PE RA N PE NG AW A SA N INTE RN D AL AM RAN GK A PTN BL...
Transcript of PE RA N PE NG AW A SA N INTE RN D AL AM RAN GK A PTN BL...
PERAN PENGAWASAN INTERN
DALAM RANGKA PTN BLU
OLEH :
PROF. DR. JAMAL WIWOHO, SH, M.HUM. INSPEKTUR JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Disampaikan di Universitas Tanjungpura
Pontianak
Tanggal 17 Maret 2016
1
2
Nama : Prof Dr. H. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
Tempat tgl lahir : Magelang, 8 November 1962
: Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848
: S1 FH UNS, S2 Hukum Ekm & Tek Undip, S3 PDIH Undip
: Berkeluarga, 1 Istri , 3 Anak
: 08122601681
: [email protected] atau [email protected]
: www.jamalwiwoho.com
: @jamalwiwoho
: jamalwiwoho
Tempat tinggal
Pendidikan
Status
HP
Website
Facebook Pekerjaan
Pengalaman
: - Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti
: - Wakil Rektor II UNS Surakarta
- Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia
- Sekretaris Prodi S3 Ilmu Hukum FH UNS
- Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo
- Lain-lain:
Reviewer Nasional DP2M Dikti, Tim PAK Dikti, Instruktur Brevet, Konsultan
DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD
Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim,
Pemkot Gorontalo, Saksi Ahli di beberapa Pengadilan, dll.
Dosen S2/S3 tidak tetap di Univ Diponegoro, Univ Trisakti Jkt, Univ Taruma
Negara Jkt, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ
Slamet Riyadi dan UNSA Solo, Univ Brawijaya Malang (disertasi) dll.
Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
3
4
TUJUAN SPI
Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan adanya
pengendalian intern:
Menjaga kekayaan organisasi.
Memeriksa ketelitian
dan kebenaran
data akuntansi.
Mendorong efisiensi.
Mendorong dipatuhinya kebijakan
manajemen
1) Pengendalian Intern Akuntansi (Preventive Controls)
Pengendalian Intern Akuntansi dibuat untuk mencegah
terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan
perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh
: adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit
organisasi.
2) Pengendalian Intern Administratif (Feedback Controls).
Pengendalian Administratif dibuat untuk mendorong
dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakkan
5
manajemen.(dikerjakan
akuntansi) Contoh :
setelah
pemeriksaan
adanya pengendalian
laporan untuk mencari
penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.
Membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan
kegiatan organisasi
Menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan
dan keterbatasan personel, serta
mengurangi kemungkinan terjadinya
kesalahan dan kecurangan.
Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan
pendekatan audit yang akan diterapkan
Membantu auditor dalam memastikan
efektifitas
Audit, dengan keterbatasan waktu
dan biaya audit
6
•Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk
terlaksananya pengawasan terhadap satuan tugas
unit kerja
SPI
•Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya
disingkat BPKP adalah aparat Pengawasan Intern pemerintah yang
bertanggungjaewab langsung kepada Presiden BPKP
•Inspektorat Jenderal atau nama lainnya yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern
pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada
Menteri/pimpinan lembaga
Inspektorat Jenderal
•Inspektorat Propinsi adalah aparat pengawasan intern
pemerintah bertanggung jawab langsung kepada
Gubernur Inspektorat Propinsi
•Inspektorat Kabupaten /kota adalah aparat
pengawasan intern pemerintah yang bertanggung
jawab langsung kepada bupati/walikota
Inspektorat
Kabupaten/kota
7
PERGESERAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL
Lingkup Paradigma Lama Paradigma Baru
Fungsi Watchdog Mengungkap temuan Menggangu obyek Reaktif
Watchdog, Konsultan & Katalisator Memecahkan Masalah Membantu Klien Proaktif
Sifat/Rekomendasi Post Audit Korektif
Post & Prea Audit Korektif, Preventif, Prediktif
Pendekatan Subyek-Obyek Win-Lose
