Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota Tangguh Lingkar
-
Upload
ninil-jannah -
Category
Government & Nonprofit
-
view
121 -
download
22
Transcript of Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota Tangguh Lingkar
Panduan Pelaksanaan Penilaian
Kabupaten/Kota Tangguh
versi Program USAID-APIK
2017
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 2
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Tangguh versi Program USAID-APIK
TIM PENYUSUN
Koordinator:
Ninil RM Jannah (Perkumpulan Lingkar)
Anggota:
Sumino (Perkumpulan Lingkar)
Muhammad Fadli (Perkumpulan Lingkar)
Anggoro Budi Prasetyo (Perkumpulan Lingkar)
Suparlan (Perkumpulan Lingkar)
Yusniar Nurdin (Perkumpulan Lingkar)
Johan Dwi Bowo Santosa (Perkumpulan Lingkar)
2017
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 3
DAFTAR ISI
Panduan Pelaksanaan Penilaian ............................................................................ 2
Kabupaten/Kota Tangguh ....................................................................................... 2
Daftar Isi ................................................................................................................... 3
Bab 1 Pendahuluan ................................................................................................. 5
1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 5
1.2 Maksud dan Tujuan ...................................................................................... 7
1.3 Pelaksanaan Penilaian Kota Tangguh .......................................................... 7
1.4 Ruang Lingkup .............................................................................................. 9
Bab 2 Persiapan .................................................................................................... 12
2.1. Pembentukan Tim Inti ................................................................................ 12
2.2. Pemetaan Para-Pihak (Analisis Stakeholder) ............................................. 14
2.3. Sosialisasi Kerangka Kerja, Proses dan Langkah-langkah Kegiatan .......... 19
2.4. Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi/Sumber Bukti Pendukung
Ketangguhan Kabupaten/Kota. ............................................................................ 24
2.5. Penentuan Bahaya-Bencana ..................................................................... 26
Bab 3. Pelaksanaan Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota ........................... 33
3.1. Persiapan Teknis Pelaksanaan Penilaian .................................................. 33
3.2. Pelaksanaan Penilaian............................................................................... 35
3.3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian ............................................ 54
Bab 4 Pasca Pelaksanaan Penilaian .................................................................... 57
3.4. Sosialisasi Hasil dan Rekomendasi Penilaian kepada Pimpinan Daerah,
SKPD dan Pemangku Kepentingan Utama .......................................................... 57
3.5. Pelembagaan Strategi dan Rencana Aksi Pengembangan Kabupaten/Kota
Tangguh. ............................................................................................................. 60
3.6. Monitoring dan Evaluasi Integrasi Rekomendasi Hasil Proses Penilaian ke
Dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD ............................................... 63
Lampiran-Lampiran ............................................................................................... 66
Lampiran-1: 10 Langkah Mendasar Membangun Kota Yang Lebih Tangguh
Bencana .............................................................................................................. 66
Lampiran-2: Tentang Perangkat Pengukuran (Indikator Ketangguhan Urban -
UNISDR 2016) ..................................................................................................... 85
Lampiran-3: Perangkat Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota Level 1 ............ 89
Lampiran-4: Perangkat Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota Level 2 ............ 91
Lampiran-5: Perangkat Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota Level 3 .......... 100
Lampiran-6: Daftar Data/Informasi/Sumber Bukti Pendukung Ketangguhan
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 4
Kabupaten/Kota ................................................................................................. 118
Lampiran-7: Contoh Pembagian Kelompok Diskusi penilaian ketangguhan
Kabupaten/Kota Terhadap Bencana .................................................................. 133
Lampiran-8: Format Laporan Penilaian .............................................................. 136
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 5
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kota dan banyak kabupaten telah bertransformasi menjadi kawasan perkotaan.
Persoalan kemudian adalah pembangunan seperti laju urbanisasi yang tidak terkendali,
tingkat kemiskinan yang tinggi, kualitas lingkungan hidup yang kian menurun, sarana-
prasarana yang masih kurang memadai dan kurangnya kapasitas dalam pengelolaan
kota. Pada saat yang sama, warga miskin yang tinggal di perkotaan biasanya memiliki
tingkat kerentanan yang tinggi dan berdiam di kawasan yang seringkali terpapar
beberapa ancaman bencana sekaligus. Kemananan dan kenyamanan kawasan
perkotaan menjadi ruang hidup dan beraktifitas menjadi terganggu Situasi ini diperburuk
oleh adanya perubahan iklim global yang memicu peningkatan frekuensi dan intensitas
bencana-bencana terkait iklim seperti banjir, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi
pantai.
Untuk melindungi dan menyelamatkan warga serta aset-aset kota yang terpapar
ancaman, pemerintah kota perlu melaksanakan pembangunan yang aman dan
berkelanjutan. Pembangunan seperti ini perlu didasari oleh analisis mendalam akan
risiko-risiko bencana yang mengancam kota, baik risiko terhadap warga rentan maupun
aset-aset vital milik kota yang terpapar ancaman. Pembangunan kota harus dapat
meningkatkan kesejahteraan warga kota sementara pada saat yang sama juga tetap
menjaga kelestarian lingkungan dan tidak meningkatkan risiko bencana bagi penduduk
yang kurang beruntung. Pembangunan semacam itu harus membuat kota dan warganya
menjadi tangguh terhadap ancaman-ancaman bencana di masa depan dan sekaligus
berkelanjutan.
UNISDR mendefinisikan ketangguhan sebagai “kemampuan sistem, komunitas atau masyarakat yang menghadapi bencana untuk bertahan, menyerap, menampung dan
pulih dari kejadian bencana dalam tenggang waktu dan upaya efisien, termasuk
pelestarian dan restorasi bangunan dan fasilitas-fasilitas penting. Secara umum,
ketangguhan merupakan kemampuan untuk memantulkan kembali sebuah guncangan.
Berdasarkan dari sudut pandang bencana alam dan perubahan iklim, ketangguhan
dipandang sebagai kemampuan pemulihan secara cepat setelah terjadi bencana.
Kota tangguh disiapkan untuk bertahan dan pulih dari guncangan atau tekanan ketika
fungsi-fungsi penting, struktur, identitas, dan juga serta kemampuan beradaptasi dan
berkembang menghadapi perubahan yang terus-menerus. Kota yang tangguh adalah
suatu kemampuan sistem perkotaan, dengan segala unsur jaringan sosio-ekologis dan
sosio-teknis terhadap skala temporal dan spasial untuk dapat mengelola, bertahan, atau
kembali dengan cepat, ketika menghadapi bencana, untuk beradaptasi dengan
perubahan, dan secara cepat mengubah sistem yang memiliki keterbatasan mampu
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 6
beradaptasi baik sekarang ataupun di masa yang akan datang.
Kota tangguh adalah kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan
memulihkan diri dari akibat dampak perubahan iklim dan bencana secara tepat waktu dan
efisien, namun tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya.
Kota tangguh merupakan salah satu tujuan nasional. Upaya mewujudkan kota tangguh
secara bersamaan dapat menjawab tujuan nasional dan tujuan pembangunan
berkelanjutan. Kota tangguh termasuk ke dalam target global SDGs nomor 11, yaitu
“membangun kota dan tempat tinggal yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan”. Target ini disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta target global nomor 2 pada kerangka
Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR), perencanaan pembangunan berkelanjutan
diterjemahkan dalam tujuan sebagai berikut: (a) Menurunnya indeks risiko bencana pada
pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi; (b) Terbangunnya kawasan perkotaan
untuk mewujudkan pembangunan hijau yang berketahanan iklim dan bencana pada
aspek ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
Sepuluh Langkah Mendasar untuk Menjadikan Kota Lebih Tangguh (UNISDR);
1. Menetapkan organisasi dan koordinasi untuk memahami pengurangan risiko
bencana yang didasari pada partisipasi kelompok warga dan masyarakat sipil.
Membangun aliansi di tingkat lokal. Memastikan semua departemen/dinas
pemerintah memahami peran mereka dalam pengurangan risiko dan
kesiapsiagaan bencana.
2. Menetapkan satu anggaran untuk pengurangan risiko bencana dan
menyediakan insentif untuk para pemilik rumah, rumah tangga berpenghasilan
rendah, masyarakat, dunia usaha dan sektor swasta untuk berinvestasi dalam
pengurangan risiko yang mereka hadapi.
3. Melakukan pemutakhiran data tentang ancaman-ancaman dan kerentanan-
kerentanan. Menyusun pengkajian risiko dan menggunakannya sebagai
landasan bagi rencana-rencana dan keputusan-keputusan pembangunan
perkotaan, memastikan bahwa informasi ini dan perencanaan untuk ketangguhan
kota anda bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat dan didiskusikan
sepenuhnya dengan mereka.
4. Menanamkan investasi dalam dan merawat infrastuktur penting untuk
pengurangan risiko bencana, misalnya drainase banjir, yang disesuaikan
apabila perlu untuk mengatasi perubahan iklim.
5. Mengkaji keselamatan semua sekolah dan fasilitas kesehatan dan meningkatkan
fasilitas-fasilitas ini bila perlu.
6. Menerapkan dan menegakkan peraturan-peraturan pendirian bangunan dan
prinsip-prinsip perencanaan tata guna lahan yang realistis dan berwawasan
risiko. Mengidentifikasi lahan yang aman untuk warga berpenghasilan rendah
dan sejauh memungkinkan mengupayakan perbaikan permukiman-permukiman
informal.
7. Memastikan agar program pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko
bencana tersedia di sekolah-sekolah dan masyarakat setempat
8. Melindungi ekosistem dan penyangga-penyangga alamiah untuk meredam
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 7
banjir, gelombang badai, dan ancaman-ancaman bencana lain yang membuat
kota menjadi rentan. Beradaptasi pada perubahan iklim dengan memperkuat
praktik-praktik pengurangan risiko bencana yang baik.
9. Membentuk sistem peringatan dini dan kapasitas manajemen kedaruratan di kota
dan melakukan geladi kesiapsiagaan untuk masyarakat secara rutin.
10. Setelah bencana, memastikan agar kebutuhan-kebutuhan dan partisipasi
penduduk yang terdampak menjadi pusat dari upaya rekonstruksi, dengan
disertai bantuan untuk mereka dan organisasi-organisasi masyarakat untuk
merancang dan membantu respons bencana, termasuk membangun kembali
perumahan dan penghidupan.
1.2 Maksud dan Tujuan
Untuk membantu kota/kabupaten melaksanakan pembangunan yang aman dan
berkelanjutan, diperlukan perangkat untuk mengukur tingkat ketangguhan kota dalam
menghadapi bencana. Perangkat pengukuran dan penilaian Ketangguhan Bencana
Pemerintah Daerah dikembangkan berdasarkan konsep “Sepuluh Langkah Mendasar” dalam membangun Kota Tangguh atau yang di kenal dengan scorecard yang diturunkan
dari Kerangka PRB Global dan 71 Indikator Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah
yang di turunkan dari Rencana Pemabangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan
Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) tahun 2015-2019.
Tujuan Penilaian Kota Tangguh ini adalah untuk:
1. Membantu pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lain dalam
menilai kebutuhan dan kapasitas mereka saat ini dan di masa mendatang
2. Mempertemukan semua pemangku kepentingan untuk menyusun strategi-strategi
dan tujuan-tujuan besar bersama,
3. Membangun satu pemahaman holistik tentang status kota termasuk hubungan
mereka satu sama lain, dan
4. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan intervensi-intervensi yang akan
meningkatkan ketangguhan kota untuk bisa menghasilkan solusi-solusi yang
menjawab berbagai aspek kota
1.3 Pelaksanaan Penilaian Kota Tangguh
Penilaian kota tangguh dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan kapan saja, ketika
pemangku OPD dan pihak-pihak kepentingan daerah lain siap. Daerah dapat
melaksanakan penilaian kota tangguh baik berdiri sendiri maupun bagian dari proses
perencanaan, monitoring, atau evaluasi pembangunan daerah pada momentum sebagai
berikut:
a) Dilaksanakan ketika pemerintah daerah mendaftar untuk berpartisipasi dalam
dalam Kampanye Membangun Kota Tangguh: "Kota Ku Bersiap-siap" (Making
cities resilient: "My city is getting ready"). Bagian dari persyaratan keikutsertaan
pemerintah daerah.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 8
b) Dilaksanakan sebagai kajian baseline sebelum atau menjadi bagian dari
penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah dan/atau
Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB).
c) Dilaksanakan sebagai kajian baseline sebelum atau menjadi bagian dari
penyusunan rencana strategis atau master plan untuk adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim daerah dan/atau rencana aksi daerah untuk perubahan iklim.
d) Dilaksanakan ketika pemerintah daerah memiliki kebijakan strategis dalam
mengembangkan investasi untuk membangun kota/kabupaten yang berkelanjutan
dan tangguh terhadap dampak bencana dan perubahan iklim; penilaian
dilaksanakan sebagai kajian baseline sebelum atau menjadi bagian dari
penyusunan rencana strategis atau master plan yang dibutuhkan.
Pelaksanaan penilaian dapat dilaksanakan oleh sebuah manajemen konfinir (convener).
"Convener" adalah merupakan individu atau kelompok yang bertanggungjawab
menghimpun orang-orang untuk menjawab atau merespon sebuah isu, permasalahan,
atau peluang. Dalam konteks kepemimpinan kolaboratif; convener biasanya terdiri dari
perwakilan-perwakilan berbagai bidang (multi sektor) untuk proses pertemuan-multi-
sektor, biasanya untuk isu-isu kompleks. convener atau organisasi convener bekerja
bersama-sama, bisa mengundang pejabat-pejabat publik, profesional-profesional dari
kalangan bisnis, atau tokoh-tokoh masyarakat serta lembaga nirlaba untuk berpartisipasi
di dalamnya. Convener menggunakan pengaruh dan/atau otoritasnya untuk mengundang
orang-orang guna bersama-sama berkolaborasi. Selanjutnya, biasanya convener
membantu pendanaan proses.
Saat ini pelaksana penilaian yang direkomendasikan adalah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), atau
kolaborasi BPBD dan BAPPEDA. Pada tahun 2017 Program USAID - Adaptasi
Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) menjadi pelaksanaa di 11 kota yang ada
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Maluku; yaitu (1) Kota
Malang, (2) Kabupaten Malang, (3) Kota Batu, (4) Kabupaten Blitar, (5) Kabupaten
Jombang, (6) Kabupaten Mojokerto, (7) Kabupaten Sidoarjo, (8) Kota Kendari dan (9)
Kabupaten Konawe Selatan, (10) Kabupaten Maluku Tengah, dan (11) Kota Ambon.
Tanggung jawab utama pelaksana adalah sebagai pengorganisir dan administrator
kolaborasi, melakukan kerja-kerja awal dan kerja-kerja tindak lanjut untuk memastikan
bahwa proses berjalan dengan lancar. Dalam menciptakan suatu platform kolaborasi,
pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut: (1) Memperjelas tujuan upaya-upaya
kepemimpinan kolaboratif, (2) Menyusun daftar awal pemangku kepentingan dan
pemimpin untuk diundang ke pertemuan-multi-sektor, (3) Mengumpulkan dukungan
finansial dan intelektual serta buy-in (memiliki komitmen terlibat) dari pemangku
kepentingan dan tokoh di tingkat-atas.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 9
1.4 Ruang Lingkup
Rangkaian kegiatan dalam penilaian Kota/Kabupaten Tangguh secara garis besar dibagi
menjadi 3 tahap: pra penilaian, penilaian, dan pasca penilaian. Masing-masing tahap
digambarkan secara ringkas dalam gambar dibawah ini.
Alur Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
1.4.1 Tahap Pra Penilaian
Tahap ini merupakan proses kegiatan-kegiatan untuk (1) Pembentukan Tim Inti; (2)
Identifikasi OPD dan pihak-pihak yang terlibat; (3) Sosialisasi kerangka kerja, tahapan
kegiatan, dan proses; (4) Pengumpulan dan analisis data dan sumber bukti pendukung;
dan (5) Penentuan Prioritas Potensi Bahaya-Bencana.
Kerangka kerja peniaian ketangguhan kota/kabupaten terhadap bencana dan adaptasi
perubahan iklim merupakan proses aktivitas yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan daerah, khusunya pada tahap ini untuk menyediakan informasi dan data
pendukung. Pelaksana (konfinir) dapat membentuk tim-inti untuk mempersiapan semua
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 10
kebutuhan penilaian, memfasilitasi kegiatan-kegiatan penilaian, dan melakukan advokasi
untuk memastikan rekomendasi dari pengukuran dimasukkan dalam agenda dan muatan
perencanaan pembangunan untuk daerah. Pelaksana bertanggungjawab untuk merekrut
tim-inti yang memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan, dengan komposisi tim yang
merupakan perpaduan antara birokrasi dan masyarakat sipil yang menguasai isu
pengelolaan risiko bencana dan adapasi perubahan iklim.
Dalam rangka membangun pemahaman dan dukungan terhadap pelaksanaan Penilaian
Ketangguhan Kabupaten/Kota, Pelaksana perlu berkoordinasi atau melakukan kunjungan
kepada pimpinan daerah (walikota/bupati) atau Sekertaris Daerah. Hal ini penting untuk
membangun pemahaman pimpinan-pimpinan tentang isu strategis membangun kota
tangguh serta pentingnya rekomendasi dan hasil penilaian dalam perencanaan
pembangunan daerah, sehingga pimpinan akan berkomitmen dan mendukung OPD untuk
terlibat aktif dalam proses.
Maka perlu dipastikan adanya pemetaan para pemangku kepentingan kuncinya di
daerah. Mereka ini juga diasumsikan memiliki data dan informasi serta dokumen –
dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pengukuran. Sehingga perlu kegiatan
sosialisasi menindaklanjuti komitmen pimpinan daerah untuk mendukung penilaian kota
tangguh.
Teknis pengukuran ketangguhan kota/kabupaten difokuskan pada konsep dan praktik
adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan risiko bencana. Harus diingat bahwa keduanya
merupakan aspek yang lintas sektor - yang berarti untuk mendapatkan fakta-fakta
capaian upaya dan rekomendasinya akan memerlukan input aktif para pihak pemangku
kepentingan daerah. Perangkat pengukuran yang digunakan dalam penilaian merupakan
berisi pertanyaan-pertanyaan bertingkat dan mendetil, khususnya berkaitan dengan
upaya-upaya pengelolaan risiko bencana yang menjadi prioritas dari daerah maupun
prioritas kebijakan strategis di tingkat nasional.
1.4.2 Tahap Penilaian
Tahap ini merupakan proses kegiatan-kegiatan untuk (1) Persiapan Pelaksanaan
Pengukuran; (2) Pelaksanaan Pengukuran; dan (3) Penulisan Laporan Pengukuran.
Kegiatan persiapan pada tahap ini merupakan proses perencanaan teknis sebelum
pelaksanaan lokakarya atau diskusi kelompok terfokus (FGD) penilaian kabupaten/kota
tangguh dilaksanakan. Termasuk peninjauan-peninjaun kembali terhadap data yang telah
dikumpulkan sebelumnya dan peluang terakhir untuk mengumpulkannya.
Pengukuran pada dasarnya merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan
sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan sudah tercapai. Tujuan di sini
mengacu pada indikator-indikator ketangguhan daerah. Pengukuran ini memiliki teknis
untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah di susun dalam perangkat pengukuran;
saat ini dipergunakan 2 perangkat pengukuran - yakni 71 Indikator Kapasitas
Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah (BNPB) yang diintegrasikan dengan New
Scorecard Kota Tangguh milik UN-ISDR (atau Indikator Ketangguhan Kota veri Baru
2016). Dalam hal ini adalah perangkat penilaian scorecard dan 71 indikator. Perangkat
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 11
berisi pertanyaan-pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan tentang
karakteristik wilayah kabupaten atau kota. Teknis fasilitasi proses menjadi sangat penting
agar hasil yang di dapatkan sesuai dengan poin-poin penting dalam pertanyaan yang
tertuang dalam perangkat. Termasuk di dalamnya adalah menentukan konfirmasi dan
verifikasi bukti pendukung untuk menjawab pertanyaan dalam perangkat penilaian.
1.4.3 Tahap Pasca Penilaian
Tahap ini merupakan proses kegiatan-kegiatan untuk (1) Sosialisasi hasil dan
rekomendasi penilaian; (2) Pelembagaan strategi dan rencana aksi pengembangan
kabupaten/kota tangguh; dan (3) Monitoring dan evaluasi integrasi rekomendasi hasil
penilaian.
Pimpinan daerah (Bupati/Walikota), perangkat daerah dan para pemangku kepentingan
lain perlu memperoleh hasil pengukuran dan rekomendasi yang disusun berdasarkan
proses yang telah dilakukan sebelumnya. Rekomendasi-rekomendasi tersebut
memerlukan langkah-langkah yang lebih konkret, dalam bentuk rencana aksi pada
masing-masing pemangku kepentingan.
Pengimplementasian rekomendasi dilakukan melalui pelembagaan strategi dan rencana
aksi. Monitoring bermanfaat untuk memantau perubahan, yang fokus pada proses dan
keluaran. Melalui evaluasi pemangku kepentinga lokal dapat mempelajari kejadian,
memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan
perbaikan. Setelah strategi dan rencana aksi telah disusun, dan dilaksanakan dalam
kurun waktu 6 (enam) bulan, proses monitoring dilakukan, serta setelah satu tahun dari
strategi dan rencana aksi disusun dilakukan proses evaluasi. Perangkat monitoring dan
evaluasi dengan menggunakan dokumen strategi dan rencana aksi. Hasil dari monitoring
dan evaluasi berupa rekomendasi, serta perbaikan strategi dan rencana aksi, bilamana
diperlukan.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 12
BAB 2 PERSIAPAN
2.1. Pembentukan Tim Inti
a. Deskripsi Tugas
Proses pengukuran ketangguhan kota/kabupaten terhadap bencana dan adaptasi
perubahan iklim (API) merupakan sebuah aktivitas yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan daerah, untuk menyediakan informasi dan data pendukung. Hasil
pengukuran penting dilakukan pengawalan terhadap komitmen pemerintah daerah untuk
dimasukan dalam perencanaan pembangunan. Untuk itu dibutuhkan tenaga fasilitator dan
notulis yang handal dan kompeten agar diskusi dapat berjalan lancar dan hasilnya
terekam dengan baik, dengana didukung tenaga support sistem. Pendokumentasian
proses diskusi merupakan salah satu aspek yang sangat penting secara substantif karena
akan berujung pada perumusan rekomendasi yang akan dibawa ke musrenbang. Untuk
proses ini dibutuhkan setidaknya tiga fasilitator dan tiga notulis lokal yang telah teruji
berkompetensi prima serta 1 orang support system untuk mendukung kelancaran proses
atau disebut tim inti.
Tugas tim inti adalah mempersiapan kebutuhan pengukuran, memfasilitasi proses
pengukuran, dan melakukan advokasi untuk memastikan rekomendasi dari pengukuran
dimasukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
BPBD dan pimpinan daerah bertanggungjawab untuk merekrut Tim Inti yang memenuhi
kualifikasi yang sudah ditetapkan. Komposisi tim inti merupakan perpaduan atara
birokrasi dan masyarakat sipil yang menguasai konsep dan berpengalaman
mengimplementasikan program PRB dan API. BPBD dan pimpinan daerah akan
merumuskan diskripsi kegiatan bagi Tim inti, membuat kontrak kerja dan meminta
pertanggungjawaban setiap kegiatan yang ditugaskan.
b. Tujuan Tugas
Terumuskannya kriteria, diskripsi pekerjaan, hak dan kewajiban inti
Terumuskannya mekanisme yang akuntable dalam perekrutan tim inti
Terumuskannya managemen Tim Inti
Terbentuknya Tim Inti yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.
c. Pelibat
Sekretariat Daerah Kota/Kabupaten
BPBD Kota/Kabupaten
BAPPEDA
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 13
d. Durasi
3 jam
e. Peralatan dan Bahan
Form kriteria fasilitator
Kertas Flipchart/Plano
Kertas metaplan atau post-it ukuran
besar, Spidol besar (marker), dan
isolasi kertas
Laptop dan LCD Proyektor
Daftar hadir
Notulensi, dan pendukung
dokumentasi lainnya
f. Prosedur Tugas
1. Fasilitator memaparkan maksud dan
tujuan dari pembentukan tim inti.
2. Fasilitator menjelaskan tentang pentingnya tim inti untuk mendukung kegiatan
mulai pra penilaian, pelaksanaan penilaian dan menindaklanjuti hasil penilaian.
3. Fasilitator memandu menyusun kriteria fasilitator, notulensi, dan support sistem
4. Fasilitator memandu penyusunan mekanisme perekrutan Tim Inti yang akuntabel
5. Fasilitator memandu menyusun deskripsi tugas dari Tim Inti
6. Fasilitator memandu proses pembentukan Tim Inti.
g. Analisis Temuan
Dengan memberikan pemahaman kepada penyelenggara kegiatan dan pimpinan daerah
akan pentingnya Tim Inti, maka perekrutan dapat dilakukan sesuai mekanisme yang
sudah disepakati. Dengan demikian adanya Tim Inti yang kompeten, maka niscaya hasil
dari penilaian sesuai yang direncanakan.
h. Ikhtisar Hasil dan Penggunaanan
Daftar kriteria dan mekanisme perekrutan Tim Inti yang akutabel yang akan bisa
digunakan untuk merekrut Tim Inti
Daftar deskripsi tugas dan hak tim inti yang bisa digunakan untuk menyusun
kontrak kerja dan memonitor serta mengevaluasi kerja tim inti.
i. Bagaimana Mengkomunikasikan Keluaran
Hasil pembentukan Tim Inti ini akan diserahkan kepada:
Tim APIK Regional yang bertanggungjawab dalam penilaian ketangguhan
kota/kabupaten tangguh
Fasilitator daerah dan Fasilitator Nasional
Mengapa tugas ini penting?
Alasan perlu dilakukannya dalam
pembentukan Tim Inti adalah:
Untuk memastikan proses penilaian
berjalan sesuai yang direncanakan
Untuk memastikan proses penilaian
didokumentasikan dengan baik untuk
dapat dianalisis dan dirumuskan
menjadi rekomendasi untuk
perencanaan pembangunan daerah.
Untuk memastikan rekomendasi dari
pengukuran ada yang
mengawal/mengadvokasi komitmen
pemerintah daerah untuk memasukan
dalam perencanaan pembangunan
daerah.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 14
j. Evaluasi
Apa yang seharusnya terjadi? Apa yang kita rencanakan untuk dilakukan? Apa
yang seharusnya menjadi tujuan-tujuan dan hasil-hasilnya?
Apa yang terjadi? Apa yang nyatanya tercapai? Apa yang telah berjalan dengan
baik? Apa yang telah bisa dilakukan lebih baik?
Mengapa itu berbeda? Mengapa terjadi seperti itu? Apa yang telah kita lakukan?
Apa yang kita pelajari? Apa yang akan kita lakukan secara berbeda lain kali?
Apa yang bisa dilakukan lebih baik? Fokusnya pada perbaikan; Bagaimana hal ini
mempengaruhi tahap selanjutnya? Siapa yang perlu berbagi pembelajaran ini
dengan kita?
2.2. Pemetaan Para-Pihak (Analisis Stakeholder)
a. Deskripsi Tugas
Proses pengukuran ketangguhan kota/kabupaten terhadap bencana merupakan sebuah
aktivitas yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Aspek adaptasi
perubahan iklim (API) dan pengurangan risiko bencana (PRB) merupakan 2 hal yang
akan dinilai. Sebagaimana dipahami isu API dan PRB merupakan isu yang lintas sektor
yang berarti untuk penilaian yang menyeluruh memerlukan keterlibatan aktif semua pihak.
Terkait dengan hal tersebut sebagai langkah perlu dipastikan adanya pemetaan yang
holistik dari para pelaku API-PRB di wilayah sasaran. Dari perspektif sebuah pemetaan,
maka menjadi sangat penting sebelumnya memiliki gambaran yang jelas mengenai
karakteristik apa yang perlu dipetakan dan bagaimana hasil pemetaan tersebut
membantu menjawab kebutuhan data yang diperlukan dari penilaian ketangguhan
wilayah. Pemilihan cara pemetaan akan mempengaruhi data yang diperoleh.
Kesuksesan pemetaan para pemangku kepentingan untuk penilaian ketangguhan
memerlukan persiapan yang akurat. Penentuan para pemangku kepentingan yang akan
diundang dalam kegiatan bisa menjadi salah satu bagian tersulit dalam kegiatan. Peserta
yang akan datang harus memahami mengapa mereka dilibatkan.
Ada 2 perangkat yang akan digunakan dalam penilaian dan menjadi sebagai dasar
pemetaan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan. Menilik kepada perangkat
“Indikator Kabupaten-Kota” (pengembangan dari Scorecard/Rapor Ketangguhan 2015)
yang berisi pertanyaan mendetil untuk mengukur ketangguhan wilayah terhadap bencana
secara holistik maka diasumsikan pemetaan pemangku kepentingan yang didasarkan
kepada perangkat ini akan menjawab data kebutuhan pemangku kepentingan dalam
perangkat 71 Indikator. Hal ini karena perangkat 71 Indikator hanya meninjau indikator
kapasitas wilayah terhadap bencana.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 15
b. Tujuan Tugas
Terpetakannya pemangku kepentingan yang memiliki nilai strategis sebagai aktor
utama untuk penilaian ketangguhan kota/kabupaten terhadap bencana dan
perubahan iklim
Teridentifikasikannya daftar nama SKPD atau pemangku kepentingan dan
tupoksinya untuk penyelenggaraan lokakarya penilaian ketangguhan
kota/kabupaten terhadap bencana dan perubahan iklim
c. Pelibat
Sekretariat Daerah
Kota/Kabupaten
BPBD Kota/Kabupaten
BAPPEDA
d. Durasi
3 jam
e. Peralatan dan Bahan
Form tabulasi pemetaan
pemangku kepentingan
Slide Paparan
Kertas Plano / Flipchart, kertas
metaplan atau post-it ukuran
besar, Spidol besar (marker), dan
isolasi kertas
Laptop dan LCD proyektor
Daftar hadir
Notulensi, dan pendukung dokumentasi lainnya
f. Prosedur Tugas
1. Fasilitator memaparkan maksud, tujuan, dan hasil yang diharapkan dari
kegiatan/pertemuan
2. Fasilitator menjelaskan tentang perangkat teknis dan metodologi yang dipakai
dalam analisis pemetaan pemangku kepentingan
3. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan tema yang diinginkan.
Misalnya, kelompok 1 tentang sosial budaya pendidikan, kelompok 2 tentang
lembaga teknis daerah, kelompok berikutnya tentang kelompok masyarakat sipil
ataupun sektor ekonomi, dan seterusnya.
4. Fasilitator memandu kelompok dalam cara menyusun dan mendiskusikan
matriks/tabel Analisa Pemangku Kepentingan seperti di bawah ini:
Tabel 1 Pemangku Kepentingan
Mengapa tugas ini penting?
Alasan perlu dilakukannya pemetaan
pemangku kepentingan dalam penilaian
ketangguhan kota/kabupaten terhadap
bencana dan perubahan iklim wilayah
adalah:
Untuk mendapatkan gambaran
komitmen bersama pemangku
kepentingan utama dalam
pembangunan kota/kabupaten tangguh
Untuk mendapatkan gambaran peran
dan ketersedian informasi dan data
dari para pemangku kepentingan
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 16
Pemangku kepentingan
atau sub-kelompok pemangku
kepentingan
Kepentingan di dalam membangun
“kota/kabupaten tangguh”
Efek pembangunan “kota/kabupaten
tangguh”terhadap kepentingan
mereka
Kapasitas dan motivaasi untuk
terlibat
Hubungan dengan pemangku
kepentingan lain (kemitraan/konflik)?
Nama/entitas
pemangku
kepentingan
Menjelaskan
tupoksi/mandat dari
pemangku kepentingan
Efek/keuntungan/penga
ruh Kota/Kab Tangguh
thd kepentingan
pemangku kepentingan
Kapasitas & motivasi
pemangku kepentingan
dalam Kota/Kab
Tangguh
Bagaimana hub si A
dengan yang lain,
dengan siapa Si A
biasanya
menurut/sejalan,
dengan siapa si A
berkonflik?
5. Fasilitator memastikan peserta dapat memahami cara mengisi informasi di setiap
kolom
6. Setelah “semua pemangku kepentingan” telah teridentifikasi dan masih di
kelompok yang sama;
Bagi peserta menjadi kelompok yang telah disepakati (sesuai jumlah fasilitator
lokal dan notulis);
Bagikan metaplan/post-it sesuai jumlah pemangku kepentingan x 5, ke
fasilitator (dan notulis). Bagikan juga Flipchart untuk menempelkan
metaplan/post it. Hasil diskusi dituliskan di metaplan dan metaplan ditempel di
flipchart.
