Pedoman Mid Semester Ganjil 2010-2011

Pendidikan Kewarganegaraan

MANDIRIBAB 1

1. “Jangan tanya apa yang negara perbuat untuk kamu, tapi tanyakan apa yang kamu perbuat untuk Negara”. Ungkapan terkenal ini berasal dari John F. Kennedy.

2. Hakikat dari bela Negara adalah sikap cinta terhadap tanah air.3. Saya membela negara saya karena merupakan bentuk sikap patuh terhadap TNI dan pendiri

bangsa.4. Bela negara diperlukan karena adanya ancaman terhadap negara.5. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar?

Jawab : Sikap dan perilaku bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.6. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bisa terus terjadi sampai

kapan pun.7. Bentuk-bentuk ancaman terhadap negara seperti korupsi dan penjarahan terhadap kekayaan

alam milik negara dan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa bela negara tidak hanya bersifat militer saja.

8. Salah satu peristiwa di masa lalu yang mengancam NKRI adalah adanya peristiwa G 30 S/PKI.9. Salah satu contoh konkret ancaman terhadap NKRI dewasa ini adalah merajarelanya KKN.10. Konflik antarkelompok/golongan dalam masyarakat merupakan ancaman terhadap

kelangsungan NKRI di masa kini dan di masa datang. Untuk mengurangi konflik, maka dialog dengan sesama warga bangsa yang berbeda keyakinan, suku, atau ras harus semakin ditingkatkan.

11. Di bawah ini adalah contoh kejahatan transnasional yang mengancam NKRI, kecuali munculnya media-media lokal yang sifatnya seronok.

12. Dampak serbuan budaya asing ke dalam NKRI adalah rusaknya mentalitas bangsa, terutama dengan menggejalanya sikap mental materialistis dan hedonis.

13. Tujuan pertahanan negara adalah agar NKRI tetap berdaulat, utuh, dan warga negaranya selamat dari segala bentuk ancaman.

14. Komponen utama bela negara adalah TNI.15. Di bawah ini adalah bentuk-bentuk ancaman terhadap NKRI, kecuali mengalirnya turis dari

mancanegara.16. Yang merupakan unsur utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter

adalah lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan.

Alfonsus Raditya Arsadjaja Page 1

17. Siskanhamrata berarti bahwa tanggung jawab bela negara itu berada di pundak seluruh warga negara.

18. Salah satu contoh konkret bela negara nonfisik adalah, kecuali bahu membahu dengan TNI mengusir ancaman perang dari negara lain.

19. Serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah suatu negara disebut agresi.20. Penyelenggaraan pertahanan negara harus dilakukan sesuai prinsip demokrasi; artinya setiap

kebijakan pertahanan negara harus sesuai dengan kehendak rakyat dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

21. Dalam menyelesaikan pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain, hendaknya bengsa kita mengutamakan cara damai.

22. Pertahanan negara kita bersifat semesta, artinya melibatkan seluruh rakyat, sumber daya nasional, serta seluruh wilayah negara.

23. Manakah di antara pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar? Yang paling relevan saat ini bagi bangsa Indoneia adalah bela negara secara nonfisik.

24. Salah satu contoh konkret sikap bela negara bagi kaum muda adalah belajar dengan rajin untuk membangun bangsa.

25. Berikut ini adalah (3) komponen utama sistem pertahanan rakyat semesta, kecuali Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

26. Sistem pertahanan yang dianut bangsa Indonesia adalah pertahanan rakyat semesta.27. Manakah di antara pernyataan-pernyataan di bawah ini yang anda setujui…

Jawab : terhadap konflik dengan negara lain, kita sebagai bangsa harus menyikapinya dengan pertimbangan yang matang.

28. Yang merupakan unsur utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer adalah Tentara Nasional Indonesia.

29. Salah satu perbedaan mendasar antara UU Sistem Pertahanan Negara No.3 Tahun 2002 dengan UU No.20 Tahun 1982 berhubungan dengan ststus penduduk sipil adalah UU No.3 Tahun 2002 menempatkan penduduk sipil sebagai pihak nonkombatan.

