PARTAI POLITIK DAN PEMILU

Sikap Politik Partai Kebangkitan Bangsa Dalam

Menanggapi Presidential Threshold 2019

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Untuk

Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Mohammad Andhika Yusmana

11141120000019

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/ 2018 M

i

ii

iii

iv

v

ABSTRAK

Skirpsi ini membahas tentang partai politik dan pemilu studi tentang: Sikap

politik PKB dalam menanggapi Presidential Threshold 2019 . Tujuan penelitian ini

adalah untuk menganalisis upaya PKB menghadapi proses penentuan Presidential

Threshold dalam RUU Pemilu 2017, serta Untuk menganalisis sikap PKB dalam

mengambil posisi politik dengan menyetujui opsi ambang batas Paket A dalam RUU

No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini

adalah Partai Politik dan Elite. Dari hasil analisa dengan menggunakan teori tersebut

dapat disimpulkan bahwa kekuatan elite sangat berdampak dalam sikap politik

sebuah partai politik. Terlihat dalam proses pembahasan RUU Pemilu, walaupun ada

kajian bersama di internal untuk mendengar pendapat kadernya, setelah itu peran

Ketua Umum PKB sangat mengintervensi Fraksinya untuk selalu patuh pada

pemimpin partai sehingga tidak ada kader dari PKB yang melakukan manuver politik

sendiri. Semua tersistematis dengan baik di bawah kepemimpinan Cak Imin sebagai

Ketua Umum PKB. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara.

Presidential Threshold 2019 menjadi salah satu masalah krusial yang sedang

diperdebatkan hingga dalam mengesahkannya dilakukan dengan cara Voting dalam

sidang paripurna DPR RI. sikap politik PKB dalam menanggapi Presidential

Threshold 2019 tidak terlepas dari campur tangan ketua umum, dibantu oleh Fraksi di

DPR cak Imin selalu memberikan instruksi dan pandangan terhadap proses RUU

Pemilu ini. PKB berhasil mendapatkan kepercayaan dari Fraksi lain untuk

menjadikan Lukman Edy sebagai ketua Pansus. Dengan mendapatkan posisi ketua

Pansus PKB menilai terjadi banyak peluang politik yang diperoleh PKB sehingga

membuka lebar kesempatan untuk bernegosiasi dengan Fraksi lain. PKB pada saat

pembahasan RUU mengeluarkan opsi paket D. Namun opsi yang dikeluarkan PKB

yang awalanya ingin memecah kebuntuan antara dua kekuatan yang sedang berseteru

yaitu opsi paket A dan opsi paket B, akhirnya membuat opsi yang ditawarkan PKB

tidak di lirik oleh fraksi yang lain sehingga pilihan tetap kembali pada opsi 20% atau

0%. Namun PKB menganggap pilihan opsi paket A merupakan pilihan yang terbaik

diantara yang dimunculkan. Selain itu kans PKB sebenarnya cukup besar, namun

diperlukan batasan dan kriteria yang harus dilalui secara rinci guna mencalonkan diri

sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Maka dari itu sebenarnya ada yang lebih

penting dari Presidential Threshold ini, kondisi politik Indonesia yang stabil untuk

dapat membuat sistem demokrasi yang dibangun sejak lama dapat terus tumbuh ke

arah yang lebih baik.

Kata Kunci: Presidential Threshold, PKB, Ketua Umum dan UU Pemilu

vi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji serta syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT yang memberikan

rahmat dan kasih sayang yang tiada terkira jumlahnya. Shalawat dan salam

tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan

para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Dengan mengucap Alhamdullilahi

Robbil ‘alamin penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan judul PARTAI

POLITIK DAN PEMILU Sikap Politik Partai Kebangkitan Bangsa Dalam

Menanggapi Presidential Threshold 2019

Dalam penyelsaiannya, penulisan skripsi ini tidak terlepas dari pengetahuan

keilmuan penulis yang didapatkan dari berbagai sumber, selain itu tidak lupa pula

terimakasih atas bimbingan, bantuan, nasehat, doa, dan dukungannya. Kepada yang

terhormat:

1. Prof. Dr. Zulkifli, MA Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta

2. Dr. A Dzuriyatun Toyibah, M.Si, MA Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik. Dr. A. Bakir Ihsan M.Si Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik. Drs. Agus Nugraha, MA. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik.

3. Dr. Iding Rosyidin, M.Si Ketua Program Studi Ilmu Politik dan Suryani M.Si

Sekretaris Program Studi Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah

memberikan arahan serta masukan selama menyelesaikan kuliah.

4. Dr. Sya’ban Muhammad Selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia

menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan saran dan masukan

terhadap proses penyusunan skripsi ini. Dra. Hj. Gefarina Djohan, MA yang

selalu menjadi tempat untuk berdiskusi mengenai skripsi ini.

vii

5. Kedua Orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi, Ayahanda Mohamad

Thamrin Usman, SH, MH dan ibunda Surati yang telah medoakan, mendukung,

dan menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini, tanpa kalian saya tidak

akan bisa sampai ke tahap ini.

6. Kepada abang saya yang sangat banggakan, Mohammad Amartha Gorby Usman,

SE, SH yang selalu mendukung dan mendoakan saya selama penulisan skripsi ini

terselesaikan.

7. Tak lupa ucapan terimakasih BPH PMII KOMFISIP masa khidmat 2017-2018 dan

kepada seluruh sahabat-sahabat PMII Komfisip, yang mendukung agar saya cepat

menyelesaikan Skripsi ini. terkhusus sahabat-sahabat seperjuangan saya M. Earvin

Q, Randy Andita, Robith, Faruq, Jaya, Bisri, Siska, Reni, Chusnul, Salsabilla

Larasati, Oktavia, Silmi, Anisa, Indah, Deny, Reza, Andre, Billy, Joko, Ais, Ezha,

Yodi, Rudi, Nia Nadia, Shabel, Dian, Shonyo, Fahmaiar,Rahmat N serta seluruh

sahabat-sahabat lainnya yang mensuport saya dalam menyelesaikan penulisan

skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih kepada angakatan 2015 dan 2016

Muchsin Sulaiman, Adnan, Aulia Rahman, Agoy, Raden, Firjie, Edy, Luthfi,

Azizah, Nahdah, Nofika, Chika, Nengsys, Nida, Ade, Fitara, Kate, Ncu, Saqa,

Anwar, Taqwim, Adind, Jehan, Indah, Salsabila Putri, Gaby Tiara, Laras, Bojong,

Lele, Bahari 2016 yang selalu menemani dan meluruskan tulisan saya.

Akhir kata, atas seluruh bantuan doa dan jasa yang diberikan oleh semua pihak

yang telah membantu dan memberikan masukan, semoga Allah SWT memberikan

balasan pahala yang berlipat. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi kalangan akademis, masyarakat serta para pembaca kalangan umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Jakarta, September 2018

Mohammad Andhika Yusmana

viii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................ i

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... ii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................. iii

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. iv

ABSTRAK ...................................................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................... vi

DAFTAR ISI ................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

A. Pernyataan Masalah .................................................................. 1

B. Pertanyaan Masalah .................................................................. 6

C. Tujuan dan Manfaat ................................................................. 7

D. Tinjuan Pustaka (Literature Review) ....................................... 8

E. Metode Penelitian ..................................................................... 13

F. Sistematika Penulisan ............................................................... 16

BAB II LANDASAN TEORI .................................................................... 18

A. Teori Partai Politik .................................................................. 18

B. Teori Elite ................................................................................. 25

C. Teori Kekuasaan ....................................................................... 28

ix

BAB III POSISI PKB DAN UJI MATERIL PRESIDENTIAL

THRESHOLD DI MAHKAMAH KONSTITUSI 2017 .............................. 30

A. Sekilas tentang Partai Kebangkitan Bangsa ............................. 30

B. Penjelasan tentang Presidential Threshold .............................. 40

C. Uji Materi Pembahasan Presidential Threshold

di Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 ............................................ 50

D. Rekam Jejak PKB tentang RUU Pemilu Khususnya

Presidential Threshold 2004 – 2014 ............................................... 53

BAB IV SIKAP POLITIK PKB DALAM MENANGGAPI

PRESIDENTIAL THRESHOLD 2019 .......................................................... 55

A. Posisi PKB Dalam Penentuan Presidential

Threshold 2019 .............................................................................. 55

B. Kepentingan Elite PKB Pada Penentuan Presidential

Threshold 2019 .............................................................................. 62

C. Sikap Politik PKB TerhadapP Presidential Threshold ............ 65

D. Analisa Kepentingan Elite PKB Dalam Sikap Politik

PKB Pada Presidential Threshold 2019 ........................................ 69

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 72

A. Kesimpulan ............................................................................... 72

B. Saran ......................................................................................... 73

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 74

x

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa

pada Pemilihan sejak Legislatif 1994-2014 ..................................................... 37

Tabel 2.0 Rekapitulasi Hasil Pemilihan Legislatif 2014…………………….. 49

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 membuat gaya persaingan baru

bagi semua partai politik di Indonesia. Hal itu disebabkan karena sistem yang

digunakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan secara serentak antara

Pemilu Legislatif serta Presiden. Dengan sistem baru yang akan digunakan tersebut

akhirnya membuat kisruh di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu ketika ingin

menetapkan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu, hal itu terjadi setelah

keluarnya hasil keputusan rapat paripurna yang dilaksanakan oleh DPR pada tanggal

21 Juli 2017, Pukul 01.00 WIB. DPR dengan hasil quorum atau melebihi setengah

dari jumlah kursi di DPR akhirnya mengesahkan jenis paket A. Dalam paket A,

terdapat 5 isu krusial yang menjadi kisruh pada saat sidang rapat paripurna yaitu

sistem pemilu dilaksanakan secara terbuka, Presidential Threshold yaitu 20-25%,

ambang batas Parlemen yaitu 4%, metode konvensi suara, alokasi kursi per-dapil 3-

10 kursi.1 Namun dalam pengesahan RUU tersebut harus ditandai dengan beberapa

partai yang walk out atau tidak mengambil keputusan diantaranya partai Gerindra,

Demokrat, PKS dan PAN.

1 Nabila Thasandra, “Ini Penjelasan Soal 5 Isu Krusial RUU Pemilu yang Akhirnya Diketok

Palu, 21 Juli 2017”; tersedia di http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/08204641/ini-penjelasan-

soal-5-isu-krusial-ruu-pemilu-yang-akhirnya-diketok-palu-.html; Internet diunduh pada tanggal 19

September 2017.

2

Partai politik adalah sebuah institusi yang bertujuan untuk mengambil kursi

kekuasaan pemerintah. Apapun jabatan dan dimanapun kursi yang sedang kosong,

partai politik berupaya memasukan kadernya untuk masuk atau menduduki

kekosongan tersebut, tak jarang untuk mendapatkan kursi tersebut partai politik harus

menjatuhkan nama atau citra dari partai politik yang lain sehingga masyarakat tidak

lagi fokus terhadap partai politik tersebut. Karena pada dasarnya partai politik

dibentuk atas dasar kesamaan cita-cita dan tujuan tertentu. Alasan sebuah keberadaan

dari partai politik adalah perjuangan politik berdasarkan sistem dan visi politik yang

diembannya.2 Sementara itu Sikap politik dapat diartikan sebagai suatu kesiapan

bertindak, berpersepsi seseorang atau kelompok untuk mengahadai, merespon

masalah-masalah politik yang terjadi yang diungkapkannya dengan berbagai bentuk.

Sikap politik dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. Bila sikap politik tersebut

bersifat positif, maka perilaku politik yang ditunjukan juga akan bersifat positif.

Sebaliknya, bila sikap politik yang ditunjukan bersifat negatif, maka perilaku politik

yang ditunjukan juga bersifat negatif. Positif atau negatifnya suatu sikap politik,

tergantung pada beberapa hal, yakni ideologi dari aktor sikap politik tersebut,

organisasi yang menunjukan sikap politik tersebut, budaya-budaya yang hidup di

lingkungan aktor sikap politik tersebut.

Partai politik merupakan institusi yang sangat berpengaruh atas keputusan

RUU tentang Pemilu yang disahkan oleh DPR ini, hal itu disebabkan ada beberapa

2 Firmanzah, Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era

Reformasi (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hlm. xvi.

3

poin penting yang diganti dan cenderung memberatkan sebuah partai politik dalam

kontestasi pada kancah Pemilu Legislatif maupun Presiden, contohnya seperti

masalah ambang batas parlemen yang naik sebesar 0,5% dari Pemilu 2014 sebesar

3,5% menjadi 4% di tahun 2019 mendatang, poin ini sangat merugikan partai-partai

yang pada pemilu tahun lalu perolehan suara nasional di bawah 4%. Namun RUU

tersebut akhirnya harus diterima oleh seluruh partai karena dalam pelaksanaannya

sudah melalui mekanisme yang berlaku dalam mengesahkan RUU menjadi UU yang

sah.

Sementara itu berbeda dengan poin ambang batas parlemen, ambang batas

presiden (presidential threshold) yang menjadi pokok permasalahan yang akhirnya

meyakinkan penulis untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut. Presidential

Threshold adalah syarat yang dikeluarkan oleh DPR kepada calon pemimpin negara

yang akan berkontestasi dalam pemilihan presiden, artinya setiap calon pemimpin

negara yang akan mencalonkan diri sebagai presiden perlu untuk memperhatikan

syarat yang di tentukan oleh DPR mengenai Presidential Threshold. Pada tahun 2019

mendatang ambang batas presiden adalah 20-25% dengan mekanisme 25% suara sah

nasional atau 20% perolehan kursi DPR RI. Partai penguasa biasanya setuju apabila

Presidential Threshold dengan minimal suara nasional yang tinggi, hal itu disebabkan

karena partai penguasa ini ingin mengurangi jumlah calon kandidat presiden

mendatang. Berbeda dengan partai oposisi yang menginginkan Presidential

Threshold dengan suara nasional yang kecil atau bahkan tidak diadakannya ambang

4

batas tersebut, hal itu disebabkan karena partai oposisi ini menganggap semua orang

mempunyai kesempatan yang sama menjadi calon kandidat presiden, oleh karena itu

sebaiknya Presidential Threshold itu tidak ada.3

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga tahun 2014 tercatat telah mengikuti

rangkaian pemilu yang dilaksanakan di Indonesia sebanyak empat kali. Tentunya

dalam kurun waktu empat kali mengikuti pemilu, PKB belum bisa menguasai

parlemen meskipun pernah menyumbangkan kadernya sebagai Presiden Republik

Indonesia yaitu KH. Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur.4

PKB saat ini merupakan salah satu partai yang berada dalam koalisi

pemerintah Jokowi-JK. Sebelum Partai Golkar dan PAN masuk kedalam koalisi

pemerintah, PKB merupakan partai dengan perolehan suara terbesar kedua setelah

PDIP dalam mengusung Jokowi-JK pada pemilihan Presiden 2014 lalu disusul oleh

partai Nasdem dan partai Hanura. Setelah Jokowi-JK dipastikan menjadi presiden

periode 2014-2019 kader-kader terbaik PKB akhirnya dipilih untuk mengisi kursi

terbanyak kedua dengan 4 menteri setelah PDIP yang mengisi 5 Menteri sampai

sekarang5. Hal inilah yang membuat penulis sangat yakin mengambil studi kasus

3 Lihat, Putusan MK No 70_PUU-XV_2017, ―Keputusan MK tentang uji Materil pasal 222 uu

no 7 2017. 4 Rakhmat Nur Hakim, “Partai Politik yang Bertarung di Pemilu dari Masa ke Masa": tersedia

di https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-

dari-masa-ke-masa. : Internet diunduh pada tanggal 19 September 2017. 5 Sabrina Asril, “Ini 15 menteri Jokowi yang berasal dari partai politik”; tersedia di

https://nasional.kompas.com/read/2014/10/26/18101431/ini.15.Menteri.Jokowi.yang.berasal.dari.partai

.politik ; Internet diunduh pada tanggal 19 September 2017.

