah akses petani terhadap benih varietas unggul. Untuk TA 2009 bantuan benih yang dialokasikan dari DIPA Departemen Pertanian masingmasing



untuk bantuan benih padi non hibrida, padi hibrida, jagung hibrida, dan kedelai diperuntukkan bagi kegiatan SLPTT.

Penguatan kelembagaan perbenihan baik tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota untuk memperlancar penyediaan benih bermutu dari varietas unggul komoditas tanaman pangan. Langkahlangkah yang dilakukan antara lain berupa:

(a) Inventarisasi stok dan penangkaran benih yang terdapat dimasingmasing daerah dalam setiap skala waktu tertentu.

(b) Pemanfaatan stok benih yang ada secara optimal.

(c) Pemberdayaan penangkar benih agar dapat berperan secara optimal.

(d) Pembinaan kepada produsen/penangkar agar proses produksi benih terlaksana secara berkelanjutan.

(e) Optimalisasi peranan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Balai Benih Induk, dan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(f) Pengembangan perbenihan pusat.

5) Mekanisasi pertanian pra dan pasca panen

Sesuai dengan kebijakan Menteri Pertanian untuk pengembangan alsintan tahun 2009, akan dilaksanakan kegiatan Mekanisasi Kegiatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Primer (pra panen) melalui fasilitasi bantuan uang muka pembelian alsintan (traktor roda 2) untuk kelompok tani/UPJA, dan bantuan kepemilikan alat bengkel berupa mesin las dan toolkit. Bantuan pemberian uang muka kredit kepemilikan alsintan diberikan sebesar ± 50% dari harga alsintan. Calon penerima bantuan dipilih atas dasar analisa atau penilaian obyektif yang diprediksi mampu melunasi sisa kredit dan mampu menggandakan traktor roda 2 tersebut minimal 1 (satu) unit pada tahun kelima.

6) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, dan komoditas spesifik lokasi lainnya) dilakukan



dengan penyebarluasan penggunaan benih bermutu dari varietas unggul, peningkatan populasi tanaman, penerapan teknologi pemupukan berimbang dan organik, perbaikan tataguna air/sistem pengairan serta pemeliharaan yang lebih intensif.

Kegiatan pendukung upaya peningkatan produksi:

(a) Koordinasi/sosialisasi/workshop/penyuluhan/desiminasi peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan komoditas spesifik lokasi lainnya.

(b) Pengawalan dan pendampingan.

(c) Perencanaan teknis.

(d) Monitoring dan evaluasi.

(e) Pendidikan dan pelatihan teknis.

(f) Temu usaha dan teknologi, dan

(g) Pengembangan pangan spesifik lokasi.

C. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

7) Penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan melalui Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3)

Tujuan penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan melalui LM3 adalah mengembangkan usaha agribisnis yang berdaya saing di LM3 serta meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi LM3. Penguatan kelembagaan LM3 ini dapat dilakukan melalui penerapan beberapa model pemberdayaan dan dalam proses pembelajaran masyarakat secara utuh melalui proses pembelajaran kelompok, serta menginkubasi usaha agribisnis di LM3 melalui fasilitasi bantuan permodalan.

8) Magang, sekolah lapang, pelatihan, pendidikan pertanian, dan kewirausahaan agribisnis

Dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan dan upaya meminimalisasi dampak negatif fenomena iklim, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas dalam mengelola dan menganalisis faktor faktor iklim/cuaca seperti curah hujan, suhu, kelembaban, dan selanjutnya memanfaatkannya dalam kegiatan budidaya tanaman



sesuai dengan agroklimat daerah setempat. Demikian juga untuk terlaksananya pengamanan produksi tanaman pangan terhadap serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), peningkatan kemampuan petugas lapangan dan petani terhadap pemahaman kaidah pengendalian hama terpadu (PHT) perlu ditingkatkan.

Salah satu model peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas lapangan dan petani dalam mengelola dan menganalisis faktor iklim/cuaca dan serangan organisme penganggu tumbuhan (OPT) adalah melalui kegiatan magang sekolah lapangan (magang Sekolah Lapangan Iklim dan magang Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu) dapat dilakukan di LPHP (Lembaga Penelitian Hama Penyakit)/Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian).

Kesenjangan antara potensi hasil dengan aktual di lapangan masih relatif tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah tingkat penerapan teknologi yang belum optimal. Sehingga untuk mendorong produksi dan produktivitas perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui serangkaian pelatihan terhadap sumberdaya manusia (petugas lapang, kelompok tani dan petani), karena petugas dan petani yang memiliki pengetahuan dan keterampilan handal dapat menjadi pendorong dalam penerapan teknologi.

Oleh karena itu, selain aspek PHT dan iklim, dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman pangan para petani juga dilatih melalui kegiatan sekolah lapangan PTT (SLPTT), sehingga petani SLPTT akan mampu mengambil keputusan dalam usahataninya berdasarkan pertimbangan teknis yang matang dan mampu mengaplikasikan teknologi secara benar dalam setiap tahapan budidaya usahataninya.

9) Penerapan dan pemantapan prinsip good governance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam, daerah tertinggal dan perbatasan, pendampingan PHLN, pelaksanaan Inpres terkait dan pengarusutamaan gender.

Good governance dicirikan antara lain dari keterbukaan, demokrasi, akuntabel, partisipatif dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penerapan dan pemantapan prinsip tersebut dituangkan dalam kegiatankegiatan yang sangat menunjang dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman



pangan sesuai dengan program peningkatan kesejahteraan petani antara lain: operasional untuk pelaksanaan tugas satuan kerja (satker); keuangan, perlengkapan; pemberian insentif untuk Mantri Tani; pengembangan data statistik; koordinasi perencanaan program dan anggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan pertanian tingkat kabupaten/kota dan tingkat propinsi; umum, monitoring evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; koordinasi dan pengawalan kelembagaan UPJA, pupuk; dan pengawasan pupuk dan pestisida; serta kegiatan khusus yang dibiayai dari PHLN.

D. Program Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik.

10) Penyusunan kebijakan program, monitoring dan evaluasi.

Keberhasilan upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan sangat tergantung dari kebijakan dan program yang disusun serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Untuk itu diperlukan adanya kegiatan khusus yang terkait dengan penyusunan kebijakan program, monitoring dan evaluasi.

11) Gaji dan operasional kantor (pemeliharaan, eksploitasi, kendaraan, jasa)

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan tanaman pangan maka diperlukan petugas/pegawai yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi/memonitor, meng evaluasi jalannya kegiatan pembangunan. Kepada para pegawai/petugas tersebut akan diberikan gaji/penghasilan sesuai jabatan, pangkat/golongan dan bidang kerjanya masingmasing. Ruang penggajian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008.

Biaya operasional lainnya seperti, eksploitasi kendaraan roda 4 dan roda 2, pemeliharaan gedung kantor, pengadaan alat alat tulis kantor disesuaikan dengan kebutuhan.



BAB III

STRUKTUR KEGIATAN DAN ANGGARAN

3.1. Struktur Kegiatan

Kegiatan pembangunan tanaman pangan pada TA 2009 difasilitasi oleh 447 satuan kerja, terdiri dari :

− 1 (satu) satuan kerja pusat (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan)

− 2 (dua) satuan kerja UPT Pusat (Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman dan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura)

− 91 (sembilan puluh satu) satuan kerja tingkat propinsi (33 Dinas yang membidangi tanaman pangan, 29 BPSBTPH, dan 29 BPTPH)

− 353 (tiga ratus lima puluh tiga) satuan kerja tingkat kabupaten/kota (Dinas yang membidangi tanaman pangan)

Daftar selengkapnya satuan kerja yang melaksanakan pembangunan tanaman pangan dengan pembiayaan APBN terdapat dalam Lampiran 2.

Dengan mengadopsi sistem penganggaran berbasis kinerja dan pola anggaran terpadu (unified budget), maka struktur anggaran tahun 2009 mengikuti struktur kegiatan yang ada di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, BBPOPT, BBPPMBTPH, Dinas tingkat propinsi, BPSBTPH dan BPTPH serta Dinas tingkat kabupaten/kota.

Didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tanaman Pangan, struktur kegiatan pada masingmasing satuan kerja adalah seperti diuraikan berikut :

3.1.1. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memayungi kegiatankegiatan, diantaranya:

1) Peningkatan kualitas pelayanan publik



2) Koordinasi dan pengawalan perlindungan tanaman dan pestisida

3) Pengawalan pengembangan kelembagaan benih

4) Koordinasi dan pengawalan kegiatan mekanisasi pertanian pra dan pasca panen

5) Pembinaan, pengawalan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian

6) Koordinasi dan pengawalan kegiatan integrasi tanamanternak, kompos dan biogas

7) Peningkatan kegiatan eksebisi, perlombaan dan penghargaan kepada petani/pelaku agribisnis

8) Penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan melalui LM3

9) Pelaksanaan kegiatan magang, sekolah lapang, pelatihan, pendidikan pertanian dan kewirausahaan agribisnis

10) Pelaksanaan kegiatan penerapan dan pemantapan prinsip good governance

11) Penyusunan kebijakan, program dan monitoring evaluasi.

3.1.2. Satuan Kerja Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH) Cimanggis – DKI Jakarta

Satuan kerja ini melakukan kegiatankegiatan yang berhubungan dengan pengembangan metode pengujian mutu benih. Untuk mendukung secara teknis pelaksanaan program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, khususnya dibidang perbenihan, kegiatankegiatan pokoknya antara lain:


2) Penguatan kelembagaan perbenihan.

3.1.3. Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Jatisari.

Satuan kerja ini memayungi kegiatankegiatan yang berhubungan dengan pengembangan perlindungan tanaman



sesuai fungsi BBPOPT Jatisari. Kegiatankegiatan pokoknya antara lain :


2) Pengendalian OPT.

3.1.4. Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan pada Dinas yang membidangi tanaman pangan di tingkat propinsi

Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan Propinsi memayungi kegiatankegiatan, diantaranya:

1) Pengendalian OPT

2) Pengawalan pengembangan kelembagaan benih

3) Pelaksanaan kegiatan mekanisasi pertanian pra dan pasca panen

4) Pembinaan, pengawalan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian

5) Koordinasi dan pengawalan kegiatan integrasi tanamanternak, kompos dan biogas

6) Koordinasi, pengawalan dan pendampingan pada kegiatan magang, sekolah lapang, pelatihan, pendidikan pertanian dan kewirausahaan agribisnis

7) Pelaksanaan kegiatan penerapan dan pemantapan prinsip good governance.

3.1.5. Satuan Kerja Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih TPH

Satuan Kerja ini memayungi kegiatankegiatan yang berhubungan dengan pengembangan perbenihan sesuai fungsi BPSBTPH di seluruh propinsi. Kegiatan pokoknya adalah penguatan kelembagaan perbenihan melalui aspek pengawasan mutu benih.



3.1.6. Satuan Kerja Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Satuan Kerja ini memayungi kegiatankegiatan yang berhubungan dengan pengamanan produksi sesuai fungsi BPTPH di seluruh propinsi. Kegiatankegiatan pokoknya antara lain :

1) Pengendalian OPT

2) Pengembangan magang, Sekolah Lapang (SLPHT, SLIklim).

3.1.7. Satuan Kerja Pembinaan Pengembangan Tanaman Pangan pada Dinas yang membidangi tanaman pangan tingkat kabupaten/kota

Satuan kerja ini kegiatankegiatan pokoknya antara lain:

1) Pengendalian OPT

2) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan benih/bibit dan pemberdayaan penangkar benih

3) Pelaksanaan kegiatan mekanisasi pertanian pra dan pasca panen

4) Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian

5) Pelaksanaan kegiatan integrasi tanamanternak, kompos dan biogas

6) Pelaksanaan kegiatan magang, sekolah lapang, pelatihan, pendidikan pertanian dan kewirausahaan agribisnis

7) Pelaksanaan kegiatan penerapan dan pemantapan prinsip good governance.

3.2. Struktur Anggaran

Kegiatan pembangunan tanaman pangan di daerah di stimulasi oleh APBN yang dibagi ke dalam dua pola, pola dekonsentrasi dan pola tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya, kedua pola penganggaran tersebut tetap didasarkan kepada sistem penganggaran kinerja dengan ciriciri pokok kinerja antara lain : a) klasifikasi rincian belanja negara menurut organisasi, fungsi, lokasi dan jenis belanja, yang sebelumnya menurut sektor dan jenis belanja, b) perhatian lebih



ditekankan pada pengukuran hasil kinerja, bukan pengawasan, c) setiap kegiatan harus dilihat dari sistem efisiensi dan memaksimumkan keluaran (output), dan d) menghasilkan informasi biaya dan hasil kerja yang dapat digunakan untuk penyusunan target evaluasi pelaksanaan kinerja. Anggaran berbasis kinerja memiliki komponen : 1) Rencana Kerja (program, kegiatan, dan pengeluaran), 2) Anggaran, dan 3) Indikator Kinerja (keluaran/output dan hasil/ outcome).

Struktur anggaran berdasarkan kegiatan dari kedua pola anggaran di atas adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan dengan anggaran dekonsentrasi digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat non fisik dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi tanaman pangan tingkat propinsi, BPSBTPH dan BPTPH, sebagai pihak yang diberi tugas oleh Gubernur yang mendapat pelimpahan tugas dari pemerintah pusat. Anggaran dekonsentrasi untuk tahun 2009 dilaksanakan oleh 91 satker (33 satker Dinas propinsi, 29 satker BPSBTPH, 29 satker BPTPH). Kegiatankegiatannya antara lain :

a. Perencanaan : rapat, musyawarah, lokakarya, seminar, semiloka, pertemuan, identifikasi, analisis, studi, pemetaan, penjaringan umpan balik, pembenahan statistik

b. Pelatihan : latihan, kursus, sosialisasi, apresiasi, dan magang

c. Pembinaan : advokasi, asistensi dan pendampingan

d. Pengawasan : supervisi

e. Pengendalian : monitoring, evaluasi, pelaporan.

Kegiatankegiatan tersebut di atas terdapat dalam kegiatankegiatan induk antara lain pembinaan komoditas utama tanaman pangan (7 komoditas utama dan komoditas unggulan lokal), pembinaan sistem penyediaan sarana produksi (pupuk, pestisida, alat mesin), pengembangan sistem perbenihan, pembinaan manajemen pembangunan tanaman pangan (di seluruh kabupaten/kota), pengembangan sistem pengawasan mutu benih, pengembangan sistem perlindungan tanaman.

2. Pembiayaan dengan anggaran tugas pembantuan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat fisik dan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi tanaman pangan



tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota, sebagai pihak yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat. Anggaran tugas pembantuan untuk tahun 2009 dilaksanakan oleh 33 satker Dinas/BBI (propinsi) dan 353 satker Dinas kabupaten/ kota. Kegiatankegiatannya meliputi:

a. Pengendalian OPT

b. Pemberian bantuan benih padi, jagung dan kedelai, dan pemberdayaan penangkar benih.

c. Pemberian bantuan pembelian traktor roda dua dan bantuan alat bengkel.

d. Pelaksanaan demplot gandum dan sorghum, serta pengembangan tanaman pangan lainnya.

e. Pelaksanaan bantuan rumah kompos dan pembuatan pupuk organik.

f. Kegiatan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu, dll)

g. Pelaksanaan kegiatan penerapan dan pemantapan prinsip good governance.

3.3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

3.3.1. Tujuan :

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama pada daerahdaerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah.

b. Mengembangkan usahatani tanaman pangan khususnya dalam aspek ekonomi dan nilai tambah, sosial, dan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan petani.

c. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha kemitraan dibidang tanaman pangan.

