Panduan Kode Etik - WINTERMAR
Transcript of Panduan Kode Etik - WINTERMAR
Panduan Kode Etik
WINTERMAR OFFSHORE MARINE GROUP
(WINS)
Rev : 2
April 2016
Page 1
Panduan Kode Etik
Pengertian Kode Etik
Panduan Kode Etik ditujukan untuk menetapkan peraturan dan persyaratan
untuk mendefiniskan prinsip-prinsip yang dapat diterima dan tidak, yang
memandu perilaku karyawan dalam praktek bisnis, msyarakat dan
lingkungan internal Perusahaan. Kode ini juga vital untuk mendukung nilai
integritas dari Perusahaan dan Kebijakan Praktek Anti Korupsi.
Panduan Kode Etik ini harus diterapkan dalam lingkungan WINTERMAR
OFFSHORE MARINE GROUP untuk mendukung reputasi dan otoritas
Perusahaan. Perusahaan mengakui bahwa tindakan karyawan Perusahaan
dalam praktek bisnis akan mempengaruhi bagaimana pemangku
kepentingan lain memandang Perusahaan. Oleh karena itu penting bahwa
kode ini dipatuhi oleh setiap karyawan dalam Perusahaan.
Perusahaan dalam dokumen ini mengacu pada semua perusahaan dalam
WINTERMAR OFFSHORE MARINE GROUP. Karyawan dalam
dokumen ini mengacu pada karyawan pada semua tingkat hirarki termasuk
awak dan petugas berbasis lepas lepas pantai dan darat, staf kantor, direktur
dan komisaris. Panduan Kode Etik ini tidak hanya berlaku dalam
lingkungan kerja Perusahaan, tetapi juga ditegakkan dalam setiap bidang
operasional dalam bisnis kami.
Perilaku etis harus menjadi bagian integral dari tugas setiap karyawan.
Perusahaan memiliki pandangan serius untuk memastikan bahwa nilai-nilai
yang terkandung dalam kode inin diimplementasikan dalam praktek.
Tindakan disiplin, yang mungkin termasuk pemutusan hubungan kerja,
akan diambil untuk setiap pelanggaran serius terhadap kode atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Penyuapan, Korupsi dan Ketidakjujuran
Meskipun Kode ini tidak dapat mencakup setiap situasi perilaku etis, Kode
ini menyediakan panduan untuk semua karyawan terhadap tindakan
penyuapan, ketidakjujuran dan korupsi untuk kepentingan pribadi dan
bagaimana cara berperilaku etis dalam hubungan dengan rekan kerja di
perusahaan, klien, penyewa, supplier, kontraktor, asuransi, agen, galangan
kapal, biro kelas, konsultan, banker dan pihak ketiga lainnya yang mungkin
sedang menjalani hubungan bisnis dengan Perusahaan.
Sebagian besar Negara memiliki sebuah sistem hukum yang melarang
praktek-praktek korupsi termasuk dalam wilayah hukum Republik
Indonesia. Pelanggaran dari hukum-hukum tersebut diangap sebuah
pelanggaran serius dan dapat menimbulkan denda terhadap Perusahaan dan
hukuman penjara bagi pelaku. Bahkan tuduhan penyuapan atau korupsi
sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan pada reputasi Perusahaan.
PENYUAPAN DAN KORUPSI:
Penyuapan dan Korupsi memiliki arti untuk menerima atau memberi segala
sesuatu secara tidak layak, sebagai sebuah kompensasi untuk
mempengaruhi perilaku atau keputusan atau untuk mendapatkan
keuntungan bagi pelaku, baik itu adalah beban Perusahaan atau tidak.
Larangan-larangan:
• Dilarang menerima atau memberi bantuan pribadi atau hadiah dari nilai
apapun dengan cara apapun, termasuk parsel untuk acara-acara khusus
seperti Lebaran / Natal. Hal juga termasuk barang berharga seperti
uang tunai kecuali dalam keadaan di mana penolakan tersebut akan
menyebabkan situasi bisnis yang canggung. Ketika keadaan tersebut
terjadi, transaksi tersebut harus segera dilaporkan kepada atasan dan
pemberian tersebut dilaporkan sesuai dengan prosedur Perusahaan
(E/SPK/OPM/42)
Page 3
• Klien / penyewa, supplier, kontraktor, agen, galangan kapal dan partner
dilarang untuk menutupi biaya perjalanan atau akomodasi Perusahaan
baik lokal maupun luar negeri.
