07 juknis bantuan uji-002 - infokursus.net proposal D. Besar Dana Bantuan Bantuan uji kompetensi per...
Transcript of 07 juknis bantuan uji-002 - infokursus.net proposal D. Besar Dana Bantuan Bantuan uji kompetensi per...
Puji dan syukarena berkat rpemberian bant
PermendiknaDidik Kursus daWarga MasyaraUU No. 20/200peserta didik.
BerdasarkanNasional, jumlaorang. Target inpeserta didik pwarga masyarayang diselenggNamun, untukmengeluarkan bsemua peserta d
Mengingat pdan pelatihanberupaya untupeserta didik ykompetensi ters
SAMBUTAN
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal dan Informal
i
kur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esaahmat dan hidayahNya telah disusun petunjuk teknisuan sosial biaya uji kompetensi tahun 2014.s No. 70/2008 tentang Uji Kompetensi bagi Pesertan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal ataukat yang Belajar Mandiri merupakan penjelasan dari3 dan PP No.19/2005 tentang evaluasi belajar akhir
Renstra tahun 2010 – 2014 Kementerian Pendidikanh peserta didik yang tersertifikasi sejumlah 60.000i bisa tercapai jika peserta didik yang belajar reguler,enerima program pendidikan kecakapan hidup, dankat yang belajar mandiri mengikuti uji kompetensiarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK).dapat mengikuti uji kompetensi, peserta didik harus
iaya pendaftaran yang cukup besar sehingga tidakidik tersebut mampu membiayainya.entingnya sertifikat kompetensi bagi lulusan kursus
terutama yang akan bekerja maka Ditjen PAUDNIk memfasilitasi pembiayaan uji kompetensi bagiang dianggap kurang mampu untuk membiayai ujiebut.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ii
Akhirnya dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapatdijadikan acuan oleh LSK untuk mengajukan bantuan biaya ujikompetensi dan sebagai pegangan bagi seluruh pengelola programPAUDNI dalam menyelenggarakan program uji kompetensi.
Jakarta, Februari 2014Direktur Jenderal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, PsikologNIP. 19570322 198211 2 001
iii
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,karena berkat rahmat dan hidayahNya tim penyusun telah berhasilmenyusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya UjiKompetensi. Harapan kami semoga dengan adanya Juknis ini dapatdijadikan acuan bagi Lembaga Sertifikasi Kompetensi dalammenyusun proposal pengajuan bantuan. Oleh karena itu, kamimengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telahmencurahkan pikiran, waktu dan tenaganya, sehingga petunjukteknis ini siap untuk disosialisasikan.
Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, agarpemanfaatan petunjuk teknis tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur transparandan akuntabel. Kami menyadari bahwa petunjuk teknis ini belumsempurna dan mungkin banyak kekurangannya, oleh karena itu,kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkansebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakannya di masamendatang.
Demikian petunjuk teknis ini dibuat, semoga dapat bermanfaatdan mendukung suksesnya kegiatan uji kompetensi.
Jakarta, Februari 2014Direktur,
Muslikh, SH
NIP. 19580915 198503 1 001
KATA PENGANTAR
Direktur Pembinaan Kursus dan PelatihanDirektorat Jenderal PAUDNIKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
iv
Sambutan ................................................................................................. iKata Pengantar ......................................................................................... iiiDaftar Isi ................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang .................................................................... 1B. Dasar Pemikiran ................................................................. 2C. Tujuan ................................................................................ 3D. Pengertian .......................................................................... 4E. Hasil yang Diharapkan ........................................................ 5
BAB II RUANG LINGKUP PROGRAMA. Bentuk Program ................................................................. 6B. Sasaran Program ................................................................ 6C. Kriteria/Persyaratan Penerima Bantuan ............................ 6D. Besar Dana Bantuan ........................................................... 8E. Pemanfaatan/Penggunaan Dana Bantuan ......................... 8F. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan .............................. 8
BAB III PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSALA. Penyusunan Proposal ......................................................... 10B. Mekanisme Pengajuan Proposal ........................................ 10C. Waktu Pengajuan Proposal ................................................ 11
