OUTLINE PERTANYAAN

Latar Belakang Perubahan PerangkatDaerah

Pemecahan Urusan Pada DinasPerindustrian dan Energi

Pembentukan Dinas Kebudayaan

Nomenklatur Dinas Pariwisata danEkonomi Kreatif

Lainnya :a. Kelembagaan Kab. Adm. Kep. Seribub. Wakil Kepala Dinasc. Kedudukan Deputi Gubernurd. Restrukturisasi Sekr DPRD

• PP 41/ 2007

• Permendagri 45/ 2008

• Perda 12/ 2014

• Jumlah365 PerangkatDaerah

2014

• UU 23/ 2014

• PP 18/ 2016

• Permendagri 97/ 2016

• Perda 5/ 2016

• Jumlah 42 PD

2016 • KepalaDaerah Baru

• Visi MisiBaru

• RPJMD Baru

2017

•Permendagri 99/ 2018, amanat u/ melakukan evaluasiPD (dilaksanakansetiap 2 thn setelahpembentukan)

•Hasil evaluasi PD : 42 PD beban krjideal, 1 PD beban krjterlalu besar, 1 PD beban krj terlalukecil

2018-2019

LATAR BELAKANG PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Ø Amanat Peraturan Perundang-UndanganØ Menyesuaikan dengan kebutuhan daerahØ Hasil evaluasi kelembagaan, mengoptimalkan pelaksanaan

urusan pemerintah daerah

Dinas Perindustriandan Energi

Urusan Perindustrian à Dinas

Perindustrian, Perdagangan, dan

KUKM

Urusan EnergiSuburusan EnergiBaru Terbarukan & Ketenagalistrikan àDinas LingkunganHidup dan Energi

Geologi (konservasi air tanah) à Dinas SDA

Pencahayaan Kota (PJU) à Dinas Bina

Marga

3

§ Urusan Perindustrian satu kesatuan proses dgnUrusan Perdagangan & Urusan KUKM

§93% emisi GRK diakibatkan o/ sektor energy ygberdampak pd perubahan iklim & kualitas udara(sektor energi & transportasi mrpkn kontributor utamapenghasil emisi gas rumah kaca di DKI Jakarta)

§Upaya penurunan emisi GRK melalui lampu PJUhemat energi, PLTS u/ Gd. Pemerintah, PLTS u/sekolah, Green Building, dll

§Penggabungan urusan link hdp & urusan energy dlm 1PD mrpkn langkah yg tepat & efektif u/ dptmnciptakan udara yg lbh bersih & mencegahterjadinya bencana prbhn iklim di jkt.

§Disamping itu Urusan Energi dapat bersinergi denganUrusan Lingkungan Hidup untuk pengembangansumber energi baru terbarukan seperti pengembanganITF & PLTS

Integrasi pengelolaan konservasi air tanah denganpengelolaan air minum dan air limbah serta kebijakannaturalisasi sungai (Satu kesatuan pengelolaan air padaDinas SDA)

§ PJU bukan bagian dari Urusan Energi§ Integrasi pengelolaan jalan dengan PJU, PJU bagian

dari kelengkapan jalan kewenangan Dinas binaMarga

1. Urusan Perindustrian2. Urusan Energi & SDM

§Sub Urusan Geologi§Sub Urusan mineral& batubara

§Sub Urusan energibaru terbarukan

§Sub Urusanketenagalistrikan

PEMECAHAN URUSAN PADADINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

Ø hasil pengukuran tipelogi Urusan Perindustrian mendapat Nilai A (Besar) dan UrusanEnergi Dan Sdm mendapat Nilai C (kecil)

Ø Dalam PP 18/2016 Urusan dg Nilai C dimungkinkan dibentuk Dinas tersendiri dengan 2Bidang.

Ø Prinsip pembentukan PD Ramping Struktur Kaya Fungsi, Tepat Fungsi Tepat UkuranØ Menggabungkan Urusan Perindustrian dg Urusan Perdagngan yang merupakan satu kesatuan

proses (Tepat Fungsi Tepat Ukuran)Ø Apabila Urusan Energi dibentuk Dinas tersendiri, akan menyebabkan pemborosan struktur

organisasi. Untuk efektivitas dan efisiensi organisasi, urusan energi digabung dengan dinasyang lain (Ramping Struktur Kaya Fungsi)

PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN

Ø Hasil pengukuran tipelogi urusan kebudayaan mendapatkan nilai A(dapat berdiri sendiri dengan 4 Bidang).