• Dilarang menerima atau memberi apapun dari sesama karyawan baik
lepas pantai atau darat untuk kepentingan pribadi atau menutup-nutupi
kesalahan.
Setiap pelanggaran di atas akan ditangani sesuai dengan semua
peraturan yang berlaku dan dapat berakibat pemutusan hubungan kerja
tanpa kompensasi.
KETIDAKJUJURAN:
Memalsukan, meniru, merusak, menghapus atau menyembunyikan properti,
log, catatan atau dokumen (termasuk dokumen elektronik) dengan sengaja
atau tidak sengaja atau pemalsuan, manipulasi atau penyalahgunaan
wewenang dengan tujuan:
• Menghasilkan uang, kepemilikan, layanan atau informasi yang tidak
akan diperoleh tanpa praktek-praktek ketidakjujuran.
• Mengubah catatan kinerja pribadi atau bisnis.
• Menimbulkan kerugian Perusahaan dan merusak reputasi Perusahaan..
• Mengurangi hak / kesempatan Perusahaan dalam persaingan bisnis atau
merusak reputasi perusahaan.
Ketidakjujuran dapat timbul dari lingkungan internal dan eksternal
Perusahaan yang di mana tidak selalu melibatkan karyawan. Setiap praktek
yang tidak jujur dapat mengakibatkan pemberhentian karyawan dan
gugatan.
Page 4
Panduan Kode Etik Perusahaan
Panduan ini ditetapkan untuk menyediakan contoh-contoh dan untuk
mengklarifikasi Kode Etik perusahaan yang diterapkan. Akan tetapi,
panduan ini tidak meliputi setiap situasi yang menyangkut Kode. Panduan
ini juga menjelaskan prosedur disiplin yang ditegakkan untuk pelanggaran.
HADIAH DARI PEMASOK / REKAN BISNIS
Hadiah mengacu kepada tiap jenis uang, barang-barang, jasa atau perlakuan
yang diberikan atau diterima oleh karyawan dengan tujuan kepentingan
pribadi.
Panduan ini meliputi barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemasok
/ rekan bisnis
Contoh dari hadiah yang dilarang adalah sebagai berikut:
• Semua hadiah yang diterima di rumah atau kantor termasuk bingkisan,
parsel makanan.
• Sebuah hadiah sambutan yang dikirimkan ke hotel selama perjalanan
dinas.
• Jasa gratis atau tawaran khusus dari pemasok / kontraktor / pihak ke
tiga..
• Voucher atau pulsa telepon genggam,
Contoh hadiah yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:
• Sumbangan atau sponsorship dari pemasok/kontraktor untuk acara
Perusahaan.
Page 5
• Pemberian dengan nilai sederhana yang diberikan kepada seorang
karyawan selama sakit/kehamilan (seperti buket, kue, buah-buahan).
• Hadiah yang telah dilaporkan oleh karyawan terkait kepada atasan dan
bahwa disposisi hadiah telah diselesaikan oleh atasan.
• Barang promosi seperti kalender, agenda, pen dan t-shirt dengan logo
dari pemasok/kontraktor.
BIAYA AKOMODASI / PERJALANAN DINAS
Contoh tindakan-tindakan yang dilarang:
• Menerima pembayaran untuk perjalanan dinas, biaya hotel, domestic
atau internasional oleh pemasok, galangan kapal atau kontraktor.
• Menyediakan tanda terima palsu atas segala pembelian, biaya-biaya,
termasuk tagihan hotel, makan, transportasi dsb.
• Menambahkan biaya yang sebenarnya.
• Melakukan perjalanan yang tidak perlu selama perjalanan dinas.
• Menerima atau meminta uang atau hadiah dari awak kapal.
• Termasuk sebagai biaya Perusahaan, karyawan yang tidak
berkepentingan atau biaya anggota keluarga selama perjalanan dinas.
Contoh tindakan-tindakan yang tidak dilarang:
• Biaya perjalanan dinas di mana pihak penyewa / rekanan
membutuhkan karyawan untuk diwakili oleh Perusahaan. Perjalanan
tersebut diperbolehkan setelah prosedur yang tepat telah dilakukan.
