Kebijakan Permuseumandi Indonesia

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan PermuseumanDirektorat Jenderal KebudayaanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Warisan Budaya (Cultural Heritage)

Benda(Tangible)

Tak Benda(Intangible)

Kebijakan Pemerintah

Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Museum

PERMUSEUMAN DI INDONESIA

Indonesia memiliki ± 350 museum yang hingga kini keberadaannya secara umum belum mampu memenuhi keinginan masyarakat secara optimal.

PENGERTIAN DALAM PERMUSEUMAN DI INDONESIA

Koleksi Museum adalah Benda CB, Bangunan CB, dan/atau Struktur CB Bergerak dan/atau Bukan CB yang merupakan bukti material hasil budaya

dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata

Museum adalah lembaga permanen yang bersifat nirlaba, untuk melestarikan koleksi yang bersifat bendawi, dan mengomunikasikannya

Pengelola Museum adalah sejumlah orang yang menjalankan kegiatan Museum.

PENGERTIAN DALAM PERMUSEUMAN DI INDONESIAKurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan Koleksi Museum

Registrar adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian Koleksi Museum

Registrasi adalah proses pencatatan dan pendokumentasian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak atau Bukan Cagar Budaya yang telah ditetapkan menjadi Koleksi.

Konservator adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan Koleksi Museum.

Edukator adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan edukasi dan penyampaian informasi Koleksi Museum.

1. Pendirian Museum• Syarat (berbadan Hukum, memiliki Koleksi, lokasi/bangunan, SDM,

sumber pendanaan tetap) • Jenis (Museum Umum, Sejarah, Seni, atau Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi)

Daftar Museum (sesuai kewenangan wilayahnya)

Pend

afta

ran

Mus

eum

PemerintahPemProv

Menteri

PemKabPemKot

Setiap OrangMasyarakat Hukum Adat

Gubernur

Bupati/ Wali kota

Kelembagaan Museum

Nomor Pendaftaran Nasional

SDM MuseumPEMILIK MUSEUM Wajib menyediakan SDM untuk mengelola

Kepala Museum

Tenaga Teknis Tenaga Administrasi

1. Registrar2. Kurator3. Konservator4. Penata Pameran5. Edukator6. Humas dan Pemasaran

1. Ketatausahaan2. Kepegawaian3. Keuangan4. Keamanan5. Kerumahtanggan

Pengelolaan Koleksi

Administrasi Teknis

Museum Kalimantan Tengah Museum DI Yogyakarta

1. Penyimpanan2. Pemeliharaan dan

Pengamanan

1. Pengadaan2. Pencatatan3. Penghapusan4. Peminjaman

Pengamanan Museum

• Wajib dilakukan oleh Pengelola Museum di bawah tanggungjawab Kepala Museum

• Wajib membuat Prosedur Operasional

Pengembangan Museum

Penelitian Kerja Sama

a. Koleksi b. Pengelolaanc. Pengunjungd. Program

a. Sosial b. Ilmu Pengetahuanc. Kebudayaand. Pariwisata

Arca Durga Mahisasuramardhini

Jangkar Kapal

Pemanfaatan Museum

Kain TengahanKain Panjang Tulis, Motif Sampek Engtay

Kepentingan SosialIlmu Pengetahuan dan Teknologi

KebudayaanPariwisata

Manfaat Museum sebagai salah satu media pembelajaran bertujuan untuk:• Mencerdaskan kehidupan bangsa• Ketahanan Nasional, dan• Wawasan Nusantara

Perm

useu

man

Pendanaan• Pemilik Museum wajib menyediakan dana pengelolaan• Dana Museum berupa Dana Tetap dan Dana Tidak Tetap

Dana Tetap

1. APBN;2. APBD; dan/atau3. Sumber lain yang sah

Dana Tidak Tetap

1. Pemanfaatan Koleksi;2. Bantuan/Subsidi; 3. Penjualan tiket4. Hasil Usaha5. Pemanfaatan Museum

Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib menyediakan Dana Cadangan untuk Penyelamatan Museum dalam Keadaan Darurat

Peran Serta Masyarakat

• Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat dapat berperanserta membantu Pengelolaan Museum

• Peranserta dapat berupa: Ide, Sarana/Prasarana, Penyerahan Koleksi, Penitipan Koleksi, Tenaga, dan Pendanaan Museum

Perm

useu

man

Museum Kalimantan Tengah

Objek Pengadaan Koleksi Register

Koleksi Museum

Penelitian Koleksi

Dikomunikasikan

Pemeliharaan Koleksi

2. Standarisasi dan Evaluasi Museum• Pemerintah melakukan standarisasi museum (2 tahun setelah

museum berdiri) • Penilaian berdasarkan Pengelolaan Museum • Hasil Standarisasi berupa Tipe (Tipe A, B, atau C)• Evaluasi Museum