Ø Mengoptimalkan pelaksanaan UU 5/2017 tentang PemajuanKebudayaan dan UU 11/2014 tentang Cagar Budaya

Ø Ibukota mjd daerah yang maju tanpa melupakan kebudayaan yangmelekat, wajah baru Jakarta bukan hanya pembangunan fisik tetapijuga non fisik yang diimplementasikan dalam program, regulasi &kebijakan yang adil.

Ø RPJPN 2005-2025 Bidang Kebudayaan mengamanatkan agendaRencana Induk Nasional Pembangunan Kebudayaan yaitu Hak-Hakkebudayaan, Jati diri dan karakter bangsa, penguatanmultikulturalisme, sejarah dan warisan budaya, industri budaya,diplomasi budaya, pranata dan insan kebudayaan serta sarana danprasarana budaya

Ø Mengembangkan 11 unsur kebudayaan dan 12 unsur kearifan lokalØ Melaksanakan pengelolaan 10 Museum, 5 gedung pertunjukan seni

budaya, 5 pusat pelatihan seni budaya, 5 kawasan budaya (condet,Setu babakan, PKJ Tim, Monas dan Kota Tua)

Ø Melaksanakan pembinaan 431 Cagar budaya,174 Sanggar betawi, 31wadah dan lembaga kesenian dan 71 Museum

NOMENKLATUR DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Ø Hasil pengukuran tipelogi urusan pariwisata mendapatkan nilai A (dapatberdiri sendiri dengan 4 Bidang).

Ø PAD sektor Pariwisata tahun 2018 ± Rp. 5,7 TØ Ekonomi kreatif merupakan sub urusan dari Urusan Pariwisata.Ø Ekonomi kreatif menyatukan seluruh asset dan potensi kreatif Jakarta u/

mencapai ekonomi kreatif yg mandiri guna meningkatkan sektor pariwisata.Ø Mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing didunia internasional.

Ø Ekonomi kreatif a/ perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaanintelektual yang mengandung orisinalan lahir dari kreatifitas intelektual manusia,berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta warisan budaya. RuangLingkup ekonomi kreatif sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2015 produk ekonomikreatif ada 16 subsektor arsitektur, musik, design interior, fashion, design komunikasivisual, aplikasi dan game developer dan design produk penerbitan, film, animasi,video, periklanan, fotografi, televisi dan radio, kriya, seni pertunjukan, kuliner, senirupa.

Ø Industri kreatif adalah industry yang berasal dari pemanfaatan kreativitas,keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapanganpekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya cipta individu tersebut.

LAIN-LAIN

KELEMBAGAAN KAB. ADM. KEP. SERIBUØ Pembentukan Kab. Adm. Kep. Seribu diamanatkan dalam UU 29/2007 TENTANGPemprov DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI, PP 55/2001 tentang PembentukanKabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Ø Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayahKabupaten Kepulauan Seribu pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pelimpahankewenangan 8 (delapan) urusan pemerintahan ke Bupati yaitu urusan sosial, tenagakerja, transmigrasi, kepemudaan dan olahraga , koperasi dan UMKM, Perdagangan,Kehutanan dan Bina Marga. Sehubungan telah dilimpahkan urusan pemerintahantersebut maka pada Kabupaten Administrasi dibentuk Unit Kerja Teknis dan SukuDinas pelaksana urusan yang dilimpahkan telah dibubarkan

WAKIL KEPALA DINASDasar pertimbangan jabatan wakil kepala dinas pada PD :Ø Rentang kendali struktur organisasi dibawahnyaØ Beban Kerja besar & fungsiØ Jumlah pegawaiØ Maksimal 6 Dinas yang memiliki Wakil Kepala Dinas (Dinkes, Disdik, Dinas LH,Satpol PP, Dishub, DPMPTSP)

Ø Maksimal 3 Badan yang memiliki Wakil Kepala Badan (BPKD, BPRD, Bappeda)

