Paparan Ibu Menteri--musrenbang Rpjmd Jabar 10-09-13 Final (1)

SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PUSAT DAN DAERAH SERTA ARAHAN KEBIJAKAN UNTUK RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2013-2018Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas

Disampaikan dalam acara:Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Bandung, 10 September 2013

KERANGKA PAPARANRPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan NasionalRPJMN 2015-2019 dalam Kerangka RPJPN 2005-2025Penyusunan RPJMN dalam kerangka kesinambungan perencanaan pembangunanKerangka Makro Pembangunan Berkelanjutan, 2015-2019Isu-isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 dalam Kerangka Kesinambungan Perencanaan PembangunanAkselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, 2013-2018PenutupSlide - *

RPJM DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALSlide - *

Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMURRPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025 (UU 17 TAHUN 2007)Slide - *

PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNANSlide - *

BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMNSlide - *

AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMNSlide - *

KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015-2019KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015-2019Slide - *


ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH 2015-2019 DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNANKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH 2015-2019 DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNANPendidikan dan KesehatanPenanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS Ketahanan PanganKetahanan EnergiPengembangan Infrastruktur/KonektivitasInovasi TeknologiPemberantasan KorupsiSlide - *


PENDIDIKANKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENDIDIKAN:ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKANKesenjangan akses terhadap pendidikan masih belum sepenuhnya terselesaikan untuk semua jenjang pendidikan.Upaya peningkatan kualitas pendidikan belum memberikan hasil sesuai harapan.Desentralisasi pendidikan dan otonomi pendidikan yang belum berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan.Isu inefisiensi pembiayaan pendidikan.Slide - *

PENDIDIKAN:ISU STRATEGIS BARUPerluasan akses pendidikan anak usia dini yang lebih berkualitas untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak.Perluasan pendidikan menengah (Pendidikan Menengah Universal) dan tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan supply tenaga kerja (skill formation) yang lebih terdidik dan mencetak pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menangkap peluang mendapatkan bonus demografi.Percepatan peningkatan mutu pendidikan untuk berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi.Adaptasi pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.Pembenahan sistem pembiayaan pendidikan yang semakin berat terutama sebagai dampak pelaksanaan UU Guru dan Dosen (fiscal sustainability)Slide - *

KESEHATANKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

CAPAIAN DAN ISU PEMBANGUNAN KESEHATANPembangunan kesehatan di Indonesia terus menunjukkan kemajuan, misalnya dilihat dari usia harapan hidup, dan persalinan oleh tenaga kesehatan, meningkat penduduk yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatanTetapi sebagaian besar indikator kesehatan dalam MDGs seperti kematian bayi, kematian ibu dan kekurangan gizi belum tercapai

INDIKATORSTATUS2009CAPAIAN2012TARGET 2014STATUS1Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)84,383,1902Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)2282591183Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)3432 244Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (%)18,4n.a

KESEHATAN:ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKANPenurunan kematian ibu dan kematian bayi.Penurunan kekurangan gizi.Penurunan TFR (fertilitas).Penanggulangan penyakit TB, Malaria, HIV/AIDS.Pembiayaan kesehatan.Slide - *

KESEHATAN:ISU-ISU STRATEGIS BARUKesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (2014) dan upaya menuju universal health coverage (2019), meliputi kesiapan suplai, kesinambungan fiskal dan pengaturan peran kesehatan publik.Transisi epidemiologi, yaitu meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (stroke, cardiovascular, dll).Kekurangan gizi, terutama stunting pada anak.Jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan terutama menghadapi JKN, transisi epidemiologi dan perubahan demografi.Slide - *

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN IMPLEMENTASI BPJS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN 2015-2019 (sementara)Diperlukan upaya yang cukup keras untuk dapat mencapai target tingkat kemiskinan yang telah ditetapkan dalam RPJP atau MP3KISlide - *