5

sikap politik PKB dalam menanggapi Presidential Threshold 2019 mendatang. PKB

merasa punya peluang besar untuk memasang kadernya pada pemilihan Presiden

mendatang, namun ada sedikit kecemasan ketika partai Golkar dengan perolehan

suara nasional terbesar kedua pada 2014 lalu akhirnya merapat ke koalisi pemerintah

Jokowi-JK.

PKB yang mempunyai basis massa masyarakat Islam yang cinta terhadap

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) menjadi nilai jual yang diperlihatkan

kepada seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh partai koalisi. Jika dilihat kondisi

sekarang, bukan tidak mungkin penulis melihat Jokowi menjadi kandidat kuat calon

presiden 2019, namun di sisi lain partai koalisi pemerintah sampai dengan Juli 2018

belum mau menyebutkan soal pendamping Jokowi di 2019 mendatang. Hal tersebut

menjadi spekulasi banyak partai yang akan mengambil atau meyakinkan kepada

seluruh partai koalisi pemerintah ini kalau kader dalam partainyalah yang layak

sebagai pendamping Jokowi di 2019 mendatang termasuk PKB.

PKB menjadi salah satu partai yang pada awalnya ingin memilih paket D

dalam UU Pemilu. Paket D berisi poin Presidential Threshold yaitu 10-15%,

Parliamentary Threshold 5%, sistem pemilu terbuka, besaran kursi per dapil 3-8

kursi dan metode konvensi suara saint lague murni. Paket ini dianggap PKB paling

ideal untuk diterapkan dalam Undang-Undang Pemilu.6 Namun seiring berjalannya

6 Rizky Andwika, “Ini Alasan PKB Berubah Sikap dari Opsi D Menjadi Opsi A di RUU

Pemilu”, Merdeka.com, 21 Juli 2017; tersedia di https://www.merdeka.com/politik/ini-alasan-pkb-

berubah-sikap-dari-opsi-d-menjadi-a-di-ruu-pemilu.html; Internet; diakses tanggal 20 September 2017.

6

waktu PKB merasa pilihan tersebut tidak di respons oleh fraksi lain sehingga tidak

akan dapat disahkan menjadi UU saat rapat paripurna. Maka dari itu Fraksi PKB

justru memilih bergabung dengan opsi pemerintah yaitu Paket A dalam menentukan

kebijakan RUU Pemilu tersebut dengan sistem Pemilu terbuka, Presidential

Threshold 20-25%, Parliamentary Threshold 4%, metode konvensi suara, alokasi

besaran kursi per-dapil 3-10. Tentu hal ini menjadi penting untuk penulis teliti lebih

dalam untuk menjawab permasalahan yang terjadi selama proses revisi UU tentang

pemilu tersebut.

Mencermati hasil RUU tentang pemilu yang disahkan oleh DPR RI pada

bulan Juli 2017. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sikap sebuah politik partai

dalam mengambil sebuah keputusan untuk membuat kebijakan, contohnya saja saat

pembahasan UU tentang Pemilu, penulis sangat ingin membedah peristiwa atau usaha

apa saja yang dilakukan sebuah partai politik untuk memutuskan kebijakan revisi UU

tentang pemilu tersebut. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan

judul: Sikap Politik Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Menanggapi Presidential

Threshold 2019

B. Pertanyaan Masalah

Sesuai dengan pernyataan masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan

masalah yang penulis rumuskan dalam tiga pertanyaan berikut:

7

1. Apa upaya yang dilakukan PKB dalam menghadapi proses penentuan Presidential

Threshold pada RUU tentang Pemilu?

2. Bagaimana peluang PKB dalam kontestasi Pemilihan Presiden pasca sikap politik

PKB menyetujui opsi Presidential Threshold Paket A dalam RUU tentang Pemilu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan antara lain dengan tujuan:

a. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan PKB dalam menghadapi proses penentuan

Presidential Threshold pada RUU tentang Pemilu.

b. Untuk menganalisis peluang PKB dalam kontestasi Pemilihan Presiden pasca sikap

politik PKB menyetujui opsi Presidential Threshold Paket A dalam RUU tentang

Pemilu.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Secara teoretis, penelitian ini berusaha untuk memberikan kontribusi pada kajian ilmu

politik tentang kebijakan umum yang dilakukan partai politik (PKB) dalam

menanggapi tentang RUU Pemilu.

8

b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan bagi partai

politik terkait (PKB) untuk dapat mengkaji lebih dalam kebijakan yang diambil oleh

partai tentang RUU Pemilu.

D. Tinjauan Pustaka

Pada pembahasan ini penulis menemukan adanya penelitian yang berhubungan

dengan kebijakan partai politik atau ambang batas pencalonan presiden. Pertama,

dalam jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion dengan pembahasan “Implikasi Pemilihan

Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara

Serentak Terhadap Presidential Threshold.”7 Peraturan tentang Presidential

Threshold tersebut dimaksudkan kepada partai politik untuk mengusung calon

Presiden dan Wakil Presidennya . Mahkamah Konstitusi menilai bahwa peraturan

tersebut bagian dari kewenangan dari pembentuk undang-undang yang dalam hal ini

adalah anggota Legislatif dengan Presiden. perlu penting untuk dicermati yaitu pada

proses penetapan UU tersebut harus sejalan dengan UUD “tetap mendasarkan pada

ketentuan UUD 1945”. Penegasan “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”

yaitu beracuan pada ketentuan Pasal 6A ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-

Undang Dasar 1945 yang secara khusus mengatur tentang pemilihan presiden dan

wakil presiden. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara lebih merinci telah menentukan

bahwa, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik

7 Ahmad Hendra T.P, “Implikasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden Secara Serentak Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden”, Jurnal

Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3 Vol.1, (Palu: Untad, 2013), hlm. 6.

9

atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu”. Peraturan

tersebut menurut amatan penulis sangatlah memperlihatkan seseungguhnya pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden “diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai

politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Maka dari

itu seluruh partai politik yang telah memenuhi persyaratan dan lolos sebagai peserta

pemilihan umum, mendapatkan hak secara konstitusional dalam mengusung

pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam jurnal di atas penulis sebelumnya menekankan perubahan atas syarat

Presidential Threshold adalah kewenangan DPR bersama pemerintah, semua

keputusan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam hal ini UU No 7

Tahun 2017 wajib hukumnya bagi seluruh partai politik termasuk PKB untuk

mematuhi apa yang DPR dan Pemerintah sahkan menjadi UU termasuk Presidential

Threshold dan Wakil Presiden. Namun penulis sebelumnya tidak melihat adanya

permasalahan yang ada dalam Presidential Threshold dan Wakil Presiden yang akan

datang jika, kondisi Pemilu dilakukan secara serentak maka acuan Presidential

Threshold dan Wakil Presiden mengambil perolehan suara pemilu sebelumnya yaitu

pemilu 2014.

Kedua, dalam jurnal Konstitusi Vol II No 1 Tahun 2009, dengan pembahasan

“Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam Kerangka Sistem

10

Pemerintahan Presidensil.”8 Melihat peraturan yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun

2003, peraturan yang ada pada UU No. 42 Tahun 2008 mengenai Threshold partai

politik dan gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden mendapati adanya kenaikan jumlah persentase, yaitu sebanyak 5%.

Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008, menilai bahwa: Calon Presiden dan Wakil Presiden

berhak diusung oleh partai politik atau gabungan dari partai politik peserta Pemilu

apabila dapat melengkapi persyaratan perolehan kursi di DPR sebanyak 20% atau

suara sah nasional sebanyak 25% dari Pemilu Legislatif.

Jurnal di atas menerangkan adanya peningkatan persentase yang dituangkan

dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 yaitu syarat gabungan partai politik untuk

mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden naik menjadi 20 persen suara kursi

DPR RI atau 25 persen suara sah nasional. Penulis jurnal tersebut belum menjelaskan

bagaimana proses pengusungan calon ketika kondisi di pemilu menjadi serentak

antara pemilu legislatif dan eksekutif.

Ketiga, dalam jurnal Konstitusi Vol 11 No. 3 berjudul “Pemilu Serentak dan

Masa Depan Konsolidasi Demokrasi.” Dalam jurnal tersebut dibahas politik

transaksional yang terjadi secara bertingkat, biasanya dilakukan oleh partai politik

dengan individu yang berniat mengisi kursi penting di pemerintahan, serta antara

partai politik untuk membagi-bagikan jatah politik tertentu. berkaitan dengan Pemilu

8 Rosa Ristawati, “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam Kerangka

Sistem Pemerintahan Presidensil”, Jurnal Konstitusi, Vol II Nomor 1, (Surabaya : FH UNAIR, 2009),

hlm. 19.

11

Legislatif dan Pilpres, politik transaksional yang dimaksud bisa terjadi 4 sampai 5

tingkatan, yaitu: a) Saat mengajukan calon anggota DPR antara partai politik dan

calon anggota Legislatifnya; b) Proses mengusung pasangan calon Presiden dan calon

Wakil Presiden karena ketentuan Presidential Threshold; c) Putaran kedua apabila di

putaran pertama tidak menemukan pemenangnya; d) Pada pembagian kursi kabinet;

e) Menentukan arah koalisi partai di DPR yang kemudian menjadi seperti acuan

untuk arah koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (tingkat I dan II), antara lain

untuk alokasi jabatan dan sebagainya.9

Dalam jurnal tersebut menjelaskan adanya politik transaksional dalam mengisi

jabatan-jabatan politik. Penulis jurnal sebelumnya tidak menjelaskan bagaimana

proses-proses transaksional itu dilaksanakan, tahapan tersebut tidak digambarkan

dalam jurnal tersebut yang membuat kata transaksional itu menjadi bias atau samar-

samar.

Keempat, jurnal Cita Hukum yang berjudul “Urgensi Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi.”10

Dalam jurnal tersebut dibahas

tentang penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung kedua

pada era reformasi, yaitu pada tahun 2009, partai politik yang menjadi peserta pemilu

legislatif tidak dapat begitu saja mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.

Tetapi partai politik yang memperoleh suara sah nasional 2,5% dapat mengusung

9 Ria Casmi Arrsa, ”Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi”, Jurnal

Konstitusi, Vol 11 No.3, (Malang : PPOTODA Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 521. 10

Abu Tamrin, “Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era

Reformasi”, Jurnal Cita Hukum, Vol. I, (Jakarta: FSH UIN Jakarta, 2013), hlm. 192.

12

calon Presiden dan Wakil Presiden. Adapun contoh partai politik yang meraih

parliamentary threshold yaitu: Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai

Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa, berkoalisi mendukung

pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono.

Dalam jurnal di atas pembahasan ada pada seputar syarat untuk dapat

mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada pemilihan presiden syarat

mutlak untuk mengusung calon Presiden adalah partai yang lolos dari ambang batas

parlemen, artinya bahwa semua yang telah melewati ambang batas parlemen

diperbolehkan mengusung calon Presiden meskipun harus berkoalisi sampai 25%

suara nasional partai atau 20% kursi di DPR RI.

Kelima, jurnal Petita Vol 1 tahun 2016 dengan pembahasan “Penghapusan

Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional.”11

Dalam

jurnal tersebut dijelaskan tentang Pemilu yang diselenggarakan secara serentak

dikarenakan penghematan waktu. ditiadakannya Presidential Threshold membuat

Pemilu Presiden dan Legislatif dapat selenggarakan di waktu yang bersamaan.

Dengan demikian penyelenggaraan pemilu dijadikan satu waktu sehingga terjadi

penghematan waktu. Keuntungan lain yaitu mengurangi dan mencegah politik

transaksional. ditiadakannya Presidential Threshold membuat tidak

mengharuskannya partai politik untuk berkoalisi dan mengusung satu calon Presiden.

11

Muhammad Siddiq Armia, dkk. “Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya

Pemulihan Hak-Hak Konstitusional”, Jurnal Petita, Vol.1, (Aceh : UIN Ar-Raniry, 2016), hlm. 137-

138.

13

Dengan demikian tidak ada lagi politik transaksional, dan dapat menghindari jual beli

proporsi jabatan nantinya. Politik transaksional sejauh ini sangat merugikan

masyarakat. Hak-hak prerogatif Presiden menjadi tersandra dengan politik ini.

Contohnya adanya Menteri yang menjadi tunduk kepada perintah partai dibandingkan

dengan instruksi presiden dalam persoalan-persoalan tertentu.

Dalam jurnal di atas mengatakan Presidential Threshold harus dihapus jika

diadakannya pemilu secara serentak. Namun penulis jurnal tidak menjelaskan akibat

dari penghapusan ambang batas Presiden, asumsinya adalah ketika penghapusan

ambang batas Presiden tersebut berhasil diterapkan konsekuensinya adalah semakin

banyaknya partai politik yang ingin mengusung Presiden masing-masing akhirnya

konsolidasi politik tidak berjalan dengan lancar serta akan menambah ricuh

demokrasi yang sudah dibangun ini.

Berbeda dengan lima tinjauan pustaka di atas, penelitian ini berusaha melihat

proses perubahan sikap partai politik, dalam hal ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

dalam merespon Presidential Threshold 2019.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tehnik

analisis deskriptif sehingga dalam proses penelitian tidak menggunakan analisis data

stastitik. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data

14

deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat

diamati dari orang-orang yang diteliti.12

Dengan metode ini, penulis dengan mudah

mengenal beberapa tokoh untuk ikut andil dalam menentukan RUU No 7 Tahun 2017

tentang Pemilu, dan mengambil ide dan strategi politik yang membuat sebuah partai

menentukan kebijakan politik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari dokumen-dokumen yang penulis masukan

dan hasil dari pengamatan serta wawancara yang dilakukan oleh penulis. Setelah

data-data yang berhasil dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan

karakteristiknya. Berdasarkan sumbernya, data dibandingkan menjadi dua jenis,

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didiapat atau

diperoleh langsung di lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan

penelitian.13

Data primer berupa bukti sikap politik PKB yang diwakili oleh Pimpinan

Fraksi di DPR yang dibuktikan dengan disahkannya UU No 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.14

Data sekunder tersebut

berupa buku-buku dan jurnal yang terkait dengan ambang batas pencalonan presiden.

12

Bagong Suyanto dkk, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2007), hlm. 166. 13

Pupuh Fathurahman, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011),

hlm. 146. 14

Pupuh Fathurahman, Metode Penelitian Pendidikan, hlm. 147.

15

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

a. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui surat kabar, buku-buku, majalah, berita online,

maupun informasi lainnya terkait permasalahan tentang isu Presidential Threshold

yang disahkan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dokumentasi dibutuhkan

untuk memudahkan penulis mendapatkan jawaban dari masalah yang ingin diteliti

kemudian penulis dapat menggambarkan secara rinci dan jelas berkaitan dengan

masalah Presidential Threshold dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengambilan data dengan memberikan pertanyaan

secara langsung oleh peneliti kepada narasumber untuk memberi informasi, dan

jawaban dari narasumber dicatat atau direkam dengan alat perekam.15

Dalam

penelitian ini, penulis mewawancarai Wasekjend PKB yang membahas RUU tentang

Pemilu yaitu Faisol Reza. Sementara dalam pembahasan studi kasus sikap politik

PKB dalam menanggapi Presidential Threshold penulis mewawancarai Siti Masrifah

selaku Pimpinan Fraksi PKB.