Page 6
HIBURAN
Walaupun suguhan umum adalah perilaku bisnis / social yang normal,
karyawan harus menolak sebuah undangan makan atau suguhan lain yang
ditawarkan baik yang melebihi norma sosial atau terlalu sering untuk
menghindari aib atau menjaga objektivitas dalam melaksanakan tugas
Perusahaan.
Pada situasi di mana menolak sebuah undangan akan terkesan tidak sopan,
karyawan harus meminta persetujuan dari atasan langsung sebelum
menerima.
Contoh dari hiburan yang dilarang adalah sebagai berikut:
• Menerima tiket untuk acara dengan atau tanpa kehadiran penyedia.
• Menggunakan fasilitas penyedia seperti: rumah, villa untuk
kepentingan pribadi.
• Setiap bentuk hiburan di luar batas keramahan bisnis yang pantas.
• Memperpanjang sebuah perjalanan dinas untuk liburan dibayarkan
oleh penyedia/klien/penyewa, pemasok/kontraktor, agen, galangan
kapal atau rekan bisnis.
• Apapun dari kegiatan tidak bermoral.
Contoh dari hiburan yang tidak dilarang adalah sebagai berikut:
• Sebuah hiburan dengan kehadiran dari penyedia dan dalam batas
keramahan bisnis yang pantas. Contoh: makan yang sederhana.
Page 7
RABAT/DISKON/KOMISI
Semua rabat atau diskon yang diberikan oleh pemasok/kontraktor/pihak
ketiga merupakan milik Perusahaan. Karyawan dilarang menerima
komisi/komplementer tunai secara langsung atau tidak langsung (via bank
transfer atau pihak ketiga) untuk kepentingan pribadi.
PROSEDUR DISIPLIN
Ketidaksesuaian terhadap panduan-panduan di atas merupakan sebuah
pelanggaran atas peraturan yang berlaku, oleh karena itu tindakan displin
yang pantas akan dlakukan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan
Perusahaan dan prosedur Perusahaan dan hal ini dapat mengakibatkan
pemutusan hubungan kerja.
Page 8
Topik-topik terkait Etika
BEBAS TUGAS
Ketika seorang karyawan ingin bekerja di tempat lain dengan atau tanpa
pemberian upah, secara rutin atau sebagai konsultan paruh waktu, ia harus
sebelumnya mendapat persetujuan tertulis dari atasan atau Managing
Director.
KONFLIK KEPENTINGAN
Seluruh karyawan harus menghindari keterlibatan dalam kegiatan investasi
atau bisnis yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan dengan
Perusahaan.
Setiap keluarga atau kerabat dekat yang merupakan
pemasok/klien/kontraktor harus diungkapkan kepada Perusahaan..
INFORMASI RAHASIA
Seluruh Karyawan dilarang untuk mengungkap atau mengekspos informasi
rahasia Perusahaan dengan cara apapun kepada siapapun di luar Perusahaan,
tanpa persetujuan tertulis dari Managing Director. Informasi rahasia
mengacu pada semua informasi yang berhubungan dengan kegiatan bisnis
perusahaan yang tidak diketahui pihak-pihak di luar Perusahaan.
PERSUASI NEGATIF
Seluruh karyawan dilarang untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain
dengan cara apapun untuk melanggar peraturan.
PINJAMAN KE/DARI PEMASOK ATAU KONTRAKTOR
Seluruh karyawan atau kerabatnya dilarang untuk menawarkan, menjamin
atau menerima sebuah pinjaman ke atau dari badan usaha atau perantara
atau siapapun yang memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan.
Page 9
PENYALAHGUNAAN/PENJUALAN PROPERTI PERUSAHAAN
Semua keuntungan penjualan dari properti Perusahaan yang berupa apapun
yang dimiliki oleh Perusahaan.Aset Perusahaan termasuk namun tidak
terbatas pada bahan bakar minyak, minyak pelumas, persewaan, ruang,
penjualan hak Perusahaan atas sebuah kontrak, hak untuk mengumpulkan,
sampah yang bisa didaur ulang dan peralatan yang telah digunakan.
