Pedoman Orientasi Rev-1
-
Upload
achmad-affandi -
Category
Documents
-
view
29 -
download
3
Transcript of Pedoman Orientasi Rev-1
-
PEDOMAN ORIENTASI CPNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PUSDIKLAT APARATUR BADAN PPSDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I TAHUN 2013
-
i
SAMBUTAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Menyongsong reformasi birokrasi, diperlukan pembenahan-
pembenahan dari berbagai sektor termasuk aparatur
kesehatan yang mempunyai peran sebagai perencana,
penggerak, dan pelaksana dalam pembangunan kesehatan.
Untuk mendukung hal tersebut diperlukan aparatur kesehatan
yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugasnya,
sehingga perlu dipersiapkan mulai dari rekruitmen,
penempatan sampai dengan pengembangan dan jenjang
karirnya.
Oleh karena itu penyaringan pertama untuk mendapatkan
aparatur kesehatan yang berkualitas dan tersebar di seluruh
Indonesia telah dilakukan melalui rekruitmen yang ketat dan
menghasilkan CPNS terpilih di Lingkungan Kementerian
Kesehatan. Selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi
untuk membekali dan menciptakan CPNS terpilih ini agar
mengetahui Kementerian Kesehatan secara utuh dan masing-
masing siap untuk melaksanakan tugas yang akan
diembannya. Sehubungan dengan hal tersebut program
orientasi menjadi hal yang sangat penting dan dalam
-
ii
penyelenggaraannya harus terstruktur serta ada kesamaan
dalam pencapaian tujuan.
Dengan demikian Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan
Kementerian Kesehatan ini disusun untuk dijadikan acuan
dalam penyelenggaraan Orientasi CPNS agar dalam
pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan.
Terimakasih.
Jakarta, November 2013
Kepala Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
TTD
dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP. 195810171984031004
-
iii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
maka Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian
Kesehatan RI ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan.
Pedoman Orientasi CPNS ini menjelaskan tata laksana
orientasi CPNS dengan formasi umum yang dalam
pelaksanaannya ada 2 (dua) jenis kegiatan yaitu pembekalan
pengetahuan yang disebut dengan Orientasi Organisasi dan
Praktik Kerja. Agar ada kesamaan dalam pelaksanaannya,
maka Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian
Kesehatan ini dilengkapi dengan modul:
1. Kedudukan dan struktur organisasi
2. Visi, misi, tugas dan fungsi organisasi
3. Tujuan, nilai-nilai/prinsip-prinsip organisasi
4. Strategi dan kebijakan bidang tugas instansi
5. Indikator kinerja organisasi
6. Standar Operating Procedures (SOP)
7. Penulisan Kertas Kerja
Dalam penyusunan pedoman dan modul Orientasi CPNS di
Lingkungan Kementerian Kesehatan ini melibatkan Lembaga
Administrasi Negara (LAN) dan seluruh jajaran eselon I dan II
di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Sehubungan dengan
-
iv
hal tersebut kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-
tingginya atas jerih payah dan kesungguhannya dalam
menyelesaikan Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan
Kementerian Kesehatan ini.
Terimakasih.
Jakarta, November 2013
Kepala Pusdiklat Aparatur
Badan PPSDM Kesehatan
TTD
Suhardjono, SE, MM
NIP 195608271979111001
-
v
DAFTAR ISI
Halaman
Sambutan .........................................................................i
Kata pengantar .......................................................................iii
Daftar Isi ..................................................................................v
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang ............................................................... 1
B. Tujuan............................................................................ 3
C. Sasaran ........................................................................ 4
D. Manfaat .......................................................................... 4
E. Ruang Lingkup ............................................................... 5
Bab II. Orientasi CPNS
A. Penyelenggara dan Peserta ........................................... 7
B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan ............................ 9
C. Prosedur ...................................................................... 10
Bab III. Orientasi Organisasi
A. Tujuan.......................................................................... 15
B. Filosofi ......................................................................... 16
C. Struktur Program dan Garis-Garis Besar Program
Pembelajaran (GBPP) ................................................ 17
D. Metode ........................................................................ 36
-
vi
E. Media .......................................................................... 36
F. Diagram Proses Pembelajaran .................................... 36
G. Model Pembelajaran .................................................... 40
H. Tempat ........................................................................ 41
I. Peserta ........................................................................ 41
J. Narasumber ................................................................. 42
K. Penyelenggaraan Orientasi Organisasi ........................ 43
L. Evaluasi Orientasi Organisasi ...................................... 45
Bab IV. Praktik Kerja
A. Tujuan Praktik Kerja ..................................................... 48
B. Hasil dan Indikator Hasil Belajar .................................. 48
C. Materi Pokok ............................................................... 49
D. Metode......................................................................... 51
E. Media ........................................................................... 51
F. Sarana dan Prasarana ................................................. 51
G. Pembimbing Praktik Kerja ............................................ 52
H. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja ............ 53
I. Penyelenggaraan Praktik Kerja .................................... 54
J. Evaluasi Praktik Kerja .................................................. 57
Bab V. Evaluasi, Surat Keterangan dan Pelaporan
A. Evaluasi ....................................................................... 59
B. Surat Keterangan ......................................................... 67
-
vii
C. Pelaporan .................................................................... 70
Bab VI. Penutup
Penutup .................................................................... 72
Lampiran-lampiran
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya
untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama
menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),
ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya
manusia aparatur. Oleh karena itu agar aparatur dapat
melaksanakan upaya tersebut tentunya perlu dipersiapkan
sedini mungkin mulai dari rekruitmen, penempatan sampai
dengan jenjang kariernya. Lolos dari proses rekruitmen
para pelamar ditetapkan menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) yang diperkuat dengan diterbitkannya Surat
Keputusan (SK) Penempatan. Berdasarkan PP Nomor 101
tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa ada kewajiban
bagi CPNS untuk mengikuti diklat prajabatan sebelum yang
bersangkutan menjadi PNS. Diklat prajabatan ini sifatnya
umum, belum mengerucut pada pelaksanaan tugas secara
substansi.
BAB I
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
2
Hal ini sangat mendukung sekali karena ketika CPNS
memulai melaksanakan tugas sesuai dengan SK
penempatan, banyak yang merasa belum siap, termasuk
penerapan etika dalam melaksanakan tugas. Disamping itu
organisasi yang menerima CPNS juga tidak mengetahui
apa yang harus dilakukan. Ketidak jelasan ini sangat
mempengaruhi ketidakpuasan CPNS, karena saat pertama
tugas, biasanya yang bersangkutan melaksanakan
pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang
dimilikinya. Atau sebaliknya, instansi yang menerima CPNS
menduga para CPNS sudah langsung mampu
melaksanakan tugasnya dengan benar, sehingga banyak
tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh CPNS
tersebut. Sementara instansi tidak melakukan bimbingan
atas tugas yang diberikannya. Kejadian ini tidak menutup
kemungkinan membuat para CPNS diawal pelaksanaan
tugas merasa kurang nyaman.
Untuk membantu agar para CPNS siap dan produktif dalam
melaksanakan tugas yang diembannya, serta agar upaya
reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan tujuan yang
telah ditentukan maka pada tahun 2013 Kementerian
Kesehatan mengatur kebijakan tentang orientasi CPNS
melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 56 tahun
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
3
2013 tentang Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Orientasi CPNS
merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh
CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan. Orientasi
CPNS dilakukan dalam dua (2) tahap yang dalam
pelaksanaannya dilakukan secara berurutan. Pertama
pembekalan pengetahuan yang kegiatannya disebut
dengan kegiatan orientasi organisasi, dan yang ke dua
merupakan implementasi dari kegiatan orientasi organisasi
disebut dengan kegiatan praktik kerja.
Apabila CPNS mendapat panggilan Diklat Prajabatan
sebelum menyelesaikan orientasi maka CPNS wajib
melanjutkan orientasi setelah Diklat Prajabatan selesai
sampai dengan dinyatakan lulus orientasi.
B. Tujuan
1. Tujuan Umum
Adanya acuan tatacara pelaksanaan orientasi CPNS
dengan formasi pelamar umum.
2. Tujuan Khusus
a. Adanya kejelasan tatacara pelaksanaan pembekalan
orientasi organisasi,
b. Adanya kejelasan tatacara pelaksanaan praktik kerja
yang merupakan implementasi dari pembekalan
orientasi organisasi.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
4
C. Sasaran
Sasaran pedoman ini adalah instansi penyelenggara
orientasi CPNS.
D. Manfaat
Manfaat pedoman orientasi CPNS di lingkungan
Kementerian Kesehatan bagi:
1. Unit Penyelenggara
a. Adanya kesamaan proses dan target dalam
pelaksanaan orientasi CPNS yang terdiri dari
orientasi organisasi maupun praktik kerja CPNS
b. Adanya kejelasan mekanisme dan evaluasi
pelaksanaan orientasi CPNS.
2. Pusdiklat Aparatur
Sebagai acuan dalam melaksanakan pengendalian
kegiatan orientasi CPNS.
3. Biro Kepegawaian
Sebagai acuan untuk melakukan monitoring dan
evaluasi CPNS yang mengikuti orientasi CPNS sebagai
penilaian untuk persiapan Diklat Prajabatan.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
5
E. Ruang Lingkup
Pedoman Orientasi CPNS ini menjelaskan tentang tata
cara pelaksanaan orientasi organisasi dan praktik kerja di
lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan rincian
sebagai berikut:
1. Bab I
Bab I menjelaskan tentang latar belakang perlunya
disusun Pedoman Orientasi CPNS, tujuan, sasaran
pedoman, manfaat pedoman dan ruang lingkup
pedoman.
