PARADIGMA SEHAT UPAYA PREVENTIF DAN · PDF fileKolaborasi Program (Kemenkes, ... Upaya...
Transcript of PARADIGMA SEHAT UPAYA PREVENTIF DAN · PDF fileKolaborasi Program (Kemenkes, ... Upaya...
www.themegallery.com
PARADIGMA SEHAT
UPAYA PREVENTIF DAN PROMOTIF DALAM
PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN
Oleh :
KOMISI II
Batam, 4-7 Maret 2015
www.themegallery.com
ANGGOTA KOMISI II
Penanggung Jawab : Direktur Jenderal PP dan PL
Pimpinan Sidang : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
Pendamping Pusat 1 Sekretaris Ditjen PP dan PL
2 Plh Direktorat Penyehatan Lingkungan
3 Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
4 Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung
5 Plh Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
6 Pusat Pendikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
7 Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
8 Pusat Kesehatan Haji
9 Pusat Penanggulangan Krisis kesehatan
10 Pusat Kerjasama Luar Negeri
11 Kementarian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12 Perwakilan WHO di Indonesia
www.themegallery.com
ANGGOTA KOMISI II
H. PROV. BENGKULU
1.Kab. Bengkulu Tengah
I. PROV. LAMPUNG
1.Kab. Tanggamus
J. PROV. KAL. BABEL
1.Kota Pangkal Pinang
K. PROV. KAL. BABEL
1. Kota Pangkal Pinang
L. PROV. DKI JAKARTA
1.Dinkes DKI Jakarta
M.PROV. JAWA BARAT
1.Kota Depok
2.Kab.Bandung Barat
3.Kota Sukabumi
4.Kab.Majalengka
N.PROV.JAWA TENGAH
1.Kab.Demak
2.Kota Salatiga
A. PROV. ACEH
1.Kab. Aceh Singkil
2.Kab. Aceh Tengah
3.Kab. Aceh Tenggara
4.Kab. Aceh Selatan
5.Kota Subursalam
6.Kota Lhokseumawe
B. PROV.SUMUT
1.Kab.Tapanuli Utara
2.Kab.Toba Samosir
3.Kab.Nias Selatan
4.Kota Tanjung Balai
C. PROV. SUMBAR
1.Kab. Solok
2.Kota Padang Pariaman
3.Kab.Kep Mentawai
4.Kab.Pasaman
D. PROV. RIAU
1.Prov.Riau
2.Kab.Pasaman
E. PROV.JAMBI
1.Kab.Bungo
F. PROV.SUMSEL
1.Kab Kab.Musi Rawas
Dinas Kesehatan
A. PROV.JACEH
1.RSUD Singkil
2.RSUD H.Sahidin
Rumah Sakit
B. SUMUT
1.RSUD Pandan Kab.Tapanuli
Tengah
2.RSUD Tarutung Kab.Tapanuli
Utara
C. SUMBAR
1.RSUD Dr.Adnan WD Pyk
D. RIAU
1.RSU Raja Musa Sungai
Guntung
E. JAMBI
1.RSU Mayjen H.A.Thalib
F. SUMSEL
1.RSUD Lahat
2.RS Khusus Mata Masyarakat
G. BENGKULU
1.RSUD Lebong
H. LAMPUNG
1.RSUD Kalianda
I. KEP BABEL
1.RSUD. Depati Hamzah Pangkal
Pinang
J. KEPRI
1.RSUD Natuna
K. BANTEN
1. RSU As-Sholihin Kota Tangsel
LJAWA BARAT
1.RSUD Pelabuhan Ratu
2.RSUD Cianjur
M. JATENG
1.RSUD dr.Soeselo,Slawi Jateng
2.RSUD Bendan Kota Pekalongan
www.themegallery.com
A. PROV. ACEH
1.KKP Sabang
2.BTKL PP Kelas I Medan
B. PROV.SUMUT
1.KKP Kelas I Medan
C. PROV. RIAU
1.KKP Pekanbaru
D. PROV. JAMBI
1.Poltekes Jambi
2.KKP Jambi
E. PROV.SUMSEL
1.LKTM Palembang
2.BTKL PP Kelas I Palembang
F. PROV.BENGKULU
1. Poltekes Bengkulu
UPT PUSAT
H. PROV. BABEL
1.KKP Pangkal Pinang
J. PROV.KEPRI
1.KKP Kelas I Batam
K. PROV.DKI Jakarta
1.RSKO Jakarta
2.KKP Kelas I Soeta
3.BBTKL Kelas I Soeta
L. PROV. JABAR
1.Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
Bandung
2.KKP Bandung
M. PROV.JATENG
1.Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir
Penyakit Salatiga
ANGGOTA KOMISI II
www.themegallery.com
MATRIKS HASIL DISKUSIIKS H
www.themegallery.com
IKK 1 : Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
TARGET 2015 : 91
ISSUE/MASALAH SOLUSIRENCANA TINDAK LANJUT 2015
PUSAT PROV KAB/KOTA
1. Black campaign (issue
haram)
2. Pembekalan tenaga
jurim
3. Anggaran tidak
mencukupi untuk
operasional (data
sasaran). Termasuk
Sub PIN
4. Kurangnya chold chain,
termasuk kalibrasi alat.