BEBAS PELECEHAN
Perusahaan tidak akan mentolerir setiap pelecehan antara karyawan atau
pihak-pihak luar yang memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan.
Rincian mengenai pelecehan dapat ditemukan pada Kebijakan Anti
Pelecehan Perusahaan.
Page
10
Prosedur “Bila ragu”
Kapanpun karyawan ragu, Ia dapat meminta klarifikasi dari atasan atau
Managing Director.
Ketika menemukan sesuatu yang mencurigakan, karyawan disarankan
untuk melaporkan kasus sebelum mengambil tindakan
Melaporkan ke atasan langsung dan menyerahkan hadiah ke Kepala Divisi
GA untuk penyelesaian.
Menulis surat apresiasi menggunakan kop surat resmi kepada penyedia atas
rasa terima kasih Perusahaan.
Page
11
Melaporkan Ketidakjujuran atau Korupsi
Karyawan harus melaporkan segera pada atasan jika ada indikasi
ketidakjujuran atau korupsi yang dilakukan baik secara langsung atau tidak
langsung oleh karyawan terkait atau karyawan lain untuk tindakan segera.
Perusahaan memperhatikan perlindungan saksi/kepentingan karyawan. Oleh
karena itu, setiap bukti yang dilaporkan akan dijaga kerahasiaannya.
Jika untuk suatu alasan karyawan ragu untuk membicarakan
ketidakjujuran/korupsi kepada atasan di Perusahaan, ia dapat
melaporkan secara langsung kepada Managing Director.
Sebuah komunikasi melalui email disediakan untuk pelaporan tanpa nama:
Email: [email protected]
Perusahaan menjamin bahwa tidak aka nada pemecatan, penurunan
pangkat, ancaman, penuntutan atau diskriminasi bagi mereka yang
melaporkan pelanggaran Kode Etik ini. Karyawan/saksi akan
sepenuhnya dilindungi kerahasiannya untuk ketenangan saksi.
Page
12
Appendix 1. Kutipan dari Peraturan Perusahaan
BAB IX: Prosedur Kerja dan Peraturan Disiplin.
Bagian 35: Kewajiban dan Tanggung jawab
1. Karyawan diwajibkan menjaga peralatan/perlengkapan kantor dan
properti lain yang disediakan oleh Perusahaan serta property Perusahaan
lainnya.
2. Karyawan diwajibkan melapor kehilangan atau kerusakan
peralatan/perlengkapan kantor dan properti Perusahaan kepada atasan
dengan segera.
3. Seluruh karyawan diwajibkan untuk memeriksa kegiatan karyawan lain
yang mungkin dapat mengakibatkan kerugian Perusahaan atau
melanggar peraturan dan kebijakan Perusahaan.
4. Seluruh karyawan diharuskan untuk memerika semua peralatan, mesin
kantor dsb, sebelum dan sesudah melakukan tugas-tugas mereka untuk
menghindari kerusakan yang dapat membahayakan kegiatan kerja.
5. Seluruh karyawan diwajibkan untuk menjaga dan menyimpan informasi
rahasia Perusahaan dari pihak-pihak lain sehubungan dengan
pengetahuan mengenai Perusahaan, meskipun ia tidak lagi bekerja untuk
Perusahaan.
6. Seluruh karyawan diwajibkan mematuhi peraturan perusahaan
mengenai:
a. Kesehatan kerja dan langkah-langkah keselamatan.
b. Keamanan dan perlindungan.
c. Administrasi.
d. Kebijakan-kebijakan Perusahaan.
Page
13
Bagian 36: Pembatasan untuk karyawan
1. Seluruh karyawan dilarang untuk melakukan kegiatan bisnis di luar
kepentingan Perusahaan.
2. Karyawan dilarang untuk menyalahgunakan atau memindahkan
peralatan/perlengkapan kantor dan properti Perusahaan dari
tempat/lokasi yang telah ditentukan, kecuali untuk digunakan
sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam
lingkungan Perusahaan.
3. Seluruh karyawan dilarang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol,
untuk mabuk di tempat kerja, untuk membawa atau menyimpan dan
menyalahgunakan narkoba, untuk terlibat dalam kegiatan berjudi dan
untuk bertengkar atau berkelahi dengan karyawan lain, atasan atau
Managing Director dalam lingkungan Perusahaan.