15

Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011),

hlm. 67.

16

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis

deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap masalah yang diangkat berdasarkan fakta-

fakta yang ada, kemudian diintegrasikan antara fakta yang satu dengan fakta-fakta

lainnya agar dapat mengambil kesimpulan atau saran yang baik. Data-data yang

terkumpul diseleksi kemudian diuraikan secara deskriptif.16

Dengan menggunakan

teknik analisis kualitatif berdasarkan teori partai politik dan teori elite penulis

berharap dapat menjelaskan secara sistematis dan akurat mengenai sikap politik PKB

dalam menanggapi Presidential Threshold yang ada dalam RUU tentang Pemilu.

F. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun pembahasan menjadi beberapa

bagian dari sitematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengungkapkan latar belakang

permasalahan yang penulis amati dalam melakukan penelitian serta tujuan penulis

terkait permasalahan sikap politik PKB menanggapi Presidential Threshold tahun

2019 dalam RUU tahun 2017 tentang Pemilu berdasarkan metode penelitian

kualitatif.

16

Moleong J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2008), hlm. 6.

17

Bab II: Kerangka Teoretis. Dalam bab ini penulis mencoba untuk

mengenalkan teori-teori yang dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan pokok

menjawab penelitian skripsi ini yaitu, Sikap Politik PKB dalam Menanggapi

Presidential Threshold 2019 dalam RUU No 7 Tahun 2017.

Bab III: Profil Partai. Dalam Pada bab ini penulis menjelasakan profil dari

Partai Kebangkitan Bangsa yang didalamnya menjelaskan Presidential Threshold

dari pemilu 2004 sampai pemilu 2019.

Bab IV: Analisis Masalah. Dalam bab ini merupakan bagian utama dari

penulisan skripsi, karena menjelaskan tentang permasalahan yang penulis angkat.

Penulis mencoba menjawab sikap yang dikeluarkan partai sesuai dengan judul Sikap

Politik PKB dalam menanggapi Presidential Threshold 2019.

Bab V: Penutup. Dalam bab ini Penulis mengupayakan untuk menyimpulkan

pembahasan mengenai penulisan skripsi ini sekaligus menjadi penutup dari pokok

permasalahan sikap politik PKB dalam menanggapi Presidential Threshold 2019

serta dilanjutkan dengan kritik dan saran bagi para pembaca.

18

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEP

A. Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Partai politik berangkat dari sebuah pendapat yaitu dengan membentuk sebuah

organisasi mereka dapat menggerakan orang-orang yang memiliki pemikiran yang

tidak sama dan kemudian pemikiran tersebut diintegrasikan dalam satu cita-cita yang

sama. Secara garis besar dikatakan bahwa partai politik adalah sekumpulan individu

yang terkoordinir dalam struktural dan anggotanya memiliki visi, nilai dan tujuan

yang sama. Tujuan dari partai politik yaitu untuk mendapatkan kekuasaan dengan

cara konstitusional.17

Partai politik lahir pertama kali di Negara bagian Eropa Barat. Dengan semakin

masifnya suatu bahasan bahwa masayarakat merupakan faktor utama yang sangat

diprioritaskan dan menjadi bagian utama dalam proses politik, maka lahirnya partai

politik dibentuk sebagai penyambung antara masyarakat dengan pemerintah.

Sebenarnya partai politik dianggap sebagai bagian dari suatu sistem politik yang

sudah modern atau dalam proses memodernisasikan diri. Berkembangnya sebuah

17

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),

hlm. 403.

19

partai tidak lepas dari tiga unsur yang menopang, diantaranya meliputi anggota/kader

partai yang lebih banyak dan loyalis terhadap partai politik tentu sangat dibutuhkan,

namun masih sering terjadi dilihat banyaknya anggota/kader yang tingkat kesetiannya

terhadap partai belum mengakar. Kemudian Pengurus dalam partai, seperti organisasi

pada umumnya dalam merawat anggota/kader dibutuhkan pengurus sebagai upaya

menjaga kader untuk tetap loyal. Elite partai juga mempunyai kewenangan penuh

dalam memutuskan sebuah sikap politik partai. 18

Pasca Perang Dunia I dan diakuinya hak pilih universal, perpecahan sosial telah

menjadi persaingan politik yang membentuk sistem kepartaian di Eropa dengan

mengakar pada struktur sosial yang ada.19

Perpecahan sosial sendiri merupakan

makna dimana agama, bahasa, etnisitas dan kelas bersifat hierarkis dan dapat berubah

sewaktu-waktu. Dalam perkembangannya pemilih dalam memberikan dukungan

kepada salah satu partai politik ditentukan oleh faktor agama, kota-desa, status sosial

dan kedekatan.20

Ahli politik Sigmund Neumann dalam bukunya mendefinisikan partai politik

sebagai wadah bagi para tokoh politik yang sedang bersaing untuk menduduki

kekuasaan serta meraih dukungan dari masyarakat melalui persaingan dengan

18

A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 101. 19

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),

hlm. 19. 20

Ahmad Farhan Hamid, Partai Politik Lokal di Aceh, (Jakarta : Kemitraan, 2008), hlm. 16-17.

20

kelompok atau anggota lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.21

2. Fungsi Partai Politik

a. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan proses dari penyampaian informasi dalam

perosalan politik antara pemerintah dengan masyarakat dan dari masyarakat dengan

pemerintah.22

Komunikator politik sangatlah penting dalam proses komunikasi politik

terutama dalam penggiringan opini publik, biasanya komunikator adalah pemimpin

dari sebuah partai itu sendiri.

Selain itu, komunikasi politik juga merupakan penggabungan kepentingan

setelah mendapatkan aspirasi dari masyarakat yang kemudian ditampung lalu diolah

dan disusun dalam bentuk yang lebih teratur untuk dirumuskan menjadi sebuah

usulan kebijakan, kemudian tertuang dalam program partai yang diperjuangkan

melalui lembaga parlemen kepada pemerintah agar menjadi kebijakan umum.23

b. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merujuk pada proses penyampaian sikap politik dimana sikap

politik serta pola tingkah laku politik didapatkan guna menjelaskan tujuan politik

21

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),

hlm. 404. 22

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia,

1992), hlm. 119. 23

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),

hlm. 405.

21

untuk generasi berikutnya. Sosialisasi politik bisa juga menjadi alat pembentukan

sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.24

c. Partisipasi politik

Partisipasi politik adalah sikap atau tindakan seseorang untuk ikut serta dalam

proses politik. Partisipasi politik mencakup tindakan yang dilakukan dengan cara

sukarela melalui keikutsertaan seseorang dalam proses pemilihan pemimpin-

pemimpin politik dan turut serta dalam proses pembentukan kebijakan umum baik

langsung ataupun tidak langsung.25

d. Pendidikan politik

Salah satu fungsi partai politik menurut sukarna yang dikutip dari Maurice

Duverger bahwa partai politik juga mempunyai fungsi sebagai sarana pendidikan

politik kepada masayarakat.26

Fungsi partai politik juga dikategorikan menjadi dua

dalam wadah internal maupun eksternal organisasi.

3. Tipologi Partai Politik

Terdapat beberapa cara untuk mengklasifikasikan partai politik. Richard S.

Katz mengemukakan terdapat empat tipikal partai politik yaitu, partai elite, partai

24

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia,

1992), hlm. 122. 25

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),

hlm. 17-19. 26

Maurice Duverger, Partai Politik dan Kelompok Penekan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994),

hlm. 24.

22

massa, partai catch-all dan partai Kartel.27

Franz Neumann menambahkan satu yaitu

partai integeratif.

Partai elite merupakan partai yang mempunyai basis lokal dengan sejumlah

elite inti yang digunakan untuk acuan kekuatan partai. Partai ini berkembang karena

adanya kader yang setia dan selalu patuh terhadap elit-elit yang ada dalam sebuah

partai. Elite politik biasanya mempunyai jabatan terpandang dan status ekonominya

jelas.

Partai massa merupakan partai yang terdiri karena banyaknya anggota dan

kader di dialamnya, hal tersebut adalah jawaban atas tuntutan sosial dalam

masyarakat industrial. Tujuan partai ini adalah untuk membangun kekuatan yang

cukup besar agar memungkinkan membuat pengaruh terhadap kebijakan

pemerintah.28

Partai catch-all merupakan partai yang sama dengan partai massa. Namun

berbeda dengan partai massa yang berdasarkan pada kelas sosia tertentu, partai

chatch–all lebih pada mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Partai integratif adalah partai yang lahir dari kelompok sosial tertentu yang

mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Partai ini melakukan kegiatan politik

melalui mobilisasi massa. Mereka juga mendapat sumbangan dari simpatisan sebagai

salah satu sumber dana partai.

27

Seta Basri, Sistem Politik Indonesia, (Depok: Indie Publishing, 2012), hlm. 91. 28

Peter Schroder, Strategi Politik, (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2004), hlm. 359.

23

Salah satu keabsahan partai politik dalam menentukan kebijakan politik

dikarenakan adanya kader yang bisa menduduki kursi legislatif di dalamnya.

Legislatif merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pembuat Undang-Undang,

Melakukan perencanaan anggaran, dan melakukan pengawasan Undang-Undang

yang sedang dijalankan oleh lembaga eksekutif. Lembaga legislatif juga dapat

dikatakan sebagai wakil rakyat dikarenakan cerminan atau keterwakilan dari

masyarakat serta dipilih langsung oleh rakyat.

Implementasi dari fungsi legislatif dapat diklasifikasikan menjadi 3 unsur : (1)

Representasi; (2) Pembuat Kebijakan/keputusan; (3) Pembentukan legitimasi.

Dikatakan representasi karena legislatif dapat mewakili semua unsur yang ada dalam

masyarakat seperti jenis usia, tingkat pendidikan, sosial, budaya dan lain-lain. Unsur

lainnya yaitu pembuat kebijakan/keputusan dikarenakan legislatif yang mempunyai

fungsi legislasi dalam membuat undang-undang, maka dari itu, lembaga legislatif

diperbolehkan secara legal mengamandemen rancangan perundang-undangan. Unsur

lain pembentukan legitimasi dikarenakan yang menjalankan Undang-Undang adalah

lembaga eksekutif maka lembaga legislatif berhak mengawasi atau mengontrol

eksekutif dalam menjalankan Undang-Undang, beberapa contoh legislatif dalam

mengawasi eksekutif yaitu adanya hak agket dan hak interpelasi dan menyatakan

pendapat.29

29

S. H. Sarundajang, Pemerintah Daerah di Berbagai Negara, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka,

2005), hlm. 123-124.

24

Dalam lembaga legislatif terdapat beberapa perangkat yang menjadi suatu

kesatuan yaitu Fraksi, Komisi, Pansus dan lain-lain. Fraksi adalah pengklasifikasian

anggota yang berdasar kepada hasil pemilihan umum sebuah partai. Setiap anggota

sudah pasti akan menjadi bagian dalam fraksi dan pimpinan fraksi ditunjuk oleh

fraksinya masing-masing. Fraksi dibentuk dalam upaya mengefisiensikan

pelaksanaan tugas, serta hak dan kewajiban DPR dengan jumlah anggota fraksi

minimal 13 orang.

Fraksi bisa juga dibentuk dari gabungan dua partai politik atau lebih. Fraksi

bertugas mengkoordinir kegiatan aggota dalam melaksanakan tugas dan wewenang

dalam rangka mingkatkan kemampuan, disiplin keefektifan dan efisiensi kerja

anggota.30

Fraksi juga merupakan sub bagian dari lembaga legislative yang erat kaitannya

dengan partai politik. Setiap anggota legislatif yang telah terpilih menjadi anggota

parlemen harus berada dalam sebuah fraksi. Fraksi sering dikritik karena pada

hakikatnya hanya menjadi kepanjangan tangan dari partai politik di lembaga

legislative.31

30

Markus Gunawan, Buku pintar calon anggota & anggota legislatif, DPR, DPRD & DPD,

(Jakarta: Trans Media Pustaka, 2008), hlm. 85 31

Ikhsan Darmawan, Mengenal Ilmu Politik, (Jakarta:Kompas, 2015) hlm. 70-71.

25

B. Teori Elite

Kata “elit” bisa muncul pada abad ketujuh belas. saat itu, sebutan “elite”

digunakan untuk menggambarkan barang dengan kualitas yang tinggi. Penggunaan

kata itu kemudian diperluas sehingga merujuk pada kelompok-kelompok sosial yang

tinggi, misalnya tingkat bangsawan atau kedudukan dalam sebuah jabatan yang

tinggi.32

Dalam masyarakat terdapat pembagian kelas dari segi kekuasaan yang

memiliki kekuasaan disebut elite (pemimpin) dan bagi yang tidak mempunyai

kekuasaan, kemudian diharuskan mematuhi pemilik kekuasaan disebut massa

rakyat. Pembagian kelas kekuasaan ini dapat ditemui dalam masyarakat macam

apapun.33

Menurut Gaetano Mosca, ia mengungkapkan bahwasanya kelas masyarakat

itu dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu kelas menguasai dan kelas dikuasai. Kelas

menguasai jumlahnya biasanya lebih sedikit dari pada kelas yang dikuasai,

artinya masayarakat yang banyak itu tentunya tidak dapat menguasai sesamanya

butuh ada yang mengontrol dan mengawasi, maka dari itu timbulah teori elite

yang mengatakan orang-orang yang disebut dengan kelas dikuasai pastinya selalu

ikut dalam aturan yang diberikan oleh kelas yang menguasai.

32

Rudi Subiyakto, ”Keterlibatan Kiai dalam Pilkada: Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2006”, (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No. 1, 2011), hlm. 43. 33

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia,

1992), hlm. 122.

26

Teori elite politik mempercayai bahwa setiap masyarakat diatur oleh

sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas. Elite politik adalah sekelompok

orang yang dapat menjangkau kekuasaan. Sekelompok orang tersebutlah yang

dapat dikatakan elite. Elite sendiri adalah individu-individu yang mampu

mengemban jabatan-jabatan tinggi dalam masyarakat. Teori Elite lahir dari para

ilmuan sosial Amerika Serikat diantaranya Vilvredo Paretto (1848-1923),

Gaetano Mosca (1858-1941), Robert Michels (1876-1936), dan Joseph Ortega Y.

Gasset.34

Dalam bukunya Ramlan Surbakti mengutip pernyataan Gaetano Mosca

Mengemukakan bahwa terdapat dua bentuk distribusi kekuasaan dalam

masyarakat. Pertama, kelas memerintah, dengan formasi orang yang sedikit,

namun dapat menentukan sikap, pemeran utama dari kekuasaan, dan

mendapatkan keuntungan yang timbul sebagai dampak dari mendapatkan

kekuasaan. Kedua, kelas yang diperintah, dengan formasi orang yang lebih

banyak dari kelas memerintah, diatur dan dikelola oleh penguasa dengan cara-

cara yang kurang lebih berdasarkan hukum, semaunya dan paksaan.35

Elite digolongkan berdasarkan sudut pandang: posisi, reputasi, dan

pembuatan keputusan.36

Perbedaan ketiga sudut pandang yaitu sebagai berikut :

Pertama, orang yang memiliki kuasa di antara kelompok elite adalah orang yang

34

P. Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 82. 35

Surbakti, Memahami Ilmu Politik, hlm. 75. 36

Haryanto, Kekuasaan Elite : Suatu Bahasa Pengantar, (Yogyakarta: PLOD UGM, 2005),

hlm. 45-134.

