Partai Politik Islam di Indonesia: Sebuah Pembuktian Konsepsi

Demokrasi dan Islam mampu compat ib le Diterapkan di Indonesia

Oleh: Rangga Kusumo

Fakta menunjukkan sampai saat ini Indonesia masih dinobatkan sebagai negara

dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dihimpun dari The Global

Religious Landscape pada September 2013 tentang pemetaan 10 negara dengan populasi

muslim terbesar di dunia, ternyata Indonesia masih ditempatkan diperingkat pertama dengan

jumlah populasi sebanyak 209.000.000 juta jiwa.1 Di sisi lain, sebagai bagian dari masyarakat

dunia, Indonesia tentu tidak bisa terlepas dari pengaruh globalisasi yang telah melanda

hampir seluruh negara di dunia saat ini. Salah satu produk globalisasi, khususnya dibidang

politik yang saat ini menjadi trend global dunia adalah konsepsi mengenai demokrasi sebagai

sebuah sistem yang dianggap paling ideal diterapkan oleh negara-negara di dunia.

Indonesia dalam hal ini, semenjak mampu keluar dari rezim pemerintahan otoriter

Orde Baru benar-benar berusaha untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sebagai negara

yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mampu untuk merapkan sistem

demokrasi. Menjadi sebuah pertanyaan kritis kemudian, apa sebenarnya yang

melatarbelakangi Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia ini mampu

menerima dan menerapkan demokrasi di era reformasi ini? Bukankah konsepsi mengenai

demokrasi berasal dari Barat? Kelompok Islam manakah yang sebenarnya menerima

Demokrasi? Tulisan ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan analisa yang

komprehensif. Khususnya akan menganalisis prinsip-prinsip yang ada dalam demokrasi dan

Islam itu sendiri, lalu mencoba mempertemukan apakah keduanya compatible, dalam konteks

Indonesia.

                                                                                                                         

1Top  Ten  Countries  with  Largest  Muslim  Population,  http://www.mapsofworld.com/world-­‐top-­‐ten/world-­‐top-­‐ten-­‐countries-­‐with-­‐largest-­‐muslim-­‐populations-­‐map.html,  diakses  pada  Rabu,  20  Mei  2015  pukul  23.00  WIB.  

         

Keberagaman Kelompok Islam di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman dalam budaya, bahasa dan

agama. Khusus pada aspek agama, di dalamnya terdapat satu agama yang menjadi mayoritas,

yaitu Islam. Islam di Indonesia saat ini telah berkembang pesat dan membentuk berbagai

macam kelompok-kelompok. Kita mengenal ada kelompok Islam Muhammadiyah, Nahdatul

Ulama, Persis, hingga kelompok-kelompok Islam era baru seperti Jamaah Tabligh, Hizbut

Tahrir Indonesia atau Jamaah Tarbiyah.

Kelompok Islam pun mulai mencoba untuk memperluaskan geraknya untuk terlibat

dalam perpolitikan nasional dengan membentuk partai politik. Sejak masa pemilu awal di

Indonesia tahun 1955, kita telah mengenal ada partai Masyumi, NU dan partai Islam lainnya.

Hingga kini, di era reformasi masih terdapat beberapa partai politik yang berasaskan Islam

yang masih eksis seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS),

Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Kelompok Islam Moderat, Menerima Demokrasi

Menganalisis mengenai latar belakang mengapa Indonesia yang berpenduduk muslim

terbesar di dunia ini mampu menerima dan menerapkan demokrasi, akan coba dimulai

dengan melihat pola gerakan-gerakan Islam di Indonesia itu sendiri. Penulis berpendapat

bahwa penerimaan demokrasi sebagai sebuah sistem oleh umat Islam di Indonesia, memang

pada akhirnya akan memunculkan pertanyaan umat Islam yang mana? Karena keberagaman

gerakan Islam di Indonesia itu sendiri. Dan jawaban penulis adalah penerimaan demorkasi

hanya dibeberapa kelompok-kelompok Islam tertentu saja.

Kelompok atau gerakan-gerakan Islam Indonesia yang memiliki corak lebih terbuka

terhadap dunia Barat, khususnya terhadap demorkasi dapat dikategorikan termasuk kalangan

Islam moderat. Istilah “moderat” ini sering dimunculkan dan dipopulerkan oleh beberapa

         kalangan, baik cendikiawan, pemerintah Muslim atau tokoh-tokoh agama, khususnya orang-

orang Barat. Islam moderat sering disamakan dengan istilah “wasathiyah” (sederhana). Dr.

