0

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Oleh :

ST Khadijah Tinni 20100510112

Umiyati 20100510107

Mursinah 20100510108

Prodi :

Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2010 / 2011

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara sebagai organisasi kemasyarakatan, hanya dapat dikudikan secara terarah

dan efisien apabila ada gambaran yang jelas tentang khakikat, tujuan, dan susunannya.

Dalam proses penyusunan Undang-undang Dasar Negara harus senantiasa berlandaskan pada

satu konsepsi dasar yang jelas tentang Negara dan tujuannya sesta asas kerohanian Negara.

Dengan perkataan lain realisasi pembentukan Negara beserta konstitusinya harus

berlandaskan pada suatu asa kerohanian, dasar dan iseologi Negara yang dibentuk (Kirdi

Dipoyudo, 1984: 9)

Indonesia pun sebagai Negara yang terbentuk dari sejarah yang panjang

memperlihatkan bahwa landasan Negara berdasarkan atas UUD dan pancasila sebagai falsafa

Negara.

Sebagai dasar filsafat Negara Indonesia maka pancasila sebagai satu asa

kerohanian dan pemersatu bangsa, yang dimana pancasila dalam dirinya sendiri adalah

satu kesatuan antara sila yang satu dan lainnya, sehingga pancasila mengandung persatuan

yang memperkokoh Indonesia dan segala aspek pendukungnya.

Oleh karena itu, kami membahas persoalan pancasila sebagai system filsafat guna

bermaksud agar segala golongan dapat memahami dengan betul posisi dari pancasila dalam

tatanan Negara Indonesia, dan bagaimana selayaknya sikap bangsa dalam menjadikan

pancasila sebagai landasan berkelakuan di kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Rumusan Masalah

1) Apakah pengertian dari sistem?

2) Apakah unsur-unsur dari system?

3) Bagaimana Kesatuan Sila-sila Pancasila?

4) Apakah pengertian dari filsafat?

5) Bagaimana pancasila sebagai system filsafat Indonesia?

6) Apa inti-inti sila pancasila?

C. Tujuan

1) Mahasiswa dapat mendefinisikan pengertian filsafat dan Pancasila sebagai system

filsafat.

2

2) Mahasiswa dapat memahami pengertian system dan unsur-unsur dari system tersebut.

3) Mahasiswa dapat menganalisis sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat.

4) Mahasiswa dapat memahami inti dari setiap sila Pancasila.

D. Manfaat

Dengan Membaca paper yang kami susun, diharapkan agar kita bias mengambil

manfaat yang kemudian akan mengarahkan kita kepada pemahaman yang baik mengenai

Pancasila sebagai Sistem Filsafat, sehingga kita bias lebih mencintai dan mengamalkan nilai-

nilai yang terkandung di setiap sila-sila pancasila disetiap kelakuan kita dikehidupan sehari-

hari, dan memacu sifat patriotism.

3

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian sistem

Istilah system paling sering digunakan untuk menunjuk pengertian metode atau cara dan

sesuatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu

kesatuan yang utuh. Sebenanya penggunaannya lebih dari itu, tetapi kurang dikenal. Sebagai

suatu himpunan, sistempun didefinisikan bermacam-macam pula.

Istilah system berasal dai bahasa Yunani “systema” yang mempunyai arti demikian :

1. Suatu keseluruhan yang tesusun dari sekian banyak bagian (“hole compounded of several

parts”-shrode dan voich, 1974:115).

2. Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur (an

organized, functioning relationship among units of components”-Awad,1979:44).

Jadi, dengan kata lain istilah “systema” itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen

yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (a whole).

Pengertian sistem menurut sejumlah para ahli :

1. L. James Havery, Menurutnya sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang

suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk

berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

2. John Mc Manama, Menurutnya sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari

fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk

mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efesien.

3. C.W. Churchman. Menurutnya sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan

untuk melaksanakan seperangkat tujuan.

4. J.C. Hinggins, Menurutnya sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling

berhubungan.

5. Edgar F Huse dan James L. Bowdict, Menurutnya sistem adalah suatu seri atau rangkaian

bagian-bagian yang saling berhubungan dan bergantung sedemikian rupa sehingga interaksi

dan saling pengaruh dari satu bagian akan mempengaruhi keseluruhan.

Pengertian serupa itu pada perkembangannya kemudian hanya merupakan salah satu

pengertian saja. Sebab ternyata istilah itu dipergunakan untuk menunjuk banyak hal. Optner

4

(1978:18-20) misalnya mengatakan bahwa N. Jordan di dalam tulisannya yang berjudul some

thinking about system (1960) telah mengemukakan tidak kurang dari 15 macam cara orang

mempergunakan istilah system tersebut. Optner sendiri mengatakan bahwa tidak semua

pengertian atau penggunaan istilah system tersebut penting untuk diketahui. Yang dianggap

penting mengapa dikemukakan adalah agar tahu bahwa istilah system itu ternyata dipakai

menunjukkan bukan hanya satu dua pengertian saja, melainkan banyak sekali.

