TINDAK PIDANA DALAM PASAR MODAL:

PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING)

1. Tinjauan Umum Pasar Modal di Indonesia

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional khususnya di bidang

ekonomi maka diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum

yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di

bidang ekonomi1. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang

pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang Pasar Modal yang pada saat ini masih

didasarkan pada UU No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat

tentang Bursa sebagai Undang-undang2.

Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah

peningkatan kesejahteraan rakyat3. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal

mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha,

termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain

Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil

dan menengah4.

1 Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., “Pokok-pokok Hukum Pasar Modal”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002, hal. 38.

2 Ibid., hal. 38.

3 Ibid.

4 Ibid., hal. 39.

1

Dasar pertimbangan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

(untuk selanjutnya disingkat “UUPM”) pada tanggal 10 November 1995 sebagai

penganti UU No. 15 Tahun 1952 adalah sebagai berikut5:

a. Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

b. Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai

salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi

masyarakat;

c. Agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh

untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di

Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang

merugikan;

d. Sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangka

antisipasi atas globalisasi ekonomi, UU No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan

Undang-undang Darurat tentang Bursa sebagai Undang-undang dipandang sudah

tidak sesuai lagi dengan keadaan;

5 Ibid., hal. 41-42.

2

e. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Undang-

undang tentang Pasar Modal.

UUPM ditetapkan berlandaskan dasar-dasar hukum6 berikut ini:

a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945, dan

b. UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pengertian Pasar Modal berdasarkan UUPM dapat dilihat pada pasal 1 butir 13

yaitu pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan

Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya,

serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten

untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM

dan peraturan pelaksanaannya7.

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-

kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-

6 Ibid,, hal. 42-43.

7 UUPM, pasal 1 butir 15.

3

kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham

dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah8.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif,

kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek9.

Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pasar

Modal di Indonesia:

1. UU No. 8 Tahun 1995 (UUPM) tentang Pasar Modal.

2. PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal10.

3. PP No. 46 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pasar Modal11.

4. PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas PP No. 45 Tahun 1995 tentang

Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal12.

8 Ibid., pasal 1 butir 22.9

? Ibid., pasal 1 butir 5.10 http://www.bapepam.go.id/hukum/pp/index.htm

11 Ibid.

12 Ibid.

4

5. Kepmenkeu. No. 645/KMK.01/1995 tentang Pencabutan Kepmenkeu. No.

1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Kepmenkeu. No. 248/KMK.01/199513.

6. Kepmenkeu No. 646/KMK.01/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan

Reksa Dana oleh Pemodal Asing14.

7. Kepmenkeu No. 647/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Efek oleh Pemodal

Asing (maksimal 85% dari modal disetor)15.

8. Kepmenkeu No. 455/KMK.01/1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing

melalui Pasar Modal16.

9. Kepmenkeu No. 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan

Perusahaan Efek17.

13 http://www.bapepam.go.id/hukum/kepmenkeu/index.htm

14 Ibid.

15 M. Irsan Nasarudin, SH dan Indra Surya, SH., LL.M, “Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia”, Kontributor: Ivan Yustiavandana, SH., LL.M., Arman Nefi, SH., dan Adiwarman, SH. S.Sos., Prenada Media, Jakarta 2004, hal. 43.

16 Op.cit.

17 Ibid.

5

10. Seperangkat peraturan pelaksana yang dikeluarkan Ketua Bapepam sejak tanggal 17

Januari 199618.

2. BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)

Bapepam merupakan badan yang multifungsi, yaitu sebagai regulator, pengelola

bursa efek, pengawas pihak-pihak yang terlibat dan pelaksana kegiatan di bidang pasar

modal, melakukan pemeriksaan, penyidikan dan menjatuhkan sanksi19.

Perkembangan selanjutnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menetapkan

Bapepam sebagai regulator dan penegak hukum pasar modal demi peningkatan kualitas

penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang

sesuai dengan standar internasional20.