2. Bab II
Bab II menjelaskan tentang Orientasi CPNS yang terdiri
dari penyelenggara dan peserta orientasi CPNS, waktu
dan tempat penyelenggaraan, prosedur pelaksanaan
orientasi CPNS.
3. Bab III
Bab III menjelaskan tentang Orientasi Organisasi yang
didalamnya menerangkan tujuan dari orientasi
organisasi, filosofi, struktur program dan Garis-Garis
Besar Program Pembelajaran (GBPP), metode, media,
diagram proses pembelajaran, model pembelajaran,
tempat, peserta, narasumber, penyelenggaraan
Orientasi Organisasi, dan evaluasi orientasi organisasi.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
6
4. Bab IV
Bab IV menjelaskan paktik kerja yang diadalamnya
menerangkan tujuan praktik kerja, hasil dan indikator
hasil belajar, materi pokok yang harus disampaikan dan
dilakukan, metode, media, sarana dan prasarana,
pembimbing praktik kerja, waktu dan tempat
penyelenggaraan praktik kerja, penyelenggaraan praktik
kerja dan evaluasi praktik kerja.
5. Bab V
Bab V menjelaskan tentang evaluasi yang meliputi sikap
dan perilaku serta evaluasi orientasi organisasi dan
praktik kerja. Bab ini juga menjelaskan tentang surat
keterangan baik untuk CPNS yang telah lulus maupun
yang tidak lulus.
6. Bab VI
Bab VI ini menjelaskan tentang penutupan.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
7
ORIENTASI CPNS
Orientasi CPNS dilakukan melalui orientasi organisasi yang
dilanjutkan dengan praktik kerja. Ketentuan orientasi CPNS
secara umum adalah sebagai berikut:
A. Penyelenggara dan Peserta.
1. Penyelenggara.
Penyelenggara Orientasi CPNS di Lingkungan
Kementerian Kesehatan adalah Pusdiklat Aparatur
bekerjasama dengan Biro Kepegawaian, yang dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh instansi dimana CPNS
ditempatkan.
Agar orientasi CPNS dapat dilaksanakan sesuai dengan
tujuan, maka Unit Utama/ Unit Kerja yang mendapatkan
CPNS, perlu menetapkan Tim Pengelola Orientasi
CPNS. Anggota Tim berasal dari bagian/ sub bagian
yang menangani kepegawaian, dan yang berasal dari
bagian/ sub bagian dimana CPNS akan ditempatkan,
juga dapat melibatkan instansi terkait. Tim Pengelola
Orientasi CPNS ini mengelola pelaksanaan orientasi
organisasi maupun praktik kerja.
Saat orientasi organisasi, tim dapat berperan sebagai
narasumber yang memberikan pengetahuan-
BAB II
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
8
pengetahuan terkait dengan tugas dan fungsi
Kementerian Kesehatan mulai dari eselon I sampai
dengan instansi CPNS bertugas, terutama dalam lingkup
kerja CPNS tersebut. Apabila dimungkinkan tim dapat
mengundang narasumber yang betul-betul kompeten
untuk menyampaikan materi yang tercantum dalam Bab
III Orientasi Organisasi.
Saat praktik kerja, tim pengelola orientasi dapat menjadi
pembimbing/ instruktur. Apabila tim tidak mempunyai
kompetensi dalam melakukan pembimbingan praktik
kerja, maka dapat menunjuk pegawai/ SDM yang ada
unit utama atau unit kerja tersebut/ institusi lain untuk
dijadikan pembimbing. Hal ini dilakukan agar proses
praktik kerja dapat membekali CPNS dalam memiliki
kompetensi sesuai dengan tugas yang akan
diembannya.
2. Peserta
Berhubung orientasi CPNS dilaksanakan melalui
orientasi organisasi dan praktik kerja maka kriterianya
adalah sebagai berikut:
a. Peserta orientasi organisasi adalah CPNS
Kementerian Kesehatan yang berasal dari pelamar
umum,
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
9
b. Peserta praktik kerja adalah peserta yang telah
melaksanakan orientasi organisasi sesuai dengan
ketentuan.
Selama melaksanaan Orientasi (Orientasi Organisasi
dan Praktek Kerja), CPNS berpakaian dengan
ketentuan:
a. Pada Hari Senin, Rabu, dan Kamis:
1) Bagi pria wajib mengenakan kemeja putih polos
lengan panjang/pendek, celana hitam panjang
(bukan bahan jeans).
2) Bagi wanita wajib mengenakan kemeja putih
polos lengan panjang/pendek, celana/rok
panjang (min. dibawah lutut) warna hitam polos
(bukan bahan jeans).
b. Pada Hari Selasa dan Jumat, bagi pria dan wanita
wajib mengenakan pakaian batik.
Rincian peserta orientasi organisasi tercantum dalam
Bab III dan praktik kerja pada Bab IV.
B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan
1. Waktu
Orientasi CPNS dilakukan 2 tahap, dengan rincian waktu
sebagai berikut:
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
10
a. Orientasi organisasi dilakukan terstruktur dengan
jumlah 33 jam pelajaran (JPL) @ 45 menit. Dalam 1
hari proses pembelajaran dilakukan selama 6 7 jpl,
sehingga jumlah hari pembekalan secara keseluruhan
selama 5 hari kerja.
b. Praktik kerja dilakukan antara 3 7 minggu
disesuaikan dengan kompetensi yang telah dimiliki
CPNS dalam melaksanakan tugas yang akan
diembannya.
Apabila dalam waktu yang telah ditentukan ternyata
yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan orientasi
organisasi atau praktik kerja maka kegiatan dapat
diperpanjang khusus untuk kompetensi yang masih
belum dimiliki oleh CPNS tersebut.
2. Tempat Penyelenggaraan Orientasi CPNS
Penyelenggaraan Orientasi CPNS di Lingkungan
Kementerian Kesehatan bertempat di Unit Utama/ Unit
Kerja dimana CPNS ditempatkan. Penjelasan lebih rinci
untuk tempat orientasi organisasi dijelaskan pada Bab III
dan untuk tempat praktik dijelaskan pada Bab IV.
C. Prosedur:
Prosedur pelaksanaan orientasi CPNS adalah sebagai
berikut:
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
11
1. Biro Kepegawaian menyerahkan SK CPNS kepada
masing-masing unit utama (sekretariat) di lingkungan
Kementerian Kesehatan.
2. Biro Kepagawaian menetapkan tempat pelaksanaan
Orientasi CPNS.
3. Sekretaris dari masing-masing unit utama mengundang
satuan kerja yang mendapatkan CPNS untuk
mendistribusikan SK CPNS dan menyepakati
pelaksanaan orientasi CPNS.
4. Pusdiklat Aparatur telah menyusun pedoman tentang
Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian
Kesehatan. Pedoman tersebut sebagai panduan bagi
pembimbing dan narasumber dalam menyelenggara-
kan orientasi CPNS. Bagi eselon I yang mempunyai
UPT Vertikal di daerah, penyampaian pedoman
menjadi tanggungjawab eselon II masing-masing.
5. Unit Utama/ Unit Kerja baik di kantor pusat maupun
unit pelaksana teknis vertikal di daerah, membuat SK
Tim Pengelola Orientasi CPNS yang terdiri dari unsur-
unsur kepegawaian dan bagian/sub bagian/seksi yang
mendapatkan CPNS sesuai dengan penempatan dan
tim pengelola dapat melibatkan instansi terkait.
6. Tim Pengelola Orientasi CPNS membuat/ menyusun
dan menyepakati:
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
12
a. Jadwal orientasi organisasi dan praktik kerja.
b. Narasumber yang akan memberikan materi saat
orientasi organisasi
c. Pembimbing praktik kerja yang akan memfasilitasi
CPNS dalam melaksanakan praktik.
d. Sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk
orientasi organisasi maupun untuk praktik kerja
e. Pembagian kelompok CPNS untuk praktik kerja.
Karena kegiatan praktik kerja bertujuan agar CPNS
kompeten dalam melaksanakan tugasnya, maka
perbandingan antara CPNS dengan pembimbing
idealnya 1 orang Narasumber : 5 orang CPNS. Untuk
mempermudah pelaksanaan praktik kerja, maka
anggota kelompok hendaknya disesuaikan dengan
formasi jabatan yang tercantum didalam SK
penempatan masing-masing CPNS.
7. Kepala Unit Utama/ Unit Kerja baik di kantor pusat
maupun unit pelaksana teknis vertikal di daerah,
menunjuk narasumber/ pembimbing/ instruktur yang
bertugas untuk membekali CPNS mengenai materi
organisasi berdasarkan masukkan dari Tim Pengelola
Orientasi CPNS.
8. Tim Pengelola Orientasi CPNS dapat membuat surat
tugas untuk narasumber dan pembimbing, yang
ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang. Hal ini
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
13
dilakukan apabila kompetensi tim pengelola tidak
sesuai dengan materi yang akan disampaikan.
9. Tim Pengelola Orientasi CPNS melaksanakan
Orientasi Organisasi mulai dari persiapan, pelaksanaan
dan evaluasi.
Tata cara pelaksanaan orientasi organisasi dijelaskan
pada Bab III Orientasi Organisasi
10. Tim Pengelola Orientasi CPNS melaksanakan Praktik
Kerja bagi CPNS yang telah memenuhi syarat saat
mengikuti orientasi organisasi.
Tata cara pelaksanaan praktik kerja dijelaskan pada
Bab IV Praktik Kerja.
11. Pusdiklat Aparatur melakukan pengendalian terhadap
pelaksanaan orientasi CPNS.
12. Biro Kepegawaian melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap CPNS yang mengikuti orientasi.
13. Tim Pengelola Orientasi CPNS memberikan hasil
penilaian dan rekomendasi atas pelaksanaan praktik
kerja yang dilakukan oleh masing-masing CPNS
sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan
kelulusan.