3.3.2. Sasaran :

a. Pengendalian OPT di 29 propinsi, insentif/BOP 2.707 orang PNS dalam rangka pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT, dan operasional 1.288 orang THL POPTPHP.



b. Bantuan benih padi non hibrida 25.000 ton (1,0 juta ha) di 158 kabupaten, padi hibrida 750 ton (50 ribu ha) di 50 kabupaten, jagung hibrida 1.350 ton (90 ribu ha) di 115 kabupaten, kedelai 4.000 ton (100 ribu ha) di 60 kabupaten, serta koordinasi dan pelaporan bantuan benih di 33 propinsi. Sebagai catatan SLPTT padi dilaksanakan di 2 juta ha. Benih untuk areal 1 juta ha sisanya akan diberikan melalui subsidi BLBU.

c. Pengawasan dan sertifikasi benih di 29 propinsi, pemberdayaan penangkar benih di 30 propinsi, serta pengembangan perbenihan dan penguatan kelembagaan BBI di 28 propinsi.

d. Pemberian bantuan uang muka pembelian traktor roda dua 2.600 unit dan bantuan alat bengkel 250 unit.

e. Pembinaan, pengawalan , monitoring evaluasi dan pelaporan untuk peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan di 33 propinsi (335 kabupaten), serta demplot pengembangan komoditas non palagung di 48 kabupaten.

f. Penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan melalui 200 LM3.

g. Pelaksanaan SL/LL untuk 80.000 kelompoktani padi non hibrida, 5.000 kelompoktani padi hibrida, 6.000 kelompoktani jagung hibrida, 10.000 kelompoktani kedelai, koordinasi pengawalan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pengembangan padi, jagung dan kedelai di 32 propinsi.

h. Pelatihan PL SLPTT padi di 16 propinsi (331 kabupaten), PL SLPTT jagung di 11 propinsi (115 kabupaten), PL SLPTT kedelai di 14 propinsi (60 kabupaten), pelatihan peningkatan produksi dan produktivitas gandum dan sorgum di 6 propinsi, pelatihan penangkaran benih di 22 propinsi, SLPHT 500 unit, SLIklim 100 unit, dan pelatihan UPJA di 25 propinsi.

i. Penerapan dan pemantapan prinsip good governance berupa operasional Satuan Kerja, keuangan dan perlengkapan di 33 propinsi; insentif 3.037 orang Mantri Tani; pengembangan data statistik di 33 propinsi; koordinasi perencananan program dan anggaran di 33 propinsi; monitoring evaluasi dan pelaporan di 33 propinsi; koordinasi dan pengawalan kelembagaan UPJA, koordinasi dan pengawalan pupuk di 33 propinsi; serta pengawasan pupuk dan pestisida di 33 propinsi.



j. Pemberian gaji, operasional kantor dan penyusunan kebijakan, program dan monitoring evaluasi.



BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Pengorganisasian

Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing institusi. Untuk pembangunan tanaman pangan, Direktur Jenderal Tanaman Pangan membantu Menteri Pertanian/Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas operasionalnya dibidang tanaman pangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di tingkat pusat. Untuk pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di daerah, Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran mengalokasikan sebagian APBN untuk pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Anggaran dekonsentrasi merupakan bagian dari APBN yang pengelolaan dan tanggung jawab penggunaannya oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui pelimpahan wewenang oleh pemerintah. Besarnya jumlah anggaran ditentukan melalui proses perencanaan dan pembahasan antara pemerintah dan DPR. Sedangkan anggaran tugas pembantuan adalah anggaran yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dilakukan oleh satuan kerja. Satuan kerja yang pimpinannya ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dikelompokkan sebagai berikut :



a) Satuan Kerja Pusat adalah satuan kerja yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

b) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah satuan kerja di propinsi yang melaksanakan tugas dekonsentrasi dan satuan kerja di propinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan.

Penanggung jawab program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan untuk masingmasing institusi dan jenis anggarannya adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Pusat

1) Menteri Pertanian sebagai Penanggung Jawab Program Pembangunan Pertanian. Menteri Pertanian menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

2) Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku pembina program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan anggaran.

3) Direktur Jenderal Tanaman Pangan bertindak sebagai koordinator pengembangan komoditas tanaman pangan dan tugastugas pokok serta tugastugas pelayanan lainnya yang terkait dengan unit kerjanya.

4) Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku pembina program, kegiatan dan anggaran, dalam operasional kegiatan dibantu oleh dua orang Bendahara (Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan), Pejabat Penguji dan Penerbit SPM, pejabat eselon II dan III (khusus UPT BPMPTPH) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

5) Untuk UPT Pusat BBPOPT dan BBPPMBTPH, Kepala Balai Besar selaku Kepala Satuan Kerja dan KPA. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Balai Besar dibantu oleh dua orang Bendahara (Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan), KTU/Kabag Umum sebagai Pejabat Penguji



dan Penerbit SPM, dan Kabid/Pejabat eselon III sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

b. Tingkat Propinsi

1) Gubernur sebagai penanggung jawab program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk pembangunan pertanian di daerahnya. Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Pertanian. Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan melaksanakan dan mengelola DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta bertanggung jawab terhadap seluruh keberhasilan aktivitas program, kegiatan dan anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya.

3) Untuk kelancaran operasional program, kegiatan dan anggaran (tertib administrasi dan keuangan) seharihari, masingmasing KPA dibantu dua orang bendahara (Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan), Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji dan Penerbit SPM. Penugasan dalam jabatan tersebut dilakukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

4) Kepala Satker selaku KPA menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur untuk anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan propinsi.

c. Tingkat Kabupaten/Kota

1) Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan untuk pembangunan pertanian di daerahnya. Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Pertanian. Bupati/Walikota menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan melaksanakan dan mengelola DIPA tugas pembantuan.



2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta bertanggungjawab terhadap seluruh keberhasilan program, kegiatan dan anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya.

3) Untuk kelancaran operasional program, kegiatan dan anggaran (tertib administrasi dan keuangan) seharihari, masingmasing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibantu oleh dua orang Bendahara (Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan), Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji dan Penerbit SPM. Penugasan dalam jabatan tersebut dilakukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

4) Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota untuk anggaran tugas pembantuan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Dinas tingkat propinsi yang membidangi tanaman pangan dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

4.2. Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran harus menggunakan prinsipprinsip ekonomis, efisien dan efektif serta mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku.

Rincian tugas dan wewenang aparat pengelola anggaran diuraikan sebagai berikut:

a. Tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

1) Menguji kebenaran material suratsurat bukti mengenai hak pihak penagih.

2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

3) Meneliti tersedianya pagu anggaran yang bersangkutan.

4) Membebankan pengeluaran sesuai mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.



5) Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

6) Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan.

7) Membuat laporan keuangan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

8) Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pejabat pembuat komitmen.

9) Mengeluarkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

10) Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa seperti pengangkatan pejabat/panitia pengadaan dan pemeriksaan barang/jasa, keputusan penetapan penyediaan barang jasa, kontrak/perjanjian/SPK dengan nilai di atas seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,) ditandatangani oleh KPA.

b. Tugas Pejabat Penguji dan Penerbit SPM

1) Menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

2) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.

3) Menguji kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :

• Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank).

• Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak).



• Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA dan/atau ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran).

4) Menguji pencapaian tujuan/sasaran kegiatan sesuai indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

5) Menguji kemungkinan adanya pemborosan dan inefisiensi.

6) Menguji apakah suratsurat serta data dukung telah memenuhi persyaratan baik dari segi ketelitian, ketepatan penjumlahan, pengurangan maupun perkalian.

7) Menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan SPM ke KPPN setempat.

c. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1) Membuat keputusankeputusan dan mengambil tindakan tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN di unit kerjanya sesuai kewenangan yang diberikan berupa:

• Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait.

• Keputusan/tindakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan seperti penunjukan Staf Administrasi Pembuat Komitmen, penetapan pembiayaan kendaraan dinas operasional, penerbitan surat perintah perjalanan dan lainnya.

• Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa seperti pengangkatan pejabat/ panitia pengadaan dan pemeriksaan barang/jasa, keputusan penetapan penyediaan barang jasa, kontrak/perjanjian/SPK dengan nilai sampai dengan seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,) surat keputusannya bisa ditandatangani oleh PPK.

2) Bertindak sebagai atasan langsung PUMK.



d. Tugas Bendahara Pengeluaran

1) Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerjanya.

2) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

3) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran.

4) Menguji ketersediaan pagu anggaran yang bersangkutan.

5) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran, apabila persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi.

6) Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

e. Tugas Bendahara Penerimaan

1) Menerima, menyimpan, menyetorkan, membukukan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerjanya.

2) Melakukan penagihanpenagihan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik yang bersifat umum maupun fungsional.

3) Melakukan monitoring seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima/disetor oleh petugas lain (Pembuat daftar gaji/bendahara pengeluaran/petugas penyetor) yang ada pada satuan kerja/unit pelaksana teknis yang bersangkutan.

KPA dan Bendaharawan Pengeluaran dalam pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan, mempersiapkan dan menetapkan :

1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)



2) Pedoman Pelaksanaan

3) Petunjuk Operasional Pelaksanaan (POK)

4) Keputusan penetapan para pelaksana anggaran

5) Membuat specimen bank ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

6) Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak

7) Menyiapkan dan menyelenggarakan Buku Pengawasan Pelaksanaan Anggaran per Mata Anggaran Kegiatan (MAK)

8) Menyiapkan dan meyelenggarakan Buku Pengawasan Uang yang harus dipertanggungjawabkan

9) Menyiapkan Buku Bank

10) Menyiapkan Buku Pungutan Pajak

11) Dan lainnya

Jika pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan dapat menghasilkan penerimaan, maka merupakan penerimaan APBN dan penerimaan tersebut harus disetor ke Kas Umum Negara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan menjadi milik negara. Sisa/saldo anggaran lebih (SAL) merupakan penerimaan APBN dan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.

4.3. Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, dan Ganti Rugi

1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undangundang tentang APBN diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undangundang.

2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan



dalam undangundang tentang APBN diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undangundang.

3) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya, atau penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk anggaran berikutnya, yang ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 75, Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).



BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA OPERASIONAL ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Dalam mendukung pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja, perlu dipahami bahwa tata hubungan kerja dalam pelaksanaan pembangunan tanaman pangan baik di pusat maupun daerah perlu ditingkatkan. Hal ini mengingat tugas dan tanggung jawab pimpinan instansi sebagai penanggung jawab operasional kegiatan cukup kompleks, sehingga membutuhkan kerja keras serta selektif terhadap kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan.

Untuk mendukung pemantapan pelaksanaan kegiatan tersebut perlu adanya koordinasi dan peningkatan jaringan kerja melalui hubungan hierarki, koordinasi dan teknis fungsional.

5.1. Hubungan Hierarki

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai hubungan hierarki dengan propinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana kegiatan pembangunan pertanian di daerah sesuai dengan azas tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk itu, pemanfaatan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh satuan kerja yang menerima pelimpahan atau penugasan dikelola, dipertanggung jawabkan dan dilaporkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hubungan hierarki tersebut terwujud dalam sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan.

5.2. Hubungan Koordinasi

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berdasarkan sistem anggaran berbasis kinerja dibutuhkan sinergi perencanaan program dengan pembiayaan. Sebagai wujud pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan melalui hubungan koordinasi antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan UPT Pusat dengan Dinas propinsi dan kabupaten/kota yang menangani tanaman pangan dan UPTD (BPSBTPH dan BPTPH).

Koordinasi dilakukan terutama untuk mempertemukan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan tujuan dan



sasaran pembangunan masingmasing daerah, sehingga didapat kesepakatan tentang tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai bersama, khususnya pembangunan yang dibiayai dari APBN. Dengan koordinasi ini, diharapkan masingmasing daerah juga dapat berkontribusi melalui APBD yang dimiliki.

Koordinasi juga diperlukan antara UPT Pusat dengan UPT Daerah, terutama untuk keseragaman peraturan perundang undangan yang digunakan dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, dan juga dalam aspek penyelesaian masalah (arbitrase) bila terjadi suatu perselisihan, khususnya perselisihan antar daerah.

5.3. Hubungan Teknis Fungsional

Hubungan teknis fungsional dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan yang berazaskan dekonsentrasi/tugas pembantuan bertujuan untuk dapat memenuhi standar teknis di bidang tanaman pangan. Dengan demikian produk/jasa yang dihasilkan dibidang tanaman pangan dapat diproduksi secara efektif, efisien, dan berdaya saing. Wujud dari hubungan teknis fungsional tersebut, dilaksanakan melalui pembinaan teknis kegiatan di lapangan seperti teknis penyiapan sarana produksi, teknis perbenihan/perbibitan, teknis perlindungan tanaman, teknis usahatani, panen dan pasca panen, dan teknis pelatihan bagi aparat pertanian dan pelaku usahatani.



BAB VI

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI

DAN PELAPORAN

6.1. Pengendalian Program, Kegiatan dan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka mengingat tuntutan agar pengelola dan penerima manfaat kegiatan dan anggaran dapat bekerjasama melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, terbuka, efektif dan efisien, serta untuk mengatasi dan mencari pemecahan terhadap kendala maupun permasalahan yang mungkin muncul, maka pengendalian kegiatan dan anggaran perlu dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

a) Mengetahui sejauhmana perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta ketepatan penggunaan anggaran dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

b) Mengantisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat dicari solusi pemecahannya.

c) Mencegah dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

d) Memanfaatkan tahapan pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan dan evaluasi kegiatan.

Unsurunsur yang bertugas melaksanakan pengendalian yaitu :

a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Bentuk pengendalian yang dilakukan adalah:

1) Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan teknis melalui penerbitan Pedoman Pelaksanaan sebagai acuan/ramburambu operasional kegiatan.



2) Melakukan sosialisasi Pedoman sebelum pelaksanaan kegiatan.

3) Memberikan bimbingan penyusunan prosedur tata kerja pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.

4) Memberikan pelatihan, workshop atau kursus perencanaan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan tanaman pangan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

5) Melakukan supervisi (orientasi, monitoring maupun evaluasi) ke daerah baik dalam bentuk pembinaan, bimbingan, arahan serta sejenisnya, sehingga kontrol yang diberikan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan di daerah.

6) Melakukan evaluasi tahunan untuk mengetahui kinerja keseluruhan sebagai dasar perencanaan program dan anggaran tahun 2009.

b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota

Bentuk pengendalian yang dilakukan adalah:

1) Memberikan bimbingan kepada staf secara berjenjang dalam hal administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2) Menyusun prosedur tatakerja antara propinsi dan kabupaten/kota dengan cara meningkatkan koordinasi dan jaringan kerja.

3) Membentuk Tim Pengendali Internal pelaksanaan kegiatan.

6.2. Pengawasan Program, Kegiatan dan Anggaran

Pada sistem penganggaran berbasis kinerja, kegiatan pengawasan fungsional pembangunan tanaman pangan masih tetap dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian. Sedangkan pengawasan melekat dilakukan Pejabat di



lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pengawasan ini dapat dilakukan setiap saat selama proses manajemen berlangsung.

Pengawasan fungsional terhadap program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan juga dilakukan secara eksternal oleh aparatur pengawasan seperti BPK, BPKP dan Bawasda. Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan reguler yaitu pemeriksaan setempat yang dilaksanakan secara reguler terhadap obyek pemeriksaan lingkup tanaman pangan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan. Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian terhadap pengelolaan program, kegiatan dan anggaran kinerja.

Obyek pemeriksaan diprioritaskan terhadap obyek yang anggarannya relatif besar, mempunyai aspek pelayanan masyarakat, bantuan/pinjaman luar negeri serta mempunyai peranan strategis terhadap keberhasilan pembangunan tanaman pangan. Sistem dan upaya pengawasan terus dikembangkan dan disempurnakan melalui berbagai langkah yang efektif agar dapat mengamankan kebijakan pembangunan tanaman pangan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

a. Pemeriksaan kinerja aparat pengelola kegiatan, yaitu pemeriksaan apakah sumberdaya dan dana sudah digunakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

b. Pemeriksaan yang mengarah kepada pelaksanaan wewenang sesuai tugas pokok dan fungsi, yaitu apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai atau tidak, sehingga akan dapat memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan pada kegiatan yang akan datang.

c. Pemeriksaan akuntabilitas kinerja dimana instansi pelaksana kegiatan mempertanggung jawabkan wewenang dan tugas pokok dan fungsi instansi tersebut.



d. Pemeriksaan khusus dilaksanakan sewaktuwaktu melalui pengujian dan pendalaman untuk memperoleh kejelasan suatu informasi yang bersumber dari laporan masyarakat atau pengembangan dari pemeriksaan reguler yang dipandang perlu terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana/ penyalahgunaan wewenang.

