Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
Transcript of Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
1/49
.
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
SOSIALISASI
PERATURAN KEPALA LKPP NO.13 TAHUN 2013
TENTANGPEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA
Oleh :
EMIN ADHY MUHAEMIN
Plt. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
2/49
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
3/49
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
4/49
RUANG LINGKUP
PERPRES 54/2010 JO. PERPRES 70/2012
PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN/LEMBAGA/SKPD/ INSTITUSI (K/L/D/I)
APBN/APBDPINJAMAN/HIBAH
DALAM NEGERI
PINJAMAN/HIBAH
LUAR NEGERI
INVESTASI DIBI/BUMN/
BUMD
APBN/APBD
SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA
Sumber : Pasal 2 Perpres 54/2010
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
5/49
SUMBER-SUMBER APBDESA
1. Pendapatan asli Desa
2. Alokasi APBN
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi DaerahKab./Kota
4. Bagian dari Dana Perimbangan Keuanganyang Diterima Kab./Kota (min.10% utk Desa,yakni ADD)
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, danKab./Kota
6. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah
AP
B
Desa
S E B A G I A N D A R I A P B DE S B E R A
S A L D A R I
A P B N / A P B D
Sumber : Pasal 72 UU 6/2014
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
6/49
APA DASAR HUKUM PENGADAANBARANG/JASA BERSUMBER DANA
APBDESA ???
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
7/49
PENGADAAN BARANG/JASA
DENGAN DANAAPBDesa = APBN/APBD ?
BAGAIMANA DENGAN
PENGADAN BARANG/JASA
DARI DANA BANSOS/HIBAH,
BUKANKAHBANSOS/HIBAH=APBN/APBD
???
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
8/49
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
9/49
DATA WILAYAH ADMINISTRASI
Sumber : Ditjen PMD Kemendagri
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
10/49
SOTK PEMERINTAH DESA
Sumber : Ditjen PMD Kemendagri
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
11/49
DATA PENDIDIKAN KADES DAN
PERANGKAT DESA
Sumber : Ditjen PMD Kemendagri
PERANGKAT SD SMP SMA SARJANA
Kepala Desa 6% 20% 70% 4%
Sekrearis Desa
(PNS): 43.560 ORG - 45% 50% 5%
Sekrearis Desa(non-PNS)
: 15.689 ORGRata-rata SD
50% tidak ada Sekdes
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
12/49
GEOGRAFIS DESA
Jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten relatif sangat jauh
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
13/49
TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN APBDes
Data ADD :
2009: terkecil Rp 25 juta
terbesar Rp 2,4 M2010: terkecil Rp 10 juta
terbesar Rp 2,3 M
2011: terkecil Rp 20 juta
terbesar Rp 3,5 M
2012: terkecil Rp 7,6 juta
terbesar Rp 4 M
Sumber : Surat Sekjen PMD Kemendagri 140/3350/PMD
UU NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
Rp.?
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
14/49
* Semakin lamabesaran semakinmeningkat.
* Perlu pengelolaanyang baik danakuntabel.
* Ruang lingkup PBJyang bersumberdari APBN/D.
* Satu-satunyaperaturanperundangan yangmengatur tentangpengadaan.
* Mengatur tentangtata kelolapemerintahan dankeuangan desa.
* Tidak mengaturmekanismepengadaan didesa.
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
Perpres 54/2010
jo. Perpres
70/2012
PP No.72/2005
tentang Desa
Kekosongan payung hukum pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa
•AcuanPenyusunanTata Cara PBJdi Desa
•Bersifatumum
PerkaLKPP
•Mengaturdetail PBJ didesa
•Dapatdisesuaikandengan sikondi wilayahnya
PeraturanBupati/
Walikota
A M AN SM N
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
15/49
JIKA MEKANISME TUNDUK
PERPRES 54/2010 JO. 70/2012
Jika mekanisme pengadaan barang/jasa di Desa mengikutimekanisme Perpres 54/2010 jo. Perpres 70/2012,bagaimanakah Desa menjalankannya dilihat dari:
NO. KETENTUAN KETERANGAN
1. Organisasi Pengadaan • PA/KPA
• ULP/Pejabat Pengadaan
• PPK
• PPHP
2. Syarat PPK/ULP • S1
• Bersertifikat pengadaan
3. Syarat Penyedia
Barang/Jasa
• Ijin Usaha
• NPWP
4. Metode Pengadaan • Lelang/Seleksi
• Mekanisme e-procurement
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
16/49
SOLUSI
Disusunlah
Disahkan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa
14 November 2014
Diundangkan9 November 2014
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
17/49
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
18/49
KERANGKA PERKA
PerkaLKPP
Batang
TubuhPerka
LampiranBAB IPendahuluan
LampiranBAB II PBJSwakelola
Lampiran
BAB III
PBJ MelaluiPenyedia
Lampiran
BAB IVPengawasan,Pembayaran,Pelaporan,
Serah Terima
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
19/49
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
20/49
BATANG TUBUH PERKA LKPP
• Dasar Hukum:
– Perpres 106/2007 tentang LKPP
• Terdiri dari 8 pasal dan lampiran yang berisi pedoman
umum pengadaan barang/jasa di desa.