Subyek-Subyek (Patnership) Win-win
Organisasi Memenuhi Ketentuan Alat/Tools Manajemen Pusat Unggulan
Indikator Kinerja Jumlah Temuan Jumlah Bantuan/Manfaat Pencapaian Good Govermance
8
Menristekdikti wajib melakukan
pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan dengan
berpedoman pada SPIP
PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008
9
10
KEMRISTEKDIKTI:
Menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang riset,
teknologi, dan pendidikan tinggi
untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan
negara
PERPRES NO. 13 TAHUN 2015
UUD 45: sebagian
fungsi pendidikan dengan -/- 20%
dari APBN dan mencerdaskan
kehidupan bangsa
150 satker
120.000 orang pegawai
Mengendalikan
Rp41,507 T APBN P
Rp92,478 T Aset
Penerimaan dan penggabungan
P3D Ristek dengan Dikti
118
38
35
14
11
5 11
PTN
Unit Utama
Program Nasional
Kegiatan Mandatori
Satker non PTN
Kopertis
Dari data lingkup audit tersebut, disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) dengan menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko
Hibah dan PHLN termasuk dalam data Program Nasional yang menjadi salah satu
lingkup pengawasan Itjen Kemristekdikti
12
Belanja Negara APBNP 2015
Rp.406,70 T Anggaran Pendidikan (20.39%)
Belanja Pemerintah
Pusat 152.451
,7 1. Kementerian Ristek dan
Dikti 41.507,7
2. Kementerian Dikbud 53.278,5
3. Kementerian Agama 48.662,0
4. K/L lainnya 9.003,4
Belanja Transfer Daerah 254.252,3
1. Anggaran Pendidikan dalam DBH 1,337.7
2. DAK Pendidikan 10,041.3
3. Anggaran Pendidikan dalam DAU 134,970.3
4. Dana Tambahan Penghasilan Guru
PNSD 1,096.0
5. Tunjangan Profesi Guru 70,252.7
6. Anggaran Pendidikan dalam OTSUS 4,234.7
7. Dana Insentif Daerah 1,664.5
8. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 31,298.3
(62,5%) (37,5%) (Rp. Milyar) p. Milyar)
13
Untuk Pelayanan Umum
Rp. 975.881.712.000,- Untuk Pendidikan
Rp.37.022.096.900.000,-
KEMRISTEKDIKTI 2016
RP. 37.987.978.612.000,-
Penerimaan
Rp. 1. 898 T Belanja
Rp. 2. 121 T Defisit
Rp. 273,2 T
PAGU ANGGARAN KEMRISTEKDIKTI TAHUN 2016 (PER PROGRAM PER FUNGSI)
*)
Catatan: *) Alokasi anggaran untuk PTN yang terdiri dari: a) Gaji dan Tunjangan PNS dan Operasional Perkantoran Rp. 9,3 T
b) Tunjangan profesi dosen dan kehormatan Guru Besar Rp. 4,4 T
c) Tunjangan Kinerja Rp. 950 M
d) PNBP/BLU PTN Rp. 10,1 T
e) BOPTN Non Penelitian dan BPPTN-BH Rp 2,972 T
NO
PROGRAM / FUNGSI
PAGU ANGGARAN 2016
(SEBELUM RAKER DAN RDP)
PAGU ANGGARAN 2016
(SETELAH RAKER DAN RDP)
SELISH
(1) (2) (3) (4=3-2)
1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 28.354.264.876.000 28.327.184.876.000 (27.080.000.000)
Pelayanan Umum (Ristek) 175.842.812.000 175.842.812.000 -
Pendidikan 28.178.422.064.000 28.151.342.064.000 (27.080.000.000)
2 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas 50.475.000.000 50.475.000.000 -
Pelayanan Umum (Ristek) - - -
Pendidikan 50.475.000.000 50.475.000.000 -
3 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti 939.920.000.000 967.000.000.000 27.080.000.000
Pelayanan Umum (Ristek) 169.500.000.000 169.500.000.000 -
Pendidikan 770.420.000.000 797.500.000.000 27.080.000.000
4 Pembelajaran dan Kemahasiswaan 6.062.976.061.000 6.062.976.061.000 -
Pelayanan Umum (Ristek) - - -
Pendidikan 6.062.976.061.000 6.062.976.061.000 -
5 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti 1.436.981.771.000 1.436.981.771.000 -
Pelayanan Umum (Ristek) 356.930.000.000 356.930.000.000 -
Pendidikan 1.080.051.771.000 1.080.051.771.000 -
6 Penguatan Riset dan Pengembangan 1.052.752.004.000 1.052.752.004.000 -
Pelayanan Umum (Ristek) 173.000.000.000 173.000.000.000 -
Pendidikan 879.752.004.000 879.752.004.000 -
7 Penguatan Inovasi 90.608.900.000 90.608.900.000 -
Pelayanan Umum (Ristek) 90.608.900.000 90.608.900.000 -
Pendidikan - - -
Total Fungsi Pelayanan Umum ( Ristek) 965.881.712.000 965.881.712.000 -
Total Fungsi Pendidikan 37.022.096.900.000 37.022.096.900.000 -
TOTAL 37.987.978.612.000 37.987.978.612.000 -
14
Ribu Rp
N O .