Persilakan peserta berdiskusi dalam kelompok (waktu: 30 menit)
7. Setelah diskusi selesai, himpun kembali peserta untuk melakukan diskusi pleno
(waktu: 15 menit) untuk mereview jawaban kelompok-kelompok dengan cara:
a. Persilakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi
b. Undang peserta untuk mengomentari baik memberikan tambahan,
penjelasan dsb.
c. Tutup diskusi pleno.
8. Setelah pemangku kepentingan teridentifikasi, fasilitator memandu proses analisis
selanjutnya dengan:
a. Memaparkan secara interaktif perlunya menganalisa pemangku kepentingan,
yaitu berdasarkan kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan untuk
selanjutnya dapat dikelompok-kelompokkan dan dilakukan intervensi lanjutan.
b. Memandu diskusi di dalam masing-masing kelompok lalu mengambil metaplan
pemangku kepentingan yang telah dipakai sebelumnya. Lalu, bangun
kesepakatan dengan peserta mengenai kepentingan dan pengaruh pemangku
kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan. Di sini fasilitator
memfasilitasi pengelompokan dan menempelkan metaplan tersebut ke dalam
tabel di flipchart seperti berikut ini:
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 17
Tabel Pemetaan Aktor Utama
Pengaruh kelompok pemangku
kepentingan
Kepentingan pemangku kepentingan terhadap capaian proyek
Tidak diketahui
Rendah Sedang Signifikan Kritis
Kritis
Signifikan
Sedang
Rendah
9. Jika masing-masing pemangku kepentingan telah masuk ke dalam tabel, perlu
ditanyakan dan dielaborasi kembali. Pertanyaan verifikatif untuk memastikan
apakah letak pemangku kepentingan tersebut dalam tabel sudah tepat? Perlu
diingat bahwa pemangku kepentingan yang berada pada kategori kepentingan di
kolom kritis dan pada kategori pengaruh di baris kritis adalah pemangku
kepentingan yang sangat ideal sehingga tidak membutuhkan kapasitasi lagi dalam
mewujudkan ketangguhan.
10. Tutup agenda.
Catatan:
a. Definisi:
a. Pengaruh: Mengukur tingkat kemampuan untuk membantu atau
mempunyai pengaruh terhadap ketangguhan Kota/Kabupaten;
b. Kepentingan: Mengukur tingkat dukungan terhadap ketangguhan
Kota/Kabupaten.
b. Setelah pemetaan dan analisa pemangku kepentingan akan teridentifikasi
pemangku-pemangku kepentingan mana saja yang mempunyai kepentingan dan
pengaruh yang paling tinggi, selanjutnya perlu diundang lebih banyak peserta dari
pemangku kepentingan ini untuk masuk dan berpartisipasi aktif pada lokakarya
selanjutnya di masing-masing kelompok diskusi.
c. Kelebihan panduan ini:
a. Sederhana dan mudah dipahami dan diterapkan
b. Setelah cukup memahami 71 Indikator dan Sepuluh Langkah Mendasar
untuk Membangun Kota Tangguh (2016), fasilitator dapat menggali dan
mengawal relevan tidaknya pemilihan stakeholder yang dieksplorasi dalam
diskusi.
g. Analisis Temuan
Siapa saja pemangku kepentingan yang merupakan aktor kunci?
Bagaimana strategi pelibatan aktor kunci di dalam upaya membangun
kota/kabupaten tangguh?
Bagaimana caranya pemangku kepentingan yang lain dapat diberdayakan
untuk mendukung dalam upaya membangun kota/kabupaten tangguh?
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 18
h. Ikhtisar Hasil dan Penggunaanan
Daftar pemangku kepentingan dan kontak persona dari tiap
lembaga/organisasi (nama, jabatan, nomor telepon, email); bisa digunakan
untuk daftar undangan/partisipan lokakarya/FGD pengukuran kota/kabupaten
tangguh bencana dan pengukuran kapasitas PB Kota/Kabupaten
Tabel Pemangku Kepentingan yang bisa digunakan untuk pembagian peran
rekomendasi dan rencana aksi
Tabel Pemetaan Aktor yang bisa digunakan untuk pembagian peran
penanggungjawab utama dan pendukung
i. Bagaimana Mengkomunikasikan Keluaran
Hasil pemetaan pemangku kepentingan ini akan diserahkan kepada:
Tim APIK Regional yang bertanggungjawab dalam penilaian ketangguhan
kota/kabupaten tangguh
Fasilitator Daerah dan Fasilitator Nasional
j. Evaluasi
Apa yang seharusnya terjadi? Apa yang kita rencanakan untuk dilakukan? Apa
yang seharusnya menjadi tujuan-tujuan dan hasil-hasilnya?
Apa yang terjadi? Apa yang nyatanya tercapai? Apa yang telah berjalan dengan
baik? Apa yang telah bisa dilakukan lebih baik?
Mengapa itu berbeda? Mengapa terjadi seperti itu? Apa yang telah kita lakukan?
Apa yang kita pelajari? Apa yang akan kita lakukan secara berbeda lain kali?
Apa yang bisa dilakukan lebih baik? Fokusnya pada perbaikan; Bagaimana hal ini
mempengaruhi tahap selanjutnya? Siapa yang perlu berbagi pembelajaran ini
dengan kita?
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 19
2.3. Sosialisasi Kerangka Kerja, Proses dan Langkah-langkah
Kegiatan
2.3.1. Sosialisasi dan Membangun Komitmen dengan Pimpinan Daerah
a. Deskripsi Tugas
Dalam rangka membangun pemahaman dan dukungan terhadap pelaksanaan Rapor
Ketangguhan Kabupaten/Kota, Direktorat Pengurangan Risiko Bencana BNPB dan
Fasilitator Nasional bersama BPBD kabupaten/kota sasaran perlu berkoordinasi atau
melakukan kunjungan kepada pimpinan daerah (walikota/bupati) atau Sekertaris Daerah
dan BPBD. paling lambat dua minggu sebelum penyelenggaraan kegiatan. Hal ini
penting untuk membangun pemahaman pimpinan daerah tentang pentingnya PRB dalam
perencanaan pembangunan daerah, sehingga pimpinan akan berkomitmen dan
mendukung SKPD untuk terlibat aktif dalam proses penerapan rapor ketangguhan
kabupaten/kota terhadap bencana. Diharapkan dukungan politik tidak hanya terbatas
dalam proses penilaian saja, tetapi juga selanjutnya dalam pengadopsiannya ke dalam
perencanaan, baik Rencana Strategis SKPD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
dalam semua sektor pembangunan daerah.
b. Tujuan Tugas
a. Membangun pemahaman konsep kabupaten/kota tangguh dengan pimpinan
daerah.
b. Membangun komitmen dan dukungan politik pimpinan daerah dalam pelaksanaan
dan menindaklanjuti hasil pengukuan dalam perencanaan pembangunan daerah
c. Menyamakan pemahaman tentang tahapan pengukuran dan keterlibatan pimpinan
daerah untuk kelancaran pelaksanaan pengukuran kabupaten/kota tangguh.
c. Pelibat
a. Bupati/Wakil Bupati
b. Sekretariat Daerah Kota/Kabupaten
c. BPBD Kota/Kabupaten
d. BAPPEDA
d. Durasi
1 jam
e. Peralatan dan Bahan
a. Konsep Kota/Kabupaten Tangguh
b. Rencana Pelaksanaan Pengukuran Kabupaten/Kota tangguh
c. Slide Paparan
d. Laptop dan LCD proyektor
e. Daftar hadir
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 20
f. Notulensi, dan pendukung
dokumentasi lainnya
f. Prosedur Tugas
a. Fasilitator memaparkan maksud
dan tujuan dari pengukuran
kota/kabupaten tangguh
b. Fasilitator menjelaskan tentang
konsep ketangguhan
kabupaten/kota, tahapan
pelaksanaan penilaian dan
rekomendasi dari hasil
pengukuran.
c. Fasilitator menjelaskan pentingnya
dukungan dan keterlibatan
multistakeholder dalam
memberikan data dan informasi
dalam pelaksanaan pengukuran.
d. Fasilitator membangun komitmen kongkrit dari pemerintah daerah dalam setiap
tahapan pengukuran ketangguhan. Misalkan mengelurakan surat edaran untuk
mewajibkan multistakeholder terkait terlibat aktif dalam pengukuran, mengundang
peserta pengukuran, dll.
g. Analisis Temuan
Apakah pimpinan daerah paham akan konsep kota/kabupaten tangguh?
Bagaimana strategi pimpinan daerah untuk mensinergikan dan terlibat aktif
multistakeholder dalam pengurangan risiko bencana?
Apakah strstegi pemerintah daerah dalam membangun sinergi tersebut cukup
efektif?
h. Ikhtisar Hasil Dan Penggunaanan
Dokumen Konsep Kota Tangguh
Dokumen perencanaan kegiatan pengukuran kota tangguh.
i. Bagaimana Mengkomunikasikan Keluaran
Tim APIK Regional yang bertanggungjawab dalam penilaian ketangguhan
kota/kabupaten tangguh
Fasilitator Daerah dan Fasilitator Nasional
Mengapa tugas ini penting?
Alasan perlu dilakukannya sosialisasi pada
pimpinan daerah adalah:
Hasil pengukuran sangat tergantung
pada ketersediaan data dan informasi
dari multistake holder yang terlibat
dalam pencapaian kota tangguh. Maka
dibutuhkan dukungan pimpinan daerah
maka untuk mendapatkan sehingga
membutuhkan komitmen dan
dukungan politik dari pimpinan daerah
Memastikan rekomendasi hasil
pengukuran untuk meningkatkan
ketangguhan kota ditindaklanjuti
pimpinan pemerintah daerah dalam
perencanaan pembagunan daerah.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 21
j. Evaluasi
Apa yang seharusnya terjadi? Apa yang kita rencanakan untuk dilakukan? Apa
yang seharusnya menjadi tujuan-tujuan dan hasil-hasilnya?
Apa yang terjadi? Apa yang nyatanya tercapai? Apa yang telah berjalan dengan
baik? Apa yang telah bisa dilakukan lebih baik?
Mengapa itu berbeda? Mengapa terjadi seperti itu? Apa yang telah kita lakukan?
Apa yang kita pelajari? Apa yang akan kita lakukan secara berbeda lain kali?
Apa yang bisa dilakukan lebih baik? Fokusnya pada perbaikan; Bagaimana hal ini
mempengaruhi tahap selanjutnya? Siapa yang perlu berbagi pembelajaran ini
dengan kita?
2.3.2. Sosialisasi dengan Para Pihak Kunci yang Telah Diidentifikasi
a. Deskripsi Tugas
Para pihak kunci yang sudah teridentifikasi merupakan aktor utama dalam pengukuran
kota tangguh. Karena merupakan pihak yang melakukan kegiatan-kegiatan ketangguhan
di kota maupun kabupaten tangguh. kegiatan ini menjadi penting karena para pihak inilah
memiliki data dan informasi serta dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam
pengukuran ketangguhan. Para pihak ini yang penting untuk dilibatkan adalah Bappeda
OPD terkait, ormas/LSM, DPRD, maupun swasta.
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pimpinan daerah untuk mendukung
pengukuran kota tangguh. bersama dengan pimpinan daerah akan membangun
pemahaman dan komitmen para pihak untuk terlibat dan berperan aktif mendukung
pelaksanaan pengukuran kota tangguh. Dalam kegiatan sosialisasi ini dilakukan
pemetaan ketersediaan informasi dan data yang dimiliki masing-masing para pihak.
Sehingga paska sosialisasi para pihak menjadi paham informasi dan data yang perlu
disediakan.
Selain itu para pihak akan menjadi paham yang akan dilakukan paska pengukuran
terhadap rekomendasi yang sudah dihasilkan. Komitmen bersama inilah yang
memudahkan para pihak untuk memasukan dalam program organisasinya atau kalau
yang pemerintahan akan masuk dalam perencanaan pembangunan.
b. Tujuan Tugas
Membangun pemahaman konsep kota tangguh dengan para pihak yang
teridentifikasi.
Membangun komitmen dan dukungan data dan informasi dari para pihak
Mendapatkan data dan informasi dari para pihak.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 22
c. Pelibat
Bupati/Wakil Bupati
Sekretariat Daerah
Kota/Kabupaten
BPBD Kota/Kabupaten
BAPPEDA
d. Durasi
1 jam
e. Peralatan dan Bahan
Konsep kota Tangguh
Rencana Pelaksanaan
Pengukuran Kota Tangguh
Slide Paparan
Laptop dan LCD proyektor
Daftar hadir
Notulensi, dan pendukung dokumentasi lainnya
f. Prosedur Tugas
1. Fasilitator memaparkan maksud dan tujuan dari pengukuran kota/kabupaten
tangguh
2. Fasilitator memaparkan dan mendiskusikan konsep dasar ketangguhan, langkah-
langkah pengukuran, hasil pengukuran dan manfaat hasil pengukuran bagi para
pihak.
3. Fasilitator memandu pemaparan materi profile bencana dan strategi kabupaten
dalam membangun kota/kabupaten tangguh.
4. Fasilitator memfasilitasi diskusi dan konfirmasi hasil pemetaan para pihak dan
peran dalam mendukung kota tangguh.
5. Fasilitator memfasilitasi peserta menyusun tugas, pokok, dan fungsi terkait
dengan pengembangan kota tangguh.
6. Fasilitator memandu penyusunan rencana tindaklanjut dari kesepakatan-
kesepakatan yang dihasilkan dalam sosialisasi.
g. Analisis Temuan:
Apakah pentingnya kota tangguh bagi pimpinan daerah?
Apakah para pihak paham akan tugas dan perannya dalam mewujudkan kota
tangguh?
Bagaimana model sinsergitas para pemangku kepentingan dalam mewujudkan
kota tangguh?
Bagaimana mekanisme para pihak dalam berbagi data dan informasi yang sudah
berjalan?
h. Ikhtisar Hasil Dan Penggunaan
Dokumen Konsep Kota Tangguh
Mengapa tugas ini penting?
Alasan perlu dilakukannya sosialisasi pada
para pihak adalah:
Keterlibatan para pihak menjadi
penting karena mereka yang memiliki
data dan informasi terkait kegiatan
ketangguhan.
Memastikan rekomendasi hasil
pengukuran untuk meningkatkan
ketangguhan kota ditindaklanjuti
pimpinan pemerintah daerah dalam
perencanaan pembangunan daerah.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 23
Dokumen perencanaan kegiatan pengukuran kota tangguh.
Hasil pemetaan dan analisa para pihak
i. Bagaimana Mengkomunikasikan Keluaran
Tim APIK Regional yang bertanggungjawab dalam penilaian ketangguhan
kota/kabupaten tangguh
Fasilitator daerah dan Fasilitator Nasional
j. Evaluasi
Apa yang seharusnya terjadi? Apa yang kita rencanakan untuk dilakukan? Apa
yang seharusnya menjadi tujuan-tujuan dan hasil-hasilnya?
Apa yang terjadi? Apa yang nyatanya tercapai? Apa yang telah berjalan dengan
baik? Apa yang telah bisa dilakukan lebih baik?
Mengapa itu berbeda? Mengapa terjadi seperti itu? Apa yang telah kita lakukan?
Apa yang kita pelajari? Apa yang akan kita lakukan secara berbeda lain kali?
Apa yang bisa dilakukan lebih baik? Fokusnya pada perbaikan; Bagaimana hal ini
mempengaruhi tahap selanjutnya? Siapa yang perlu berbagi pembelajaran ini
dengan kita?
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 24
2.4. Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi/Sumber Bukti
Pendukung Ketangguhan Kabupaten/Kota.
a. Deskripsi Tugas
Proses pengukuran ketangguhan kota/kabupaten terhadap bencana dan Adaptasi
perubahan iklim yang didasarkan pada ketersediaan informasi dan data yang mendukung
kegiatan ketangguhan yang dimiliki para pihak. Karena ini menentukan tingkat
ketangguhan dari kota/kabupaten. Dalam proses pengukuran setiap kegiatan yang
dilakukan perlu dilengkapi dengan data dan sumber pembuktian. meskipun informasi
kegiatan tersedia tetapi tidak didukung dengan sumber pembuktian maka kegiatan
tersebut tidak dapat dimasukan dalam rapor pengukuran
Kebutuhan informasi, data dan sumber pembuktian dari para pihak cukup banyak, karena
didasarkan pada dua perangkat yaitu 71 indikator dan scorecard. adapun dokumen-
dokumen yang dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen
RPJMD/RKPD, Renstra dan Renja SKPD, hasil kajian, laporan kegiatan, laporan
pemantauan dan evaluasi program pembangunan, buletin dan dokumen terkait lainnya
merupakan sumber informasi yang dapat dipergunakan untuk menilai capaian
pelaksanaan PRB dalam pembangunan daerah dan ketangguhan daerah. Informasi
terkait profil PRB daerah akan sangat membantu dalam pelaksanaan diskusi untuk
menilai kemajuan dalam membangun ketangguhan yang telah dicapai dan program-
program PRB yang telah dilakukan maupun hal-hal yang masih perlu ditingkatkan dalam
membangun ketangguhan daerah.
Kesuksesan pengukuran sangat ditentukan seberapa banyak dan akurat informasi dan
data yang tersedia. Hal tersebut sangat tergantung juga pada peran aktif para pihak
terlibat didalam pengumpulan data dan informasi. Banyaknya pihak yang akan terlibat
dan jaminan ketersediaan data merupakan hal yang perlu dipahami merupakan bagian
yang sulit dan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Maka pengumpulan data ini
dimulai jauh hari sebelum pelaksanaan pengukuran. Akan mudah dalam melakukan
pengukuran apabila data tersedia secara lengkap sebelum penilaian.
b. Tujuan Tugas
Membangun pemahaman konsep kota tangguh dengan para pihak.
Membangun pemahaman akan pentingnya informasi yang didukung sumber
pembuktian pada para pihak
Membangun komitmen dan dukungan untuk berpernan aktif para pihak dalam
pengumpulan informasi dan data yang dimiliki.
c. Pelibat
Para pihak
Tim Pendukung
d. Durasi
5 jam
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 25
e. Peralatan dan Bahan
Surat edaran untuk pengumpulan
data ke para pihak dari Pimpinan
daerah
Form kebutuhan data dari para
pihak
f. Prosedur Tugas
1. Kajian Online
Banyak informasi awal tentang
kegiatan PRB kabupaten/kota
sasaran dapat diakses online
melalui website pemerintah daerah
dan SKPD terkait. Selain itu berita
di berbagai media massa juga
dapat menjadi sumber informasi
yang berharga. Kajian-kajian yang
dilakukan oleh berbagai
lembaga/universitas/LSM ataupun
karya tulis ilmiah yang dapat diakses online juga dapat menjadi referensi yang
berguna untuk membangun profil PRB atau ketangguhan daerah sasaran.
2. Kajian berbagai bahan dari BPBD dan SKPD lainnya
Bahan-bahan terkait PRB bisa diperoleh juga dari BPBD dan SKPD lainnya serta
pihak non-pemerintah yang ada di daerah. Ini semua akan semakin memperkaya
gambaran profil ketangguhan kabupaten/kota sebagai pelengkap sekaligus
validasi atas berbagai informasi yang didapat secara online
g. Analisis Temuan
Apakah para pihak paham akan kebutuhan data yang perlu dilengkapi dari
aktifitas yang dilakukan ?
Bagaimana strategi para pihak untuk pengumpulan data dan informasi
h. Ikhtisar Hasil Dan Penggunaan
Dokumen Konsep kota tangguh
Dokumen perencanaan kegiatan pengukuran kota tanggu.
Hasil analisa pemetaan para pihak
i. Bagaimana Mengkomunikasikan Keluaran
Tim APIK Regional yang bertanggungjawab dalam penilaian ketangguhan
kota/kabupaten tangguh
Fasilitator daerah dan Fasilitator Nasional
Mengapa tugas ini penting?
Alasan perlu dilakukannya pengumpulan
dan analisis data/informasi/sumber bukti
pendukung ketangguhan kabupaten/kota
adalah:
Ketersedian data untuk mendukung
kegiatan yang dilakukan oleh para
pihak dalam membangun ketangguhan
sangat menentukan tidak ketangguhan
kota/kabupaten.
Pengumpulan data dari para pihak
membutuhkan sangat sulit dan
membutuhkan waktu lama, maka
diperlu strategi yang efektif untuk
pengumpulan data.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 26
j. Evaluasi
Apa yang seharusnya terjadi? Apa yang kita rencanakan untuk dilakukan? Apa
yang seharusnya menjadi tujuan-tujuan dan hasil-hasilnya?
Apa yang terjadi? Apa yang nyatanya tercapai? Apa yang telah berjalan dengan
baik? Apa yang telah bisa dilakukan lebih baik?
Mengapa itu berbeda? Mengapa terjadi seperti itu? Apa yang telah kita lakukan?
Apa yang kita pelajari? Apa yang akan kita lakukan secara berbeda lain kali?
Apa yang bisa dilakukan lebih baik? Fokusnya pada perbaikan; Bagaimana hal ini
mempengaruhi tahap selanjutnya? Siapa yang perlu berbagi pembelajaran ini
dengan kita?
2.5. Penentuan Bahaya-Bencana
a. Deskripsi Tugas
Risiko bencana diartikan sebagai perkiraan kerugian pada satu atau lebih aset
penghidupan akibat suatu kejadian ancaman/bahaya. Bentuk risiko bencana dapat
berupa kematian, luka-luka, sakit, kehilangan rumah dan harta benda, serta gangguan
pada kegiatan masyarakat.
Risiko bencana dapat diketahui dengan mengkaji faktor-faktor yakni (1) ancaman, (2)
kelemahan, 3) kekuatan. Setelah faktor-faktor tersebut diketahui kemudian dapat
dianalisa dengan cara mengukur, membandingkan, dan menemukan hubungan-
hubungan sehingga disepakati tingkat risiko.
Faktor ancaman, berupa kejadian-kejadian berpeluang menimbulkan dampak kerugian
baik kejadian alamiah, hasil samping kegiatan manusia atau gabungan keduanya.
Ancaman alamiah seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, wabah, hama, banjir
dan longsor. Ancaman akibat hasil samping kegiatan manusia meliputi konflik sosial,
pencemaran, kegagalan teknologi dan kecelakaan transportasi. Ancaman seperti banjir,
longsor, wabah, hama, dan kecelakaan transportasi juga sering diartikan sebagai
kombinasi antara peristiwa alamiah dan kesalahan manusia.
Faktor kelemahan, yakni kondisi-kondisi negatif penyebab masyarakat dapat terpapar
ancaman. Tinggal di kawasan rawan bencana, miskin, tidak paham tanda-tanda
ancaman, masa bodoh, korupsi, kebijakan pembangunan tidak sensitif bencana adalah
contoh-contoh kelemahan paling umum di Indonesia.
Faktor kekuatan, yakni bentuk-bentuk sumberdaya pada masyarakat dan para pihak
(misalnya biaya, tenaga, alat, pengetahuan, kebijakan, sikap) untuk mencegah atau
mengurangi ancaman, menghindari ancaman serta mengurangi kelemahan-kelemahan.
Pola hubungan tiga faktor diatas sehingga menghasilkan risiko bencana dapat
diekspresikan dengan persamaan di bawah ini:
Ancaman X Kelemahan
Risiko Bencana = ------------------------------
Kekuatan
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 27
Tingkat risiko bencana akan semakin tinggi apabila ancaman dan kelemahan tinggi
sedangkan kekuatan rendah atau nilainya kecil. Mengurangi risiko bencana dapat
dilakukan dengan mengubah nilai faktor-faktor ancaman, kelemahan dan kekuatan. Risiko
bencana akan menjadi rendah/kecil apabila; 1) ancaman dikurangi atau dicegah, 2)
kelemahan diturunkan atau 3) kekuatan ditingkatkan. Tidak semua jenis ancaman dapat
dicegah atau dikurangi intensitasnya seperti misalnya gempa bumi, tsunami dan letusan
gunung api. Mengurangi risiko bencana pada jenis ancaman tersebut dapat dilakukan
dengan mengurangi kelemahan-kelemahan serta meningkatkan kemampuan. Membentuk
tim siaga bencana kampung, merancang jalur evakuasi tsunami, menentukan tanda
bahaya, merupakan bentuk kegiatan mengurangi risiko bencana dengan mengurangi
kelemahan sekaligus meningkatkan kemampuan.
Kajian risiko merupakan titik awal untuk membangun sebuah model sistematis
pengurangan risiko bencana.
b. Tujuan Tugas
Mengidentifikasi atau mengenali tentang ancaman dan membuat prioritas ancaman
yang dipilih.
Mengidentifikasi atau mengenali ancaman dalam sebuah bentuk karakter atau sifat-
sifat ancaman, serta akibat yang mungkin terjadi pada individu atau masyarakat
Menyamakan pemahaman tentang jenis, sifat dan potensi dampak setiap ancaman
yang diidentifikasi.
c. Pelibat
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
BPBD Kabupaten/Kota
BAPPEDA
OPD
Dunia Usaha
d. Durasi
2 jam
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 28
e. Peralatan dan Bahan
Profil Kabupaten/Kota
Peta/data kejadian dan sebaran
ancaman
Slide Paparan
Kertas Flipchart/Plano, Kertas
metaplan/post-it besar, Spidol
besar/Marker, dan isolasi kertas
Laptop dan LCD proyektor
Daftar hadir
Notulensi, dan pendukung
dokumentasi lainnya
f. Prosedur Tugas
1. Fasilitator memaparkan maksud
dan tujuan dari Penentuan
Bahaya-Bencana (Prioritas)
2. Fasilitator menjelaskan tentang
perangkat teknis dan metodologi
yang dipakai dalam analisis Penentuan Bahaya-Bencana (Prioritas)
3. Fasilitator mengajak peserta untuk mengidentifikasi jenis ancaman yang terjadi di
Kabupaten/Kota dengan menuliskan dalam meta plan.
4. Fasilitator mengajak peserta untuk mengidentifikasi jenis ancaman di
Kabupaten/Kota dengan cara:
a. Pemetaan jenis ancaman:
Fasilitator memaparkan jenis ancaman berdasarkan dokumen kajian risiko,
Fasilitator meminta peserta untuk melakukan klarifikasi apakah jenis
ancaman tersebut sudah cukup atau masih ada tambahan jenis ancaman
lain
Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai, dimana setiap
kelompok mendiskusikan 2 ancaman atau 3 ancaman.
Fasilitator memandu cara menggunakan matrik:
No Jenis
Ancaman Dampak Skor Kemungkinan terjadi Skor
Mengapa tugas ini penting?
Alasan perlu dilakukannya penetuan
bahaya dalam penilaian ketangguhan
kota/kabupaten terhadap bencana dan
perubahan iklim wilayah adalah:
Memastikan peserta pengukuran
memahami ancaman bencana dan
perubahan iklim diwilayahnya.
Memudahkan menggali informasi dari
pemangku kepentingan upaya yang
sudah dilakukan dalam mengatasi
ancaman bencana dan perubahan
iklim.
Memastikan bahwa ancaman bencana
yang disepakati sebagai ancaman
terparah dan sering terjadi sesuai yang
terjadi diwilayahnya tersebut.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 29
Kriteria Penilaian
DAMPAK PROBABILITAS
5 = Sangat Parah (80% - 99% wilayah hancur dan lumpuh total)
5 = Pasti (hampir dipastikan 80 - 99%)
4 = Parah (60 – 80% wilayah hancur) 4 = Kemungkinan besar (60 – 80% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun mendatang)
3 = Sedang (40 - 60 % wilayah terkena berusak)
3 = Kemungkinan terjadi (40-60% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 100 tahun)
2 = Ringan (20 – 40% wilayah yang rusak) 2 = Kemungkinan kecil (20 – 40% dalam 100 tahun)
1 = Sangat Ringan (kurang dari 20% wilayah yang rusak)
1 = Kemungkian sangat kecil (hingga 20%)
Contoh Matrik Skor
JENIS BAHAYA-BENCANA
DAMPAK KETERANGAN TTG DAMPAK
PROBABILITAS KETERANGAN
TTG PROBABILITAS
Banjir 2 = Ringan (20 – 40% wilayah yang rusak)
5 = Pasti (hampir dipastikan 80 - 99%)
Longsor
Banjir bandang
Fasilitator menjelaskan tentang dampak dan kemungkinan terjadi:
Kemungkinan terjadi - frekuensi atau tingkat keseringan terjadinya bencana
Dampak - jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan
Scoring – scoring dilakukan untuk mengukur tingkat frekuensi dan dampak ancaman setiap ancaman. Misalkan skor (1-4) di masing-masing dampak dan kemungkinan kejadian. Pada dampak, skor 1 (satu) hingga 4 (empat), semakin tinggi skor, semakin parah dampak yang potensial terjadi. Demikian juga pada kemungkinan kejadian, skor 1(satu) hingga 4 (empat), semakin tinggi skor, semakin tinggi kepastian terjadinya bencana.
Fasilitator memastikan peserta dapat memahami cara mengisi informasi di
setiap kolom, bisa dengan memberikan contoh pengisian matrik:
Jenis Ancaman
Dampak Skor Kemungkinan terjadi Skor
Banjir • Terganggunya aktivitas masyarakat, distribusi produk antar propinsi, jalan rusak
• 18-20% luas terpapar
• 300rb jiwa terpapar
4 • Sudah ada normalisasi, muncul wilayah banjir baru, drainase masih buruk; banjir tahunan & tengah tahunan pada bulan Desember atau Januari atau pada saat menjelang pergantian musim, frekuensi: 6 kali kejadian pada 2015
4
Selanjutnya fasilitator mempersilahkan peserta untuk mendiskusikan
disetiap kelompok selama 30 menit.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 30
Setelah peserta mengisi matrik ancaman, fasilitator mempersilakan
masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi
Undang peserta untuk melakukan klarifikasi, mengomentari baik
memberikan tambahan, penjelasan dsb.
Fasilitator mencatat dan menggkompilasi dalam satu matrik yang sudah
disiapkan
Contoh Matrik ancaman
Ancaman Dampak Skor Kemungkinan Terjadi
Banjir • Terganggunya aktivitas masyarakat, distribusi produk antar propinsi, jalan rusak
• 18-20% luas kota Semarang terpapar
• 300rb jiwa terpapar
4 • Sudah ada normalisasi, muncul wilayah banjir baru, drainase masih buruk; banjir tahunan & tengah tahunan pada bulan Desember atau Januari atau pada saat menjelang pergantian musim, frekuensi: 6 kali kejadian pada 2015
4
Angin putting beliung
Kerusakan agak parah pada rumah penduduk, tempat ibadah, sekolah.
2 Pernah terjadi, periode 2 tahun sekali kejadian, terakhir 2014.
2
Longsor Longsor pada bukit, lereng, sempadan sungai (sungai Beringin).
3 Terjadi setiap tahun, pada musim hujan
4
Abrasi Dari garis pantai awal, abrasi hingga 2,6 km merusak tambak bandeng dan udang, nelayan, sektor swasta (pelindo dsb), pemukiman, intrusi air, menghambat konservasi, menyedot anggaran daerah untuk membeli lahan abrasi.
4 Terjadi pasa saat angin “barat”: Oktober-Maret.
4
Kebakaran pemukiman
Pasar, gedung pemerintah (polda), pemukiman, tempat usaha (mebel, konveksi).
2 2013: >200 kejadian,
3
Hawa panas Suhu meningkat 1derajat setiap 100 tahun
Kekeringan • Ketersediaan air berkurang, jumlah penduduk meningkat, konsumsi meningkat, warga membeli air bersih.
• Kekurangan air bersih saat banjir.
2 Kelangkaan air biasanya terjadi setelah bulan Agustus hingga Desember. Terjadi setiap tahun
4
Penurunan Muka Tanah
Pemukiman, jalan, stasiun, terminal perlu secara rutin ditinggikan.
4 Dalam setahun, penurunan muka tanah terekstrim hingga 13 cm di wilayah-wilayah tertentu.
4
b. Penentuan Skala Prioritas
Setelah matrik ancaman terpetakan, lakukan analisa untuk disusun
menjadi skala prioritas.
