PARADIGMA BARU DALAM PELAKSANAAN...
Transcript of PARADIGMA BARU DALAM PELAKSANAAN...
PARADIGMA BARUPARADIGMA BARUDALAMDALAM
PELAKSANAAN PELAKSANAAN ANGGARANANGGARAN
OlehOleh: : Siswo SujantoSiswo SujantoKetuaKetua Tim Tim Kerja Direktorat Pelaksanaan Kerja Direktorat Pelaksanaan AnggaranAnggaran, , Direktorat Jenderal PerbendaharaanDirektorat Jenderal Perbendaharaan
PRINSIP POKOKPRINSIP POKOK
Kejelasan PeranKejelasan Peran
AkuntabilitasAkuntabilitas
Mekanisme SalingMekanisme Saling--ujiuji
DASAR HUKUMDASAR HUKUMUU No. 17/ 2003 UU No. 17/ 2003 tentang tentang KeuanganKeuangan Negara Negara
UU No. 1/ 2004 UU No. 1/ 2004 tentang tentang PerbendaharaanPerbendaharaan NegaraNegara
Grha Sawala - Selasa, 31 Agustus 2004
Sosialisasi Reorganisasi Departemen Keuangan
4
PENDELEGASIAN KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN PENDELEGASIAN KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAKEUANGAN NEGARA
PRESIDEN PRESIDEN PEMEGANG PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARAKEUANGAN NEGARA
Menteri KeuanganMenteri Keuangan :: PengelolaPengelola FiskalFiskal dandan WakilWakilPemerintahPemerintah dalamdalam kepemilikankepemilikan kekayaankekayaannegaranegara yang yang dipisahkandipisahkan;;
MenteriMenteri//pimpinanpimpinan lembagalembaga:: PenggunaPengguna AnggaranAnggaran/ / PenggunaPengguna BarangBarang kementeriankementeriannegaranegara//lembagalembaga..
PasalPasal 6 UUKN6 UUKN
ImplementasiImplementasi
ppii
Internal Internal Departemen Departemen KeuanganKeuanganEksternal Departemen Eksternal Departemen KeuanganKeuangan
Internal Internal DepkeuDepkeu
☯☯ Demarkasi antara Demarkasi antara pemegang pemegang kewenangan penyusunan kewenangan penyusunan anggarananggaran ((DJAPKDJAPK) ) dan dan pemegang pemegang kewenangan pelaksanaan kewenangan pelaksanaan anggarananggaran ((DJPbDJPb))☯☯ DJAPKDJAPK menyiapkan Satuanmenyiapkan Satuan
3 (3 (pengalokasian danapengalokasian dana),),☯☯ DJAPbDJAPb mengesahkan mengesahkan
Dokumen Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan AnggaranAnggaran
Grha Sawala - Selasa, 31 Agustus 2004
Sosialisasi Reorganisasi Departemen Keuangan
8
INTERNAL DEPKEUINTERNAL DEPKEU
Men t er i Men t e r i Keu a n g a nKeu a n g a n
DJPb DJPb (Policy Implementation)(Policy Implementation)
DJAPKDJAPK(Policy Formulation)(Policy Formulation)
Komite Penyempurnaan Manajemen KeuanganKPMKKPMKKPMK
Eksternal DepkeuEksternal Depkeu
☯☯ Pengalihan kewenangan Pengalihan kewenangan ordonanseringordonansering dari Menteri dari Menteri Keuangan kepada Menteri Teknis Keuangan kepada Menteri Teknis selaku Pengguna Anggaranselaku Pengguna Anggaran☯☯ Menteri TeknisMenteri Teknis PemegangPemegang
KewenanganKewenangan AdministratifAdministratif,,☯☯ MenteriMenteri KeuanganKeuangan sebagai sebagai
Bendahara Umum Bendahara Umum Negara Negara ((pemegang kewenangan pemegang kewenangan komptabelkomptabel))
Grha Sawala - Selasa, 31 Agustus 2004
Sosialisasi Reorganisasi Departemen Keuangan
10
EKSTERNAL DEPKEUEKSTERNAL DEPKEU