201420152016201720182019Pertumbuhan PDB non migas (OPTIMIS)9 %9 %9 %9 %9 %9 %Pertumbuhan PDB non migas (MODERAT)6,5 %6,5 %6,5 %6,5 %6,5 %6,5 %Inflasi (OPTIMIS dan MODERAT)5,3 %6,1 %5,2 %5,2 %4,2 %4,2 %

SKENARIO PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Slide - *

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pengembangan penghidupan berkelanjutan sebagai tujuan utama dalamPenanggulangan kemiskinan secara berkelanjutanSlide - *

AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MP3KI 2013-2025 DAN RPJMN 2015-2019Slide - *

PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONALSlide - *

KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN (Pasal 4 Perpres Jamkes)Slide - *

POTENSI PARTISIPASI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN BPJS KESEHATANIntegrasi Jamkesda ke dalam skema BPJS Kesehatan (paling lambat 2016).Penguatan kualitas dan peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan di daerah.Mempercepat tercapainya cakupan semesta (universal coverage) Jaminan Kesehatan melalui:Melaksanakan sosialisasi dan edukasi masyarakat, terutama kepada pekerja sektor informal non miskin di daerah masing-masing, untuk berpartisipasi menjadi peserta Jaminan Kesehatan.Menambah cakupan Jaminan Kesehatan untuk masyarakat miskin yang belum tercakup dalam kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBD. Slide - *


KETAHANAN PANGANKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN PANGANSlide - *

KETAHANAN PANGAN:KONDISI UMUM

Kontribusi sektor pertanian dalam PDB rata-rata sebesar 14,3 persen.Tanaman bahan makanan masih yang terbesar sekitar 49,1 persen; cenderung menurun.Selama periode 2004-2012 rata-rata pertumbuhan PDB Pertanian sebesar persen 3,5 ; Nasional 5,80 persen.Produktivitas tenaga kerja Pertanian rata-rata mencapai 7,02 juta rupiah; Nasional 20,43 juta rupiah.

Slide - *

REVIEW PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS KETAHANAN PANGANSlide - *

NoPembangunanSasaran RPJMN 2010-2014REALISASI2012Rata-rata 2010-2012RKP 2013RKP 20141PDB PertanianTumbuh 3,7-3,9 persen per tahun3,97 persen3,44 persen3,7 persen3,7 persen2PadiTumbuh 3,6 persen per tahun *)5,0 persen2,38 persen6,25 persen6,25 persenJagungTumbuh 10,02 persen per tahun9,8 persen3,35 persen8,3 persen10,03 persenKedelaiTumbuh 20,05 persen per tahun0,04 persen-4,34 persen18,4 persen20,05 persenGulaTumbuh 12,55 persen per tahun16,75 persen2,16 persen9,2 persen12,55 persenDaging SapiTumbuh 7,3 persen per tahun 4,2 persen7,33 persen9,5 persen7,30 persenPerikananTumbuh 21,09 persen per tahun 11,8 persen15,99 persen21,09 persen21,09 persen3Nilai Tukar Petani 115-120 (Tahun dasar 1993)(105-110 - tahun dasar 2007)113,6 (Tahun Dasar 1993) 105,2 (Tahun Dasar 2007)105,2NTP diatas 105 (Tahun dasar 2007)NTP diatas 105 (Tahun dasar 2007)

KETAHANAN PANGAN:TANTANGAN YANG DIHADAPI (1/2)Peningkatan kebutuhan kuantitas konsumsi.Slide - *

KomponenSatuan201220152016201720182019Penduduk Juta247,21256,62259,66262,64265,57268,44Kebutuhan BerasJuta Ton38,1839,9840,6441,3342,0542,78Kebutuhan Daging SapiRibu Ton485,50582,03620,62662,28707,27755,88Kebutuhan Daging UnggasJuta Ton0,891,061,131,211,291,38Kebutuhan KedelaiJuta Ton2,552,762,862,973,103,23