5. Lost data (sistem
reporting dan recording
belum optimal)
6. Kurang terintegrasi LP
dan LS
1. Sosialisasi dari Kemenag, MUI, Tokoh agama. + + +
2. Sosilasasi regulasi yang telah ditetapkan oleh
Pusat (tenaga Kesehatan, organisasi Profesi
+
3. Bantuan dari pusat untuk biaya operasioanal +
4. Kalibarasi Chold Chain setiap tahun + + +
5. - Membangun sistem IT,SIK Generik
- Bantuan pendataan dari Dasa Wisma (bukan
lagi data proyeksi)
- Pelatihan Promosi Kesehatan, petugas
lapangan
- Medical record berbasis NIK,untuk
menghindari losf of data, ketepatan data
Imunisasi
+ + +
6 Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat,
LSM,CSO, Pramuka (Saka Bakti Husada),
GAVI
+ + +
Dinkes Kota dan Provinsi bekerjasama dengan
KKP dan RS membentuk rumah vaksin 24 jam
(IDL, Vaksin Umroh, Haji, dan traveler).
+ + +
www.themegallery.com
IKK 2 : Persentase Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
TARGET 2015 : 29
ISSUE/MASALAH SOLUSI
RENC. TINDAK LANJUT
2015
PUSAT PROV KAB/KOTA
1. Kebijakan penganggaran dalam
penanggulangan respon KLB belum
ada (yang tersedia hanya
penanggulangan kejadian biasa)
resiko temuan auditor terkait tertib
adminstrasi (good governace)
2. Penguatan sistem SKD belum
terbangun di tingkat paling bawah
unutuk mendeksi FR KLB/Wbahah
3. Biaya operasional tidak tersedia jika
terjadi KLB di daerah terpencil (butuh
biaya yang sangat tinggi)
4. Seringnya mutasi petugas yang telah
dilatih
1. Perlu regulasi dari Kemenkeu baik dari perencanaan
maupun pelaksanaan (standar biaya khusus)
+
2. Permenkes tentang Wabah, PD3I +
3. Pemenuhan tenaga Surveilans ditingkat Puskesmas + + +
4. Pembentukan TGC melalui SK Kepala Dinas
(respon cepat dalam penanggulangan KLB)
+ +
5. Evaluasi Contigency plan untuk 11 Provinsi +
6. Pembentukan POSKO –KLB ditingkat kab/kota dan
provinsi dalam melakukan surveilans berbasis
kejadian
+ +
7.
8
.
9
10.
Adanya epidemiolog di seluruh program berdasarkan
permenkes no 46 tahun 2014
Peningkatan kapasitas laboratorium daerah dalam
melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel
pada peningkatan kasus
Pengembangan surveilans berbasis masyarakat
dengan membudayakan kader, dasawisma, dokter
kecil dll
Minimal rotasi staf 5 tahun karena berhubungan
dengan tenaga yang sudah dilatih
+ +
+
+
+
+
+
+
www.themegallery.com
IKK 3 : Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian vektorterpadu
TARGET 2015 : 40
ISSUE/MASALAH SOLUSI
RENCANA TINDAK
LANJUT 2015
PUSAT PROV KAB/KOTA
1. Tenaga kesehatan yang mengani belum ada
(tidak jekas) baik tingkat Prov/ka/Kota maupun
UPT Vertikal, dalam rekrutment tenaga tidak
pernah diusulkan
2. Kurang pendanaan (APBD, APBN, Dekon dan
TP) Dekon hanya bisa mendanai tingkat
Prov.(menunya tebatas)
3. Kesalah pahaman dalam penanganan masalah
vector (koordinasiLP/PS) harus ditingkatkan
4. Pemetaan Vektor dibeberapa daerah belum ada
(pemetaan spesifik)
1. Pemberdayaan Komda/Pokja Zoonosis + + +
2. Pengedalian Vektor secara terpadu
(sekror Kesehatan dan sector
Pertanian)
+ + +
.