Pasal 3, 4 dan 5 UUPM mengatur mengenai Bapepam yang berturut-turut adalah

sebagai berikut:

1. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan

oleh Bapepam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Keuangan;

18 M. Irsan Nasarudin, SH dan Indra Surya, SH., LL.M, “Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia”, Kontributor: Ivan Yustiavandana, SH., LL.M., Arman Nefi, SH., dan Adiwarman, SH. S.Sos., Prenada Media, Jakarta 2004, hal. 43.

19 Ibid., hal. 2.

20 Ibid., hal. 2-3.

6

2. Pelaksanaan tersebut di atas bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal

yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan

masyarakat;

3. Bapepam berwenang untuk:

a. memberikan izin:

- usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat

Investasi, dan Biro Administrasi Efek;

- orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara

Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan

- persetujuan bagi Bank Kustodian.

b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;

c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk

sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen

sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnay komisaris dan atau

direktur yang baru;

7

d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan,

menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi

peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini

dan/atau peraturan pelaksanaannya;

f. mewajibkan setiap Pihak untuk:

- menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan

dengan kegiatan di Pasar Modal; atau

- mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang

timbul dari iklan atau promosi dimaksud;

g. melakukan pemeriksaan terhadap:

- setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan

menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau

- pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan,

persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini;

h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka

pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;

8

i. mengumumkan hasil pemeriksaan ;

j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau

menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu

guan melindungi kepentingan pemodal;

k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu

dalam hal keadaan darurat;

l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa

Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan

pengenaan sanksi dimaksud;

m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan

penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;

n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat

sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;

o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang ini

atau peraturan pelaksanaannya;

9

p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal

1 angka 5 (Catatan: pengertian Efek, lihat hal. 2, paragraph 5); dan

q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang ini.

Himpunan Peraturan Bapepam21

Pasar modal Indonesia tidak mungkin menutup diri dari pasar internasional,

standar dan praktik yang berlaku secara internasional mengharuskan Bapepam untuk

membuat setiap aturan main yang ada mengacu kepada standar internasional.

Sebagai implementasi maka dalam kebijakan pembuatan peraturan, Bapepam

menetapkan mekanisme pembuatan peraturan yang melibatkan semua pihak terkait.

Sebagai hasilnya telah berhasil dibuat lebih dari 140 buah peraturan dalam 2 bahasa yaitu

bahasa Indonesia dan Inggris.

Cakupan dari peraturan Bapepam cukup luas yang meliputi materi peraturan

sebagai berikut:

1. Definisi

2. Peraturan Operasional Bapepam

3. Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Kustodian Sentral

21 Ibid., hal. 50-52.

10

4. Reksa Dana

5. Perusahaan Efek, Perwakilan dan Penasihat Investasi

6. Lembaga Penunjang Pasar Modal

7. Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penitipan Kolektif

8. Profesi Penunjang Pasar Modal

9. Emiten dan Perusahaan Publik

10. Pelaporan

11. Penipuan, Manipulasi Pasar dan Insider Trading

12. Pemeriksaan dan Penyidikan

13. Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana

Struktur Organisasi Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Bapepam22

1. Bapepam berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan (Pasal 3 ayat 2

UUPM).

2. Untuk melaksanakan tugasnya ketua Bapepam dilengkapi dengan organ-organ

seperti:

a. Kepala biro

Untuk menjalankan fungsi layanan masyarakat dan pengawasan, Bapepam

memiliki tujuh biro, yakni sebagai berikut:

22 I Putu Gede Ary Suta, “Menuju Pasar Modal Modern”, Yayasan SAD SATRIA BHAKTI, Jakarta 2000, hal. 181-183.

11

- Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum

- Biro Pemeriksaan dan Penyidikan

- Biro Pengelolaan Investasi dan Riset

- Biro Transaksi dan Lembaga Efek

- Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I

- Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II

- Biro Standar Akuntansi;

b. Sekretariat

Untuk mendukung kelancaran tugas Bapepam sehari-hari, fungsi ke dalam

dilaksanakan langsung oleh sekretariat yang dilengkapi dengan bagian keuangan,

bagian bina sumber daya manusia, bagian informasi pasar modal, bagian

teknologi informasi dan bagian umum;

c. Kepala bagian, dan

d. Kepala sub-bagian.