LAIN-LAIN

KEDUDUKAN DEPUTI GUBERNURØ Pembentukan Deputi Gubernur merupakan Amanat UU 29/2007 tentang Provinsi DKIJakarta Sebagai Ibukota NKRI, Peraturan Presiden 55/2008 tentang Kedudukan ,Tugas dan Tanggung Jawab Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Ø Deputi Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakanPemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai IbukotaNKRI. Tugas tersebut bukan merupakan tugas fungsi dan kewenangan perangkatdaerah

RESTRUKTURISASI SEKRETARIAT DPRDBerdasarkan Permendagri 97/2016 Sekretariat DPRD paling banyak terdiri dari 4 Bagian,saat ini strukur organisasi Sekretariat DPRD sudah menggunakan pola organisasimaksimal yaitu 4 Bagian. terkait penambahan bagian pada Sekretariat DPRD harusmelalui Perubahan Permendagri 97 Tahun 2016, sehingga perlu dikoordinasikan lebihlanjut dengan Kementerian Dalam Negeri

8

USULAN PERUBAHAN PERDA 5/2016

NOEKSISTING PERDA 5/2016 USULAN PERUBAHANPERANGKAT DAERAH JML PERANGKAT DAERAH JML

1 SEKRETARIAT DAERAH 1 SEKRETARIAT DAERAH 1

2 SEKRETARIAT DPRD 1 SEKRETARIAT DPRD 1

3 INSPEKTORAT 1 INSPEKTORAT 1

4

DINAS(Disdik, Dinkes, D Bina Marga, D SDA, D CKTRP, D PRKP, Satpol PP, D Penangkarlamat, Dinsos, Disnakertrans, D PPAPP, D KPKP, D LH, D Dukcapil, Dishub, Diskominfotik, DPMPTSP, Dispora, D PE, Disparbud, Dispusip, Dishut, D KUKMP)

23

DINAS(Disdik, Dinkes, D Bina Marga, D SDA, D CKTRP, D PRKP, SatpolPP, D Penangkarlamat, Dinsos, Disnakertrans, D PPAPP, D KPKP, D LH & Energi, D Dukcapil, Dishub, Diskominfotik, DPMPTSP, Dispora, Disbud, Dispar & Ekraft,Dispusip, D Pertamanan & HutanKota, D PPKUKM)

23

5

BADAN(BAPPEDA, BPKD, BPAD, BPBUMD, BPPB/J, BKD, BPSDM, BPBD, Bakesbangpol, BPRD)

10

BADAN(BAPPEDA, BPKD, BPAD, BPBUMD, BPPB/J, BKD, BPSDM, BPBD, Bakesbangpol, Bapenda)