Fasilitator memaparkan secara hasil kompilasi dari diskusi kelompok, dan
menjelaskan pentingnya untuk menentukan prioritas ancaman dari
banyaknya ancaman yang terjadi. Dengan cara mengkomparasi dampak
dan kemungkinan.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 31
D
A
M
P
A
K
P R O B A B I L I T A S
1 2 3 4
4
3
2
1
Selanjutnya fasilitator mengajak peserta untuk menyepakati klasifikasi
dalam menentukan prioritas, misalnya:
Prioritas utama atau warna merah:
Apabila ancaman mempunyai dampak skor 4 dan skor
probabilitasnya adalah 4 lakukan pemeringkatan berdasarkan skor
yang paling banyak. Artinya sangat tinggi
Apabila ancaman mempunyai Skor dampak adalah 3 dan skor
probabilitasnya adalah 4 sehingga termasuk dalam kuadran merah
Prioritas kedua atau kuning:
o Apabila ancaman mempunyai skor dampaknya adalah 2 dan
skor probabilitasnya adalah 4 sehingga tergolong
o Apabila ancaman mempunyai skor dampak 2 dan skor
probabilitas 3
Prioritas tiga atau putih ;
o Apabila ancaman mempunyai skor dampak 2 dan skor
probabilitas 2
Contoh: Hasil Penilaian dan Penentuan Prioritas
D A M P A K
P R O B A B I L I T A S
1 2 3 4
Banjir, Abrasi, Penurunan Muka Tanah
4
Longsor 3
Angin Kebakaran Pemukiman,
Kekeringan 2
1
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 32
g. Analisis Temuan
Apa saja jenis bahaya prioritas yang disepakati diKabupaten/Kota tersebut?
Bagaimana strategi pemerintah daerah dan berbagai pemangku melakukan
upaya pengurangan resiko dalam membangun Kabupaten/Kota tangguh?
Apakah stretagi pemerintah daerah dalam menurunkan bahaya sudah cukup
efektif?
Bagaimana caranya pemangku kepentingan yang lain dapat diberdayakan untuk
mendukung dalam upaya membangun Kabupaten/Kota tangguh?
h. Ikhtisar Hasil Dan Penggunaanan
Daftar pemangku kepentingan dan kontak persona dari tiap lembaga/organisasi
(nama, jabatan, nomor telepon, email); bisa digunakan untuk daftar
undangan/partisipan lokakarya/FGD pengukuran Kabupaten/Kota tangguh
bencana dan pengukuran kapasitas PB Kabupaten/Kota
Dokumen kajian risiko atau peta risiko bencana
i. Bagaimana Mengkomunikasikan Keluaran
Tim APIK Regional yang bertanggungjawab dalam penilaian ketangguhan
Kabupaten/Kota tangguh
Fasilitator Daerah dan Fasilitator Nasional
j. Evaluasi
Apa yang seharusnya terjadi? Apa yang kita rencanakan untuk dilakukan? Apa
yang seharusnya menjadi tujuan-tujuan dan hasil-hasilnya?
Apa yang terjadi? Apa yang nyatanya tercapai? Apa yang telah berjalan dengan
baik? Apa yang telah bisa dilakukan lebih baik?
Mengapa itu berbeda? Mengapa terjadi seperti itu? Apa yang telah kita lakukan?
Apa yang kita pelajari? Apa yang akan kita lakukan secara berbeda lain kali?
Apa yang bisa dilakukan lebih baik? Fokusnya pada perbaikan; Bagaimana hal ini
mempengaruhi tahap selanjutnya? Siapa yang perlu berbagi pembelajaran ini
dengan kita?
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 33
BAB 3. PELAKSANAAN PENILAIAN
KETANGGUHAN KABUPATEN/KOTA
3.1. Persiapan Teknis Pelaksanaan Penilaian
a. Deskripsi Tugas
Di dalam pelaksanaan penilaian ketangguhan kabupaten/kota tidak dapat dengan tiba-
tiba dilakukan tanpa melalui persiapan sebelumnya. Tahapan persiapan ini merupakan
sebuah perencanaan sebelum pelaksanaan penilaian kabupaten/kota tangguh tersebut
dilaksanakan. Persiapan dilakukan terkait dengan persiapan dari segi fisik, bahan,
ketrampilan, dan administrasi. Sehingga di dalam sebuah tahapan persiapan dapat dibagi
menjadi sebuah persiapan awal dan persiapan teknis.
Persiapan awal yang dilakukan lebih banyak untuk mempersiapkan terkait dengan
sosialisasi adanya kegiatan penilaian kabupaten/kota tangguh yang akan dilaksanakan.
Dilanjutkan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk lebih memudahkan di dalam
pelaksanaan teknis penilaian ketangguhan kabupaten/kota.
Sementara persiapan teknis terkait dengan fisik seperti penyiapan lokasi untuk
pelaksanaan, dari persiapan bahan dapat berupa alat tulis kantor (ATK), materi-materi
paparan, dan peralatan lainnya. Persiapan yang terkait dengan ketrampilan lebih kepada
sumberdaya manusianya seperti fasilitator yang handal dan sesuai dengan kebutuhan,
lalu didukung dengan persiapan dari sisi administrasi berupa dokumen-dokumen
pelaksanaan dan juga pelaporan keuangan.
b. Tujuan Tugas
Mempersiapkan dan merencanakan sebuah alur pelaksanaan kegiatan menjadi
lebih terstruktur dan terarah.
Memperlancar di dalam proses pelaksanaan kegiatan.
Meminimalisir persoalan-persoalan teknis yang dimungkinkan terjadi dalam proses
pelaksanaan.
Mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan.
Memastikan kebutuhan terkait dengan pelaksanaan kegiatan sudah tersedia
dengan baik.
c. Pelibat
Tim Inti (Fasilitator lokal, Notulen, dan pendukung)
BPBD
d. Durasi
2 jam
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 34
e. Peralatan dan Bahan
Kerangka Acuan Kegiatan beserta
Agendanya dan lampiran peserta.
Slide presentasi Alur Pelatihan,
Agenda Pelatihan
Audiovisual standar (materi
lagu/video)
Kertas Flipchart/Plano, Kertas
metaplan/post-it besar, Spidol
besar/Marker, dan isolasi kertas
Laptop dan LCD Proyektor
Daftar hadir
Fotocopy bahan-bahan/materi.
Backdrop/banner
Skema penataan ruang
Notulensi, dan pendukung
dokumentasi lainnya
f. Prosedur Tugas
1. Tim (Tim Inti dan BPBD) berkoordinasi dengan pihak penyedia lokasi/tempat
untuk memastikan hal-hal teknis sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan,
bagaimana kondisi ruangan, penataan meja kursi, keberfungsian alat elektronik,
ketersediaan ATK, jalur evakuasi, petunjuk-petunjuk keberadaan ruang publik
seperti area merokok, toilet, tempat pembuangan sampah, tempat ibadah.
2. Tim mengecek semua hal yang terkait dengan kebutuhan untuk pelaksanaan
kegiatan termasuk akomodasi dalam penyediaan snack dan makan siang.
3. Tim mengidentifikasi beberapa kebutuhan yang belum disediakan oleh penyedia
lokasi/tempat seperti penyediaan daftar hadir, fotokopi bahan-bahan/materi
paparan, perlengkapan elektronik untuk dokumentasi dan rekam proses.
4. Tim Inti turut serta memastikan persiapan terkait dengan lokasi/tempat
pelaksanaan kegiatan 2 jam sebelum pelaksanaan dengan melakukan cek
keberfungsian peralatan elektronik seperti microfon, lcd, terminal kabel untuk
penyediaan listrik, antisipasi kalau listrik mati ada listrik cadangan.
5. Tim melakukan semacam gladi kecil untuk proses pelaksanaan kegiatan dengan
mencatat waktu setiap proses mulai dari pembukaan hingga sampai penutupan
sesuai dengan rencana kegiatan yang disusun.
g. Analisis Temuan
Apa saja kebutuhan teknis terkait dengan persiapan fisik yang masih belum
tersedia?
Bagaimana strategi untuk memenuhi kebutuhan teknis terkait persiapan fisik yang
masih belum terpenuhi?
Apakah sumberdaya dari penyedia layanan lokasi/tempat sudah cukup memadai
untuk memenuhi kebutuhan yang diminta?
Mengapa tugas ini penting?
Kegiatan ini penting dilakukan karena
untuk melakukan sebuah kegiatan tanpa
adanya persiapan/perencanaan akan
menjadi tidak terstruktur dan terarah. Hal
tersebut tentu saja dapat menimbulkan
beberapa persoalan yang kemungkinan
antisipasinya menjadi lebih sulit karena
tidak terduga. Namun dengan adanya
persiapan/perencanaan ini maka beberapa
persoalan yang kemungkinan terjadi dalam
proses pelaksanaan kegiatan akan
teridentifikasi dan lebih mudah untuk
mendapatkan jalan keluarnya.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 35
Apakah kebutuhan teknis terkait dengan persiapan bahan sudah terpenuhi semua
atau belum?
Bagaimana upaya untuk memenuhi kebutuhan terkait bahan apabila mengalami
kekurangan?
Siapa yang dapat diminta berkoordinasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan
persiapan bahan tersebut?
Apakah kebutuhan teknis yang terkait dengan ketrampilan sudah siap dan sesuai
dengan kebutuhan?
Bagaimana jalan keluarnya ketika terkait dengan persiapan ketrampilan tidak
berjalan sesuai dengan rencana?
Siapa list sumberdaya yang dapat dioptimalkan untuk mengatasi persoalan
persiapan terkait dengan kebutuhan ketrampilan?
Apakah kebutuhan untuk administrasi sudah disiapkan seluruhnya?
Bagaimana upaya untuk memenuhi kebutuhan administrasi ketika terjadi
kekurangan atau tidak sesuai kebutuhan?
Apakah sudah ada sumberdaya yang disediakan guna mengatasi persoalan
terkait dengan persiapan administrasi?
h. Ikhtisar Hasil Dan Penggunaan
Daftar kebutuhan untuk persiapan yang terkait dengan fisik, bahan, ketrampilan
dan juga administrasi.
Daftar sumberdaya berupa nomor telepon dan juga spesifikasi untuk pemenuhan
kebutuhan yang mana.
Denah lokasi/tempat penyelenggaraan kegiatan yang lengkap dengan petunjuk
keberadaannya.
i. Bagaimana Mengkomunikasikan Keluaran
Tim APIK Regional yang bertanggungjawab dalam melakukan persiapan sebelum
pelaksanaan kegiatan penilaian yang akan dilaksanakan.
Tim Inti dan BPBD.
j. Evaluasi
Apa yang seharusnya terjadi? Apa yang kita rencanakan untuk dilakukan? Apa
yang seharusnya menjadi tujuan-tujuan dan hasil-hasilnya?
Apa yang terjadi? Apa yang nyatanya tercapai? Apa yang telah berjalan dengan
baik? Apa yang telah bisa dilakukan lebih baik?
Mengapa itu berbeda? Mengapa terjadi seperti itu? Apa yang telah kita lakukan?
Apa yang kita pelajari? Apa yang akan kita lakukan secara berbeda lain kali?
Apa yang bisa dilakukan lebih baik? Fokusnya pada perbaikan; Bagaimana hal ini
mempengaruhi tahap selanjutnya? Siapa yang perlu berbagi pembelajaran ini
dengan kita?
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 36
3.2. Pelaksanaan Penilaian
a. Deskripsi Tugas
Kota dan banyak kabupaten telah bertransformasi menjadi kawasan perkotaan.
Persoalan kemudian adalah pembangunan seperti laju urbanisasi yang tidak terkendali,
tingkat kemiskinan yang tinggi, kualitas lingkungan hidup yang kian menurun, sarana-
prasarana yang masih kurang memadai dan kurangnya kapasitas dalam pengelolaan
kota. Pada saat yang sama, warga miskin yang tinggal di perkotaan biasanya memiliki
tingkat kerentanan yang tinggi dan berdiam di kawasan yang seringkali terpapar
beberapa ancaman bencana sekaligus. Kemananan dan kenyamanan kawasan
perkotaan menjadi ruang hidup dan beraktifitas menjadi terganggu Situasi ini diperburuk
oleh adanya perubahan iklim global yang memicu peningkatan frekuensi dan intensitas
bencana-bencana terkait iklim seperti banjir, kekeringan, gelombang ekstrem dan abrasi
pantai.
Untuk melindungi dan menyelamatkan warga serta aset-aset kota yang terpapar
ancaman, pemerintah kota perlu melaksanakan pembangunan yang aman dan
berkelanjutan. Pembangunan seperti ini perlu didasari oleh analisis mendalam akan
risiko-risiko bencana yang mengancam kota, baik risiko terhadap warga rentan maupun
aset-aset vital milik kota yang terpapar ancaman. Pembangunan kota harus dapat
meningkatkan kesejahteraan warga kota sementara pada saat yang sama juga tetap
menjaga kelestarian lingkungan dan tidak meningkatkan risiko bencana bagi penduduk
yang kurang beruntung. Pembangunan semacam itu harus membuat kota dan warganya
menjadi tangguh terhadap ancaman-ancaman bencana di masa depan dan sekaligus
berkelanjutan.
Untuk membantu kota/kabupaten melaksanakan pembangunan yang aman dan
berkelanjutan, diperlukan perangkat untuk mengukur tingkat ketangguhan kota dalam
menghadapi bencana. Perangkat pengukuran dan penilaian Ketangguhan Bencana
Pemerintah Daerah dikembangkan berdasarkan konsep “Sepuluh Langkah Mendasar” dalam membangun Kota Tangguh atau yang di kenal dengan scorecard yang diturunkan
dari Kerangka PRB Global dan 71 indikator yang di turunkan dari Rencana
Pemabangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Aksi Nasional
Penanggulangan Bencana (RENAS PB) tahun 2015-2019.
b. Tujuan Tugas
Membantu kabupaten/kota meningkatkan ketangguhan secara kolektif terhadap
bencana secara sistematis dan terprogram
Membantu kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan dalam menilai
kebutuhan dan kapasitas mereka saat ini dan di masa mendatang,
Mempertemukan semua pemangku kepentingan untuk menyusun strategi-strategi
dan tujuan-tujuan besar bersama
Membangun satu pemahaman holistik tentang status kota termasuk hubungan
mereka satu sama lain dalam upaya pengurangan risiko bencana
Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan intervensi-intervensi yang akan
meningkatkan ketangguhan kabupaten/kota untuk bisa menghasilkan solusi-solusi
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 37
yang menjawab berbagai ancaman risiko
Menyusun strategi dan kerangka aksi kolektif ketangguhan kabupaten/kota
terhadap bencana secara sistematis dan terprogram
Mengapa tugas ini penting?
Kota dan kabupaten terus mengalami perkembangan yang menjadikan sistem-sistem
layanan dalam kawasan menjadi sangat padat dan kompleks. Kawasan-kawasan ini
menghadapi semakin banyak hal yang mendorong peningkatan risiko bencana. Strategi
dan kebijakan-kebijakan dapat disusun untuk mengatasi semua hal tersebut sebagai
bagian dari satu visi dan misi kedepan untuk menjadikan kota dan kabupaten menjadi
tangguh, aman dan nyaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat, dunia usaha dan
keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.
Pemicu risiko yang kedepan pada kawasan perkotaan dan kabupaten adalah:
1. Bertambahnya penduduk dan meningkatnya kepadatan, yang memberi tekanan pada
lahan dan layanan, meningkatkan permukiman di dataran rendah di pesisir, di sekitar
lereng-lereng yang tidak stabil dan di kawasan-kawasan yang rawan ancaman.
2. Kemampuan merespon pemerintah daerah, terhadap meningkatkan risiko ancaman
bencana
3. Lemahnya tata pemerintahan di tingkat lokal dan kurang memadainya partisipasi
pemangku kepentingan lokal dalam perencanaan pembangunan yang tidak berisiko.
4. Tidak memadainya pengelolaan sumber daya air, sistem drainase, dan pengelolaan
limbah padat, yang menyebabkan keadaan darurat kesehatan, banjir, dan tanah
longsor.
5. Turunnya kualitas ekosistem karena aktivitas manusia seperti pembangunan jalan,
polusi, reklamasi lahan basah, dan ekstraksi sumber daya secara tak berkelanjutan,
yang mengancam kemampuan untuk menyediakan layanan-layanan lingkungan
penting seperti pengaturan dan perlindungan dari banjir.
6. Infrastruktur yang semakin menua dan standar-standar bangunan yang tidak aman,
yang dapat mengakibatkan runtuhnya struktur.
7. Layanan keadaan darurat yang tidak terkoordinasi, yang mengurangi kapasitas untuk
melakukan tanggap secara cepat dan mengurangi kesiapsiagaan.
8. Dampak merugikan perubahan iklim yang cenderung meningkatkan atau menurunkan
suhu dan curah hujan secara ekstrim, yang tergantung pada kondisi setempat,
sehingga menimbulkan dampak pada frekuensi, intensitas dan lokasi banjir serta
bencana-bencana yang berkaitan dengan iklim lainnya.
c. Pelibat
Pelibatan dalam pengukuran dan penilaian kabupaten/kota tangguh terdiri dari 50 orang
atau lebih dari Kantor Wilayah Instansi Vertikal di Kota/ Kabupaten, Forum Koordinasi
Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Forum PRB Kabupaten/Kota;
lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya (organisasi
berbasis komunitas, keagamaan, profesi, hobi/ minat) perusahaan bisnis/ swasta,
akademisi atau perguruan tinggi, dan jurnalis/redaksi media massa.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 38
d. Durasi
8 Jam
e. Peralatan dan Bahan
Profil Kota/Kabupaten
Perangkat Pengukuran
Data dan informasi pendukung
Slide Papapran
Kertas Flipchart/Plano, Kertas metaplan/post-it besar, Spidol besar/Marker, dan
isolasi kertas
Laptop dan LCD Proyektor
Notulensi, dan pendukung dokumentasi lainnya
Audiovisual standar
f. Prosedur Tugas
1. Fasilitator memaparkan maksud dan tujuan dari pengukuran dan penilaian
kabupaten/kota tangguh
2. Fasilitator menjelaskan alur pengukuran dan penilaian kabupaten/kota tangguh
3. Fasilitator memberikan overview kerangka global API-PRB dalam perencanaan
pembangunan di tingkat nasional dan daerah
4. Fasilitator menjelaskan tentang perangkat teknis dan metodologi yang dipakai
dalam pengukuran dan penilaian kabupaten/kota tangguh
5. Narasumber menjelaskan kerangka Global API-PRB dan integrasinya kedalam
perencanaan pembangunan
6. Narasumber menjelaskan profil bencana daerah
7. Fasilitator mengajak para pemangku kepentingan melakukan FGD penilaian
kabupaten/kota tangguh dengan menggunakan perangkat penilaian
8. Fasilitator meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi
penilaian dengan menggunakan perangkat
9. Fasilitator mencatat dan memberikan simpulan awal dari penilaian
10. Fasilitator memberikan catatan-catatan penting dalam proses diskusi
g. Analisis Temuan
Apa saja temuan-temuan penting dalam pengukuran dan penilaian
kabupaten/kota tangguh?
Bagaimana respon pemerintah daerah dan berbagai pemangku terhadap hasil
pengukuran dan penilaian kabupaten/kota tangguh?
Bagaimana pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam
melakukan upaya pengurangan risiko dalam membangun kota/kabupaten
tangguh kedepan?
h. Ikhtisar Hasil Dan Penggunaanan
Indek kapasitas pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana
Nilai ketahanan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 39
Dokumen hasil pengukuran dan penilaian kabupaten/kota tangguh
Rencana strategis dan kerangka aksi membangun ketangguhan kabupaten/kota
dari ancaman bencana
i. Bagaimana Mengkomunikasikan Keluaran
Hasil penilaian menjadi tanggung jawan tim lokal dalam internalisasi dan
deseminasi kepada para pemangku kepentingan dan para pengambil keputusan
di daerah.
Hasil penilaian menjadi tanggung jawab tim Lokal untuk mensosialisasikan hasil
pengukuran dan penilaian kepada para pemangku kepentingan dai daerah
Hasil penilaian menjadi bahan tim lokal untuk mendorong rencana strategi dan
kerangka aksi serta rekomendasi dalam perencanaan pembangunan di daerah
j. Evaluasi
Fasilitator menuliskan input dan pembelajaran dari peserta selama proses
pelaksanaan pengukuran dan penilaian kabupaten/kota tangguh
Fasilitator menuliskan catatan-catatan penting pada seluruh proses pelaksanaan
pengukuran dan penilaian kabupaten/kota tangguh
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 40
Sesi Penyampaian Gambaran Umum Kabupaten/Kota Tangguh
Materi Pokok:
Kerangka PRB API Nasional dan Global
Profil Bencana Daerah
a. Deskripsi Tugas
Kerangka Pengurangan Resiko Bencana telah memasuki babak baru pada tahun 2015
lalu, hal ini di dasarkan pada konferensi dunia untuk Pengurangan Risiko Bencana
(World Conference on Disaster Risk Reduction) WCDRR) pada tanggal 14-18 Maret
2015 di Kota Sendai, Miyagi, Jepang. Kerangka PRB yang dihasilkan dari konfrensi
tersebut di kenal dengan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) yang
akan berlaku sampai tahun 2030. Kerangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang
di hasilkan sebagai dokumen keberlanjutan kerangka Hyogo Framework for Action
(HFA). Kerangka Sendai menjadi acuan bagi seluruh Negara khususnya dalam
Pengurangan Risiko Bencana. Perubahan yang semakin cepat dalam pemahaman
kerangka manajemen bencana mulai dari kegiatan tanggap darurat, kesiapsiagaan
hingga sampai pada pengarusutamaan PRB dalam pembangunan menjadi catatan
penting pada kerja-kerja dalam penangangan bencana.
SFDRR kemudian di jadian rujukan dalam program dan kegiatan PRB di Indonesia yang
kemudian diatur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2015-2019.
Pada dasarnya sebagian besar dokumen nasional terkait PRB sudah selaras dengan
SFDRR karena dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah mulai
mengarusutamakan PRB ke dalam pembangunan. Namun, kerangka waktu dokumen-
dokumen perencanaan tersebut sebagian besar akan berakhir pada tahun 2019,
sementara itu SFDRR mempunyai kerangka waktu 2015-2030. Karena Kerangka Sendai
memiliki visi ke depan dengan kerangka waktu yang lebih panjang dari sistem
perencanaan program dan kegiatan PRB di Indonesia, untuk mengimplementasikan
SFDRR perlu disusun sebuah kerangka besar atau peta jalan (road map) PRB nasional
sampai tahun 2030. Kerangka atau peta jalan termaksud tentu dengan
mempertimbangkan juga segala perubahan di tingkat global, nasionaldan di tingkat
daerah. perubahan yang di maksud juga terkait dengan perubahan dalam hal jenis,
intensitas, dan frekuensi bencana serta kejadian-kejadian esktrem terkait perubahan
iklim.
Pada kontek global perubahan iklim telah menjadi isu dunia. Berdasarkan Laporan
Kajian Ke-5 (Assessment Reports 5 atau AR5) Intergovermental Panel on Climate
Change (IPCC), suhu bumi telah meningkat sekitar 0,8°C selama abad terakhir. Pada
akhir tahun 2100, suhu global diperkirakan akan lebih tinggi 1.8-4°C dibandingkan rata-
rata suhu pada 1980-1999. Jika dibandingkan periode pra-industri (1750), kenaikan
suhu global ini setara dengan 2.5-4.7°C. Proses pemanasan global terutama disebabkan
oleh masuknya energi panas ke lautan (kurang lebih 90% dari total pemanasan), dan
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 41
Sesi Penyampaian Gambaran Umum Kabupaten/Kota Tangguh
terdapat bukti bahwa laut terus menghangat selama periode ini. Indonesia sebagai
negara kepulauan dengan pantai rendah dan terpanjang nomor dua di dunia, Indonesia
rentan terhadap perubahan iklim. Sebagai Negara tropis dengan luas hutan serta rawa-
gambut yang signifikan, Indonesia memiliki potensi tinggi baik sebagai sumber emisi
(source) maupun sebagai sink. Oleh karena itu, sebagai negara peratifikasi Konvensi
Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto, Indonesia menjadi salah satu Negara
yang kut serta meratifikasi Perjanjian Paris. Perjanjian Paris bertujuan untuk menahan
peningkatan temperatur ratarata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-
industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan temperatur ke 1,5°C di
atas tingkat pra–industrialisasi. Selain itu, Perjanjian Paris diarahkan untuk
meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju
ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan,
dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan
berketahanan iklim. Pada tataran global dan nasional integrasi API dan PRB menjadi
penting dalam upaya pengurangan risiko di berbagai Negara.
Pada tataran pemahaman keterkaitan API dan PRB diyakini bahwa kedua konsep
tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat. ‘Perubahan Iklim yang ekstrim dapat memicu terjadinya Bencana Alam seperti Banjir atau Kekeringan, namun tidak semua
Bencana Alam bisa dipicu oleh Perubahan Iklim’. Integrasi adaptasi perubahan iklim dan
pengelolaan resiko bencana (PRB) ke dalam satu sistem perencanaan pembangunan
merupakah langkah penting untuk meningkatkan ketahanan (resilience) dan
pengurangan kerentanan (vulnerability) ancaman. Hal ini sejalan dengan RPJM
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang dirumuskan oleh pemerintah
Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak untuk mengitegrasikan kedua hal ini
merupakan pintu masuk yang tepat untuk segera melakukan konsolidasi bersama
antar pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional dan global untuk
mendapatkan kesepemahaman tentang API dan PRB. Kesepahaman bersama antara
para pemangku kepentingan pada kontek ini menjadi dasar utama pengintegrasikan
keduanya. Kesepamahan juga harus di dasarkan pada bacaan kondisi risik-risiko
ancaman yang ada pada kawasan kota dan kabupaten. Kondisi tersebut dapat
dijelaskan pada profile bencana daerah.
Profil bencana daerah (ancaman, kerentanan) dengan penekanan pada dampak
ekonomi dan sosial dari bencana. Untuk lebih menekankan tentang pentingnya tindakan
preventif dalam penanggulangan bencana maka para pemangku kepentingan di
kabupaten/kota harus memiliki gambaran tentang ancaman, kerentanan dan kapasitas
di wilayahnya. Dampak kejadian bencana harus ditekankan terhadap aspek ekonomi
dan sosial kabupaten/kota, agar program PRB yang disusun pun juga akan mengarah
kepada pengurangan kerugian ekonomi dan sosial, selain pengurangan korban jiwa
sebagai sasaran utama. Profile bencana daerah merupakan sebuah dokumen yang bisa
menggambarkan kondisi suatu daerah yang di lihat dari beberapa aspek di antaranya
adalah; Jumlah seluruh penduduk kabupaten/kota, Kepadatan penduduk (per kilometer
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 42
Sesi Penyampaian Gambaran Umum Kabupaten/Kota Tangguh
persegi),Risiko bencana yang paling mungkin terjadi yang diketahui, Potensi bencana
terparah yang diketahui, Persentase penduduk adalah anak muda (15-24) dan lanjut
usia (65+), Gender (rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga).
Tingkat literasi (% penduduk yang melek huruf) Tingkat kemiskinan (% penduduk yang
tidak miskin), Penghasilan rata-rata per keluarga (USD), Biaya hidup, Produk Kota per
kapita (USD), Persentase penduduk yang bukan warga negara, Jumlah seluruh kepala
keluarga, Orang per unit PDB negara per kapita (USD)
b. Tujuan Tugas
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kerangka PRB, API di tingkat
Global dan Nasional
Menjelaskan kondisi actual Bencana (ancaman, kerentanan) Daerah
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang integrasi API-PRB ke
dalam perencanaan pembangunan daerah
Mempertemukan semua pemangku kepentingan untuk mehamai secara kolektif
tentang kerangka API-PRB di tingkat global
Mengapa tugas ini penting?
Pengetahuan dan pemahaman tentang kerangka global API-PRB menjadi sangat
penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong internalisasi konsep pengurangan
risiko bencana dalam pembangunan daerah. Dasar pemahaman dan pengetahuan
konsep API-PRB akan menjadi landasan bagi para pemangku kepentingan dan
pengambil keputusan untuk memasukan agenda-agenda pengurangan risiko
bencana kedalam kerangka strategis dan aksi dalam perencanaan pembangunan
daerah. Terlebih Rencana Pemabangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan
Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) tahun 2015-2019
telah memasukan agenda-agenda prioritas pengurangan risiko bencana. Untuk
mendukung strategi dan kerangka aksi di daerah sangat diperlukan profile bencana
daerah yang mampu mengambarkan kondisi suatu daerah sehingga teridentifikasi
risiko ancaman dan kerentanan yang perlu dikurangi sering dengan perkebangan
wilayah kota dan kabupaten kedepan. Goal dari semuanya adalah mendorong
ketangguhan kota dan kabupaten sebagai kawasan yang aman, nyaman dan
berkelanjutan bagi masyarakat dan keberlangsungan kawasan kota dan kabupaten
secara berkelanjutan.
c. Pelibat
Pelibatan dalam penyampaian gambaran umum kabupaten/kota tangguh terdiri dari 50
orang atau lebih dari Kantor Wilayah Instansi Vertikal di Kota/ Kabupaten, Forum
Koordinasi Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Forum PRB
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 43
Sesi Penyampaian Gambaran Umum Kabupaten/Kota Tangguh
Kabupaten/Kota; lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya
(organisasi berbasis komunitas, keagamaan, profesi, hobi/ minat) perusahaan
bisnis/swasta, akademisi atau perguruan tinggi, dan jurnalis/redaksi media massa.
d. Durasi
2 Jam
e. Peralatan dan Bahan
Profil Kota/Kabupaten
Slide Presentasi
Kertas Flipchart/Plano, Kertas metaplan/post-it besar, Spidol besar/Marker, dan
isolasi kertas
Laptop dan LCD Proyektor
Daftar hadir
Notulensi, dan pendukung dokumentasi lainnya
Audiovisual standar
f. Prosedur Tugas
1. Fasilitator menjelaskan maksud, tujuan, hasil yang diharapkan dari kegiatan
2. Narasumber memaparkan Kerangka Kerja Pengurangan Risiko Bencana di
Tingkat Global dan Nasional
3. Narasumber memaparkan Kerangka Adaptasi Perubahan Iklim di Tingkat Global
dan Nasional
4. Narasumber memaparkan poin-poin penting dalam profil kebencanaan daerah
5. Narasumber menjelaskan integrasi API-PRB dalam pengurangan risiko bencana
6. Fasilitator memberikan ruang untuk diskusi dan Tanya jawab terkait dengan
materi-materi yang telah dipaparkan
7. Fasilitator memberikan catatan-catatan penting dalam proses diskusi
g. Analisis Temuan
Bagaimana Presepsi Pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan
tentang Kerangka API-PRB di tingkal lokal
Apa saja pembelaran penting dalam kerangka Global dan Nasional Tentang API
dan PRB dalam Pengurangan Risiko Bencana yang dapat di Implementasikan di
tingkat lokal
Bagaimana pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam
mengintegrasikan API-PRB dalam membangun kota/kabupaten tangguh ke
depan?
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 44
Sesi Penyampaian Gambaran Umum Kabupaten/Kota Tangguh
h. Ikhtisar Hasil Dan Penggunaan
Kajian dan analisa API dan PRB pada satu wilayah kabupaten/kota
Integrasi API dan PRB ke dalam Perencanaan Pembangunan kabupaten/kota
Dokumen profile bencana kabupaten/kota
i. Bagaimana Mengkomunikasikan Keluaran
Tim Lokal yang bertanggungjawab dalam internalisasi dan deseminasi kepada
para pemangku kepentingan dan para pengambil keputusan di daerah.
Tim Lokal mendorong integrasi API dan PRB dalam perencanaan pembangunan
di daerah
Tim Lokal mendorong penyusunan Profile Bencana Daerah
j. Evaluasi
Fasilitator menuliskan input dan pembelajaran dari peserta selama proses
penyampaian kerangka konsep Global API, PRB dan profile bencana daerah
Fasilitator menuliskan catatan-catatan penting pada seluruh proses pelaksanaan
penyampaian kerangka konsep Global API, PRB dan profile bencana daerah
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 45
Sesi Pengenalan Perangkat Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota
a. Deskripsi Tugas
Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (United
Nations Office for Disaster Risk Reduction/UNISDR) telah mengembangkan “Indikator Kabupaten-Kota” untuk membantu kota-kota menilai ketangguhan (resilience) mereka.
Indikator Kabupaten-Kota ini didasarkan pada Kerangka Kerja “Sepuluh Langkah Mendasar untuk Membangun Kota Tangguh” (Ten Essentials for Making Cities Resilient)
yang telah dimutakhirkan sejalan dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan
Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) (2015-2030).
Indikator Kabupaten-Kota ini disusun dalam kerja sama dengan sejumlah lembaga mitra
yang telah memilih satu daftar awal berisi indikator-indikator. Proses ini didasari oleh
pembelajaran dari Perangkat Pengkajian Mandiri Pemerintah Daerah (Local Government
Self-Assessment tool/LGSAT) dan Rapor Ketangguhan Kota terhadap Bencana
(Disaster Resilience Scorecard).
Perangkat ini merupakan versi revisi Indikator Kabupaten-Kota yang disusun oleh
UNISD dengan bekerja sama dengan sejumlah lembaga. Perangkat dalam ersi kali ini
ditujukan untuk membantu rintisan penyusunan Indikator Kabupaten-Kota di kota-kota di
seluruh dunia. Perangkat ini terdiri dari tiga tingkat pertanyaan dengan tingkat rincian
yang semakin banyak serta memerlukan upaya yang lebih besar dan informasi yang
lebih banyak untuk menjawabnya.