NOTE:
Pengaturan PBJ Desa akan dimasukkan ke dalam rencana revisi Perpres 54/2010o. Per res 70/2012.
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
21/49
BATANG TUBUH PERKA LKPP
• Ruang Lingkup:
PBJ dengan sumber pendanaan APBDesa
PBJ dengan sumber pendanaan APBDes, tidak
termasuk dalam ruang lingkup Perpres 54/2010 jo.
Perpres 70/2012.
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
22/49
BATANG TUBUH PERKA LKPP
•
LKPP tidak mengatur meknisme PBJ di desa secaralangsung, namun Bupati/Walikota-lah yang menyusun
peraturan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
desa yang ada dalam lingkup wilayahnya melalui
Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada
Perka LKPP No. 13 Tahun 2013.
Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah DesaBupati/
Walikota
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
23/49
BATANG TUBUH PERKA LKPP
•
Tata Cara PBJ Desa sebagaimana diatur dalamPer.Bupati/Walikota tersebut dan dapat dilengkapi
dengan petunjuk pelaksanaan, dengan mengacu pada
Perka ini serta dapat disesuaikan dengan kondisi sosial
budaya setempat.
PeraturanBupati/
Walikota
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
24/49
BATANG TUBUH PERKA LKPP
Bagaimana dengan
pengadaan yang telah
dilaksanakan sebelum ada
Perbup./Wal dan yang sedangdilaksanakan pada saat berlakunya
Perbup./Wal?
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
25/49
BATANG TUBUH PERKA LKPP
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
26/49
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
27/49
BATANG TUBUH PERKA LKPP
• PBJ Desa pada prinsipnya dilakukan dengan swakelola
dengan memaksimalkan sumber daya setempat dangotong royong. Namun jika tidak dapat dilakukan secara
keseluruhan mapun sebagian dengan swakelola, PBJ
dilakukan oleh penyedia yang dianggap mampu.
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
28/49
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
29/49
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
30/49
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
31/49
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
a. Peningkatan tata kelola PBJ dengan sumberpembiayaan dari APBDesa yang baik agar sesuai
dengan prinsip-prinsip pengadaan.
b. PBJ Desa belum memiliki payung hukum yang jelas.
c. Untuk dijadikan acuan Bupati/Walikota untukpenyusunan Per.Bub/Walikota tentang tata cara PBJ
di desa dalam wilayahnya.
2. Maksud dan Tujuan
a. Pedoman bagi Bupati/Walikota untuk menyusun tatacara PBJ Desa di wilayahnya.
b. PBJ di desa sesuai tata kelola yang baik dan
prinsip-prinsip PBJ.
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
32/49
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
33/49
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
34/49
BAB I PENDAHULUAN
Kepala
Desa
- Ketua
- Anggota
-Ketua
- Wakil
- Anggota
-Ketua
-Wakil
-Sekretaris
- Anggota
- Kepala Desa-Kepala Urusan
-Masyarakat
-Sekretaris Desa
-Kepala Urusan
-Masyarakat
-Kepala Urusan
-Tetua Adat
-Lembaga
kemasyarakatan
-Masyarakat
PP 72/2005:
Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
S
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
35/49
BAB I PENDAHULUAN
Ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan.
Susunan dapat terdiri dari :
Ketua dan anggota
Ketua, wakil, dan anggota
Ketua, wakil, sekretaris, dan anggota
Atau lainnya.
Terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan desa,
seperti :
Kepala Desa, Kepala Urusan, dan masyarakat.
Sekretaris, Kepala Urusan, dan masyarakat
Kepala Urusan, tetua adat, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat Atau lainnya.
Namun demikian susunan maupun unsurnya harap disesuakan dengan
kapasitas (jumlah) dan kapabilitas SDM serta anggaran (APBDes) yang
dimiliki.
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
36/49
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
37/49
BAB II PBJ SWAKELOLA
3. Pelaksanaana. Dilakukan berdasar rencana.
b. Kebutuhan B/J pendukung kegiatan swakelola yangtidak dapat disediakan dengan swadaya, dilakukan
melalui penyedia oleh TPK. ketentuan di BAB IIIc. Untuk pekerjaan konstruksi:
1) Ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis dari anggota TPKyang dianggap mampu;
2) Dapat dibantu personil dinas terkait setempat;3) Pada pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja
(tukang/mandor).
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
38/49
BAB III PBJ MELALUI PENYEDIA
1. Ketentuan Umum
a. PBJ melalui Penyedia untuk mendukung swakelola atau PBJlangsung melalui penyedia.
b. Penyedia harus memiliki tempat / lokasi usaha, kecuali tukang
batu, tukang kayu, dan sejenisnya.
c. Untuk pekerjaan konstruksi, penyedia selain huruf b juga mampu
menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang dibutuhkan.