27

menjadi puncak atau pusat perhatian dari organisasi formal tersebut. Kedua,

kekuasaan bersinergi sepenuhnya dengan posisi kelembagaan. Ketiga analisa

posisi merupakan teknik analisa yang mudah dan paling umum dipergunakan

untuk mengetahui siapakah sebenarnya orang yang berkuasa di lembaga tersebut.

Keempat, asumsi analisis ini beranggapan bahwa lembaga-lemabaga mana yang

sudah diketahui secara politis penting dan semu. Kelima, analisa posisi hanya

efektif digunakan dalam kondisi masyarakat yang memiliki distribusi kekuasaan

timpang, sementara dalam masayarakat dan organisasi yang distribusinya merata

analisis ini tidak efektif. Kesimpulannya analisa ini berpendapat : “siapa yang

menduduki puncak suatu organisasi, orang tersebutlah yang mempunyai peran

utama dan tangung jawab besar dalam gerak organisasi”.37

Analisis reputasi berpendapat bahwa: Pertama, individu dalam kelompok

warga diangap lebih berpengaruh, memang yang bersangkutan benar-benar

memiliki pengaruh. Kedua, Individu yang dianggap memiliki kekuasaan,

memang orang tersebut memiliki kekuasaan. Ketiga, analisa reputasi dibuat

dengan tidak mendasarkan pada lembaga-lembaga formal tetapi berdasarkan

kepada reputasi kekuasaan secara informal yang dimiliki elite.

Analisis pembuatan keputusan menyebutkan bahwa: Pertama, dalam

mengetahui siapa yang berkuasa diantara para elite dengan cara meneliti proses

37

Jainuri, Orang Kuat Partai di Arus Politik Lokal, (Malang: Citra Mentari Press, 2012), hlm.

21-38

28

pembuatan keputusan, perhatian utama dari analisa tersebut ialah siapa saja yang

banyak melakukan inisiatif dan berkontribusi dalam pembuatan keputusan.

Analisa ini menurut beberapa kalangan lebih efektif dibandingkan dengan analisa

posisi dan reputasi. Kesimpulannya analisa ini mencari individu-individu yang

menjadi pemegang kunci dalam pembuatan keputusan.38

Menurut Mosca hanya ada satu bentuk pemerintahan, yakni oligarki. Mosca

menolak klasifikasi pemerintah ke dalam bentuk-bentuk monarki, demokrasi dan

aristokrasi. Menurutnya, terdapat kelas pertama dan selalu menjadi yang paling

atas, dan jumlah individunya selalu lebih sedikit, kemudian mengendalikan

fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan mendapatkan keuntungan yang di

dapatnya dari kekuasaan. kemudian kelas yang kedua yang mempunyai jumlah

lebih banyak, terwakilkan, serta menjadi tempat permintaan kebutuhan kelas

yang pertama, setidaknya pada saat kemunculannya, dengan instrument-

instrumen penting bagi organisme politik.39

C. Teori Kekuasaan

Kekuasaan muncul dikarenakan sebab dari output yang diinginkan oleh partai

politik. Kekuasaan pula disebut sebagai tujuan akhir partai politik itu sendiri

didirikan. Maka kekuasaan diartikan sebagai salah satu peluang untuk mencapai

konsensus bersama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Talcot Parsons melihat

38

Jainuri, Orang Kuat Partai di Arus Politik Lokal, hlm. 38. 39

P. Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 202.

29

kekuasaan merupakan senjata yang ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan koleftif

dengan jalan membuat keputusan-keputusan yang mengikat didukung dengan sanksi

yang negatif.40

Dalam kekuasaan ada dua hal yang sangat berkaitan erat yaitu

otoritas/ wewenang dan legitimasi.

Otoritas atau wewenang dianggap sebagai individu atau kelompok yang

mempunyai hak untuk mengeluarkan instruksi dan mempunyai kewenangan dalam

membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk berharap orang lain patuh terhadap

peraturan yang dikeluarkannya. Selain wewenang, legitimasi merupakan salah satu

bagian terpenting dalam kekuasaan. Legitimasi yaitu keyakinan anggota-anggota

masyarakat bahwa wewenang yag ada seseorang, kelompok, atau pengusaha adalah

wajar dan patut untuk dihormati. Kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa

pelaksanaan wewenangan itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sah.

Jika dalam suatu sistem politik terdapat konsensus mengenai dasar-dasar dan

tujuan-tujuan masyarakat, keabsahan dapat tumbuh dengan kukuh, sehingga unsur

paksaaan serta kekerasan yang dipakai oleh setiap rezim dapat ditetapkan sampai

minimum. Maka dari itu pimpinan dari suatu sistem politik akan selalu mencoba

membangun dan mempertahankan keabsahan di kalangan rakyat.41

40

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),

hlm. 63. 41

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),

hlm. 65 .

30

BAB III

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN UJI MATERIL PRESIDENTIAL

THRESHOLD DI MAHKAMAH KONSTITUSI 2017

A. Sekilas tentang Partai Kebangkitan Bangsa

Pada tanggal 21 Mei 1998, terjadi peristiwa besar yang melanda negara

Indonesia, saat itu Presiden Soeharto menyatakan dirinya mundur dari jabatannya

sebagai presiden republik Indonesia akibat adanya protes yang sangat kuat dari

masyarakat Indonesia, mulai yang mengalir dari unjuk rasa mahasiswa, kegaduhan di

DPR dan lain sebagainya hingga mencapai titik klimaks pada peristiwa yang disebut

“People Power.”

Peristiwa tersebut menandai sejarah di Indonesia, sejarah tersebut disinyalir

menjadi kekuatan dari lahirnya reformasi. pasca peristiwa bersejarah tersebut,

kebebasan berekspresi yang didambakan rakyat Indonesia akhirnya terwujud tanpa

dibayang-bayangi oleh rezim otoriter sebelumnya. Setelah 3 hari Soeharto mundur

dari jabatannya sebagai presiden, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai

rumah kaum Nahdliyin mulai kebanjiran masukan dari warga NU di seluruh

Indonesia. Pada tanggal 24 Maret 1998, diselenggarakannya rapat oleh PBNU yang

dipimpin oleh Wakil Rais Syuriah, Sahal Mahfudz. Hasil dari rapat tersebut

memutuskan tiga hal. Pertama, NU tidak bisa menjadi parta politik kembali karena

31

terbentur dengan Khittah dalam Muktamar di Situbondo. Kedua. NU tidak bisa

melibatkan diri dalam politik praktis secara kelembagaan. Ketiga, NU akan

memfasilitasi pembentukan partai baru yang keanggotaannya adalah pengurus PBNU

untuk menghindari perpecahan dalam NU sendiri.42

Masukkan untuk PBNU

sangatlah dinamis, berbagai macam pendapat dikemukakan oleh seluruh Kader NU di

Indonesia, sebagian besar meminta PBNU untuk melahirkan partai baru sementara

sebagian lainnya sibuk mencari dan mngusulkan nama yang baik untuk partai.

Terhitung ada 39 nama partai politik yang diberikan dari seluruh pengurus

NU se-Indonesia. Nama partai politik yang sering dikemukakan adalah Nahdlatul

Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa. Terdapat pula yang

berpendapat lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang

partai politik adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang

mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi

parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang

mengusulkan semuanya. Di antara usulan yang paling lengkap berasal dari Lajnah

Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam

menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU mengakomodir

usulan tersebut secara demokratis. Hal ini disebabkan karena terdapat hasil keputusan

yakni pada saat Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara

42

Zainal Arifin Junaidi, 9 Tahun PKB: Kritik dan Harapan, (Jakarta: DPP PKB,2007), hlm. 35.

32

organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan

kegiatan politik praktis.43

Muktamar NU di Situbondo bisa disebut pula kembali ke Khittah 1926.

Kembali ke Khittah pada saat itu adalah cara NU dalam menyelamatkan

kepentingannya. Pada saat orde baru NU merasa terancam keberadaannya hingga

harus melepaskan jaket politiknya agar rezim kala itu tidak membubarkannya. Namun

kembali ke khittah bukan berarti NU tidak bisa melahirkan partai baru. Apabila

PBNU melahirkan sebuah partai politik itu tidak menyalahi Khittah. Muktamar di

Situbondo memutuskan yang kembali ke Khittah adalah NU, dan jika warga NU yang

berpolitik itu diperbolehkan.44

Namun kemudian sikap yang ditunjukkan PBNU belum berhasil

mengakomodir keinginan warga Nahdliyin. Perlu untuk diketahui mayoritas NU atau

kaum Nahdliyin mempunyai karakter basis masa di pedalaman desa. Mereka

dikategorikan sebagai islam yang tradisionalis dimana secara ekonomi, pendidikan,

dan sarana informasi masih terbelakang. Selain itu, Nahdliyin juga sering disebut

sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat ketergantungan yang amat tinggi akan

sosok pemimpin yang dipanuti oleh khalayak ramai seperti Kyai, sehingga dalam

memutuskan sesuatu atau pilihan politik masih ikut dan patuh terhadap kata tokoh

43

Sejarah Pendirian Partai Kebangkitan Bangsa ; tersedia di http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-

pendirian ; Internet diunduh pada tanggal 7 April 2018.

44 Mahrus Ali & MF. Nurhuda Y, Pergulatan membela yang benar: biografi Matori Abdul

Djalil, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 170.

33

tersebut.45

Karakter inilah yang membuat kita lebih mudah membaca ke mana

dukungan Nahdliyin akan diberikan dalam pemilihan presiden. Suara Nahdliyin akan

sulit ditebak Apabila pemilihan anggota legislatif, sebab para Kyai tersebut

dibebaskan untuk mendukung partai politik manapun.

Akhirnya, PBNU melakukan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU

tanggal 3 Juni 1998. Akhir dari rapat tersebut yaitu merupakan keputusan untuk

membentuk Tim Lima yang diberi mandat untuk mendengar aspirasi warga NU. Tim

Lima yang diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU),

dengan anggota antara lain, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said

Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua

PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mencegah adanya

hambatan dalam menjakan mandat organisatoris, Tim Lima itu kemudian diberikan

Surat Keputusan PBNU.

Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi

(Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha

Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin

Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim

Asistensi diberi tugas untuk membantu Tim Lima dalam mencatat dan merangkum

usulan dari seluruh warga NU yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu

45

LAKPESDAM, Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan, (Jakarta:

Kompas, 2010), hlm. 9.

34

warga NU untuk terciptanya parpol baru yang dapat menjadi rumah aspirasi poitik

warga NU. Setelah itu dibuatlah pertemuan di Cipanas untuk merumuskan

pembentukan partai politik.

Pada pertemuan tersebut, para tokoh NU yang diberi mandat oleh PBNU

untuk menginisiasi aspirasi warga NU menghasilkan beberapa keputusan salah

satunya yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai, naskah deklarasi

dan menjadi bahasan penting lainnya yaitu hubungan partai politik yang akan

dibentuk tersebut dengan Nahdlatul Ulama. Meskipun partai yang dibentuk ini

disebabkan karena upaya PBNU menampung keinginan warga NU, namun dalam

rumusan Mabda Syiyasi, Partai yang akhirnya bernama Partai Kebangkitan Bangsa

ini mendeklarasikan sebagai partai yang terbuka untuk umum, tidak hanya untuk

kalangan tertentu saja tetapi lintas agama, suku, ras maupun golongan. Hal itulah

yang kemudian dimunculkan dalam visi dan misi PKB termasuk dijabarkan dalam

arah perjuangan PKB.46

Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid

atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik

NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Medio akhir Juni

1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis

ahlussunah wal jamaah.

46 Mabda Syiasi Partai Kebangkitan Bangsa ; tersedia di http://www.dpp.pkb.or.id/mabda-

siyasi ; Internet diunduh pada tanggal 7 April 2018.

35

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir

Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Proses

selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi

Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh

pesantren, dan tokoh masyarakat.

Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29

Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah:

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah

terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta

untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat

beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran,

kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati

nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan

masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan

bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan,

serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati

bersama.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah

SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan

demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini

menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan,

kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB).47

47

Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa ; tersedia di http://www.dpp.pkb.or.id/naskah-deklarasi

; Internet diunduh pada tanggal 7 April 2018.

36

Partai Kebangkitan Bangsa tergolong partai dengan ideologi yang unik. Meski

secara kelembagaan partai ini secara jelas mencantumkan Pancasila sebagai asas

partai, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kelahiran PKB dibidani oleh

organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Kompromi antara

identitas sebagai partai politik yang nasionalis dengan latar belakang historis menjadi

kata kunci dalam memahami Partai Kabangkitan Bangsa.48

Dari sisi etika politik, sejauh ini pandangan PKB terhadap sikap pragmatis

yang semata-mata hanya memperebutkan kekuasaan jelas sangat merugikan

perjuangan. Sikap tersebut hanya berisi intrik-intrik politik yang dilakukan orang

tanpa ada kejelasan untuk apa partai ada. Pada titik inilah, PKB hadir sebagai partai

politik yang lebih mengedepankan moralitas. PKB harus memanfaatkan momen di

masa depan dalam sua-sana saat pragmatisme politik begitu menguat. Sementara di

sisi lain, moralitas partai-partai politik pun semakin tergerus.49

Perkembangan Perpolitikkan Partai Kebangkitan Bangsa

Semenjak dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Abdul Muhaimin Iskandar (Selanjutnya disebut

dengan Cak Imin), suara PKB dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 kembali bisa

dibanggakan khususnya oleh warga NU.

48 Hanif Dhakhiri dan TB Massa Djafar, Struktur Politik Partai Kebangkitan Bangsa¸Jurnal

Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Volume 11 No 1, 2015, Universitas Nasional Jakarta, hlm.

1601.

49 Nahrowi, Imam, Moralitas Politik PKB. Malang: Averroes, 2006

37

Tabel. 1.0

Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilihan umum legislatif

sejak 1999 – 2014.

Tahun Suara % Kursi % +/−

1999 13,336,982 12,61 51 11,03 -

2004 11,989,564 10,57 52 9,45 1

2009 5,146,122 4,94 27 4,82 -25

2014 11,298,957 9,04 47 8,40 +20

Sumber : kpu.go.id

Dengan pencapaian 11.292.151 suara (9,04%) atau setara 47 kursi di DPR RI.

Padahal, lima tahun sebelumnya atau Pemilu periode 2004-2009, PKB hanya

memperoleh 5.146.302 suara (4,95 persen) dan mendapat 28 kursi DPR RI.50

Hasil tersebut diraih karena perpecahan dalam NU dan PKB saat itu sudah

mulai meredam sehingga warga NU kembali kerumah yang sama-sama dilahirkan

oleh PBNU. Selain itu hasil tersebut didapatkan berkat strategi yang dilakukan oleh

Cak imin sapaan akrab H Abdul Muhaimin Iskandar dalam menghadapi pemilu 2014

dengan cemerlang dan matang. Cak Imin juga dikenal pandai memainkan strategi

50

Sejarah Pendirian Partai Kebangkitan Bangsa ; tersedia di http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-

pendirian ; Internet diunduh pada tanggal 7 April 2018.