Gambar 1 Struktur setiap Langkah Mendasar terdiri dari 4 Tingkat
Perangkat pengukuran dan penilaian Kabupaten-Kota saat ini berisi 230 pertanyaan (8 di
Tingkat 0, 31 di Tingkat 1; 77 di Tingkat 2; dan 122 di Tingkat 3). Tingkat 1 dan 2 murni
bersifat kualitatif, Tingkat 3 mencakup baik data kualitatif dan kuantitatif.
Tingkat 1 (2 hingga 4 pertanyaan): ini harus dijawab oleh semua kota.
Tingkat 2 (5 hingga 10 pertanyaan): tingkat ini disarankan menjadi pilihan bagi
kota-kota. Sebagian kota mungkin memutuskan untuk menjawab semua
pertanyaan, namun sebagian lainnya mungkin memutuskan untuk
Tingkat 3 Tingkat 1 Tingkat 0 Tingkat 2
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 46
Sesi Pengenalan Perangkat Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota
memprioritaskan sejumlah Langkah Mendasar yang didasarkan pada prioritas-
prioritas di kawasan mereka saat ini.
Tingkat 3 (8 hingga 15 pertanyaan): tingkat ini disarankan nantinya menjadi
pilihan bagi kota-kota. Karena mencakup baik pertanyaan kualitatif maupun
pertanyaan kuantitatif.
Pertanyaan-pertanyaan Tingkat 0 bisa berupa pernyataan atau pertanyaan kuantitatif.
Pertanyaan-pertanyaan Tingkat 1 merupakan pernyataan-pernyataan yang harus
dijawab pengguna dengan “setuju”, “agak setuju”, atau “tidak setuju”. Pertanyaan-
pertanyaan Tingkat 2 harus dijawab dengan “ya”, “sampai batas tertentu”, “tidak sama sekali”. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan wajib di tingkat ini memandu pengguna
untuk menggunakan pendekatan yang konsisten dalam menggunakan perangkat ini
secara keseluruhan dalam berbagai konteks berbeda.
Untuk bisa menghadapi tantangan ini dan mendorong diskusi diantara peserta yang
diundang dalam diskusi dan konsultasi, telah di sertakan satu kotak “justifikasi” untuk setiap jawaban yang harus diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan Tingkat 2. Ini juga
bisa digunakan untuk menangkap informasi untuk mendukung pertanyaan Tingkat 3 jika
memang relevan. Pertanyaan-pertanyaan Tingkat 3 berisi gabungan metriks kuantitatif
dan jawaban kualitatif: Pertanyaan kualitatif disusun dalam skala 1 hingga 5 agar bisa
menangkap segala kemungkinan skenario dengan lebih baik yang berkaitan dengan
pertanyaan yang terperinci. Pertanyaan data kuantitatif didasarkan pada proksi-metrik
dan jawabannya berupa angka.
Contoh Matrik Pertanyaan dalam perangkat Scorecard
Pada saat yang sama BNPB mengembangkan alat Kajian Kapasitas Sebagai Dasar
untuk Kajian Risiko Bencana dan Pengukuran Indeks Risiko Bencana yaitu 71 indikator
yang merujuk pada Sasaran RPJMN 2015-2019, sasaran strategis pembangunan
nasional yaitu menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang
berisiko tinggi. Guna memenuhi hal tersebut, maka disusunlah Arah Kebijakan dan
Strategi RPJMN 2015-2019 yaitu: a) Pengurangan risiko bencana dalam kerangka
pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah; b) Penurunan tingkat kerentanan
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 47
Sesi Pengenalan Perangkat Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota
terhadap bencana; c) Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kajian kapasitas ini terdiri dari: 7 fokus
prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian.
Gambar 2 Sasaran RPJMN dan RENAS PB 2015-2019
Nilai ketahanan daerah dengan menggunakan perangkat 71 indikator dapat di tentukan
dengan beberapa level yang terdiri dari 5 level:
Level 1: Belum ada inisiatif untuk menyelenggarakan/ menghasilkannya;
Level 2: Hasil/penyelenggaraan telah dimulai namun belum selesai atau belum
dengan kualitas standard;
Level 3: Tersedia/terselenggarakan namun manfaatnya belum terasa menyeluruh;
Level 4: Telah dirasakan manfaatnya secara optimal;
Level 5: Manfaat dari hasil/penyelenggaraan mewujudkan perubahan jangka
panjang
Berikut contoh daftar pertanyaan yang ada pada perangkat 71 indikator:
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 48
Sesi Pengenalan Perangkat Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota
b. Tujuan Tugas
Mengenal alat pengukuran dan penilaian ketangguhan kabupaten/kota secara
kolektif
Memahami penggunaan alat pengukuran dan penilaian ketangguhan
kabupaten/kota secara kolektif
Memahami pertanyaan-pertanyaan dalam perangkat pengukuran dan penilaian
kabupaten/kota tangguh
Mengidenifikasi kebutuhan data dan informasi pendukung untuk menjawab
pertanyaan dalam perangkat pengukuran dan penilaian
Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan intervensi-intervensi yang akan
meningkatkan ketangguhan kota untuk bisa menghasilkan solusi-solusi yang
menjawab berbagai aspek kota
Mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam
pengukuran dan penilaian kabupaten/kota tangguh
Mengapa tugas ini penting?
Pengukuran dan penilaian ketangguhan kabupaten/kota dapat menghasilkan Indek
kapasitas pemerintah daerah dan Nilai ketahanan pemerintah daerah dalam upaya
pengurangan risiko bencana dengan memahami perangkat yang akan di gunakan
untuk melakukan pengukuran. Pemahaman disini mencakup isi dari perangkat
pengukuran dan penilaian, maksud dari masing-masing pertanyaan dan tahapan
dalam penilaian. Hal lain adalah identifikasi pertanyaan-pertayaan yang sesuai
ataupun tidak sesuai dengan kondisi wilayah kabupaten/kota. Setelah pemahaman
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 49
Sesi Pengenalan Perangkat Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota
pertanyaan dan yang sesuai dengan kondisi wilayah kabupaten/kota, kemudian
data-data pendukung apa yang dapat di kumpulkan untuk bisa menjawab perangkat
pengukuran, dan dimana posisi data dan informasi tersebut. Oleh pengenalan
perangkat menjadi sangat penting untuk mempermudah proses pengukuran dan
penilaian dengan menggunakan perangkat.
c. Pelibat
Pelibatan dalam pengenalan perangkat pengukuran dan penilaian kabupaten/kota
tangguh terdiri dari 50 orang atau lebih dari Kantor Wilayah Instansi Vertikal di Kota/
Kabupaten, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan
Forum PRB Kabupaten/Kota; lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat
sipil lainnya (organisasi berbasis komunitas, keagamaan, profesi, hobi/minat)
perusahaan bisnis/swasta, akademisi atau perguruan tinggi, dan jurnalis/redaksi media
massa.
d. Durasi
2 Jam
e. Peralatan dan Bahan
Profil Kota/Kabupaten
Slide Presentasi
Kertas Flipchart/Plano, Kertas metaplan/post-it besar, Spidol besar/Marker, dan
isolasi kertas
Laptop dan LCD Proyektor
Audiovisual standar
f. Prosedur Tugas
1. Fasilitator memaparkan pengantar materi dasar perangkat pengukuran dan
penilaian penilaian kabupaten/kota tangguh
2. Fasilitator menjelaskan isi dari perangkat pengukuran dan penilaian
kabupaten/kota tangguh
3. Fasilitator mengajak peserta untuk diskusi kelompok untuk memahami setiap
pertanyaan dalam perangkat pengukuran dan penilaian kabupaten/kota tangguh.
4. Fasilitator mengajak peserta melakukan identifikasi kebutuhan data dan
informasi pendukung dan actor pemangku kepentingan dalam pengukuran dan
penilaian kota tangguh
5. Fasilitator mengajak peserta simulasi penilaian
6. Fasilitator mengajak peserta melakukan presentasi hasil dikusi kelompok
g. Analisis Temuan
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 50
Sesi Pengenalan Perangkat Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota
Apa saja temuan-temuan penting dalam perangkat yang tidak kontektual dengan
kondisi wilayah kabupaten/kota?
Kebutuhan-kebutuhan data apa yang di perlukan dalam menjawab pertanyaan
dalam perangkat pengukuran dan penilaian kabupaten/kota tangguh
Siapa para pemangku kepentingan yang harus terlibat dalam proses pengukuran
dan penilaian kota atau kabupaten tangguh
h. Ikhtisar Hasil Dan Penggunaan
Identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang kontektual dengan wilayah kabupaten
atau kota
Kebutuhan data dan informasi untuk mendukung pengukuran dan penilaian
kabupaten kota tangguh
Peta actor pemangku kepentingan dalam pengukuran dan penilaian
kabupaten/kota tangguh
Dokumen ujicoba penilaian kabupaten/kota tangguh
i. Bagaimana Mengkomunikasikan Keluaran
Tim Lokal bertanggungjawab menyiapkan data dan informasi pendukung
untukmenjawab pertanyaan dalam perangkat pengukuran.
Tim Lokal bertanggug jawab melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para
pihak pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pengukuran dan penilaian
kabupaten/kota tangguh
Tim lokal bertanggung jawab menyusun rencana pelaksanaan penilaian
kabupaten/kota tangguh
j. Evaluasi
Fasilitator menuliskan pertayaan-pertanyaan yang tidak kontekktual dalam
perangkat pengukuran dan penilaian kabupaten/kota tangguh
Fasilitator menuliskan catatan-catatan penting dalam perangkat yang tidak
kontektual di wilayah kabupaten/kota
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 51
Sesi Teknis Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota
a. Deskripsi Tugas
Penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan
berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang ketangguhan sebuah
kawsan kabupaten/kota dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan
kriteria dan pertimbanagan tertentu. Merujuk pada pernyataan Ralph Tyler yang
mengungkapkan bahwa penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk
menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan sudah tercapai. Tujuan
di sini mengacu pada tujuan ketangguhan daerah. oleh karenanya penilaian adalah
suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan tentang karakteristik
wilayah kabupaten atau kota. Penilaian merupakan istilah yang mencakup semua
metode yang biasa dipakai untuk mengetahui indek ketangguhan suatu wilayah dengan
cara penilaian mandiri yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
Penilaian sendiri memiliki teknis untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah di
susun dalam perangkat penilaian. Dalam hal ini adalah perangkat penilaian scorecard
dan 71 indikator. Teknis penilaian menjadi sangat penting agar hasil yang di dapatkan
mampu di implementasikan dengan benar dan sesuai dengan point-point penting dalam
pertanyaan yang tertuang dalam perangkat penilaian. Termasuk di dalamnya adalah
menentukan konfirmasi dan verifikasi bukti pendukung untuk menjawab pertanyaan
dalam perangkat penilaian. Teknis penilaian pada dasarnya memerlukan sumber daya
orang, perangkat dan kebutuhan teknis untuk penilaian. Hal ini untuk memudahkan
proses penilaian guna mendapatkan hasil penilaian yang maksimal dan terukur sesuai
dengan perangkat yang di gunakan.
Pada penilaian kabupaten/kota tangguh terdiri dari 2 perangkat yaitu scorecard dan 71
indikator, kedua perangkat ini memiliki beberapa kesamaan jawaban sehingga
diperlukan teknis menjawab pertanyaan agar lebih efektif dan dan tidak terjadi
pengulangan pertanyaan dalam perangkat. Pada proses pengukuran dan penilaian tentu
juga harus menggunakan teknik untuk mendapat jawabab. Pembagian kelompok (FGD)
dengan sesuai dengan bidang dan pengetahuan dari masing-masing pemangku
kepentingan adalah cara yang maish efektif untuk digunakan.
b. Tujuan Tugas
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 52
Sesi Teknis Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota
Mengintegrasikan pertanyaan-pertanyaan pada kedua perangkat penilaian
Membagi kelompok sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-maisng
pemangku kepentingan
Menjawab pertanyaan-pertanyaan perangkat dalam mengukur dan menilai
ketangguhan kabupaten/kota
Menyediakan data dan informasi pendukung untuk mengukur dan menilai
ketangguhan kabupaten/kota
Mengkonfirmasi data dan informasi pendukung dari semua pemangku
kepentingan dalam menjawab pertanyaan pengukuran dan penilaian
kabupaten/kota tangguh
Menyusun hasil pengukuran dan penilaian kabupaten/kota
Menyusun strategi dan kerangka aksi kolektif ketangguhan kabupaten/kota
terhadap bencana secara sistematis dan terprogram
Mengapa tugas ini penting?
Penggunaan kedua perangkat penilaian kabupaten/kota tangguh akan
membutuhkan waktu yang cukup lama karena setiap perangkat memiliki lebih dari
seratus pertanyaan. Agar tidak terjadi penggulangan dalam menjawab pertanyaan,
teknis penilaian dengan menggunakan perangakat bisa dilakukan dengan integrasi
pertanyaan pertanyaan pada kedua perangkat, namun tidak mengurangi substansi
dari pertanyaan dalam kdua perangakat tersebut.
c. Pelibat
Pelibatan dalam teknis pengukuran dan penilaian kabupaten/kota tangguh terdiri dari 50
orang atau lebih dari Kantor Wilayah Instansi Vertikal di Kota/Kabupaten, Forum
Koordinasi Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Forum PRB
Kabupaten/Kota; lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya
(organisasi berbasis komunitas, keagamaan, profesi, hobi/minat) perusahaan bisnis/
swasta, akademisi atau perguruan tinggi, dan jurnalis/redaksi media massa.
d. Durasi
4 Jam
e. Peralatan dan Bahan
Profil Kota/Kabupaten
Slide Paparan
Data dan Informasi pendukung
Perangkat Pengukuran (Scorecard dan 71 indikator)
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 53
Sesi Teknis Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota
Kertas Flipchart/Plano, Kertas metaplan/post-it besar, Spidol besar/Marker, dan
isolasi kertas
Laptop dan LCD Proyektor
Daftar hadir
Notulensi, dan pendukung dokumentasi lainnya
Audiovisual standar
f. Prosedur Tugas
1. Fasilitator memaparkan pengantar materi dasar perangkat pengukuran dan
penilaian penilaian kabupaten/kota tangguh
2. Fasilitator menjelaskan isi dari perangkat pengukuran dan penilaian
kabupaten/kota tangguh
3. Fasilitator menjelaskan teknis tahapan pengukuran dan penilaian
kabupaten/kota tangguh
4. Fasilitator mengajak peserta untuk diskusi kelompok (FGD) menjawab
pertanyaan dalam perangkat pengukuran dan penilaian kabupaten/kota tangguh.
5. Fasilitator mengajak peserta melakukan presentasi hasil dikusi kelompok
g. Analisis Temuan
Bagaimana ketersediaan data dan informasi pendukung dalam pengukuran dan
penilaian kabupaten/kota
Bagaimana keterlibatan para pemangku kepentingan dalam teknis penilaian
Bagaimana cara mengintegrasikan kedua perangkat untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan pada kedua perangkat
h. Ikhtisar Hasil Dan Penggunaanan
Identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang kontektual dengan wilayah kabupaten
atau kota
Kebutuhan data dan informasi untuk mendukung pengukuran dan penilaian
kabupaten kota tangguh
Peta aktor pemangku kepentingan dalam pengukuran dan penilaian
kabupaten/kota tangguh
Dokumen integrasi kedua perangkat pengukuran dan penilaian kabupaten/kota
tangguh
Dokumen penilaian kabupaten/kota tangguh
i. Bagaimana Mengkomunikasikan Keluaran
Tim Lokal bertanggungjawab menyiapkan data dan informasi pendukung
untukmenjawab pertanyaan dalam perangkat pengukuran.
Tim Lokal bertanggug jawab melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para
pihak pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pengukuran dan penilaian
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 54
Sesi Teknis Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota
kabupaten/kota tangguh
Tim Lokal bertanggung jawab menyusun rencana pelaksanaan penilaian
kabupaten/kota tangguh
j. Evaluasi
Fasilitator menuliskan input dan pembelajaran dari peserta tentang teknis
pengukuran dan penilaian kabupaten/kota tangguh
Fasilitator menuliskan catatan-catatan penting pada seluruh prosesteknis
pengukuran dan penilaian kabupaten/kota tangguh
3.3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian
a. Deskripsi Tugas
Laporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu tindakan/kegiatan
yang dilakukan. Dalam hal ini tentu saja laporan terkait dengan kegiatan pelaksanaan
penilaian ketangguhan kabupayen/kota. Di dalam membuat/menyusun pelaporan
setidaknya mempunyai ciri ringkas, lengkap, logis, dan sistematis. Maksudnya bahwa
laporan yang disusun secara ringkas mengemukakan hal-hal pokok yang berhubungan
dengan kegiatan sehingga menjadi mudah dipahami oleh yang menerima laporan. Di
samping itu juga harus lengkap memuat semua proses sesuai dengan rencana di dalam
agenda kegiatan. Ciri yang lain harus logis, bahwa laporan yang disusun harus memuat
bukti-bukti yang kuat sebagai alasan dari keterangan yang dikemukakan. Selain itu tentu
saja dengan cukup sistematis, di dalam penyusunan laporan sesuai dengan rancana
agenda yang ada serta dinamika proses yang berlangsung didalamnya secara berurutan
dan saling berhubungan.
b. Tujuan Tugas
Memberikan informasi dan fakta pelaksanaan kegiatan.
Menguraikan suatu proses dan dinamika berjalannya suatu kegiatan.
Memberikan pertanggungjawaban atas berjalannya sebuah kegiatan.
Membuat rekam proses, menganalisis dan mensintesiskan dalam sebuah
informasi yang terstruktur dan saling berhubungan.
c. Pelibat
Tim Inti (Fasilitator lokal, Notulen, dan Pendukung)
BPBD
Fasilitator Nasional.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 55
Mengapa tugas ini penting?
Penyusunan laporan dalam sebuah pelaksanaan kegiatan penting untuk dilakukan karena
sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa proses dan dinamika yang berlangsung
sesuai atau tiak dengan perencanaan yang telah dibuat. Di samping itu juga sebagai
sebuah sarana penyampaian informasi atau fakta yang ada berdasarkan keterangan yang
dikemukakan disertai dengan bukti-bukti yang kuat.
d. Durasi
4 Jam
e. Peralatan dan Bahan
Raw-material hasil pengukuran
Daftar hadir
Fotocopy bahan-bahan/materi
Laptop dan LCD Proyektor
Printer
Notulensi dan pendukung dokumentasi lainnya
f. Prosedur Tugas
1. Tim inti, BPBD dan Fasilitator Nasional saling berkoordinasi untuk pengumpulan
bahan-bahan yang digunakan guna menunjang pembuatan laporan pelaksanaan
kegiatan.
2. Tim inti, BPBD dan Fasilitator Nasional berbagi peran di dalam penyusunan
laporan pelaksanaan kegiatan.
3. Tim inti, BPBD dan Fasilitator Nasional melakukan review bersama terhadap draft
laporan yang telah disusun dan melengkapi dengan bukti-bukti yang masih
kurang.
g. Analisis Temuan
Apa saja kebutuhan bahan-bahan terkait dengan penyusunan laporan yang masih
belum tersedia?
Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan yang
dirasa kurang memadai?
Apakah strategi yang akan digunakan mengatasi permasalahan terkait dengan
kebutuhan bahan untuk penyusunan laporan?
Apakah sumberdaya manusia yang melakukan penyusunan laporan cukup
memadai?
Bagaimana upaya untuk mencukupi kebutuhan sunberdaya dalam penyusunan
laporan kegiatan?
Apakah strategi yang akan dilakukan terkait dengan persoalan sumberdaya yang
tidak tepat waktu sesuai dengan rencana penyusunan laporan?
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 56
Apakah waktu yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan penyelesaian
penyusunan laporan?
Bagaimana upaya yang dilakukan dengan waktu yang tidak memadai dalam
penyusunan laporan?
Strategi apakah yang akan dilakukan apabila waktu yang ditentukan tidak tercapai
sesuai rencana?
h. Ikhtisar Hasil Dan Penggunaanan
Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.
i. Bagaimana Mengkomunikasikan Keluaran
Tim inti, BPBD dan Fasilitator Naional yang bertanggung jawab menyampaikan
laporan pelaksanaan kegiatan kepada APIK.
APIK Regional yang bertanggungjawab menyampaikan hasilnya kepada pihak-
pihak yang berkepentingan lainnya.
j. Evaluasi
Apa yang seharusnya terjadi? Apa yang kita rencanakan untuk dilakukan? Apa yang seharusnya menjadi tujuan-tujuan dan hasil-hasilnya?
Apa yang terjadi? Apa yang nyatanya tercapai? Apa yang telah berjalan dengan baik? Apa yang telah bisa dilakukan lebih baik?
Mengapa itu berbeda? Mengapa terjadi seperti itu? Apa yang telah kita lakukan?
Apa yang kita pelajari? Apa yang akan kita lakukan secara berbeda lain kali?
Apa yang bisa dilakukan lebih baik? Fokusnya pada perbaikan; Bagaimana hal ini
mempengaruhi tahap selanjutnya? Siapa yang perlu berbagi pembelajaran ini
dengan kita?
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 57
BAB 4 PASCA PELAKSANAAN PENILAIAN
3.4. Sosialisasi Hasil dan Rekomendasi Penilaian kepada Pimpinan
Daerah, SKPD dan Pemangku Kepentingan Utama
a. Deskripsi Tugas
Pimpinan daerah (Bupati/Walikota), perangkat daerah dan para pemangku kepentingan
lain perlu memperoleh hasil pengukuran dan rekomendasi yang disusun berdasarkan
proses yang telah dilakukan sebelumnya. Rekomendasi-rekomendasi tersebut
memerlukan langkah-langkah yang lebih konkret, dalam bentuk rencana aksi pada
masing-masing pemangku kepentingan. Proses penyampaian hasil pengukuran dan
rekomendasi dilakukan secara bersama-sama dan dalam sebuah forum pertemuan.
Pimpinan daerah harus menerjemahkan rekomendasi menjadi rencana aksi, agar
Kabupaten/Kotanya dapat mencapai standar ketangguhan Kabupaten/Kota yang ideal.
Dengan adanya rencana aksi, proses integrasi ketangguhan Kabupaten/Kota dapat
berjalan dengan baik dan terukur ke dalam perencanaan pembangunan. Para pemangku
kepetingan lain juga merupakan bagian penting untuk dapat berkontribusi untuk
percepatan pencapaian hal tersebut, sehingga perlu untuk memperoleh informasi yang
penuh terhadap kesenjangan yang masih dihadapi Kabupaten/Kota dalam mencapai
ketangguhannya.
b. Tujuan Tugas
Menyampaikan hasil pengukuran dan rekomendasi yang perlu dilakukan
berdasarkan hasil pengukuran
Memperoleh respon dari pimpinan daerah, perangkat daerah dan para pemangku
kepentingan lainnya
Memperoleh komitmen dari pimpinan daerah, perangkat daerah dan para
pemangku kepentingan untuk mengadopsi rekomendasi menjadi rencana aksi
Mengapa tugas ini penting?
Pimpinan daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah Terkait perlu mengetahui kondisi
ketangguhan Kabupaten/Kotanya, dan memperoleh informasi hasil pengukuran yang
dilakukan, serta rekomendasi yang diberikan, sehingga dapat menjadi salah satu
masukan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan selanjutnya.
Para pemangku kepentingan terkait perlu mengetahui kondisi ketangguhan
Kabupaten/Kotanya, dan memperoleh informasi hasil pengukuran yang dilakukan,
serta rekomendasi yang diberikan, sehingga dapat mengetahui peran yang dapat
diambil dalam mendukung integrasi ketangguhan kota dalam pembangunan daerah.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 58
c. Pelibat
Bupati/Walikota atau yang mewakili. Setidaknya Sekretaris Daerah
Kepala BAPPEDA
Kepala BPBD
Kepala perangkat daerah terkait, setidaknya pada sektor Lingkungan Hidup,
Kehutanan, Pekerjaan Umum, Kesehatan, Energi, Pengairan, Pertanian,
Pendidikan.
Organisasi masyarakat, Organisasi relawan, Lembaga Swadaya Masyarakat
Perguruan tinggi
Media massa
d. Durasi
3 jam
e. Peralatan dan Bahan
Laporan Hasil Pengukuran Kabupaten/Kota Tangguh
Rekomendasi Hasil Pengukuran
Slide Paparan
Laptop dan LCD Proyektor
Daftar hadir
Notulensi, dan pendukung dokumentasi lainnya
f. Prosedur Keselamatan
Ruangan pertemuan memiliki standar keamanan dari bencana
Peralatan yang menggunakan listrik dipastikan tersusun dengan baik dan tidak
menyebabkan dapat terjadinya hubungan singkat
Sebelum acara dimulai, peserta memperoleh penjelasan tindakan darurat yang
perlu dilakukan bilamana terjadi bencana
g. Prosedur Tugas
1. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar setengah hari.
2. Tim lokal mempersiapkan penyelenggaraan seminar, seperti ruangan,
penyebaran dan konfirmasi undangan, konsumsi dan dokumentasi.
3. Penyampaian surat undangan kepada peserta, yang terdiri dari pimipnan daerah,
perangkat daerah dan pemangku kepenitngan lain. Penyampaian surat undangan
disertai dengan ringkasan hasil pengukuran dan reknomendasi.
4. Pembukaan acara dilakukan oleh Bupati/Walikota
5. Moderator menyampaikan maksud dan tujuan acara dan memperkenalkan nara
sumber
6. Nara sumber pertama adalah Fasilitator Pengukuran, menyampaikan hasil
pengukuran ketangguhan Kabupaten/Kota dan rekomendasi.
7. Nara sumber kedua adalah Bupati/Walikota menyampaikan respon terhadap hasil
pengukuran dan rekomendasi
8. Nara sumber ketiga adalah perwakilan para pemangku kepentingan, untuk
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 59
memberikan respon hasil pengukuran dan rekomendasi
9. Moderator membuka sesi diskusi dan klarifikasi kepada peserta
10. Setelah sesi diskusi berakhir, moderator memberikan kesimpulan.
11. Acara ditutup oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
h. Analisis Temuan
Apakah rekomendasi memperoleh respon positif dan memperoleh komitmen dari
Bupati/Walikota untuk diadopsi dalam rencana aksi pembangunan?
i. Ikhtisar Hasil Dan Penggunaanan
Ringkasan eksekutif, daftar hadir, notulen pertemuan, dan dokumentasi
pertemuan disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan
Respon dari Walikota/Bupati, perangkat daerah dan para pemangku kepentingan
terhadpa hasil pengukuran dan rekomendasi
Komitmen lisan dari Walikota/Bupati, perangkat daerah dan para pemangku
kepentingan untuk mempersiapkan rencana aksi dan melaksanakan rekomendasi
j. Bagaimana Mengkomunikasikan Keluaran
Laporan dibuat dalam bentuk ringkasan, tidak lebih satu halaman. Bagian isi
merupakan notulen pertemuan, disertai dengan file presentasi, daftar hadir dan
dokumentasi.
Laporan didistribusikan kembali kepada seluruh peserta pertemuan.
k. Evaluasi
Apakah hasil pengukuran dapat diterima pemangku kepentingan?
Apakah rekomendasi sudah dipahami oleh pemangku kepentingan?
Apakah diperoleh respon dari pimpinan daerah, organisasi perangkat daerah dan
pemangku kepentingan lain?
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 60
3.5. Pelembagaan Strategi dan Rencana Aksi Pengembangan
Kabupaten/Kota Tangguh.
a. Deskripsi Tugas
Pengimplementasian rekomendasi dilakukan melalui pelembagaan strategi dan rencana
aksi. Penentuan tahapan dan prioritas strategi dan rencana aksi pengembangan
kabupaten/kota tangguh menjadi bagian penting, yang dilanjutkan dengan
pelembagaannya, agar kemudian dapat dilaksanakan dan diukur pencapaian
pelaksanaannya. Pelembagaan dilakukan melalui tahapan penyusunan dan
pengintegrasian, serta pemetaan peran dan tanggung jawab para pemangku
kepentingan.
b. Tujuan Tugas
Menyusun strategi dan rencana aksi pengembangan kabupaten/kota tangguh,
serta pembagian peran implementasi strategi dan rencana aksi tersebut
Mengapa tugas ini penting?
Pelembagaan strategi dan rencana aksi pengembangan kabupaten/kota tangguh
memberikan kepastian pencapaian ketangguhan kabupaten/kota yang terukur dan
terencana.
c. Pelibat
Biro Keuangan Kabupaten/Kota
Biro Sosial Kabupaten/Kota
Biro Ekonomi Kabupaten/Kota
Bappeda Kabupaten/Kota
BPBD Kabupaten/Kota
Organisasi Masyarakat, Organisasi Relawan, Lembaga Swadaya Masyarakat
Perguruan tinggi
d. Durasi
7 jam atau 1 hari pertemuan
e. Peralatan dan Bahan
Laporan Hasil Pengukuran Kabupaten/Kota Tangguh
Rekomendasi Hasil Pengukuran
Ringkasan Respon Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Para
pihak
Slide paparan
Kertas Flipchart/Plano, Kertas metaplan/post-it besar, Spidol besar/Marker, dan
isolasi kertas
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 61
Laptop dan Proyektor
Daftar Hadir
Notulensi, dan pendukung dokumentasi lainnya
f. Prosedur Tugas
1. Undangan, disertai dengan lampiran berupa Kerangka Acuan Pertemuan,
disampaikan kepada peserta minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan
2. Pembukaan dilakukan oleh Pimpinan Daerah atau yang mewakili
3. Fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan, dan menyampaikan
rekomendasi hasil pengukuran dan komitmen para pihak.
4. Fasilitator menyampaikan format penyusunan strategi dan rencana aksi,
sebagaimana tabel berikut:
Rekomendasi Usulan Strategi Usulan Rencana AKsi Point rekomendasi yang
diperoleh saat pengukuran Apa hal-hal yang penting yang
perlu dilakukan agar rekomendasi dapat diimplementasikan
Apa langkah/kegiatan yang perlu dilakukan untuk
mencapai strategi
5. Fasilitator bersama peserta melakukan pengelompokan strategi dan rencana aksi
yang serupa. Dilakukan juga klarifikasi terhadap strategi dan rencana aksi yang
sudah dituliskan, apakah ada yang dipandang oleh peserta tidak perlu dilakukan
ataupun perlu ditambahkan.
6. Dari tabel yang dihasilkan, disusun dan ditambahkan informasi, sebagiamana
tabel berikut:
Strategi Rencana Aksi Indikator
Capaian Pelaksana
Waktu
Pelaksanaan
Dari hasil tabel sebelumnya
Dari hasil tabel sebelumnya
Apa yang menjadi ukuran bahwa rencana
aksi tersebut sukses/ tercapai
Siapa yang akan melaksanakan rencana aksi
tersebut
Kapan rencana aksi tersebut
perlu dilakukan
7. Selanjutnya dilakukan penentuan prioritas sesuai dengan penjelasan pada bagian
analisa temuan. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan hasil penentuan
prioritas.
8. Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah tabel akhir telah dapat disepakati
oleh seluruh peserta.
9. Tim Lokal menyusun laporan hasil pelaksanaan, sesuai dengan ikhtisar hasil.
g. Analisis Temuan
Matriks strategi dan rencan aksi pengembangan kabupaten/kota tangguh disusun
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 62
prioritasnya berdasarkan metoda C.A.R.E.L, sebagai berikut:
Kriteria Skor Penilaian Kategori Prioritas
(Berdasarkan Total Skor Penilaian)
(1) (2) (3) C = Capability = Sejauh mana kapasi-tas yang dimiliki untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan
1 Tidak Ada Kapabilitas
15 – 20
(= Prioritas Tinggi, artinya strategi dan rencana aksi penting untuk dilaksanakan segera pada periode Jangka Pendek/satu tahun)
2. Kapabilitas Terbatas
3. Kapabilitas Memadai
4. Kapabilitas Sangat Baik
A = Accesibility = Sejauh mana kemudahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan strategi yang telah ditetapkan
1. Tidak Mudah
2. Agak Mudah
3. Mudah
4. Sangat Mudah
10 – 14
(= Prioritas Sedang, artinya pelaksanaan strategi dan rencana aksi dapat ditunda/diteruskan hingga jangka menengah/lima tahun)
R = Readiness = Sejauh mana kesiapan pelaksana dan parapihak lainnya dalam menerima konsekwensi dari pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan
1 Tidak Siap
2 Kurang Siap
3 Cukup Siap
4 Siap
E = Extend = Sejauh mana dampak yang dihasilkan terhadap pelaksanaan Strategi yang telah ditetapkan
1 Kurang berdampak
2. Cukup Bermdapak
05 – 09
(= Prioritas Rendah, artinya strategi dan rencana aksi dapat dilaksanakan hingga jangka panjang/10-20 tahun)
3. Berdampak
4. Berdampak signifikan
L = Leverage = Sejauh mana penga-ruh/ keterkaitan pelaksanaan strategi yang ditetapkan terhadap isu lainnya
1 Kurang berkaitan
2 Cukup Berkaitan
3 Berkaitan
4 Sangat Berkaitan
h. Ikhtisar Hasil Dan Penggunaanan
Ringkasan eksekutif, daftar hadir, notulen pertemuan, dan dokumentasi
pertemuan disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan, disusun oleh
fasilitator
Strategi dan rencana aksi pengembangan kabupaten/kota tangguh disusun dalam
bentuk tabel (disertai file spreadsheet)
i. Bagaimana Mengkomunikasikan Keluaran
Laporan dan matriks strategi, disampaikan kembali kepada peserta oleh tim lokal
j. Evaluasi
Apakah strategi dan rencana aksi pengembangan kabupaten/kota tangguh telah
disekapati dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan?