14. Kepala Unit Kerja atau Unit Utama melakukan verifikasi
terhadap hasil Penilaian dan rekomendasi dari Tim
Pengelola Orientasi CPNS.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
14
15. Kepala Unit Kerja atau Unit Utama menerbitkan Surat
Keterangan Orientasi CPNS seperti yang tercantum
dalam Bab V Evaluasi, Surat Keterangan Dan
Pelaporan yang dilengkapi dengan formulir 8 dengan
tembusan kepada Kepala Pusdiklat Aparatur, Kepala
Biro Kepegawaian dan Unit Utama.
16. Kepala Unit Kerja yang menyatakan tidak lulus
terhadap CPNS yang telah melakukan Praktik Kerja
diwajibkan memperpanjang pelaksanaan praktik kerja
yang difokuskan pada kompetensi yang belum dimiliki
oleh CPNS. Kegiatan ini dilakukan sampai CPNS yang
bersangkutan dinyatakan lulus.
17. Kepala Pusdiklat Aparatur mengesahkan rekapitulasi
hasil kelulusan dan ketidaklulusan, kemudian
disampaikan kepada Biro Kepegawaian.
18. Biro Kepegawaian membuat laporan hasil pelaksanaan
Orientasi CPNS yang merupakan gabungan hasil
pelaksanaan Orientasi Organisasi dengan hasil
pelaksanaan praktik kerja.
19. Unit Kerja menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
orientasi kepada Unit Utama ditembuskan kepada Biro
Kepegawaian dan Pusdiklat Aparatur.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
15
ORIENTASI ORGANISASI
Berhubung dalam pelaksanaan orientasi organisasi kegiatan
penyampaian materinya terstruktur, maka untuk
mempermudah pelaksanaannya, dijelaskan sebagai berikut:
A. Tujuan
Tujuan orientasi organisasi bagi CPNS di lingkungan
Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Umum
Setelah mengikuti orientasi organisasi, peserta mampu
mempresentasikan lingkup organisasi Kementerian
Kesehatan.
2. Tujuan Khusus
Setelah mengikuti orientasi organisasi, peserta mampu:
a. Menjelaskan kedudukan dan struktur organisasi
Kementerian Kesehatan;
b. Menjelaskan visi, misi, tugas, dan fungsi organisasi
Kementerian Kesehatan;
c. Menjelaskan tujuan dan nilai-nilai/prinsip-prinsip
organisasi Kementerian Kesehatan;
BAB III
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
16
d. Menjelaskan strategi dan kebijakan bidang tugas
instansi;
e. Menjelaskan indikator kinerja organisasi;
f. Menjelaskan Standar Operating Procedures (SOP)
untuk pelaksanaan tugas;
g. Menjelaskan sarana dan prasarana organisasi;
h. Membuat kertas kerja.
B. Filosofi
Filosofi orientasi organisasi bagi CPNS di Lingkungan
Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Orientasi ini diarahkan untuk membentuk CPNS agar
mampu melaksanakan tugas yang akan diembannya.
2. Proses pembelajaran pada orientasi organisasi ini
dilaksanakan dengan prinsip pembelajaran orang
dewasa (andragogi) yang merupakan kegiatan interaktif
dan diikuti oleh setiap peserta yang difasilitasi oleh
pelatih/pembimbing.
3. Orientasi organisasi ini dilaksanakan berdasarkan azas
manfaat artinya setelah menyelesaikan diklat, peserta
dituntut untuk mengetahui peran, tugas dan fungsinya
dalam organisasi tempat kerja.
4. Peserta yang telah mengikuti proses orientasi organisasi
secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
17
yang bersangkutan dapat melanjutkan kegiatan pada
kegiatan praktik kerja.
C. Struktur Program dan Garis-Garis Besar Program
Pembelajaran (GBPP).
Untuk mempermudah proses pembekalan pengetahuan
tentang Kementerian Kesehatan terhadap CPNS maka
materi-materi yang perlu disampaikan dan lamanya
penyampaian materi, tertulis dalam struktur program.
Sedangkan untuk panduan Narasumber dalam
menyampaikan materi dijelaskan dalam Garis-garis
program pembelajaran (GBPP) masing-masing materi dan
agar tim pengelola orientasi CPNS mengetahui alur proses
kegiatan yang perlu dilakukan, maka dijelaskan dalam
diagram proses pembelajaran.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
18
1. Struktur Program.
NO MATERI WAKTU JML
T P PL
A MATERI DASAR: Kebijakan publik dan kebijakan pembangunan kesehatan
2
0
0
2
B. MATERI INTI:
1. Kedudukan dan struktur organisasi 3 0 0 3 2. Visi, misi, tugas dan fungsi organisasi 3 0 0 3 3. Tujuan, nilai-nilai/prinsip-prinsip
organisasi 3 0 0 3
4. Strategi dan kebijakan bidang tugas instansi
3 0 0 3
5. Indikator kinerja organisasi 3 0 0 3 6. Standar Operating Procedures (SOP) 3 0 0 2 7. Sarana dan prasarana organisasi 3 0 0 3 8. Penulisan Kertas Kerja 2 5 0 7
C. MATERI PENUNJANG: Membangun komitmen belajar/Building Learning Commitmen (BLC)
0
3
0
3
JUMLAH 25 8 0 33
Keterangan:
T: Teori; P: Penugasan; PL: Praktek Lapangan. 1 Jpl @ 45
menit.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
19
2. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN
Nomor : MD. 01 Materi : Kebijakan Publik dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Waktu : 2 jpl (T= 2) Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami tentang (TPU) kebijakan publik dan kebijakan pembangunan kesehatan.
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Metode Media dan Alat Bantu
Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:
1. Menjelaskan tentang
kebijakan publik.
2. Menjelaskan tentang kebijakan pembangunan kesehatan.
1. Kebijakan publik
a. Pengertian kebijakan. b. Jenis-jenis kebijakan. c. Kriteria kebijakan yang
baik.
2. Kebijakan pembangunan kesehatan. a. RPJPN 2004-2025 b. RPJP Bidang
Kesehatan 2004-2025.
Ceramah
tanya jawab
Slide Komputer LCD
Permenpan Perka BKN Permenkes. RPJPN, RPJP Kesehatan
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
20
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Metode Media dan Alat Bantu
Referensi
c. RPJMN 2010-2014. d. Renstra Kementerian
Kesehatan 2010-2014. e. Sistem Kesehatan
Nasional 2012. f. Rencana Aksi Eselon I
terkait
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
21
Nomor : Materi Inti. 1 Materi : Kedudukan dan struktur organisasi Waktu : 3 jpl (T= 3) Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami tentang (TPU) kedudukan dan struktur organisasi.
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Metode Media dan Alat Bantu
Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan tentang
kedudukan organisasi
1.Kedudukan Kementerian Kesehatan:
- Peran Kementerian Kesehatan
Ceramah
tanya jawab Tugas baca
Slide Komputer LCD
Permenkes No.1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
2. Menjelaskan struktur organisasi Kementerian Kesehatan
2.Struktur organisasi Kementerian Kesehatan
3. Menjelaskan kedudukan organisasi dan struktur organisasi dimana CPNS ditugaskan
3.Kedudukan organisasi dan struktur organisasi dimana CPNS ditugaskan
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
22
Nomor : MI. 2 Materi : Visi, Misi, Tugas, dan fungsi organisasi. Waktu : 3 jpl (T= 3) Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami tentang (TPU) visi, misi, tugas dan fungsi organisasi.
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Metode Media dan Alat Bantu
Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan tentang
visi dan misi Kementerian Kesehatan
1. Visi dan misi Kementerian
Kesehatan
Ceramah
tanya jawab Tugas baca
Slide Komputer
LCD
Permenkes
No.1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
2. Menjelaskan tentang visi dan misi di masing-masing eselon I dan II di Kementerian Kesehatan
2. Misi di masing-masing eselon I dan II di: a. Sekretariat Jenderal b. Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan c. Direktorat Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
23
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Metode Media dan Alat Bantu
Referensi
3. Menjelaskan tentang tugas dan fungsi di masing-masing eselon I, II, III dan IV di lingkungan Kementerian Kesehatan
d. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
f. Inspektorat Jenderal g. Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Tugas dan fungsi eselon I,
II, III dan IV di: a. Sekretariat Jenderal b. Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan c. Direktorat Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
24
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Metode Media dan Alat Bantu
Referensi
d. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
f. Inspektorat Jenderal g. Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
25
Nomor : Materi Inti. 3 Materi : Tujuan dan nilai-nilai/prinsip-prinsip oganisasi Waktu : 3 jpl (T= 3) Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami tujuan dan nilai- (TPU) nilai/prinsip-prinsip oganisasi
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Metode Media dan Alat Bantu
Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan tentang
tujuan dan nilai-nilai/prinsip-prinsip Kementerian Kesehatan
2. Menjelaskan tentang tujuan dan nilai-nilai/prinsip-prinsip eselon I dan II di Kementerian Kesehatan
1.Tujuan dan nilai-
nilai/prinsip-prinsip Kementerian Kesehatan
2.Tujuan dan nilai-
nilai/prinsip-prinsip eselon I dan II di: a. Sekretariat Jenderal b. Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan c. Direktorat Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Curah
pendapat Ceramah
tanya jawab
Tugas baca
Slide Komputer LCD
Permenkes No.1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Renstra Reaksi Renprog
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
26
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Metode Media dan Alat Bantu
Referensi
Lingkungan d. Direktorat Jenderal Bina
Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
f. Inspektorat Jenderal g. Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
27
Nomor : Materi Inti. 4 Materi : Strategi dan Kebijakan bidang tugas instansi Waktu : 3 jpl (T= 3) Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami strategi dan (TPU) kebijakan tugas instansi
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Metode Media dan Alat Bantu
Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan tentang
Strategi dan Kebijakan Kementerian Kesehatan
1. Strategi dan Kebijakan
Kementerian Kesehatan
Curah
pendapat Ceramah
tanya jawab
Tugas baca
Slide Komputer LCD
Permenkes No.1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Renstra Reaksi Renprog
2. Menjelaskan tentang Strategi dan Kebijakan eselon I dan II di Kementerian Kesehatan
2. Strategi dan Kebijakan eselon I dan II di: a. Sekretariat Jenderal b. Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan c. Direktorat Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
28
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Metode Media dan Alat Bantu
Referensi
d. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
f. Inspektorat Jenderal g. Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
29
Nomor : Materi Inti. 5 Materi : Indikator kinerja organisasi Waktu : 3 jpl (T= 3) Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami Indikator Kinerja (TPU) organisasi.