30. Yang dimaksudkan dengan kata “kombatan” pada soal no.29 di atas adalah pihak yang bertempur.

31. Posisi rakyat dalam sistem pertahanan negara menurut UU No.2 tahun 2002 adalah sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung.

32. Salah satu aspek yang diatur dalam UU No. 20 tahun 1982 tentag sistem pertahanan negara yang bertentangan dengan hukum internasional adalah penempatan penduduk sipil sebagai kombatan.

33. Sistem pertahan negara disiapkan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman nonmiliter.34. Salah satu bentuk ancaman yang bersifat fisik berikut ini adalah, kecuali Spekulan asing yang

kuat merusak ketahanan moneter Indonesia, yang berakibat terjadinya krisi moneter dan krisi multidimensi.

35. Spionase termasuk dalam kategori ancaman militer.36. Arti dari kata “spionase” adalah aksi memata-matai rahasiapening negara oleh kekuatan asing.37. Proses yang memungkinkan ancaman nonmiliter menjadi jauh lebih kompleks dan luas daripada

sebelumnya adalah globalisasi.

Alfonsus Raditya Arsadjaja Page 2

38. Proses menjadikan berbagai kegiatan social dalam masyarakat mengarah atau dirancang untuk mengarah ke suasana perang disebut militerisasi.

39. Berikut ini adalah salah satu komponen Rakyat Terlatih (Ratih), kecuali TNI.40. Bila negara tetangga mengancam kedaulatan territorial NKRI, sikap kita sebaiknya adalah

menyerahkannya kepada pemerintah untuk mencari penyelesaian secara damai.

BAB 21. Di Indonesia, otonomi daerah harus dilaksanakan dalam semangat negara kesatuan.2. Yang dimaksud daerah otonom adalah kabupaten.3. Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan semangat otonomi daerah di Indonesia?

Jawab : Dalam era otonomi daerah, urusan-urusan yang menyangkut kewenangan daerag dan kewenangan pemerintah pusat diatur oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.

4. Berikut ini peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah yang pernah berlaku, kecuali UU No. 18 /1945.

5. Berikut ini yang bukan merupakan hak daerah otonom adalah menanggulangi masalah social lintas kabupaten/kota.

6. Hal-hal yang oleh undang-undang ditentukan sebagi kewenangan pemerintah pusat adalah sebagai berikut, kecuali memilih pemimpin daerah.

7. Di bawah ini yang merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah adat-istiadat daerah.8. Manakah di antara pernyataan-pernyataan di bawah ini yang menggambarkan otonomi daerah?

Jawab : Pemda bersama rakyat membangun tambak udang untuk mendukung potensi ikan di daerahnya.

9. Jika ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang turut terlibat dalam proses pembahasan Raperda (Rancangan peraturan daerah), hal itu merupakan sikap proaktif LSM.

10. Di bawah ini yang termasuk prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah pertisipasi.11. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas kepastian hukum. Asas ini

berarti apa pun yang dilakukan pemerintah daerah harus berdasarkan hukum yang berlaku.12. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas proporsionalitas berarti penyelenggaraan

negara harus seimbang, tidak boleh berat sebelah.13. Kelurahan bukanlah daerah otonom karena alasan-alasan berikut, kecuali Kelurahan tidak

memilii sumber daya alam untuk dikelola karena letaknya di kota.14. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam era otonomi

daerah diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan keunikan dan keragaman daerah.15. Berikut ini aldaah tujuan otonomi daerah, kecuali menambah wewenang kepala daerah.16. Yang merupakan pelaksana otonomi daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.17. Pemilik otonomi daerah adalah seluruh rakyat di daerah.18. Urutan tahap-tahap pembuatan kebijakan publik adalah punyusunan agenda – pelaksanaan

program – perumusan program – pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program.19. Kebijakan yang berisfat menarik sesuatu dari warga masyarakat untuk selanjutnya dibagikan

kembali kepada warga masyarakat disebut kebijakan redistributif.