www.themegallery.com
IKK 4 : Jumlah kabupaten/kota dengan API <1/1.000 penduduk TARGET 2015 : 340
ISSUE/MASALAH SOLUSI
RENC. TINDAK LANJUT
2015
PUSAT PROV KAB/KOTA
1. Penetapan DO Indikator jika terjadi kasus
walaupun hanya satu belum jelas
2. Perlu petunjuk tekhnis dari pusat (kab/Kota
yang telah mendapat sertifikat eliminasi
malaria)
1. Pemantauan Surveilans (Migrasi Penduduk) + +
2. Menjaga daerah yang telah menerima
serfifikat bebas malaria, langsung cepat
dalam penanganan kasus (menjaga zero
cases, indigenoeus cases)
+ +
www.themegallery.com
IKK 5 : Jumlah kab/kota endemis yang melakukan pemberian obat pencegahan massal (POPM) Filariasis
TARGET 2015 : 140
ISSUE/MASALAH SOLUSIRENC. TINDAK LANJUT 2015
PUSAT PROV KAB/KOTA
1. Belum semua daerah eliminasi filariasis
(diseminasi ke Kab/Kota yang termasuk
dalam daerah endemis)
2. Keterbatasan pendanaan (biaya
operasional) walaupun obat disediakan
dari Pusat
3. Tindak lanjut terhadap kab/Kota yang
telah melakukan POPM tetapi masih ada
miktofilaria
1. Pencanangan Kampanye Nasioal POPM pada
bulan Oktober mendatang rencana oleh Bapak
Presiden
+
2 Perlu mandatory dari pusat/reward/punishment
untuk daerah endemis yang tidak melaksanakan
POPM
+
3 Permenkes.tentang POPM/Edaran dari
Kemendagri
+
4. Perlu Evaluasi dalam pelaksanaan POPM
(terjadi masalah, obat dibagikan tetapi tidak
diminum)
+
www.themegallery.com
ISSUE/MASALAH SOLUSI
RENC. TINDAK LANJUT 2015
PUSAT PROV KAB/KOT
A
1. Self Stigma
2. Belum berkenjutannya kegiatan, (kegiatan sering terputus)
terkait dengan pendanaan bukan merupakan kegiatan Prirotitas
Penyakit terbaikan (neglected)
3. Tidak ada maintenance program (dari kebehasilan program
sebelumnya terlupakan)
4. Pengetahuan tentang Kusta belum maksimal pada tenaga
kesehatan (daerah-daerah tertentu)
5. Pembardayaan Masyarakat melalui kegiatan
Pemuda,TOMA.TOGA,LSM,CSO, Pramuka (Saka Bakti Husada)
1. Menghilangkan stigma
dengan cara testimoni
penderita kusta yang
sembuh
+ + +
2. Menggandeng Institusi
Pendidikan
+ + +
3. Memasukkan dalam
kurikulum pendidikan
+ + +
4. RS Sintanala RSU
Rujukan Kusta Nasional
(RS Unggulan Kusta)
+ +
5.
6.
7.
Deteksi dini
Kolaborasi Program
(Kemenkes,
Kemendiknas) khusunya
disekolah
Mengajak Profesi Kulit
Kelamin dalam
penegakan diagnose
dan menemukan secara
dini sebelum cacat
+
+ +
+
IKK 6 : Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat TARGET 2015 : 82
www.themegallery.com
IKK 7 : Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate ) minimal 85 persen
TARGET 2015 : 75
ISSUE/MASALAH SOLUSI RENC. TINDAK LANJUT 2015
PUSAT PROV KAB/KOTA
1. Dokter Praktek Swasta dan Spesialis tidak
patuh pada pengobatan standar
2. Tidak dimasukkan dalam SPM RS, karena
tidak akan bisa tercapai
3. Insentif untuk petugas pengawas minum
obat (PMO)
4. Pelatihan dokter Swasta untuk program
DOTS
5. Praktek Swasta harus menerapkan ISTBC
1. Penggerakkan Masyarakat +
2. Permenkes semua RS untuk Akreditasi
termasuk dokter praktek swasta dan klinik
pratama harus sertifikasi terkait dengan
kontrak BPJS
+
3. Kepatuhan (pemegang program, petugas,
dokter, pengawas minum obat dan pasien)
+ +
4. Koordinasi pada level dinas Kesehatan +
5. Mendekatkan pelayanan ke Masyarakat
(akses, kenyamanan pasien, obat, dll)
+ + +
6. Peningkatan Kuliatas Lab (PKM dan RS) + + +
7.
8.
10.