Men t er i Men t e r i t e k n ist ek n is
KewenanganKewenanganOrdonanseringOrdonansering
Kewenangan Kewenangan Otorisasi Otorisasi
Komite Penyempurnaan Manajemen KeuanganKPMKKPMKKPMK
Grha Sawala - Selasa, 31 Agustus 2004
Sosialisasi Reorganisasi Departemen Keuangan
11
PENDELEGASIAN KEWENANGANPENDELEGASIAN KEWENANGAN
PRESIDENPRESIDEN((selakuselakuPemegang Pemegang
Kekuasaan PengelolaanKekuasaan PengelolaanKeuanganKeuanganNegara)Negara)
MENTERI KEU ANGANMENTERI KEUANGAN((selaku selaku BUN)BUN)
MENTERI TEKNIS MENTERI TEKNIS ((selakuselaku PengPeng. . AnggaranAnggaran))
Pendelegasian kewenangan pelaksanaan programPendelegasian kewenangan perbendaharaan
Administratif komtabel
Komite Penyempurnaan Manajemen KeuanganKPMKKPMKKPMK
Grha Sawala - Selasa, 31 Agustus 2004
Sosialisasi Reorganisasi Departemen Keuangan
12
Comptabel beheeradministratiefbeheeradministratief beheer
PEMBUATAN PEMBUATAN
KOMITMENKOMITMENPENGUJIAN & PENGUJIAN &
PEMBEBANANPEMBEBANANPERINTAH PERINTAH
PEMBAYARANPEMBAYARANPENGUJIANPENGUJIAN
PENCAIRAN PENCAIRAN
DANADANA
Yang berlaku sekarang
MenteriMenteri TeknisTeknis MenteriMenteri KeuanganKeuangan
Grha Sawala - Selasa, 31 Agustus 2004
Sosialisasi Reorganisasi Departemen Keuangan
13
Comptabel beheeradministratief beheer
PEMBUATAN PEMBUATAN
KOMITMENKOMITMENPENGUJIAN & PENGUJIAN &
PEMBEBANANPEMBEBANANPERINTAH PERINTAH
PEMBAYARANPEMBAYARANPENGUJIANPENGUJIAN
PENCAIRAN PENCAIRAN
DANADANA
PemisahanPemisahan KewenanganKewenangan
Menteri Teknis Menteri Keuangan
Grha Sawala - Selasa, 31 Agustus 2004
Sosialisasi Reorganisasi Departemen Keuangan
14
Pengurusan Komtabel(Comptabel Beheer)
Pengurusan Administratif(Administratief Beheer)
PENGUJIAN & PENGUJIAN & PEMBEBANANPEMBEBANAN
PERINTAH PERINTAH PEMBAYARANPEMBAYARAN PENGUJIANPENGUJIAN PENCAIRAN PENCAIRAN
DANADANA
Menteri TeknisMenteri TeknisSelaku Pengguna AnggaranSelaku Pengguna Anggaran
Menteri KeuanganMenteri KeuanganSelaku Selaku BUNBUN
PEMISAHAN KEWENANGAN PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARADALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
PEMBUATAN PEMBUATAN KOMITMENKOMITMEN
Grha Sawala - Selasa, 31 Agustus 2004
Sosialisasi Reorganisasi Departemen Keuangan
15
PENGUJIANPENGUJIAN
PENGUJIANPENGUJIAN
Menteri TeknisMenteri TeknisSelaku Pengguna AnggaranSelaku Pengguna Anggaran
Menteri KeuanganMenteri KeuanganSelaku Selaku BUNBUN
PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA
PEMBUATAN PEMBUATAN KOMITMENKOMITMEN
Tahapan Administratif Tahapan Komtabel
Pengujian :• Wetmatigheid• Rechtmatigheid• Doelmatigheid
Pengujian :• Substansial :
•Wetmatigheid •Rechtmatigheid
• Formal
SPMSPM
CHEQUECHEQUE
?
Pemisahan KewenanganPemisahan Kewenangan
Menteri TeknisMenteri Teknis Menteri KeuanganMenteri Keuangan
SetjenSetjen DJAPKDJAPK DJPnDJPn
RorenRoren RokeuRokeuPolicy
FormulationPolicy Policy
ImplementationImplementation
KPPNKPPN
Policy Formulation Policy Policy
ImplementationImplementation
VoucherVoucher
DitjenDitjen
Set.Set.DitjenDitjen
SPPSPP
SPMSPM
Terima kasihTerima kasih