3. Tindak Pidana Dalam Pasar Modal

Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh

pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal, yang secara internasional mempunyai

modus yang tidak jauh berbeda23.

23 Op. Cit., hal. 257.

12

Pemerintah Indonesia melalui Bapepam, berupaya untuk mengatasi dan mencegah

tindak kejahatan di pasar modal Indonesia antara adalah sebagai berikut, yaitu

menertibkan dan membina pelaku pasar modal sebagai tindakan preventif, dan

menuntaskan kejahatan di bidang pasar modal sebagai tindakan represif24. Bapepam

diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan sampai

meneruskan penuntutan kepada kejaksaan atas dugaan terjadinya tindak kejahatan

sedangkan untuk kasus pelanggaran, Bapepam mempunyai kewenangan melakukan

pemeriksaan, penyidikan sampai pemberian sanksi administratif25.

Persoalan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan

berdasarkan beberapa alasan26, yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup

integritas dan profesionalisme dan kelemahan peraturan.

Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal (Berdasarkan UUPM)

1. Penipuan27

24 Ibid.

25 Ibid.

26 Ibid., hal. 258.

27 Ibid., hal. 260-26.

13

a. Dalam Pasal 90 huruf c yang dimaksud dengan penipuan adalah membuat

pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan

fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai

keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk

menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain

atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Larangan ini ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan efek

tidak terkecuali kepada pihak yang turut serta melakukan penipuan.

b. Menurut penjelasan Pasal 90, yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan efek

dalam pasal ini adalah kegiatan meliputi kegiatan penawaran, pembelian dan atau

penjualan Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Unum, atau terjadi Bursa

Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek di luar

Bursa Efek atas Efek Emiten.

c. Sanksi pidana (bagi setiap pelaku yang terbukti): dikenakan pidana penjara paling

lama 10 tahun dan denda maksimal Rp. 15 miliar.

2. Manipulasi Pasar28

28 Ibid., hal. 262-265.

14

a. Menurut Pasal 91 adalah tindakan baik langsung maupun tidak langsung, dengan

tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan

perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek, antara lain29:

1). Melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan;

atau

2). Melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu,

dimana Pihak tersebut juga telah bersekongkol sehingga menciptakan harga

Efek yang semu di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan

permintaan jual atau beli Efek yang sebenarnya dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain.

Ketentuan mengenai manipulasi pasar juga diatur di dalam Pasal 92 dan 93.

b. Dalam praktik perdagangan efek internasional dikenal beberapa kegiatan yang

dapat digolongkan sebagai manipulasi pasar, yaitu:

1). Marking the close

2). Painting the tape

3). Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi, atau akuisisi

4). Cornering the market

5). Pools

29 UUPM, Penjelasan Pasal 91.

15

6). Wash Sales

7). Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)

4. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)30

Menurut Black’s Law Dictionary (Edisi ke 6)31,

insider trading “refers to transactions in shares of publicly held corporations by

persons with inside or advance information on which the trading is based.

Usually the trader himself is an insider with an employment or other relation of

trust and confidence with the corporation”.

Secara teknis, pelaku perdagangan orang dalam dapat dibedakan menjadi 2 jenis,

yaitu:

1. Pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari

emiten atau perusahaan publik atau disebut juga sebagai pihak yang berada dalam

fiduciary position.

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah komisaris, direktur, atau pegawai,

pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, orang perseorangan yang

30 Op.Cit., hal. 268-270.

31 http://www.harvest-international.com/perspec/agt02/legalbrif.htm, “Insider Trading Regulations in Indonesia”, by Rudy Munthe.