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 63
3.6. Monitoring dan Evaluasi Integrasi Rekomendasi Hasil Proses
Penilaian ke Dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD
a. Deskripsi Tugas
Monitoring adalah proses berkala pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas
objektif program. Monitoring bermanfaat untuk memantau perubahan, yang fokus pada
proses dan keluaran. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk
suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. Monitoring
menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan, sedangkan evaluasi adalah
memposisikan data-data tersebut agar dapat digunakan dan diharapkan memberikan nilai
tambah.
Setelah strategi dan rencana aksi telah disusun, dan dilaksanakan dalam kurun waktu 6
(enam) bulan, proses monitoring dilakukan, serta setelah satu tahun dari strategi dan
rencana aksi disusun dilakukan proses evaluasi. Perangkat monitoring dan evaluasi
dengan menggunakan dokumen strategi dan rencana aksi. Hasil dari monitoring dan
evaluasi berupa rekomendasi, serta perbaikan strategi dan rencana aksi, bilamana
diperlukan.
b. Tujuan Tugas
Mengukur pencapaian integrasi rekomendasi hasil pengukuran ke dalam
perencanaan pembangunan
Mengapa tugas ini penting?
Pencapaian ketangguhan kabupaten/kota dapat terjadi bilamana sudah terintegrasi di
dalam perencanaan pembangunan, termasuk ke dalam perencanaan organisasi
perangkat dareah.
Mengukur pencapaian dapat menjadi acuan di dalam menyusun strategi dan rencana
aksi selanjutnya.
c. Pelibat
Tim lokal
Bappeda Kabupaten/Kota
BPBD Kabupaten/Kota
d. Durasi
Setiap 6 (enam) bulan satu kali pertemuan 1 (satu) hari
e. Peralatan dan Bahan
Laporan Hasil Pengukuran Kabupaten/Kota Tangguh
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 64
Rekomendasi hasil pengukuran
Ringkasan Respon Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Para
pihak
Strategi dan Rencana Aksi Pengembangan Kabupaten/Kota Tangguh
Kertas Flipchart/Plano, Kertas metaplan/post-it besar, Spidol besar/Marker, dan
isolasi kertas
Laptop dan LCD Proyektor
Daftar hadir
Notulensi, dan pendukung dokumentasi lainnya
2. Prosedur Tugas
1. Tim lokal mengumpulkan dokumen perencanaan pembangunan terbaru (RPJP,
RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah
2. Tim lokal melakukan review dan analisis dokumen, berdasarkan strategi dan
rencana aksi pengembangan Kabupaten/Kota tangguh.
3. Tim lokal bersama para pemangku kepentingan, melakukan analisis pencapaian,
kesenjangan dan tindakan yang diperlukan, termasuk usulan penyesuaian strategi
dan rencana aksi.
4. Fasilitator menuliskan dalam bentuk laporan, yang berisikan hasil analisis dan
review terhadap dokumen perencanaan.
5. Tim lokal menyampaikan laporan kepada Pimpinan Daerah, Bappeda, dan BPBD.
f. Analisis Temuan
Review dilakukan dengan mengumpulkan program dan kegiatan dari masing-
masing rencana pembangunan, yang berkesesuaian dengan strategi dan rencana
aksi pengembangan kabupaten/kota tangguh. Hasil review dibuat dalam bentuk
matrik, sebagai berikut:
Strategi Rencana Aksi Isi di dalam Dokumen
Perencanaan
Diisikan berdasarkan strategi yang telah disusun
Diisikan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun
Diisi berdasarkan temuan di dalam dokumen perencanaan,
pada dokumen apa, bagian mana, program apa, kegiatan
apa
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 65
Analisis dilakukan bersama pemangku kepentingan, untuk mengetahui
pencapaian, kesenjangan dan tindakan yang diperlukan, sehingga menghasilkan
tabel sebagai berikut:
Strategi Rencana
Aksi
Isi di dalam Dokumen
Perencanaan
Pencapaian hingga saat
ini Kesenjangan
Langkah perbaikan
Diisikan berdasarkan strategi yang telah disusun
Diisikan berdasarkan rencana aksi yang telah
disusun
Diisi berdasarkan
temuan di dalam
dokumen perencanaan, pada dokumen
apa, bagian mana, program apa, kegiatan
apa
Tingkat pencapaian
pelaksanaan, dapat diisikan
berupa persentase pencapaian
Apa yang belum tercapai, dan apa yang menyebabkan hal tersebut
terjadi
Usulan langkah
perbaikan, agar bisa dicapai
pada waktu yang
ditentukan
g. Ikhtisar Hasil Dan Penggunaanan
Hasil disusun dalam bentuk tabel, sebagaimana tabel di dalam analisa, dan
disusun ringkasan singkat, sebagai pengantar dokumen.
Dokumen disiapkan oleh Tim Lokal dan disampaikan kepada Pimpinan Daerah,
Bappeda dan BPBD
Dokumen diletakkan pada penyimpanan dokumen elektronik, sesuai dengan
peraturan yang berlaku terkait pengarsipan dan publikasi dokumen elektronik
badan publik
h. Bagaimana Mengkomunikasikan Keluaran
Komunikasi dilakukan oleh Bappeda dan BPBD kepada publik
Komunikasi dilakukan oleh Tim Lokal, Bappeda dan BPBD kepada pimpinan
daerah
Dokumen yang dihasilkan, menjadi acuan dalam penyusunan rencana
pembangunan berikutnya
i. Evaluasi
Kesepakatan dan deklarasi komitmen menjadi acuan bahwa tahapan ini telah
dilakukan dan telah dipersiapkan untuk menuju tahap berikutnya.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 66
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran-1: 10 Langkah Mendasar Membangun Kota Yang Lebih
Tangguh Bencana
Langkah Mendasar-1: Kerangka Kerja Kelembagaan dan Pemerintahan
“Menetapkan organisasi dan koordinasi untuk memahami dan mengurangi risiko bencana
yang didasari pada partisipasi kelompok-kelompok warga dan masyarakat sipil.
Membangun aliansi di tingkat lokal. Memastikan semua departemen/dinas pemerintah
memahami peran mereka dalam pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana”
Mengapa?
Agar efektif dan berkontribusi pada pembangunan dan keselamatan kota, manajemen
risiko bencana dan pemahaman akan potensi ancaman-ancaman dari kejadian-kejadian
yang kompleks, diperlukan satu pendekatan holistik yang harus melibatkan para
pengambil keputusan pemerintah daerah, para pejabat dan departemen kota, akademisi,
kelompok dunia usaha dan warga. Pengalaman yang diperoleh melalui Kerangka Aksi
Hyogo telah menunjukkan bahwa kebijakan dan kerangka kelembagaan yang tepat
merupakan prasyarat dalam pengambilan keputusan dan aksi-aksi pengurangan risiko
bencana yang kuat. Dengan disertai kewenangan yang terdesentralisasi dan alokasi
sumber daya serta partisipasi semua kelompok dan para pelaku utama dalam
mekanisme-mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, Kerangka Aksi ini
berkontribusi pada tujuan-tujuan dan keberlanjutan pembangunan kota.
Bagaimana?
Membentuk atau memperkuat kapasitas kelembagaan dan koordinasi di tingkat
kota
Menunjuk satu lembaga yang memegang peran utama atau membentuk satu kantor
khusus dalam pemerintah kota untuk memegang peran utama dalam mekanisme
koordinasi antar dinas dan dengan pelaku-pelaku lainnya
Menetapkan dan meninjau secara rutin peran-peran dan tanggung jawab yang
diemban dinas dan kantor-kantor layanan yang terlibat; memperjelas batasan
kewenangan masing-masing
Melibatkan berbagai pelaku yang berbeda, para relawan, LSM, kalangan perguruan
tinggi, komunitas dunia usaha dan mendorong keterlibatan organisasi-organisasi
berbasis masyarakat sedini mungkin dalam proses
Perencanaan pengurangan risiko semestinya memperlancar operasi para pelaku
pada saat situasi darurat dan pada tahap pemulihan
Membangun kerangka hukum untuk ketangguhan dan pengurangan risiko bencana
Mengidentifikasi kewajiban, hambatan dan peluang-peluang yang dihadapi pemerintah
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 67
kota akibat sistem perencanaan perkotaan dan peraturan-peraturannya, serta
peraturan perundang-undangan nasional yang saat ini berlaku; memperbaiki
peraturan-peraturan daerah dengan memasukkan kriteria ketangguhan
Menyusun peraturan-peraturan kota yang mendukung pengurangan risiko bencana di
semua sektor (publik dan swasta)
Memutakhirkan standar-standar dan peraturan-peraturan lingkungan, bangunan, dan
perencanaan untuk mendukung pengurangan risiko dan mendasarkannya pada
penilaian-penilaian risiko yang paling mutakhir.
Memastikan adanya fleksibilitas dalam peraturan-peraturan untuk daerah-daerah yang
berpenghasilan rendah, tanpa mengorbankan keselamatan.
Mengkoordinasikan layanan-layanan darurat dalam kota
Menyusun strategi kerjasama untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua
satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan respons dan bantuan
darurat serta pemulihan, bahkan jika berada di bawah yurisdiksi berbagai otoritas
pemerintahan
Menggunakan protokol-protokol formal untuk memberikan pengakuan terhadap setiap
organisasi dan lembaga yang menyelenggarakan layanan-layanan (pemadam
kebakaran, layanan ambulans, layanan kesehatan, polisi, LSM dan lain-lain),
meningkatkan kemampuan operasional antar satuan-satuan ini (bahasa, perangkat,
komunikasi) dan menyusun skenario geladi yang terkoordinasi.
Membangun aliansi dan jaringan di luar kota
Mengupayakan dan menggalang aliansi, dengan menggunakan pendekatan gugus
dengan kota-kota terdekat yang memiliki risiko serupa atau saling terkait, untuk
memperkuat kemitraan, meningkatkan aksi terdesentralisasi, menyusun rencana
bersama untuk menangani risiko-risiko teritorial yang dihadapi bersama dan
menggandakan sumber daya.
Membangun kemitraan dengan universitas, LSM atau badan ilmiah-teknis di tingkat
lokal, nasional atau internasional yang mempunyai data, keahlian dan hasil-hasil
penelitian
Mengembangkan program-program pertukaran dengan kota-kota di negara lain yang
menghadapi pola-pola atau tantangan risiko yang serupa.
Berpartisipasi dalam forum regional dan internasional dalam kampanye global
“Mewujudkan Kota yang Tangguh” untuk mendorong munculnya prakarsa-prakarsa,
melakukan pertukaran pengalaman, dan meningkatkan kerjasama di tingkat lokal,
nasional dan internasional.
Langkah Mendasar-2: Pendanaan dan Sumber Daya
“Menetapkan anggaran untuk pengurangan risiko bencana dan menyediakan insentif untuk para pemilik rumah, rumah tangga berpenghasilan rendah, masyarakat, dunia
usaha dan sektor swasta untuk berinvestasi dalam mengurangi risiko-risiko yang mereka
hadapi.”
Mengapa?
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 68
Rencana aksi akan tetap tinggal rencana kecuali tersedia sumber daya yang khusus
dialokasikan untuk melaksanakan aksi-aksi yang berkaitan dengan Sepuluh Poin Penting.
Pemerintah daerah membutuhkan kapasitas dan mekanisme untuk mengakses dan
mengelola sumber daya, termasuk sumber daya pengurangan risiko bencana, sebagai
bagian dari visi, misi dan rencana-rencana strategis kota. Sumber daya dapat berasal dari
pendapatan kota, dukungan dari pemerintah nasional dan alokasi ke departemen-
departemen sektoral, kemitraan dan kerja sama teknis publik-swasta, dan dari
masyarakat sipil serta organisasi-organisasi luar. Bab 3 menyajikan informasi tambahan
tentang bagaimana mendanai pengurangan risiko bencana.
Bagaimana?
Berinvestasi dalam pengurangan risiko dan kampanye peningkatan kesadaran
Memadukan langkah-langkah pengurangan risiko ke dalam anggaran pemerintah
daerah untuk meningkatkan ketangguhan ekonomi, ekosistem dan infrastruktur kota
(yakni sekolah, rumah sakit, aset-aset penting, pasokan air, drainase, dan
pengelolaan limbah padat).
Dengan dana yang dimiliki sendiri oleh pemerintah kota, berupaya mengakses dana
pelengkap di tingkat nasional dan provinsi dan program-program untuk mendukung
aksi-aksi kota (infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup dan kerja-kerja
publik).
Mendorong partisipasi publik dan swasta dalam pengembangan kampanye-kampanye
dan informasi penyadaran yang mendorong aksi-aksi ketangguhan untuk masyarakat
umum, para pemilik rumah, pekerja pendidikan dan kesehatan, industri, pengembang
real estate dan lain-lain.
Memastikan adanya anggaran untuk kesiapsiagaan dan respons bencana
Mengalokasikan anggaran untuk layanan respons darurat yang terlatih baik dan
dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, sistem komunikasi dan peringatan
dini, serta kapasitas pengkajian risiko.
Melembagakan penanggulangan bencana dan aksi-aksi PRB, dengan dilengkapi
kapasitas pengambilan keputusan dan akses ke pendanaan.
Mempertimbangkan untuk membentuk dana kontinjensi untuk pemulihan pasca
bencana
Membentuk dana kontinjensi untuk memenuhi kebutuhan pasca bencana dengan stok
pasokan untuk bantuan darurat, perlengkapan dan kendaraan untuk respons bencana,
cadangan untuk intervensi dan pemulihan pasca bencana yang cepat, dan
menetapkan sumber daya untuk menyusun perangkat dan prosedur operasional
standar untuk kegiatan-kegiatan pasca bencana dan pemulihan.
Mengembangkan strategi mengakses pendanaan dari sumber-sumber nasional dan
internasional, sektor swasta atau perorangan untuk mendukung pemberian hibah,
pinjaman lunak untuk memulai kembali penghidupan dan untuk secara lebih
berkelanjutan membangun kembali masyarakat setelah bencana.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 69
Menerapkan insentif – serta penalti – untuk pengurangan risiko
Memberikan insentif bagi pembangunan rumah dan infrastruktur yang aman dan bagi
usaha setempat yang berinvestasi dalam ketangguhan dan pengurangan risiko
bencana. Contohnya dengan menerapkan pajak yang lebih rendah, menawarkan
subsidi hibah, dan/atau menyediakan subsidi hibah parsial untuk mengkaji,
memperkuat dan meremajakan rumah-rumah yang rentan.
Mendukung standar-standar yang lebih aman dengan memberi opsi-opsi desain dan
program-program subsidi di kawasan rawan bencana. Mendorong bisnis, bank dan
perusahaan asuransi lokal untuk mengurangi biaya penyediaan pasokan bahan
bangunan yang lebih berkesinambungan dan mendukung masyarakat yang
berpenghasilan rendah dengan asuransi dan skema simpan pinjam yang berpihak
pada mereka.
Mempertimbangkan penerapan penalti dan sanksi bagi pihak yang melakukan
kegiatan yang meningkatkan risiko dan kerusakan lingkungan.
Memberikan pengakuan luas dan/atau penghargaan untuk praktik-praktik baik yang
dilakukan kota untuk meningkatkan keamanan.
Meningkatkan kinerja ekonomi
Mengidentifikasi permasalahan dan prioritas sektor ekonomi, termasuk bidang-bidang yang mempunyai potensi kerentanan seperti lokasi atau kekokohan bangunan-bangunan dan keberlanjutan sumber daya yang menjadi gantungan.
Memastikan bahwa rencana-rencana yang disusun kota berwawasan risiko, contohnya dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang sesuai atau tidak sesuai untuk permukiman dan pembangunan ekonomi
Langkah Mendasar-3: Pengkajian Risiko Multi-Ancaman Bahaya — Kenali
Risiko
“Melakukan pemutakhiran data-data ancaman dan kerentanan. Mempersiapkan
pengkajian-pengkajian risiko dan menggunakannya sebagai landasan perencanaan dan
keputusan pembangunan perkotaan. Memastikan agar informasi ini dan rencana-rencana
untuk memperbaiki ketangguhan bisa diakses publik dengan mudah dan dibahas
sepenuhnya bersama mereka.”
Pengkajian risiko menyediakan data, peta dan informasi-informasi lain yang telah ditelaah
dan terkini kepada pemerintah daerah, investor, dan masyarakat umum tentang ancaman
bencana, kerentanan dan risiko untuk mengambil keputusan tentang intervensi yang tepat
sebelum, selama dan setelah bencana.
Mengapa?
Perencanaan pengurangan risiko bencana yang bermakna tidak akan efektif jika kota
tidak memiliki pemahaman yang jelas akan risiko-risiko yang mereka hadapi. Analisis dan
pengkajian risiko merupakan prasyarat penting pengambilan keputusan yang
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 70
berwawasan, penetapan prioritas proyek, perencanaan langkah-langkah pengurangan
risiko bencana dan identifikasi kawasan-kawasan berisiko tinggi, menengah atau rendah,
sesuai dengan kerentanan mereka dan efektivitas potensi intervensi-intervensi dari segi
biaya.
Suatu database kerugian bencana yang dikelola baik dan Sistem Informasi Geografis
untuk memetakan ancaman-ancaman, kerentanan, keterpaparan penduduk dan aset
serta kapasitas akan menjadi landasan yang baik bagi pengkajian risiko.
Bagaimana?
Menentukan sifat dan cakupan risiko bencana
Dengan dipimpin oleh dinas kota yang tepat, menyusun pengkajian risiko yang
menyeluruh dan peta-peta risiko dengan skenario kerugian, termasuk dampak
perubahan iklim, dengan menggunakan keahlian teknis yang ada pada lembaga-
lembaga di kota atau institusi-institusi teknis di tingkat lokal.
Membuat daftar, jika perlu, bantuan teknis dari tenaga ahli nasional, regional dan
internasional. Memastikan untuk berkonsultasi dan melibatkan para pemangku
kepentingan di tingkat lokal. Menyediakan informasi bagi masyarakat.
Data historis tentang kerugian: menyusun dan mengembangkan database yang
mutakhir tentang kerugian bencana dari kejadian-kejadian di masa lalu dan potensi
ancaman di kota saat ini.
Pengkajian ancaman bencana: Menentukan dan memetakan sifat, tempat, intensitas
dan probabilitas ancaman (termasuk kejadian-kejadian alam, teknologi dan ancaman-
ancaman lain yang dipicu oleh kegiatan manusia).
Pengkajian kerentanan: Menentukan tingkat kerentanan dan keterpaparan penduduk,
sektor-sektor pembangunan, infrastruktur dan proyek-proyek kota yang sedang
berjalan atau direncanakan terhadap ancaman bencana. Memetakan dan bekerja
dengan penduduk di kawasan-kawasan berisiko tinggi.
Pengkajian kapasitas: Mengidentifikasi kapasitas dan sumber daya yang tersedia di
tingkat lembaga dan rukun tetangga atau distrik.
Mengidentifikasi aksi dan rencana korektif untuk mengurangi risiko.
Komponen-komponen dasar pengkajian risiko antara lain adalah:
Data historis tentang kerugian: menyusun dan mengembangkan database yang
mutakhir tentang kerugian bencana dari kejadian-kejadian di masa lalu dan potensi
ancaman di kota saat ini.
Pengkajian ancaman bencana: Menentukan dan memetakan sifat, tempat, intensitas
dan probabilitas ancaman (termasuk kejadian-kejadian alam, teknologi dan ancaman-
ancaman lain yang dipicu oleh kegiatan manusia).
Pengkajian kerentanan: Menentukan tingkat kerentanan dan keterpaparan penduduk,
sektor-sektor pembangunan, infrastruktur dan proyek-proyek kota yang sedang
berjalan atau direncanakan terhadap ancaman bencana. Memetakan dan bekerja
dengan penduduk di kawasan-kawasan berisiko tinggi.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 71
Pengkajian kapasitas: Mengidentifikasi kapasitas dan sumber daya yang tersedia di
tingkat lembaga dan rukun tetangga atau distrik.
Mengidentifikasi aksi dan rencana korektif untuk mengurangi risiko.
Menyebarkan informasi risiko dan menerapkannya pada keputusan-keputusan
pembangunan
Memprioritaskan aksi-aksi berdasarkan analisis rencana perkotaan, zonasi
penggunaan lahan, keputusan investasi dan skenario-skenario kasus terburuk untuk
rencana dan latihan kesiapsiagaan darurat.
Menyebarkan hasil-hasil yang ada melalui situs web dan sarana-sarana informasi
lainnya.
Memutakhirkan pengkajian risiko, lebih baik setiap tahun.
Membentuk sistem informasi dan pemantauan geografis kota.
Mempertimbangkan untuk membentuk sistem informasi dan pemantauan geografis
yang mencakup masukan data dari dan bisa diakses oleh semua pelaku, termasuk
masyarakat sipil dan sektor produksi (pertanian, pertambangan, perdagangan dan
turisme) dan masyarakat ilmiah dan teknis.
Mengelola keluaran dalam Sistem Informasi Geografis kota.
Langkah Mendasar-4: Perlindungan, Peningkatan dan Ketangguhan
Infrastruktur
“Berinvestasi dalam dan memelihara infrastuktur penting untuk pengurangan risiko, misalnya drainase banjir, yang bila perlu disesuaikan untuk mengatasi perubahan iklim.”
Bidang-bidang penting untuk pencegahan risiko banjir dan tanah longsor meliputi: sistem-
sistem drainase dan pembuangan limbah perkotaan, pembuangan dan pengendalian
limbah padat, “manajemen kota yang hijau” dengan peningkatan jumlah kolam penampung banjir, ruang terbuka dan pohon resapan, stabilisasi lereng dan pengendalian
erosi, parit dan tanggul serta perlindungan kawasan pesisir.
Memahami bahwa pertahanan banjir meningkatkan risiko bagi mereka yang berada di
luar kawasan yang dilindungi dan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada
pertahanan banjir dapat menimbulkan rasa aman yang semu.
Mengapa?
Tidak semua ancaman mengakibatkan bencana. Langkah-langkah pencegahan bisa
membantu menghindari gangguan, tidak berfungsi atau hancurnya jaringan, fasilitas dan
infrastruktur, yang dapat mengakibatkan dampak sosial, kesehatan dan ekonomi yang
dahsyat. Reruntuhan bangunan merupakan penyebab utama kematian dalam gempa
bumi. Jalan yang dirancang dengan buruk atau drainase yang tidak memadai dapat
menimbulkan tanah longsor. Fasilitas penting seperti jalan, jembatan dan bandara, sistem
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 72
listrik dan komunikasi, rumah sakit dan layanan darurat dan pasokan energi dan air
sangat penting bagi sebuah kota agar dapat berfungsi dalam respons bencana.
Apa?
Memperkuat infrastruktur perlindungan
Menetapkan kebijakan, strategi-strategi dan rencana pengelolaan ancaman-ancaman
geologis, teknologi dan yang berkaitan dengan cuaca dan kejadian-kejadian ekstrem
yang menggabungkan langkah-langkah struktural dan non-struktural untuk
memperkuat infrastruktur perlindungan.
Mengkaji risiko-risiko yang dihadapi setiap sistem, meninjau pengoperasian,
keefektifan dan fungsi-fungsinya dan mengembangkan program-program untuk
merancang kembali atau memperkuat sistem yang tidak berfungsi (langkah-langkah
ini juga memperbaiki penyediaan layanan secara umum).
Mengenali perubahan-perubahan lingkungan fisik yang berpotensi mengubah pola-
pola banjir dan mempertimbangkan dampak-dampak perubahan iklim di masa
mendatang seperti kenaikan muka air laut, gelombang badai, dan peningkatan curah
hujan, membentuk sistem peringatan dini dan pemantauan yang dapat memberikan
peringatan kepada badan-badan penanggulangan krisis akan risiko-risiko yang
mendekati ambang batas pertahanan.
Memastikan agar jalan dan tempat-tempat perlindungan dirancang agar mudah
dijangkau dalam situasi darurat, termasuk kebakaran atau gempa bumi. Memastikan
bahwa semua bangunan mengikuti aturan-aturan ketahanan gempa sesuai dengan
wilayah masing-masing, mendorong pelaksanaan aturan-aturan tersebut oleh semua
pengembang dan pembangun.
Infrastruktur penting meliputi transportasi (jalan, jembatan, bandara, stasiun kereta api,
dan terminal bus), fasilitas-fasilitas kritis (termasuk rumah sakit dan sekolah yang juga
dapat berfungsi sebagai tempat penampungan pengungsi), jaringan listrik,
telekomunikasi, layanan keamanan dan darurat, dan pasokan air serta sanitasi, semua
aset kunci yang mendukung kota agar berfungsi baik dan sehat dan yang sangat penting
untuk respons bencana yang efektif dan pemulihan yang cepat.
Melindungi infrastruktur penting
Mengkaji kerentanan infrastruktur yang ada terhadap ancaman alam, melakukan
langkah-langkah untuk mencegah kerusakan dan mengembangkan investasi jangka
panjang untuk peremajaan dan/atau penggantian fasilitas penunjang hidup yang
paling penting dalam keadaan darurat.
Merencanakan keberlangsungan sistem dalam situasi darurat untuk memastikan agar
fasilitas-fasilitas dan layanan penting penunjang hidup dapat dipulihkan dengan cepat.
Mengembangkan program-program khusus untuk melindungi bangunan-bangunan
bersejarah dan warisan budaya kota.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 73
Mengembangkan infrastruktur baru yang tangguh
Menetapkan kriteria dan standar-standar minimum untuk ketangguhan dan
keselamatan sebagai bagian dari desain kota (lihat Poin Penting 6).
Berinvestasi dalam, merancang dan membangun infrastruktur baru yang berkelanjutan
di lokasi-lokasi yang tepat dan dengan standar-standar ketangguhan terhadap
ancaman dan iklim sehingga dapat bertahan dalam kejadian-kejadian yang dekstruktif
dan berfungsi secara efektif dalam keadaan darurat.
Melakukan pengkajian untuk memprioritaskan pemeliharaan yang baik dan program
perbaikan, dan, bila perlu, peremajaan, perancangan ulang kapasitas, penghancuran
atau penggantian struktur-struktur yang rusak atau tua.
Melakukan langkah-langkah pencegahan pada bangunan-bangunan yang rusak, tidak
digunakan, dalam kondisi perbaikan atau sudah tua. Mencegah penggunaan
bangunan tersebut agar tidak membahayakan keselamatan manusia.
Bila memungkinkan, mempertimbangkan untuk menghancurkan infrastruktur berisiko
jika bangunan tidak mempunyai nilai budaya atau sejarah atau tidak dapat diperbaiki
lagi.
Langkah Mendasar-5: Melindungi Fasilitas-fasilitas Penting: Pendidikan dan
Kesehatan
“Mengkaji keselamatan semua sekolah dan fasilitas kesehatan dan meningkatkannya jika perlu”
Meskipun benar bahwa runtuhnya bangunan sekolah atau rumah sakit menimbulkan
masalah besar bagi kota yang terkena dampak bencana, yang lebih umum dilihat adalah
runtuhnya fasilitas-fasilitas tersebut secara “fungsional”, di mana struktur tetap tegak berdiri namun tidak dapat digunakan karena berbagai alasan yang bisa dicegah. Untuk
menghindari ini, rumah sakit dan sekolah harus dibangun sesuai standar-standar
ketangguhan yang tinggi, rute-rute akses harus tetap terbuka dan pasokan air, tenaga
listrik serta telekomunikasi harus terus memberikan layanan kepada fasilitas-fasilitas
tersebut untuk menjamin keberlanjutan operasi.
Mengapa?
Sekolah dan fasilitas kesehatan memberikan layanan sosial yang penting. Oleh karena
itu, perhatian khusus harus diberikan kepada keselamatan kedua fasilitas ini dan upaya
pengurangan risiko harus difokuskan untuk memastikan agar keduanya terus dapat
memberikan layanan ketika paling dibutuhkan. Bukan hanya menampung kelompok-
kelompok yang paling rentan di dalam masyarakat, sekolah dan rumah sakit merupakan
tempat perawatan, pengembangan dan kesejahteraan. Keduanya menjalankan fungsi-
fungsi yang penting selama dan setelah bencana dan keduanya mempunyai
kemungkinan untuk menampung dan merawat para penyintas bencana. Rutinitas
kegiatan pendidikan untuk anak-anak harus dipulihkan sesegera mungkin untuk
mencegah dampak sosial dan psikologis.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 74
Apa?
Menjaga agar sekolah dan fasilitas kesehatan tetap beroperasi dan berfungsi
Menyusun dan melaksanakan rencana-rencana aksi dan program-program,
mempertahankan ketangguhan struktural dan fisik serta kekokohan fasilitas-fasilitas
tersebut
Memeriksa lokasi geografis dan mengkaji kebutuhan kapasitas dalam situasi darurat
dan pemulihan.
Mengkaji risiko bencana di sekolah dan rumah sakit serta memperkuat/ meremajakan
yang paling rentan
Menggunakan data kerentanan sekolah dan fasilitas kesehatan dalam pengkajian-
pengkajian risiko dan memastikan pemenuhan standar-standar keselamatan ketika
mengambil keputusan tentang lokasi, rancangan dan konstruksi semua infrastruktur
yang baru.
Menyusun rencana aksi untuk mengkaji dan mengurangi kerentanan dan risiko di
sekolah-sekolah dan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada dengan memilih dan
meremajakan fasilitas-fasilitas yang paling penting (dan rentan) dan menyertakan
program-program pemeliharaan dan perbaikan.
Mendorong aksi yang lebih luas dan lebih banyak sumber daya dengan mendorong
para tenaga survei, ahli teknik dan profesional di bidang lingkungan terbangun, sektor
swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kerja pengurangan risiko yang
penting ini.
Mengakui relevansi layanan-layanan dan operasi-operasi prioritas setelah terjadinya satu
bencana
Meningkatkan keselamatan fasilitas-fasilitas kesehatan masyarakat dan pendidikan
yang mempunyai peran pelengkap dan pendukung dalam respons dan pemulihan
darurat.
Memperkuat dan memotivasi fasilitas-fasilitas swasta yang bisa berperan dalam
program-program pemulihan dan memberikan layanan pelengkap dalam tahap
keadaan darurat dan pemulihan.
Memberikan insentif untuk memungkinkan institusi swasta menjadi mitra
Langkah Mendasar-6: Peraturan-Peraturan Mendirikan Bangunan dan
Perencanaan Tata Guna Lahan
“Menerapkan dan menegakkan peraturan pendirian bangunan dan prinsip-prinsip
perencanaan tata guna lahan yang realistis dan berwawasan risiko. Mengidentifikasi
lahan yang aman untuk warga berpenghasilan rendah dan sejauh memungkinkan
mengupayakan perbaikan permukiman-permukiman informal”
Mengapa?
Negara dan kota-kota akan mempunyai infrastruktur yang lebih aman jika ada standar-
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 75
standar yang tertuang dalam peraturan-peraturan pendirian bangunan. Penerapan
aturan-aturan konstruksi dan mekanisme untuk menyusun perencanaan dan melakukan
pemantauan terhadap penggunaan lahan kota merupakan satu cara yang berharga untuk
mengurangi kerentanan dan risiko dari kejadian-kejadian ekstrem seperti gempa bumi,
banjir, kebakaran, kebocoran bahan-bahan berbahaya dan fenomena lain. Pemerintah
daerah bertanggung jawab untuk memantau penerapan, pemenuhan dan tindak lanjut
aturan-aturan tersebut. Menggunakan standar-standar rancangan dan perencanaan tata
guna lahan yang tangguh dapat lebih efektif dibandingkan dengan relokasi dan/atau
peremajaan bangunan-bangunan yang tidak aman (rasio biaya/manfaat 4 berbanding 1).
Apa?