BAB IV PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGAA. Tim Penilai .......................................................................... 12B. Mekanisme Penilaian ......................................................... 13C. Penentapan Lembaga Penerima Bantuan .......................... 13D. Penyaluran Dana ................................................................ 14E. Pelaporan ........................................................................... 15
BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTUA. Indikator Keberhasilan ....................................................... 17B. Pengendalian Mutu ............................................................ 17
BAB VI PENUTUP ................................................................................... 19
DAFTAR ISI
v
Lampiran-lampiran1. Data Penerima Bantuan Biaya Uji Kompetensi .................. 202. Contoh Perjanjian Kerjasama ............................................. 223. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan ............................. 274. Contoh SPTJM .................................................................... 285. Contoh Laporan Awal ......................................................... 296. Sistematika Laporan Akhir ................................................. 30
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Komp
A. Latar Belakang
Sesuai UndangUndang No
mengamanatkan bahwa “se
penyelenggara pendidikan
peserta didik dan warga
terhadap kompetensi untu
setelah lulus uji kompetens
pendidikan yang terakredit
Peraturan Pemerintah Nom
disebutkan bahwa “sertifikat
pendidikan yang terakredita
yang dibentuk oleh orga
pemerintah sebagai tand
bersangkutan telah lulus
Keputusan Menteri Pendidik
tentang uji kompetensi bagi
dari satuan pendidikan nonf
belajar mandiri tela
penyelenggaraanujikompete
Uji kompetensi melalui lem
sudah dilaksanakan mulai ta
teknologi informasi dan ko
akupunktur, (4) bahasa Ingg
bunga & desain floral, (7) sp
tata kecantikan, (11) tata
broadcasting/penyiaran, (1
PENDA
etensi 1
20 Tahun 2003 pasal 61 ayat 3
rtifikat kompetensi diberikan oleh
dan lembaga pelatihan kepada
masyarakat sebagai pengakuan
k melakukan pekerjaan tertentu
i yang diselenggarakan oleh satuan
asi atau lembaga sertifikasi” dan
or 19 Tahun 2005 pasal 89 ayat 5
kompetensi diterbitkan oleh satuan
si atau lembaga sertifikasi mandiri
nisasi profesi yang diakui oleh
a bahwa peserta didik yang
uji kompetensi”. Sesuai dengan
an Nasional nomor 70 Tahun 2008
peserta didik kursus dan pelatihan
ormal atau warga masyarakat yang
h menjadi acuan dalam
nsi.
baga sertifikasi kompetensi (LSK)
hun 2009 untuk 22 bidang, yaitu: (1)
munikasi, (2) teknisi akuntansi, (3)
ris, (5) hantaran, (6) seni merangkai
a, (8) tataboga, (9) tata busana, (10)
rias pengantin, (12) otomotif, (13)
4) sekretaris, (15) hubungan
1HULUAN
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 2
masyarakat, (16) bahasa mandarin, (17) pengobatan tradisional
ramuan, (18) senam, (19) sinshe, (20) bordir dan sulam, (21)
master of ceremony, dan (22) musik. Sampai dengan tahun
2014, sudah terbentuk 30 LSK dan baru 22 LSK yang sudah
melaksanakan uji kompetensi.
Berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun
2010 – 2014, target peserta didik yang mendapatkan Sertifikasi
kompetensi sebanyak 60.000 orang. Fakta menunjukkan bahwa
tidak semua peserta didik lembaga kursus dan pelatihan serta
satuan pendidikan nonformal lainnya dapat mengikuti uji
kompetensi yang disebabkan beberapa hal, antara lain: (1)
terbatasnya kemampuan ekonomi peserta didik; (2) biaya uji
kompetensi oleh para penyelenggara kursus masih dianggap
mahal, sehingga mereka tidak mau mengikutsertakan peserta
didiknya pada uji kompetensi; dan (3) belum semua kabupaten
dan kota memiliki tempat uji kompetensi (TUK), sehingga
memerlukan biaya transportasi yang mahal.
Atas dasar permasalahan tersebut, Direktorat Pembinaan Kursus
dan Pelatihan menganggap perlu mengambil kebijakan untuk
memberikan bantuan biaya uji kompetensi kepada para peserta
didik kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar
mandiri untuk mengikuti uji kompetensi.
B. Dasar
Dasar hukum pemberian bantuan uji kompetensi adalah:
1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan;
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 3
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun
2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan
Pelatihan Dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga
Masyarakat yang Belajar Mandiri.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64
Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Nonformal serta lembaga di Bidang
PAUD, Pendidikan Nonformal, danPendidikan Informal.