16

karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya denga emiten atau

perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang

dalam, atau pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya (dalam UUPM pihak ini disebut sebagai

“orang dalam”).

2. Pihak yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position)

atau dikenal dengan Tippees.

Informasi orang dalam yang dimaksud adalah informasi material yang dimiliki oleh

orang dalam yang belum tersedia untuk umum32.

Perdagangan Orang Dalam diatur di dalam Pasal 95, 96 dan 97 UUPM yang

berturut-turut adalah sebagai berikut:

1. Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang

dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek:

a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau

b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik

yang bersangkutan.

2. Orang dalam sebagaimana dimaksud di atas, dilarang untuk:

32 UUPM, Penjelasan Pasal 95 huruf c.

17

a. Mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek

dimaksud, atau

b. Memberi informasi orang dalam kepada Pihak manapun yang patut diduganya

dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau

penjualan atas Efek.

3. Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan orang

dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan

yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud

dalam point 1 dan 2 (Pasal 95 dan 96 UUPM).

Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian

memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi

orang dalam sebagaimana dimaksud diatas, sepanjang informasi tersebut disediakan

oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

Kemungkinan terjadinya perdagangan dengan menggunakan informasi orang

dalam dapat diamati antara lain dari ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan

transaksi atas efek perusahaan di mana yang bersangkutan menjadi orang dalam, dari

adanya peningkatan harga dan volume perdagangan efek sebelum diumumkannya

informasi material kepada publik dan terjadinya peningkatan atau penurunan harga dan

volume perdagangan yang tidak wajar.

18

Insider Trading dan Bapepam33

Salah satu kekuatan terpenting dari Bapepam adalah kewenangan untuk

melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam

pelanggaran terhadap UUPM ataupun peraturan-peratuan pelaksanaannya. Berdasarkan

PP No. 46 Tahun 1995 (PP 46) tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal,

suatu pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencar, mengumpulkan, dan mengolah

data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada

atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal.

Dikarenakan insider trading dikategorikan sebagai pelanggaran yang paling serius

dan dianggap sebagai tindakan kriminal, Bapepam memperoleh hak untuk melaksanakan

pemeriksaan (formal and criminal) dan dapat menjatuhkan sanksi-sanksi baik

administratif maupun pidana. UUPM memberikan pengaturan yang jelas bagi Bapepam

untuk menjalankan fungsinya sebagai badan pengawas pasar modal.

Di dalam Bab 12, Pasal 100 UUPM dan di dalam PP 46 mengatur mengenai

kewenangan Bapepam untuk melaksanakan pemeriksaan formal yang tujuannya adalah

untuk mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak terhadap peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal. Kewenangan Bapepam tersebut mencakup:

33 Op.Cit.

19

1. Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau

terlibat dalam pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya atau

Pihak lain apabila dianggap perlu,

2. Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap

UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan

kegiatan tertentu,

3. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan pembukuan, dan atau dokume

lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran

terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila

dianggap perlu, dan atau

4. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat

dalam pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya untuk

melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian

yang timbul.

Petugas Pemeriksa pada tahap ini adalah seorang pegawai Bapepam yang telah

ditunjuk oleh Ketua Bapepam untuk melaksanakan pemeriksaan formal. Jika pada waktu

pemeriksaan ditemukan bukti-bukti atas kegiatan kejahatan/pidana, maka pelaksanaan

pemeriksaan tetap dilanjutkan dan petugas pemeriksa harus melaporkan bukti permulaan

20

tersebut kepada Ketua Bapepam. Berdasarkan bukti permulaan, Ketua Bapepam dapat

memberikan ketetapan untuk mengadakan penyidikan.

Jika Bapepam berpendapat bahwa pelanggaran UUPM dan atau peraturan

pelaksanaannya telah mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau

membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam dapat menetapkan

dimulainya tindakan penyidikan (Pasal 101 UUPM).