U R A I A N
P A G U A P B N - P 2015
P A G U A N G G A R A N
2016
U S U L A N S E TE L AH
R A K E R D A N R D P
P E R U B A H A N
S E TE L AH R A K E R
D A N R D P
T E R H A D A P P A G U
A N G A R A N 2016
U S U L A N S E TE L AH
R A K E R D A N R D P V S
P A G U A P B N - P 2015
1 2 3 4 5 6=(5-4) 7=(5-3)
A. P RIO RITAS N A S I O N A L 17.654.340.509 8.963.474.171 8.977.744.171 14.270.000 (8.676.596.338)
1 B e a s i s w a B i d i k m i s i d a n B e a s i s w a L a i n n y a 3.093.576.260 3.337.002.400 3.337.002.400 - 243.426.140
2 B e a s i s w a S M 3 T 365.610.000 290.000.000 290.000.000 - (75.610.000)
3 B e a s i s w a K N B 33.720.000 73.270.000 66.770.000 (6.500.000) 33.050.000
4 B O P T N 4.550.000.000 3.790.000.000 3.762.920.000 (27.080.000) (787.080.000)
B O P T N N o n P e n e l i t i a n ( N o n P T N - B H ) 1.935.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 - (185.000.000)
B O P T N ( P e n e l i t i a n ) N o n P T N - B H 944.593.524 790.000.000 740.000.000 (50.000.000) (204.593.524)
B O P T N ( P e n e l i t i a n ) P T N - B H 320.406.476 - - - (320.406.476)
B O P T N ( P e n e l i t i a n Inovas i ) N o n P T N B H ( D e s a
Inovas i )
- - 50.000.000 50.000.000 50.000.000
B a n t u a n P e n d a n a a n P T N - B H 1.250.000.000 1.250.000.000 1.222.920.000 (27.080.000) (27.080.000)
5 S N M P T N d a n S B M P T N 200.000.000 - - - (200.000.000)
6 L P T K y a n g d i rev i ta l i s as i - 26.000.000 26.000.000 - 26.000.000
7 B e a s i s w a D o s e n S 2 / S 3 1.651.708.576 919.051.771 919.051.771 - (732.656.805)
8 P e n i n g k a t a n s arana d a n pras arana P T 6.901.800.000 - - - (6.901.800.000)
9 P e n g a b d i a n P a d a Mas y arak at 32.075.000 - - - (32.075.000)
10 P e n d i r i a n P T Baru d a n A k a d e m i K o m u n i t a s 525.850.673 328.150.000 326.000.000 (2.150.000) (199.850.673)
11 P e l a k s a n a a n P r o g r a m H i b a h P e m b i n a a n P T S 300.000.000 - 50.000.000 50.000.000 (250.000.000)
12 K e g i a t a n B A N P T ( T e r m a s u k L A M P T K e s ) - 200.000.000 200.000.000 - 200.000.000
13 P e r c e p a t a n I n s i n y u r - - - - -
B. P RIO RITAS K/L 479.181.022 1.006.546.690 992.276.690 (14.270.000) 513.095.668
1 P e l a k s a n a a n K e g i a t a n K e m a h a s i s w a a n d i P T N d a n
P o l i t e k n i k & K O P E R T IS
160.983.140 - - - (160.983.140)
2 P e l a k s a n a a n K e g i a t a n d i K o p e r t i s 134.495.200 105.000.000 105.000.000 - (29.495.200)
3 K e g i a t a n T us i d a n P e n g a w a s a n ( 7 E s e l o n I ) 183.702.682 901.546.690 887.276.690 (14.270.000) 703.574.008
C. B E L A N J A M E N G I K A T 12.906.894.861 14.783.344.896 14.783.344.896 - 1.876.450.035
1 B e l a n j a P e g a w a i . P e m e l i h a r a n d a n O p e r a s i o na l
P e r k an to r an
9.212.495.121 9.368.933.782 9.368.933.782 - 156.438.661
2 T u n j a n g an K i n e r j a - 950.000.000 950.000.000 - 950.000.000
3 T u n j a n g an P r o f es i D o s e n d a n G u r u B e s a r 3.694.399.740 4.464.411.114 4.464.411.114 - 770.011.374
D. P H L N D A N R M P E N D A M P I N G 2.749.273.961 2.162.233.657 2.162.233.657 - (587.040.304)
1 P H L N 2.183.728.700 1.811.164.993 1.811.164.993 - -
2 R M P e n d a m p i n g 565.545.261 351.068.664 351.068.664 - -
E. P N B P / B L U 8.918.074.254 10.106.497.486 10.106.497.486 - 1.188.423.232
- -
J U M L A H 42.707.764.607 37.022.096.900 37.022.096.900 - (5.685.667.707)
15
4. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN:
a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTN
b. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTN
c. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN
1. Membangun komitmen seluruh jajaran Kemristekdikti, mulai dari pimpinan sampai staf
terbawah.
2. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (BPKP, Auditi, dan pihak ekternal
lainnya)
3. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal:
a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal audit kinerja,
pemberian peringatan dini, dan konsultasi.
b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal
dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional.
d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal
secara baik.
e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-
pihak lain yang terkait.
f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik.
16
TUGAS DAN FUNGSI
KEMENRISTEK DAN DIKTI
Mencegah
Mengarahkan Menghentikan
PENGAWALAN TUGAS ITJEN: Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemristek
dan Dikti PERPRES NO. 13 TAHUN 2015
KEGIATAN 1. AUDIT 2. REVIU 3. EVALUASI 4. PEMANTAUAN 5. PENGAWASAN
LAINNYA Mendorong
17
(1) Pengendalian internal perjalanan dinas, seperti kelemahan
penyusunan SOP, TOR dan RAB, pengawasan penerbitan
surat tugas, pengawasan pertanggung jawaban
pelaksanaan perjalanan dinas.
(2) Aturan internal yang mengatur narasumber FGD, rapat
koordinasi.
(3) Kejelasan output untuk membedakan narasumber dan
peserta.
(4) Koordinator Kegiatan seringkali tdk mencatat dan
membukukan pengelolaan dana yang diterimanya
(5) Belum adanya SOP baku mengenai mekanisme pembayaran
UP dan TUP.
(6) SOP pengadaan barang
(7) Up dating inventarisasi aset
(8) Lemahnya catatan pendistribusian barang habis pakai
(9) Dokumentasi dan pelaporan kegiatan
18
(1) Perjalanan Dinas
a. tidak melakukan perjalanan dinas
b. tidak menerima lumpsum sesuai standard biaya
c. tandatangan tidak sesuai
d. pejabat penandatangan lembar SPPD tidak sesuai
e. pelaksana perjalanan dinas melakukan absensi di kantor
f. tidak ada surat penugasan
g. salah penjumlahan sehingga terdapat lebih bayar
h. pelaksana perjalanan dinas tidak jelas lembaganya
(2) Pengadaan Barang
a. tidak diketahui berapa unit barang yg diadakan dan berapa harga per unit
barang
b. kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yg dilaksanakan oleh EO
c. pengadaan tidak didukung bukti yg sah
d. pengadaan tidak didukung dokumen penawaran
e. pengadaan tidak ada bukti penerimaan barang
(3) Pembayaran Narasumber
a. tandatangan berbeda; di daftar hadir, form honor dan lembar pertanggung
jawaban
b. narasumber tidak jelas instansinya
c. ketidaksesuaian jumlah narasumber dan peserta rapat 19
1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan)
2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik
3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba)
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi
5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk
6. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung
7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non- PNS
8. Bukan sebagai subyek pajak
2
0
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PTN PO
LA
PEN
GELO
LA
AN
KEU
AN
GA
N P
TN
SATKER
BLU
BH
Mengandalkan APBN Sebagai Sumber Pendukung Utama PTN
Kombinasi APBN dan PNBP
Pengelolaan Seluas-luasnya Baik APBN dan Sumber lainnya
2
1
Belanja flexible budget dengan ambang batas. Pengelolaan Kas pemanfaatan idle cash, hasil untuk BLU Pengelolaan Piutang dapat memberikan piutang usaha, penghapusan piutang sampai batas tertentu Utang dapat melakukan utang sesuai jenjang, tanggung jawab pelunasan pada BLU Investasi jangka panjang ijin Menkeu Pengelolaan Barang dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLU Remunerasi sesuai tingkat tanggung profesionalisme
1. Pendapatan dapat digunakan langsung 2. 3. 4.
5.
6. 7.
8.
9. Surplus/Defisit surplus dapat digunakan
jawab
untuk
dan
tahun berikutnya, defisit dapat dimintakan dari APBN.
10. Pegawai : PNS dan Profesional Non-PNS 11. Organisasi dan nomenklatur (diserahkan kepada K/L & BLU
ybs dengan persetujuan Menpan & RB)
2
2
23
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Mantan Menteri Agama
Jangan Sampai Seperti ini !!!
24