C. Tujuan
1. Tujuan Petunjuk Teknis
Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan acuan dan
petunjuk bagi:
a. Pengelola program bantuan biaya uji kompetensi dalam
mengelola dan menyalurkan dana bantuan biaya uji
kompetensi.
b. LSK dalam mensosialisasikan bantuan biaya uji
kompetensi kepada TUK.
c. LSK dalam mengusulkan proposal bantuan biaya uji
kompetensi kepada Direktorat Pembinaan Kursusdan
Pelatihan.
2. Tujuan Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Tujuan penyelenggaraan uji kompetensi adalah untuk
mengevaluasi hasil belajar peserta didik kursus dan
pelatihan, dan memberikan kesempatan kepada warga
masyarakat yang belajar mandiri untuk mengetahui tingkat
pencapaian kompetensi pada bidang yang dipelajarinya.
3. Tujuan Pemberian Bantuan Biaya Uji Kompetensi
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 4
Pemberian bantuan biaya uji kompetensi untuk peserta didik
lembaga kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang
belajar mandiri adalah untuk:
a. Membantu peserta didik kursus dan pelatihan atau
masyarakat yang karena alasan ekonomi yang
bersangkutan tidak dapat mengikuti uji kompetensi.
b. Meningkatkan motivasi dan peran lembaga kursus dan
pelatihan atau satuan pendidikan nonformal lainnya
dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya kepada
masyarakat untuk mengevaluasi hasil belajar peserta
didik kursus dan pelatihan
D. Pengertian
1. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang
dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur
tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik
kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta
warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis
tingkat pendidikan tertentu.
2. Bantuan biaya uji kompetensi adalah pemberian bantuan
pembiayaan bagi peserta didik lembaga kursus dan pelatihan
atau warga masyarakat yang belajar mandiri untuk mengikuti
uji kompetensi sesuai dengan bidang yang dipelajarinya.
3. Tempat Uji Kompetensi adalah lembaga kursus dan/atau
satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang
berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu
mengatur dan melaksanakan ujikompetensi.
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 5
E. Hasil yang Diharapkan
Adapun hasil yang diharapkan dalam pemberian bantuan uji
kompetensi ini adalah:
1. Peserta didik kursus dan pelatihan serta warga masyarakat
yang belajar mandiri yang secara ekonomi tidak mampu,
dapat mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh
LSK.
2. Peserta didik kursus dan pelatihan serta warga masyarakat
yang belajar mandiri memperoleh sertifikat kompetensi
sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Sertifikat kompetensi dapat dijadikan sebagai bekal untuk
memperoleh pekerjaan/membuka usaha mandiri.
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kom
A. Bentuk Program
Bentuk program yaitu
individu untuk membiay
yang diselenggarakan ole
B. Sasaran Program
Sasaran pemberian ban
peserta didik kursus dan
yang belajar secara man
C. Kriteria/Persyaratan Pen
Penerima bantuan biay
didik pada lembaga ku
pendidikan nonformal
yang belajar mandiri.
diberikan ke peserta did
diteruskan ke TUK guna
kompetensi. Adapun kri
adalah sebagai berikut:
1. Usia antara 17 – 50 t
2. Uji kompetensi yang
keterampilan yang a
lembaga atau tenag
RUANG LIN
petensi 6
bantuan yang diberikan kepada
ai dalam mengikuti uji kompetensi
h LSK.
tuan biaya uji kompetensi adalah
pelatihan serta warga masyarakat
diri.
erima Bantuan
a uji kompetensi adalah peserta
rsus dan pelatihan atau satuan
lainnya atau warga masyarakat
Dana bantuan tidak langsung
ik, tetapi disalurkan ke LSK untuk
membiayai penyelenggaraan uji
teria calon peserta uji kompetensi
ahun
dibiayai diprioritaskan bagi jenis
kan mendapatkan persaingan dari
a asing yang masuk ke Indonesia,
2GKUP PROGRAM
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 7
yaitu: Bahasa Inggris, Teknisi Akuntansi, Teknologi
Informasi dan Komunikasi (desain grafis, animasi,
teknisi komputer), Spa, Tata Kecantikan Kulit, Tata
Kecantikan Rambut, Akupunktur, Otomotif,
Elektronika, Tata Boga, Baby Sitter, serta Seni
Merangkai Bunga dan Desain Floral
3. Menganggur dan secara ekonomi tidak mampu
4. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Apabila
sedang/telah mengikuti pendidikan formal, harus
terdaftar sebagai peserta didik pada lembaga kursus
dan pelatihan sesuai dengan jenis pendidikan yang
diusulkan
5. Diusulkan oleh TUK sebagai calon peserta uji
kompetensi di TUK yang bersangkutan yang dibuktikan
dengan pengisian formulir pendaftaran uji kompetensi
untuk masing-masing bidang keahlian
6. Bukan peserta didik penerima bantuan sosial program
pendidikan kecakapan hidup (PKH), pendidikan
kewirausahaan masyarakat (PKM), atau program
pelatihan lainnya yang anggarannya bersumber dari
APBN
Adapun kriteria LSK penerima dana bantuan adalah
sebagai berikut:
1. Memiliki surat keputusan tentang pembentukan LSK
dari asosiasi profesi.