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Metode Media dan Alat Bantu
Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan indikator
kinerja Kementerian Kesehatan
2. Menjelaskan indikator
kinerja:
1. Indikator kinerja organisasi 2. Indikator kinerja di:
a. Sekretariat Jenderal b. Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan c. Direktorat Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Ceramah
tanya jawab
Tugas baca
Slide Komputer LCD
- UU pokok-
pokok kepegawaian
- PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai
- PP 46 tahun 2011 tentang penilain prestasi kerja
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
30
d. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
f. Inspektorat Jenderal g. Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
31
Nomor : Materi Inti. 6 Materi : Standar Operasional Prosedur (SOP) Waktu : 3 jpl (T= 3) Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Metode Media dan Alat Bantu
Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan SOP
1. SOP: a. Pengertian SOP b. Tujuan dan Manfaat SOP c. Tahapan membuat SOP d. Jenis dan ruang lingkup SOP
Ceramah
tanya jawab
Tugas baca
Slide Komputer LCD
2. Menjelaskan Standar Operating Procedures yang digunakan di eselon I dan II di Kementerian Kesehatan .
2.Standar Operating Procedures yang digunakan di: a. Sekretariat Jenderal b. Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan c. Direktorat Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
32
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Metode Media dan Alat Bantu
Referensi
d. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
f. Inspektorat Jenderal g. Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan h. Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
33
Nomor : Materi Inti. 7 Materi : Sarana dan Prasarana Organisasi Waktu : 3 jpl (T= 3) Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan sarana dan (TPU) prasarana dimana CPNS ditempatkan.
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Metode Media dan Alat
Bantu Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan sarana dan
prasarana pendukung yang digunakan oleh eselon 1.
1. Sarana dan prasarana
pendukung yang digunakan oleh eselon 1
Ceramah
tanya jawab
Tugas baca
Slide Komputer LCD
Permenkes No.1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
2. Menjelaskan sarana dan prasarana pendukung yang digunakan di tempat CPNS ditugaskan
2. Sarana dan prasarana pendukung yang digunakan di tempat CPNS ditugaskan
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
34
Nomor : Materi Inti. 8 Materi : Penulisan Kertas Kerja Waktu : 7 jpl (T= 2, P = 5) Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menulis kertas kerja
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Metode Media dan Alat Bantu
Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan
macam-macam penulisan kertas kerja
1. Macam-macam penulisan
kertas kerja
Ceramah
tanya jawab
Penugasan
Slide Komputer LCD
2. Membuat kertas kerja
2. Teknik penulisan kertas kerja
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
35
Nomor : Materi Penunjang. 1 (Khusus untuk pembekalan dengan klasikal) Materi : Membangun Komitmen Belajar/Building Learning Commitment (BLC) Waktu : 3 jpl (P= 3) Tujuan Pembelajaran Umum : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu membangun komitmen (TPU) belajar dalam menciptakan situasi kondusif dalam proses pembelajaran.
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Metode Media dan Alat Bantu
Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Mengenal peserta,
panitia dan fasilitator
2. Merumuskan harapan pembelajaran.
3. Merumuskan norma, nilai dan kontrol kolektif untuk disepakati bersama.
4. Merumuskan komitmen belajar untuk disepakati bersama.
1. Perkenalan peserta,
panitia dan fasilitator
2. Harapan pembelajaran.
3. Norma, nilai dan kontrol kolektif untuk disepakati bersama.
4. Komitmen belajar untuk disepakati bersama.
Permainan Diskusi
kelompok
Slide Komputer LCD Alat
permainan
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
36
D. Metode
Metode yang digunakan dalam orientasi organisasi adalah:
1. Ceramah tanya jawab
2. Tugas baca
3. Curah pendapat
4. Penulisan kertas kerja
5. Presentasi
E. Media
Media yang digunakan dalam orientasi organisasi adalah:
1. Slide
2. Komputer/ laptop
3. LCD
4. Panduan penugasan.
F. Diagram Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran pembekalan dimasing-masing
instansi digambarkan pada diagram sebagai berikut:
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
37
Diagram Proses Pembelajaran
Pembukaan
n
Membangun komitmen belajar
Pembukaann n
WAWASAN:
Kebijakan publik dan kebijakan pembangunan kesehatan Metode : Ceramah Tanya Jawab
PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN: 1. Tugas, fungsi, visi, misi dan
kewenangan organisasi 2. Kedudukan dan struktur organisasi 3. Kebijakan bidang tugas instansi 4. Sarana dan prasarana organisasi 5. Standar kinerja/ standar pelayanan
umum 6. SOP 7. Budaya kerja/nilai-nilai/prinsip-prinsip
organisasi 8. Penulisan kertas kerja
Metode : Ceramah Tanya Jawab, Tugas Baca, Resume setiap akhir materi
Penulisan Kertas Kerja
Hasil Orientasi Organisasi Memenuhi persyaratan/belum
Pembukaann n Praktek Kerja
Pembukaann n
Tidak
Ya
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
38
Proses pembelajaran yang digambarkan dalam diagram
proses pembelajaran diatas adalah sebagai berikut:
a. Pembukaan
Proses pembukaan orientasi organisasi kegiatannya
adalah:
1) Pengarahan dari pejabat yang berwenang tentang
perlunya orientasi organisasi
2) Pengarahan dari ketua tim tentang proses yang
akan dijalani CPNS selama mengikuti kegiatan
orientasi organisasi.
b. Membangun Komitmen Belajar
Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan
mempersiapkan peserta dalam mengikuti proses
orientasi organisasi. Kegiatannya antara lain:
1) Penjelasan oleh Narasumber tentang tujuan dan
kegiatan yang akan dilakukan dalam membangun
komitmen belajar.
2) Perkenalan antara peserta dan para Narasumber
serta tim orientasi organisasi, juga perkenalan
antara sesama peserta. Kegiatan perkenalan
dilakukan dengan permainan, dimana seluruh
peserta terlibat secara aktif.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
39
3) Mengemukakan kebutuhan/harapan, kekhawatiran
dan komitmen norma, harapan masing- masing
peserta selama pelatihan.
4) Kesepakatan antara para Narasumber,
penyelenggara orientasi organisasi dan peserta
dalam berinteraksi selama pelatihan berlangsung,
meliputi: pengorganisasian kelas, kenyamanan
kelas, keamanan kelas dan lain sebagainya.
c. Pengisian pengetahuan/Wawasan
Setelah materi Membangun Komitmen Belajar
selesai, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian
materi dasar yaitu: Kebijakan Publik dan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan.
d. Pengetahuan dan Keterampilan
Penyampaian pengetahuan dan keterampilan ini
bermaksud agar CPNS memiliki kemampuan dalam
mempresentasikan kedudukan dan struktur
organisasi, tugas, fungsi, visi dan misi organisasi,
strategi dan kebijakan organisasi, sarana dan
prasarana, Standar Prosedur Operasional (SOP) dan
tujuan dan nilai-nilai/prinsip-prinsip instansinya
melalui pembelajaran mengenai organisasi melalui
orientasi. Pembelajaran disajikan secara komunikatif
yang meliputi ceramah tanya jawab, diskusi dan
demonstrasi.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
40
e. Penulisan Kertas Kerja
Setelah CPNS mengetahui tentang Kementerian
Kesehatan dan tugas serta fungsi yang bersangkutan
dalam melaksanakan tugas, kemudian yang
bersangkutan membuat kertas kerja. Kertas kerja ini
sebagai acuan dalam pelaksanaan praktik kerja.
f. Hasil orientasi organisasi
Akhir kegiatan orientasi organisasi diharapkan semua
peserta mampu menghasilkan lembar kerja tentang
organisasinya dan mampu mempresentasikan
kedudukan dan struktur organisasi, tugas, fungsi, visi
dan misi organisasi, strategi dan kebijakan organisasi,
sarana dan prasarana, Standar Prosedur Operasional
(SOP) dan tujuan dan nilai-nilai/prinsip-prinsip dimana
yang bersangkutan ditempat tugaskan.
g. Praktik Kerja
Hasil penulisan kertas kerja, akan diimplementasikan
saat pelaksanaan praktik kerja. Panduan praktik kerja
dijelaskan pada Bab IV.
G. Model Pembelajaran
Dalam proses pembelajaran dilakukan 2 model yaitu:
1. Apabila jumlah CPNS yang ditempatkan kurang dari 5
orang, maka model pembelajaran yang digunakan non
klasikal maksudnya proses pembelajaran dapat
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
41
dilakukan melalui pembimbingan/fasilitasi di tempat
tugas masing-masing CPNS.
2. Apabila jumlah CPNS yang ditempatkan paling sedikit 5
orang, maka model pembelajaran yang digunakan
klasikal maksudnya proses pembelajaran dapat
dilakukan bersamaan di ruangan tertentu.
H. Tempat
Tempat orientasi organisasi adalah di Unit Utama/ Unit
Kerja CPNS bertugas dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Apabila CPNS yang ditempatkan kurang dari 5 orang,
maka orientasi organisasi dilakukan di tempat CPNS
ditugaskan.