Peningkatan kebutuhan industri pangan baik final maupun produk antara (industri) seiring berkembangnya industri pangan mie instant, bakso dll meningkatkan konsumsi bahan pangan industri.Sementara alih fungsi lahan terutama sawah terus terjadiPola produksi skala RT tidak dapat mengimbangi dinamika pasar/konsumsiPerubahan pola konsumsi: Kepraktisan bentuk olahanKualitas: jenis dan kualitas tertentuBrand: jaminan konsistensi kualitasTrend konsumen terhadap konsumsi pangan olahan dan protein hewani meningkat seiring dengan peningkatan pedapatan masyarakatKarakteristik konsumsi tidak dapat secara fleksibel direspon produsen yang mayoritas IRT respon dilakukan oleh pedagang pengumpul, pengolah sehingga nilai tambah hanya dinikmati oleh pedagang

KETAHANAN PANGAN: TANTANGAN YANG DIHADAPI (2/2)Slide - *

KETAHANAN PANGAN:ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKANUNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (1/2)Menjaga basis/kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas:Wujudkan lahan pertanian (pangan) abadi terutama untuk padi.Revitalisasi sistem perbenihan dan perbibitan.Pengawalan produksi penyuluhan dan penerapan teknologi tepat dan ramah lingkungan.Putihkan KUT agar akses kredit meningkat.Mensinergikan dengan subsidi agar tepat sasaran dan efektif mencapai target.Mensinergikan produksi dan pengolahan :Pengembangan supply chain hulu hilir (produsen-pengumpul-pengolah)Pengembangan entrepreneurship pedagang pengumpul untuk menjembatani permintaan pasar yang semakin heterogen

Slide - *

Transparansi dan koordinasi kebijakan panganSinkronisasi dan transparansi pengambilan keputusan untuk mempertahankan stabilitas harga yang menjaga kepentingan produsen-pengolah-konsumen (stok, impor, harga dll).Pengambilan keputusan lintas instansi dirumuskan secara komprehensif dan konsisten oleh Tim yang dilengkapi dengan data dan kemampuan analisa yang mencukupi.Peningkatan nilai tambah:Penyediaan bahan baku dari dalam negeri.Komoditas ekspor unggulan yang lebih baik.KETAHANAN PANGAN: ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKAN UNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (2/2)Slide - *


KETAHANAN ENERGIKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN ENERGIPENINGKATAN PRODUKSI DAN CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI (INTENSIFIKASI)PENGANEKARAGAMAN SUMBER DAYA ENERGI PRIMER (DIVERSIFIKASI)PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PEMERATAAN PEMANFAATAN ENERGI (EFISIENSI)Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar dan bahan baku industri dalam negeriMengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak bumi dan menambah pasokan energi primer melalui pemanfaatan sumber daya energi lainnyaEfisiensi penggunaan energi dan meningkatkan produksi nasional serta penurunan emisi karbon, memperbaiki daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomiKETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGIDidukung:Ekonomi: fiskal dan moneterInfrastrukturIPTEKKewilayahan dan Tata RuangSlide - *

MIDTERM REVIEW RPJMN 2010-2014*) 1,01 juta adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan, sedangkan target kinerja Presiden adalah 1,2 juta**) Belum ada pembangunan melalui APBN;***) Front End Engineering DesignSlide - *

IndikatorSatuanBaseline (2009)CapaianTarget 2014Status201020112012Produksi Minyak BumiRibu Barrel per Hari9499459028601.010*)Kapasitas PembangkitTambahan (MW)31.9592.0245.9024.1793.000 MW/ TahunTerpasang (Kumulatif MW)33.98339.88544.064Rasio ElektrifikasiPersen65,7967,1572,9576,5680Kapasitas PLTPTerpasang (Kumulatif MW)1.1791.1891.2261.3415.000Pembangunan Jaringan Gas KotaKota/Sambungan Rumah (Kumulatif)2/6.2106/ 19.3769/ 45.57613/ 57.00019/ 80.000Pembangunan SPBGUnit (Kumulatif)n.a **)FEED***)4821

TANTANGAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI Produksi minyak bumi tersendat, dibawah satu juta barel per hari, karena sebagian besar berasal dari lapangan yang sudah tua (mature fields) 62% dari total jumlah lapangan migas yang ada saat ini.Peningkatan produksi dari sumur yang sudah tua (mature) terkendala oleh kemampuan pemanfaatan Teknologi Enhanced Oil Recovery untuk meningkatkan produksi dari secondary/tertiary recovery membutuhkan biaya yang mahal (cost recovery)BUMN (Pertamina EP) menyumbang sekitar 14-15% dari produksi minyak bumi nasional.35-40% (350-400 ribu barel/hari) produksi minyak berasal dari lapangan minyak yang dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Sumatra, yakni lapangan Duri dan Minas (SLC -Sumatran Light Crude), yang sudah mulai menurun. Sejak tahun 1985 lapangan Duri sudah menggunakan teknologi EOR injeksi uap untuk meningkatkan produksi minyak (secondary/tertiary recovery).Eksplorasi lapangan/sumur baru masih terbatasSlide - *

SASARAN BAURAN ENERGI PRIMER(Draft KEN)KEN mendorong pemanfaatan EBT untuk menggantikan energi fosil, memanfaatkan gas dengan lebih optimal. Ketergantungan terhadap minyak bumi dikurangi seminimum mungkin, mengingat cadangan minyak bumi yang ada terus menurun.Batubara tetap manjadi andalan sumber energi, mengingat cadanganya yang besar, namun penggunaannya dibatasi mengingat potensi emisi karbon yang tinggi.Slide - *

PEMANFAATAN PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIKPemanfaatan baru 4% dari total potensi panas bumi dan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai 1.341MW, dari total potensi 28.000 MW. Lapangan yang sudah menghasilkan listrik adalah lapangan Pertamina, sedangkan yang telah diserahkan ke Pemda (Green Fields) belum ada yang berproduksi masih dalam proses lelang/tender dan negosiasi (Power Purchase Agreement PPA) dengan pihak pembeli listrik (PLN)Dari total potensi 28.000 MW, sebanyak 6.000 MW (21%) diidentifikasi berada di hutan konservasi dan 6.600 MW (23%) berada di hutan lindung. Pengembangan lapangan panas bumi terkendala konflik lahan.Slide - *

LapanganSumber Daya (MWe)Cadangan (MWe)Kapasitas Terpasang (MWe)SpeculativeHypotheticProbablePossibleProvenSumatera4,9252,0765,98315380122Jawa1,9351,9463,4158851,8151,134Bali-Nusa Tenggara410359973-305Sulawesi1,0001279921507880Maluku54543341---Kalimantan45-----Papua70-----Total 285 Lapangan8,9354,55111,7041,0502,303Cadangan/Kapasitas Terpasang (MW)28,5431,341

*) Tahun 2013 dan 2014 disediakan juga 8 Mobile Refueling Unit **) Tahun 2013 dan 2014 ada alokasi 19 ribu konverter kit yang belum diketahui secara pasti pendiistribusiannya ke masing-masing wilayahPEMANFAATAN BBG UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI Program Konversi BBM ke BBG untuk kendaraan umum stimulan pemanfaatan BBG di sektor TransportasiSampai dengan 2013, telah dibangun 16 SPBG, 22 km jaringan pipa gas, dan konverter kit 7.500 unit. Tahun 2014 akan dibangun 13 SPBG, jaringan pipa sepanjang 153,8 km, dan penyediaan konverter kit 13.000 unit.Pada tahun 2015, diharapkan badan usaha mulai terlibat didalam penyediaan BBG untuk kendaraan umum, baik dalam membangun jaringan pipa BBG maupun SPBG (60-70 unit), termasuk dalam penyediaan konverter kit (80-85 ribu unit), serta penyediaan BBG di kota-kota lain.Slide - *