2. Memiliki surat pengakuan dari Dirjen PAUDNI.
3. Memiliki nomor rekening bank atas nama LSK yang
masih aktif.
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 8
4. Memiliki NPWP atas nama LSK.
5. Mengajukan proposal
D. Besar Dana Bantuan
Bantuan uji kompetensi per orang maksimal sebesar Rp.
300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan:
1. Apabila biaya uji kompetensi lebih besar dari Rp
300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per peserta maka calon
peserta uji kompetensi harus memenuhi kekurangan
pendanaan secara mandiri atau dibantu oleh sumber
dana lain yang sah.
2. Apabila biaya uji kompetensi di Tempat Uji Kompetensi
lebih kecil dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per
peserta maka bantuan biaya yang diberikan hanya
sebesar biaya uji kompetensi pada bidang keahlian yang
bersangkutan.
E. Pemanfaatan/Penggunaan Dana Bantuan
Dana bantuan uji kompetensi seluruhnya digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan uji kompetensi, dengan
pembagian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh LSK.
F. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan
1. Hak penerima Bantuan:
a. Mendapatkan dana bantuan
b. Menyelenggarakan uji kompetensi bagi peserta didik
penerima bantuan biaya uji kompetensi.
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 9
2. Kewajiban Penerima Bantuan:
Lembaga yang menerima bantuan diwajibkan untuk:
a. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
b. Menyelenggarakan program dan memanfaatkan
dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui.
c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi.
d. Membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis
kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan,
lembaga sertifikasi kompetensi dan Dinas Pendidikan
setempat.
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Komp
A. Penyusunan Proposal
1. LSK yang berminat me
uji kompetensi w
Penyusunan proposal
gambaran yang jelas
kompetensi yang p
bantuan uji kompetens
2. Penyusunan proposal
sebagaimana terlampir
B. Mekanisme Pengajuan Pr
Langkah-langkah untuk m
uji kompetensi adalah:
1. Calon peserta uji komp
terdekat.
2. Masing-masing TUK ya
calon peserta uji kom
kepada LSK untuk diko
(a) rekapitulasi calon p
kepada LSK yang rele
nama calon penguji y
dengan rekomenda
PENYUSUNAN DAN
etensi 10
ndapatkan dana bantuan biaya
ajib mengajukan proposal.
dimaksudkan untuk memberikan
tentang penyelenggaraan uji
esertanya memperoleh dana
i.
mengacu kepada sistematika
.
oposal
emperoleh dana bantuan biaya
etensi mendaftarkan diri ke TUK
ng telah menerima pendaftaran
petensi, mengirimkan proposal
mpilasi datanya. Proposal berisi:
eserta serta Level yang akan diuji
van, (b) jadwal pelaksanaan, (c)
ang diusulkan. Proposal disertai
si dari Dinas Pendidikan
3PENGAJUAN PROPOSAL
Petunjuk Teknis B
Kabupaten/Kota setempat, formulir pendaftaran
peserta dan fotocopi KTP penerima bantuan.
3. LSK menelaah data calon peserta uji kompetensi yang
diajukan TUK, kemudian menetapkan jumlah calon
peserta uji kompetensi di masing-masing TUK.