10

6 KOTA/KAB. ADMINISTRASI 6 KOTA/KAB. ADMINISTRASI 6

42 42

LAMPIRAN

10

DINAS KEBUDAYAAN

Kepala Dinas

BidangPerlindungan

Seksi Nilai danBudaya

Seksi CagarBudaya

Seksi Sejarahdan

Permuseuman

BidangPembinaan danPemanfaatan

SeksiPembinaan

Seksi Pagelaran

Seksi Promosi

BidangInformasi danPengembangan

Seksi Riset danPengembangan

SeksiPerencanaan

Seksi Data danInformasi

BidangPrasarana dan

Sarana

Seksi PenataanLingkungan

Seksi Prasarana

Seksi Sarana

Suku Dinas UPT

Sekretaris Dinas

11

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kepala Dinas

BidangDestinasi dan

Pemasaran

Seksi Atraksidan Destinasi

SeksiPemasaran Luar

Negeri

SeksiPemasaran

Dalam Negeri

Bidang IndustriPariwisata

Seksi Usaha Pariwisata

Seksi TenagaKerja Usaha Pariwisata

SeksiPengawasan

danPengendalian

BidangEkonomiKreatif

SeksiKemitraan

Ekraf

Seksi AksesPermodalan

Ekraf

Seksi FasilitasiHKI

BidangInformasi danPengembangan

SeksiPerencanaan

Seksi Data danInformasi

Seksi Riset, Edukasi, dan

Pengembangan

Suku Dinas UPT

SekretarisDinas

12

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN ENERGI

Kepala Dinas/Wakil Kepala

Dinas

Bidang Tata Kelola

Lingkungandan

Persampahan

SeksiPenataan

PengelolaanLingkungan

SeksiPenataan

PengelolaanSampah

Seksi Mitigasidan AdaptasiPerubahan

Iklim

BidangPengelolaan

Sampah

SeksiPengelolaanSampah RT

SeksiPengelolaan

SampahSejenis

Sampah RT

SeksiPengelolaanLimbah B3

BidangPengendalian

DampakLingkungan

SeksiPemantauan

KualitasLingkungan

SeksiPencegahan

DampakLingkungan

SeksiPenanggulang

an danPemulihanLingkungan

BidangPenegakan

Hukum

Seksi EvaluasiIzin

Lingkungan

SeksiPengawasan

SeksiPengaduan

danPenindakan

Bidang PeranSerta

Masyarakat

SeksiPengembangan Peran Serta Masyarakat

Seksi BinaUsaha

Lingkungan

Seksi Data dan Informasi

Bidang Energi

Seksi Energi

Seksi TeknikKetenagalistri

kan

SeksiPengusahaanKetenagalistri

kan

Suku Dinas UPT

SekretarisDinas

13

DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Kepala Dinas

BidangPertamanan

SeksiPerencanaan

Taman

SeksiPengelolaan

Taman

Seksi Tata Hias dan

Ornamen Kota

Bidang JalurHijau

SeksiPerencanaanJalur Hijau

Seksi JalurHijau Jalan

Seksi JalurHijau

Penyempurnaan

BidangKehutanan

SeksiKonserfasi

Sumber DayaHutan dan

DASSeksi

Pemanfaatandan

PenatausahanHasil Hutan

Seksi PeranSerta

Masyarakat

BidangPemakaman

SeksiPerencanaan

Taman Pemakaman

Seksi Taman Makam Umum

SeksiPelayanan dan

PerpetakanMakam

Suku Dinas UPT

SekretarisDinas

14

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM

Kepala Dinas

BidangPerindustrian

SeksiPengembangan

Industri

Seksi IndustriKecil,

Menengah, dan Kreatif

SeksiKemitraanIndustri

BidangPerdagangan

SeksiDistribusi

Barang / Jasadan

KebutuhanPokokSeksi

FasilitasiPerdagangandan Promosi

SeksiPerdaganganEkspor Impor

BidangKoperasi

SeksiKelembagaan

Koperasi

SeksiPembiayaan

Koperasi

SeksiPengembangan

Usaha Koperasi

Bidang Usaha Kecil danMenengah

SeksiProduktivitas

dan Mutu

SeksiPemasaran

UKM

SeksiPengembangandan Fasilitasi

UKM

BidangPengendalian

SeksiPengendalianIndustri danPerdagangan

SeksiPengendalian

KUKM

SeksiPemberdayaan

danPerlindungan

Konsumen

Suku Dinas UPT

SekretarisDinas

15

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kepala Badan / Wakil Kepala

Badan

BidangPerencanaan danPengembangan

SubbidangPerencanaanStrategis danPenerimaan

SubbidangPerencanaan danPengembangan

Potensi

SubbidangPengembangan

Metode

BidangPengelolaan

SubbidangPengelolaan

Pajak I

SubbidangPengelolaan

Pajak II

SubbidangPengelolaan

Retribusi danPendapatan

Lainya

BidangPembinaan

SubbidangPembinaan Pajak

SubbidangPembinaan

Retribusi danPendapatan

Lainnya

SubbidangProsedur dan

PelayananHukum

Bidang Pengendaliandan Evaluasi

SubbidangPengendalian

Pajak

SubbidangPengendalianRetribusi danpendapatan

Lainnya

SubbidangEvaluasi

Pendapatan

Suku Dinas UPT

Sekretaris Badan

16

HASIL EVALUASI (BERUBAH)