Penegakan dan pemenuhan peraturan-peraturan pendirian bangunan yang
berwawasan risiko
Memastikan bahwa peraturan-peraturan dan hukum kota mencakup aturan-aturan
pendirian bangunan yang menetapkan standar-standar untuk lokasi, rancangan dan
konstruksi untuk meminimalkan risiko bencana dan memastikan penegakan dengan
berinvestasi dalam penguatan kapasitas para pejabat pemerintah daerah, peningkatan
kesadaran masyarakat dan penggunaan sarana-sarana yang mendorong motivasi
untuk meningkatkan kepatuhan.
Memastikan adanya kejelasan yang memadai tentang perbedaan-perbedaan dalam
aturan-aturan pendirian bangunan infrastruktur umum yang penting, bangunan-
bangunan yang direkayasa secara teknis dan panduan yang lebih sederhana dan
terjangkau untuk rumah-rumah yang lebih kecil dan tidak direkayasa secara teknis.
Menyusun perencanaan kota dan tata guna lahan berdasarkan pengkajian risiko
Memasukkan dampak-dampak pengurangan risiko dan perubahan iklim ke dalam
rencana dan peraturan tata guna lahan dengan didasarkan pada pengkajian risiko
kota. Perencanaan tata guna lahan harus mencakup lahan periferal di sekitar
pembangunan kota dan lingkungan pedesaan yang lebih luas.
Menggunakan rencana-rencana untuk mencegah/mengendalikan pembangunan di
kawasan berisiko ekstrem dan meredam risiko pembangunan yang sedang berjalan,
menetapkan larangan untuk jenis, penggunaan, penguasaan dan kepadatan
bangunan di kawasan-kawasan berisiko tinggi. Peraturan-peraturan baru membuat
bangunan-bangunan yang ada menjadi rentan sehingga perlu dilakukan pengkajian
terhadap risiko-risiko yang dihadapi bangunan-bangunan tersebut dan menjalankan
rencana untuk peremajaan atau cara-cara lain untuk mengurangi risiko.
Menyebarkan lokasi infrastruktur yang sangat penting, tempat penampungan
evakuasi, layanan keadaan darurat dan fasilitas penting penunjang kehidupan.
Mengidentifikasi rute-rute penyelamatan diri dan rute-rute untuk pengiriman pasokan
bantuan darurat.
Membuat daftar inventaris yang selalu dimutakhirkan yang berisi klasifikasi dan
kerentanan tata guna lahan serta dababase spasial dan bangunan perkotaan untuk
memantau pembangunan di kawasan yang rawan di dalam kota.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 76
Meningkatkan kualitas permukiman informal dan mendorong konstruksi bangunan
non-rekayasa teknis yang aman
Membentuk satu mekanisme partisipatif untuk mengurangi risiko di permukiman
rentan, mempertimbangkan kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi warga dalam
konteks praktik-praktik pendirian bangunan yang berubah dengan cepat. Jika
memungkinkan, pindahkan permukiman informal ke lokasi-lokasi yang lebih aman
sembari meningkatkan kualitas hidup, menangani kebutuhan dan pola penghidupan,
dan mencari cara-cara inovatif untuk menyediakan layanan-layanan yang lebih baik di
lokasi-lokasi baru.
Menggalakkan rancangan yang tangguh bencana, konstruksi bangunan yang lebih
aman dan penguatan bangunan-bangunan yang dibangun tanpa bantuan tenaga ahli,
dengan menggunakan teknik-teknik yang murah dan bahan-bahan yang tersedia
setempat.
Berbagi pengetahuan melalui kampanye-kampanye publik dan demonstrasi tentang
teknik-teknik konstruksi yang lebih aman.
Mengembangkan kapasitas di tingkat lokal dan memperkuat partisipasi dalam
perencanaan dan tata guna lahan perkotaan
Membangun kapasitas lokal dan memperkuat partisipasi dalam perencanaan dan
penggunaan lahan kota
Mengembangkan kapasitas dan kompetensi teknis para pejabat penegak hukum
setempat, pembangun, pedagang dan para praktisi profesional untuk mendorong
ketaatan terhadap peraturan, rencana dan aturan-aturan pendirian bangunan serta
untuk mendorong/mengembangkan bangunan-bangunan, rencana-rencana dan
teknologi-teknologi lokal yang inovatif.
Membangun kesadaran warga setempat untuk memantau dan melaporkan adanya
praktik-praktik pendirian bangunan dan konstruksi yang tidak aman untuk
meningkatkan ketaatan.
Membentuk gugus-gugus tugas teknis khusus untuk melakukan inspeksi rutin secara
independen.
Peraturan-peraturan Pendirian Bangunan dan Perencanaan yang Mendorong
Pengurangan Risiko Bencana di Tingkat Lokal Peraturan-peraturan Pendirian
Bangunan dan Perencanaan yang Menghambat Pengurangan Risiko Bencana di
Tingkat Lokal
Mandat-mandat di tingkat nasional yang memberi tanggung jawab kepada pemerintah
daerah untuk menjalankan praktik-praktik konstruksi yang aman (sambil juga
menyumbangkan keahlian dan sumber daya teknis untuk menyusun dan
melaksanakan rencana dan menegakkan aturan-aturan pendirian bangunan)
Pengakuan pemerintah daerah akan kebutuhan penduduk miskin dan tanggung gugat
mereka terhadap penduduk miskin
Perencanaan, aturan-aturan dan standar-standar yang disusun dengan dan mencakup
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 77
perspektif pelaku usaha, penduduk dan masyarakat yang beragam
Kerangka-kerangka pengaturan yang fleksibel yang mengakomodasi perubahan
ekonomi, lingkungan dan kepadatan bangunan
Pengakuan terhadap proses-proses pendirian bangunan informal dan dorongan untuk
melakukan praktik-praktik pendirian bangunan yang aman melalui pendidikan dan
advokasi
Konstruksi yang aman atau penguasaan lahan yang aman tidak terjangkau harganya
oleh penduduk miskin.
Ketidaksetaraan dalam akses terhadap lahan atau perumahan
Pengusiran paksa terhadap atau kurang amannya penguasaan lahan oleh para
penghuni permukiman informal
Peraturan-peraturan yang tidak mampu mempertimbangkan kenyataan-kenyataan di
lapangan, di mana kepadatan di kawasan perkotaan diabaikan, di mana konstruksi
tempat tinggal atau ruang kerja yang kecil atau penggunaan bahan bangunan
alternatif yang lebih terjangkau harganya dilarang.
Langkah Mendasar-7: Pelatihan, Pendidikan dan Kesadaran Publik
“Memastikan agar program pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana
tersedia di sekolah-sekolah dan masyarakat setempat”
Fokus pada komunikasi dari orang ke orang, melibatkan anak-anak dan kaum muda
dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran praktis, menggunakan juru bicara yang dapat
dipercaya dan berpengaruh untuk melakukan advokasi budaya keselamatan dan
pengurangan risiko bencana, dan belajar dari praktik-praktik baik dari kota-kota atau
program-program lain.
Mengapa?
Jika warga akan mengambil bagian dalam memikul tanggung jawab kolektif untuk
menciptakan kota yang tangguh, pelatihan, pendidikan, dan penumbuhan kesadaran
masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting (ini semua juga harus dimasukkan ke
dalam Sepuluh Poin Penting). Seluruh masyarakat harus mengetahui ancaman dan risiko
yang mereka hadapi apabila mereka ingin lebih siaga dan harus melakukan langkah-
langkah untuk menghadapi potensi bencana yang ada. Program peningkatan kesadaran,
pendidikan dan pengembangan kapasitas dalam pengurangan dan mitigasi risiko
merupakan kunci untuk menggerakkan partisipasi warga dalam strategi-strategi
pengurangan risiko bencana kota. Ini akan meningkatkan kesiapsiagaan dan membantu
warga dalam merespons peringatan dini.
Apa?
Meningkatkan kesadaran publik di kota
Melakukan dan mendorong kampanye peningkatan kesadaran masyarakat tentang
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 78
keselamatan warga dan pengurangan risiko bencana, dengan pesan-pesan tentang
ancaman dan risiko lokal dan langkah-langkah yang sedang diambil kota untuk
memitigasi dan mengelolanya, termasuk potensi dampak perubahan iklim.
Mendorong kelompok-kelompok warga setempat, sekolah, media masa dan sektor
swasta untuk bergabung/mendukung Kampanye global dengan menyebarkan
kesadaran tentang pesan-pesan ini
Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam program-program
pendidikan formal
Bekerja bersama otoritas pendidikan, pengajar, pelajar dan para pendukung untuk
memasukkan pengurangan risiko bencana ke dalam semua tingkat kurikulum sekolah
dan semua instansi publik dan swasta.
Mencari bantuan teknis pengembangan kurikulum dari lembaga-lembaga dan badan-
badan terkait. Mengumpulkan dan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya
Mengembangkan pelatihan pengurangan risiko bencana dan membangun kapasitas
di tingkat kota
Mengembangkan program pelatihan yang berkelanjutan dan permanen untuk para
pejabat penting kota dengan bermitra dengan masyarakat, berbagai profesional dari
sektor sosial dan ekonomi dan lembaga-lembaga khusus di tingkat lokal dan nasional.
Bekerja dengan sumber daya lokal seperti Palang Merah, universitas, LSM, guru, dan
lain-lain.
Memfokuskan pada kelompok sasaran prioritas seperti: dinas-dinas kota dan otoritas
yang menangani manajemen darurat; layanan pemadam kebakaran dan
penyelamatan; tim medis darurat dan personil penegak hukum; spesialis bidang
rekayasa teknis, air dan sanitasi, survei, perencanaan dan penetapan zonasi,
lingkungan, kesehatan dan komunikasi; media; sektor swasta; tokoh masyarakat; dan
pendidik. Membagikan Buku Panduan ini dan bahan-bahan panduan lainnya,
menawarkan kursus singkat dan peluang pelatihan yang berkesinambungan.
Mengembangkan prakarsa keselamatan bencana di seluruh kota
Mengenang ulang tahun kejadian-kejadian bencana lokal yang bersejarah dengan
“hari keselamatan bencana” yaitu waktu di mana warga akan sangat mudah menerima
pesan-pesan keselamatan.
Membangun tugu peringatan di dalam kota dan/atau menyelenggarakan suatu
pameran kecil/museum bencana untuk melestarikan kenangan akan dampak bencana
di masa lalu.
Mencari cara-cara baru yang kreatif untuk memperingati Hari Pengurangan Risiko
Bencana Internasional, yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 13 Oktober, dan
pada kesempatan lain seperti Hari Meteorologi Sedunia, Hari Kesehatan Sedunia,
Hari Habitat Sedunia, dan kesempatan-kesempatan lain untuk mengenang bencana
besar di tingkat nasional.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 79
Langkah Mendasar-8: Perlindungan Lingkungan dan Penguatan Ekosistem
“Melindungi ekosistem dan penyangga-penyangga alamiah untuk meredam banjir,
gelombang badai, dan ancaman-ancaman lain yang membuat kota anda menjadi rentan.
Beradaptasi pada perubahan iklim dengan memperkuat praktik-praktik pengurangan risiko
bencana yang baik.”
Manajemen berbasis ekosistem mempertimbangkan keseluruhan ekosistem, termasuk
manusia dan lingkungan. Manajemen ini berfokus pada satuan-satuan lingkungan
alamiah seperti ekosistem daerah aliran sungai, lahan basah dan pesisir (dan manusia
yang tinggal di dalamnya atau tergantung pada sumber daya ekosistem tersebut).
Manajemen ini mengenali adanya tekanan yang ditimbulkan oleh kebutuhan dan ekses-
ekses masyarakat dan berupaya untuk mendorong pola-pola pemanfaatan lahan dan
sumber daya yang tidak merongrong fungsi-fungsi utama ekosistem dan layanan-layanan
yang menjadi gantungan hidup para penghuni kota.
Mengapa?
Ekosistem berfungsi sebagai penyangga yang melindungi dari berbagai ancaman alam.
Ekosistem meningkatkan ketangguhan masyarakat dengan memperkuat penghidupan
dan ketersediaan serta kualitas air minum, pasokan pangan dan sumber-sumber daya
alam lainnya. Melalui proses perluasan perkotaan, kota mengubah lingkungan sekitarnya
dan seringkali menimbulkan risiko-risiko baru. Urbanisasi daerah aliran sungai bisa
mengubah tata air dan membuat lereng-lereng menjadi tidak stabil, dan meningkatkan
ancaman banjir dan tanah longsor. Menjaga keseimbangan antara kegiatan manusia dan
ekosistem merupakan strategi yang luar biasa untuk mengurangi risiko dan berkontribusi
pada ketangguhan dan keberlanjutan.
Apa?
Meningkatkan kesadaran tentang dampak perubahan lingkungan dan degradasi
ekosistem karena risiko bencana
Mengenali dan menyebarkan informasi tentang berbagai fungsi dan layanan yang
diberikan ekosistem-ekosistem kepada sebuah kota, termasuk perlindungan atau
mitigasi ancaman alam
Mendidik masyarakat luas tentang dampak-dampak merugikan yang diakibatkan oleh
pemanasan global dan perubahan iklim
Mendorong pertumbuhan hijau dan perlindungan ekosistem dalam perencanaan
penghidupan dan pembangunan berkelanjutan
Meninjau dampak-dampak lingkungan yang diakibatkan oleh perencanaan, kebijakan
dan program yang ada; mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan ekosistem
dalam proses-proses perencanaan di masa mendatang dan menangani pendorong
utama degradasi.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 80
Mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong transisi menuju ekonomi yang
hijau dan berinvestasi dalam langkah-langkah pengurangan risiko yang berbasis
ekosistem untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.
Membangun kerjasama dengan para pengelolaan lingkungan dan sektor swasta
Membangun kapasitas bersama mitra untuk melaksanakan kajian-kajian risiko dan
kerentanan, kajian lingkungan dan pemantauan ilmiah, meningkatkan kapasitas tata
pengelolaan untuk manajemen risiko bencana berbasis ekosistem melalui platform-
platform multisektor dan multidisipiner yang melibatkan para pemangku kepentingan
setempat dalam pengambil keputusan.
Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan sumber daya
teknis dan keuangan dan memastikan investasi-investasi swasta mengikuti norma-
norma lingkungan dan pengurangan risiko.
Memperkuat instrumen pengelolaan ekosistem yang ada atau mengembangkan
instrumen jika belum ada
Mengembangkan program pengelolaan daerah aliran sungai yang berkelanjutan untuk
menyeimbangkan kebutuhan air; melindungi kemampuan menangkap, menyimpan
dan melepaskan air; mengendalikan sedimentasi; mempertahankan aliran di hilir untuk
kebutuhan lingkungan dan mitigasi ancaman-ancaman yang berkaitan dengan air.
Memasukkan langkah-langkah pengurangan banjir berbasis ekosistem ke dalam
infrastruktur yang dibangun oleh para ahli untuk mendukung perlindungan pesisir,
penghutanan kembali daerah hulu, pemulihan lahan basah dan tepi sungai, dan
pengaturan dataran banjir untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan perkotaan.
Langkah Mendasar-9: Kesiapsiagaan, Peringatan Dini dan Respons yang
Efektif
“Membentuk dan mengembangkan rencana kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dan kapasitas manajemen kedaruratan di kota anda dan melakukan geladi kesiapsiagaan
rutin untuk masyarakat.”
Skenario Risiko dan Bencana: Mulai dengan memikirkan potensi dampak dari suatu
kejadian besar seperti yang pernah dialami oleh masyarakat/instansi/perusahaan anda,
seperti gempa bumi, topan atau banjir. Sejauh mana infrastruktur perumahan, bisnis,
kesehatan, pendidikan dan infrastruktur lain rentan terhadap ancaman-ancaman ini? Di
mana letak infrastruktur dan bagaimana atau mengapa ia menjadi rentan? Dapatkah
kerentanan ini dicegah?
Mengapa?
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 81
Rencana-rencana kesiapsiagaan darurat dan respons yang dirancang dengan baik bukan
saja menyelamatkan nyawa dan harta benda, tetapi juga seringkali berperan dalam
membangun ketangguhan dan pemulihan pasca bencana dengan mengurangi dampak
bencana. Upaya kesiapsiagaan dan sistem-sistem peringatan dini dapat membantu
memastikan bahwa kota, masyarakat dan perorangan yang menghadapi ancaman alam
atau ancaman lain dapat bertindak pada waktu yang semestinya dan dengan tepat untuk
mengurangi cedera, korban jiwa dan kerusakan harta benda atau lingkungan terdekat
yang rapuh. Keberlanjutan dapat dicapai jika masyarakat sendiri dan pihak-pihak
berwenang memahami pentingnya dan adanya kebutuhan akan kesiapsiagaan dan
respons darurat di tingkat lokal.
Apa?
Memperkuat dan meningkatkan kesiapsiagaan
Membentuk mekanisme-mekanisme kelembagaan dan legislatif untuk memastikan
agar kesiapsiagaan darurat menjadi bagian dari kebijakan dan aksi-aksi semua sektor
dan institusi di seluruh kota.
Menyusun, meninjau dan meningkatkan rencana-rencana kesiapsiagaan
kelembagaan dan respons antar lembaga dengan memakai skenario yang dapat
diandalkan.
Mengintegrasikan hasil-hasil analisis risiko di tingkat lokal ke dalam rancangan
strategi-strategi komunikasi dan kesiapsiagaan bencana.
Memastikan agar rencana kesiapsiagaan kota dilengkapi dengan sistem-sistem
penyediaan bantuan dengan cepat serta dukungan bagi penyintas, dalam kemitraan
dengan organisasi-organisasi warga setempat yang sudah teridentifikasi sebelumnya.
Mengembangkan atau memperbaiki sistem peringatan dini multi-ancaman yang
mudah diakses
Membangun sistem peringatan dini dan komunikasi yang meliputi langkah-langkah
perlindungan dan rute-rute penyelamatan yang jelas, sebagai bagian dari rencana
kesiapsiagaan.
Memperkuat kapasitas setempat untuk menghindari ketergantungan pada sumber
daya luar dan mendorong partisipasi serta pertukaran pengetahuan
Menetapkan dengan jelas pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab kelembagaan
dan pengambilan keputusan untuk memutakhirkan informasi risiko dan mengaktivasi
sistem peringatan dini. Melakukan simulasi kontinjensi untuk menguji efektivitas
respons yang diusulkan dan informasi publik serta pendidikan dan manajemen risiko.
Meningkatkan layanan kota dalam respons darurat
Menentukan jenis perlengkapan, pelatihan dan sumber daya yang mungkin diperlukan
untuk menangani ancaman dan kerentanan yang dihadapi kota dan menetapkan
prioritas-prioritas pengadaan dan/atau peningkatan jika perlu
Menyediakan pelatihan khusus bagi mereka yang baru melakukan respons pertama
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 82
kalinya bukan hanya dalam penggunaan peralatan namun juga dalam menggunakan
teknik-teknik baru untuk menangani jenis situasi darurat yang mungkin mereka hadapi.
Mengembangkan latihan simulasi dan geladi secara berkala
Melaksanakan latihan-latihan simulasi di mana para pelaku lokal melakukan evaluasi
terhadap kemampuan masyarakat, lembaga atau instansi untuk merespons dan
melaksanakan satu atau lebih bagian dalam rencana kesiapsiagaan darurat.
Melaksanakan latihan secara rutin untuk menguji respons-respons yang kompleks dan
mengevaluasi rencana, kebijakan, dan prosedur. Ini akan membantu mengidentifikasi
kelemahan dan kesenjangan sumber daya.
Melibatkan berbagai organisasi, termasuk pemadam kebakaran, penegak hukum,
badan-badan penanggulangan darurat, dan jika perlu lembaga-lembaga lokal lain
seperti lembaga kesehatan umum, keselamatan umum, Palang Merah, dan lain-lain.
Merencanakan pemulihan sebelum bencana terjadi
Sebelum bencana terjadi, menangani tantangan-tantangan yang dihadapi dalam
perencanaan dan pelaksanaan pemulihan pascabencana, dengan bekerja sama dengan
masyarakat, para profesional serta sektor swasta lokal. Perencanaan pemulihan
memungkinkan pemerintah kota untuk membangun konsensus dalam tujuan dan strategi-
strategi pemulihan, mengumpulkan informasi untuk menjadi dasar keputusan-keputusan
tentang pemulihan, menetapkan peran dan tanggung jawab dan mengembangkan
kapasitas yang diperlukan untuk mengelola operasi-operasi pemulihan secara efisien.
Langkah Mendasar-10: Pemulihan dan Membangun Kembali Masyarakat
“Setelah bencana, pastikan agar kebutuhan-kebutuhan dan penyintas menjadi pusat
upaya rekonstruksi, para penyintas terlibat dalam merancang dan melaksanakan
pemulihan dan respons bencana, termasuk membangun kembali rumah dan
penghidupan.”
Program-program pemulihan dan rekonstruksi pascabencana memberi peluang untuk
membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman dan mewujudkan perbaikan yang
sistemik serta pembenahan secara mendasar pada sistem-sistem kota yang terdampak.
Beberapa isu kunci yang harus ditangani dalam rencana pemulihan meliputi pembersihan
puing, perumahan dan lahan sementara, dan kebijakan tentang apakah bangunan-
bangunan yang tidak sesuai dengan zonasi yang ada bisa dibangun kembali di lokasi
yang sama atau tidak.
Mengapa?
Kota dibangun oleh banyak entitas selama berpuluh-puluh tahun atau berabad-abad dan
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 83
dengan demikian sulit untuk membangun kembali dalam jangka waktu yang singkat.
Selalu ada tarik-menarik antara kebutuhan untuk membangun kembali dengan cepat dan
membangun kembali seaman mungkin dan berkelanjutan. Proses pemulihan dan
rekonstruksi partisipatif yang direncanakan dengan baik membantu kota untuk
mengaktifkan diri kembali, memulihkan diri dan membangun kembali infrastruktur yang
rusak dan bangkit dalam hal ekonomi, memberdayakan warganya untuk membangun
kembali hidup, rumah dan penghidupan mereka. Rekonstruksi harus dimulai sesegera
mungkin; sebenarnya, kota dapat mengantisipasi kebutuhan, membentuk mekanisme
operasional dan mengidentifikasi sumber daya sebelum ada kejadian bencana yang
menimpa. Kepemimpinan yang baik, koordinasi dan kemampuan mendapatkan dana
merupakan hal yang penting.
Apa?
Pemulihan harus menjadi bagian dari rencana dan kebijakan pengurangan bencana
publik
Mempertimbangkan pemulihan dan rekonstruksi sebagai bagian tak terpisahkan dari
proses-proses rutin kota dalam pengurangan risiko dan pembangunan.
Menentukan sumber daya apa yang akan diperlukan dan melakukan perencanaan
sebelumnya untuk memastikan sumber daya tersebut akan diperoleh.
Mengikutsertakan warga terdampak dalam mengidentifikasi kebutuhan
Sejak awal dan dalam seluruh proses rekonstruksi memfokuskan perhatian pada
kebutuhan para penyintas dan penduduk yang terkena dampak dengan mendorong
partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan atas rancangan dan pelaksanaan
aksi-aksi yang akan membantu memastikan ketangguhan dan keberlanjutan.
Melaksanakan kegiatan yang memungkinkan kota kembali kepada situasi normal
sesegera mungkin, termasuk membuka kembali sekolah-sekolah.
Memastikan bahwa tindakan dan program-program mencakup juga konseling untuk
mendukung situasi ekonomi pasca bencana.
Pemulihan merupakan peluang untuk membangun kembali dengan lebih baik dan
meningkatkan pembangunan
Mengevaluasi rencana strategi kota, menetapkan bidang-bidang yang paling
terdampak dan peka terhadap pembangunan sebagai prioritas; menerapkan kriteria
pengurangan risiko bencana sebagai suatu aksi lintas sektor.
Menyusun kembali program dan proyek bila perlu, memperkuat hal-hal yang
mendukung ketangguhan, menetapkan mekanisme-mekanisme, hukum dan kerangka
kelembagaan dan politik yang kuat untuk kota.
Mengembangkan dan memperkuat kapasitas, dengan penekanan pada kapasitas
lokal dan memperkuat pembangunan dari dalam dengan menggunakan kearifan dan
sumber daya lokal.
Selama proses pemulihan, tidak mengabaikan perlindungan terhadap sumber daya
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 84
dan nilai-nilai alam dan budaya.
Memberi perhatian khusus pada hunian transisi, memastikan bahwa hunian-hunian
tersebut tangguh dan memenuhi peraturan-peraturan lokal dan tidak berubah menjadi
kawasan kumuh yang permanen.
Mengupayakan sumber daya, memperkuat aliansi dan memastikan keberlanjutan
Menyusun strategi manajemen sumber daya untuk mengawali proses rekonstruksi.
Mempertemukan badan-badan kerjasama nasional dan internasional, masyarakat
usaha dan mitra potensial lainnya.
Memperkuat kemitraan yang ada atau mencari kemitraan dan jaringan baru untuk
berperan dalam rekonstruksi, mencari cara-cara untuk mengembangkan kapasitas
baru dan memanfaatkan inovasi teknis dan ilmiah untuk mengurangi risiko di masa
depan dan meningkatkan ketangguhan.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 85
Lampiran-2: Tentang Perangkat Pengukuran (Indikator Ketangguhan
Urban - UNISDR 2016)
Versi Indikator Kabupaten-Kota ini mengumpulkan “informasi yang kurang” sehingga
perangkat ini bisa menangkap gambaran singkat tentang “sejauh mana perkembangan
sebuah kota” terkait dengan ketangguhan bencana (disaster resilience) namun tidak
mengindikasikan kinerja di masa mendatang atau memberikan usulan perbaikan di masa
mendatang. Dengan kata lain, perangkat ini dapat menekankan kekuatan-kekuatan dan
tantangan-tantangan utama yang dihadapi sebuah kota dalam kaitannya dengan
ketangguhan/PRB namun tidak memberikan panduan tentang bagaimana menangani
masalah-masalah yang telah diidentifikasi - yang akan digantikan dengan sebuah
rencana aksi/strategi.
Menyusun “panduan” yang bisa membantu kota-kota di dunia untuk memperkuat
kapasitas dan proses-proses yang didasarkan pada Sepuluh Langkah Mendasar bisa
menjadi satu pelengkap Indikator Kabupaten-Kota yang bisa diandalkan. Rangkaian
perangkat seperti itu bisa membantu kota-kota untuk memahami kekuatan dan
kelemahan (Indikator Kabupaten-Kota) dan sekaligus belajar tentang bagaimana
menghadapi tantangan-tantangan ( panduan “bagaimana melakukannya”).
Perangkat Indikator Kabupaten-Kota saat ini berisi 230 pertanyaan (8 di Tingkat 0, 31 di
Tingkat 1; 77 di Tingkat 2; dan 122 di Tingkat 3). Tingkat 1 dan 2 murni bersifat kualitatif,
Tingkat 3 mencakup baik data kualitatif dan kuantitatif.
Struktur Perangkat
Struktur perangkat secara keseluruhan, dengan empat tataran pertanyaan yang semakin
tinggi tatarannya semakin rinci serta semakin memerlukan upaya yang lebih besar dan
informasi yang lebih banyak untuk mengisinya (lihat di Gambar di bawah ini). Tingkat 0
dan 1 dari perangkat ini wajib dipenuhi oleh semua kota yang berpartisipasi, sementara
Tingkat 2 dan 3 merupakan pilihan tergantung pada prioritas dan kapasitas masing-
masing kota.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 86
Rekomendasi-rekomendasi penggunaan struktur berlapis ini antara lain mencakup (per
Langkah Mendasar):
Tingkat 0 (total 8): Delapan rangkaian pertanyaan harus dijawab oleh semua kota.
Kebanyakan kota mungkin tidak memiliki informasi untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut dan akan mendorong munculnya diskusi tentang kebutuhan untuk
menjawabnya. Enam pertanyaan ini ditujukan untuk menjadi masukan bagi Indikator-
Indikator Global yang mungkin perlu dilaporkan oleh pemerintah-pemerintah Nasional.
Jika data tidak tersedia, kota dapat menugaskan kementerian untuk
mengidentifikasinya atau terus melakukan pengkajian mandiri dengan menyadari
bahwa mereka akan memerlukan data ini untuk menilai dampak.
Tingkat 1 (2 hinga 4 pertanyaan): ini harus dijawab oleh semua kota. Metodologi yang
disarankan untuk menangkap data di Tingkat 1 adalah lokakarya multi-pemangku
kepentingan yang harus mencakup juga para wakil pemerintah kota, sektor swasta
dan masyarakat sipil.
Tingkat 2 (5 hingga 10 pertanyaan): tingkat ini disarankan menjadi pilihan bagi kota-
kota. Sebagian kota mungkin memutuskan untuk menjawab semua pertanyaan,
namun sebagian lainnya mungkin memutuskan untuk memprioritaskan sejumlah
Langkah Mendasar yang didasarkan pada prioritas-prioritas mereka saat ini.
Metodologi yang disarankan untuk menangkap data adalah diskusi kelompok fokus
bersama dengan para pemangku kepentingan yang mempunyai pengetahuan atau
pengalaman sektoral khusus.
Tingkat 3 (8 hingga 15 pertanyaan): tingkat ini disarankan nantinya menjadi pilihan
bagi kota-kota. Karena mencakup baik pertanyaan kualitatif maupun pertanyaan
kuantitatif, sedapat mungkin metode yang digunakan untuk menangkap data termasuk
konsultasi dengan satu/sejumlah spesialis sector dan tinjauan terhadap data kota
yang ada.
Pertanyaan-pertanyaan Tingkat 0 bisa berupa pernyataan atau pertanyaan kuantitatif.
Pertanyaan-pertanyaan Tingkat 1 merupakan pernyataan-pernyataan yang harus dijawab
pengguna dengan “setuju”, “agak setuju”, atau “tidak setuju”.
Pertanyaan-pertanyaan Tingkat 2 harus dijawab dengan “ya”, “sampai batas tertentu”, “tidak sama sekali”. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan wajib di tingkat ini memandu
pengguna untuk menggunakan pendekatan yang konsisten dalam menggunakan
perangkat ini secara keseluruhan dalam berbagai konteks berbeda.
Untuk bisa menghadapi tantangan ini dan mendorong diskusi diantara mereka yang
diundang dalam diskusi dan konsultasi, kami telah menyertakan satu kotak “justifikasi” untuk setiap jawaban yang harus diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan Tingkat 2. Ini
juga bisa digunakan untuk menangkap informasi untuk mendukung pertanyaan Tingkat 3
jika memang relevan.
Pertanyaan-pertanyaan Tingkat 3 berisi gabungan metriks kuantitatif dan jawaban
kualitatif:
Pertanyaan kualitatif disusun dalam skala 1 hingga 5 agar bisa menangkap segala kemungkinan skenario dengan lebih baik yang berkaitan dengan pertanyaan yang terperinci
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 87
Pertanyaan data kuantitatif didasarkan pada proksi-metrik dan jawabannya berupa angka
Pengumpulan Data dan Pengkajian Tingkat 3
Pertanyaan Tingkat 3 memerlukan pengumpulan data khusus dan harus diselesaikan
oleh Fasilitator Setempat dengan input data dari sumber data yang tepat. Ini bisa
dilakukan dalam sebuah sesi kelompok fokus untuk setiap Langkah Mendasar atau
dengan pendekatan yang lebih khusus dimana pertanyaan khusus dibawa pulang oleh
sumber data khusus dan dikembalikan sudah terisi.
Pertanyaan Tingkat 3 mungkin tidak memerlukan jawaban untuk setiap Langkah
Mendasar asalkan jawaban Tingkat 1 dan 2 memberikan tingkat pengetahuan dan
keyakinan yang tepat dalam memahami ketangguhan kota dalam Langkah Mendasar
khusus.
Tindak Lanjut Berdasarkan Pada Indikator
Indikator-indikator kabupaten-kota ini disusun untuk membantu kota dalam
mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan khusus yang kemudian dapat dipenuhi
dengan tindakan-tindakan khusus. Untuk itu, pemerintah daerah akan perlu menyusun
rencana-rencana aksi atau strategi PRB yang bisa diandalkan. Strategi-strategi tersebut
harus bisa digunakan untuk berbagai rentang waktu yang berbeda, dilengkapi sasaran,
indikator, dan jadwal, dan ditujukan untuk mencegah munculnya risiko, mengurangi risiko
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 88
yang ada dan memperkuat ketangguhan ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan.
Sementara indikator-indikator kabupaten-kota akan membantu mengidentifikasi
kesenjangan-kesenjangan tersebut, rintisan-rintisan (jika tidak pun, paling tidak SATU
kota per kawasan) akan berupaya mengembangkan satu rencana aksi/strategi yang
mendukung rencana induk kota dan kebijakan-kebijakan perkotaan di tingkat nasional,
jika ada.