2. Apabila jumlah CPNS yang ditempatkan 5 30 orang,
maka orientasi organisasi dapat dilakukan disuatu
tempat khusus, misalkan aula/ruang pertemuan atau
tempat lain yang sesuai untuk proses penyampaian
materi. Tempat yang telah ditentukan hendaknya
dilengkapi dengan peralatan untuk mendukung
penyampaian materi.
I. Peserta
1. Jumlah peserta dalam 1 angkatan antara 5 30 orang
CPNS.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
42
2. Peserta yang telah memenuhi syarat dalam
melaksanakan orientasi organisasi, dapat mengikuti
praktik kerja.
J. Narasumber
Ada beberapa persyaratan yang perlu dimiliki oleh
Narasumber dalam pelaksanaan orientasi organisasi:
1. Kriteria Narasumber dalam orientasi organisasi ini
adalah:
a. Narasumber dapat berasal dari internal atau eksternal
unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Unit kerja
b. Berbadan sehat (jasmani dan rohani);
c. Berkelakuan baik dan tidak diskriminatif;
d. Pangkat/golongan minimal sama dengan peserta; dan
e. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.
2. Kompetensi Narasumber
a. Menguasai tugas dan fungsi instansi Kementerian
Kesehatan termasuk instansi dimana CPNS
ditempatkan;
b. Memahami Pedoman Orientasi CPNS di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang telah disusun oleh
Pusdiklat Aparatur.
c. Kompeten dalam pelaksanaan tugasnya;
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
43
d. Apabila dimungkinkan disarankan agar Narasumber/
pembimbing materi tertentu berasal dari instansi yang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
K. Penyelenggaraan Orientasi Organisasi.
Penyelenggaraan orientasi organisasi dilakukan mulai dari
persiapan dan pelaksanaan sedangkan evaluasi digabung
dengan hasil evaluasi praktik kerja yang dijelaskan pada
Bab V.
1. Persiapan Orientasi Organisasi
Persiapan pembekalan pengetahuan dalam orientasi
organisasi dilakukan dalam 2 kegiatan yaitu persiapan
administrasi dan persiapan teknis, dengan rincian
sebagai berikut:
a. Persiapan Administrasi
1) Membuat draft surat tugas untuk Narasumber
yang berasal dari instansi, tetapi apabila
mengundang Narasumber dari luar maka
membuat draft surat permohonan mengajar.
2) Apabila pelaksanaan orientasi organisasi
dilakukan dalam satu tempat khusus maka
administrasi membuat draft surat permohonan
untuk membuka acara orientasi untuk pimpinan
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
44
organisasi masing-masing dengan
mencantumkan waktu dan tempat pembukaan.
3) Membuat surat tugas untuk peserta orientasi.
4) Mengirimkan dan memonitor surat undangan
Narasumber
5) Membuat daftar absen
6) Merekapitulasi biodata peserta
7) Menggandakan makalah
8) Menyiapkan tempat untuk orientasi organisasi
apabila proses orientasi dialokasikan ditempat
tertentu.
9) Menyiapkan alat tulis yang diperlukan selama
pelatihan.
b. Persiapan Teknis
1) Mengadakan rapat persiapan diantaranya
menyepakati pembagian tugas tim orientasi
CPNS.
2) Membuat jadwal kegiatan orientasi organisasi.
3) Mempelajari struktur program dan Garis-Garis
Besar Program Pembelajaran (GBPP) per materi.
4) Menentukan Narasumber
5) Meninjau tempat yang akan dijadikan lokasi
untuk proses kegiatan. Apabila dilaksanakan di
lokasi tertentu.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
45
6) Menyiapkan bahan pembekalan pengetahuan
dalam rangka orientasi organisasi.
7) Mempersiapkan instrumen untuk evaluasi
peserta seperti formulir terlampir.
2. Proses Pembekalan Materi
a. Melakukan registrasi peserta
b. Menyiapkan absensi untuk peserta yang dilakukan
setiap hari
c. Menyiapkan absensi untuk Narasumber
d. Menyiapkan tanda peserta (name tag)
e. Membagikan bahan untuk proses pembelajaran
f. Mengecek fungsi AVA serta alat bantu pelatihan yang
akan digunakan agar sesuai dengan metode
pembelajaran.
g. Melaksanakan pembukaan, apabila kegiatan
dilaksanakan di tempat tertentu.
h. Menyampaikan materi-materi yang sudah ditentukan.
i. Memonitoring dan melakukan evaluasi terhadap
aktivitas peserta selama mengikuti orientasi
organisasi.
L. Evaluasi Orientasi Organisasi.
Evaluasi orientasi organisasi dilakukan terhadap peserta,
nara sumber dan penyelenggara pelatihan, sedangkan
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
46
bobot hasil evaluasi CPNS, merupakan gabungan antara
evaluasi orientasi organisasi dan praktik kerja yang
dijelaskan pada Bab V
1. Evaluasi Peserta
Evaluasi yang dijelaskan pada Bab V merupakan
gabungan antara evaluasi orientasi organisasi dengan
praktik kerja. Khusus untuk orientasi organisasi
difokuskan pada kemampuan peserta dalam membuat
dan mempresentasikan kertas kerja dihadapan pejabat-
pejabat atau staf seniornya. Sistematika kertas kerja
sepeti tercantum dalam lampiran 1.
Saat membuat kertas kerja orientasi organisasi cukup
membuat Bab II point A, Bab III point A, dan Bab IV
point A.
2. Evaluasi Terhadap Narasumber/pembimbing
Evaluasi terhadap Narasumber/pembimbing dilakukan
oleh peserta pada setiap akhir penyampaian materi.
Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat
kepuasan peserta terhadap kemampuan
Narasumber/pembimbing dalam menyampaikan
pengetahuan dan atau ketrampilan saat menyampaikan
materi. Form evaluasi terlampir.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
47
3. Evaluasi Penyelenggaraan
Evaluasi penyelenggaraan dilakukan oleh peserta
terhadap pelaksanaan administrasi dan akademis yang
dilakukan oleh Tim Orientasi CPNS selama proses
orientasi organisasi.
Form evaluasi terlampir.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
48
PRAKTIK KERJA
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan praktik
kerja adalah:
A. Tujuan Praktik Kerja
Untuk meningkatkan kompetensi CPNS agar memiliki
kemampuan dalam melaksanakan tugas jabatan yang
diembannya.
B. Hasil dan indikator hasil belajar
1. Hasil Belajar
Setelah mengikuti kegiatan praktik kerja peserta mampu
melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan yang
diembannya, mengevaluasi hasil pelaksanaan tugasnya
dan memberikan saran perbaikan untuk pelaksanaan
tugas jabatan di instansinya.
2. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti praktik kerja CPNS dapat:
a. Menjelaskan konsep dan tahapan praktik kerja yang
telah dilaksanakan;
BAB IV
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
49
b. Menjelaskan uraian tugas/standar kompetensi sesuai
dengan jabatan yang diembannya;
c. Menjelaskan peraturan perundangan yang terkait
tugas jabatannya;
d. Mengelola pelaksanaan tugas jabatan pada unit
organisasinya;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugasnya;
f. Memberikan saran perbaikan untuk pelaksanaan
tugas kepada atasan;
g. Mempresentasikan praktik kerja sesuai tugas
jabatannya.
C. Materi Pokok
Materi pokok dalam praktik kerja adalah sebagai berikut:
1. Konsep dan tahapan praktik kerja;
2. Uraian tugas/standar kompetensi jabatan;
3. Peraturan perundang-undangan yang terkait tugas
jabatannya;
4. Praktek Kerja sesuai tugas jabatan;
5. Evaluasi hasil pelaksanaan tugasnya;
6. Saran perbaikan untuk pelaksanaan tugas;
7. Penulisan Kertas Kerja.
8. Materi lain yang khusus sesuai dengan kompetensi
jabatan yang dibutuhkan.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
50
Khusus untuk materi 1-4 yaitu materi:
1. Konsep dan tahapan praktik kerja;
2. Uraian tugas/standar kompetensi jabatan;
3. Peraturan perundangan yang terkait tugas jabatannya;
4. Praktek Kerja sesuai tugas jabatan;
disesuaikan dengan unit kerja dimana CPNS ditempatkan.
Materi-materi yang disampaikan dalam praktik kerja
merupakan pendalaman dari hasil diklat orientasi
organisasi. Oleh karena itu materi-materi dalam praktik
kerja, fokus pada tugas masing-masing CPNS di masing-
masing instansi. Materi-materi tersebut, mungkin dalam
bentuk buku pedoman, aturan-aturan, Standar Prosedur
Operasional-Standar Prosedur Operasional (SOP-SOP)/
SOP atau acuan-acuan lain yang digunakan oleh masing-
masing instansi dalam melaksanakan tugasnya.
Dengan demikian peserta praktik kerja akan memahami
dan langsung melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari
organisasi, tugas pokok dan fungsi unit kerja serta
melaksanakan tugas sesuai dengan yang seharusnya.
Siap atau tidaknya CPNS dalam melaksanakan tugas,
tergantung dari pembimbing saat melaksanakan praktik
kerja.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
51
D. Metode
Metode pembelajaran yang dipergunakan minimal adalah:
1. Ceramah;
2. Tanya jawab;
3. Diskusi;
4. Praktek;
5. Laporan praktik;
6. Presentasi
Metode dapat dikembangkan disesuaikan dengan tugas
dimana masing-masing CPNS ditempatkan.
E. Media
Media pembelajaran yang dipergunakan minimal adalah:
1. Modul;
2. Naskah;
3. Slide.
Selebihnya media yang digunakan disesuaikan dengan
kebutuhan.
F. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas masing-masing CPNS dalam
melaksanakan pekerjaannya.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
52
G. Pembimbing praktik kerja.
Persyaratan sebagai pembimbing praktik kerja adalah:
1. Pembimbing yang bertugas untuk memfasilitasi dan
membekali CPNS ditetapkan dengan surat tugas/
tercantum dalam SK Orientasi CPNS yang ditetapkan
oleh kepala unit kerja,
2. Agar CPNS kompeten dalam melaksanakan tugasnya
maka penunjukan pembimbing disesuaikan dengan
formasi jabatan yang dibuka oleh Biro Kepegawaian
3. Perbandingan antara pembimbing dengan peserta
adalah 1 : 5 artinya 1 orang pembimbing memfasilitasi 5
(lima) orang CPNS.
4. Pembimbing mempunyai kewajiban mempersiapkan
materi yang akan disampaikan kepada peserta, yang
terdiri dari:
a. Konsep dan tahapan praktik kerja;
b. Uraian tugas/standar kompetensi jabatan;
c. Peraturan perundangan yang terkait tugas
jabatannya;
d. Praktek Kerja sesuai tugas jabatan;
e. Evaluasi hasil pelaksanaan tugasnya;
f. Saran perbaikan untuk pelaksanaan tugas;
g. Penulisan Kertas Kerja.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
53
5. Kriteria pembimbing praktik kerja adalah sebagai berikut:
a. Berbadan sehat, baik jasmani maupun rohani;
b. Berkelakuan baik dan tidak diskriminatif;
c. Telah memahami pedoman orientasi CPNS di
lingkungan Kementerian Kesehatan terutama tentang
praktik kerja;
d. Menguasai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja
di instansi Kementerian Kesehatan;
e. Kompeten dalam pelaksanaan tugasnya;
f. Pangkat dan golongan, minimal sama dengan CPNS;
dan memiliki masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.
H. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja
1. Waktu
a. Praktik kerja dilaksanakan langsung setelah CPNS
selesai melaksanakan orientasi organisasi.
b. Lama pelaksanaan praktik kerja minimal 3 (tiga)
minggu dan maksimal disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing unit kerja.
2. Tempat praktik kerja
Tempat praktik kerja harus sesuai dengan kompetensi
yang perlu dimiliki CPNS untuk melaksanakan tugas.
Tempat praktik kerja ditetapkan oleh Unit Utama/ Unit
Kerja dimana CPNS ditempatkan, dengan ketentuan
bahwa praktik kerja dapat dilakukan di:
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
54
a. Unit kerja dimana CPNS ditempatkan, atau
b. Unit kerja yang ditunjuk, yang merupakan pembina
dalam bidang pekerjaan tersebut.
Contoh:
1) Apabila CPNS didalam Surat Keputusan (SK)
CPNS mengisi formasi jabatan sebagai
pustakawan, dan yang bersangkutan ditempatkan
di instansi yang tidak memiliki pustakawan, maka
yang bersangkutan melaksanakan praktik kerja di
unit kerja yang ditunjuk dan merupakan pembina
dalam bidang pekerjaan tersebut atau di instansi
yang memiliki pustakawan yang kompeten sebagai
pembimbing
2) Apabila CPNS didalam Surat Keputusan (SK)
CPNS mengisi formasi jabatan dokter umum dan
ditempatkan di unit kerja yang menangani
manajerial, maka tempat praktik kerja dilakukan di
unit kerja tersebut.
I. Penyelenggaraan Praktik Kerja
Penyelenggaraan praktik kerja dilakukan mulai dari
persiapan, dan pelaksanaan sedangkan evaluasi digabung
dengan hasil evaluasi orientasi organisasi yang dijelaskan
pada Bab V.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
55
1. Persiapan Praktik Kerja
Persiapan praktik kerja dilakukan dengan rincian
kegiatan sebagai berikut:
a. Mengkaji ulang hasil kesepakatan tentang:
1) Jadwal Praktik Kerja di masing-masing Unit Kerja.
2) Pembimbing praktik kerja yang diperkuat dengan
surat tugas/SK yang ditandatangani oleh Kepala
Unit Kerja.
3) Sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk
praktik kerja
4) Pembagian kelompok CPNS apabila jumlah CPNS
lebih dari 5 orang dan disesuaikan dengan formasi
jabatan yang tercantum didalam SK masing-
masing CPNS.
b. Mengembangkan hasil kajian ulang apabila
diperlukan, misal ada perubahan jadwal, pembimbing,
sarana dan prasarana serta pembagian kelompok
CPNS.
c. Pembimbing yang sudah ditunjuk melakukan tugas
sebagai berikut:
1) Menentukan jadwal pembimbingan setiap sesi dan
materi praktik kerja
2) Menentukan tahapan kerja yang akan dilakukan
CPNS
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
56
3) Mempersiapkan SOP terkait dengan pelaksanaan
tugas jabatan CPNS di satuan kerjanya
4) Membuat ceklist untuk mengukur pelaksanaan
tugas Praktik Kerja CPNS.
5) Membimbing CPNS sesuai dengan mekanisme
praktik kerja
6) Menjadi role model dalam pelaksanaan tugasnya
bagi CPNS bimbingannya.
7) Mengevaluasi CPNS
d. Menggandakan formulir evaluasi peserta praktik kerja
e. Menugaskan CPNS untuk melaksanakan praktik kerja
2. Pelaksanaan Praktik Kerja
Langkah-langkah pelaksanaan praktik kerja sebagai
berikut :
a. Melakukan review materi-materi yang disampaikan
saat orientasi organisasi secara lisan dengan maksud
untuk mengetahui kedalaman pemahaman terutama
yang berhubungan dengan tugas yang diemban oleh
masing-masing CPNS.
b. Menginformasikan profil unit kerja
1) Struktur Organisasi
2) Tugas dan fungsi
3) Visi dan misi
4) Sumber daya manusia
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
57
5) Sarana
6) Prasarana
7) Hasil kerja (produk)
c. Menyampaikan SOP yang akan digunakan dimasing-
masing unit kerja dimana CPNS ditempatkan.
d. Mempraktikkan penggunaan prasarana sesuai
dengan tugas dan fungsi CPNS yang bersangkutan
e. Mempraktikkan tata cara kerja sesuai dengan SOP/
ketentuan-ketentuan/ standar-standar lainnya yang
digunakan untuk melaksanakan tugas dimana CPNS
ditempatkan.
f. Menyusun Kertas Kerja berupa laporan kegiatan
selama CPNS melakukan praktik kerja
g. Melaksanakan seminar kertas kerja.
J. Evaluasi Praktik Kerja
Evaluasi praktik kerja dilakukan dengan menggunakan
cheklist atau alat ukur untuk mengetahui kompetensi CPNS
dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu alat ukur
untuk evaluasi praktik kerja disesuaikan dengan
pengukuran kinerja yang ada di masing-masing instansi.
Khusus evaluasi peserta dijelaskan pada Bab V yang
merupakan gabungan antara orientasi organisasi dengan
praktik kerja.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
58
Pembimbing praktik kerja saat membuat laporan praktik
kerja meneruskan laporan kertas kerja, yaitu hanya
melengkapi Bab II point B, Bab III point B dan Bab IV point
B serta Bab V Penutup. Apabila semua telah diisi judulnya
diganti menjadi Laporan Orientasi CPNS. (lihat lampiran
Sistematika Penulisan Laporan)
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
59
EVALUASI, SURAT KETERANGAN DAN PELAPORAN
Setelah CPNS mengikuti orientasi organisasi dan praktik kerja,
kemudian hasil evaluasi dari setiap kegiatan dilakukan
penggabungan dengan ketentuan sebagai berikut:
A. Evaluasi
Aspek-aspek yang dinilai memiliki bobot sebagai berikut
1. Sikap Perilaku (40 %);
2. Orientasi Organisasi dan Praktik Kerja (60 %).
Unsur-unsur yang dinilai adalah sebagai berikut:
1. Aspek Sikap Perilaku.
Bobot (%) dan Unsur yang dinilai dari aspek perilaku
adalah sebagai berikut:
a. Integritas (10 %);
b. Etika (10%);
c. Kedisiplinan (10%);
d. Kerjasama (5%);
e. Prakarsa (5%).
BAB V
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
60
Indikator yang dinilai dari masing-masing unsur aspek
sikap dan perilaku adalah:
a. Integritas
Integritas adalah ketaatan dan kemampuan bertindak
konsisten sesuai dengan nilai-nilai agama, sosial,
budaya, dan kelompok.
Indikator integritas adalah:
1) Kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas
Orientasi CPNS;
2) Ketegasan dalam menyampaikan ide dan
gagasan;
3) Konsistensi dalam melaksanakan tugas-tugas
Orientasi CPNS;
4) Kepatuhan pada nilai-nilai agama dan moral
selama mengikuti Orientasi CPNS.
Pengamatan dan penilaian integritas
menggunakan Formulir 1.
b. Etika
Etika adalah kemampuan berperilaku, bertutur kata,
bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya,
kelompok dan etika PNS.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
61
Indikator etika adalah:
1) Kesopanan dalam berperilaku sehari-hari selama
mengikuti Orientasi CPNS;
2) Kesantunan dalam bertutur kata;
3) Toleransi terhadap keragaman agama, suku,
bahasa dan ras;
4) Empati dalam pergaulan selama mengikuti
Orientasi CPNS.
Pengamatan dan penilaian etika menggunakan
Formulir 2.
c. Kedisiplinan
Kedisiplinan adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap
ketentuan dalam penyelenggaraan Orientasi CPNS.