38

politik, ia sangat bersemangat dalam memberikan motivasi bagi seluruh calon

anggota legislatif asal PKB untuk bersama-sama berjuang meraih kemenangan.

Semangat membara Cak Imin dalam mengibarkan bendera kemenangan PKB

terus dilakukan. Bahkan sampai hari ini terus ia terus mengajak keluarga besar PKB

untuk bekerja lebih keras lagi dengan cara mengedepankan politik silaturahim,

mengakomodir kantung – kantung kekuatan nahdliyin dan nahdliyah serta lebih

memperkuat kembali sinergisitas antara Nahdlatul Ulama (NU) dan PKB. Sebagai

partai dengan basis latar belakang nasionalis religius, PKB pun berhasil

memenangkan 85 pasangan calon kepala daerah di seluruh Indonesia dalam

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 lalu.

Kejayaan PKB saat ini, tidak lepas juga karena faktor pendiri PKB, yakni KH

Abdurahman Wahid atau Gus Dur dan kiai-kiai lainnya.51

Perpolitikkan Indonesia

melihat, ketokohan dan kepemimpinan Gus Dur terbukti mampu mendorong suara

PKB di Pemilu 1999. Pesta demokrasi pertama yang diikuti Green Party ini berhasil

mendapatkan 13.336.982 suara (12,61 persen) setara 51 kursi di DPR RI. Tak

berhenti sampai di situ, gaya politik Gus Dur pun berhasil mengantarkan koalisi

poros tengah untuk menunjuk Gus Dur sebagai calon presiden. Melalui proses

pemungutan suara pada Sidang Umum MPR, Gus Dur pun terpilih menjadi Presiden

RI dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya.

51

LAKPESDAM, Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan, (Jakarta:

Kompas, 2010), hlm. 10.

39

Visi dan Misi Partai Kebangkitan Bangsa

Melihat sebuah partai yang sampai saat ini kokoh berdiri tentunya didasari

oleh kesamaan visi dan misi oleh partai tersebut dengan para simpatisan, anggota dan

kadernya. Berikut visi misi Partai kebangkitan bangsa ialah :

Visi

1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan

spiritual;

3. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan

berakhlakul karimah.

Misi

1. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan

yang adil dan demokratis;

2. Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang

beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi

manusia, dan berkeadilan sosial;

40

3. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan

tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat

bangsa;

4. Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial

di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang

berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;

5. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban

untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela

masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik

yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.52

B. Penjelasan tentang Presidential Threshold

Konsep demokrasi Indonesia perlahan-lahan mulai tergambarkan dengan

detail seiring dengan Perkembangan pemilihan umum, salah satu contoh yaitu

membawa Threshold pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari

Electoral Threshold seabagai syarat partai politik dapat ikut serta dalam Pemilu,

Parliementary Threshold sebagai bentuk ambang batas partai untuk dapat menduduki

kursi lembaga legislatif, hingga Presidential Threshold sebagai ambang batas suara

52

Visi Misi Partai Kebangkitan Bangsa ; tersedia di http://www.dpp.pkb.or.id/visi-dan-misi;

Internet diunduh pada tanggal 7 April 2018

41

partai untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam

Pemilihan Presiden.

Dasar Hukum Threshold

Di Indonesia, kata Threshold sering kita temui dalam tiga kasus pengaturan

sistem Pemilu. Ambang batas (Threshold) yang pertama kali diterapkan di Indonesia

adalah pada saat menjelang Pemilu 2004, yakni Electoral Treshold yang ditetapkan

pada tahun 1999. Ambang batas ini diartikan sebagai syarat perolehan suara maupun

kursi bagi partai untuk bisa ikut kembali di Pemilu mendatang. Hal ini tertuang dalam

UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 39 UU No. 3 Tahun 1999

menyatakan :

Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik

harus memiliki sebanyak 2% (dua per seratus) dari jumlah kursi DPR atau

memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah kursi DPRD I

atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah

propinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh

Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum.53

Ketentuan tersebut dicantumkan kembali pada Pasal 143 ayat (1) UU Nomor

12 Tahun 2003. Dengan demikianlah kita sebut Electoral Threshold, yaitu batas

minimal perolehan kursi partai agar dapat mengikuti Pemilu berikutnya.

Dalam Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa:

53

Lihat UU Pemilu No.3 Tahun 1999, tentang ambang batas dalam pasal 39

42

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang

memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah

kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara

nasional dalam Pemilu anggota DPR.54

Dengan demikian, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2013 ini mengatur tentang

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai atau gabungan

partai yang memiliki sedikitnya 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara Pemilu

DPR. Ketentuan ini dinaikkan menjadi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara

Pemilu DPR oleh Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatakan:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling

sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah

nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden.55

Aturan tentang Pemilu ini kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum. Inilah yang disebut Presidential Threshold, yaitu

batas minimal perolehan kursi atau suara partai atau koalisi partai agar bisa

mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik

peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5 persen

suara dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan

perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD

54

Lihat UU Pemilu No. 23 Tahun 2003, tentang ambang batas pemilihan presiden dalam pasal

5 ayat (4) 55

Lihat UU Pemilu No 42 Tahun 2008, tentang ambang batas pemilihan presiden dalam pasal 9

43

Kabupaten/Kota nasional. Saat Pemilihan Umum 2014, dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas parlemen yang awalnya 2,5 persen ditetapkan

menjadi sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan

DPRD. Namun UU tersebut digugat oleh 14 partai politik ke Mahkamah Konstitusi

(MK). Pada akhirnya MK menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku

untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD. Inilah yang dimaksud Parliamentary

Treshold, yakni ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam

Pemilihan Umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan

Perwakilan Rakyat.

Threshold menjadi baku dan harus dipatuhi (ditegaskan presentasenya) dalam

aturan yang berlaku adalah pada tahun 1999, yang kemudian menjadi salah satu dasar

hukum pelaksanaan Pemilu tahun 2004. Dengan demikian, dapat menjadi sebuah

kesimpulan bahwa Threshold (ambang batas) antara Electoral, Parliamentary dan

Presidential memiliki pengertian yang berbeda-beda. Electoral dan presidential adalah

syarat bagi partai peserta Pemilu untuk dapat mengikuti Pemilu, sedangkan

Parliamentary adalah syarat untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Presidential Threshold dalam UU No 7 Tahun 2017

Pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak antara pemilihan legislative dan

pemilihan presiden berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu, merupakan sebuah bentuk penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga)

44

buah Undang-Undang sebelumnya, yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres,

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU Nomor 8 Tahun

2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penyederhanaan dan

penggabungan ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan

berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, mencegah duplikasi

pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan Pemilu, dan menemukan masalah-

masalah pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen

Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang Pemilu.56

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ini terdapat 5 poin penting, sebagaimana yang

telah dibahas di bab sebelumnya. 5 poin penting tersebut kemudian dibahas oleh

pemerintah dan DPR yang tergabung dalam Pansus dan menghasilkan 5 opsi paket

yang akan dijadikan pilihan bagi DPR untuk memilih diantaranya sebagai berikut :

1. Opsi Paket A, yaitu Presidential Threshold (20-25%), Parliementary Threshold

(4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konvensi suara

(Saint Lague Murni).

2. Opsi Paket B, yaitu Presidential Threshold (0%), Parliementary Threshold (4%),

sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konvensi suara (kuota

hare).

56

Lihat, Kementerian Dalam Negeri, 2016, ―Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang tentang Pemilihan Umum,‖ (dalam pdf), hlm. 2

45

3. Opsi Paket C, yaitu Presidential Threshold (10-15%), Parliementary Threshold

(4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konvensi suara

(kuota hare).

4. Opsi Paket D, yaitu Presidential Threshold (10-15%), Parliementary Threshold

(5%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-8 kursi), metode konvensi suara

(Saint Lague Murni)

5. Opsi Paket E, yaitu Presidential Threshold (20-25%), Parliementary Threshold

(3,5%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konvensi suara

(Kuota Hare)57

Dari 5 opsi paket di atas, salah satunya adalah pengaturan tentang Presidential

Threshold. Presidential Threshold adalah syarat ambang batas bagi partai politik atau

gabungan partai politik untuk mengusung calon Presiden atau Wakil Presiden. Dalam

Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh

25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu

anggota DPR sebelumnya.58

Ambang batas Tersebut yang kemudian akan dijadikan syarat untuk

mengusung calon Presiden pada Pemilu masal 2019. Menjadi catatan penting bahwa

57

Lidwina Tanuhardjo, “pansus RUU Pemilu sepakati 5 Opsi paket untuk diputuskan besok”;

tersedia di https://nasional.tempo.co/read/890975/pansus-ruu-pemilu-sepakati-5-opsi-paket-untuk-

diputuskan-besok ; Internet diunduh pada tanggal 10 Juli 2018 58

Lihat UU Pemilu No 7 Tahun 2017, tentang ambang batas pemilihan presiden dalam pasal

222

46

syarat pemilihan presiden 2019 menggunakan ambang batas Pemilu pada tahun

2014.59

Dengan adanya ketentuan Pasal 222 tersebut, dapat dicermati bahwa hanya

partai yang memiliki perolehan suara minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau

memperoleh 25% suara sah secara nasional. Kemudian apabila tidak memiliki suara

sampai pada ambang batas tersebut, maka jalan keluar yang paling menguntungkan

adalah partai-partai politik harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas agar dapat

mencalonkan Presiden dan Wakilnya, agar syarat minimal 20% kursi di DPR atau

25% suara sah secara nasional dapat terpenuhi. Hal tersebut sah-sah saja berdasarkan

Pasal 222 ini, dan juga Pasal 223 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, yang

mengatakan:

Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain

untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.60

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan

Pemilu Legislatif pada Tahun 2019, sehingga dengan adanya keputusan itu, maka

acuan syarat Presidential Threshold akan berdasarkan pada perolehan kursi atau

suara partai-partai adalah merujuk kepada hasil Pemilu 2014. Sedangkan dalam hasil

59

Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 menentukan bahwa hanya partai politik Peserta Pemilu

yang memiliki kursi sekurang kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh suara

sekurang-kurangnya 25%dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR yang dapat

mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. UU ini menjadi acuan pemilu 2014.

60

Lihat UU Pemilu No 7 Tahun 2017, tentang ambang batas pemilihan presiden dalam pasal

223 ayat (2)

47

Pemilihan legislatif 2014, tidak adanya partai yang memenuhi minimal syarat

ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.

Menurut Jimly Asshiddiqie, ketentuan dalam ambang batas (Threshold)

merupakan sistem yang sangat deperlukan dalam sistem Presidensial dengan multi

partai. Presiden sebagai pemimpin dalam negara republic membutuhkan dukungan

mutlak oleh parlemen. Tanpa dukungan penuh, Presiden bisa saja menjadi kurang

nyaman menggerakkan aktivitas pemerintahan dan pembangunan sehari-hari. Dengan

adanya sistem ini, diharapkan dalam masa yang akan datang dapat menjamin

penyederhanaan jumlah partai politik. Semakin tinggi angka ambang batas,

ditargetkan semakin cepat pula harapan mencapai kesederhanaan jumlah partai

politik.61

Naskah akademik rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, didalamnya

mengatakan bahwa sebab diadakannya Presidential Threshold, bertujuan untuk

memperkuat sistem pemerintahan Presidensial atau membentuk sistem pemerintahan

Presidensial yang efektif.62

Dengan diberlakukannya Presidential Threshold di

Pemilu 2019 diharapkan dapat semakin memperkuat sistem Presidensil yang ada di

Indonesia.

61

Jimly Asshiddiqie, Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidentil, (Jember: Universitas

Negeri Jember, 2011), hlm. 61. 62

Lihat, Kementerian Dalam Negeri, 2016, ―Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang

tentang Pemilihan Umum, hlm. 60.

48

Selanjutnya Pemilu anatara Legislatif dan Presiden dilaksanakan secara

serentak pada tahun 2019, merupakan buah dari hasil putusan MK No 14/PUU-

XI/2013 yang diuji atas permohonan dari Effendi Ghozali. Dalam sidang MK tersebut

Effendi Ghazali memohon adanya pengujian UU 42 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 5 yang

menyatakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setalah Pemilu

Legislatif. Effendy Ghazali menilai pelaksanaan Pemilu dan Pilpres yang tidak

serentak itu telah melanggar UUD 1945 pasal 22E ayat (1) yang menyatakan Pemilu

dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan ail setiap lima tahun

sekali. Berdasarkan norma konstitusi tersebut seharusnya pemilu dilaksanakan hanya

satu kali dalam kurun waktu 5 tahun.

Alasan lain yang Effendi Ghazali lontarkan ialah Pemilu yang dilakukan secara

serentak akan meminimalisir politik transaksional sehingga tidak perlu mennunggu

dari hasil Pemilu Legislatif. Partai politik bisa melakukan komunikasi dengan

mempertimbangkan komitmen kemjuan negara ketimbang politik trasaksional. Selain

itu juga biaya politik yang dikeluarkan juga semakin sedikit karena dilakukan dalam

satu waktu sehingga dalam pelaksanaanya tidak perlu membayar panitia sampai 2

atau lebih, cukup membayar sau kali kita akan mendapatkan keputusan politik yang

sama dibandingkan dengan Pemilu secara tidak serentak.

49

Tabel 2.0

Rekapitulasi Hasil Pemilihan legislatif 2014:

Nama Partai Jumlah Kursi di DPR RI Jumlah Total Suara Persentase Suara

PDIP 109 Kursi 23.681.471

18,95 %

GOLKAR 91 Kursi 18.432.312

14,75%

GERINDRA 73 Kursi 14.760.371

11,81%

DEMOKRAT 61 Kursi 12.728.913

10,19%

PAN 49 Kursi 9.481.621

7,59%

PKB 47 Kursi 11.298.957

9,04%

PKS 40 Kursi 8.480.204

6,79%

PPP 39 Kursi 8.157.488

6,53%

NASDEM 35 Kursi 8.402.812

6,72%

HANURA 16 Kursi 6.579.498

5,26%

Sumber:https://editorialindonesia.com/2017/07/21/ini-arti-presidential-threshold-dan-parliamentary-

Melihat hasil tabel diatas maka dapat disimpulkan partai-partai itu harus

melakukan koalisi dengan partai lainnya, sehingga terjadi kekuatan yang dapat

diperhitungkan agar dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.

50

C. Uji Materi Pembahasan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi Tahun

2017

Dalam proses Revisi UU tentang Presidential Threshold sebenarnya

terkandung secara garis besar dalam RUU No 7 Tentang Pemilu. Pembahasan

tersebut terdapat beberapa yang harus dilewati agar dalam mengeluarkan kebijakan

tidak terjadi kesalahan dan dapat diterima oleh semua golongan. RUU tentang pemilu

telah dibahas secara detail di DPR khususnya di komisi II DPR. Komisi adalah salah

satu Alat Kelengkapan DPR. Pada Periode 2014-2019, Komisi dibagi ke dalam 11

(sebelas) bidang sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna DPR RI. Susunan dan

keanggotaan Komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan

pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada saat sidang awal masa keanggotaan

DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan

DPR, harus menjadi Anggota salah satu Komisi.63

Dari pembahasan di komisi dibuatlah konsensus bersama oleh semua fraksi di

komisi II yaitu perlu diadakannya panitia khusus yang membahas tentang Pemilu

karena menjadi hal yang baru ketika ada wacana pemilihan legislatif dan pemilihan

presiden dilakukan secara serentak hingga Tekhnis dan aturan-aturan dalam

pelaksanaan perlu dibahas secara mendalam. Panitia khusus merupakan alat

kelengkapan DPR yang bersifat sementara. Anggota panitia khusus ditetapkan oleh

63

Sekretariat Jenderal DPR RI, “Penjelasan Komisi DPR RI; tersedia di

http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I ; Internet diunduh pada tanggal 3 Maret 2018.