4. Seluruh karyawan dilarang untuk memiliki atau membawa berbagai
senjata api atau senjata tajam dalam lingkungan Perusahaan.
5. Seluruh karyawan dilarang terlibat insiden atau perbuatan asusila.
6. Seluruh karyawan dilarang untuk memperdagangkan properti/peralatan
milik Perusahaan.
7. Seluruh karyawan dilarang untuk memperdagangkan produk apapun
atau untuk mendistribusikan formulir donasi atau brosur dari luar
perusahaan, untuk memperlihatkan/mendistribusikan poster dan surat
edaran dalam lingkungan Perusahaan tanpa ijin dari Managing Director.
Page
14
Bagian 37: Hukuman Terhadap Pelanggaran Prosedur Kerja dan
Peraturan Disiplin
1. Setiap pelanggaran dari prosedur kerja dan peraturan disiplin akan
dikenakan hukuman. Berat dari hukuman akan ditentukan sesuai dengan
kesalahan/pelanggaran yang dilakukan serta faktor-faktor lain yang
mempengaruhi insiden.
2. Jika hukuman dari pelanggaran prosedur kerja dan disiplin.terjadi ketika
hukuman sebelumnya masih berlaku, Masa berlaku hukuman yang baru
akan diberlakukan ketika hukuman yang baru dikeluarkan.
3. Pemberian hukuman secara berurutan tidak diperlukan, hukuman yang
baru akan dijadikan pertimbangan untuk beban dari semua pelanggaran
yang dilakukan.
4. Sebuah hukuman akan berakhir jika durasi yang ditetapkan sebelumnya
telah dilalui tanpa ada pelanggaran-pelanggaran baru.
5. Jenis-jenis hukuman terhadap pelanggaran prosedur kerja dan peraturan
disiplin adalah sebagai berikut:
A. Surat Pengingat
1) Dikeluarkan oleh atasan langsung dari karyawan terkait atau
Managing Director dan akan dicatat pada data pribadi karyawan
serta berlaku untuk 3 (tiga) bulan.
2) Jenis-jenis pelanggaran yang akan dikenakan Surat Pengingat
adalah:
a) Gagal untuk mendaftar log kehadiran 2 (dua) kali berturut-
turut pada bulan yang sama.
b) Absen selama 1 (satu hari) dalam satu bulan tanpa alasan
yang dapat dipertanggung jawabkan.
c) Telat tiba di kantor sebanyak 3 (tiga) kali dari jam kerja
kantor yang ditetapkan dalam bulan yang sama.
Page
15
d) Meninggalkan kantor/tempat kerja sebelum jadwal sebanyak
2 (dua) kali pada bulan yang sama tanpa ijin dari atasan dan
tanpa mencatat pada log kehadiran..
e) Gagal untuk melaporkan atau menyerahkan sebuah surat dari
dokter atau bidan atau dokter tradisional lainnya pada hari
pertama kerja setelah absen.
f) Melakukan bisnis di luar kepentingan Perusahaan,
memperdagangkan produk atau mendistribusikan formulir
sumbangan atau brosur dari luar Perusahaan,
Menunjukkan/mendistribusikan poster dan surat edaran
dalam lingkungan Perusahaan tanpa ijin dari Managing
Director.
g) Gagal untuk melaporkan perubahan data pribadi, termasuk
alamat, status keluarga (status pernikahan, kelahiran atau
kematian dalam keluarga).
h) Gagal untuk menaati tugas dan tanggung jawab yang
diterapkan dalam Perusahaan.
B. Surat Peringatan Pertama (SP-I)
1) Dikeluarkan oleh atasan langsung karyawan terkait / Managing
Director dan berlaku selama 6 (enam) bulan dari tanggal
dikeluarkan.
2) Pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan Surat Peringatan
Pertama (SP-1) adalah sebagai berikut:
a) Gagal untuk mendaftar log kehadiran 2 (dua) kali berturut-
turut atau 4 (empat) kali tidak berturut-turut pada bulan yang
sama.
b) Absen dari kerja selama 2 (dua) hari berturut-turut pada
bulan yang sama tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Page
16
c) Meninggalkan kantor/tempat kerja selama jam kerja kantor
sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut atau 4 (empat) kali tidak
berturut-turut pada bulan yang sama tanpa menyerahkan
formulir ijin yang diketahui oleh atasan terkait.
d) Telat tiba di kantor dari jam kerja yang ditetapkan sebanyak
2 (dua) kali berturut-turut atau 4 (empat) kali tidak berturut-
turut pada bulan yang sama tanpa ijin dari atasan dan tanpa
mendaftar pada log kehadiran.
e) Mendaftarkan log kehadiran dari karyawan lain.
f) Kinerja yang buruk atau ceroboh dalam menjalankan tugas-
tugas hingga dapat menimbulkan bahaya / kecelakaan pada
dirinya serta orang lain.
g) Melakukan tindakan yang dapat merusak/merugikan citra
atau reputasi Perusahaan.
h) Gagal untuk mematuhi perintah langsung atasan terkait yang
wajar.
i) Tidur selama jam kerja.
j) Menentang sebuah penugasan yang pantas.
k) Gagal untuk melaporkan kerusakan pada
peralatan/perlengkapan/properti/asset Perusahaan.
l) Menyalahgunakan dan/atau memindahkan
peralatan/perlengkapan/properti/asset kantor tanpa
persetujuan dari Managing Director.
m) Salah menempatkan peralatan/perlengkapan/properti/aset
kantor.
Page
17
C. Surat Peringatan Kedua (SP-II)
1) Dikeluarkan oleh atasan langsung dari karyawan terkait /
Managing Director dan berlaku selama 6 (enam) bulan dari
tanggal dikeluarkan.
2) Pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan Surat Peringatan Kedua
adalah sebagai berikut:
a) Gagal untuk mendaftar log kehadiran sebanyak 4 (empat)
kali berturut-turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut pada
bulan yang sama.
b) Absen dari tempat kerja selama 2 (dua) hari berturut-turut
atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut pada bulan yang sama
tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
c) Telat tiba di kantor / tempat kerja dari jam kerja yang
ditetapkan sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut atau 6
(enam) kali tidak berturut-turut pada bulan yang sama.
d) Meninggalkan kantor / tempat kerja selama jam kerja kantor
sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali
tidak berturut-turut pada bulan yang sama tanpa ijin
sepengetahuan atasan dan tanpa mendaftar pada log
kehadiran.
e) Menyediakan data pribadi yang salah.
f) Sebuah peningkatan hukuman dari Surat Peringatan Pertama
(SP-I) setelah terjadinya sebuah pelanggaran yang sama atau
sebuah pelanggaran dengan bobot yang sama.
Page
18
D. Surat Peringatan Ketiga (SP-III)
1) Dikeluarkan oleh atasan langsung karyawan terkait / Managing
Director dan berlaku selama 6 (enam) bulan dari tanggal
dikeluarkan..
2) Pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan Surat Peringatan Ketiga
(SP-III) adalah sebagai berikut:
a) Membawa senjata api atau senjata tajam dari jenis apapun
dalam lingkungan Perusahaan.
b) Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan gangguan
yang dapat merugikan Perusahaan.
c) Mengabaikan tugas dengan sembarangan.
d) Dengan sengaja atau lalai membuat dirinya sendiri tidak dapat
melakukan tugas yang diberikan.
e) Kelalaian dalam melakukan tugas yang diberikan walaupun
percobaan pada bidang dan departemen lain..
f) Memalsukan surat dokter, surat ijin, surat kerja.
g) Sebuah peningkatan hukuman dari Surat Peringatan Kedua
(SP-II) setelah terjadinya sebuah pelanggaran yang sama dan /
atau sebuah pelanggaran dengan bobot yang sama.
E. Pemutusan Hubungan Kerja
1) Setiap karyawan yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran-
pelanggaran berikut akan diberhentikan dengan segera atas dasar
pelanggaran berat. Pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh
Managing Director dan / atau atas permintaan atasan langsung dari
karyawan terkait dengan argumen kuat dan dukungan data.