4. LSK mengajukan proposal pemberian bantuan biaya uji
kompetensi kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan
Pelatihan dengan sistematika terlampir. Proposal
dikirim ke:
C. Waktu Pe
Pemberia
beberapa
1. Tahap
komp
2. Tahap
komp
3. Tahap
komp
kuota
D
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihanirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal, dan Informal
Gedung E Lantai VI Kemdikbud
antuan Biaya Uji Kompetensi 11
ngajuan Proposal
n bantuan uji kompetensi dilakukan dalam
tahap sebagai berikut:
I penetapan penerima bantuan biaya uji
etensi paling lambat bulan Maret 2014;
II penetapan penerima bantuan biaya uji
etensi paling lambat bulan Juni 2014;
III penetapan penerima bantuan biaya uji
etensi paling lambat bulan September 2014 jika
masih tersedia.
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji K
A. Tim Penilai
Ketentuan Tim Penilai
1. Tim penilai prop
bertanggung jawab
dan Pelatihan, D
Nonformal dan
Pendidikan dan Keb
2. Tim penilai minima
akademi, dan D
Pelatihan.
3. Struktur tim penila
terdiri dari seoran
(tiga) orang ang
sekretariat.
4. Tim penilai propos
Keputusan dan m
Direktur Pembina
PAUDNI, Kementer
Tugas Tim Penilai:
1. Meneliti kelengk
diusulkan.
PENILAIAN PROL
ompetensi 12
:
osal dibentuk, ditetapkan, dan
kepada Direktur Pembinaan Kursus
itjen Pendidikan Anak Usia Dini,
Informal (PAUDNI), Kementerian
udayaan.
l terdiri atas unsur organisasi mitra,
irektorat Pembinaan Kursus dan
i harus berjumlah ganjil, minimal
g ketua, seorang sekretaris dan 3
gota serta didukung oleh tim
al bekerja setelah mendapat Surat
elaporkan hasil penilaian kepada
an Kursus dan Pelatihan, Ditjen
ian Pendidikan dan Kebudayaan.
apan dokumen proposal yang
4POSAL DAN PENETAPANEMBAGA
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 13
2. Melakukan verifikasi data dan kelayakan
penyelenggaraan uji kompetensi yang akan
diselenggarakan.
3. Melakukan penilaian atas pemanfaatan dana bantuan.
4. Memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
B. Mekanisme Penilaian
Penilaian proposal dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu:
a. Tahap pertama, seleksi administrasi meliputi :
1) Surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan.
2) Rekening dan NPWP atas nama lembaga.
3) Surat pernyataan kesanggupan
b. Tahap Kedua, penilaian teknis meliputi:
1) Data TUK dan calon peserta uji kompetensi penerima
bantuan biaya uji kompetensi
2) Jadwal uji kompetensi
3) Rasional pemanfaatan dana bantuan.
c. Tahap Ketiga, bilamana perlu akan dilakukan visitasi ke
TUK atau LSK untuk mengecek kebenaran proposal.
C. Penetapan Lembaga Penerima
Direktur menerbitkan surat keputusan tentang penetapan
lembaga penerima dana bantuan dengan memperhatikan
rekomendasi dari tim penilai.
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 14
D. Penyaluran Dana
Penyaluran dana bantuan biaya uji kompetensi dilakukan
oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal dengan tahapan sebagai berikut:
1. Penetapan surat keputusan tentang nama lembaga
penerima bantuan biaya uji kompetensi oleh Direktur
Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) dan ketua LSK
menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan
uji kompetensi sesuai dengan proposal yang diajukan
3. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
menyampaikan berkas-berkas pengajuan pencairan
dana ke KPPN Jakarta III, di Jakarta.
4. KPPN akan melakukan verifikasi berkas, apabila lengkap
maka dana bantuan akan dicairkan kepada rekening
bank masing-masing LSK.
5. Setelah dana bantuan masuk ke rekening LSK, maka
paling lambat 5 hari kerja, LSK wajib mendistribusikan
dana bantuan ke TUK sebesar 70% dari total jumlah
dana yang diterima dari Direktorat Pembinaan Kursus
dan Pelatihan atau sesuai dengan petunjuk pelaksanaan
uji kompetensi yang diterbitkan oleh LSK.
Catatan:
1. Uji kompetensi harus sudah dilaksanakan paling lambat
15 hari kerja setelah dana masuk ke rekening TUK
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 15
2. Peserta yang mengikuti uji kompetensi harus sesuai
daftar nama yang disetujui oleh Direktorat Pembinaan
Kursus dan Pelatihan. Apabila terjadi pergantian
peserta, LSK terlebih dahulu wajib memberitahukan
secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan
Pelatihan.