Indikator kedisiplinan adalah:
1) Kerapihan dan kesopanan berpakaian selama
mengikuti Orientasi CPNS;
2) Ketepatan hadir dalam mengikuti setiap kegiatan
Orientasi CPNS;
3) Kesungguhan dalam mengikuti setiap kegiatan
Orientasi CPNS;
4) Kepatuhan terhadap tata tertib Orientasi CPNS.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
62
Pengamatan dan penilaian kedisiplinan
menggunakan Formulir 3.
d. Kerjasama
Kerjasama adalah kemampuan berkoordinasi dan
bersinergi dengan pembimbing, penyelenggara dan
sesama peserta dalam menyelesaikan tugas secara
bersama, serta mampu mempertemukan berbagai
gagasan.
Indikator kerjasama adalah:
1) Berkoordinasi dengan pembimbing, penyelenggara
dan sesama peserta untuk penyelesaian tugas-
tugas Orientasi CPNS;
2) Bersinergi dengan pembimbing, penyelenggara
dan sesama peserta untuk penyelesaian tugas-
tugas Orientasi CPNS;
3) Tidak mendikte atau mendominasi kelompok;
4) Mau menerima pendapat orang lain.
Pengamatan dan penilaian kerjasama menggunakan
Formulir 4.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
63
e. Prakarsa
Prakarsa adalah kemampuan mengajukan gagasan
atau inovasi untuk kepentingan kelompok atau
kepentingan yang lebih luas.
Indikator prakarsa adalah:
1) Membantu terciptanya iklim Orientasi CPNS yang
kondusif bagi lahirnya ide-ide pembaharuan;
2) Mampu membuat saran pembaharuan;
3) Aktif mengajukan pertanyaan yang menggugah
pemikiran;
4) Mampu mengendalikan diri, waktu, situasi dan
lingkungan.
Pengamatan dan penilaian prakarsa menggunakan
Formulir 5.
Peserta yang telah mengikuti proses orientasi organisasi
secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka
yang bersangkutan dapat melanjutkan pada praktik kerja
2. Orientasi Organisasi dan Praktik Kerja
Bobot (%) dan Unsur yang dinilai adalah sebagai berikut:
a. Tugas dan fungsi organisasi (5%);
b. Tugas dan fungsi unit kerja (5%);
c. Pelaksanaan tugas (50%).
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
64
Indikator yang dinilai dari masing-masing unsur adalah:
a. Tugas dan Fungsi Organisasi
Tugas dan Fungsi Organisasi adalah kemampuan
peserta dalam menjelaskan tugas pokok dan fungsi
organisasinya.
Indikator Tugas dan Fungsi Organisasi adalah dapat
mengetahui:
1) Kedudukan dan struktur organisasinya;
2) Tugas, fungsi, visi, misi dan kewenangan
organisasinya;
3) Tujuan, nilai-nilai/ prinsip-prinsip organisasinya.
4) Strategi dan Kebijakan organisasi;
5) Indikator kinerja/ Standar Pelayanan Umum
organisasi;
6) Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk
pelaksanaan tugasnya;
7) Sarana dan prasarana serta manfaatnya dalam
pelaksanaan tugas;
b. Tugas dan Fungsi Unit Kerja
Tugas dan Fungsi Unit Kerja adalah kemampuan
peserta dalam menjelaskan tugas pokok dan fungsi
Unit Kerjanya.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
65
Indikator Tugas dan Fungsi Unit kerja adalah dapat
menjelaskan:
1) Tugas dan fungsi unit kerjanya; Kedudukan dan
struktur organisasi unit kerjanya; dan bidang tugas
unit kerjanya;
2) Sarana dan prasarana serta manfaatnya dalam
pelaksanaan tugas;
3) Indikator Kinerja/Standar Pelayanan Umum dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk
pelaksanaan tugasnya;
4) Tujuan, nilai-nilai/ prinsip-prinsip organisasinya.
c. Pelaksanaan Tugas
Pelaksanaan Tugas adalah kemampuan peserta
dalam menjelaskan tugas-tugas sesuai jabatannya.
Indikator pelaksanaan tugas adalah dapat
menjelaskan:
1) Konsep dan tahapan praktik kerja yang
dilaksanakan;
2) Uraian tugas/standar kompetensi sesuai dengan
jabatan yang diembannya;
3) Peraturan perundangan yang terkait tugas
jabatannya;
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
66
4) Pelaksanaan tugas jabatan pada unit
organisasinya; dapat mengevaluasi hasil
pelaksanaan tugasnya;
Pengamatan dan penilaian Unsur Kemampuan
Bidang Tugas menggunakan Formulir 6.
d. Cara Penilaian
1) Nilai terendah adalah 0 (nol) sedangkan nilai
tertinggi adalah 100 (seratus);
2) Nilai (antara nol dan 100) dikalikan dengan bobot
masing-masing .
3) Nilai aspek sikap dan perilaku merupakan jumlah
dari masing-masing nilai dikalikan dengan bobot
masing-masing;
4) Nilai aspek kemampuan bidang tugas merupakan
jumlah dari masing-masing nilai dikalikan dengan
bobot masing-masing;
5) Jumlah nilai sikap dan perilaku ditambah nilai
kemampuan bidang tugas adalah nilai akhir yang
diperoleh peserta yang telah direkap, dengan
menggunakan Formulir 7
6) Penilaian terhadap peserta dilakukan oleh Tim
yang dibentuk oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
67
e. Kualifikasi kelulusan Orientasi CPNS ditetapkan
dengan gradasi penilaian sebagai berikut :
1) Sangat Memuaskan (Skor : 92,5 100);
2) Memuaskan (Skor : 85,0 - 92,4);
3) Baik Sekali (Skor : 77,5 84,9);
4) Baik (Skor : 70,0 77,4);
5) Tidak Lulus (Skor : Dibawah 70,0).
Apabila nilai yang didapat kurang dari 70, maka
CPNS dinyatakan tidak lulus dan wajib
memperpanjang kegiatan Orientasi CPNS untuk
memperbaiki unsur yang memiliki nilai kurang dari 70
sampai dengan CPNS yang bersangkutan dinyatakan
lulus.
B. Surat Keterangan
Bagi CPNS yang telah selesai dan memenuhi syarat dalam
mengikuti orientasi organisasi dan praktik kerja akan
mendapatkan Surat Keterangan Lulus atau Tidak Lulus
yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja masing
masing dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur, Kepala Biro Kepegawaian dan
Kepala Unit Utama.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
68
Apabila CPNS yang mengikuti orientasi organisasi dan
praktik kerja belum memenuhi persyaratan, maka yang
bersangkutan harus melakukan ulang kegiatan tersebut
dengan fokus pada materi yang belum memenuhi syarat.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
69
Contoh surat keterangan:
KOP SURAT
SURAT KETERANGAN ORIENTASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
Nomor :
Dengan ini kami menetapkan bahwa :
- Nama :
- NIP :
- Pangkat/ Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja/ Instansi :
Telah mengiktui ORIENTASI CPNS pada:
- Waktu pelaksanaan : ....................................
- Tempat pelaksanaan : ...................................
Dengan hasil: LULUS/ TIDAK LULUS dan kualifikasi ........................
Surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.
..................................., ......... 20.... Panitia Pengelola Orientasi CPNS, Kepala Unit Kerja,
(.................................................) NIP. ............................... Tembusan Yth: a. Kepala Pusdiklat Aparatur BPPSDMK. b. Kepala Biro Kepegawaian Setjen.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
70
C. Pelaporan
Pelaporan pelaksanaan Orientasi CPNS dilakukan secara
berjenjang :
1. Tim Pengelola Orientasi membuat catatan perilaku
masing-masing CPNS selama mengikuti orientasi
organisasi.
2. Pembimbing praktik kerja membuat catatan perilaku
masing-masing CPNS selama mengikuti praktik kerja.
3. Tim Pengelola Orientasi CPNS membuat laporan
pelaksanaan orientasi CPNS yang terdiri dari orientasi
organisasi dan praktik kerja.
4. Unit Kerja menetapkan laporan hasil Orientasi CPNS
5. Unit Utama menerima laporan hasil Orientasi CPNS dari
Unit Kerja.
6. Unit Utama menyampaikan laporan hasil Orientasi
CPNS kepada Badan PPSDM Kesehatan melalui
Pusdiklat Aparatur dan Sekretaris Jenderal melalui Biro
Kepegawaian.
7. Biro Kepegawaian membuat laporan akhir seluruh
pelaksanaan Orientasi CPNS dan disampaikan kepada
seluruh unit utama.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
71
Sistematika Laporan Orientasi CPNS:
Kata Pengantar Daftar Isi Bab I. Pendahuluan
A. Latar belakang B. Tujuan C. Sasaran D. Tempat dan waktu
Bab II. Penyelenggaraan Orientasi CPNS A. Persiapan
1. Persiapan teknis 2. Persiapan administrasi
B. Pelaksanaan 1. Peserta, nara sumber dan pembimbing:
a. Peserta b. Nara sumber orientasi organisasi c. Pembimbing praktik kerja
2. Proses pembelajaran a. Orientasi organisasi b. Praktik kerja
C. Evaluasi 1. Evaluasi orientasi organisasi
a. Evaluasi kertas kerja b. Evaluasi presentasi c. Evaluasi Nara Sumber/pembimbing
2. Evaluasi Praktik kerja a. Evaluasi praktik kerja b. Evaluasi pembimbing
3. Evaluasi penyelenggaraan orientasi CPNS D. Biaya (apabila ada)
Bab III. Kesimpulan dan Saran Bab IV. Penutup Lampiran: 1) SK Tim Pengelola Orientasi CPNS 2) Kerangka Acuan Orientasi CPNS 3) Daftar hadir peserta 4) Biodata/ profil peserta orientasi CPNS 5) Jadwal kegiatan orientasi CPNS 6) Format 1 s/d 8 yang sudah diisi 7) Surat keterangan telah mengikuti orientasi untuk masing-masing
CPNS
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
72
PENUTUP
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian
Kesehatan ini untuk diterapkan oleh semua instansi di
Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang menerima CPNS.