Page
19
2) Pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan Pemutusan Hubungan
Kerja adalah sebagai berikut:
a) Menjual atau mentransfer kepemilikan atas properti atau aset
Perusahaan..
b) Pelecehan seksual atau diskriminasi karena grup etnis, agama,
suku dan pangkat atau jenis kelamin.
c) Melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan.
d) Menggunakan kekuatan fisik atau ancaman terhadap rekan
kerja yang dapat menyebabkan gangguan dalam aktivitas
kantor sehari-hari.
e) Melakukan tindakan yang disengaja atau ceroboh yang dapat
menimbulkan kerusakan pada peralatan, aset atau dokumen-
dokumen Perusahaan.
f) Mengungkap dan / atau membocorkan informasi rahasia
Perusahaan, baik disengaja atau tidak disengaja.
g) Melakukan tindakan kriminal, termasuk: mencuri,
penggelapan, penipuan, perdagangan produk-produk illegal di
dalam atau di luar lingkungan Perusahaan, penjualan properti
Perusahaan yang tidak sah, memfitnah atau mengadu rekan
kerja satu dengan yang lain.
h) Membujuk rekan kerja, rekan bisnis atau keluarga mereka
untuk melakukan tindakan illegal atau criminal.
i) Menyerang secara fisik, menghina atau mengancam rekan
kerja, rekan bisnis atau keluarga mereka.
j) Mengadakan pertemuan terlarang dan / atau mendistribusikan
materi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yang dapat
menimbulkan gangguan.
Page
20
k) Mabuk di tempat kerja, berjudi dan perbuatan tidak senonoh
atau bejat di lingkungan kantor selama jam kerja.
l) Kelalaian dalam melakukan tugas yang dapat mengakibatkan
kecelakaan dan merugikan Perusahaan.
m) Menyediakan informasi palsu atau memalsukan informasi
yang dapat merugikan Perusahaan.
n) Melakukan pelanggaran yang sama yang dikenakan sebuah
Surat Peringatan Ketiga (SP-III), ketika sebuah hukuman
untuk Surat Peringatan Ketiga masih berlaku.
F. Pengskorsan
1) Perusahaan dapat mengskors karyawan untuk dua kategori berikut:
a) Pengskorsan untuk mendidik karyawan yang melanggar
peraturan Perusahaan atau lainnya.
b) Pengskorsan untuk memastikan sebuah suasana kerja yang
baik ketika proses pemutusan menunggu keputusan dari
industrial courts.
2) Karyawan akan diberutahu mengenai pengskorsan mereka secara
tertulis.
3) Batas waktu maksimal untuk pengskorsan adalah 1 (satu) bulan.
4) Ketika menjalani pengskorsan, karyawan akan tetap menerima gaji
sesuai dengan hukum yang berlaku.
Page
21
BAB X: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Bagian 38: Keadaan Yang Dapat Menyebabkan Pemutusan Hubungan
Kerja
G. Pelanggaran Prosedur Kerja dan Peraturan Disiplin
1) Pada situasi di mana seorang karyawan berbuat kesalahan atau
melakukan sebuah pelanggaran prosedur kerja dan peraturan
disiplin yang dapat dikenakan sanksi sesuai Bagian 37 Poin 5.E,
Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dan karyawan tidak
akan berhak atas uang pesangon, tetapi berhak untuk mendapat
kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang
ketenagakerjaan UU13/2003.
STANDARD OPERATING PROCEDURE
KODE ETIK – DAFTAR REVISI
Tanggal Rev Halaman
Apr ‘16 1 1 dari 1
Dilarang memperbanyak dan/atau mempergunakan dokumen ini tanpa ijin tertulis.
D2/SOP-Kode Etik.doc CONTROLLED COPY
Isi
Rev
no./Tanggal/
Hal Versi sebelumnya
Rev
no./Tanggal/
Hal
Versi terbaharui
1 / Apr ’16 / 2
PENYUAPAN DAN KORUPSI:
Penyuapan dan Korupsi memiliki arti untuk menerima segala sesuatu secara tidak layak, sebagai sebuah kompensasi untuk mempengaruhi perilaku atau keputusan atau untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku, baik itu adalah beban Perusahaan atau tidak.
2 / Apr’ 16 / 2
PENYUAPAN DAN KORUPSI:
Penyuapan dan Korupsi memiliki arti untuk menerima atau memberi segala sesuatu secara tidak layak, sebagai sebuah kompensasi untuk mempengaruhi perilaku atau keputusan atau untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku, baik itu adalah beban Perusahaan atau tidak.