Kelembagaan Museum

StandarisasiTipe A, B, atau C

Museum

Pemerintah melakukan standarisasi (2 tahun setelah museum berdiri)

StandarisasiTipe A, B, atau C

Pemerintah melakukan Evaluasi (3 tahun sekali)

Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V

Revitalisasi museum adalah upaya untuk meningkatkan kualitas museum dalam melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya, sehingga museum dapat menjadi tempat yang dirasakan sebagai kebutuhan untuk dikunjungi.

Museum Kalimantan Tengah Museum DI Yogyakarta

Perm

useu

man

Fisik Manajemen Program

Pencitraan Kebijakan Jaringan

6 Aspek Revitalisasi:

Perm

useu

man

TARGET REVITALISASI MUSEUM

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 20160

5

10

15

20

25

30

35

6

30

7

12

19

15 15

Museum

Perm

useu

man

Tugas PembantuanMuseum yang Direvitalisasi Tahun 2015NO KEGIATAN

1 Museum Prov Banten2 Museum Kota Makassar3 Museum Banggai4 Museum Adityawarman5 Museum Sulawesi Tengah6 Museum Prov Maluku7 Museum Perjuangan Jambi8 Museum Panglima Besar Sudirman9 Museum Prov Nusa Tenggara Timur10 Museum Mpu Purwa, Malang

NO KEGIATAN

1 Museum PDRI, Sumatera Barat2 Museum Coelacanth Ark, Manado3 Museum Keris Sriwedari, Surkarta4 Museum Kerinci, Jambi5 Museum Subak, Gianyar

Tugas PembantuanMuseum yang Dibangun Tahun 2015 PDRI

Museum Maritim, Belitung

Museum Coelacanth Ark

Pembangunan Museum 2014Pe

rmus

eum

an

R. Audiovisual

Perpustakaan

R. Baca Privat

Museum Lama

Cluster Presiden

PEMBANGUNAN MUSEUM PRESIDEN

Pembangunan Museum 2014PEMBANGUNAN MUSEUM PD II DAN TRIKORA, MOROTAI

PENGELOLAAN KOLEKSI BERDASARKAN PP NO 56 TAHUN 2015

• Pasal 13

• Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum wajib mengelola Koleksi baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan.www.hukumonline.com

• (1) Koleksi dapat berupa: • a. benda utuh;• fragmen; • benda hasil perbanyakan atau replika; • spesimen; • hasil rekonstruksi; dan/atau • hasil restorasi.

Pasal 14

• (2) Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:• sesuai dengan visi dan misi Museum; • jelas asal usulnya; • diperoleh dengan cara yang sah; • keterawatan; dan/atau • tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup

manusia dan alam.

Pasal 16• (1)  Pengadaan Koleksi dilakukan oleh tim pengadaan Koleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala Museum.

• (2)  Tim pengadaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kajian yang meliputi aspek: • ilmiah; • legalitas; dan .com

• c. fisik.

• (3)  Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh tim pengadaan Koleksi kepada kepala Museum.

• (4)  Kepala Museum membuat keputusan pengadaan Koleksi dengan mempertimbangkan: • kemampuan Museum melakukan pelestarian; • koleksi yang diusulkan akan berguna bagi pengembangan Museum; • hasil kajian tim pengadaan Koleksi; dan • tidak bertentangan dengan etika permuseuman.

• (5)  Kepala Museum dapat memberikan pertimbangan khusus untuk mengadakan Koleksi yang tidak sesuai dengan visi dan misi Museum karena untuk: • penyelamatan; • pengamanan; dan/atau • pemeliharaan.

• (6)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Koleksi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

• (1)  Kegiatan pencatatan Koleksi meliputi: • Registrasi yang dilakukan oleh register; dan • Inventarisasi yang dilakukan oleh Kurator.

• (2)  Registrasi dan Inventarisasi merupakan dokumen Koleksi yang menjadi satu kesatuan dengan Koleksi.

• (3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Koleksi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 18 PENGHAPUSAN KOLEKSI

• (1)  Koleksi dapat dihapus apabila: • rusak; • hilang; • musnah; dan/atau • material atau bahannya membahayakan.

• (2)  Koleksi dapat dialihkan hak kepemilikannya apabila: • tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Museum; dan/atau • jumlahnya terlalu banyak.

• (3)  Penghapusan dan pengalihan hak kepemilikan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .com

• (4)  Koleksi yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dihapus setelah lebih dari 6 (enam) tahun sejak Koleksi diketahui hilang.