WILAYAHJUMLAH KENDARAAN UMUMSPBG YANG DIBUTUHKANALOKASI GAS (MMSCFD)PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH s.d 2014PARTISIPASI BADAN USAHA MEMBANGUN SPBG MULAI 2015SPBGJARINGAN PIPA (km)KONVERTER KIT Jabodetabek77.9836823,19*)109,220.500**)59Jawa Timur (Surabaya, Gresik, Sidoarjo)10.7741310,24-9Sumsel (Palembang)3.10152,24-1Kaltim (Balikpapan)5.775414--Jawa Tengah (Semarang)4.76241435,0-Kepri (Batam)2.97641431,8-Total105.3719838,529176,069

PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU)Low rank coal mendominasi penggunaan batubara dalam pembangkit listrik (75-80%), atau sekitar 35 juta tonSebagain besar batubara berkalori tinggi di ekspor, sehingga hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrikSlide - *

PROYEKSI PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH (2001-2020)Dalam akhir tahun 2019/20, penggunaan batubara kalori rendah mencapai 120 juta tonJuta TonsPEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU)Seiring dengan meningkatnya permintaan listrik, penggunaan Low rank coal akan terus meningkat, dan dalam akhir tahun 2019/2020, penggunaan batubara jenis ini akan mencapai 120 juta ton

Slide - *


PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR/KONEKTIVITASKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (1/2)Pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan standar pelayanan minimum;Pemenuhan infrastuktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;Peningkatan pemerataan pembangunan antar wilayah dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas nasional;Peningkatan koordinasi investasi Pusat, Daerah, BUMN dan Swasta;Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur serta pengembangan mekanisme pendanaan alternatif (creative financing scheme).Slide - *

Aturan perundang-undangan: masih terdapat kelemahan dan disharmoni dalam aturan perundang-undangan antar bidang infrastruktur maupun dengan bidang non-infrastruktur (contoh: kehutanan, otonomi daerah, pertanahan, keuangan)Kapasitas kelembagaan: belum optimalnya tatakelola (governance), hubungan antar lembaga dan kapasitas SDM Pembebasan tanah: kesulitan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur secara tepat waktu dan tepat biayaPendanaan: efektifitas alokasi dan keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur Prioritisasi: belum sinkron-nya prioritas pembangunan infrastruktur lintas sektor, lintas wilayah maupun antar tingkatan (nasional, propinsi, kabupaten/kota)TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2/2)Slide - *

KOORDINASI INVESTASI PUSAT, DAERAH, BUMN DAN SWASTAPeningkatan kualitas proyek KPS yang bankable untuk menjamin kepastian bagi investor melalui pengintegrasian proses KPS dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pada masing-masing sektor infrastruktur.Menegaskan kriteria dan ruang lingkup penugasan BUMN di dalam pembangunan infrastruktur.Memperjelas kewenangan antara pusat dan daerah di dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.Pengintegrasian proses KPS dan penugasan BUMN ke dalam masing-masing sektor infrastrukturSlide - *

SKEMA ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURInfrastructure Bond yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastrukturPenugasan BUMN (seperti penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintahPrivate Finance Initiative (PFI) multi-year contract 15 hingga 30 tahunPerformance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability PaymentPengenaan tariff/biaya akses seperti Electronic Road Pricing (ERP)Infrastruktur swasta (private infrastructure)Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (community-based infrastructure)Slide - *

AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT, 2013-2018KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERAN STRATEGIS JAWA BARATSecara geografis Provinsi Jawa Barat memiliki lokasi strategis karena berdekatan dengan Ibu Kota NegaraProvinsi Jawa Barat memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDB Nasional.Mempunyai kualitas sumber daya manusia yang mencukupi, khususnya di tingkat pendidikan tinggi karena ditunjang banyaknya perguruan tinggi.Slide - *