Contoh:
Contoh :
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
39/49
BAB III PBJ MELALUI PENYEDIA
2. Rencana
a. Menyusun RAB berdasar harga pasar setempat
atau terdekat.
b. RAB tersebut dapat memperhitungkan ongkos
kirim atau ongkos pengambilan barang/jasa.
c. Menyusun Spektek (apabila diperlukan).
d. Menyusun gambar rencana kerja (untuk pekerjaan
konstruksi), apabila diperlukan.
Contoh :
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
40/49
BAB III PBJ MELALUI PENYEDIA
3. Pelaksanaan
a. Pengadaan s.d Rp 50 juta:1) TPK membeli kepada 1 penyedia.
2) Tanpa penawaran tertulis.
3) Negosiasi untuk mendapatkan harga murah.
4) Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK.
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
41/49
BAB III PBJ MELALUI PENYEDIA
b. Pengadaan > Rp 50 juta s.d Rp 200 juta:
1) TPK membeli kepada 1 penyedia.2) Dengan penawaran tertulis dengan daftar barang/jasa (rincian
barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
3) Negosiasi untuk mendapatkan harga murah.
4) Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK.
Penawaran
Tertulis
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
42/49
BAB III PBJ MELALUI PENYEDIA
c. Pengadaan > Rp 200 juta:
1) TPK mengundang dan meminta 2 penawaran dari 2 penyediaberbeda.
2) TPK menilai pemenuhan spesifikasi (jika 2 memenuhi lanjut
ke tahap berikutnya, jika memenuhi 1 tetap lanjut ke tahap
berikutnya, jika tidak dipenuhi semua maka TPK
membatalkan proses PBJ kemudian mengulang proses PBJ).3) Negosiasi secara bersamaan untuk mendapat harga murah.
4) Hasil negosiasi dituangkan dalam Surat Perjanjian antara
Ketua TPK dan penyedia.
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
43/49
BAB III PBJ MELALUI PENYEDIA
d. Nilai tersebut di atas dapat ditetapkan berbeda oleh
Bupati/Walikota sesuai kondisi dan dalam batas wajar
Dalam batas wajar dalam hal ini berarti:
Dapat lebih atau kurang dari nilai tersebut di atas.
Ada justifikasi atau data dukung yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Rasional.
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
44/49
BAB III PBJ MELALUI PENYEDIA
4. Perubahan Kegiatan Pekerjaana. Bila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis
kepada penyedia untuk merubah lingkup pekerjaan:
1) Menambah atau mengurangi volume;
2) Mengurangi jenis pekerjaan;
3) Mengubah spektek;
4) Pekerjaan tambah.
b. Atas perubahan tersebut, penyedia menyampaikan
penawaran tertulis kepada TPK.
c. Negosiasi untuk mendapat harga murah.
d. Untuk nilai PBJ > Rp 200 juta, dilakukan adendum.
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
45/49
BAB IV
1. Pengawasana. Pengawasan PBJ dilakukan oleh Bupati/Walikota dan
masyarakat.
b. Pengawasan tersebut dapat didelegasikan kepada Camat.
2. Pembayaran
a. Setiap pengeluaran APBDes harus didukung dengan buktilengkap dan sah.
b. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan Sekretaris Desa.
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
a. Kemajuan pelaksanaan PBJ dilaporkan TPK kepada KepalaDesa.
b. Setelah PBJ selesai 100%, TPK menyerahkan hasil PBJkepada Kepala Desa dengan BAST Hasil Pekerjaan.
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
46/49
LAIN-LAIN
• Jika terdapat hal lain yang perlu diatur oleh
Kabupaten/Kota, silakan diatur dan dituangkan di
dalamPeraturan Bupati/Walikota.
• Mohon tetap memperhatikan faktor budaya, jumlah
SDM yang ada di desa, kapasitas dan kapabilitasPemerintah dan Masyarakat Desa.
• Dalam penyusunan Peraturan bupati/Walikota,
mohon disusun sesederhana mungkin dan tidak
memberatkan bahkan menjebak pelaksana
pengadaan di Desa.
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
47/49
LAIN-LAIN
• Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat
memberikan form-form yang mudah sebagai
pelengkap data/data dukung dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa di desa.
• Contoh form :
http://i/DIREKTORAT%20KHUSUS-HANKAM/HANKAM-RISET/5.%20BADAN%20USAHA/Kegiatan%202014/2014%20PERDES/20140513%20Bimtek%20PBJ%20Desa_Solo%2013%20Mei%202014/Contoh%20Form%20Perka%2013%202013.xls
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
48/49
-
8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP
49/49
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
SME TOWER Lt.7,8,9, & 17
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.94Jakarta Selatan 12780
Telp. 021-7991025
Fax. 021-7996033
Website: www.lkpp.go.id