Muhammad Imarah dalam bukunya “Ma’rakah al-Mushthalahat bayna al-Gharb wa al-Islam” (Di

Indonesiakan oleh Musthalah Maufur MA dengan judul “Perang Terminologi Islam versus Barat”)

membahas panjang lebar menganai konsep “wasathiyah”. Istilah “al-wasathiyah” dalam

pengertian Islam menjelaskan mengenai karakter atau jatidiri yang khusus yang dimiliki oleh

manhaj (jalan/pegangan) Islam dalam pemikiran dan kehidupan; dalam pandangan,

pelaksanaan, dan penerapannya.2 Pada intinya, kalangan Islam “wasathiyah” ini menolak

terhadap sikap ekstrimis dalam bentuk kezaliman, kekerasan dan kebathilan. Mereka lebih

terbuka terhadap konsep-konsep yang ada, sekalipun berasal diluar Islam. Merekalah ummat

yang pada akhirnya memilih untuk menempuh jalan tengah, menerima kenyataan atau realitas

yang ada di sekitar mereka. Namun, satu hal yang tetap ditekankan, mereka tetap berpihak

kepada kebenaran dengan landasan Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti tidak memiliki

pendirian untuk menentukan yang mana benar dan mana yang salah. Al-Wasathiyyah juga

tidak bermakna sikap ‘plin-plan’, dengan mengorbankan kebenaran demi untuk mencapai

tujuan keduniawian.

Partai-Partai Islam, Contoh Kelompok Islam yang Menerima Demorkasi

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip dalam memahami Islam seperti yang

dikemukakan oleh Dr. Muhammad Imarah tersebut kemudian menjadi prinsip beberapa

kelompok Islam di Indonesia, khususnya dalam merespon sistem demokrasi. Kelompok-

kelompok Islam tersebut berbentuk partai-partai Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB), Partai Keadilan Selahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Keseluruhan dari mereka secara umum memiliki argumen bahwa demokrasi hanyalah

dijadikan sebagai kendaraan untuk bisa mencapai tujuan masing-masing.

PKB merupakan partai berbasis Islam yang memandang baik sistem demokrasi yang

ada. Hal tersebut tercantum di dalam Mabda Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa yang

                                                                                                                         2  Dr.  Muhammad  Imarah,  Perang  Terminologi  Islam  Versus  Bara,  terj.  Musthalah  Maufur  MA  (Jakarta:  Robbani  Press,  1998),  hal.  93.  

         menyebutkan bahwa PKB menempatkan demokrasi sebagai pilar utama untuk mencapai

cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesaia. PKB juga memandang persamaan

kedudukan setiap warga negara di depan hukum (al-musawa) merupakan prinsip dasar yang

harus ditegakkan.3 Selain itu, sebagai sebuah penguat, ketua umum PKB Muhaimin Iskandar

dalam memandang demokrasi juga mengatakan bahwa demokrasi sesuai dengan konsep dan

asas Islam. Demokrasi di Indonesia tidak diterapkan secara mentah tanpa ada penyaringan

dan penyesuaian dengan nilai lokal Indonesia.4

Selanjutnya adalah pandangan demokrasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam pandangan politik PKS mengenai demokrasi, PKS memandang bahwa demokrasi

bukanlah sebuah ancaman. Demokrasi justru memberikan ruang atau kesempatan bagi partai

politik untuk mencapai tujuan politiknya. PKS juga yakin bahwa prinsip yang ada dalam

demokrasi dapat ditemukan juga dalam Islam.5 Dengan pola yang seperti itu, penulis dapat

menyimpukan bahwa dengan terlibat langsung dalam perpolitikan nasional, dengan

menempatkan orang-orangnya untuk menjadi wakil di pemerintahan maka lambat laun

mereka akan mampu mencapai tujuan yang mereka inginkan, yaitu menegakkan nilai-nilai

Islam dalam pemerintahan.

Terakhir, contoh kelompok Islam dalam bentuk oganisasi partai yang bisa dijadikan

contoh dalam memandang demokrasi adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP

memandang pengejawantahan nilai demorkasi adalah ketika etika politik mampu untuk

ditegakkan, hak-hak politik rakyat dijamin oleh UUD 1945 serta penyaluran aspirasi rakyat

perlu dihargai dan dilindung. Lebih lanjut, PPP berkeyakinan bahwa untuk mewujudkan itu

                                                                                                                         3  “Mabda  Siyasi”,  http://www.dpp.pkb.or.id/mabda-­‐siyasi,  diakases  pada  Kamis,  10  September  2015  pukul  12.59  WIB.  4  Achmad  Riyanto,  “Konsep  Demokrasi  di  Indonesia  dalam  Pemikiran  Akbar  Tandjung  dan  A  Muhaimin  Iskandar”  (Skripsi  Sarjana,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga,  Yogyakarta,  2010),  hal.  100-­‐102  5  Ahmad  Ali  Nurdin,  “PKS’  Democratic  Experiences  In  Recruiting  Members  and  Leaders”,  Al-­‐Jami'ah  :  Journal  of  Islamic  Studies,  Vol.  49,  No.  2  (Bandung,  2011),  hal.  1-­‐2.  