PERMASALAHAN JAWA BARAT:EKONOMI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNANSlide - *Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari 4,8 persen (2004) menjadi 6,1 persen (2013 Q2). Namun demikian, PDRB per kapita Jawa Barat tahun 2012 (Rp 21,25 Juta) masih berada di bawah PDRB per kapita nasional tahun 2012 (Rp 33,75 Juta).Provinsi Jawa Barat telah berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara cepat dari 14,51 % (Feb 2007) ke 8,90 % (Feb 2013). Namun, tingkat pengangguran Provinsi Jawa Barat masih berada di atas TPT Nasional 5,92 % (Feb 2012).Selama periode 2007-2011, kontribusi ekonomi Jawa Barat terhadap PDB Nasional semakin menurun (14,79 % di tahun 2007 menjadi 14,30 % di tahun 2011). Peranan sektor industri pengolahan pada PDRB Jawa Barat terus mengalami penurunan yang dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga berdampak terhadap tingkat pengangguran (44,97 % di tahun 2007 menjadi 35,79 % di tahun 2012)Pembangunan ekonomi Jawa Barat tidak merata. Jawa Barat bagian selatan cenderung tertinggal dan lambat pertumbuhannya.

PERMASALAHAN JAWA BARAT:PENDIDIKANAngka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs sederajat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011/2012 sudah mencapai 74,12%, lebih rendah dari rata-rata nasional (77,7%). Selain itu, kesenjangan APM antarkabupaten/kota juga masih cukup lebar, dari 61,4% di Kab. Sukabumi sampai 98,7% di Kota Banjar (Data Kemdikbud, 2011/2012).Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang menengah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011/2012 (67,8%) juga masih rendah dibanding rata-rata nasional (76,4%). Sebaran APK antar kab/kota juga cukup lebar, yaitu dari 47,2% di Kab. Bandung Barat sampai lebih dari 100% di berbagai kota seperti Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Bogor (Data Kemdikbud, 2011/2012). Angka partisipasi sekolah penduduk usia 19-24 tahun Provinsi Jawa Barat tidak banyak meningkat dari tahun 2004 sebesar 9,29% dan pada tahun 2012 sebesar 12,09%. Angka-angka tersebut lebih rendah dari angka nasional periode 2004(12,07%) 2011 (15,94%) (Data Susenas)Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas di Jawa Barat pada tahun 2012 cukup rendah (3,82%) tetapi angka untuk penduduk usia 45 tahun keatas masih sangat tinggi (10,72%). Slide - *

PERMASALAHAN JAWA BARAT:KESEHATANSlide - *Sumber data: 1) SDKI 2012; 2) Riskesdas 2010 Beberapa indikator menunjukkan kesehatan masyarakat di Jawa Barat meningkat dan lebih baik dari rata-rata nasional; misalnya kematian bayi 30 per 1.000 kelahirah hidup1; kekurangan gizi pada balita-13%2 dan cakupan imunisasi dasar lengkap 65,6%1Tetapi banyak indikator yang masih di bawah atau di sekitar rata-rata nasional seperti stunting (anak pendek) karena kurang gizi (33.6%)1, persalinan oleh tenaga kesehatan (80.3%)1 dan anak usia 12-23 bulan dengan imunisasi campak (72.8%)Kesenjangan antar wilayah masih tinggi. Banyak fasilitas kesehatan yang sistem manajemen dan tenaga kesehatannya cukup baik, tetapi banyak yang masih tertinggal misalnya: kebutuhan akan tenaga dokter, apoteker, dan sanitarian di Puskesmas; kurangnya pelatihan dan refreshing bagi bidan.Sebagai provinsi ber-penduduk terbesar, pembangunan kesehatan di Jawa Barat akan sangat besar daya ungkit-nya di tingkat nasional.Kesiapan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan perlu di tingkatkan, terutama dari sisi supply side: fasilitas (puskesmas, rumah sakit); tenaga (dokter, bidan dan perawat), dan sistem kesehatan (pelayanan dan sistem rujukan)

AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT (1/3)Menciptakan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan yang lebih baikPengembangan wilayah WALINI.Pengembangan Kereta Api, Monorel, Tol dalam kota Bandung (Terusan Pasteur-Ujung Berung- Cileunyi- Gedebage, dan tol Pasir Koja-Soreang).Pembangunan permukiman perdesaan.Pembangunan sarana prasarana lingkungan, termasuk rehabilitasi sungai Citarum, pembangunan Waduk santosa, the Construction of transfer Water Interbasin Cibatarua Cilaki Project.Pembangunan infrastruktur air bersih (Proyek Air Minum Jatiluhur, PAM Pondok Gede, Bekasi, PAM Bekasi Utara, PAM Jatigede, Sumedang), drainase, persampahan (Pengelolaan Persampahan Greater Bandung Area, Pengelolaan Sampah Bogor dan Depok).Slide - *

AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMIPROVINSI JAWA BARAT (2/3)Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Revitalisasi Kawasan IndustriPembangunan Kawasan Ekonomi Terpadu/Kawasan Industri Subang, Majalengka, dan Sukabumi.Revitalisasi Kawasan Industri Bekasi, Karawang, Purwakarta.Penyelesaian pembangunan Tol CISUMDAWU; Tol Ciawi-Sukabumi; Tol Sukabumi-Bandung; Tol Cileunyi-Tasikmalaya; Tol Cikampek-Palimanan.Pengembangan pembangkit panas bumi dan PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTsa Gedebage.Pengembangan Kawasan Industri Jawa Barat (Ciamis, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya) dan penyelesaian jalur Jawa Barat Selatan.Slide - *

AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMIPROVINSI JAWA BARAT (3/3)Membangun Sistem Logistik yang Efisien dan EfektifPembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang.Pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka.Pembangunan Tol dan Kereta Api Karawang Cilamaya.Pembangunan Terminal Gedebage.Peningkatan Teknologi dan Kualitas SDMPembangunan Pusat Inovasi (NARC) di Bogor dan Majalengka.Pembangunan Pusat Pelatihan di Bekasi, Sukabumi, dan Majalengka.Pembangunan Politeknik/Akademi Komunitas di Bekasi, Sukabumi, dan Majalengka.Reformasi Birokasi dan Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim UsahaReview Perda-Perda yang menghambat iklim investasi dan iklim usaha.Penyederhanaan Perda.Memperlancar dan mempermudah perijinan.Slide - *

MENINGKATKAN PERAN AKTIF GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAHMengefektifkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan secara sinergis dan partisipatif dengan instansi vertikal, kabupaten/kota, serta koordinasi antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat;Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan dan monev baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota;Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.Slide - *

PENUTUP Sinkronisasi perencanaan menjadi kunci bagi peningkatan sinergi pembangunan antara pusat dan daerahPerencanaan pembangunan daerah yang baik perlu menjaga kesinambungan pembangunan disertai adaptasi dengan dinamika internal dan eksternal Keberhasilan pembangunan daerah akan membentuk daya tahan nasional yang tangguh dalam menghadapi perubahan-perubahan di tingkat global yang semakin sulit diprediksi.Slide - *

TERIMA KASIHKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALLAMPIRAN I: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI PROVINSI JAWA BARAT TA. 2014

KEGIATAN INFRASTRUKTUR TA. 2014 JAWA BARAT

Program Transportasi 2014Sektor Jalan (Provinsi Jawa Barat)

Program Transportasi 2014Sektor Perhubungan Laut, Udara, Perkeretaapian(Provinsi Jawa Barat)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALLAMPIRAN II: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT TA. 2014

Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014 Sektor Sumber Daya AirProv. Jawa Barat

KegiatanLokasiAlokasi (Rp juta)Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Garut 91.060,00Kabupaten Indramayu 24.794,1

Kabupaten Cirebon 76.809,48 Kabupaten Indramayu 91.700,00

Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air LainnyaWaduk Kuningan184.500,00Waduk Jatigede920.870,00