Rencana-rencana ini perlu untuk mencakup semua persyaratan sebuah rencana yang
kuat (seperti disebutkan di atas) dengan dilengkapi penjelasan tentang mekanisme
pelaksanaan, potensi biaya/anggaran, dan tanggung jawab.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 89
Lampiran-3: Perangkat Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota Level 1
1: Adanya organisasi untuk ketangguhan terhadap bencana Deskripsi:
Ada struktur organisasi dan proses-proses yang jelas untuk memahami dan merespons isu-isu utama yang berdampak pada ketangguhan kota terhadap ancaman bahaya alam, termasuk kepemimpinan yang kuat, kejelasan koordinasi dan pembagian tanggung jawab, keterlibatan pemangku kepentingan secara efektif, diseminasi dan jalur komunikasi, dan menentukan strategi, kebijakan, dan mekanisme untuk membantu menjawab isu-isu ini
PERTANYAAN LEVEL-1
1. sangat setuju 2. agak setuju 3. tidak setuju Penjelasan Jawaban, dan Catatan
PERTANYAAN LEVEL-1 Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen Sumber Data (Pemilik/
Penyedia Data/Dokumen)
1.1. Pengurangan Risiko Bencana menjadi pertimbangan utama dalam seluruh Visi dan/atau Rencana Strategis Kota sehingga kota bisa menjamin tercapainya tujuan-tujuan. (Silahkan menyebutkan visi tersebut dan/atau rencana strategis dalam kolom penjelasan).
1.2 Kota mempunyai kewenangan dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan setempat untuk pengurangan risiko bencana
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 90
PERTANYAAN LEVEL-1 Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen Sumber Data (Pemilik/
Penyedia Data/Dokumen)
1.3. Tanggung jawab (lembaga utama) ditetapkan dan mencakup berbagai aspek ketangguhan kota terhadap bencana.
(Ini bisa saja berupa satu simpul penghubung untuk PRB atau lembaga utama, tergantung pada jenis ancaman bahaya/insiden).
1.4. Kota telah memiliki satu mekanisme yang memprioritaskan sumber daya untuk secara efektif menurunkan risiko-risiko yang tinggi yang telah diidentifikasi.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 91
Lampiran-4: Perangkat Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota Level 2
1: Adanya organisasi untuk ketangguhan terhadap bencana Deskripsi:
Ada struktur organisasi dan proses-proses yang jelas untuk memahami dan merespons isu-isu utama yang berdampak pada ketangguhan kota terhadap ancaman bahaya alam, termasuk kepemimpinan yang kuat, kejelasan koordinasi dan pembagian tanggung jawab, keterlibatan pemangku kepentingan secara efektif, diseminasi dan jalur komunikasi, dan menentukan strategi, kebijakan, dan mekanisme untuk membantu menjawab isu-isu ini
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
1. sangat setuju 2. agak setuju 3. tidak setuju Penjelasan Jawaban, dan Catatan
1. Tidak 2. Sampai batas tertentu 3. Ya Penjelasan Jawaban, dan Catatan
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
RINGKASAN JAWABAN
Integrated Q of 71 Indicators Jawaban Penjelasan
Data/Analisa Verifier/
Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
1.1. Pengurangan Risiko Bencana menjadi pertimbangan utama dalam seluruh Visi dan/atau Rencana Strategis Kota sehingga kota bisa menjamin tercapainya tujuan-tujuan. Ringkasan:
1.1.1. Apakah Visi/Strategi Kota didasarkan pada analisis risiko?
1.1. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
1. Apakah Kota/Kabupaten Anda telah ada inisiatif penyusunan peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melibatkan para pemangku kepentingan?
Ya
2. Apakah peraturan daerah
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 92
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
RINGKASAN JAWABAN
Integrated Q of 71 Indicators Jawaban Penjelasan
Data/Analisa Verifier/
Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
telah dilegalkan dan didukung dengan aturan turunan yang menjabarkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana?
3. Apakah Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tersebut telah menjadi acuan dalam regulasi dan kebijakan lainnya?
4. Apakah Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tersebut telah meningkatkan program dan anggatan PB?
1.1.2. Apakah strategi ini dikembangkan melalui konsultasi yang inklusif dan partisipatif dengan multi pemangku kepentingan?
1.1.3. Apakah
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 93
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
RINGKASAN JAWABAN
Integrated Q of 71 Indicators Jawaban Penjelasan
Data/Analisa Verifier/
Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
rencana strategis ditinjau kembali secara rutin? Ini artinya paling tidak 5 tahun sekali atau sesuai perubahan kondisi (mana pun yang lebih cepat)
1.2 Kota mempunyai kewenangan dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan setempat untuk pengurangan risiko bencana
1.2.1. Apakah lembaga-lembaga utama mempunyai kewenangan terkait untuk mengkoordinasikan aktivitas PRB setempat, mengambil keputusan dalam keadaan darurat dan melakukan tindakan-tindakan mitigasi ancaman bahaya secara semestinya?
1.2. Pembentukan BPBD
1. Apakah Kota/Kabupaten Anda telah menyusun peraturan tentang pembentukan organisasi penanggulangan bencana yang melibatkan para pemangku kepentingan?
2. Apakah telah dilegalkan dalam Peraturan Daerah tentang SOTK BPBD di daerah Anda?
3. Apakah aturan pembentukan BPBD meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 94
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
RINGKASAN JAWABAN
Integrated Q of 71 Indicators Jawaban Penjelasan
Data/Analisa Verifier/
Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
penyelenggaraan PB di daerah?
4. Apakah aturan pembentukan BPBD meningkatkan program dan anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PB di daerah?
1.3. Tanggung jawab (lembaga utama) ditetapkan dan mencakup berbagai aspek ketangguhan kota terhadap bencana. (Ini bisa saja berupa satu simpul penghubung untuk PRB atau lembaga utama, tergantung pada jenis ancaman bahaya/insiden).
1.3.1. Ada kejelasan lembaga
mana yang bertanggung jawab untuk memimpin respons keadaan darurat dalam berbagai skenario ancaman bahaya dan siapa yang bertanggung jawab atas berbagai aspek mitigasi dan kesiapsiagaan pra-bencana
1.7. BPBD
1. Apakah Kab/Kota telah terbentuk BPBD di daerah ?
2. Apakah BPBD telah dilengkapi dengan struktur seusuai dengan Permendagri nomor 46 tahun 2008 Tentnag Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BOBD dan Perka BNPB Nomor3 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD?
3. Apakah kebutuhan sumber daya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) telah
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 95
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
RINGKASAN JAWABAN
Integrated Q of 71 Indicators Jawaban Penjelasan
Data/Analisa Verifier/
Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
terpenuhi baik dalam hal kualitas atau kuantitasnya?
4. Apakah BPBD telah menjalankan fungsi secara optimal dalam mengoordinasikan, memberi komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan PB?
1.3.2. Apakah para pemangku kepentingan utama yang mempunyai tanggung jawab terkait ketangguhan mempunyai akses ke informasi agar bisa mengambil keputusan dan melakukan respons yang tepat dalam berbagai tahapan siklus pengurangan risiko bencana (Misalnya mitigasi, respons, pemulihan)?
3.4 Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
1. Apakah telah ada Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi di daerah anda?
2. Apakah Pusdalops yang ada telah di tetapkan dalam aturan atau kebijakan di daerah ?
3.Apakah pusdalops yang sudah ada didukung peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 96
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
RINGKASAN JAWABAN
Integrated Q of 71 Indicators Jawaban Penjelasan
Data/Analisa Verifier/
Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
dini dan penanganan masa darurat?
4. Apakah Pusdalops telah menjadi rujukan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penanganan darurat di daerah ?
6.24 Penghentian status Tanggap Darurat
1. Apakah telah ada aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah) tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana?
2. Apakah prosedur tersebut telah mengatur mekanisme proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi?
3. Apakah penghentian status
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 97
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
RINGKASAN JAWABAN
Integrated Q of 71 Indicators Jawaban Penjelasan
Data/Analisa Verifier/
Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
tanggap darurat tersebut diyakini masyarakat sebagai akhir dari masa tanggap darurat?
4. Apakah prosedur penghentian status tanggap darurat tersebut mampu mengembalikan kondisi aktivitas masyarakat (normal kembali)?
1.4. Kota telah memiliki satu mekanisme yang memprioritaskan sumber daya untuk secara efektif menurunkan risiko-risiko yang tinggi yang telah diidentifikasi.
1.4.1. Apakah investasi-investasi kota cukup dipengaruhi oleh analisis risiko dan apakah risiko yang tinggi telah diturunkan?
1.4.2. Investasi-investasi dan inisiatif-inisiatif
kota dievaluasi utk melihat manfaat atau dampak merugikan terhadap ketangguhan terhadap bencana?
2.4 Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
1.Apakah Kab/Kota Telah Memiliki Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang di susun berdasarkan kajian risiko bencana di daerah?
2. Apakah Dokumen Rencana
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 98
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
RINGKASAN JAWABAN
Integrated Q of 71 Indicators Jawaban Penjelasan
Data/Analisa Verifier/
Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
Penanggulanagn Bencana yang ada telah di tetapkan dalam aturan atau kebijakan di daerah yang telah melibatkan dan mengakomodir lintas SKPD, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun organisasi non pemerintah ?
3. Apakakah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana telah mempertimbangkan kajian kerentanan dampak perubahan iklim di daerah?
4. Apakah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana telah menjadi rujukan dalam perencaan pembangunan di daerah ?
1.4.3. Apakah ada standar-standar
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 99
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
RINGKASAN JAWABAN
Integrated Q of 71 Indicators Jawaban Penjelasan
Data/Analisa Verifier/
Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
atau norma-norma yang
berlaku yang menetapkan tingkat risiko
untuk pengambilan keputusan tentang pembangunan perkotaan?
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 100
Lampiran-5: Perangkat Penilaian Ketangguhan Kabupaten/Kota Level 3
1: Adanya organisasi untuk ketangguhan terhadap bencana Deskripsi:
Ada struktur organisasi dan proses-proses yang jelas untuk memahami dan merespons isu-isu utama yang berdampak pada ketangguhan kota terhadap ancaman bahaya alam, termasuk kepemimpinan yang kuat, kejelasan koordinasi dan pembagian tanggung jawab, keterlibatan pemangku kepentingan secara efektif, diseminasi dan jalur komunikasi, dan menentukan strategi, kebijakan, dan mekanisme untuk membantu menjawab isu-isu ini
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
1. sangat setuju 2. agak setuju 3. tidak setuju Penjelasan Jawaban, dan Catatan
1. Tidak 2. Sampai batas tertentu 3. Ya Penjelasan Jawaban, dan Catatan
Skor (1, 2, 3, 4, 5) Penjelasan Jawaban, dan Catatan
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
1.1. Pengurangan Risiko Bencana menjadi pertimbangan utama dalam seluruh Visi dan/atau Rencana Strategis Kota sehingga kota bisa menjamin tercapainya tujuan-tujuan.
1.1.1. Apakah Visi/Strategi Kota didasarkan pada analisis risiko?
1.1.1.1 Sejauh mana faktor-faktor risiko dipertimbangkan dalam visi/rencana strategis kota?
5 – Risiko-risiko saat ini dan masa mendatang dipertimbangkan sepenuhnya dalam Visi/Rencana Strategis Kota, dilengkapi dengan data ilmiah dan informasi tentang ancaman bahaya dari berbagai -pemangku
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 101
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
kepentingan yang mendukung keputusan-keputusan strategis. 4 - Faktor-faktor risiko diidentifikasi dan dimasukkan dengan cukup terperinci ke dalam Visi/Rencana Strategis Kota. 3 - Faktor-faktor risiko sedang dalam proses identifikasi untuk Visi/Rencana Strategis Kota. 2 - Faktor-faktor risiko dimasukkan dalam agenda pembahasan 1 – Faktor-faktor risiko tidak dipertimbangkan dalam Visi/Rencana Strategis Kota 0 – Tidak ada faktor-faktor risiko yang diidentifikasi
1.1.2. Apakah strategi ini dikembangkan melalui konsultasi yang inklusif dan partisipatif dengan multi pemangku kepentingan?
1.1.2.1. Apakah partisipasi dan koordinasi semua organisasi yang relevan sudah ditetapkan? 5 – Partisipasi efektif
semua instansi terkait, swasta dan publik dalam aktivitas-aktivitas pra dan tanggap bencana 4 – Partisipasi efektif
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 102
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
dengan sedikit pengecualian. 3 – Ada partisipasi tetapi masih ada kesenjangan besar dalam partisipasi, atau tumpang tindih, duplikasi dll. belum dapat diselesaikan. 2 – Ada partisipasi, mungkin diantara dua atau lebih instansi – tetapi tidak universal. Namun isu partisipasi mendapat perhatian besar. 1- Tidak ada partisipasi dan koordinasi yang cukup antar instansi. 0- Aktivitas-aktivitas tumpang tindih yang dilakukan pada saat bersamaan masih terjadi. Sebuah rencana koordinasi sedang disusun.
1.1.2.2. Persentase para pemangku kepentingan berikut ini yang telah berperan dalam, atau diajak konsultasi tentang strategi kota:
o Layanan darurat kota; o Sektor kesehatan kota;
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 103
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
o Sektor lingkungan kota; o Penyedia layanan utilitas; o Univesitas dan lembaga ilmiah setempat o LSM dan organisasi masyarakat sipil temasuk perwakilan kelompok minoritas; o Masyarakat kota secara umum.
1.1.3. Apakah rencana strategis ditinjau kembali secara rutin? Ini artinya paling tidak 5 tahun sekali atau sesuai perubahan kondisi (mana pun yang lebih cepat)
1.1.3.1. Berapa tahun sejak terakhir rencana strategis kota ditinjau dan/atau direvisi?
1.2 Kota mempunyai kewenangan dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan setempat untuk pengurangan risiko bencana
1.2.1. Apakah lembaga-lembaga utama mempunyai kewenangan terkait untuk mengkoordinasikan aktivitas PRB setempat, mengambil keputusan dalam keadaan darurat dan melakukan tindakan-tindakan mitigasi
1.2.1.1 Kewenangan apa yang dimiliki oleh lembaga atau instansi utama?
5- Lembaga atau instansi utama mempunyai kewenangan dan sumber daya terkait untuk mengkoordinasikan semua aktivitas
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 104
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
ancaman bahaya secara semestinya?
perencanaan dan persiapan terkait sebelum bencana, saat tanggap bencana, dan setelah kejadian bencana 4- Lembaga atau instansi utama mempunyai kewenangan dan sumber daya terkait untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas perencanaan dan persiapan sebelum bencana dan saat tanggap bencana saja 3- Lembaga atau instansi utama mempunyai kewenangan dan sumber daya terkait untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas perencanaan dan persiapan sebelum dan setelah kejadian bencana saja 2- Lembaga atau instansi utama mempunyai kewenangan dan sumber daya terkait untuk mengkoordinasikan
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 105
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
aktivitas-aktivitas perencanaan dan persiapan terkait saat tanggap bencana dan setelah kejadian bencana saja 1- Lembaga atau instansi utama mempunyai kewenangan dan sumber daya terkait untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas perencanaan dan persiapan sebelum kejadian bencana saja 0-Lembaga atau instansi utama tidak mempunyai kewenangan dan sumber daya terkait untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas perencanaan dan persiapan sebelum bencana, saat tanggap bencana, dan setelah kejadian bencana
1.3. Tanggung jawab (lembaga utama) ditetapkan dan mencakup berbagai aspek ketangguhan kota terhadap bencana.
1.3.1. Ada kejelasan lembaga mana yang
bertanggung jawab untuk memimpin respons keadaan darurat dalam berbagai skenario
1.3.1.1. Apakah ada koordinasi semua aktivitas perencanaan dan persiapan terkait sebelum kejadian bencana di kotamadya/kota, yang
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 106
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
(Ini bisa saja berupa satu simpul penghubung untuk PRB atau lembaga utama, tergantung pada jenis ancaman bahaya/insiden).
ancaman bahaya dan siapa yang bertanggung jawab atas berbagai aspek mitigasi dan kesiapsiagaan pra-bencana
menegaskan peran dan akuntabilitas semua lembaga terkait?
5- Ada koordinasi yang jelas antar semua aktivitas perencanaan dan persiapan sebelum kejadian bencana. Semua peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga terkait ditetapkan dengan jelas. 4- Ada koordinasi perencanaan dan persiapan sebelum kejadian bencana di kota. Namun demikian masih ada peran yang tumpang tindih dan akuntabilitas tidak ditetapkan dengan jelas. 3-Koordinasi aktivitas-aktivitas perencanaan dan persiapan tidak memadai. Tidak ada identifikasi peran dan akuntabilitas yang jelas antar lembaga terkait. 2- Kota (atau simpul penghubung/instansi) saat ini sedang dalam proses koordinasi aktivitas-aktivitas sebelum kejadian
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 107
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
bencana dan perencanaan, yang dengan jelas akan mengidentifikasi peran dan akuntabilitas lembaga-lembaga terkait 1- Kota saat ini sedang membahas untuk memulai proses koordinasi semua perencanaan dan aktivitas sebelum kejadian bencana. 0- Saat ini tidak ada rencana untuk koordinasi aktivitas-aktivitas sebelum kejadian bencana dan perencanaan.
1.3.1.2. Apakah ada koordinasi antar semua aktivitas tanggap bencana terkait (segera setelah bencana terjadi) di kotamadya/kota yang mempertegas peran dan akuntabilitas semua lembaga terkait?
5-Ada koordinasi yang jelas antar semua aktivitas tanggap bencana terkait. Semua peran dan akuntabilitas lembaga-
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 108
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
lembaga terkait ditetapkan dengan jelas 4- Ada koordinasi antar semua aktivitas tanggap bencana di kota. Namun demikian masih ada peran yang tumpang tindih dan akuntabilitas tidak ditetapkan dengan jelas. 3-Koordinasi aktivitas-aktivitas tanggap bencana tidak memadai. Tidak ada identifikasi peran dan akuntabilitas yang jelas antar lembaga terkait di kota. 2- Kota (atau simpul penghubung/instansi) saat ini sedang dalam proses koordinasi aktivitas-aktivitas tanggap bencana, yang dengan jelas akan mengidentifikasi peran dan akuntabilitas lembaga-lembaga terkait. 1- Kota saat ini sedang membahas untuk memulai proses koordinasi semua aktivitas tanggap bencana 0- Saat ini tidak ada
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 109
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
rencana untuk koordinasi aktivitas-aktivitas tanggap bencana.
1.3.1.3. Apakah ada koordinasi semua aktivitas pasca tanggap bencana (transisi menuju pemulihan) di kotamadya/kota, yang menegaskan peran dan akuntabilitas semua lembaga terkait?
5-Ada koordinasi yang jelas antar semua aktivitas terkait pasca tanggap bencana. Semua peran dan akuntabilitas lembaga-lembaga terkait ditetapkan dengan jelas 4-Ada koordinasi aktivitas-aktivitas pasca tanggap bencana di kota. Namun demikian masih ada peran yang tumpang tindih dan akuntabilitas tidak ditetapkan dengan jelas. 3-Koordinasi aktivitas-aktivitas pasca tanggap bencana tidak memadai. Tidak ada identifikasi peran dan
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 110
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
akuntabilitas yang jelas antar lembaga terkait di kota. 2-Kota (atau simpul penghubung/instansi) saat ini sedang dalam proses koordinasi aktivitas-aktivitas setelah tanggap bencana, yang dengan jelas akan mengidentifikasi peran dan akuntabilitas lembaga-lembaga terkait. 1-Kota saat ini sedang membahas untuk memulai proses koordinasi semua aktivitas pasca tanggap bencana 0- Saat ini tidak ada rencana untuk koordinasi aktivitas-aktivitas pasca tanggap bencana.
1.3.1.4. Adakah satu diagram pemangku kepentingan yang menunjukkan tanggung jawab, kapasitas, dan kompetensi yang mendasar yang diperlukan untuk memperkuat ketangguhan kota
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 111
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
baik dalam kesiapsiagaan, tanggap bencana dan perencanaan?
5- Ada diagram dan secara berkala dipantau dan ditinjau dengan memberikan prioritas pada berbagai jenis pemangku kepentingan. 4- Ada diagram yang mencakup beberapa jenis (tidak semua) pemangku kepentingan. 3-Diagram sedang disusun. 2- Kota sedang mempertimbangkan untuk menyusun sebuah diagram pemangku kepentingan untuk memetakan tanggung jawab, kapasitas, dan kompetensi 1 – Tidak ada diagram yang memetakan tanggung jawab, kapasitas, dan kompetensi. 0- Tidak ada rencana untuk membuat pemetaan seperti ini atau dalam waktu dekat
1.3.2. Apakah para pemangku kepentingan utama
1.3.2.1. Sejauh mana lembaga-lembaga utama dalam tanggap
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 112
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
yang mempunyai tanggung jawab terkait ketangguhan mempunyai akses ke informasi agar bisa mengambil keputusan dan melakukan respons yang tepat dalam berbagai tahapan siklus pengurangan risiko bencana (Misalnya mitigasi, respons, pemulihan)?
darurat bencana mempunyai akses ke informasi yang tepat waktu dan akurat tentang bahaya dan ancaman?
5 – Ada mekanisme formal dan efektif untuk pertukaran informasi tentang risiko antar lembaga-lembaga utama dalam tanggap darurat bencana serta hubungan vertikal yang kuat dengan pemerintah daerah dan pusat serta instansi ilmiah. Informasi yang tepat waktu dan akurat tentang bahaya dan ancaman tersedia untuk menjadi dasar perencanaan dan tanggap darurat bencana. 4 – Ada pertukaran pengetahuan secara vertikal dan horisontal dan informasi menjangkau lembaga-lembaga tanggap darurat bencana tepat pada waktunya dan secara akurat. Namun demikian, komunikasi di tingkat daerah dan pusat masih perlu
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 113
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
ditingkatkan. 3- Informasi biasanya menjangkau lembaga-lembaga tanggap darurat bencana tepat pada waktunya dan secara akurat dan keputusan-keputusan tentang tanggap darurat bencana didasarkan pada informasi yang berkualitas namun masih ada kesenjangan dan informasi masih perlu lebih terperinci. 2- Ada kapasitas namun ada kesenjangan besar dalam informasi risiko yang tersedia dan instansi-instansi utama dalam perencanaan dan tanggap darurat bencana seharusnya bisa mendapat lebih banyak informasi. 1- Ada kesenjangan besar terkait informasi risiko dan instansi-instansi utama tanggap darurat bencana seringkali tidak didukung oleh data yang berkualitas tentang risiko.
1.4. Kota telah memiliki satu
1.4.1. Apakah investasi-investasi
1.4.1.1 Sejauh mana 1.4.1 terjadi?
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 114
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
mekanisme yang memprioritaskan sumber daya untuk secara efektif menurunkan risiko-risiko yang tinggi yang telah diidentifikasi.
kota cukup dipengaruhi oleh analisis risiko dan apakah risiko yang tinggi telah diturunkan?
5 – Hasil analisis risiko disampaikan kepada pemerintah kota dan secara efektif mempengaruhi pengeluaran di bidang tersebut misalnya kesiapsiagaan dan mitigasi risiko (misalnya pertahanan terhadap banjir) sehingga mendapat dana yang cukup, 4 - Hasil analisis risiko disampaikan kepada pemerintah kota dan mempengaruhi pengeluaran namun masih perlu ditingkatkan 3 - Hasil analisis risiko disampaikan dan sampai batas tertentu mempengaruhi investasi namun pengaruh maupun tindak lanjut setelahnya masih perlu ditingkatkan 2 – Analisis risiko sesekali mempengaruhi pengeluaran pemerintah 1 - Analisis risiko tidak mempengaruhi investasi 0 – Tidak ada penilaian
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 115
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
risiko
1.4.2. Investasi-investasi dan inisiatif-inisiatif kota
dievaluasi utk melihat manfaat atau dampak merugikan terhadap ketangguhan terhadap bencana?
1.4.2.1 Sejauh mana 1.4.2 terjadi?
5 – Ada langkah eksplisit dalam pengambilan keputusan yang diterapkan terhadap semua usulan kebijakan dan anggaran di semua bidang fungsional. 4 – Ada langkah eksplisit dan semi-eksplisit dalam pengambilan keputusan yang diterapkan dalam semua kasus dan di hampir semua bidang fungsional. 3 –Tidak ada proses formal, namun manfaat ketangguhan bencana secara umum dipahami sebagai “bermanfaat” terhadap satu usulan, di hampir semua bidang fungsional. 2 – Langkap pengambilan keputusan terkadang diterapkan, namun ada kecenderungan diabaikan di hampir semua bidang fungsional jika sebuah usulan akan memberikan dampak
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 116
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
negatif pada ketangguhan bencana. 1 – Diterapkan secara ad hoc atau sesekali. 0 – Tidak diterapkan.
1.4.3. Apakah ada standar-standar atau norma-norma yang
berlaku yang menetapkan tingkat risiko untuk pengambilan keputusan tentang pembangunan perkotaan?
1.4.3.1. Apakah ada norma-norma atau standar-standar yang memastikan bahwa ancaman bahaya dikaji secara konsisten (Misalnya interval banjir, akselerasi seismik, dll
5 – Kota mengkaji semua risiko dengan menggunakan ukuran-ukuran standar seperti intensitas dan kecenderungan, sementara sebuah proses pengkajian risiko yang konsisten disepakati untuk dilakukan di tingkat nasional. 4 – Lebih banyak risiko yang ditinjau secara konsisten daripada yang tidak. 3 – Sejumlah risiko ditinjau secara konsisten. 2 –Kebanyakan risiko tidak ditinjau secara konsisten
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 117
PERTANYAAN LEVEL-1
PERTANYAAN LEVEL-2
PERTANYAAN LEVEL-3
RINGKASAN JAWABAN
RINGKASAN JAWABAN
Jawaban Penjelasan Data/Analisa Verifier/Dokumen
Sumber Data (Pemilik/ Penyedia
Data/Dokumen)
1 – Hanya satu atau dua risiko yang ditinjau secara konsisten. 0 – Tidak ada risiko yang ditinjau secara konsisten sesuai norma atau standar.
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 118
Lampiran-6: Daftar Data/Informasi/Sumber Bukti Pendukung
Ketangguhan Kabupaten/Kota
NO DATA/ANALISA VERIFIER/DOKUMEN
1 Data dan informasi mengenai inisiatif dan proses penyusunan peraturan daerah ttg Penyelenggaraan PB, pemangku kepentingan yang terlibat