6.3. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dilakukan dengan pendekatan indikator kinerja menggunakan alat ukur kerangka kerja logis (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan apakah kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja ditetapkan untuk:

a. Memperjelas status jenis, kuantitas dan waktu suatu kegiatan dilaksanakan.

b. Membangun konsensus untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam menilai kinerja instansi yang melaksanakannya.

c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja suatu instansi/organisasi

Penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan tanaman pangan diukur dengan menggunakan indikator kinerja. Pengukuran efisiensi secara ekonomis dilakukan dengan cara menilai penggunaan masukan yang paling ekonomis untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi (dayaguna) diukur dengan cara membandingkan antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang telah dikeluarkan, sedangkan efektivitas (hasilguna) dilakukan dengan mengukur sejauhmana hasil telah dicapai. Ukuran efisiensi dan efektivitas secara skematis dapat dilihat pada Bagan berikut:



Bagan Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pembangunan Tanaman Pangan

Evaluasi dapat dilakukan pada saat awal kegiatan (exante), sedang pelaksanaan kegiatan (ongoing) dan evaluasi akhir (ex post). Evaluasi awal dan evaluasi saat pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dapat dilakukan bersamaan dengan monitoring pelaksanaan kegiatan. Materi evaluasi mencakup aspek administrasi, aspek teknis dan anggaran. Evaluasi dilakukan di masingmasing Satker Propinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masingmasing. Masing masing penanggung jawab kegiatan juga harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Evaluasi program, kegiatan dan anggaran secara menyeluruh dilakukan oleh Tim.

6.4. Pelaporan

Berdasarkan pasal 33 ayat 1 (a) dan pasal 60 ayat 1 (c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan pembangunan pertanian kepada Menteri Pertanian. Selanjutnya

Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas

NILAI MASUKAN (Rp)

MASUKAN PROSES KELUARAN HASIL TUJUAN

EKONOMIS (HEMAT) EFISIENSI

(DAYA GUNA) EFEKTIVITAS

(HASILGUNA) A)

EFISIENSI PEMBIAYAAN



Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 menyebutkan laporan kinerja dievaluasi dan dilaporkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Menteri Pertanian/Direktur Jenderal Tanaman Pangan) dan menjadi masukan serta bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi alokasi anggaran tahun 2010. Pada Bab III pasal 23 dan 24 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, menyebutkan SKPD wajib menyusun laporan pertanggungjawaban serta menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Menteri Pertanian/Direktur Jenderal Tanaman Pangan).

Pelaporan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran ini, merupakan penyampaian informasi serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan sampai akhir pelaksanaan. Melalui laporan ini juga akan dapat dilihat sejauh mana tingkat keberhasilannya.

Sesuai dengan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, aparat pelaksana kegiatan di propinsi dan kabupaten/kota wajib membuat laporan ke pusat.

Mekanisme pelaporan pelaksanaan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan propinsi dilakukan secara berjenjang dari Dinas pertanian propinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang selanjutnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.

Mekanisme pelaporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang yaitu dari Dinas pertanian kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota dan tembusan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Dinas pertanian propinsi. Setelah menerima laporan dari kabupaten/kota, Dinas pertanian propinsi merekapitulasi laporan dari seluruh kabupaten/kota dalam propinsi bersangkutan dan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang selanjutnya menyampaikan



laporan ke Menteri Pertanian melalui Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.

Laporan yang disampaikan, baik untuk anggaran dekonsentrasi, tugas pembantuan propinsi maupun tugas pembantuan kabupaten/kota, meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas yang dilakukan setiap bulan, triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran.

Format pelaporan dan waktu penyampaian laporan manajerial dan laporan akuntabilitas akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.

Laporan insidentil, yaitu laporan yang disampaikan jika terjadi sesuatu yang bersifat insidentil (mendesak), misalnya bila ada permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek adminsitrasi dan keuangan maupun teknis pelaksanaan kegiatan juga bisa disampaikan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Gubernur selaku penerima pelimpahan anggaran dekonsentrasi dan penugasan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan, dan Bupati/Walikota selaku penerima penugasan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir seluruh pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari anggaran dimaksud kepada Menteri Pertanian.

Kinerja penyampaian penyampaian laporan akan dijadikan salah satu dasar penentuan anggaran tahun 2010 sebagai penerapan azas reward and punishment.



BAB VII

PENUTUP

Pedoman ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan tanaman pangan dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan negara dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran berbasis kinerja sangat tergantung pada itikad baik aparatur negara, kepercayaan masyarakat serta motivasi peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Untuk itu perlu terus ditingkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan tanaman pangan melalui pemantapan sistem dan metoda perencanaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

Pedoman ini merupakan acuan bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan. Pedoman ini akan dilengkapi dengan Pedoman yang bersifat teknis dari masingmasing kegiatan. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya seluruh Pedoman dimaksud, kepada daerah diberikan keleluasaan untuk menjabarkannya lebih lanjut ke dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan keragaman kondisi setempat. Keberhasilan pembangunan tanaman pangan sangat tergantung kepada komitmen semua pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tanaman pangan secara terpadu.



LAMPIRAN



Lampiran 1.

Pengertian dan Definisi

Beberapa pengertian dan definisi pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2009 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional (dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun).

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari misi, visi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

4. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (RenstraKL) adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat programprogram pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

5. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat kerangka makro dan programprogram pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. RKP ini merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program



Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewila yahan dalam bentuk regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBN, disusun berdasarkan RenjaKL (Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RenstraKL (Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga).

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

7. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi dalam satu atau beberapa instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan kebijakan serta memperoleh alokasi anggaran.

9. Program Pengembangan Agribisnis (PA) ditujukan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha pertanian yang produktif dan efisien untuk menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional, dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB.

10. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP) adalah suatu bentuk instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan untuk terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, merata, dan terjangkau. PKP ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal.

11. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PKP) bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap



sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani.

12. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang transparan, demokratis, akuntabel dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

13. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara tujuannya adalah meningkatkan pengawasan aparatur negara dan pelaksanaan tindaklanjut hasilhasil pengawasan pelaksanaan pembangunan pertanian.

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

15. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut.

16. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan.

18. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) adalah dokumen yang merupakan bagian tidak terpisah dari DIPA dan RKAKL yang memuat kegiatan secara rinci serta harga satuannya dan



dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

20. Indikator Kinerja diartikan sebagai ukuran kuantitatif/kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat diukur sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik dalam tahap perencanaan (exante), tahap pelaksanaan (ongoing), maupun tahap setelah kegiatan selesai (expost). Indikator kinerja juga digunakan untuk meyakinkan apakah kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa indikator kinerja, maka akan sulit menilai kinerja kebijaksanaan/program/kegiatan yang pada akhirnya bermuara pada kinerja organisasi.

21. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

22. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program.

23. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung percapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

24. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

25. Anggaran Dekonsentrasi adalah anggaran yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk anggaran yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Pemberian anggaran dekonsentrasi tidak terlepas dari kewajibannya untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada Menteri/Pimpinan lembaga terkait.

26. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan



pelaksanaannya kepada yang menugaskan dalam hal ini Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

27. Anggaran Tugas Pembantuan adalah anggaran yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

28. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) adalah pejabat pemegang kewenangan dalam penggunaan anggaran satuan kerja yang dialokasikan dalam APBN. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

29. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

30. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.

31. Pinjaman Luar Negeri (PLN) adalah sumber pembiayaan negara dalam bentuk devisa, barang, dan jasa yang diterima dari badan/lembaga negara asing, pemerintah negara asing, badan/lembaga keuangan internasional, atau pasar keuangan internasional yang harus dibayar kembali dengan persyaratan yang telah disepakati, termasuk penjaminan pembayaran yang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran dikemudian hari.