3. Penguji yang ditugaskan untuk menguji diupayakan
yang terdekat dengan lokasi TUK. Hal ini dimaksudkan
untuk menekan biaya perjalanan penguji.
4. LSK maupun TUK wajib menanggung pajak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
E. Pelaporan Kegiatan
LSK penerima bantuan sosial wajib membuat laporan
tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Laporan awal, disampaikan paling lambat 10 hari kerja
setelah dana cair. Laporan awal memuat tentang:
a. Jumlah dana yang telah masuk ke rekening LSK
b. Jumlah dana yang sudah ditransfer ke masing-
masing TUK (laporan dilampiri dengan fotocopi
buku rekening bank LSK dan bukti transfer ke
setiap TUK)
2. Laporan akhir
Laporan akhir disampaikan paling lambat 10 hari kerja
setelah seluruh TUK melaksanakan uji kompetensi.
Laporan memuat tentang:
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 16
a. Data TUK yang telah melaksanakan uji kompetensi
yang mencakup: Nama TUK, Pimpinan, Alamat
jelas, No telp, dan level yang diujikan
b. Rekap peserta, jenis kelamin, tanggal lahir, Level
c. Nama Penguji yang melaksanakan uji kompetensi
di TUK.
d. Rincian penggunaan dana
e. Tanggal penerbitan pengumuman dan penerbitan
sertifikat.
f. Laporan dilampiri dengan:
- Bukti pengeluaran biaya
- Berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi di
TUK
- Absensi kehadiran peserta uji kompetensi.
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Ko
A. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan
kompetensi adalah:
1. Adanya data peser
penerima bantuan bi
2. Adanya laporan pe
biaya uji kompetensi
3. Minimal 90% peneri
lulus uji kompetensi.
B. Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu te
bantuan biaya uji kompe
1. Unsur Internal
a. Direktorat Pemb
b. Lembaga Sertifik
c. Organisasi profe
2. Unsur Eksternal
a. Inspektorat Jend
Kebudayaan
b. BPKB/BPK/KPK
INDIKATOR KPENGEND
mpetensi 17
program bantuan biaya uji
ta uji kompetensi dan lulusan
aya uji kompetensi.
nyelenggaraan program bantuan
.
ma bantuan biaya uji kompetensi
rhadap pelaksanaan pemberian
tensi dapat dilakukan oleh:
inaan Kursus dan Pelatihan
asi Kompetensi
si yang terkait
eral Kementerian Pendidikan dan
5EBERHASILAN DAN
ALIAN MUTU
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 18
c. Instansi lain yang ditugaskan oleh Direktorat
Pembinaan Kursus dan Pelatihan
C. Sanksi
Lembaga penerima dana bantuan dapat dikenakan sanksi
jika dalam pelaksanaan program tidak sesuai dengan
pemanfaatan atau penggunaan dana yang telah
ditentukan, sehingga sanksi tersebut dapat berupa:
1. Peninjauan ulang surat keputusan pengakuan lembaga
sertifikasi kompetensi terkait
2. Pengembalian dan bantuan ke kas negara
3. Sanksi pidana
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kom
Dengan terbitnya petun
menjadi acuan dan petunj
peserta didik yang hendak me
bantuan biaya uji kompeten
mengusulkan calon penerima
Untuk klarifikasi terkait d
uji kompetensi, dapat men
Kursus dan Pelatihan Gedu
Jenderal Sudirman – Jakarta
www.infokursus.net
PE
petensi 19
juk teknis ini diharapkan dapat
uk bagi semua pihak terutama
ndaftarkan diri sebagai penerima
si dan TUK serta LSK yang akan
bantuan biaya uji kompetensi.
engan pemberian bantuan biaya
ghubungi Direktorat Pembinaan
ng E Lantai VI Kemdikbud Jl.
atau dapat mengakses website:
6NUTUP
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 20
LAMPIRAN I
BANTUAN BIAYA UJI KOMPETENSI
TAHUN 2010 – 2013
Jenis KeterampilanTahun
2010 2011 2012 2013
Akuntansi 811 1.085 1.399 525
Akupunktur 123
Bahasa Inggris 314 1.210 980 1.324
Bordir & Sulam 254
Hantaran 20 333 591 749
Mengemudi Kendaraan Bermotor 108
Merangkai Bunga dan Desain Floral 60 40
Otomotif 232 262 493
Sekretaris 368 112
Spa 195 190 320 450
Tata Boga 130 170 643 1.035
Tata Busana 798 709 875 581
Tata Kecantikan 868 832 1.090 2.273
Tata Rias Pengantin 1.162 749 918 2.365
Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.729 992 2.130
JUMLAH 7.027 6.685 9.616 10.269
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 21
7,027 6,685
9,61610,269
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2010 2011 2012 2013
Bantuan Biaya Uji Kompetensi
Jumlah PenerimaBantuan
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 22
LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : ....................................