51

rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang. Pimpinan panitia khusus

merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan

panitia khusus terbentuk atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang

wakil ketua yang ditunjuk dari anggota panitia khusus lainnya berdasarkan prinsip

musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia

khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota

tiap-tiap fraksi.

Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu

tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna dan dapat diperpanjang oleh Badan

Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya. Panitia

khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau

karena tugasnya dinyatakan selesai.64

Pembahasan mengenai Presidential Threshold sebenarnya juga sudah di uji

materi di mahkamah konstitusi oleh Partai Bulan Bintang65

yang di nahkodai oleh

Prof Yusril Ihza Mahendra, pada saat itu Partai Bulan Bintang beranggapan

perumusan pasal 222 UU No 7 tahun 2017 sudah tidak inkonstitusional karena dalam

pelaksanaannya Presidential Threshold 20% tersebut menghambat partainya yang

tidak mempunyai wakil di DPR untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil

64

Sekretariat Jenderal DPR RI, “Penjelasan Panitia Khusus DPR RI; tersedia di

http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Panitia-Khusus ; Internet diunduh pada tanggal 3 Maret

2018.

65

Lihat, Putusan MK No 70_PUU-XV_2017, ―Keputusan MK tentang uji Materil pasal 222

uu no 7 2017.

52

Presiden, Pemerintah dianggap berupaya untuk melarang tokoh bangsa yang ingin

berkontestasi di ajang pilpres. Namun pendapat pemohon dibantah saat penjelasan

pemerintah di sidang MK tersebut. Pemerintah mempunyai pendapat bahwasanya

pasal 222 UU No 7 tahun 2017 sudah sesuai dengan yang ada dalam pasal 6A UUD

1945 sehingga tidak ada upaya pemerintah untuk melarang naiknya tokoh-tokoh

tebaik bangsa pemerintah menekankan syarat tersebut berlaku untuk seluruh partai

politik sehingga tidak ada upaya pemerintah untuk melarang Calon Presiden dan

Wakil Presiden untuk berkontestasi dalam pilpres 2019. Hal yang sama dikemukakan

oleh pihak legislatif, DPR menilai permohonan pemohon pada pasal 222 UU No 7

tahun 2017 dinilai hanya asumsi pemohon ketika dinilai menghalangi tokoh bangsa

untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Kemudian merujuk pada putusan

Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh Effendi Gozali

tentang ditiadakannya Presidential Threshold pada tahun 2019 dalam putusannya

Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan ditiadakanya Presidential Threshold,

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengatakan tidak adanya pelanggaran

konstitusional yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Legislatif lebih lanjut

Mahkamah Konstitusi mengomentari Presidential Threshold adalah kewenangan oleh

pembuat Undang-Undang dalam hal ini Pemerintah dan Legislatif. putusan ini yang

menguatkan DPR perlu diberlakukannya Presidential Threshold .

Dalam putusan MK tersebut, PKB mengapresiasi upaya yang dilakukan

pemohon yaitu Partai Bulan Bintang yang dimotori oleh Prof Yusril Ihza Mahendra.

53

Upaya Partai Bulan Bintang dianggap sah-sah saja dan dibolehkan apabila ada warga

negara yang ingin melakukan uji materi tentang pengesahan undang-undang kepada

Mahkamah Konstitusi. Namun sebagai partai pendukung dan koalisi pemerintah saat

ini, posisi PKB adalah menjadi bagian dari pemerintah yang berarti mendukung

pemerintah dalam mengesahkan UU No 7 tahun 2017 khususnya mengenai

Presidential Threshold. PKB menganggap tidak ada pelanggaran konstitusional yang

dilakukan oleh pemerintah dan DPR dalam menetapkan UU tersebut karena proses

tersebut sudah dalam perdebatan panjang sehingga dibuatlah kesepakatan tersebut

menjadi UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

D. Rekam Jejak PKB tentang RUU Pemilu Khususnya Presidential Threshold 2004

– 2014

Pada tahun 2003, terdapat pembahasan mengenai Presidential Threshold

untuk pertama kalinya setelah 1999. PKB pada saat itu mendukung UU No 23 tahun

2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berbunyi Pasangan

Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik

atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas

persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah

secara nasional dalam Pemilu anggota DPR. Peluang yang didapat PKB untuk

mengusung seseorang dianggap masih kuat karena faktor Gusdur dan NU. Ada

54

strategi yang ingin dilakukan tentang kemungkinan bersatunya suara NU, PKB ingin

memasang kembali Gusdur sebagai Presiden.66

Pada tahun 2008, terjadi restrukturalisasi dalam tubuh PKB. Adanya

perpecahan dalam internal PKB yang melibatkan Gusdur dengan Muhaimin Iskandar

membuat suara NU terpecah mendukung PKB sebagai perwakilan suara NU. PKB

sendiri kemudian mendukung mengesahkan Undang-Undang No 42 Tahun 2008

khususnya tentang Presidential Threshold tertuang pada pasal 9 yang berbunyi,

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta

pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh

persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari

suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden.”

Pada tahun 2014, Undang-Undang tentang Pemilu tidak berubah dan mengacu

pada UU No 42 tahun 2008 sehinga tetap mendukung mekanisme Presidential

Threshold yang tertuang pada pasal 9 yang berbunyi, “Pasangan Calon diusulkan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi

persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi

DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam

Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

66

LAKPESDAM, Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan, (Jakarta:

Kompas, 2010), hlm. 10.

55

BAB IV

SIKAP POLITIK PKB DALAM MENANGGAPI PRESIDENTIAL

THRESHOLD 2019

A. Posisi PKB Dalam Penentuan Presidential Threshold 2019

PKB merupakan organisasi yang mempunyai tujuan meraih kekuasaan di

Indonesia dan untuk meraih kekuasaan tersebut dibutuhkan daya tarik dan strategi

untuk memperoleh surara sebanyak-banyaknya dari masyarakat. PKB sudah tidak

bisa dikatakan sebagai partai baru dalam perpolitikkan di Indonesia, selain sudah

beberapa kali mengikuti pemilu, PKB terbukti sudah mendistribusikan kadernya ke

beberapa bagian penting di lingkungan pemerintahan. Gagasan kuat tentang

nasionalis religius yang dibawakan PKB akhirnya mengantarkannya untuk meraih

kursi RI 1 di Istana Presiden yaitu Abdurahhman Wahid melalui pemilihan secara

tidak langsung dalam sidang MPR tahun 1999.

Dalam rangka Pemilu dan Pilpres serentak 2019, merupakan tantangan besar

PKB untuk dapat merebut kekuasaan lebih banyak lagi dari pemilu sebelumnya.

Tantangan besar yang dimaksud yaitu mempersiapkan strategi yang efisien guna

menambah suara PKB dari pemilu 2014 sebanyak 11.298.957 pemilih atau 9,04 %

suara nasional. Tentu modal lima tahun yang lalu menjadi landasan acuan untuk

meraih suara lebih banyak lagi. Untuk memudahkan strategi tersebut, PKB sudah

56

memulai langkah dari semenjak RUU mulai dibahas dalam parlemen sampai dengan

saat diberlakukakannya.

Pada prinsipnya berbicara soal Pemilu adalah berbicara mengenai kepentingan

dan eksistensi. Pemilu adalah tahapan yang harus dilalui oleh partai politik untuk

mendapatkan kekuasaan sehingga dalam proses pembahasan tentang pemilu tak

jarang partai politik saling memberikan pandangan politik dan terjadilah perang

kepentingan di dalamnya. Hal ini ditegaskan oleh Faisol Reza sebagai berikut :

Masing-masing partai mempunyai kepentingan pada 2019 terutama

karena pemilu 2019 dilakukan serentak berbagai macam teori dan

pengalaman pemilu di negara-negara lain itu menjadi referensi masing-

masing partai. PKB Bukan hanya mempunyai kepentingan di 2019 tetapi

juga memiliki kepentingan politik di masa yang akan datang 67

Dari hasil petikan wawancara di atas, dijelaskan bahwa PKB sebagai partai

politik menilai pemilu juga dijadikan sebagai ajang eksistensi dikarenakan adanya

peraturan Parliementary Threshold membuat banyak partai yang waspada tidak bisa

duduk di parlemen, jika tidak bisa duduk di parlemen ditakutkan eksistensi partai

akan menurun. Menjadi sejarah baru bagi pemilu di Indonesia karena tahun 2019

pemilu legislatif dan pemilu presiden diadakan secara bersamaan. Terdapat UU yang

tidak bisa di tunda pembahasannya karena terdesak oleh jadwal yang harus terus

berjalan sehingga apapun rintangannya UU tersebut harus tetap disahkan. UU yang

67

Faisol Reza, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, dalam wawancara tentang sikap politik PKB

dalam menanggapi Presidential Threshold 2019 di Jakarta, Pada 17 Agustus 2018, Pukul 18.30 WIB.

Ijin mengutip telah diberikan.

57

terkait dan dianggap penting untuk pelaksanaan Pemilu tersebut adalah UU tentang

Pemilu. Hal ini ditegaskan dalam sebuah pernyataan wakil ketua Fraksi PKB :

Pemilu harus terus berjalan jadi tahapan-tahapannya harus cepat

dilalui, maka gugatan-gugatan yang berkenaan dengan UU pemilu pasti

akan cepat keluar keputusannya di MK. Pemilu ini tidak bisa ditunda.

Karena itu ketika membahas RUU pemilu harus dengan sesuai timeline

yang sudah ada ketika RUU mundur maka yang ditakutkan pemilunya

tidak bisa berjalan.68

Dari hasil petikan wawancara di atas, PKB menilai karena UU ini selalu

mempunyai batas waktu yang pasti yaitu lima tahun sekali diadakannya pemilu

sehingga dalam jangka waktu sebelum lima tahun tersebut DPR perlu mengkaji

ataupun memperbaharui UU yang sudah ada untuk dijadikan acuan dalam pemilu

selanjutnya pun begitu selanjutnya dibahas setiap lima tahun sekali. Hal tersebut

membuat UU tentang pemilu harus direvitalisasi pada tahun 2017 dikarenakan

adanya pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan dilakasanakan pada tahun

2019.

Segala upaya dan masukkan diberikan oleh PKB dalam proses RUU tersebut.

PKB mengambil sikap selalu ingin menjadi penengah dalam pembahasan RUU

Pemilu ini hal itu karena terjadi dua kutub kekuatan dalam parlemen yang berseteru

dalam pembahasan ini. PKB menilai dua kutub kekuatan besar tersebut ialah

terbaginya fraksi ke dalam dua pilihan paket dimana beberapa fraksi menginginkan

Presidential Threshold tetap 20% dan memilih Opsi Paket A namun ada beberapa

68

Siti Masrifah, Wakil Ketua Fraksi PKB, dalam wawancara tentang sikap politik PKB dalam

menanggapi Presidential Threshold 2019 di Jakarta, Pada 6 Agustus 2018, Pukul 11.30 WIB. Ijin

mengutip telah diberikan.

58

fraksi yang menginginkan dihapuskannya Presidential Threshold menjadi 0%, maka

PKB tidak ingin gegabah dalam sikap politiknya, PKB menawarkan lebih dulu Opsi

Paket D dengan maksud memecah kebuntuan kekuatan yang bersetru tersebut. Di sisi

lain adanya partai-partai yang tergolong memiliki suara mendekati Parliementary

Threshold sehingga dalam pemilihan ketua panitia khusus (selajutnya disebut Pansus)

partai-partai tersebut tidak menginginkan apabila yang menjadi ketua Pansus berasal

dari partai-partai yang mempunyai kursi parlemen banyak. Sikap selalu di tengah

inilah yang menjadikan PKB mendapatkan mandat menjadi ketua Pansus yaitu

Lukman Edy. Berikut ditegaskan kembali oleh Faisol Reza :

Lukman Edy orang yang sebelumnya sudah berpengalaman dengan

UU Pemilu. Maka dari itu PKB melihat Lukman Edy akan bisa

menjalankan dan juga bisa menyampaikan secara jelas apa yang menjadi

niat, menjadi pokok-pokok pikiran dari PKB di pemilu kedepan. Apabila

ketua Pansus diberikan kepada partai-partai besar maka negosiasi kita

akan lebih sulit tapi kalau diserahkan pada partai lebih kecil maka Interest

pada partai-partai lebih kecil ini mungkin bisa lebih dominan dalam

Pansus, makanya kita ngotot Lukman Edy.69

Dalam hasil petikan wawancara di atas, dijelaskan bahwa selain karena PKB

menjadi partai yang dianggap paling netral antara kedua kutub yang berseteru

tersebut sosok dari Lukman Edy yang sangat senior dalam urusan pemilu menjadi

faktor pendorong fraksi lain menyetujui kalau ketua pansus diberikan ke PKB. Selain

itu dijadikannya Lukman Edy sebagai ketua pansus menjadi pengaruh posistif dan

69

Faisol Reza, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, dalam wawancara tentang sikap politik PKB

dalam menanggapi Presidential Threshold 2019 di Jakarta, Pada 17 Agustus 2018, Pukul 18.30 WIB.

Ijin mengutip telah diberikan.

59

sangat menguntungkan bagi PKB karena memunculkan negosiasi-negosiasi yang

tentunya melibatkan PKB dan menjadi faktor penentu dalam keputusan politik.

PKB menganggap Presidential Threshold ini dibutuhkan untuk membangun

stabilitas politik dimasa yang akan datang, Indonesia sangatlah memerlukan situasi

politik yang stabil untuk membentuk sistem demokrasi menjadi Kuat. Hal Ini kembali

dipertegas oleh Faisol Reza :

Indonesia akan mencapai suatu tujuan politik yang lebih baik yaitu

dalam pandangan kami, di masa yang akan datang Indonesia memerlukan

stabilitas politik untuk membangun Indonesia yang lebih baik, pemerintah

menjadi lebih tenang dan situasi politik akan lebih stabil dan sistem

demokrasi kita akan lebih kokoh, hal itu diperlukan yang namanya

penyederhanaan partai.70

Dalam petikan hasil wawancara diatas, dijelaskan bahwa PKB juga menilai

partai politik yang mengikuti pemilu saat ini terlalu banyak dan pada setiap proses

tahapan pemilu selalu memberikan peluang bagi partai-partai baru tumbuh dan ikut

serta, sehingga dikhawatirkan akan merusak citra demokrasi yang ada di negara ini.

Menanggapi kasus munculnya partai-partai baru dalam proses pemilu, PKB menilai

perlu adanya penyederhanaan partai sehingga diberlakukannya Parliementary

Threshold dan Presidential Threshold adalah suatu bentuk komitmen yang dilakukan

oleh partai-partai yang perolehan suaranya relatif stabil. Hal ini dimaksudkan untuk

tidak melahirkan kelompok-kelompok baru yang akan merusak cita-cita dari

kestabilan politik. Oleh karena itu PKB menyarankan siapa saja yang berminat untuk

70

Faisol Reza, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, dalam wawancara tentang sikap politik PKB

dalam menanggapi Presidential Threshold 2019 di Jakarta, Pada 17 Agustus 2018, Pukul 18.30 WIB.