Alfonsus Raditya Arsadjaja Page 3

20. Asas akuntabilitas artinya pemerintah harus bias mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada masyarakat.

21. Otonomi daerah berarti daerah berwenang mengurus daerahnya sendiri dalam batas-batas tertentu.

22. Penyebaran kekuasaan atau wewenang pemerintahan oleh pemerintah (Pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam kerangka NKRI disebut asas desentralisasi.

23. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD.24. Adanya surat izin mendirikan bangunan dan surat izin melakukan usaha merupakan contoh

penerapan kebijakan regulatif.25. Sedangkan pengunaan anggaran belanja daerah untuk memberikan subsidi BBM (Bahan Bakar

Minyak) merupakan contoh kebijakan distributif.26. Contoh kebijakan konstituen adalah kebijakan mengenai kerja sama dengan pihak asing.27. Sedangkan contoh kebijakan redistributif adalah kebijakan iuran air minum dan iuran listrik.28. Keikutsertaan seorang warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan

pelaksanaan keputusan politik disebut partisipasi politik.29. Andin menerima begitu saja segala kebijakan pemerintah. Ia tidak pernah mempersoalkannya,

termasuk ketika tarif listrik dan BBM naik. Maka, bentuk partisipasi politik seperti digambarkan dalam sikap Andin adalah partisipasi pasif.

30. Ketika pemilu kita, Alex termasuk dalam golongan putih (golput). Artinya, ia tidak ikut memilih. Sikap Alex termasuk dalam kategori partisipasi politik yang disebut partisipasi apatis.

31. Ketika kenaikan tarif tol dianggap terlalu tinggi dan tidak masuk akal, sekelompok warga masyarakat membuat petisi kepada pemerintah, memprotes kebijakan tersebut. Sebagian warga lain mengadukannya ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mendapatkan keadilan. Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi politik yang bersifat aktif.

32. Salah satu alasan pentingnya partisipasi warga negara dalam kehidupan politik (partisipasi politik) adalah kebijak publik sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan nyata warga masyarakat.

33. Salah satu hal yang dikhawatirkan apabila warga negara kurang berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah warga negara kehilangan statusnya sebagi pihak yang berdaulat.

34. Kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dnegan cara melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak tertentu (pejabat/tokoh) disebut lobbying.

35. Asep dan beberapa aktivis alinnya mendekati Pak Ujang, ketua DPRD di daerahnya, agar rencana mereka menghijaukan kembali hutan gundul di daerahnya menjadi kebijakan resmi pemerintah daerah. Partisipasi politik yang dilakukan Asep, dkk. Merupakan contoh dari lobbying.

36. Rony menyumbangkan sejumlah uang pada sebuah partai politik, dalam rangka menyukseskan kampanye partai tersebut menjelang pemilu. Bentuk partisipasi politik yang dilakukan Rony adalah partisipasi material.

37. Ketika terjadi bencana tanah longsor di kampong tetangganya, yang melululantahkan seluruh isi kampung. Rico malah asyik dengan kesibukannya sendiri. Apa yang Anda bias katakana terhadap sikap Rico?Jawab : Ia seorang yang apatis

Alfonsus Raditya Arsadjaja Page 4

38. Perilaku tanggap terhadap sesuatu, misalnya terhdap berbagai kebijakan pemerintahan lazim disebut responsif.

39. Keputusan yang menyangkut kepentingan bersama banyak orang lazim juga disebut keputusan kolektif.

40. Sebagai siswa, Anda pun bisa berpartisipasi dalam perumusan kebijakan public di daerah, misalnya dengan kegiatan-kegiatan berikut ini, kecuali ikut berpartisipasi dalam sebuah unjuk rasa mendesak pengunduran diri kepala daerah yang koruptif dan tidak aspiratif.

Alfonsus Raditya Arsadjaja Page 5