Pelaksanaan penyidikan berdasarkan pada UUPM dan peraturan-peraturan pada

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kewenangan yang diberikan

kepada Bapepam pada saat menjalankan penyidikan:

1. Menerima laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana di bidang pasar modal,

2. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan,

3. Melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam

tindak pidana di bidang pasar modal,

4. Memanggil, memeriksa dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak

yang disangka melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar

modal,

21

5. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan,

6. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap

barang yang dapat dijadikan bahan bukti,

7. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dan Pihak yang diduga

melakukan atau terlibat,

8. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, dan

9. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan, Bapepam dapat meminta

bantuan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian, Imigrasi, Kejaksaan dan

Kehakiman. Hasil dari penyidikan diserahkan kepada Kejaksaan Agung sesuai dengan

ketetapan di dalam KUHAP, Bapepam tidak dapat bertindak sebagai Penuntut.

UUPM mengatur mengenai sanksi bagi pelanggaran UUPM atau peraturan

pelaksanaannya, yaitu:

22

a. Sanksi Administratif (Pasal 102)34

- Dikenakan oleh Bapepam kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yakni para pihak yang

memperoleh izin, persetujuan dari Bapepam dan yang melakukan pendaftaran

kepada Bapepam.

- Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam kepada pihak-

pihak tersebut adalah:

peringatan tertulis;

denda;

pembatasan kegiatan usaha;

pembekuan kegiatan usaha;

pencabutan izin usaha;

pembatalan persetujuan; dan

pembatalan pendaftaran.

- Untuk sanksi denda Pasal 102 ayat 3 menyatakan bahwa sanksi administratif

diatur oleh PP yaitu PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di

Bidang Pasar Modal.

b. Sanksi Pidana (Pasal 103-110)

- Pasal 104 menyatakan bahwa pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan

mengenai insider trading harus dikenai sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun

dan denda sebesar Rp. 15 rupiah.

34 M. Irsan Nasarudin, SH dan Indra Surya, SH., LL.M, “Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia”, Kontributor: Ivan Yustiavandana, SH., LL.M., Arman Nefi, SH., dan Adiwarman, SH. S.Sos., Prenada Media, Jakarta 2004, hal. 274-275.

23

- Sebagai tambahan dalam rangka pengawas pasar modal, Bapepam juga

melengkapi dengan pedoman untuk pasar modal. Pada prakteknya, Bapepam

tidak selalu memberikan sanksi-sanksi sebagai jawaban atas setiap tindakan yang

dianggap melanggar UUPM atau peraturan pelaksanaannya. Bapepam

menjatuhkan sanksi-sanksi jika dengan adanya corrective actions tidak dapat

memecahkan permasalahan yang timbul. Jadi penerapan sanksi adalah pilihan

terakhir.

5. Kesimpulan

Perdagangan orang dalam (insider trading) memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan yang memiliki informasi

b. informasi tersebut belum diungkap dan terbuka untuk umum

c. transaksi (perdagangan) terjadi berdasarkan adanya informasi tersebut

untuk memperoleh keuntungan pribadi

Insider trading dianggap termasuk tindak kejahatan di bidang pasar modal karena

akibatnya dapat menimbulkan kerugian yang banyak dan meluas termasuk diantaranya

adalah kredibilitas pasar modal.

Agar pasar modal Indonesia terus dipercaya baik oleh investor asing maupun dari

Indonesia sendiri, adalah tugas dari Bapepam sebagai badan yang multifungsi, yaitu

sebagai regulator, pengelola bursa efek, pengawas pihak-pihak yang terlibat dan

pelaksana kegiatan di bidang pasar modal. Bapepam juga dapat melakukan pemeriksaan,

24

penyidikan dan menjatuhkan sanksi jika diduga dan atau terjadi pelanggaran ataupun

tindak kejahatan di dalam kegiatan di bidang pasar modal sesuai ketentuan-ketentuan

dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

25