Ijin mengutip telah diberikan.

60

turun dalam dunia politik sebaiknya tidak melahirkan partai-partai baru namun harus

mendaftar kepada partai-partai yang sudah lebih dulu ada di Indonesia.

Menjadi Presiden Indonesia diperlukan kriteria yang sangat detail. Jadi

apabila Presidential Threshold 0%, tidak perlu menggunakan kendaraan partai politik

seseorang bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Berikut

dinyatakan oleh wakil Sekretaris Jenderal PKB :

Presidential Threshold juga demikian, ada yang mengatakan bahwa

seseorang itu tidak bisa begitu saja mencalonkan diri sebagai Presiden

dan Wakil Presiden, dia harus mempunyai kriteria yang sangat ketat,

karena kalau 0% asumsinya adalah tidak perlu partai pun seharusnya

diberikan peluang.71

Dalam hasil wawancara di atas, jika seperti itu yang terjadi, maka PKB

mengkhawatirkan negara akan mengalami chaos pasalnya kondisi politik akan rentan

mengalami kegaduhan dalam politik yang menyebabkan sebagian besar partai politik

tidak lagi melakukan koalisi, sebab semua partai akan mengusungkan kader-kader

terbaiknya untuk ikut dalam Pilpres. Bagi PKB menjadi presiden diperlukan juga

adanya dukungan dari parlemen, karena apabila Presidential Threshold 0% terdapat

presiden yang dipilih oleh rakyat sementara partainya tidak masuk dalam parlemen.

Maka pemerintah yang dijalankan akan tidak seimbang, stabilitas poitik menjadi

sesuatu yang sangat mahal.

71

Faisol Reza, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, dalam wawancara tentang sikap politik PKB

dalam menanggapi Presidential Threshold 2019 di Jakarta, Pada 17 Agustus 2018, Pukul 18.30 WIB.

Ijin mengutip telah diberikan.

61

PKB menilai harus tetap ada batasan dan kriteria untuk mencalonkan diri

sebagai Presiden. Namun yang dimaksudkan PKB batasan tersebut bukan dengan niat

untuk membatasi hak anak bangsa untuk memilih dan dipilih melainkan batasan

tersebut dibuat demi terciptanya kondisi politik yang aman sehingga partai-partai

dengan gotong royong membangun bangsa ini bersama-sama agar tercipta pula ruang

demokrasi yang ideal. Batasan tersebut juga menghindari Indonesia menjadi bangsa

yang otoriter. Berikut diungkapkan oleh Faisol Reza :

Presidential Threshold 20% hanya membuat salah satu partai bisa

mengusung kadernya menjadi calon presiden, misalnya PDIP. Terlalu

tinggi dan tidak adil. Maka partai PDIP dan partai lain bisa mengusung

calon presiden apabila ambang batasnya rendah, maka tidak hanya dua

calon tetapi bisa lebih banyak. Kalau diangka 15% maka di parlemen,

kurang lebih 80-90 kursi jadi relatif dukungan parlemen kepada

pemerintah bisa seimbang. Itu yang membuat kita mengajukan

Presdiential Thresholdnya 15%.72

Dalam hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa PKB Sebagai partai yang ada

di tengah-tengah perolehan suaranya, menilai apabila Presidential Threshold 15%

suara kursi di parlemen dirasa cukup mengawal jalannya pemerintahan ke depan.

Kemudian juga tidak bisa dikatakan bahwa demokrasi yang kita pakai membenarkan

adanya seseorang bisa bebas dipilih dan memilih dengan makna sesempit itu,

melainkan lebih kepada peran kriteria yang kita harus dipenuhi calon presiden demi

tercapainya stabilitas politik tersebut.

72

Faisol Reza, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, dalam wawancara tentang sikap politik PKB

dalam menanggapi Presidential Threshold 2019 di Jakarta, Pada 17 Agustus 2018, Pukul 18.30 WIB.

Ijin mengutip telah diberikan.

62

B. Kepentingan Elite PKB pada Penentuan Presidential Threshold 2019

Penentuan Presidential Threshold 2019 yang ada dalam RUU Pemilu juga tak

lepas dari pembahasan dalam internal PKB. Dalam pembahasan di internal PKB

beberapa kepentingan dikaji bersama untuk kemajuan PKB. Perselisihan pendapat

terjadi dalam internal partai, ada yang menginginkan Presidential Threshold 0%

sehingga Cak Imin dengan mudah mencalonkan diri sebagai Presiden ada juga yang

tidak setuju apabila Presidential Threshold dihapuskan. Hal inilah yang dianggap

PKB merasa perlu mengkaji lebih dalam mengenai RUU ini. Hal ini diungkapkan

oleh Anggota DPR RI Fraksi PKB :

Di internal PKB pembahasan RUU ini sangat dinamis ya. Bahkan

PKB membentuk Pokja khusus yang bertugas mempelajari dan mengawal

RUU ini. Terkait isu Presidential Threshold sangat dinamis. Sebagian

anggota Fraksi PKB awalnya ada yang mendorong untuk Presidential

Threshold dikisaran 15%. Tapi karena beberapa pertimbangan akhirnya

kita sepakati 20 %.73

Dalam hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan pada dasarnya dalam

pembahasan tentang RUU Pemilu, PKB khawatir dengan munculnya partai-partai

baru yang didukung oleh kekuatan ekonomi. Yang terjadi adalah partai hanya

dijadikan alat politik yang efektif digunakan untuk tempat berperangnya kekuatan

ekonomi dalam sebuah kekuasaan, sehingga nantinya di masa yang akan datang

demokrasi Indonesia hanyalah menjadi pertarungan bagi yang punya modal ekonomi

saja. Jika ini terjadi maka partai-partai yang mempunyai modal idelogis dan pro

73

Fathan, Anggota DPR Fraksi PKB, dalam wawancara tentang sikap politik PKB dalam

menanggapi Presidential Threshold 2019 di Jakarta, Pada 25 Agustus 2018, Pukul 14.30 WIB. Ijin

mengutip telah diberikan.

63

terhadap rakyat bawah akan terancam. Prinsipnya terdapat dua perdeabatan yang ada

dalam internal PKB. Pertama, pada tahun 2019 beberapa kader PKB ingin

mendukung capres dan cawapres dari kalangan internal partai. Sementara beberapa

kader lain menilai bahwa PKB tidak boleh untuk eogis memikirkan kepentingan

partai tanpa memikirkan stabilitas politiknya.

Terdapat konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi apabila menyetujui opsi

Presidential Threshold 0%, yaitu apabila Presidential Threshold 0% maka

Parliementary Thresholdnya juga 0%. Konsekuensi lainnya adalah akan muncul

partai baru yang banyak dan akan menimbulkan biaya pemilu yang lebih besar serta

ketidakstabilan politik akan lebih mudah didapat.

Kemudian peran ketua umum PKB cak Imin sangat keras menolak tentang opsi

Presidential Threshold 0% hal itu dikarenakan akan berdampak pada tidak baiknya

sistem politik di Indonesia. Ditegaskan oleh Faisol Reza :

Cak imin sebenarnya termasuk orang yang paling menolak dengan

Presidential Threshold 0%, karena itu akan membuat politik kita tidak

sehat. Beliau lebih memikirkan jauh kedepan Indonesia sedang tumbuh.

Dan pada saat tumbuh diperlukan stabilitas politik dan arena

diperlukannya stabilitas politik maka syarat-syarat dalam pilpres maupun

pileg dirasa perlu. Sekalipun kalau mengikuti ego beliau dengan 0% maka

beliau bisa maju sebagai presiden.74

Dalam hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa pemikiran cak Imin sudah

berpikir jauh kedepan di tengah politik Indonesia yang sedang tumbuh maka

74

Faisol Reza, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, dalam wawancara tentang sikap politik PKB

dalam menanggapi Presidential Threshold 2019 di Jakarta, Pada 17 Agustus 2018, Pukul 18.30 WIB.

Ijin mengutip telah diberikan.

64

diperlukan stabilitas politik dan untuk menjaga stabilitas politik tersebut diperlukan

syarat-syarat yang cukup ketat dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan

presiden.

Sementara itu Fraksi PKB sangatlah berperan dalam perumusan UU tentang

pemilu tersebut sebenarnya juga sudah melakukan kajian-kajian yang dilakukan

bersama tenaga ahli mengenai langkah apa yang akan dilakukan PKB dalam

menentukan sikap politik yang diambil. Hal ini diungkapkan oleh Siti Masrifah :

Dalam internal fraksi ada yang disebut tenaga ahli yang menggodok,

ada lima isu krusial yang sempat hitung, sesuai kesepakatan lima isu ini

diselesaikan di ujung, makannya yang lima itu diselesaikan diujung

sekali. Kemudian kami menempatkan ketua umum sebagai konsultan

yang pertama dan paling utama dari seluruh yang terlibat. Hasil dari

perkembangan dalam rapat selalu akan dilaporkan dan menunggu kembali

arahan ketua umum dan sekjend dalam mengambil keputusan partai.75

Dalam hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa kajian-kajian tersebut

tentunya dilaporkan langsung kepada ketua umum kemudian akhirnya ketua umum

yang mengambil keputusan mewakili PKB dalam mengambil sikap politik. Fraksi

PKB juga dalam hal ini sangat ikut apapun yang diperintahkan oleh ketua umum

sehingga pada prosesnya apapun permasalahan mengenai UU tentang pemilu ketua

umum langsung yang memegang kendali keputusan.

Cak Imin juga melakukan komunikasi dengan partai-partai lain namun bukan

hanya melalui pertemuan fisik antar ketua umum namun komunikasi tersebut bisa

75

Siti Masrifah, Wakil Ketua Fraksi PKB, dalam wawancara tentang sikap politik PKB dalam

menanggapi Presidential Threshold 2019 di Jakarta, Pada 6 Agustus 2018, Pukul 11.30 WIB. Ijin

mengutip telah diberikan.

65

berlangsung lewat fraksi dan petugas yang diberi mandat untuk melakukan

komunikasi dengan partai lain. Hal itu ditegaskan oleh Faisol Reza :

Tentu PKB melakukan komunikasi antar partai, sebenarnya tidak

hanya pertemuan fisik saja tetapi antar partai komunikasi dan pesan antar

ketua umum itu dikompromikan baik secara langsung oleh ketua umum

mapun disampaikan oleh LO masing-masing partai.76

Dalam hasil petikan wawancara di atas, dijelaskan bahwa PKB juga

menganggap dipilihanya opsi Presidential Threshold 20% tersebut melalui proses

dan mekanisme politik yang dilakukan secara baik. tidak adanya manuver politik

yang dilakukan salah satu partai namun semua bisa duduk bersama untuk

berkompromi sehingga mengorbankan beberapa kepentingan-kepentingan dari

masing-masing partai. Opsi Presidential Threshold 20% menjadi pilihan terbaik

diantara opsi yang dikeluarkan oleh fraksi-fraksi yang ada sehingga tidak menjadi

perdebatan lebih panjang lagi mengingat UU tentang pemilu ini harus segera

disahkan.

C. Sikap Politik PKB Terhadap Presidential Threshold 2019

PKB dalam rapat paripurna DPR akhirnya mengikuti opsi yang dikeluarkan

oleh pemerintah dan akhirnya disahkan menjadi UU No 7 tahun 2017. 5 isu krusial

yang menjadi perdebatan panjang dalam pansus akhirnya harus dilakukan melalui

mekanisme voting di rapat paripurna DPR. Namun dalam proses voting tersebut

76

Faisol Reza, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, dalam wawancara tentang sikap politik PKB

dalam menanggapi Presidential Threshold 2019 di Jakarta, Pada 17 Agustus 2018, Pukul 18.30 WIB.

Ijin mengutip telah diberikan.

66

terdepat sejumlah Fraksi yang memutuskan untuk Walk Out dalam sidang paripurna

yaitu Fraksi Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Keputusan Walk Out yang diambil

oleh sejumlah Fraksi dikarenakan opsi Presidential Threshold yang mereka keluakan

yaitu 0% dirasa tidak mampu diakomodir sehingga dalam proses pengambilan

keputusan Fraksi yang memilih opsi Presdiential Threshold 0% tidak akan ikut

mengesahkan dan tidak akan bertangung jawab dalam hasil putusan tersebut.

PKB juga mempunyai pandangan lain tentang Presidential Threshold apabila

menjadi 0% . Berikut petikan wawancaranya :

Saya mengikuti pandangan Ketua Umum, 0% itu mungkin dalam

pandangan mereka ekspresi dari demokrasi yang kita pilih. tetapi kita

memiliki sesuatu yang kita perlukan untuk membangun Indonesia yang

lebih baik, makannya stabilitas politik mutlak diperlukan. Dan 0%

tersebut akan membuat celah yang sangat berbahaya sekalipun bisa kita

liat sisi positifnya.77

Dalam hasil petikan wawancara di atas, dijelaskan bahwa melalui ketua

umumnya PKB menilai Presidential Threshold 0% mungkin dalam pandangan

oposisi merupakan ruang ekspresi dari berjalannya demokrasi namun bagi ketua

umum, Indonesia harus mempunyai stabilitas politik yang mutlak dalam menjalankan

roda pemerintahan, kemudian Presidential Threshold 0% akan menjadi celah yang

berbahaya yang dapat memunculak ketidakstabilan dalam politik. Ketidakstabilan

politik yang dimaksud adalah apabila seseorang yang anti pancasila dalam hal ini

ketika Presidential Threshold 0%, ia akan dengan mudah mencalonkan diri sebagai

77

Faisol Reza, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, dalam wawancara tentang sikap politik PKB

dalam menanggapi Presidential Threshold 2019 di Jakarta, Pada 17 Agustus 2018, Pukul 18.30 WIB.

Ijin mengutip telah diberikan.

67

presiden karena syarat yang begitu ringan sehingga akan memunculakn gesekan

konflik dalam elite partai juga dalam masyarakat umum nantinya.

PKB juga dalam sikap politik sebenarnya menginginkan opsi D yaitu

Presidential Threshold 10-15%, Parliementary Threshold 5%, sistem pemilu terbuka,

besaran kursi per dapil 3-8 dan metode konvensi suara suara Saint Lague murni.

Diungkapkan oleh Siti Masrifah :

Kita berusaha selalu mencoba menjadi penengah diantara opsi-opsi

partai yang ada, setelah komunikasi politik, diskusi, dan lain-lain, sekali

lagi setiap pembahasan kita bersepakat di DPR itu musyawarah mufakat,

jadi kita musyawarahkan kembali hingga akhirnya ketemu titik temunya

yaitu Presidential Threshold 20%.78

Dalam hasil petikan wawancara di atas, dijelaskan bahwa PKB menilai dalam

RUU pemilu ini terdapat dua kekuatan besar sehingga PKB mencoba melakukan

mediasi antara dua kekuatan tersebut sampai dengan dikeluarkan opsi D. Namun

dalam perjalanannya justru opsi yang diberikan PKB tidak bisa diterima oleh dua

kekuatan besar tersebut sehingga PKB dipaksa untuk memilih opsi yang dikeluarkan

selain dari opsi PKB. Di sisi lain dikeluarkannya opsi D oleh PKB adalah untuk

memecah kebuntuan yang dirasa sangat keras manuver politik antara yang memilih

opsi 20% dan opsi 0%, jika tidak ada pilihan lain maka pengesahan UU Pemilu

dilakukan dengan mekanisme Voting.

