Panduan Pelaksanaan BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) APBNP Agar program Bantuan Siswa Miskin (B SM) dapat

Click here to load reader

  • date post

    13-Nov-2020
  • Category

    Documents

  • view

    11
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Panduan Pelaksanaan BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) APBNP Agar program Bantuan Siswa Miskin (B SM) dapat

  • Panduan Pelaksanaan BANTUAN SISWA MISKIN

    (BSM) APBNP

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2013

  • iii

    KATA PENGANTAR

    Dengan disetujuinya APBN-Perubahan tahun 2013, dan adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diberlakukanmulai bulan Juni 2013, maka Pemerintah menetapkan program-program kompensasi terhadap masyarakat miskin dan rentan kemiskinan. Program kompensasi tersebut berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), program Raskin, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dan program infrastruktur dasar.Program Raskin, PKH, dan BSM merupakan bagian dari Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), danmerupakan percepatan dan perluasan dari program- program bantuan sosial yang sudah ada selama ini.

    Kenaikan harga bahan bakar minyak sangat berdampak pada perekonomian keluarga miskin dan rentan kemiskinan karena daya beli mereka akan turun. Semua daya yang ada dalam keluarga miskin dan rentan kemiskinan digunakan untuk mempertahankan dan melangsungkan kehidupansehingga prioritas mereka bukan untuk pendidikan.

    Pemerintah Indonesia sangat serius meningkatkan taraf pendidikan bangsa Indonesia dengan terus mengupayakan agar pendidikan dapat diakes dengan mudah oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama dari masyarakat miskin dan rentan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dimaksudkan untuk mengamankan upaya jangka panjang guna memutus rantai kemiskinan dengan memastikan masyarakat miskin bisa mengakses pendidikan dan mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga mutu sumber daya manusia Indonesia terus meningkat dan mampu bersaing dalam era masyarakat global.

    Agar program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat mencapai target sesuai yang telah ditetapkan, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan PanduanPelaksanaan Bantuan Siswa Miskinyang digunakan sebagai panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan BSM baik di pusat maupun di daerah.

    Diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan program BSM di semua tingkatan dapat memahami, mendukung dan melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi dan pelaporannya.

    Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait mempelajari dengan seksama dan menjadikan panduan pelaksanaan ini sebagai pedoman serta acuan dalam pelaksanaan program BSM tahun anggaran 2013.

    Jakarta, Juni 2013

    ............................................

    ...............................................

  • v

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR iii DAFTAR ISI v BAB I PENDAHULUAN 1

    A. Latar Belakang 1 B. Tujuan 2 C. Dasar Hukum 3 D. Pengertian 3 E. Sasaran 4 F. Besaran Dana BSM 5 G. Pemanfaatan Dana 5 H. Waktu Penyaluran 5

    BAB II MEKANISME PENENTUAN PEMBERIAN BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) 9 A. Penetapan Sasaran Siswa Penerima BSM Tahun Pelajaran 2013/2014 9 B. Mekanisme Penentuan Sasaran Sasaran Siswa Penerima BSM Tahun Pelajaran 2013/2014 11

    BAB III MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGAMBILAN DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) 17

    A. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana BSM 17 B. Pengambilan Dana Bantuan 18 C. Pemanfaatan dan Pembatalan BSM 19

    BAB IV ORGANISASI PELAKSANA 23 A. Tingkat Pusat 23 B. Tingkat Provinsi 23 C. Tingkat Kabupaten/Kota 23 D. Tingkat Sekolah 24

    BAB V TATA TERTIB PENGELOLAAN 27 A. Dinas Pendidikan Provinsi 27 B. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 27 C. Sekolah 27

    BAB VI MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN 28 B. Tujuan Monitoring dan Supervisi 28 C. Sasaran monitoring 28 D. Pelaksanaan Monitoring 28 E. Pelaporan 30

    BAB VII PENANGANAN PENGADUAN 32 A. Pengawasan 32 B. Pengaduan Masyarakat 32 C. Sanksi 33 D. Ketentuan lain 33

    LAMPIRAN 34

  • Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah

    Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 1

    BAB I PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi di semua jenjang pendidikan dibandingkan dengan APK bagi keluarga miskin. Untuk membantu meningkatkan pendidikan bagi masyarakat miskin, maka kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk mencapai misi 5 K, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikanyang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan layanan Pendidikan Dasar dan menengah yang bermutu, serta memberikesempatan memperoleh pendidikan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat.