Hal ini merupakan salah satu upaya agar ada kejelasan
tatacara pelaksanaan orientasi CPNS bagi pengelola CPNS.
Dengan demikian diharapkan ada kesamaan dalam
pelaksanaan Orientasi CPNS, dan dapat menghasilkan CPNS
yang beretika, siap mengikuti diklat prajabatan dan siap
melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diembannya.
BAB VI
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
73
DAFTAR PUSTAKA
Kementerian Kesehatan RI, BPPSDM Kesehatan,
Pusdiklat Kesehatan, 2012, Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pelatihan di Bidang Kesehatan, Jakarta.
Kementerian Kesehatan RI, BPPSDM Kesehatan,
Pusdiklat Kesehatan, 2012, Pedoman
Penyelenggaraan Diklat, Jakarta.
Lembaga Administrasi Negara, 2013, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor. 11 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Jakarta.
Lembaga Administrasi Negara, 2013, Peraturan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor. 12 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Jakarta.
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
74
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Lampiran 1 : Sistematika Kertas Kerja Orientasi CPNS
Lampiran 2 : Formulir 1 : Pengamatan dan penilaian integritas
Lampiran 3 : Formulir 2 : Pengamatan dan penilaian etika
Lampiran 4 : Formulir 3 : Pengamatan dan penilaian disiplin
Lampiran 5 : Formulir 4 : Pengamatan dan penilaian kerjasama
Lampiran 6 : Formulir 5 : Pengamatan dan penilaian prakarsa
Lampiran 7 : Formulir 6 : Pengamatan dan penilaian kemampuan
bidang tugas
Lampiran 8 : Formulir 7 : Rekapitulasi penilaian orientsi CPNS
Lampiran 9 : Surat Keterangan telah selesai mengikuti orientasi
CPNS (Orientasi Organisasi dan Praktik Kerja
Lampiran 10 : Form penilaian presentasi kertas kerja dalam rangka
orientasi CPNS
Lampiran 11 : Form penilaian terhadap nara sumber/ pembimbing/
instruktur.
Lampiran 12 : Form evaluasi penyelenggaraan orientasi organisasi
CPNS/ praktik kerja
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
75
Lampiran 1 Sistematika Kertas Kerja Orientasi CPNS
Berikut adalah sistematika kertas kerja Orientasi CPNS yang merupakan
gabungan antara kertas kerja saat orientasi organisasi dan praktek kerja.
Saat Orientasi Organisasi, CPNS diminta untuk membuat kertas kerja yang
sistematikanya sebagian dari sistematika kertas kerja Orientasi CPNS
sebagai berikut: Halaman depan; Bab I; Bab II; Bab III point A, Bab IV point
A, Bab V point A, dan Bab VI.
Sedangkan pada saat Praktek Kerja, sistematikanya sebagai berikut:
Halaman depan; Bab I; Bab II; Bab III point B, Bab IV point B, Bab V point B,
dan Bab VI. Kemudian di akhir orientasi CPNS, kertas kerja tersebut
digabungkan dengan kertas kerja orientasi organisasi menjadi Kertas Kerja
Orientasi CPNS.
SISTEMATIKA KERTAS KERJA ORIENTASI CPNS
1. Halaman depan:
a. Judul kertas kerja dipilih sesuai dengan arahan nara sumber
lengkap dengan logo tempat orientasi.
b. Halaman pengesahan
Disyahkan oleh pejabat ditempat orientasi
c. Daftar Isi
d. Kata Pengantar
2. BAB I
Pendahuluan
A. Latar belakang
B. Tujuan
C. Manfaat
D. Lingkup bahasan
3. BAB II
A. Profil. Tempat CPNS Praktek Kerja
B. Visi dan Misi
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
76
C. Data Monografi
D. Struktur Organisasi
E. Kegiatan
4. BAB III
PERMASALAHAN
A. Permasalahan terkait dengan orientasi organisasi
B. Permasalahan terkait dengan praktik kerja
5. BAB IV
ANALISA DAN SOP ORGANISASI
A. Analisa terkait dengan orientasi organisasi
B. Analisa terkait dengan praktik kerja
6. BAB V
RENCANA KERJA DAN PELAKSANAAN HASIL KERJA
A. Rencana Kerja
Rencana kerja berupa matriks yang isinya terdiri dari: nomor,
kegiatan, tujuan, sasaran, metode, pelaksanaan, waktu, tempat,
biaya dan keterangan.
B. Pelaksanaan Hasil Kerja
Menjelaskan pelaksanaan rencana rekja, dan praktik dalam
melaksanakan tugas selama praktik kerja
7. BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
C. Daftar Pustaka
D. Lampiran
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
77
Lampiran 2 Formulir 1 : Pengamatan dan penilaian integritas
PENILAIAN ASPEK SIKAP DAN PERILAKU ORIENTASI CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN RI
UNSUR INTEGRITAS (BOBOT 10%) Kegiatan : belajar di kelas/Harian di Asrama/Diskusi/Kesegaran Jasmani *) Hari/tanggal :
No. Nama
Peserta
Indikator
Jumlah Nilai
Nilai Rata-Rata
Kejujuran dalam me-laksanakan tugas-
tugas Orientasi CPNS
Ketegasan dalam menyampaikan ide
dan gagasan
Konsistensi dalam melaksanakan tugas-tugas Orientasi CPNS
Kepatuhan Pada nilai-nilai moral selama mengikuti
Orientasi CPNS
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
.................................................. Penilai
(...................................................)
*) coret yang tidak perlu a. Kolom 1 diisi dengan no urut sampai dengan jumlah maksimal peserta yang telah ditetapkan dalam pedoman b. Kolom 2 diisi dengan nama peserta Orientasi CPNS c. Kolom 3 s.d. 6 diisi dengan hasil penilaian dikalikan bobot d. Kolom 7 diisi dengan jumlah nilai pada kolom 3 s.d 6 e. Kolom 8 diisi nilai rata jumlah nilai pada kolom 3 s.d 6
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
78
Lampiran 3 Formulir 2 : Pengamatan dan Penilaian Etika
PENILAIAN ASPEK SIKAP DAN PERILAKU ORIENTASI CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN RI
UNSUR ETIKA (BOBOT 10%) Kegiatan : belajar di kelas/Harian di Asrama/Diskusi/Kesegaran Jasmani *) Hari/tanggal :
No. Nama Peserta
Indikator
Jumlah Nilai
Nilai Rata-Rata
Kesopanan dalam berperilaku sehari-
hari selama mengikuti Orientasi CPNS
Kesantunan dalam bertutur
kata
Toleransi terhadap keragaman agama, suku, bahasa
dan ras
Empati dalam pergaulan selama mengikuti Orientasi
CPNS
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
..................................................
Penilai
(...................................................) *) coret yang tidak perlu
a. Kolom 1 diisi dengan no urut sampai dengan jumlah maksimal peserta yang telah ditetapkan dalam pedoman b. Kolom 2 diisi dengan nama peserta Orientasi CPNS c. Kolom 3 s.d. 6 diisi dengan hasil penilaian dikalikan bobot d. Kolom 7 diisi dengan jumlah nilai pada kolom 3 s.d 6 e. Kolom 8 diisi nilai rata jumlah nilai pada kolom 3 s.d 6
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
79
Lampiran 4 Formulir 3 : Pengamatan dan Penilaian Kedisipilinan
PENILAIAN ASPEK SIKAP DAN PERILAKU ORIENTASI CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN RI
UNSUR KEDISIPLINAN (BOBOT 10%) Kegiatan : belajar di kelas/Harian di Asrama/Diskusi/Kesegaran Jasmani *) Hari/tanggal :
No. Nama Peserta
Indikator
Jumlah Nilai
Nilai Rata-Rata
Kerapihan dan kesopanan berpakaian selama
mengikuti Orientasi CPNS
Ketepatan dalam mengikuti setiap
kegiatan Orientasi CPNS
Kesungguhan dalam mengikuti setiap
kegiatan Orientasi CPNS
Kepatuhan terhadap tata tertib Orientasi
CPNS
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
..................................................
Penilai (...................................................)
*) coret yang tidak perlu a. Kolom 1 diisi dengan no urut sampai dengan jumlah maksimal peserta yang telah ditetapkan dalam pedoman b. Kolom 2 diisi dengan nama peserta Orientasi CPNS c. Kolom 3 s.d. 6 diisi dengan hasil penilaian dikalikan bobot d. Kolom 7 diisi dengan jumlah nilai pada kolom 3 s.d 6 e. Kolom 8 diisi nilai rata jumlah nilai pada kolom 3 s.d 6
-
Pedoman Orientasi CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RI
80
Lampiran 5 Formulir 4 : Pengamatan dan Penilaian Kerjasama
PENILAIAN ASPEK SIKAP DAN PERILAKU
ORIENTASI CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN RI UNSUR KERJASAMA (BOBOT 5%)
Kegiatan : belajar di kelas/Harian di Asrama/Diskusi/Kesegaran Jasmani *) Hari/tanggal :
No. Nama Peserta
Indikator
Jumlah Nilai
Nilai Rata-Rata
Berkoordinasi dengan widyaiswara, penyelenggara dan sesama peserta untuk
penyelesaian
Bersinergi dengan widyaiswara,
penyelenggara dan sesama peserta untuk penyelesaian
Tidak mendikte atau mendominasi
Kelompok
Mau menerima pendapat orang
lain
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
..................................................
Penilai (...................................................)
*) coret yang tidak perlu a. Kolom 1 diisi dengan no urut sampai dengan jumlah