         semua, maka sistem demokrasi yang ada harus ditopang kuat juga oleh penegakan dasar

negara hukum (rechstaat) bukan atas dasar negara kekuasaan (machstaat).6

Prinsip Demokrasi dan Prinsip Islam

Di kalangan Islam Indonesia khususnya, pihak yang menerima konsep demokrasi

adalah pihak yang meyakini terdapat persamaan-persamaan prinsip antara demokrasi dan

Islam. Pada demorkasi, hubungan antara individu masyarakat dan negara dijalankan atas

dasar persamaan dimana masyarakat bebas untuk berpartisipasi dalam membuat undang-

undang dan kebijakan lainnya. Argumen mereka kalangan Islam yang menerima demorkasi,

adalah bahwa dalam implementasi kehidupan bernegara pada aspek membangun hukum,

kewenangan atas persetujuan umat atau masyarakat dengan memperhatikan pandangan

mayoritas, mengawasi dan meminta pertanggungjawaban terhadap penguasa sebagai sebuah

hak umat atau rakyat kesemuannya merupakan aspek persamaan antara prinsip Islam dan

demorkasi Barat.7 Argumen lain adalah pada Islam sendiri keterkaitan dengan demokrasi ada

pada prinsip musyawarah atau syura yang di dalamnya mengandung prinsip persamaan,

bahwa setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapatnya. Oleh karena itu, konsepsi

musyawarah dalam Islam kemudian dianggap tidak berlawanan dengan prinsip persamaan

yang ada dalam demorkasi.

Kesimpulan

Benar adanya bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar

di dunia. Namun, kondisi tersebut tidaklah menjadikan Indonesia menutup dirinya terhadap

arus globalisasi yang terjadi dewasa ini, khususnya persebaran sistem politik demokrasi yang

telah menjadi trend dunia. Namun, keberagaman kelompok Islam di Indonesia menjadikan

hanya kelompok Islam tertentu saja yang mampu untuk terbuka menerima demokrasi.

Merujuk pada pemikiran dari Dr. Muhammad Imarah dalam bukunya “Ma’rakah al-

                                                                                                                         6  “Cita-­‐CIta  dan  Visi  Partai”,  http://ppp.or.id/page/jati-­‐diri-­‐ppp/index/,  diakses  pad  Kamis,  10  September  2015  pukul  13.55  WIB.  7  Imarah.,  Ibid,  hal.  114.  

         Mushthalahat bayna al-Gharb wa al-Islam” bahwa kelompok Islam yang mampu menerima

demokrasi adalah yang tergolong “wasathiyah” atau moderat.

Tiga partai politik Islam yang saat ini masih memiliki pengaruh dan kekuatan, baik di

legislatif maupun eksekutif Indonesia, yaitu PPP, PKB dan PKS merupakan beberapa partai

yang mampu membuktikan bahwa antara Islam dan Demokrasi mampu berjalan beriringan.

Ketiga partar yang berasas Islam tersebut sama-sama memandang bahwa demokrasi tidaklah

semenakutkan yang dibayangkan, karena berasal dari Barat. Melainkan sebuah peluang atau

kesempatan bagi partai-partai Islam untuk mencapai tujuan politiknya.

Daftar Pustaka

Imarah, Dr. Muhammad. Perang Terminologi Islam Versus Bara, terj. Musthalah Maufur MA.

Jakarta: Robbani Press, 1998.

Riyanto, Achmad. “Konsep Demokrasi di Indonesia dalam Pemikiran Akbar Tandjung dan

A Muhaimin Iskandar”. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Nurdin, Ahmad Ali. “PKS’ Democratic Experiences In Recruiting Members and Leaders”,

Al-Jami'ah : Journal of Islamic Studies, Vol. 49, No. 2 (Bandung, 2011), hal. 1-2.

Top Ten Countries with Largest Muslim Population, http://www.mapsofworld.com/world-top-

ten/world-top-ten-countries-with-largest-muslim-populations-map.html, diakses pada

Rabu, 20 Mei 2015 pukul 23.00 WIB.

“Mabda Siyasi”, http://www.dpp.pkb.or.id/mabda-siyasi, diakases pada Kamis, 10

September 2015 pukul 12.59 WIB.

          “Cita-CIta dan Visi Partai”, http://ppp.or.id/page/jati-diri-ppp/index/, diakses pad Kamis,

10 September 2015 pukul 13.55 WIB