• (5)  Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapus catatan dalam Registrasi dan Inventarisasi.

• (6)  Dalam hal Koleksi yang dihapus karena hilang ditemukan kembali, nomor Registrasi dan Inventarisasi yang lama diberlakukan kembali.

Pasal 19

• (1)  Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh tim penghapusan Koleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala Museum.

• (2)  Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan kajian dari aspek: • ilmiah; dan • fisik.

• (3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan Koleksi diatur dengan Peraturan Menteri.

Peminjaman KoleksiPasal 20

• (1)  Museum dapat meminjam dan/atau meminjamkan Koleksi dengan tujuan untuk: • kepentingan kebudayaan; • pengembangan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan; • penelitian; dan/atau • promosi dan informasi.

• (2)  Peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat: • memperhatikan pelestarian koleksi; • dibuat dengan perjanjian tertulis; dan • menjaga keseimbangan substansi tata pameran tetap Museum.

• (3)  Perjanjian tertulis peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: • identitas para pihak; • daftar Koleksi yang menjadi objek perjanjian; • tujuan peminjaman; • rencana penggunaan; • jangka waktu peminjaman; • hak dan kewajiban para pihak; .com

• wanprestasi; • keadaan tak terduga di luar kemampuan manusia; dan • penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Pasal 21• (1)  Peminjaman Koleksi antarnegara mengacu pada perjanjian bilateral atau multilateral dalam

bidang kebudayaan antarnegara. • (2)  Koleksi yang dipinjamkan ke luar negeri harus mendapat izin dari Menteri. • (3)  Peminjaman Koleksi berupa Cagar Budaya ke luar negeri selain mengacu pada ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

• Pasal 22• (1)  Peminjam Koleksi wajib menjamin: • keterawatan Koleksi; dan • keamanan Koleksi.

• (2)  Peminjam Koleksi luar negeri selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mengasuransikan Koleksi.

• (3)  Peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang melakukan perbanyakan atau replika terhadap Koleksi yang dipinjam tanpa izin tertulis dari pemilik Museum.

• (4)  Perbanyakan atau replika Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Bagian Ketiga Pengelolaan Teknis Koleksi • Pengelolaan teknis Koleksi dilakukan melalui:• penyimpanan; dan • pemeliharaan.

Pasal 24 Penyimpanan• (1)  Koleksi disimpan di ruang penyimpanan dan/atau ruang pamer. • (2)  Penyimpanan Koleksi harus dilakukan dengan memperhatikan pelindungannya. • (3)  Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan. • (4)  Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi

tanggung jawab kepala Museum. • Pasal 25 • (1)  Ruang penyimpanan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa ruang penyimpanan

tertutup dan/atau ruang penyimpanan terbuka. • (2)  Koleksi dapat disimpan dalam ruang penyimpanan terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak

memungkinkan untuk disimpan di ruang penyimpanan tertutup. • (3)  Koleksi yang disimpan dalam ruang penyimpanan harus: • sudah dilakukan registrasi; dan • sudah dilakukan perawatan.

• (4)  Ruang penyimpanan Koleksi berada di zona nonpublik. • Pasal 26 • (1)  Ruang pamer Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa ruang pamer tertutup atau

ruang pamer terbuka. • (2)  Koleksi dapat disimpan di ruang pamer terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk

disimpan dalam ruang pamer tertutup. • (3)  Koleksi yang disimpan dalam ruang pamer harus: • sudah dilakukan registrasi; • sudah dilakukan penelitian; • memiliki informasi; dan

• sudah dilakukan perawatan

PASAL 27• Koleksi yang unik, langka, dan memiliki tingkat informasi tinggi harus

mendapatkan perlakuan khusus berupa:

• disimpan di ruang penyimpanan yang terjamin keamanannya; dan

• dibuatkan replika untuk dipamerkan.

• Pasal 28

• Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Koleksi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29• (1)  Pengelola Museum wajib melakukan pemeliharaan Koleksi yang

dilakukan secara terintegrasi.

• (2)  Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk Pemeliharaan Koleksi.

• (3)  Kepala Museum bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan Koleksi.

• Pasal 30

• (1)  Pemeliharaan Koleksi dilakukan oleh konservator.

• (2)  Dalam hal Museum tidak memiliki konservator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan konservator dari Museum atau lembaga lain.

Pasal 31

• Pengelola Museum yang tidak melaksanakan pemeliharaan Koleksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• (1) Pengamanan Museum meliputi:

• gedung;

• Koleksi; dan

• manusia.

terima kasih