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALLAMPIRAN III: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG ENERGI, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA - PROVINSI JAWA BARAT TA. 2014

Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014 Sektor ETIProv. Jawa Barat

KegiatanTarget FisikAlokasi (Rp juta)Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan 261 km 53.199,75Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan 1250 Tungku; 50 Unit Biogas; Rehabilitasi 1 PLTMH di Sumedang1.400,00

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALLAMPIRAN IV: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA - PROPINSI JAWA BARAT TA. 2013

Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALLAMPIRAN V: KEGIATAN MP3EIPROVINSI JAWA BARAT TA.2014

KEGIATAN PRIORITAS MP3EI (1/4)

LAMPIRAN VI: HASIL EVALUASI RPJMN 2010-2014KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

HASIL PENCAPAIAN KINERJA RPJMN 2010-2014

Slide - *

201020112012TARGET RPJMREALISASITARGET RPJMREALISASITARGET RPJMREALISASIPertumbuhan Ekonomi5,5- 5,66,26,0 - 6,36,56,4 - 6,96,23Inflasi4 - 674,0 - 6,03,84,0 - 6,04,30 Pengangguran7,67,17,3 - 7,46,66,7 - 7,06,14 (Agt)Kemiskinan12,0 - 13,513,3311,5 - 12,512,4910,5 - 11,511,66 (Sept)

20132014STATUSTARGETRPJMTARGET APBN 2013TARGETRPJMTARGET RKP Pertumbuhan Ekonomi6,7 - 7,45,97,0%-7,7%6,4 6,9Inflasi3,5 5,59,23,5 5,53,5 5,5Pengangguran6,0 - 6,65,8 6,15%-6%5,0 6,0Kemiskinan9,5 - 10,59,5 10,58%-10%8,0 10,0

REKAPITULASI REVIEW RPJMN 2010-2014Beberapa indikator utama pembangunan sudah on track dan bahkan telah tercapai. Namun, beberapa sasaran masih memerlukan perhatian khusus di 2014.Slide - *

NOPRIORITAS NASIONAL1Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola4242Pendidikan6003Kesehatan3344Penanggulangan Kemiskinan4105Ketahanan Pangan3516Infrastruktur8217Iklim Investasi dan Iklim Usaha3318Energi3129Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 110010Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik 13011Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi50012Politik, Hukum, dan Keamanan 85013Perekonomian12014Kesejahteraan Rakyat 600JUMLAH662713PERSENTASE62%26%12%

** Pengarusutamaan***Catatan:Prioritas penyediaan energi nasional ke depan adalah mendorong pemanfaatan EBT untuk menggantikan energi fosilGas bumi didorong untuk dimanfaatkan lebih optimal, namun demikian kemampuan penyediaan sampai dengan tahun 2050 terbatasKetergantungan terhadap minyak bumi dikurangi seminimum mungkin, mengingat cadangan minyak bumi yang ada terus menurun dan saat ini kebutuhan minyak bumi di dalam negeri dipenuhi dengan impor Batubara dengan potensi cadangan yang cukup besar tetap menjadi andalan dalam penyediaan energi nasional ke depan, namun demikian pemanfaatannya dibatasi mengingat perlunya menjaga sumber daya energi yang tak terbarukan untuk masa depan dan juga menekan emisi CO2 yang diakibatkan pembakaran batubara. Potensi cadangan batubara saat ini sebesar + 21 milyar ton, apabila asumsi produksi/tahun terjaga konstan sebesar 243 juta ton, dan jika tidak ada penemuan cadangan baru , maka potensi batubara masih dapat digunakan sampai dengan 87 tahun ke depan.*

Paparan Ibu Menteri--musrenbang Rpjmd Jabar 10-09-13 Final (1)

Documents

Transcript of Paparan Ibu Menteri--musrenbang Rpjmd Jabar 10-09-13 Final (1)