ANTARA
DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NON FORMAL, DAN INFORMAL
DENGAN
LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI …………………………
BANTUAN SOSIAL BIAYA UJI KOMPETENSI
Pada hari ini ...................... tanggal .............................., kami yang
bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ...................................................
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen subdit
Pembelajaran dan Peserta Didik
Alamat : Direktorat Pembinaan Kursus dan
Pelatihan, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Non
Formal dan Informal, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan,
Gedung E Lantai VI, Jalan Jenderal
Sudirman, Senayan, Jakarta.
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 23
Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK
PERTAMA
Nama : ...................................................
Nama Lembaga Kompetensi : ...................................................
Jabatan dalam Lembaga : ...................................................
Alamat Lembaga : ...................................................
Nomor Rekening : ...................................................
Nama Bank : ...................................................
No. NPWP : ...................................................
Selanjutnya dengan perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK
KEDUA
Bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah peserta didik yang
terlayani program kursus dan pelatihan yang mengikuti Uji
Kompetensi, para pihak bersepakat mengadakan perjanjian
kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini,
Pasal 1
Lingkup kegiatan
(1) PIHAK PERTAMA menyatakan kesediaannya memberikan
dana bantuan Biaya Uji Kompetensi, jenis keterampilan
.................., sebanyak .............. (...........................) orang
kepada PIHAK KEDUA.
(2) Sebelum menandatangani akad kerjasama PIHAK KEDUA
harus menyerahkan daftar peserta uji kompetensi dan jadwal
pelaksanaan uji kompetensi.
(3) PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya
menyelenggarakan kegiatan penguji uji kompetensi sesuai
dengan jadwal terlampir
(4) PIHAK KEDUA sanggup diaudit oleh lembaga pemeriksa
keuangan negara dan wajib menyampaikan laporan (teknis
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 24
dan keuangan) secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA
selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah akhir masa
program pelatihan.
Pasal 2
Dana Bantuan
(1) Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 tersebut di atas, PIHAK PERTAMA memberikan
bantuan dana untuk ……. (……………………………) orang
sebesar Rp. ………………… (………………………………
rupiah) bersumber dari DIPA Anggaran Direktorat Pembinaan
Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini, Non Formal dan Informal Tahun 2014, Nomor
………………….., tanggal ………………………….., sesuai
dengan revisi ….. tanggal …………. dengan kode
………………….. yang akan diserahkan kepada PIHAK
KEDUA melalui Nomor Rekening Bank atas nama lembaga
PIHAK KEDUA.
(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas,
dibayarkan sekaligus (100%) kepada PIHAK KEDUA melalui
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta
III setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini.
(3) Dana bantuan yang diberikan digunakan untuk membiayai
seluruh biaya pelaksanaan uji kompetensi Hantaran dengan
perincian sebagai berikut: biaya untuk LSK 30 % dan biaya
untuk TUK 70%, sesuai yang ditentukan dalam petunjuk
teknis.
(4) PIHAK KEDUA wajib memenuhi kewajiban perpajakannya
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 25
Pasal 3
Sanksi
Apabila PIHAK KEDUA, berdasarkan dari hasil pemeriksaan instansi
berwenang dan atau laporan masyarakat terbukti menggunakan dana
tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1, maka PIHAK
PERTAMA berhak menuntut PIHAK KEDUA untuk mengembalikan
dana seperti tersebut pada Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK
PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara dan/atau PIHAK
KEDUA diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pasal 4
Penyelesaian Perselisihan
(1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak telah
bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah
untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila permufakatan tidak tercapai, kedua belah pihak telah
bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor
Panitera Pengadilan Negeri setempat.
(3) Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) di atas ditanggung oleh pihak yang
ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
Pasal 5
Aturan tambahan
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur
kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 26
Pasal 6
Lain-lain
1. Lampiran nama-nama peserta yang akan mengikuti uji
kompetensi dan jadual kegiatan pelatihan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandangani oleh kedua
belah pihak dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur paksaan
dari pihak manapun.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan
bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum
yang sama.
4. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua
belah pihak.
PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
...................................................NIP .........................................
...................................................
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 27
LAMPIRAN 3
CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENERIMA BANTUANBIAYA UJI KOMPETENSI
KOP LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Yang bertandatangan di bawah ini sayaNama LSK : …………………………………………………Nama Ketua : …………………………………………………Tempat dan tanggal lahir : …………………………………………………Pekerjaan : …………………………………………………Alamat LSK : …………………………………………………Alamat Rumah : …………………………………………………Sesuai dengan proposal yang diajukan oleh LSK, kami siap untukmenggunakan dan mengelola dana bantuan sosial bantuan biaya ujikompetensi yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Kursus danPelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, danInformal. Apabila lembaga kami mendapatkan dana bantuan biaya ujikompetensi, saya menyatakan:1. Sanggup memanfaatkan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah
ditetapkan dan peraturan yang berlaku.2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk
mendapatkan bimbingan dan petunjuk.3. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program pemanfaatan
dana kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain danpenuh rasa tanggung jawab.
Yang menyatakan,Pimpinan Lembaga/Organisasi..............................................TtdMaterai Rp. 6.000, dan stempelLembaga(..................................)
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 28
LAMPIRAN 4
KOP SURAT LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAKPROGRAM BANTUAN BIAYA UJI KOMPETENSI
TAHUN 2014
Saya yang bertandatangan di bawah ini:Nama : .......................................Nama Lembaga : ........................................Jabatan di Lembaga : .......................................Alamat : ........................................Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa:1. Dana yang telah diterima untuk Penyelenggaraan Program bantuan
biaya uji kompetensi tahun 2014 pada Direktorat Pembinaan Kursusdan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal dan Informal, menjadi tanggung jawab saya sepenuhnyasebagai pihak penerima dana;
2. Apabila terjadi penyelewengan dalam penggunaan danapenyelenggaraan program bantuantersebut menjadi tanggung jawabsaya sebagai penerima dana;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupunperhitungan dalam penyelenggaraan program bantuan tersebut, kamibersedia untuk menyetorkan kelebihannya ke Kas Negara;
4. Saya sebagai Pimpinan/Penanggung Jawab lembaga penerima danapenyelenggaraan program bantuan tersebut bertanggung jawab untukmelaksanakan/menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima;
5. Apabila terbukti menyalahgunakan dana bantuan ini, kami bersediadikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
……………………………..,..................Yang menyatakanPimpinan/Penanggung Jawab Lembaga,..............................................Materai 6.000, dan stempel lembagaTandaTangan
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 29
LAMPIRAN 5
CONTOH LAPORAN AWAL
KOP LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, sayaNama : ………………………….Tempat dan tanggal lahir : ………………………….Pekerjaan : ………………………….Jabatan dalam Lembaga : ………………………….Alamat Rumah : ………………………….Alamat lembaga : ………………………….Sesuai dengan proposal yang diajukan, bahwa dana Bantuan Biaya UjiKompetensi tahun 2014 telah masuk rekening LSKnomor …. pada bank …. cabang …. pada tanggal … dengan total nilai Rp
………sebagaimana buktiterlampir.Dengan telah cairnya dana tersebut, maka langkah kami selanjutnya adalahmelaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui DirektoratPembinaan Kursus dan Pelatihan sehingga dana yang kami terima tersebutdapat kami pertanggungjawabkan dan dapat mencapai sasaran yangdiharapkan.Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain danpenuhrasatanggungjawab.Yang menyatakan,
Ketua LSK...................
Tanda TanganMaterai Rp.6.000,dan stempel lembaga
(..................................)
Catatan: Laporan Awal dilampiri dengan Fotocopy rekening bank padalembar penerimaan dana
Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Uji Kompetensi 30
LAMPIRAN 6
SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR
I. PENDAHULUANA. Latar BelakangB. Tujuan
II. PELAKSANAANKEGIATANA. SasaranB. Strategi PelaksanaanC. Tahapan KegiatanD. Jadwal KegiatanE. Biaya
III. EVALUASIKEGIATANA. Hasil yang telah dicapaiB. Kendala-kendalaC. Rencana tindak lanjut
IV. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)
Foto-foto kegiatan
Bukti-bukti pengeluaran keuangan dan bukti setor pajak
Data pendukung lainnya