78

Siti Masrifah, Wakil Ketua Fraksi PKB, dalam wawancara tentang sikap politik PKB dalam

menanggapi Presidential Threshold 2019 di Jakarta, Pada 6 Agustus 2018, Pukul 11.30 WIB. Ijin

mengutip telah diberikan.

68

PKB juga menilai adanya segelintir orang yang mengkaitkan jabatan Wakil

Ketua MPR karena sikap politik PKB mendukung opsi pemerintah itu hanyalah isu

yang dimainkan oleh segelintir orang saja. Banyaknya pihak yang dianggap tidak

suka Cak Imin mendapatkan posisi Wakil Ketua MPR RI membuat berita tentang

posisi tersebut merupakan hasil negosiasi pemerintah dengan PKB untuk ditukar

dengan sikap politik mengenai UU tentang Pemilu. Hal ini dipertegas oleh Faisol

Reza :

Tidak otomatis demikian, karena posisi politik wakil ketua MPR itu

sebenarnya bukan sesuatu yang mahal untuk ditukar dengan satu sikap

politik, apalagi masa jabatannya yang tidak lama. Tetapi konsekuensi itu

sebagai peluang saja dalam proses politik. Namun pada prinsipnya bahwa

kita ingin ada satu batasan yang wajar terhadap proses politik pilpres dan

pileg.79

Dalam hasil petikan wawancara di atas, dijelaskan bahwa PKB menilai sangat

tidak fair apabila posisi Wakil Ketua MPR ditukar dengan sikap politik PKB dalam

pengesahan UU Pemilu, PKB lebih menekankan posisi tersebut sebagai peluang

dalam proses politik. Namun terpilihnya Cak Imin sebagai Wakil Ketua MPR

merupakan proses politik tersendiri dan tidak dirangkai dengan sikap politik terhadap

UU Pemilu. Namun PKB menegaskan prinsipnya mengambil opsi mendukung

pemerintah dikarenakan memang diperlukan batasan-batasan yang wajib dilalui oleh

calon presiden dan wakil presiden.

79

Faisol Reza, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, dalam wawancara tentang sikap politik PKB

dalam menanggapi Presidential Threshold 2019 di Jakarta, Pada 17 Agustus 2018, Pukul 18.30 WIB.

Ijin mengutip telah diberikan.

69

D. Analisa Kepentingan Elite PKB Dalam Sikap Politik PKB pada Presidential

Threshold 2019

Hasil rapat paripurna akhirnya mengesahkan UU No 7 tahun 2017 tentang

Pemilu dan PKB ikut menyetujui opsi yang diberikan oleh pemerintah. PKB

beralasan setelah adanya evaluasi internal dan tidak ada yang mendukung opsi

yang dikeluarkan oleh PKB, maka dirasa perlu untuk adanya diskusi menilai dua

opsi dari dua kekuatan besar dan hasilnya sikap politik PKB yaitu mendukung

opsi pemerintah selain karena PKB merupakan bagian dari koalisi pemerintah

Cak Imin menganggap Opsi A dirasa yang paling baik diantara yang ada. Hal Ini

dipertegas oleh Faisol Reza :

Setelah kita evaluasi internal tidak ada yang mendukung opsi D. Kita

kembali kepada kedua pilihan awal yang ada. Kemudian kita diskusikan

kembali dan kita melihat bahwa posisi kita adalah koalisi pemerintah

maka kita melakukan dialog kesimpulannya opsi A adalah pilihan yang

tepat diantara yang ada.80

Dalam hasil petikan wawancara di atas, dijelaskan bahwa PKB menganggap

opsi A menguntungkan bagi partai di tahun 2019 maupun di masa yang akan

datang. Keuntungan itu tidak terlihat dari jumlah perolehan kursi di parlemen

akan meningkat apabila opsi A dipilih. Sama halnya jika PKB memilih opsi B,

dengan PKB mencalonkan diri sebagai Presiden perolehan kursi parlemen akan

naik pula, tetapi PKB menilai Opsi A lebih kepada menguntungkan dalam

80

Faisol Reza, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, dalam wawancara tentang sikap politik PKB

dalam menanggapi Presidential Threshold 2019 di Jakarta, Pada 17 Agustus 2018, Pukul 18.30 WIB.

Ijin mengutip telah diberikan.

70

pembangunan nasional kita kedepan. Pembangunan nasional diartikan PKB

sebagai stabilitas politik yang hanya akan terjadi apabila pemerintahan kuat dan

didorong dengan parlemen yang kuat, dan hal ini akan bisa terjadi apabila adanya

penyederhanaan partai. PKB menilai adanya kenaikan Parliementary Threshold

dirasa mempunyai komitmen dalam mewujudkan kestabilan politik di masa yang

akan datang.

Pasca disahkannya UU No 7 Tahun 2017, PKB menilai peluang untuk

mencalonkan diri sebagai Presiden maupun Wakil Presiden terbuka sangat lebar.

Presidential Threshold 20% menurut PKB bukanlah sesuatu yang harus ditakuti,

dengan hasil 2014 lalu, melakukan koalisi dengan tiga partai saja sudah cukup

untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. PKB mengakui

sempat ada tawaran-tawaran dari partai-partai lain yang datang dengan

menggoda Cak Imin untuk meninggalkan koalisi pemerintah dan segera

membentuk koalisi baru dan ada juga yang menawarkan untuk bergabung dengan

koalisi oposisi namun PKB menilai ada pertimbangan lain yang diperlukan untuk

mencalonkan diri sebagai Presiden. Pertimbangan yang lain yaitu adanya

komunikasi yang baik antar partai koalisi di pemerintahan Jokowi-JK membuat

partai-partai yang berkoalisi dari awal cenderung makin erat kekompakkannya

sehingga bertekad mengusung bapak jokowi di Pilpres 2019 mendatang

PKB mengatakan bahwa partainya adalah partai yang tetap setia dalam koalisi

pemerintah. Hal ini diungkapkan Siti Masrifah :

71

UU Pemilu telah disahkan dan Presidential Thresholdnya 20%. Mau

tidak mau semua partai yang akan mengusung siapapun kadernya itu

harus memenuhi 20%. Orang pasti akan berhitung untuk memenuhi

20%nya dari mana. Yang lain menganggap PKB ini koalisi yang setia

terhadap pemerintahan jokowi, maka kita melakukan ikhtiar kepada pak

Jokowi untuk melakukan kerjasama lagi dalam periode 2019-2024.81

Dalam hasil petikan wawancara di atas, dijelaskan bahwa PKB berpendapat

ada titik kelemahan yang ada dalam diri presiden hari ini dan harus cepat

ditangani segera, misalnya presiden dinilai baik oleh pemerintah tentang

kebijakannya dalam membangun infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia,

namun pak jokowi dinilai PKB lemah dalam masalah perekenomian mikro yang

pada akhirnya isu-isu yang dibangun oleh koalisi oposisi akan mengarah kepada

perekonomian masyarakat bawah. PKB sendiri mempunyai basis masa dengan

karakteristik masyarakat bawah seperti petani dan nelayan. Jadi PKB

menganggap apabila Presiden jelih memilih Kader PKB menjadi calon wakil

presiden Jokowi, maka isu-isu tersebut akan ditahan oleh PKB. Selain itu PKB

juga sudah dari jauh-jauh hari bergerak untuk terus menjaga setidaknya kans

PKB menjadi Wakil Presiden Jokowi, ditandai dengan adanya billboard JOIN

(Jokowi-Muhaimin) dan Posko CINTA (Cak Imin untuk Indonesia) di seluruh

Provinsi yang ada di Indonesia. Hal tersebut membuat PKB yakin Cak Imin

mempunyai kans kuat mendampingi Presiden Jokowi sementara partai-partai lain

belum melakukan gerakan apapun di masyarakat bawah.

81

Siti Masrifah, Wakil Ketua Fraksi PKB, dalam wawancara tentang sikap politik PKB

dalam menanggapi Presidential Threshold 2019 di Jakarta, Pada 6 Agustus 2018, Pukul 11.30

WIB. Ijin mengutip telah diberikan.

72

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan

sebagai berikut :

1. Sikap politik atau kebijakan politik Partai Kebangkitan Bangsa mengenai

RUU Pemilu yang diadakan tahun 2017 merupakan keputusan mutlak dari

ketua umum partai yaitu Muhaimin Iskandar.

2. PKB melalui Cak Imin menolak adanya opsi Presidential Threshold 0%, Ia

menganggap bahwa Presdiential Threshold 20% merupakan pilihan yang

terbaik diantara yang ada.

3. Keputusan melakukan perpindahan sikap politik dikarenakan elite PKB yang

melihat peluang besar kadernya menjadi Kontestan di Pilpres 2019

mendatang.

4. PKB yakin keputusan mengikuti opsi Paket A mempermudah PKB untuk

dijadikannya Muhaimin Iskandar sebagai calon Wakil Presiden dari Joko

Widodo

.

73

B. Saran

Seluruh partai yang sedang mengikuti proses Pemilu diharapkan mempunyai

komitmen yang kuat dalam membangun perpolitikkan di Indonesia. Pembahasan

RUU tentang Pemilu harus dijadikan tempat berkumpulnya kepentingan. Partai

politik harus dengan besar hati merelakan kepentingan partai untuk demi kepentingan

bangsa ke depan yaitu untuk mendapatkan kondisi politik yang stabil sehingga sistem

demokrasi di Indonesia menjadi sangat kuat. Elite partai dalam hal ini ketua umum

harus mengajarkan kepada seluruh kader tentang visi yang diinginkan partai kedepan

tanpa harus membuat konflik dengan partai lain, karena seharusnya antar partai bisa

duduk bersama dan membuat kesepakatan yang mutlak tentang arah Indonesia ke

depan

74

Daftar Pustaka

BUKU

Suyanto, Bagong. Dkk. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

2007.

Fathurahman, Pupuh. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.

Soehartono, Irawan. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011.

Lexy, Moleong J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Rahman, A. H.I. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.

Hamid, Ahmad Farhan. Partai Politik Lokal di Aceh. Jakarta : Kemitraan. 2008.

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

1992.

Duverger, Maurice. Partai Politik dan Kelompok Penekan. Jakarta : Rineka Cipta. 1994.

Basri, Seta. Sistem Politik Indonesia. Depok: Indie Publishing. 2012.

Schroder, Peter. Strategi Politik. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung. 2004.

Sarundajang, S. H. Pemerintah Daerah di Berbagai Negara. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.

2005.

75

Firmanzah. Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era

Reformasi. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2008.

Gunawan, Markus. Buku pintar calon anggota & anggota legislatif, DPR, DPRD & DPD.

Jakarta: Trans Media Pustaka. 2008.

Darmawan, Ikhsan. Mengenal Ilmu Politik. Jakarta: Kompas. 2015.

Sitepu, P. Anthonius. Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Nahrowi, Imam. Moralitas Politik PKB. Malang: Averroes. 2006.

Haryanto. Kekuasaan Elite : Suatu Bahasa Pengantar. Yogyakarta: PLOD UGM. 2005.

Jainuri. Orang Kuat Partai di Arus Politik Lokal. Malang: Citra Mentari Press. 2012.

Junaidi, Zainal Arifin. 9 Tahun PKB: Kritik dan Harapan. Jakarta: DPP PKB. 2007.

Ali, Mahrus & Nurhuda, MF. Y. Pergulatan membela yang benar: biografi Matori Abdul

Djalil. Jakarta: Kompas. 2008.

LAKPESDAM. Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan. Jakarta:

Kompas. 2010.

Asshiddiqie, Jimly. Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidentil. Jember: Universitas

Negeri Jember. 2011.

76

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 pasal 39, tentang ambang

batas dalam pemilihan umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2003 pasal 5 ayat 4, tentang

ambang batas pemilihan presiden.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 42 Tahun 2008 pasal 9, tentang ambang

batas pemilihan presiden.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2017 pasal 222, tentang ambang

batas pemilihan presiden.

Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70_PUU-XV_2017, tentang uji Materil

pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Naskah Akademik Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, tentang Undang-Undang

pemilihan umum.

Jurnal

Ahmad Hendra T.P. “Implikasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden Secara Serentak Terhadap Ambang Batas Pencalonan

Presiden.” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 3 Vol.1 (2013): 6.

77

Rosa Ristawati. “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam Kerangka

Sistem Pemerintahan Presidensil.” Jurnal Konstitusi. Vol II Nomor 1 (2009): 19.

Ria Casmi Arrsa. ”Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi.” Jurnal

Konstitusi, Vol 11 No.3 (Malang : PPOTODA Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 521.

Abu Tamrin. “Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era

Reformasi.” Jurnal Cita Hukum. Vol. I (Jakarta: FSH UIN Jakarta, 2013): 192.

Muhammad Siddiq Armia. dkk. “Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya

Pemulihan Hak-Hak Konstitusional.” Jurnal Petita, Vol.1 (Aceh : UIN Ar-Raniry,

2016): 137-138.

Hanif Dhakhiri dan TB Massa Djafar. “Struktur Politik Partai Kebangkitan Bangsa.”Jurnal

Kajian Politik dan Masalah Pembangunan. Volume 11 No 1 (2015): 1601.

Dokumen Online

Nabila Thasandra, “Ini Penjelasan Soal 5 Isu Krusial RUU Pemilu yang Akhirnya Diketok Palu, 21

Juli 2017”; tersedia di http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/08204641/ini-penjelasan-

soal-5-isu-krusial-ruu-pemilu-yang-akhirnya-diketok-palu-Deklarasi Partai Kebangkitan

Bangsa ; tersedia di http://www.dpp.pkb.or.id/naskah-deklarasi ; Internet diunduh pada

tanggal 7 April 2018.

Sejarah Pendirian Partai Kebangkitan Bangsa ; tersedia di http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-

pendirian ; Internet diunduh pada tanggal 7 April 2018.

78

Mabda Syiasi Partai Kebangkitan Bangsa ; tersedia di http://www.dpp.pkb.or.id/mabda-siyasi

; Internet diunduh pada tanggal 7 April 2018.

Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa ; tersedia di http://www.dpp.pkb.or.id/naskah-deklarasi

; internet diunduh pada tanggal 7 April 2018.

Visi Misi Partai Kebangkitan Bangsa ; tersedia di http://www.dpp.pkb.or.id/visi-dan-misi;

Internet diunduh pada tanggal 7 April 2018.

Redaksi Editorial, ―Ini Arti Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold, 26

November 2017 https://editorialindonesia.com/2017/07/21/ini-arti-presidential-

threshold-dan-parliamentary-

Sekretariat Jenderal DPR RI, “Penjelasan Komisi DPR RI; tersedia di

http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I ; Internet diunduh pada tanggal 3

Maret 2018.

Sekretariat Jenderal DPR RI, “Penjelasan Panitia Khusus DPR RI; tersedia di

http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Panitia-Khusus ; Internet diunduh pada

tanggal 3 Maret 2018.

Wawancara

Wawancara dengan Dra. Siti Masrifah, Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pada

6 Agustus 2018 di Tangerang Selatan.

79

Wawancara dengan Faisol Reza, Wakil Sejretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa. Pada

17 agustus 2018 di Jakarta.

Wawancara dengan Fathan, Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pada 20

Agustus 2018 di Jakarta.