32. Hibah Luar Negeri (HLN) adalah penerimaan negara yang diperoleh dari luar negeri baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang dapat dinilai dengan uang yang tidak perlu dibayar kembali.

33. Kementerian Negara adalah organisasi dalam Pemerintahan RI yang dipimpin oleh Menteri untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu.



34. Unit Organisasi adalah bagian dari suatu Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.

35. Satuan Kerja (Satker) adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

36. Satuan Kerja Pada Instansi Pemerintah adalah organisasi dalam pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dibidangnya masingmasing atau bertugas melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program.

37. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

38. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas kebutuhan bersama yang mempunyai struktur organisasi dan mempunyai basis tujuan yang bersama.

39. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan atau pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pelaku usaha pertanian sehingga dapat mandiri dalam mencapai tujuan yang dikehendaki sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya.

40. Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) adalah lembaga yang tumbuh dan berkembang secara mandiri di masyarakat, dengan kegiatan utama meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan, sosial dan keagamaan, serta peningkatan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

41. Tenaga Harian Lepas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (THL POPT) adalah tenaga bantu POPT yang direkrut oleh Departemen Pertanian selama kurun waktu tertentu sesuai dengan ketersediaan keuangan Negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembantu POPT di wilayah pengamatan yang belum memiliki POPT, dengan ketentuan tidak mempunyai hak untuk diangkat menjadi Pegawai negeri Sipil.



42. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.



Lampiran 2. Daftar Satuan Kerja di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009

No Lokasi Satker Nama Satker Kode KPPN

1 DKI Jakarta 1 Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi DKI Jakata

139

2 Balai Proteksi Tanaman Propinsi DKI Jakarta 139 3 Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih

TPH Cimanggis Provinsi DKI Jakarta 139

4 Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Hasil Pertanian dan Hasil Hutan Propinsi DKI Jakarta

139

5 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 139 2 Jawa Barat 6 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jabar 022

7 Balai Proteksi TPH Propinsi Jawa Barat 022 8 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH

Propinsi Jawa Barat 022

9 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang – Jabar

022

10 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Bogor 023 11 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Sukabumi 128 12 Dinas Pertanian Kab Cianjur 128 13 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab

Bekasi 171

14 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab Karawang

086

15 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab Purwakarta

021

16 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Subang 021 17 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab

Bandung 095

18 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab Sumedang

087

19 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Garut

096

20 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Tasikmalaya

025

21 Dinas Pertanian Kab Ciamis 025 22 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Cirebon 024 23 Dinas Pertanian Kab Kuningan 147 24 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Indramayu 024 25 Dinas Pertanian Kab Majalengka 147 26 Dinas Pertanian Kab Bandung Barat 025 27 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan

dan Perkebunan Kota Banjar 025

3 Jawa Tengah 28 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jateng 026 29 Balai Proteksi TPH Propinsi Jateng 026 30 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH

Propinsi Jateng 028

31 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Semarang

026

32 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Kendal 026 33 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab

Demak 129

34 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Grobogan 163 35 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Pekalongan 072 36 Dinas Pertanian Kab Batang 072



37 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Tegal

118

38 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Konservasi Tanah Kab Brebes

118

39 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Pati 097 40 Dinas Pertanian Kab Kudus 129 41 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Kab Pemalang 118

42 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Jepara 129 43 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Rembang 097 44 Dinas Pertanian Kab Blora 163 45 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Banyumas 029 46 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Cilacap 130 47 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Purbalingga 029 48 Dinas Pertanian Kab Banjarnegara 164 49 Dinas Pertanian Kab Magelang 115 50 Dinas Pertanian Kab Temanggung 115 51 Dinas Pertanian Kab Wonosobo 164 52 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Purworejo 027 53 Dinas Pertanian Kab Kebumen 027 54 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Klaten 148 55 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab

Boyolali 148

56 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Sragen 162 57 Dinas Pertanian Kab Sukoharjo 028 58 Dinas Pertanian Kab Karanganyar 162 59 Dinas Pertanian Kab Wonogiri 028

4 DI Yogyakarta 60 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Propinsi DI Yogyakarta

030

61 Balai Proteksi TPH Propinsi DI Yogyakarta 030 62 Dinas Pertanian Propinsi DI Yogyakarta 63 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Bantul 030 64 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Sleman 030 65 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kab Gunung Kidul 030

66 Dinas Pertanian dan Kelautan Kab Kulonprogo 176 5 Jawa Timur 67 Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 135

68 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Jatim

135

69 Balai Proteksi TPH Provinsi Jawa Timur 135 70 Dinas Pertanian Kab Gresik 031 71 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab

Mojokerto 098

72 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab Sidoarjo

165

73 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Jombang 098 74 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Sampang 036 75 Dinas Pertanian Kab Pamekasan 036 76 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Sumenep 036 77 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Bangkalan 036 78 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Bondowoso 035 79 Dinas Pertanian Kab Situbondo 035 80 Dinas Pertanian TPH Kab Banyuwangi 100 81 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Jember 131 82 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Malang 032 83 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Pasuruan 032 84 Dinas Pertanian Kab Probolinggo 035 85 Dinas Pertanian Kab Lumajang 131



86 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Kediri 034 87 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab

Tulungagung 150

88 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab Nganjuk

034

89 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab Trenggalek

034

90 Dinas Pertanian Kab Blitar 150 91 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Madiun 033 92 Dinas Pertanian TPH Kab Ngawi 033 93 Dinas Pertanian Kab Magetan 033 94 Dinas Pertanian Kab Ponorogo 033 95 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab

Pacitan 099

96 Dinas Pertanian Kab Bojonegoro 073 97 Dinas Pertanian Kab Tuban 166 98 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Lamongan 073

6 Nanggroe Aceh Darussalam

99 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

175

100 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Propinsi NAD

175

101 Balai Proteksi TPH Propinsi NAD 175 102 Dinas Pertanian Kab Aceh Besar 001 103 Dinas Pertanian Kab Aceh Pidie 001 104 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Aceh Utara 089 105 Dinas Pertanian TPH Kab Aceh Timur 002 106 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Aceh

Selatan 074

107 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Aceh Barat 003 108 Dinas Pertanian TPH Kab Aceh Tengah 122 109 Dinas Pertanian Kab Aceh Tenggara 105 110 Dinas Pertanian TPH Kab Simeulue 003 111 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Aceh Singkil 074 112 Dinas Pertanian TPH Kab Bireun 089 113 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Aceh

Barat Daya 074

114 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Gayo Luwes 105 115 Dinas Pertanian Kab Aceh Jaya 003 116 Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan

Kelautan Kab Nagan Raya 003

117 Dinas Pertanian Kab Aceh Tamiang 003 118 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan

Perikanan Kab Bener Meriah 003

119 Dinas Pertanian Kab Pidie Jaya 004 7 Sumatera Utara 120 Dinas Pertanian Provinsi Sumut 002

121 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Sumut

004

122 Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut

002

123 Dinas Pertanian Kab Deli Serdang 124 124 Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan

Perkebunan Kab Karo 119

125 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Langkat 004 126 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Tapanuli

Tengah 106

127 Dinas Pertanian Kab Simalungun 005 128 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kab Labuhan Batu 075



129 Dinas Pertanian Kab Dairi 119 130 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Tapanuli

Utara 125

131 Dinas Pertanian Perkebunan dan peternakan Kab Tapanuli Selatan

006

132 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Asahan 076 133 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Nias 134 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab

Toba Samosir 135 Dinas Pertanian Kab Mandailing Natal 006 136 Kantor Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab

Pakpak Barat 119

137 Dinas Pertanian Kab Humbang Hasundutan 138 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Serdang

Bedagai 124

139 Dinas Pertanian Kota Binjai 004 8 Sumatera Barat 140 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Sumbar 010

141 Balai Pengawasan dan Sertifiksi benih TPH Provinsi Sumbar

011

142 Balai Proteksi TPH Provinsi Sumbar 010 143 Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan

Kehutanan Kab Agam 011

144 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Pasaman

091

145 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Limapuluh Kota

011

146 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab Solok Selatan

090

147 Dinas Pertanian dan Perikanan Kab Solok 090 148 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

Kab Padang Pariaman 010

149 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Pesisir Selatan

142

150 Dinas Pertanian Kab Tanah Datar 011 151 Dinas Pertanian TPH Kab Sawah Lunto Sijunjung 077 152 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Kep