NO PERANGKAT DAERAH SEKSI /SUBBID NILAI MIN NILAI

MAXNILAI

VALIDASI KETERANGAN

1 Dinas Perindustrian danEnergi 12 10,500 15,000 10.192

§ Beban kerja kecil§ Fungsi pencahayaan kota merupakan urusan pekerjaan umum§ Urusan perindustrian memiliki kedekatan dengan rumpun

perdagangan dan KUKM§ Urusan energi melebur dengan urusan lingkungan hidup guna

mewujudkan sumber energi baru yang ramah lingkungan danberkelanjutan melalui pembangunan ITF

2 Dinas Pariwisata danKebudayaan 15 13,125 18,750 27.558

§ Beban kerja besar§ Urusan kebudayaan prioritas untuk menunjang capaian Visi

Kepala Daerah 2017-2024

3 Dinas Lingkungan Hidup 18 15,750 22,500 20.302

§ Beban kerja cukup ideal§ Urusan energi melebur dengan urusan lingkungan hidup guna

mewujudkan sumber energi baru yang ramah lingkungan danberkelanjutan melalui pembangunan ITF

4 Dinas KUKM sertaPerdagangan 12 10,500 15,000 13.429

§ Beban kerja cukup ideal§ Urusan perindustrian memiliki kedekatan dengan rumpun

perdagangan dan KUKM

5 Dinas Kehutanan 12 10,500 15,000 14.515§ Beban kerja cukup ideal§ Penguatan fungsi pertamanan melalui penyesuaian

nomenklatur

6 Badan Pajak dan RetribusiDaerah 12 10,500 15,000 14.727

§ Beban kerja cukup ideal§ Optimalisasi pendapatan daerah melalui penyesuaian

nomenklatur

17

HASIL EVALUASI (TETAP)NO PERANGKAT DAERAH SEKSI /

SUBBID NILAI MIN NILAI MAX

NILAI VALIDASI KETERANGAN

1 Sekretariat Daerah 100 87,500 120,000 114,271 -

2 Sekretariat DPRD 11 9,625 13,750 13,418 -

3 Inspektorat - - - - Tidak memiliki seksi / subbidang pada unsur lini (beralih menjadi jabatan fungsional)

4 Kota Adm. Jakarta Pusat - - - - Kota adm. tidak diatur dalam Permendagri No 99 Th 2018 karena bersifat khusus

5 Kota Adm. Jakarta Utara - - - - Kota adm. tidak diatur dalam Permendagri No 99 Th 2018 karena bersifat khusus

6 Kota Adm. Jakarta Barat - - - - Kota adm. tidak diatur dalam Permendagri No 99 Th 2018 karena bersifat khusus

7 Kota Adm. Jakarta Selatan - - - - Kota adm. tidak diatur dalam Permendagri No 99 Th 2018 karena bersifat khusus

8 Kota Adm. Jakarta Timur - - - - Kota adm. tidak diatur dalam Permendagri No 99 Th 2018 karena bersifat khusus

9 Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu - - - - Kabupaten adm. tidak diatur dalam Permendagri No 99 Th 2018 karena bersifatkhusus

10 BAPPEDA 18 15,750 22,500 18,821 -

11 BPKD 15 13,125 18,750 13,225 -

12 BPAD 12 10,500 15,000 14,618 -

13 BP BUMD 9 7,875 11,250 9,251 -

14 BPPBJ 9 7,875 11,250 10,407 -

15 BKD 12 10,500 15,000 10,850 -

16 BPSDM 9 7,875 11,250 9,280 -

17 BPBD 9 7,875 11,250 10,642 -

18 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 10,500 15,000 14,135 -

18

HASIL EVALUASI (TETAP)NO PERANGKAT DAERAH SEKSI /

SUBBID NILAI MIN NILAI MAX

NILAI VALIDASI KETERANGAN

19 Dinas Pendidikan 21 18,375 26,250 25,895 -

20 Dinas Kesehatan 15 13,125 18,750 16,114 -

21 Dinas Bina Marga 12 10,500 15,000 14,553 § Fungsi pencahayaan kota (penerangan jalanumum) melebur pada Dinas Bina Marga

22 Dinas Sumber Daya Air 12 10,500 15,000 14,459 § Sub urusan geologi dan fungsi konservasi airtanah melebur pada Dinas Sumber Daya Air

23 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan 18 15,750 22,500 21,784 -

24 Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman 12 10,500 15,000 14,286 -

