Kebijakan Pengadaan Obat melalui e-Purchasing

EMIN ADHY MUHAEMINDirektur Pengembangan Sistem Katalog

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERMASALAHAN PELAKSANAAN PENGADAAN

Lamanya proses pelaksanaan pengadaanbarang/jasa1

Hasil pengadaan barang/jasa tidak memuaskan2

Keterlambatan penyerapan anggaran3

Ketakutan pengelola pengadaan memproses pengadaan 4

Banyaknya terjadi kasus pengadaan barang/jasa(Korupsi, Persaingan Usaha, PTUN, dan Perdata)5

AGENDA PERUBAHAN

Legislative & RegulatoryFramework

Institutional Framework & Management Capacity

Integrity & Transparancy

Procurement Operation and

Market Practice

*Based on Indicators Form OECD DAC

Perpres 54/2010 Perpres 4/2015 Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb) RUU1

2

3 4

LKPP ULP/Pejabat Pengadaan LPSE (E-Procurement) PA/KPA PPK dsb Sertifikasi Ahli Pengadaan Jabfung PB/J

Sistem

Pengadaan

Publik Kewenangan PengadaanLangsung

E-Procurement (terdiridari e-Tendering dan

e-Purchasing)

Tranparansi

Pakta Integritas

Kode Etik

4 Pilar Reformasi PB/J Pemerintah

Transformasi

Pengadaan Nasional

Perpres 54/2010 jo Perpres 4/2015Kepres 80/2003

International Best Practices

Transformasi Pengadaan

No Hal PARADIGMA LAMA PARADIGMA

BARU1 Jumlah paket

Pengadaan

(Kontrak)

Banyak (individual) Sedikit

(group/shared)

2 Harga beli Diatas harga pasar Harga pasar atau lebih

murah (market driven)

3 Pelaksanaan Transactional/Klerikal

Strategik

4 Proses Panjang/ Rumit Sederhana

5 Kontrak Jangka Pendek Jangka Panjang

6 Biaya administrasi Tinggi Rendah

7 Metoda Manual Memakai alat bantu elektonik

(e-procurement)

8 Lingkup Procurement+ kontrat

managment

Procure to Pay

(Procurement+contract

management + Payment)

Kebijakan

Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement

E-Procurement*

E-Tendering

E-Lelang & E-SeleksiE-Lelang Cepat & E-

Seleksi Cepat

E-Purchasing

Katalog Elektronik

* Pasal 106 ayat (2) Perpres 54/2010

e-Procurement s.d Tahun 2015

e-Procurement s.d Tahun 2015

PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK

Dasar Hukum E-Purchasing

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang PerubahanKeempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing.

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan sistem E-Purchasing.

Tambahan Dasar Hukum E-Purchasinguntuk Pengadaan Obat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue)

Mengapa Catalog?

Terdapat banyak K/L/D/I yang membutuhkan barang/jasayang sama (kendaraan, komputer, ATK dll)

Terdapat barang/jasa yang dibutuhkan oleh sektortertentu:

obat dan alkes pada sektor kesehatan,

buku pelajaran pada sektor pendidikan,

Bahan dan peralatan konstruksi pada sektor ke-PU-an

Alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida padasektor pertanian, dll

Terdapat banyak barang/jasa yang dibutuhkan secaraberulang.

Maksud dan Tujuan E-Purchasing

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan administrasi pengadaan;

2. Memperoleh cost reduction karena dilakukan konsolidasi & agregasi belanja;

3. Menjamin ketersediaan supply untuk jenis barang/jasa yang tertentu (critical items) atau yang bersifat mendesak (urgent);

4. Terstandarisasinya proses pengadaan dan spesifikasi barang/jasa yang dicantumkan dalam e-catalogue;

5. Pengelolaan pengadaan yang lebih baik untuk pengadaan yang bersifat berulang atau volume kecil;

6. Pengelolaan rantai supply yang lebih baik;7. Mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah;8. Meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan

kebutuhan Pemerintah.

E-Catalog dan e-Purchasing

1. E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuatdaftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasatertentu.

2. Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasaberdasarkan pada perjanjian antara LKPP dan PenyediaBarang/Jasa.

3. E-Catalogue Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibuat dan di kelola oleh LKPP(e-Catalog LKPP).

4. Harga Pemerintah harus lebih baik dari harga non Pemerintah

5. Untuk beberapa komoditas, harga E-Catalogue adalah harga satuan yang dapat dinegosiasikan kembali oleh K/L/D/I.

E-Catalog dan e-Purchasing (Cont)

6. E-Catalogue sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukanpemesanan barang/jasa melalui e-Purchasing.

7. Aplikasi E-Purchasing merupakan aplikasi perangkat lunakSistem Pengadaan (Pembelian) Secara Elektronik (SPSE) yang berbasis web, terpasang di server LPSE, dapat diakses melaluiwebsite LPSE, dan disediakan oleh LKPP.

8. K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.

1.Pre- Catalogue

2. Framework

Contract

3.E-Catalogue

4. E-Purchasing

Alur Proses

Bisnis

E-Purchasing

Alur Proses e-Katalog dan e-Purchasing

Dir. Peng. Sistem Katalog LKPP

Pokja e-KatalogLKPP

K/L/D/I Penyedia Barang/Jasa

KLARIFIKASI USULAN BARANG/JASA

USULAN BARANG/JASA

STUDI KEBUTUHAN, SUPPLY CHAIN & LOGISTIC MANAGEMENT,SPESIFIKASI TEKNIS, SYARAT PENYEDIA, PROSES BISNIS PENYEDIA

USULAN BARANG/JASA

HASIL KLARIFIKASI

PRA KATALOG:LELANG ATAU NON LELANG (NEGOSIASI)

PERJANJIANTANDA TANGAN

OLEH KEPALA LKPP

E-KATALOG E-PURCHASING

Alur Proses E-Purchasing

LKPP K/L/D/I Penyedia Barang/Jasa

E-Purchasing Surat Pesanan dari K/L/D/I melalui LPSE

Respon, Proses pesanan, (Negosiasi harga-jika diperlukan), Kontrak

KONTRAK PEMBELIAN

Monitoring-Evaluasi untuk pelaksanaan Framework Contract dan penyerapan anggaran

PENGIRIMAN DAN PEMBAYARAN

Perbandingan Pemilihan Penyedia TanpaPelelangan

e_Purchasing PengadaanLangsung

PenunjukanLangsung

Batasan NilaiPengadaan

Tidak Terbatas Sd. Rp 200 Juta(B/PK/Jl)Sd. Rp 50 juta (JK)

Tidak Terbatas

Syarat penggunaan Barang/jasa yang dibelitercantum dalame-Katalog

tidak ada, Memenuhi ketentuanpenunjukan langsung(Pasal 38 atau Pasal44)

Proses Pemilihan(Pesanan , Respon Pesanan dan Negosiasi)

Melalui SPSE Konvensional(langsung kepadaPenyedia)

Konvensional(langsung kepadaPenyedia)

Pelaksana Pemilihan Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pengadaan

Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi

Pejabat Pengadaan Pokja ULP

Kepala

LKPPPenyedia Barang/Jasa

e-Katalog

Pejabat

Pembuat

Komitmen

Pejabat

Pengadaan

Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi

Kontrak Payung

Kontrak Pembelian

Untuk bisa melakukan e-Purchasing makaPejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaanatau Pejabat yang ditetapkan oleh PimpinanInstansi/Institusi harus memiliki user id danpassword yang diperoleh melalui resgistrasi keLayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Kementerian/Lembaga/Pemda/Institusi setempatdengan membawa surat pengantar dan SKpengangkatan dari instansi/institusi ybs

Katalog Obat Pemerintah

Salah satu komoditas dalam e-Katalog adalah Obat pemerintah

Katalog obat dimulai pertama kali pada tahun 2013, menggunakan DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional) sebagai dasar penentuan jenis obat

Tahun 2014, pemilihan obat pada e-Katalog berdasarkan Formularium Nasional untuk menunjang JKN