Berita Acara/Notulen Rapat Draft dan/atau Perda PB
2 Data dan informasi mengenai proses legalisasipenyelenggaraan PB
Berita Acara/Notulen Rapat Draft dan/atau Perda PB
3 Data dan informasi mengenai pengintegrasian PB kedalam regulasi dan kebijakan.
Dokumen Perbup/wali/SK BPBD terkait penyelenggaraan PB Standar Prosedur Operasi (SOP) Penanggulangan Bencana
4 Data/analisa anggaran PB,Data/analisa program PB,Data, informasi dan analisa mengenai pembentukan organisasi PB
Penganggaran daerah/APBD/Perda APBD Dokumen/Peraturan pembentukan organisasi PB
5 Data, informasi dan analisa mengenai legalisasi tentang SOTK BPBD
Dokumen Perda Organisasi Perangkat Daerah/BPBD
6 Data dan analisa mengenai peningkatan kualitas penyelenggaraan PB
Laporan-laporan penyelenggaraan PB Dokumen Perwali/bup Pusdalops, Laporan/Berita Acara/Notulen Rapat Koordinasi
7 Data dan analisa mengenai peningkatan progrm dan anggaran pelaksanaan PB
Dokumen Perda dan Lampiran Perda RPJMD Kabupaten/Kota, Perda APBD dan APBD-P beserta lampiran, Perbup/wali RKPD Program PB di dalam RPJMD dan RKPD serta APBD
8 Data dan analisa mengenai terbentuknya BPBD
Dokumen Perda Organisasi Perangkat Daerah
9 Data dan analisa mengenai struktur BPBD Dokumen Perda Organisasi Perangkat Daerah
10 Data dan analisa mengenai keterpenuhan kebutuhan sumber daya BPBD yang telah terpenuhi
Daftar aset, daftar SDM: LAKIP
11 Data dan analisa mengenai fungsi BPBD dalam penyelenggaraan PB kota/kabupaten
Berita acara/Notulen Rapat Koordinasi PB/Laporan-laporan penyelenggaraan PB
12 analisa mengenai pelaksanaan prosedur operasi Pusladops
SK Pembentukan Pusdalops/SKTD
13 Data, informasi dan analisa aturan tentang Pusdalops
Peraturan mengenai pembentukan Pusdalops
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 119
NO DATA/ANALISA VERIFIER/DOKUMEN
14 Data dan analisa mengenai peralatan Pusdalops dalam menjalankan fungsi/efektivitas Pusdalops
Laporan penanganan masa krisis
15 Analisa peran Pusdalops Laporan penanganan masa krisis Laporan rutin
16 Data dan analisa mengenai peraturan penghentian status tanggap darurat bencana
Perda atau Perbup/wali terkait tanggap darurat Laporan penyelenggaraan penanganan status dan penghentian status tanggap darurat
17 Analisa mengenai efektivitas mekanisme Perda atau Perbup/wali terkait tanggap darurat Laporan penyelenggaraan program pada masa transisi
18 Data, informasi dan analisa mengenai efektivitas penghentian status tanggap darurat
Laporan situasi, Laporan pelaksanaan tanggap darurat
19 Data, informasi dan analisa efektivitas prosedur penghentian status tanggap darurat terhadap aktivitas masyarakat
Perda atau Perbup/wali terkait tanggap darurat, Laporan situasi, Laporan pelaksanaan tanggap darurat
20 Data, informasi dan analisa mengenai penyusunan RPB berdarkan kajian risiko bencana
Dokumen RPB
21 Data dan analisa penetapan RPB yang partisipatif
Daftar hadir dan foto/dokumentasi proses penyusunan RPB, Laporan penyelenggaraan/Berita acara
22 Data dan analisa RPB Dokumen Perbup/wali RPB
23 Data dan analisa RPB dalam perencanaan pembangunan
Dokumen Renstra SKPD, utamanya yang berkaitan perubahan iklim dan bencana (pendidikan, kesehatan, kehutanan, lingkungan hidup, pertanian, perikanan, BPBD, PMDPM, Bappeda, perkebunan, PU dan Tata Ruang, Pengairan)
24 Data, informasi dan analisa mengenai bahaya/ancaman bencana
Dokumen kajian ancaman bencana secara partisipatif
25 Data dan analisa mengenai bahaya dan upaya serta hasil pemetaannya
Dokumen kajian ancaman bencana secara partisipatif
26 Data dan analisa mengenai penanggulangan bencana yang memanfaatkan peta bahaya
Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
27 Data, informasi dan analisa mengenai pemutahikran peta bahaya
RPJMD
28 Data dan analisa penyusunan kajian kerentanan yg melibatkan multipihak
Dokumen kajian kerentanan
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 120
NO DATA/ANALISA VERIFIER/DOKUMEN
29 Peta kerentanan Dokumen kajian Risiko Bencana partisipatif dan Rencana Penanggulangan Bencana
30 Rekomendasi tersedia Dokumen kajian Risiko Bencana partisipatif dan Rencana Penanggulangan Bencana
31 Hasil kajian digunakan Dokumen kajian Risiko Bencana partisipatif dan Rencana Penanggulangan Bencana
32 Data kapasitas Dokumen kajian Risiko Bencana partisipatif dan Rencana Penanggulangan Bencana
33 Peta kapasitas Dokumen kajian Risiko Bencana partisipatif dan Rencana Penanggulangan Bencana
34 Rekomendasi tersedia Dokumen kajian Risiko Bencana partisipatif dan Rencana Penanggulangan Bencana
35 Hasil kajian digunakan Dokumen kajian Risiko Bencana partisipatif dan Rencana Penanggulangan Bencana
36 Telah ada SOP peneyebaran informasi Dokumen Perda PB, Perbup/wali PB, atau SOP Ka BPBD tetnang prosedur penyebaran informasi
37 Telah ada Perda/Perwali/bup yang memuat prosedur penyebaran informasi kebencanaan
Dokumen Perda PB, Perbup/wali PB
38 Sistem Informasi terintegrasi Dokumen Sistem Informasi Kebencanaan Daerah dan Nasional
39 Ada aturan yang memuat peran swasta dan masyarakat
Dokumen Perda PB, Perbup/wali PB, atau SOP Ka BPBD tetnang prosedur penyebaran informasi
40 Tersedia SOP penentauan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus darurat bencana
Dokumen SOP Darurat Bencana
41 Tersedia Perda atau Perwali/bup atau lainnya tentang status darurat bencana
Dokumen Perda atau Perbup/wali atau lainnya tentang status darurat bencana
42 Pelaksanaan ujicoba/simulasi Laporan hasil simulasi/ujicoba
43 Tersedia anggaran untuk status tanggap darurat
Dokumen APBD
44 DPRD terlibat dalam diskusi PRB Daftar hadir diskusi PRB
45 Anggaran disediakan bagi PRB APBD/APBD-P
46 DPRD mengawasi kegiatan PRB Notulen/Laporan DPRD yang berisikan pengawasan PRB
47 Daftar Usulan PRB Notulen/Risalah pembawasan RPJMD, APBD
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 121
NO DATA/ANALISA VERIFIER/DOKUMEN
48 Dasar penyusunan RTRW (bagian penjelasan Perda RTRW) menjadikan ancaman bencana sebagai acuan
Naskah Akademis dan Perda RTRW beserta lampirannya
49 Dilakukan kajian RTRW sesuai prinsip PRB Risalah penyusunan Perda RTRW dan Naskah Akademis RTRW
50 Pasal terkait pertimbangan pemberian perijinan
Perda Ijin Lokasi, Perda IMB
51 Pasal terkait sanksi hukum dalam Perda RTRW
Dokumen Perda RTRW, atau perda tentang Ijin lokasi/mendirikan bangunan
52 Tata ruang dikaji Dokumen Review Tata Ruang atau Naskah Akademik Perda RTRW
53
54 Tata ruang dikaji Dokumen Review Tata Ruang atau Naskah Akademik Perda RTRW
55 Pasal di dalam Perda RTRW yang mengintegrasikan PB
Perda RTRW
56 Peta struktur ruang mencegah/mengurangi dan mendukung peningkatna kapasitas PB
Perda RTRW dan Perbup/wali RDTRW
57 Lembaga pengelola informasi penataan ruang
Perda OPD
58 RTRW sebagai informasi publik Perda RTRW, Perda KIP dan Pergub Informasi Publik
59 Wawancara para pihak Transkrip wawacara masyarakat
60 Wawancara para pihak Transkrip wawacara masyarakat
61 Kebijakan bangunan tahan gempa bumi Dokumen Peraturan tentang bangunan
62 Implementasi dalam IMB Dokumen Peraturan tentang ijin mendirikan bangunan
63 Pemantauan IMB Laporan pemantauan dan evaluasi IMB
64 Penegakan hukum Laporan penegakan hukum penerapan IMB
65 Ada kebijakan pengelolaan LH Perda/Pergub Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
66 Penerapan resapan air Laporan program atau kebijakan resapan air, Perda RTRW, Perda/Pergub RPPLH
67 Penurunan frekuensi dan luasan banjir Peta dan Dokumentasi kejadian dan luasan banjir
68 Pengurangan dampak ekonomi akibat banjir Analisis/kajian dampak pengurangan banjir
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 122
NO DATA/ANALISA VERIFIER/DOKUMEN
69 Ada kebijakan pengelolaan LH Perda/Pergub Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
70 Kawasan perlindungan daerah tangkapan air Perda RTRW dan Perbup/wali RDTRW
71 Penurunan frekuensi dan luasan banjir Peta dan Dokumentasi kejadian dan luasan banjir
72 Pengurangan dampak ekonomi akibat banjir akibat perlindungan DTA
Analisis/kajian dampak pengurangan banjir
73 Ada inisiatif pengelolaan air permukaan Dokumentasi inisiatif pengelolaan air permukaan
74 Ada Perda terkait pengelolaan air permukaan
Dokumen Perda berisi pengelolaan air permukaan
75 Program pengelolaan air permukaan Rencana dan Laporan program pengelolaan air permukaan
76 Pengurangan risiko kekeringan Dokumen neraca air
77 Ada perda yang memuat pengelolaan gambut
Perda RPPLH atau Perda lain terkait gambut
78 Luasan kawasan gambut, kelembagaan pengelolaan, luasan restorasi gambut
LAKIP Dinas Kehutanan, LAKIP BLH, laporan perusahaan
79 Ada pertaturan restorasi lahan gambut Perda/Perbup/wali terkait restorasi lahan gambut
80 Laporan program pengelolaan kebakaran hutan di lahan gambut
Laporan kegiatan
81 Ada kebijakan pengelolaan LH Perda/Pergub Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
82 Kawasan perlindungan daerah tangkapan air Perda RTRW dan Perbup/wali RDTRW
83 Penurunan frekuensi dan luasan banjir Peta dan Dokumentasi kejadian dan luasan banjir
84 Pengurangan dampak ekonomi akibat banjir akibat perlindungan DTA
Analisis/kajian dampak pengurangan banjir
85 Program mitigasi struktural terhadap tsunami Dokumen RKPD, APBD
86 Peraturan Daerah atau Perwali/bup terkait mitigasi struktural terhadap tsunami
Perda RTRW, Perda Pengelolaan Bencana, Perda APBD
87 Hasil kajian dan Laporan program Dokumen Hasil Kajian Bencana, Perda PRB, LAKIP PU/Kimpraswil
88 Sudah ada hasil evaluasi Laporan hasil evaluasi penerapan penahan gelombang tsunami
89
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 123
NO DATA/ANALISA VERIFIER/DOKUMEN
90 Ada kebijakan pengelolaan LH Perda/Pergub Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
91 Program penguatan lereng Laporan program penguatan lereng
92 Penurunan frekuensi dan luasan longsor Peta dan Dokumentasi kejadian dan luasan longsor
93 Pengurangan dampak ekonomi akibat longsor
Analisis/kajian dampak pengurangan longsor
94 Ada Perda budidaya lahan gambut Dokumen Perda tentang Gambut
95 Kegiatan penegakan hukum Dokumentasi Penegakan Hukum
96 Ada implementasi Perda terkait pembukaan lahan tanpa bakar
Dokumen Perda terkait pembukaan lahan tanpa bakar
97 Pengurangan hotspot dan indeks kebakaran hutan dan gambut
Laporan data hotspot dan indeks kebakaran hutan dan gambut
98 Ada kebijakan pengelolaan LH Perda/Pergub Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
99 Program restorasi sungai Laporan program restorasi sungai
100 Penurunan frekuensi dan luasan banjir akibat restorasi
Peta dan Dokumentasi kejadian dan luasan banjir
101 Pengurangan dampak ekonomi akibat banjir Analisis/kajian dampak pengurangan banjir
102 Pengembangan Pengelolaan DAS Renstra Pengelolaan DAS terpadu
103 Kebijakan pengelolaan DAS Dokumen perda/perwali/bup pengelolaan DAS terpadu
104 Kerjasama parap ihak dalam pengelolaan DAS terpadu
Dokumen kerjasama antar wilayah dan antar pihak tentang pengelolaan DAS terpadu
105 Banjir dikurangi Data banjir bandang series
106 Telah tersedia Rencana Penanggulangan Bencana
Dokumen RPB
107 Telah ada Perda/Perwali/bup yang memuat Rencana Penanggulangan Bencana
Perbup/wali tentang Rencana penanggulangan Bencana
108 Ada anggaran penanggulangan bencana Dokumen RPJMD, RKPD, APBD
109 Ada kajian Risiko Bencana secara partisipatif yang jadi acuan dalam RPB
Dokumen kajian Risiko Bencana partisipatif
110 Pelatihan dilakukan/diikuti Daftar SDM/personil dan keahlian/sertifikasi, serta pelatihan yang diikuti; Laporan Pelatihan
111 Ujicoba dilakukan Laporan pelaksanaan ujicoba
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 124
NO DATA/ANALISA VERIFIER/DOKUMEN
112 Personil sesuai dengan SKTD Laporan kinerja
113 Pemangku kepentingan kunci sesuai dengan keahliannya
Daftar SDM/personil dan keahlian/sertifikasi, serta pelatihan yang diikuti
114 Pelatihan kesiapsiagaan dilaksanakan Laporan pelaksanaan pelatihan
115 Uji kesiapsiagaan dilakukan Laporan pelaksanaan pelatihan
116 Wawancara para pihak Transkrip wawacara masyarakat
117 Wawancara para pihak Transkrip wawacara masyarakat
118
119 SOP berbagi data Dokumen SOP pengelolaan data, Perbup/perwali pengelolaan data
120 Perwali/bup pengelolaan data atau SK Ka BPBD tentang pengelolaan data; Tersedia staf pengelola data
Perwali/bup pengelolaan data atau SK Ka BPBD tentang pengelolaan data; SK staf pengelola data
121 Wawancara para pihak Transkrip wawacara para pihak
122 Program PB secara terstruktur RKPD dan Renja SKPD
123 Tersedia sarana dan prasarana pengelolaan data
Daftar aset
124 Tersedia protokol komunikasi data Dokumen Sistem Informasi Kebencanaan Daerah dan Nasional
125 Hasil kajian digunakan Dokumen penyusun RPB
126 Tersedia executive information system Dokumen penyusun RPB
127 Ada SOP penyebaran data dan informasi Dokumen SOP penyebaran data dan informasi kebencanaan, Perda Keterbukaan Informasi Publik, Perbup/wali tentang PPID
128 Data update periodik Data bencana terakhir
129 Ada SOP penyebaran data dan informasi Dokumen SOP penyebaran data dan informasi kebencanaan, Perda Keterbukaan Informasi Publik, Perbup/wali tentang PPID
130 Teintegrasi antar sektor dan digunakan masyarakat
Dokumen Renstra SKPD, dan Transkrip wawancara masyarakat
131 Telah berlangsung diskusi antar kelompok Laporan/notulen hasil diskusi
132 Tersedianya aturan dan mekanisme Forum PRB
AD/ART atau dokumen sejenis, serta SOP Forum PRB
133 Wawancara para pihak Transkrip wawacara para pihak
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 125
NO DATA/ANALISA VERIFIER/DOKUMEN
134 Tersedianya struktur, program dan anggaran rutin
Bagan struktur organisasi, Program Kerja, Laporan Keuangan Forum PRB
135 Perbup/wali pembentukan Forum PRB Perbup/wali tentang Forum PRB
136 Perbup/wali pembentukan Forum PRB Perbup/wali tentang Forum PRB
137 Tersedia SOP Forum PRB Dokumen AD/ART atau sejenis, SOP Forum PRB
138 Tersedia anggaran Forum PRB Rencana dan Laporan Program dan Pembiayaan
139 Sosialisasi dilakukan di kecamatan Daftar hadir dan dokumentasi/foto sosialisasi
140 Sosialisasi dilakukan rutin dan terdapat materi standar
Daftar hadir dan dokumentasi/foto sosialisasi, serta modul sosialisasi
141 Perilaku masyarakat Transkrip wawacara masyarakat
142 Perilaku masyarakat Transkrip wawacara masyarakat dan dokumentasi lingkungan masyarakat
143 Sosialisasi dilakukan ke Sekolah dan Madrasah
Laporan dan Dokumentasi Sosialisasi ke Sekolah/Madrasah, Peta Sekolah/Madrasah, Peta Rawan Bencana
144 Kegiatan Sekolah/Madrasah Aman Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah dan Laporan Program
145 Fokus Sekolah/Madrasah Aman Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah
146 Implementasi Sekolah/Madrasah Aman Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah dan Laporan Program
147 Ada program mitigasi struktural bencana banjir
Dokumen RKPD, APBD
148 Peraturan Daerah atau Perwali/bup terkait mitigasi struktural terhadap banjir
Perda RTRW, Perda Pengelolaan Bencana, Perda APBD
149 Hasil kajian dan Laporan program Dokumen Hasil Kajian Bencana, Perda PRB, LAKIP PU/Kimpraswil
150 Sudah ada hasil evaluasi Laporan hasil evaluasi penerapan mitigasi struktural banjir
151 Tersedia SOP struktur komando tanggap darurat
Dokumen SOP tanggap darurat yang berisikan struktur
152 Tersedia Perda atau Perwali/bup atau lainnya tentang struktur komando tanggap darurat
Dokumen Perda atau Perbup/wali atau lainnya tentang struktur komando tanggap darurat
153 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 126
NO DATA/ANALISA VERIFIER/DOKUMEN
154 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
155 Tersedia daftar relawan terlatih Daftar relawan dan personil terlatih dengan keahlian kaji cepat masa kritis
156 Tersedia SOP pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat
Dokumen SOP
157 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
158 Hasil kaji cepat digunakan untuk penentuan status tanggap darurat bencana
Laporan hasil kaji cepat, Laporan status tanggap darurat bencana
159 Tersedia daftar relawan terlatih Daftar relawan dan personil terlatih dengan keahlian pendistribusian bantuan
160 Tersedia SOP pengerahan tim dan pelaksanaan distribusi bantuan
Dokumen SOP
161 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara, dokumentasi pendistribusian bantuan
162 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara, dokumentasi pendistribusian bantuan
163 Pertemuan pembahasan kontijenisi bencana gempa bumi telah dilakukan
Laporan dan notulen pertemuan kontijensi bencana gempa bumi
164 Rencana kontijensi ada dan disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana
Dokumen rencana kontijensi dan Dokumen Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana
165 Sudah ada ujicoba rencana kontijensi Laporan hasil ujicoba rencana kontijensi
166 Tersedia anggaran untuk pelaksanaan rencana kontijensi Gempa bumi
Dokumen APBD
167 Pertemuan pembahasan kontijenisi bencana tsunami telah dilakukan
Laporan dan notulen pertemuan kontijensi bencana tsunami
168 Rencana kontijensi ada dan disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana
Dokumen rencana kontijensi dan Dokumen Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana
169 Sudah ada ujicoba rencana kontijensi Laporan hasil ujicoba rencana kontijensi
170 Tersedia anggaran untuk pelaksanaan rencana kontijensi
Dokumen APBD
171 Pertemuan pembahasan kontijenisi bencana banjir telah dilakukan
Laporan dan notulen pertemuan kontijensi bencana banjir
172 Rencana kontijensi ada dan disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana
Dokumen rencana kontijensi dan Dokumen Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana
173 Sudah ada ujicoba rencana kontijensi Laporan hasil ujicoba rencana kontijensi
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 127
NO DATA/ANALISA VERIFIER/DOKUMEN
174 Tersedia anggaran untuk pelaksanaan rencana kontijensi
Dokumen APBD
175 Pertemuan pembahasan kontijenisi bencana longsor telah dilakukan
Laporan dan notulen pertemuan kontijensi bencana longsor
176 Rencana kontijensi ada dan disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana
Dokumen rencana kontijensi dan Dokumen Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana
177 Sudah ada ujicoba rencana kontijensi Laporan hasil ujicoba rencana kontijensi
178 Tersedia anggaran untuk pelaksanaan rencana kontijensi
Dokumen APBD
179 Pertemuan pembahasan kontijenisi bencana kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan
Laporan dan notulen pertemuan kontijensi bencana kebakaran hutan dan lahan
180 Rencana kontijensi ada dan disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana
Dokumen rencana kontijensi dan Dokumen Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana
181 Sudah ada ujicoba rencana kontijensi Laporan hasil ujicoba rencana kontijensi
182 Tersedia anggaran untuk pelaksanaan rencana kontijensi
Dokumen APBD
183 Pertemuan pembahasan kontijenisi bencana erupsi gunung api telah dilakukan
Laporan dan notulen pertemuan kontijensi bencana erupsi gunung api
184 Rencana kontijensi ada dan disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana
Dokumen rencana kontijensi dan Dokumen Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana
185 Sudah ada ujicoba rencana kontijensi Laporan hasil ujicoba rencana kontijensi
186 Tersedia anggaran untuk pelaksanaan rencana kontijensi
Dokumen APBD
187 Pertemuan pembahasan kontijenisi bencana kekeringan telah dilakukan
Laporan dan notulen pertemuan kontijensi bencana kekeringan
188 Rencana kontijensi ada dan disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana
Dokumen rencana kontijensi dan Dokumen Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana
189 Sudah ada ujicoba rencana kontijensi Laporan hasil ujicoba rencana kontijensi
190 Tersedia anggaran untuk pelaksanaan rencana kontijensi
Dokumen APBD
191 Pertemuan pembahasan kontijenisi bencana banjir bandang telah dilakukan
Laporan dan notulen pertemuan kontijensi bencana banjir bandang
192 Rencana kontijensi ada dan disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana
Dokumen rencana kontijensi dan Dokumen Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 128
NO DATA/ANALISA VERIFIER/DOKUMEN
193 Sudah ada ujicoba rencana kontijensi Laporan hasil ujicoba rencana kontijensi
194 Tersedia anggaran untuk pelaksanaan rencana kontijensi
Dokumen APBD
195 Tersedia daftar relawan terlatih Daftar relawan dan personil terlatih dengan keahlian penyelamatan dan pertorongan korban
196 Tersedia SOP pengerahan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban
Dokumen SOP
197 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara, dokumentasi pertorongan korban
198 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara, dokumentasi pertorongan korban
199 Tersedia SOP perbaikan darurat bencana untuk fasilitas kritis
Dokumen SOP Perbaikan darurat
200 Tersedia Perda atau peraturan bupati/walikota terkait prosedur perbaikan darurat
Dokumen perda atau perbup/perwali
201 Prosedur mengakomodir peran para pihak Dokumen perda atau perbup/perwali
202 Prosedur dapat memulihkan dengan segera Dokumen perda atau perbup/perwali, laporan hasil perbaikan darurat (bila ada)
203 Apakah ada sudah ada inisiatif rencana evakuasi bencana tsunami yang disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan memperhitungkan aksesibilitas pengungsi?
Sudah ada rencana evakuasi bencana tsunami
204 Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem rencana evakuasi secara berkala oleh multi stakeholder?
Telah ada pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringantan dini tsunami
205 Apakah seluruh masyarakat di daerah rawan bencana tsunami mampu menerapkan rencana evakuasi tersebut?
Wawancara para pihak
206 Apakah masyarakat mampu memperbaharui rencana evakuasi tersebut secara mandiri dan berkala?
Wawancara para pihak
207 Tersedia infrastruktur evakuasi dan rencana evakuasi
Perda RTRW, Daftar Aset, Dokumen Rencana Evakuasi
208 Telah ada pelatihan, simulasi dan uji sistem evakuasi bencana erupsi gunung api secara berkala
Laporan pelatihan, simulasi dan ujisistem
209 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 129
NO DATA/ANALISA VERIFIER/DOKUMEN
210 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
211 Dokumen kajian Dokumen kajian kebutuhan peralatan dan logistik
212 Kajian kebutuhan berdasar Rencana Kontijensi
Dokumen kajian kebutuhan peralatan dan logistik
213 Hasil kajian digunakan Dokumen RPJMD, RKPD
214 APBD memuat kebutuhan logistik Dokumen APBD
215 Ada SKPD yang mengusulkan kebutuhan logistik kebencanaan
Dokumen RPKD dan Renja SKPD
216 Kesuaian dengan kajian Dokumen kajian kebutuhan peralatan dan logistik dan RKPD/Renja SKPD
217 Kesesuaian pengadaan dan kajian Laporan implementasi APBD/LAKIP
218 Kesesuaian pengadaan dan kajian Dokumen kajian kebutuhan peralatan dan logistik dan RKPD/Renja SKPD, dan LAKIP
219 Gudang tersedia Daftar aset, dokumentasi Gudang
220 Pengelola gudang SK Pengelola Gudang atau dokumen lain yang serupa
221 Mekanisme transparansi pengelolaan Dokumen Laporan Pengelolaan Gudang
222 Gudang terpenuhi kualitasnya Daftar aset, dokumentasi Gudang, dan Laporan Pengelolaan Gudang
223 Lembaga Pemelihara Peralatan SK Lembaga Pengelola Peralatan
224 SDM, Anggaran, SOP, Lembaga Pemelihara Peralatan
Daftar aset, daftar SDM, LAKIP
225 Kesesuaian dengan hasil kajian Dokumen kajian kebutuhan peralatan dan logistik
226 Pemeliharaan berkualitas Dokumen Laporan Pemeliharaan Logistik
227 Lembaga penanggungjawab kebutuhan listrik dalam darurat bencana
SK Lembaga penanggungjawab kebutuhan listrik dalam darurat bencana
228 Tersedia SOP ketersediaan energi listrik Dokumen SOP
229 Kesesuaian dengan hasil kajian Dokumen Hasil Kajian dan dokumen SOP
230 Hasil kajian digunakan Dokumen Hasil Kajian dan dokumen SOP
231 Lembaga penanggungjawab kebutuhan pangan dalam darurat bencana
SK Lembaga penanggungjawab kebutuhan pangan dalam darurat bencana
232 Tersedia SOP ketersediaan pangan Dokumen SOP
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 130
NO DATA/ANALISA VERIFIER/DOKUMEN
233 Kesesuaian dengan hasil kajian Dokumen Hasil Kajian dan dokumen SOP
234 Hasil kajian digunakan Dokumen Hasil Kajian dan dokumen SOP
235
236 Sudah ada rencana evakuasi bencana tsunami
Dokumen hasil kajian bencana, Dokumen Rencana Evakuasi
237 Telah ada pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringantan dini tsunami
Laporan hasil pelatihan, simulasi dan ujicoba
238 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
239 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
240 Sudah ada pertemuan membahas sistem peringatan dini banjir
Dokumen notulen rapat
241 Telah ada pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringantan dini banjir
Laporan hasil pelatihan, simulasi dan ujicoba
242 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
243 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
244 Sudah ada pertemuan membahas sistem peringatan dini longsor
Dokumen notulen rapat
245 Telah ada pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini longsor
Laporan hasil pelatihan, simulasi dan ujicoba
246 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
247 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
248 Sudah ada pertemuan membahas sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan
Dokumen notulen rapat
249 Telah ada pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini kebakaran hutan dan lahan
Laporan hasil pelatihan, simulasi dan ujicoba
250 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
251 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
252 Sudah ada pertemuan membahas sistem peringatan dini erupsi gunung api
Dokumen notulen rapat
253 Telah ada pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini erupsi gunung api
Laporan hasil pelatihan, simulasi dan ujicoba
254 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
255 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 131
NO DATA/ANALISA VERIFIER/DOKUMEN
256 Sudah ada pertemuan membahas sistem peringatan dini kekeringan
Dokumen notulen rapat
257 Telah ada pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini kekeringan
Laporan hasil pelatihan, simulasi dan ujicoba
258 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
259 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
260 Sudah ada pertemuan membahas sistem peringatan dini banjir bandang
Dokumen notulen rapat
261 Telah ada pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringantan dini banjir bandang
Laporan hasil pelatihan, simulasi dan ujicoba
262 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
263 Wawancara para pihak Dokumentasi hasil wawancara
264 Telah dilakukan diskusi tentang mekanisme rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana
Laporan hasil diskusi atau notulen diskusi
265 Tersedia SOP pemulihan pelayanan dasar pemerintah
Dokumen SOP Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
266 SOP mengakomodir seluruh ancaman, kebutuhan dan peran para pihak
Dokumen SOP Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
267 Tersedia jaminan kelanjutan semua fungsi pemerintah penting pasca bencana
Dokumen SOP Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
268 tersedia SOP pemulihan infrastruktur penting pasca bencana
Dokumen SOP Pemulihan Infratruktur Penting Pasca Bencana
269 SOP disusun secara bersama dan mempertimbangkan kebutuhan korban
Dokumen SOP Pemulihan Infratruktur Penting Pasca Bencana
270 SOP menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur penting pasca bencana
Dokumen SOP Pemulihan Infratruktur Penting Pasca Bencana
271 Tersedia SOP perbaikan rumah penduduk pasca bencana
Dokumen SOP Pemulihan Infratruktur Penting Pasca Bencana
272 Tersedia SOP perbaikan rumah penduduk pasca bencana
SOP Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana
273 SOP disusun secara bersama dan mempertimbangkan kebutuhan korban
SOP Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana
274 SOP disusun dengan pertimbangan prinsip risiko bencana jangka panjang
SOP Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 132
NO DATA/ANALISA VERIFIER/DOKUMEN
275 Perbaikan rumah penduduk mampu secara terukur mengurangi risiko terhadap ancaman bencana
Kajian hasil perbaikan rumah penduduk pasca bencana
276 tersedia SOP rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana
Dokumen SOP rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana
277 SOP disusun secara bersama dan mempertimbangkan kebutuhan korban
278 SOP disusun dengan pertimbangan prinsip risiko bencana jangka panjang
279 Masyarakat mampu menyusun budaya yang berorientasi pada tangguh bencana
Kajian kelompok masyarakat
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 133
Lampiran-7: Contoh Pembagian Kelompok Diskusi penilaian
ketangguhan Kabupaten/Kota Terhadap Bencana
KELOMPOK LANGKAH
MENDASAR FASILITATOR PESERTA
1 LM 1: Adanya organisasi untuk ketangguhan terhadap bencana,
LM 3: Memperkuat kapasitas keuangan untuk mewujudkan ketangguhan.
LM 6: Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk ketangguhan.
A, B 1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI – PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN (BPBD PROVINSI)
2. BAGIAN HUKUM 3. BAGIAN HUKUM (PROV) 4. BANK PEMBANGUNAN DAERAH 5. BAPPEDA (PROV) 6. BIRO HUKUM (PROV) 7. BIRO PUSAT STATISTIK
DAERAH KOTA/KABUPATEN 8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 9. DINAS KESBANGPOL 10. FORUM PENGURANGAN RISIKO
BENCANA (DAN/ATAU ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM)
11. KEPALA BPBD PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
12. KEPALA DAERAH KOTA/KABUPATEN
13. KEPALA PELAKSANA HARIAN BPBD KOTA/KABUPATEN
14. KOMISI TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA/KABUPATEN
15. LSM PENANGGULANGAN BENCANA/ HUMANITARIAN
16. PEGIAT FORUM PERGURUAN TINGGI – PENANGGULANGAN BENCANA
17. PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT LAIN
18. SEKRETARIS DAERAH 19. SEKWAN 20. TENTARA NASIONAL
INDOENESIA DAERAH KOTA/KABUPATEN
2 LM 2: Mengidentifikasi, memahami dan menggunakan skenario risiko
C,D 1. BADAN KETAHANAN PANGAN 2. BAPPEDA BIDANG EKONOMI 3. BAPPEDA BIDANG SOSIAL 4. BIDANG PEREKONOMIAN 5. BMKG WILAYAH
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 134
KELOMPOK LANGKAH
MENDASAR FASILITATOR PESERTA
saat ini dan masa mendatang.
LM 7: Memahami dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan.
LM 9: Memastikan kesiapsiagaan dan tanggap bencana yang efektif
KOTA/KABUPATEN 6. BPPTKG 7. DAMKAR 8. DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN 9. DINAS KESEHATAN 10. DINAS PASAR 11. DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
12. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13. DINAS PENDIDIKAN 14. DINAS PERIKANAN 15. DINAS PERKEBUNAN 16. DINAS PERTANIAN 17. DINAS PERTANIAN 18. DISHUBKOMINFO 19. DISPERINDAGKOP 20. DPPKAD 21. FORUM CORPORASE SOCIAL
RESPONSIBILITY KOTA/KABUPATEN
22. HUMAS KOTA/KABUPATEN 23. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
KOTA/KABUPATEN 24. KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA KOTA/KABUPATEN
25. KANTOR/BADAN ARSIP DAERAH 26. KEPALA BPBD KEDARURATAN
DAN LOGISTIK 27. KEPOLISISAN REPUBLIK
INDONESIA DAERAH KOTA/KABUPATEN
28. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PERGURUAN TINGGI KOTA/ KABUPATEN
29. LSM DISABILITAS/ PEREMPUAN/ ANAK
30. PALANG MERAH INDONESIA DAERAH KOTA/KABUPATEN
31. PERTAMINA 32. PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM 33. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 34. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
WILAYAH KOTA/KABUPATEN 35. PERUSAHAAN TELEKOMINIKASI
NEGARA 36. PGN 37. POLISI HUTAN 38. PRAMUKA DAERAH
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 135
KELOMPOK LANGKAH
MENDASAR FASILITATOR PESERTA
KOTA/KABUPATEN 39. PU PENGAIRAN 40. PUSDALOPS 41. PVMBG 42. RUMAH SAKIT SWASTA
(TERAKREDITASI) 43. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 44. SAR 45. TAGANA
3 LM 4: Mengupayakan pembangunan dan rancangan kota yang tangguh.
LM 5: Melindungi penyangga alami untuk meningkatkan fungsi perlindungan oleh ekosistem.
LM 8: Meningkatkan ketangguhan infrastruktur.
LM 10: Mempercepat pemulihan dan membangun kembali dengan lebih baik.
E, F 1. BADAN/KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
2. BAPPEDA BIDANG PERENCANAAN
3. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI 4. BAPPEDA BIDANG
PERENCANAAN 5. DINAS KEHUTANAN 6. DINAS KELAUTAN 7. DINAS KELAUTAN PERIKANAN 8. DINAS PERTAMBANGAN 9. KANTOR PERIJINAN TERPADU 10. KEPALA BPBD REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI 11. LSM LINGKUNGAN HIDUP/
PERUBAHAN IKLIM 12. PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN/KEHUTANAN/PERKEBUNAN DI WILAYAH KOTA/KABUPATEN
13. POLISI HUTAN 14. PU BINA MARGA CIPTA KARYA 15. PU ESDM 16. PU TATA RUANG 17. SATPOL PP/ TRANTIB
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 136
Lampiran-8: Format Laporan Penilaian
STRUKTUR LAPORAN PENILAIAN KOTA/KABUPATEN TANGGUH
EKSEKUTIF SUMMARY
1. LATAR BELAKANG 1.1. Maksud dan Tujuan
- Deskripsi alasan pelaksanaan Penilaian Ketangguhan Kota/Kabupaten - Pernyataan tujuan-tujuan yang diharapkan
1.2. Konsep Pengembangan Kota/Kabupaten - Narasi konseptual tentang kota/kabupaten tangguh yang dipergunakan sesuai
dengan alasan pelaksanaan penilaian ketangguhan kota/kabupaten - Deskripsi landasan pedoman-pedoman (dasar hukum, dsb.) dan/atau kebijakan
strategis yang dipergunakan pemangku kota/kabupaten
1.3. Pendekatan (Metode) - Deskripsi pendekatan pelaksanaan penilaian (metode) - Tahap-tahap/kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan kerangka waktu (jadwal) - Pernyataan bagaimana mengelola proses inklusif-partisipatif dalam seluruh
proses tahapan/kegiatan
1.4. Pelaksana - Deskripsi tentang pihak-pihak utama yang bertanggungjawab dan terlibat dalam
pelaksanaan (misalnya penanggung jawab, konfiner, konsultan, dan pendukung pendanaan)
2. PENDAHULUAN
2.1. Gambaran Umum Kota/Kabupaten - Deskripsi ringkas tentang aspek-aspek administrasi-pemerintahan, politik, ekologi,
ekonomi, sosial, budaya - yang berkaitan dengan aspek-aspek/iso kota tangguh
2.2. Profil Kerentanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
- Deskripsi ringkas tentang kondisi yang membangun kerentanan fisik, dan non-fisik, dan sumber-sumber ancaman bencana (man-made, hidrometeorologi, geologi, dll.) termasuk perubahan iklim
- Deskripsi ringkas tentang potensi dampak buruk perubahan iklim lainnya - Penyataan prioritas risiko bencana kota/kabupaten yang disepakati
3. HASIL PENGUKURAN
3.1. Kapasitas Organisasi dan koordinasi
3.2. Pengalokasian Anggaran Pengurangan Risiko
3.3. Pengkajian Risiko
3.4. Infrastuktur penting untuk pengurangan risiko bencana
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 137
3.5. Kapasitas Sekolah dan fasilitas kesehatan
3.6. Peraturan-peraturan pendirian bangunan dan prinsip-prinsip
perencanaan tata guna lahan yang realistis dan berwawasan risiko.
3.7. Program pendidikan dan pelatihan
3.8. Perlindungan ekosistem dan penyangga-penyangga alamiah
3.9. Sistem peringatan dini dan kapasitas manajemen kedaruratan
3.10. Rekonstruksi - Deskripsi interpretasi "langkah mendasar" - Paparan hasil pengukuran: (1) skor/nilai dan ringkasan (2) verifier atau capaian
(output/outcome), (3) komentar, dan (4) catatan - Deskripsi hasil analisis
4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1. Simpulan Paparan hasil scorecard menyeluruh (10 prioritas/esensial/Langkah mendasar)
4.2. Rekomendasi - Paparan rekomendasi pilihan-pilihan program strategis dan kegiatan (untuk
dikembangkan lebih lanjut menjadi rencana aksi pengembangan kota tangguh) - Paparan Prioritas atau target Jangka Pendek (leverage point), dan alasan-
alasannya - Pernyataan rekomendasi-rekomendasi umum tentang apa/bagaimana agar hasil-
hasil ini dapat berguna/bermanfaat, dan apa/bagaimana tindak lanjut nya (advokasi)
- Pernyataan Diskripsi tentang rekomendasi-rekomendasi pelaksanaan monitoring dan evaluasinya
5. LAMPIRAN-LAMPIRAN
A. Laporan Diskusi Kelompok (Atau Kegiatan Lain dalam Rangka Pengukuran Level-1, Level-2, Level-3 dan Penyusunan Simpulan atau Rekomendasi)
B. Laporan Hasil Pengukuran Kapasitas Ketangguhan Daerah (71 Indikator)
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh
Program USAID-APIK 138