25 Satpol PP 15 13,125 18,750 18,031 -

26 Dinas Penanggulangan Kebakaran danPenyelamatan 12 10,500 15,000 11,130 -

27 Dinas Sosial 12 10,500 15,000 13,944 -

28 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 10,500 15,000 14,375 -

29 Dinas PPAPP 12 10,500 15,000 10,743 -

30 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian 15 13,125 18,750 18,510 -

31 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12 10,500 15,000 14,872 -

32 Dinas Perhubungan 15 13,125 18,750 17,553 -

33 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 15 13,125 18,750 15,529 -

34 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 15 13,125 18,750 17,885 -

35 Dinas Pemuda dan Olahraga 12 10,500 15,000 14,871 -

36 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 15 13,125 18,750 15,030 -

MATRIKS PEMBIDANGAN TUGAS MASING-MASING KOMISI DPRD

PEMBAGIAN RUANG LINGKUP TUGAS KOMISI SESUAI DENGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

YANG MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH (PERATURAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG TATA TERTIB DPRD PROVINSI DKI JAKARTA)

KOMISI A BIDANG PEMERINTAHAN :

1. PEMERINTAHAN UMUM2. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH4. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK5. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA6. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL7. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN

STATISTIK8. DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DAN PENYELAMATAN9. SATPOL PP10. BIRO TATA PEMERINTAHAN11. BIRO HUKUM12. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI

BIROKRASI13. BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA

LUAR NEGERI

KOMISI B BIDANG PEREKONOMIAN :

1. BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

2. DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI3. DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN

DAN PERTANIAN4. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH SERTA PERDAGANGAN5. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA6. DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU7. DINAS PERHUBUNGAN8. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI9. BIRO PEREKONOMIAN10. BIRO UMUM11. PERUSAHAAN DAERAH

PEMBAGIAN RUANG LINGKUP TUGAS KOMISI SESUAI DENGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH (RENCANA

PENATAAN)

KOMISI A BIDANG PEMERINTAHAN :

1. PEMERINTAHAN UMUM2. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH4. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK5. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA6. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL7. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN

STATISTIK8. DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DAN PENYELAMATAN9. SATPOL PP10. BIRO TATA PEMERINTAHAN11. BIRO HUKUM12. BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI

BIROKRASI13. BIRO KERJASAMA

KOMISI B BIDANG PEREKONOMIAN :

1. BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

2. DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

3. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

4. DINAS PARIWISATA5. DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU6. DINAS PERHUBUNGAN7. DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI8. BIRO PEREKONOMIAN9. BIRO ADMINISTRASI KEPALA DAERAH

DAN SEKDA10. BIRO UMUM11. PERUSAHAAN DAERAH

KOMISI C BIDANG KEUANGAN :

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

3. BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH4. BADAN PENGELOLA ASET DAERAH5. BIRO ADMINISTRASI SEKRETARIAT

DAERAH6. PERUSAHAAN DAERAH

KOMISI D BIDANG PEMBANGUNAN :

1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP2. DINAS BINA MARGA3. DINAS TATA AIR4. DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN

PERTANAHAN5. DINAS KEHUTANAN6. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN7. BIRO PENATAAN KOTA DAN

LINGKUNGAN HIDUP

KOMISI E BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT :

1. DINAS SOSIAL2. DINAS PENDIDIKAN3. DINAS KESEHATAN4. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA5. DINAS PEMBERDAYAAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

6. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN7. BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL8. BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL

SPIRITUAL9. RSUD DAN RSKD

KOMISI C BIDANG KEUANGAN :

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3. BADAN PENDAPATAN DAERAH4. BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH5. PERUSAHAAN DAERAH

KOMISI D BIDANG PEMBANGUNAN :

1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN ENERGI

2. DINAS BINA MARGA3. DINAS TATA AIR4. DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN

PERTANAHAN5. DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA6. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN7. BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN

HIDUP

KOMISI E BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT :

1. DINAS SOSIAL2. DINAS PENDIDIKAN3. DINAS KESEHATAN4. DINAS KEBUDAYAAN5. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA6. DINAS PEMBERDAYAAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

7. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN8. BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL9. BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL

SPIRITUAL