Kurikulum tersendiri (Kurikulum
Pendidikan dokter, Intership)
Upaya pencegahan sepanjang tahun dan
semumur hidup terkait dengan kondisi
lingkungan
Penguatan determinant non kesehatan
+
+
+
+
+
+
+
www.themegallery.com
IKK 8 : Persentase kasus HIV yang diobati TARGET 2015 : 45
ISSUE/MASALAH SOLUSIRENC. TINDAK LANJUT 2015
PUSAT PROV KAB/KOTA
1. Peningkatan kasus HIV dibeberapa
PKM, pengobatan tidak maksimal
karena tidak ada pendampingan
2. Pasien HIV ditolak di RS
3. Kniki VCT di RS, BPJS Poliklinik
Spesialias tidak dibayar, diusulkan
untuk dibayarkan
4. Bagaimana PPIA bisa berjalan di RS
5. Bagaimana skrining bisa dibiayai di RS
1. Upaya Akselesari HIV di
Puskemaskan diperluas seperti TB
+ + +
2. Pengobatan didekatkan dengan
masyarakat
+ +
3. Koordinasi/penguatan di RS,
(Penguatan layanan terapi rumatan
Metadon)
+ + +
4. Rumah Sakit Pengampu tingkat
Kab/Kota
+ +
5. Pergub/Perda yang menjamin
penganggaran
+ +
6
.
7.
8.
Kesepakatan dengan BPJS setempat
tentang kebijakan nasional yang
diakomodir sesuai dengan INA CBGs
Konseling tanggung jawab Kab/Kota
rangkain diagnostic
Pembendayaan Kelompok populasi
kunci
Penyiapan layanan tes HIV sesuai
dengan Indikator yang tertuang dalam
SPM Kab/Kota
+
+
+
+
+
+
+
www.themegallery.com
IKK 9 : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
TARGET 2015 : 10
ISSUE/MASALAH SOLUSIRENC. TINDAK LANJUT 2015
PUSAT PROV KAB/KOTA
1. Kegiatan PTM belum merupakan
kegiatan prioritas
2. Belum semua Dinas Kesehatan
mempunyai penangung jawab Program
tentang PTM yang terstruktur
3. Banyak daerah yang belum siap dalam
melaksanakan kegiatan Pengendalian
PTM
4. Banyak masyarakat yang belum paham
tentang PTM
5. Skrining pembiayaan masuk pembialyaan
klaim BPJS
1. Penggalakkan Posbindu PTM + + +
2.
3.
Mewajbkan seluruh sarana kesehatan
dan SDM Kes yang bekerja didaerah
tersebut untuk melaksanakan bakti
social dalam rangka partisipasi untuk
kesehatan masyarakat (dikaitkan dengan
surat izin praktek dan izin sarana
kesehatan)
Advokasi dinas Kesehatan dan Pemda
untuk memberikan pentingnya program
PTM
+ +
+
+
+
4. Membuat petunjuk/buku tentang PTM
dan disosialisasikan keseluruh daerah
+
5. Mengajarkan tentang hidup sehat dan
cara makan yang sehat
+ + +
6. Memasukkan kegiatan PTM dalam
kriteria penilain kota sehat dan adipura +
7. Meningkatkan kemitraraan dengan
Ormas, LP/LS, Perguruan Tinggi,
Potlekes
+ + +
www.themegallery.com
IKK 10 : Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen sekolah
TARGET 201 : 10
ISSUE/MASALAH SOLUSI
RENC. TINDAK LANJUT
2015
PUSAT PROV KAB/KOT
A
1. Belum semua daerah
punya Perda tentang
KTR
2. Penerapan sanksi yang
belum optimal (low
enforcement)
3. Gencarnya Iklan rokok
4. Kepedulian dan kontrol
masyarrkat yang mash
lemah
1. Penguatan regulasi daerah tentang kawasan tanpa
rokok (KTR)
+ + +
2 Penerapan punishment bagi PNS yang merokok
ditempat kerja (pemotongan TUKIN)
+ + +
3 Sosialisasi tentang bahaya rokok melalui berbagai
media
+ + +
4 Membuat pasukan pencegahan rokok yang
bertanggungjawab terhadap adanya pemberantasan
orang yang merokok
+ +
5 Persyaratan untuk promosi jabatan tidak diperbolehkan
merokok
+ + +
.
www.themegallery.com
IKK 11 : Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM TARGET 2015 : 25.000
ISSUE/MASALAH SOLUSI
RENC. TINDAK LANJUT
2015
PUSAT PROV KAB/KOTA
1. Kurangnya kesadaran masyarakt terhadap
kebersihan lingkungan
2. Kurangnya tenaga sanitarian
3. Masalah Sanitasi d masih dibebankan
kepada Dinas Kebersihan dan Dinas
Kesehatan (koordinasi belum maksimal)
4. Masyarakat ekonomi lemah sanitarian blm
menjadi masalah priortas
5. Akses Sarana Air bersih yang terbatas
1. Menyadarkan masyarakat tentang PHBS
secara berkesimanbungan.
