Selasa, 24 Maret 2015 - 04:31 wib

ICW Akan Laporkan Korupsi Pengadaan Buku DKI ke KPKFebri Hendri (foto: Okezone)

Syamsul Anwar KhoemaeniJurnalis

JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, mengungkapkan pihaknya berencana melaporkan dugaan korupsi pengadaan buku yang melibat anggota DPRD DKI Jakarta, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, terdapat unsur korupsi hasil kerjasama dengan anak Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasana Sudin Pendidikan Jakarta Barat, Alex Usman, yakni Rina Aditya Sartika.

"Dalam waktu dekat akan kami laporkan ke KPK," kata Febri usai forum diskusi, bertajuk Kupas Tuntas Skandal Korupsi Proyek UPS, di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).

Febri menambahkan, kasus dugaan korupsi itu terjadi melalui modus mark up anggaran pengadaan buku. Sekedar informasi, Alex Usman kini sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterubtable Power Supply (UPS) yang menggunakan dana APBD dibeberapa sekolah di Jakarta Barat pada tahun 2014.

"Total kerugian negara nanti ya pas dilaporkan ke KPK," imbuhnya.

Seperti diketahui, Rina telah membuat enam buku ketika berkampanye untuk memperebutkan kursi DPRD DKI periode 2014-2019. Anggaran keenam buku tersebut senilai Rp390 Juta dan menggunakan dana APBD Perubahan dan berubah menjadi Rp500 Juta per buku.

Berikut judul buku yang ada di APBD Perubahan 2014:

1. 3.08.01.03.0000.000--Pengadaan buku Rezim ke Rezim untuk SMA/SMK, Rp 500 juta,

2. 3.08.01.03.0000.000--Pengadaan buku Batavia Era Kolonial Hingga Jokowi, Rp 500 juta,

3. 3.08.01.03.0000.000--Pengadaan buku Dari Delman Menuju MRT untuk SMA/SMK, Rp 500 juta,

4. 3.08.01.03.0000.000--Pengadaan buku Perempuan untuk SMA/SMK, Rp 500 juta,

5. 3.08.01.03.0000.000--Pengadaan buku Jakarta Dulu Rawa Kini Menara untuk SMA/SMK, Rp 500 juta,

6. 3.08.01.03.0000.000--Pengadaan buku Menapak Kota Harapan untuk SMA/SMK, Rp 500 juta.

Selasa, 24 Maret 2015

2 Tersangka Korupsi Alkes RSUD Adam Malik Ditahan

Medan - Tim penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) resmi menahan dua dari empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Adam Malik Medan sebesar Rp 45 miliar, Senin (23/3/2015).

Keduanya tersangka yang ditahan oleh Kejatisu yakni Hasan Basri, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Marwanto Lingga selaku Ketua panitia pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2010.

Sebelum ditahan, kedua tersangka terlebih dahulu diperiksa oleh tim penyidik. Mereka digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Tanjung Gusta Medan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Chandra Purnama didampingi kepala Penyidikan (Kasidik) Novan Hadi mengatakan penahanan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan kedua tersangka tidak kooperatif dan melarikan diri.

"Sesuai dengan pasal 21 ayat 1, penahanan itu dilakukan agar kedua tersangka tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya, dan mempercepat proses penyidikan," ucap Chandra.

Dia menjelaskan, adapun modus yang dilakukan para tersangka dengan cara menambahkan harga pada produk/merek tertentu yang tertuang dalam harga perkiraan sendiri (HPS). "Modus dilakukan dari hasil penyidikan, adanya pemahalan harga pada produk/merek tertentu," jelas Chandra sembari mengatakan dana tersebut bersumber dari APBN-P tahun 2010 sebesar Rp 45 miliar.

Selain Hasan dan Marwanto, ada dua tersangka lain, yakni mantan Dirut RSUP Adam Malik Medan, Azwan Hakim Lubis dan Direktur PT NBP berinisial ML selaku pihak rekanan belum dilakukan penahanan. Chandra mengatakan, Azwan dan Mereka sejauh ini belum ditahan karena pihaknya ingin fokus pada 2 tersangka terlebih dahulu.

Sumber: http://news.liputan6.com