Mentawai 153 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Dharmas

Raya 077

154 Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kab Pasaman Barat

091

9 Riau 155 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Riau 008 156 Balai Proteksi TPH Provinsi Riau 008 157 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH

Provinsi Riau 008

158 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Irigasi Kab Kampar

008

159 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Bengkalis 120 160 Dinas Pertanian TPH, Peternakan dan Perikanan

Kab Indragiri Hulu 092

161 Dinas Pertanian TPH, Peternakan dan Perikanan Kab Indragiri Hilir

092

162 Dinas Pertanian TPH Kab Pelalawan 008 163 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Rokan

Hulu 008

164 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Rokan Hilir 120 165 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Siak 008



166 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Kuantan Sengingi

092

10 Jambi 167 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jambi 012 168 Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH

Provinsi Jambi 012

169 Balai Proteksi TPH Provinsi Jambi 012 170 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Batanghari 012 171 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Tanjung

Jabung Barat 143

172 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab Bungo

078

173 Dinas Pertanian Kab Surolangun 159 174 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Kerinci 013 175 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Merangin 159 176 Dinas Pertanian TPH dan Peternakan Kab Tanjung

Jabung Timur 143

177 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Tebo 078 178 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab

Muaro Jambi 012

11 Sumatera Selatan 179 Dinas TPH Provinsi Sumsel 014 180 Balai Pengawasan Sertifikasi Benih TPH Provinsi

Sumsel 014

181 Balai Proteksi TPH Provinsi Sumsel 014 182 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Musi Banyu

Asin 160

183 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab Ogan Komering Ulu

109

184 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Muara Enim 144 185 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Lahat 144 186 Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Kab Musi

Rawas 070

187 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Ogan Komering Ilir

014

188 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Banyuasin 160 189 Dinas Pertanian, Peternakan, Ketahanan Pangan

dan Penyuluhan Kab OKU Timur 109

190 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Ogan Komering Ulu Selatan

109

191 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Ogan Ilir

014

192 Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perinanan Kab Empat Lawang

014

12 Lampung 193 Dinas Pertanian dan Ketahahan Pangan Propinsi Lampung

017

194 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Lampung

017

195 Balai Proteksi TPH Provinsi Lampung 017 196 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab

Lampung Selatan 017

197 Dinas Pertanian Kab Lampung Tengah 126 198 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab

Lampung Utara 116

199 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Lampung Barat

145

200 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Tulangbawang

116

201 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Tanggamus

017



202 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Lampung Timur

126

203 Dinas Pertanian Kab Way Kanan 204 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Pesawaran 116

13 Kalimantan Barat 205 Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Propinsi Kalbar

042

206 Dinas Pertanian Provinsi Kalbar 042 207 Unit Proteksi TPH Provinsi Kalbar 042 208 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Sambas 093 209 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab

Sanggau 167

210 Dinas Pertanian Kab Sintang 079 211 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Pontianak 042 212 Dinas Pertanian Kab Kapuas Hulu 117 213 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Ketapang 094 214 Dinas Pertanian Kab Bengkayang 093 215 Dinas Pertanian Kab Landak 167 216 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab

Melawi 079

217 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab Sekadau

167

218 Dinas Pertanian Kab Kayong Utara 093 219 Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan

Perikanan Kab Kubu Raya 14 Kalimantan Tengah 220 Dinas Pertanian Provinsi Kalteng 043

221 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Kalteng

043

222 Balai Proteksi TPH Provinsi Kalteng 043 223 Dinas Pertanian TPH Kab Kapuas 043 224 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab

Barito Utara 080

225 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Barito Selatan

080

226 Dinas Pertanian Kab Kotawaringin Timur 044 227 Dinas Perikanan dan Peternakan Kab Kotawaringin

Barat 102

228 Dinas Pertanian Kab Katingan 044 229 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Seruyan 044 230 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Sukamara 102 231 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab

Lamandau 102

232 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Pulang Pisau 043 233 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab

Murung Raya 080

234 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Barito Timur

080

15 Kalimantan Selatan 235 Dinas Pertanian Provinsi Kalsel 045 236 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Banjar 045 237 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH

Provinsi Kalsel 045

238 Balai Proteksi TPH Provinsi Kalsel 045 239 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Tanah Laut 168 240 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Tapin 045 241 Dinas TPH Kab Hulu Sungai Selatan 110 242 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

Kab Hulu Sungai Tengah 110

243 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Barito Kuala 045



244 Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab Tabalong

151

245 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Kotabaru 081 246 Dinas Pertanian TPH Kab Hulu Sungai Utara 151 247 Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kab

Tanah Bumbu 081

248 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab Balangan

151

16 Kalimantan Timur 249 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kaltim 046 250 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH

Provinsi Kaltim 046

251 Balai Proteksi TPH Provinsi Kaltim 046 252 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Pasir 047 253 Dinas Pertanian Kab Bulungan 048 254 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Berau 153 255 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan

Kab Nunukan 152

256 Dinas Pertanian Kab Malinau 048 257 Dinas Pertanian Kab Kutai Barat 046 258 Dinas Pertanian Kab Kutai Timur 046 259 Dinas Pertanian Kab Panajem Paser Utara 047 260 Dinas Pertanian Kab Kutai Kartanegara 046

17 Sulawesi Utara 261 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut 049 262 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH

Provinsi Sulut 049

263 Balai Proteksi TPH Provinsi Sulut 264 Dinas Pertanian TPH Kab Minahasa 049 265 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Bolaang

Mongondow 158

266 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kab Kepulauan Talaud

179

267 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kehewanan Kab Minahasa Selatan

049

268 Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kota Tomohon

049

269 Dinas Pertanian Kab Minahasa Utara 179 270 Dinas Pertanian Kab Minahasa Tenggara 271 Dinas Pertanian Kab Bolaang Mangondow Utara

18 Sulawesi Tengah 272 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulteng

051

273 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Sulteng

051

274 Balai Proteksi TPH Provinsi Sulteng 051 275 Dinas Pertanian Kab Poso 052 276 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Kab Donggala 051

277 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Toli Toli

082

278 Dinas Pertanian Kab Banggai 053 279 Dinas TPH, Perkebunan dan Peternakan Kab Buol 082 280 Dinas Pertanian Kab Morowali 052 281 Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan

Pangan Kab Parigi Mautong 051

282 Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kab Tojo UnaUna

052

19 Sulawesi Selatan 283 Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulsel 054 284 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Sidenreng

Rappang 054



285 Balai Proteksi TPH Provinsi Sulsel 054 286 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH

Provinsi Sulsel 057

287 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Pinrang 054 288 Dinas Pertanian TPH Kab Gowa 055 289 Dinas Pertanian Kab Wajo 055 290 Dinas Tanaman Pangan Kab Bone 170 291 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab

Tanatoraja 054

292 Dinas Pertanian TPH Kab Maros 058 293 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Luwu 177 294 Dinas Pertanian TPH Kab Sinjai 056 295 Dinas TPH Kab Bulukumba 056 296 Dinas Pertanian Kab Bantaeng 056 297 Dinas Pertanian Daerah Kab Jeneponto 155 298 Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan

Pangan Kab Selayar 054

299 Dinas Pertanian Rakyat Kab Takalar 057 300 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Barru 057 301 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Kab Pankajene Kepulauan 054

302 Dinas Tanaman Pangan dan Perikanan Kab Soppeng

055

303 Dinas Pertanian Daerah Kab Enrekang 057 304 Dinas Pertanian Kab Luwu Utara 058 305 Dinas Pertanian Kab Luwu Timur 058 306 Dinas Pertanian Kota Palopo 058

20 Sulawesi Tenggara 307 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultara

060

308 Balai pengawasan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Sultara

060

309 Balai Proteksi TPH Provinsi Sultara 060 310 Dinas Pertanian Kab Buton 103 311 Dinas Pertanian Kab Muna 157 312 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Kab Kolaka 156