+ + +
2. Melibatkan peran serta masyarakat,
LSM,TOMA.TOGA,PKK, Pramuka (Saka
Bakti Husada) untuk menjadi agen of
change
+ +
3. Memberikan pendidikan sejak dini kepada
anak-anak untuk mengerti hidup sehat
dengan melibatkan Instansi Pendidikan,
TOMA,TOGA
+ +
4. Recruitment tenaga pembantu santarian + +
5. Memberdayakan tenaga sanitarian + +
6. Melibatkan Lintas
Sektor.LSM,CSO,bantuan Luar Negeri
dalam peningkatan akses sarana air bersih
+ +
7. Menghidupkan kembali daerah-daerah
binaan dengan melibatkan partisipasi
masyarakat dan institusi-institusi
pendidikan kesehatan
+ +
www.themegallery.com
IKK 12 : Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasanTARGET 2015 : 30
ISSUE/MASALAH SOLUSIRENC. TINDAK LANJUT 2015
PUSAT PROV KAB/KOTA
1. Air isi ulang diduga tidak dikelola
dengan baik
2. Izin pengelolaan air isi ulang tidak
melibatkan unsur kesehatan
secara berkesinambungan
3. Belum semua Kab/Kota
mempunyai Lab sederhana untuk
pemeriksaan kualitas air
4. Masih kurangnya daerah yang
mempunyai Perda tentang
Pengelolaan Air
5. Kurang pengetahuan dari petugas
pengurusan Izin Pelayanan Satu
Pintu terhadap bahaya
pengelolaan Air Minum yang tidak
benar
1. Menjelaskan kepada masyarakat
tentang kemungkinan-
kemungkinan yang dapat terjadi
akibat pengelolaan yang tidak
benar
+ + +
2. Mengadakan pemeriksaan
berkala dan kontinyu dengan
melibatkan Dinas Kesehatan dan
Lab.Kesda
+ +
3. Membuat Perda tentang
Pengelolaan sarana air minum
beserta reward dan punishment
+ +
+ +
www.themegallery.com
IKK 13 : Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan
TARGET 2015 : 50
ISSUE/MASALAH SOLUSIRENC. TINDAK LANJUT 2015
PUSAT PROV KAB/KOTA
1. Perda yang mengatur tentang TTU
belum melibatkan seluruh
stakeholder yang berhubungan
dengan pengelolaan TTU
2. Kepedulian masyarkat tentang
pengelolaan TTU masih rendah
3. Pengawasan TTU tidak melibatkan
seluruh stakeholder yang
berhubungan dengan pengelolaan
TTU,umumnya hanya dibebankan
kepada Bidang Kesehatan
4. Low enforcement dalam pengelolaan
TTU sangat lemah
1. Membuat Perda yang melibatkan
melibatkan seluruh stakeholder
yang berhubungan dengan
pengelolaan TTU
+ + +
2. Perizinan TTU harus memenuhi
syarat kesehatan
+
3. Meningkatkan peran serta
masyakat untuk peduli terhadap
TTU
+ +
4. Melibatkan TOMA,TOGA,
Pramuka didalam memberikan
kesadaran tentang pentingnya
pengelolaan TTU (kebersihan
keamanan dan kenyamanan)
+ +
www.themegallery.com
REKOMENDASI
• Kegiatan preventif dan promotif harus segera dijadikanprogram utama di bidang kesehatan
• Diperlukan komitment yang kuat dari Pemda dan stakeholderterkait.
• Peran serta masyarakat harus didorong untuk sadar akanhidup sehat
• Regulasi dan pembiayaan merupakan entry point.
• Untuk mencapai Promotif dan Preventif Puskesmas harusmemisahkan antara PKP dan PKM.
• Pusat dan daerah menganggarkan dana kegiatan promotifdan preventif bagi petugas Puskesmas selain dari dana JKN.
• Formasi khusus tenaga sanitarian, entomology, epidemiologi,promosi kesehatan didaerah.
• Kegiatan promotif dan preventif melibatkan peran serta danaktif (BTKL, KKP, Poltekes, Labkesda/BLK)
L/O/G/O
TERIMA KASIH