Proses Pemilihan Katalog Obat Tahun 2014

Obat (sumber: Fornas)

Banyak Penyedia

Generik INN

Generik Nama Dagang

Tunggal/Terbatas

Generik INN

Generik Nama Dagang

Paten

Dilakukan dengan metode lelang itemized

harga

Paket Pemilihan: Paket 1 & 2, Paket 3 & 4,

Paket 7 & 8, Paket

Sitotoksik, Paket 10 &

11, Paket 12 & 13

(dalam proses)

Dilakukan dengan metode negosiasi harga

Paket Pemilihan: Paket 3, Paket 6, Paket 9,

Paket 9b, Paket 9c,

Paket 9d & 9e (dalam

proses)

Jumlah Penyedia Kategori Obat Metode Pemilihan

Contoh Perbandingan Harga Obat

No. Nama ObatHarga HET 2012+ PPN

(Rp.)

Harga HET 2013+PPN

(Rp.)Harga Katalog LKPP (Rp.)

1.

ACT (Artesunatetablet 50 mg +Amodiaquineanhydrida tablet 200 mg

44.550(2 blister @12 tablet /

kotak)

44.550 (2 blister @12 tablet /

kotak)

33.000(1 blister@24

tablet)Efisiensi

sebesar 26%

2.Parasetamol tablet 500 mg

14.175(ktk 10 x 10

tablet)

14.175(ktk 10 x 10

tablet)

8.700(Dus, 10 strip @10tablet)

Efisiensisebesar 39%

3.Morfin injeksi 10 mg/ml

141.742(ktk 10 ampul

@ 1 ml )

141.742(ktk 10 ampul

@ 1 ml)

84.000(Dus 10 amp @

1 ml)

Efisiensisebesar 41%

Sumber:1. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 092/MENKES/SK/II/2012;2. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 436/MENKES/SK/ XI/2013;3. HTTPS://KATALOG-OBAT.LKPP.GO.ID/E-KATALOG-OBAT.

E-Catalog dan e-Purchasing Obat

1. Seluruh Satuan Kerja di bidang kesehatan baik Pusat maupun Daerah dan FKTP atau FKRTL Pemerintah melaksanakan pengadaan obat melalui E-Purchasing berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. FKTP atau FKRTL swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dapat melaksanakan pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue). Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang

melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

3. PBF yang ditunjuk oleh Industri Farmasi yang tercantum dalam Katalog Elektronik (E-Catalogue) wajib memenuhi permintaan obat dari FKTP atau FKRTL swasta yang bekerjasama dengan

BPJS Kesehatan dalam rangka pengadaan obat

4. Dalam hal aplikasi E-Purchasing mengalami kendala operasional yang menyebabkan aplikasi tersebut belum/tidak dapatdipergunakan, maka pelaksanaan pengadaan secara E-Purchasing dilakukan dengan off line.

Tatacaranya diatur dalam SE Kepala LKPP No. 1 Tahun 2013.

Pembelian secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung kepada Industri Farmasi yang tercantum dalam Katalog Elektronik (E-Catalogue).

E-Catalog dan e-Purchasing Obat (Cont)

5. Industri Farmasi yang tercantum dalam Katalog Elektronik (E-Catalogue) wajib melaporkan realisasi pemenuhan permintaan obat dari FKTP atau FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang telah dilakukan oleh PBF yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

E-Catalog dan e-Purchasing Obat (Cont)

Rekapitulasi E-Purchasing Obat 2013-2014

2013 2014

Jenis obat 192 sediaan 685 sediaan

Paket /Transaksi N/A 4013 Paket

Nilai Transaksi Rp542.903.029.052 Rp804.803.766.528

Jenis Obat s/d Nilai

Transaksi 80%46 sediaan (23,95%) 92 sediaan (13,34%)

Jenis Obat dengan Nilai

Transaksi < Rp. 1 M101 sediaan (52,60%) 527 sediaan (76,93%)

Jenis Obat dengan Nilai

Transaksi < Rp. 200 Juta51 sediaan (26,56%) 345 sediaan (50,36%)