    Keadaan tersebut tentu perlu terus diperbaiki sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam kesepakatan internasional seperti Education For All (EFA) dan Millenium Development Goals (MDGs) yaitu memberikan pendidikan yang merata pada semua anak, dimanapun, laki-laki dan perempuan.

    Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain.

    Biaya pendidikan untuk jenjang menengah mencapai sekitar 2,5 kali lipat biaya untuk jenjang pendidikan dasar. Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin ke jenjang yang lebih tinggi, terutama disebabkan oleh banyaknya putus sekolah dan angka tidak melanjutkan hingga ke jenjang SMA/SMK. Hal tersebut didukung oleh data SUSENAS 2003 yang mengungkapkan bahwa terjadinya putus sekolah sebagian besar (75,7 persen) disebabkan oleh alasan ekonomi baik karena tidak memiliki biaya (67,0 persen) maupun karena anak harus bekerja (8,7 persen). Hal tersebut jelas mengungkapkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan jika tidak dibantu oleh pemerintah.

    Untuk mencegah dampak negatif krisis ekonomi bagi masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan, sejak tahun 1998, melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan, pemerintah memberikan Bantuan secara besar-besaran kepada siswa dari keluarga miskin yaitu sebanyak 1,8 juta siswa SD/MI, 1,65 juta siswa SMP/MTs, dan 500 ribu siswa jenjang sekolah menengah. Sejak tahun 2001 jumlah penerima Bantuan terus ditingkatkan dengan adanya tambahan sumber biaya dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM). Meskipun program JPS telah berakhir pada tahun 2003, Pemerintah tetap melanjutkan pemberian Bantuan tersebut melalui PKPS BBM yang kemudian diteruskan dengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

    Program JPS mendapat respon yang positif dari masyarakat dan secara signifikan berhasil mencegah siswa dari putus sekolah. Namun demikian program tersebut memiliki beberapa kelemahan terutama dalam penetapan sasaran bantuan terutama di tingkat kabupaten/kota dan sekolah. Kelemahan lain yaitu satuan biaya bantuan per siswa.Meskipun satuan biaya per

  • Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah

    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia2

    siswa per bulan terus mengalami peningkatan, satuan harga tersebut sudah tidak lagi memadai karena daya beli masyarakat tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya karena inflasi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir.

    Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan oleh Pemerintah berdampak bagi masyarakat keluarga miskin antara lain: (1) kesulitan menjangkau layanan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar ke jenjang pendidikan menengah, (2) rehabilitasi dan revitalisasi fisik telah menyediakan sekolah dengan baik tetapi siswa sulit mengakses layanan pendidikan tersebut karena kesulitan dan tidak mempunyai biaya, (3) tingginya angka putus sekolah dari keluarga atau masyarakat miskin karena prioritas dana yang ada bukan untuk mengakses pendidikan tetapi untuk sekedar dapat bertahan hidup dan segala sumber daya yang ada digunakan untuk mencari nafkah, sehingga pendidikan menjadi prioritas terakhir.

    Untuk mencegah dampak negatif kenaikan harga BBM terhadap kemampuan masyarakat/keluarga miskin mengakses layanan pendidikan perlu dilakukan hal-hal antara lain: (1) menambah dan memperluas jumlah sasaran siswa yang menerima BSM untuk menjamin agar siswa dari keluarga yang terkena dampak kenaikan BBM tetap dapat melanjutkan pendidikannya sampai selesai, (2) Peningkatan jumlah nominal Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin agar bantuan tersebut dapat lebih digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya personal pendidikan sehingga semakin banyak siswa dari keluarga miskin yang dapat menyelesaikan pendidikan di semua jenjang pendidikan.

    Melalui pemberian bantuan siswa miskin (BSM) yang lebih luas dengan jumlah yang lebih besar sebagai bantuan untuk memenuhi biaya pribadi siswa melangsungkan pendidikannya sampai dengan selesai. Kondisi ini sangat memungkinkan siswa dari keluarga miskin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dengan diberikannya BSM kepada siswa dari keluarga miskin akan dapat meningkatkan angka melanjutkan dari angka sebesar 97,93%. tersebut. Selain itu pemberian BSM yang diperluas dan diperbesar akan dapat menekan siswa dari keluarga/masyarakat miskin putus seko