313 Dinas Pertanian Kab Konawe Selatan 060 314 Dinas Pertanian Kab Bombana 060 315 Dinas Pertanian, Kehutanan, Kanlaut dan LH Kab

Wakatobi 103

316 Dinas Pertanian Kab Kolaka Utara 156 317 Dinas Pertanian Kab Konawe 060

21 Maluku 318 Dinas Pertanian Provinsi Maluku 061 319 Balai Pengawasan Sertifikasi Benih dan TPH

Provinsi Maluku 061

320 Balai Proteksi TPH Provinsi Maluku 061 321 Dinas Pertanian Kab Maluku Tengah 084 322 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Maluku

Tenggara 104

323 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Maluku Tenggara Barat

324 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Pulau Buru 061 325 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Kepulauan Aru 084 326 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Seram Bagian

Barat 173

327 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Seram Bagian Timur

173



22 Bali 328 Balai Pengawasan & Sertifikasi Benih TPH Provinsi Bali

037

329 Balai Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Bali

037

330 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali 037 331 Dinas Petanian dan Peternakan Kab Buleleng 132 332 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kab

Jembrana 132

333 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Klungkung 154 334 Dinas Pertanian Kab Gianyar 073 335 Dinas Pertanian TPH Kab Karang Asem 336 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kab

Bangli 154

337 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Badung

037

338 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Tabanan 037 339 Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Denpasar 037

23 Nusa Tenggara Barat 340 Dinas Pertanian Provinsi NTB 038 341 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH

Provinsi Nusa Tenggara Barat 038

342 Balai Proteksi TPH Provinsi NTB 038 343 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Kab Lombok Barat 038

344 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Lombok Tengah

038

345 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Lombok Timur

169

346 Dinas Pertanian Kab Bima 071 347 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Kab

Sumbawa 101

348 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab Dompu 071 349 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan

Ketahanan Pangan Kab Sumbawa Barat 101

350 Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bima 038 24 Nusa Tenggara Timur 351 Dinas Pertanian dan TPH Kab Lembata 039

352 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Nusa Tenggara Timur

039

353 Balai Proteksi TPH Provinsi NTT 039 354 Dinas Pertanian TPH Provinsi NTT 355 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Kupang 039 356 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Belu 172 357 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Timor

Tengah Utara 172

358 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Timor Tengah Selatan

039

359 Dinas Pertanian Kab Sikka 040 360 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Flores

Timar 174

361 Dinas Pertanian Kab Ende 040 362 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab Ngada 111 363 Dinas Pertanian Kab Manggarai 111 364 Dinas Pertanian TPH Kab Sumba Timur 041 365 Dinas Pertanian TPH Kab Sumba Barat 041 366 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab

Rote Ndao 367 Dinas Pertanian Kab Manggarai Barat 174

25 Papua 368 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua

064



369 Balai Sertifikasi Benih TPH Provinsi Papua 064 370 Balai Proteksi TPH Provinsi Papua 064 371 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kab Jayapura 063

372 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Biak Numfor

064

373 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Merauke

068

374 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Jayawijaya

113

375 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Paniau

085

376 Dinas Pertanian Kab Nabire 085 377 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Puncak Jaya 113 378 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Mimika 141 379 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kab Mappi 068

380 Dinas Pertanian Kab Asmat 068 381 Dinas Pertanian Kab Boeven Digul 068 382 Dinas Pertanian Kab Sarmi 063 383 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Kerom 063 384 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Tolikara 113 385 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab

Pegunungan Bintang 113

386 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Waropen 138 387 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab

Yahukimo 113

388 Dinas Pertanian Kab Supiori 064 389 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab

Yapen 138

390 Dinas Pertanian Daerah Kota Jayapura 063 26 Bengkulu 391 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi

Bengkulu 016

392 Balai pengawasan Perbenihan Provinsi Bengkulu 016 393 Balai Proteksi TPH Provinsi Bengkulu 016 394 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Bengkulu

Utara 181

395 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Bengkulu Selatan

121

396 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Rejang Lebong

146

397 Dinas Pertanian Kab Seluma 121 398 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Kaur 121 399 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab

Mukomuko 181

400 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Lebong

146

401 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Kab Kepahiang

146

27 Maluku Utara 402 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Maluku Utara

062

403 Balai Proteksi TPH Provinsi Maluku Utara 062 404 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Maluku Utara 062

405 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Halmahera Tengah

062

406 Dinas Pertanian Kab Halmahera Utara 112 407 Dinas Pertanian Kab Halmahera Selatan 062



408 Dinas Pertanian Ketahahan Pangan Kab Sula 062 409 Dinas Pertanian Kab Halmahera Timur 112 410 Dinas Pertanian Kab Halmahera Barat 062

28 Banten 411 Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Banten

020

412 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Provinsi Banten

020

413 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten 020 414 Dinas Pertanian Kab Serang 020 415 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Pandeglang 020 416 Dinas Pertanian Kab Lebak 161 417 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Tangerang 127

29 Bangka Belitung 418 Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung

015

419 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Belitung 107 420 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Bangka 015 421 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Bangka

Selatan 015

422 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Belitung Timur

30 Gorontalo 423 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

050

424 Balai Proteksi TPH Provinsi Gorontalo 050 425 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH

Provinsi Gorontalo 050

426 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab Gorontalo

050

427 Dinas Pertanian dan Ketahahan Pangan Kab Boalemo

180

428 Dinas Pertanian Kab Pohuwatu 180 429 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan

Pangan Kab Bone Bolango 050

430 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Gorontalo Utara

31 Kepulauan Riau 431 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau

008

432 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Natuna 009 32 Papua Barat 433 Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan

Pangan Provinsi Papua Barat 065

434 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Monokwari

065

435 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Sorong

066

436 Dinas Pertanian Kab Fak Fak 437 Dinas Pertanian Kab Sorong Selatan 066 438 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab

Raja Ampat 066

439 Dinas Pertanian Kab Teluk Bintuni 065 440 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kab Teluk Wondama 441 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Kaimana

33 Sulawesi Barat 442 Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

059

443 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Majene 059 444 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Mamuju 178 445 Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan

Kelautan Kab Mamuju Utara 178



446 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Polewali Mandar

059

447 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Mamasa 059



Lampiran 3.

Agenda Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian TA 2010

Mengacu kepada Undangundang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, maka agenda perencanaan tahunan pembangunan pertanian untuk APBN 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

No Kegiatan Waktu

1. Musrenbangtan Kabupaten/Kota Pertengahan Pebruari – Maret 2009

2. Musrenbangtan Propinsi Akhir Maret 2009

3. Penetapan Pagu Indikatif Maret 2009

4. Musrenbangtannas Awal April 2009

5. Penyusunan RKA-KL APBN TA 2010 Mei – Juni 2009

6. Penelaahan RKA-KL APBN TA 2010 Juni – Juli 2009

7. Penyiapan Bahan Nota Keuangan APBN TA 2010 Juni – Juli 2009

8. Penetapan Pagu Sementara APBN TA 2010 Juli 2009

9. Penyampaian indikasi program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan ke Gubernur/ Bupati/Walikota

Juli 2009

10. Penyampaian usulan SKPD oleh Gubernur/Bupati/ Walikota

Juli 2009

11. Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2010 Agustus 2009

12. Penetapan Pagu Definitif RAPBN TA 2010 Oktober 2009

13. Perbaikan RKA-KL dan Penelaahan RKA-KL APBN TA 2010

Oktober 2009

14. Penetapan Perpres Rincian RAPBN TA 2010 Nopember 2009



15. Penyampaian Peraturan Menteri tentang pelimpahan wewenang/dekonsentrasi dan penugasan/tugas pembantuan dan RKAKL/SAPSK

Nopember 2009

16. Penetapan perangkat pengelola keuangan dan penyampaian ke Menteri Pertanian dan tembusan ke Dirjen Perbendaharaan

Nopember 2009

17. Penerbitan SRAA oleh Dirjen Perbendaharaan untuk anggaran dekonsentrasi

Desember 2009

18. Penerbitan DIPA TA 2010 Akhir Desember 2009

PEDOMAN PELAKSANAAN -...

Documents

Transcript of PEDOMAN PELAKSANAAN -...