Jenis Obat dengan Nilai

Transaksi < Rp. 10 Juta6 sediaan (0,3%) 94 sediaan (13,72%)

Rekapitulasi E-Purchasing Obat 2013-2014

Berdasarkan data e-Purchasing obat tahun2014, dari 700 obat yang tercantum dalamkatalog, terdapat lebih kurang 100 obat yang mempunyai nilai belanja cukup tinggi dengantotal pembelian > 80% dari seluruh belanjaobat

1. Dari jumlah sediaan Fornas sebanyak 923 sediaan (KMK No. 328/Menkes/IX/2013), sudah 723 sediaan obat yang tayang dalam e-Katalog

2. Sisa obat masih terus diproses untuk masuk dalam katalog (Proses Paket 9D, 9E, 12 dan 13)

3. Beberapa hal yang menyebabkan belum semua obat fornas tayang di katalog antara lain:

Gagal lelang karena penawaran penyedia masih diatas HPS

Sejumlah obat terus diulang prosesnya karena tidak ada penawar, dimungkinkan bahwa sebenarnya obat terkait sudah tidak lagi beredar di pasaran

Kesalahan pengkategorian obat dikarenakan data NIE yang dimiliki terkadang tidak diperbaharui, mengakibatkan salah sasaran penyedia, sehingga tidak ada penawar untuk obat tertentu

Tantangan Katalog Obat

Tantangan Katalog Obat (Lanjutan)

4. Pada pertengahan tahun 2014, e-Katalog mulai

dimanfaatkan untuk pengadaan obat BPJS. Tantangan ke

depan adalah mengintegrasikan RS Swasta dan Apotek

pelaksana BPJS untuk dapat membeli melalui aplikasi e-

Purchasing

5. Katalog obat terkait erat dengan komitmen produksi industri

farmasi. Komitmen produksi tersebut disusun berdasarkan

Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang disusun berdasarkan

data kebutuhan dari Dinkes, Puskesmas dan RS

Pemerintah. Sedangkan instansi pembeli obat tidak hanya

Dinkes, Puskesmas dan RS Pemerintah, sehingga

terkadang penyedia menjadi oversupply dan terjadi

kekosongan obat

E-KATALOG ALAT KESEHATAN

Produk Katalog Alat Kesehatan

Total 2045 produk alat kesehatan dalam katalog dengan rincian sebagai berikut:

No Kategori Jumlah No Kategori Jumlah

1 Alat Kontrasepsi 1 20 Kasa, Verband, Kapas 21

2 Alat Laboratorium 190 21Komponen Penunjang Pelayanan

Kesehatan28

3 Alat Suntik Sekali Pakai 17 22 Lubricating Jelly 2

4 Antiseptik dan Disinfektan 11 23 Mobile Suction Pump 4

5 Automatic Elektroforesis Protein 1 24 MRI 1

6 Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 87 25 NGT 10

7 Benang Bedah SMI 33 26 OK dan ICU 1487

8 Ceiling Pendant 2 27 Pembalut Elastis 3

9 CVC 6 28Peralatan Hematologi dan Patologi -

Asesori Patologi6

10 Dental Unit & Orthopedic 1 29 PHOTO THERAPY 3

11 Diagnostik 22 30 Photometer 3

12 Diagnostik - Reagensia 101 31 PONEK & PONED 49

13 Digital Operating Room 1 32 Radiologi 45

14 Electrocardiograph 2 33 Sarung Tangan 13

15 Hospital Furniture 146 34 Suction Pump AC 8

16 Image Guide Surgery 1 35 Surgical Mask 4

17 Immunology Analyzer Mini 4 36 Surgical Scrub 3

18 Infus Set, IV, Wing needle 33 37 Urologi 21

19 IV Catheter 34 38 Vein Viewer 1

Total 2405

ROAD MAP PENGEMBANGAN

E-KATALOG

Road Maps e-MarketPlace

VendorsGovernment

Request

for

Quotes

Ordering

paymentAsses

ment

Product

Delivery

Price

Negotiation

e-MarketPlace

e-Catalogue