Dalam tulisan ini tidak semua kelima belas macam penggunaan itu diketengahkan,

melainkan hanya sebagian saja yang dianggap di Indonesiapun agak dikenal, karenanya contoh-

contohnyapun disesuaikan dengan yang biasa dijumpai disini. Penggunaan istilah itu adalah :

1. System yang digunakan untuk menunjuk suatu kumpulan atau himpunan benda-benda yang

di satukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling berhubungan atau saling ketergantungan

yang teratur, suatu himpunan bagian-bagian yang tergabungkan secara ilmiah maupun oleh

budi daya manusia sehigga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan terpadu , suatu

keseluruhan yang terorganisasikan, atau sesuatu yang organik, atau juga yang berfungsi,

bekerja atau bergeraksecara serentak bersama-sama, bahkan sering bergeraknya itu

mengikuti suatu kontrol tertentu. Contoh : system tata surya dan ekosistem.

2. System yang digunakan untuk menyebut alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang

secara khusus memberikan andil atau sumbangan terhadap berfungsinya fungsi tubuh

tertentu yang rumit tetapi amat vital. Contoh : system syaraf.

3. System yang menunjuk system gagasan (ide) yang tersusun terorganisasikan, suatu himpunan

gagasan, prinsip, doktrin, hokum, dan sebagainya yang membentuk satu kesatuan yang logik

dan dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintahan

tertentu. Contoh : system pemerintahan demokratik, system masyarakat islam.

4. System yang digunakan untuk menunjuk suatu hipotesis atau suatu teori (yang dilawankan

dengan praktik). Kita kenal misalnya pendidikan sistematik.

5. System yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara. Misalnya saja system mengetik

sepuluh jari.

6. System yang dipergunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metd pengaturan

organisasi atau susunan sesuatu, atau mode tata cara. Dapat juga dalam arti suatu bentuk atau

pola pengaturan, pelaksanaan atau pemrosesan. Dan juga dalam pengertian metode

pengelompokan, pengkodifikasian, dsb. Contoh: system pengelompokan bahan pustaka

menurut Dewey (Dewey Decimal Clasification).

Secara singkat, menurut Shrode dan Voich, istilah system itu menunjuk pada dua hal,

yaitu pada sesuatu wujud (entitas) atau benda ang memiliki tata aturan atau susunan structural

dari bagian-bagiannya, dan kedua menunjuk pada suatu rencana, metode, alat, atau tata cara

untuk mencapai sesuatu. Dan dikatakan oleh keduanya bahwa kedua pengertian atau penggunaan

tidaklah mempunyai perbedaan yang berarti, sebab keteraturan, ketertiban, atau adnya struktur

itu merupakan hal yang fundamental (mendasar) bagi keduanya.

5

SebLeum pembicaraan kita beranjak pada pembicaraan mengenai berbagai definisi

(rumusan atau batasan) system, ada baiknya jika diketengahkan terlebih dahulu penjelasan

penggunaan istilah system sebagai benda dan sebagai metode menurut paparan Shrode dan

Voichi walaupun hanya pokok-pokoknya saja yang dikemukakan.

1. System sebagai suatu wujud (entitas)

Suatu system biasa dianggap merupakan “suatu himpunan bagian yang saling berkaitan

yang saling membentuk satu keseluruhan yang rumit atau kompleks tetapi merupakan satu

kesatuan”. Contoh wujud benda yang sesuai dengan definisi itu adalah mobil, jam, paguyuban,

lembaga pemerintah, manusia dll.

2. System sebagai metode

Kata-kata system yang mempunyai makna metodologik banyak sekali dijumpai, misalnya,

system control yang baik, system investasi keuangan saya pasti meyakinkan. Kesemua

penggunaan istilah system ini jelas berbeda sekali dari penggunaan system seperti dalam

pembicaraan dahulu. Dalam hal ini system itu dipergunakan menunjuk tata cara. Selain

keteraturan, ketertiban, yang bersifat metologik ini juga mengandung makna adanya pendekatan

yang rasional dan logic dalam mencapai suatu tujuan.

B. Unsur-unsur system

Seperti telah diketahui, secara sederhana system itu merupakan sehimpunan unsur-unsur

yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian ini dapat digambarkan dengan

beberapa contoh sIstem, unsur-unsurnya seperti yang terlihat dalam bagan dibawah ini.

SISTEM UNSUR-UNSUR TUJUAN

Tubuh Manusia Organ-organ, kerangka, susunan urat

saraf, system peredaran darah, dll

Homeostasis

(Keadaan Selaras)

Klab Rekreasi Anggota Rekseasi

Pabrik Orang, Mesin, Bagunan, Bahan Material Produksi Barang

Sistem peluru kendali

(rudal)

Peluru kendali dan tempat pelontarannya,

manusia, jaringan pelacak atau deteksi

dan komunikasi

Serangan Balik

Kepolisian Manusia, Perlengkapan, Bangunan,

Jaringan komunikasi

Pengendalian

Keamanan

Komputer Komponen fisik dan hubungan Pengolahan data

Cakrawala Bintang, Planet, Energi Tidak jelas

Filsafat Ide-ide (Buah Pikiran) Kepahaman

6

C. Kesatuan sila-sila pancasila

Nilai-nilai pancasila yang merupakan suatu kesatuan dan memiliki sifat dasar

monodualis, yaitu sifat kodrat manusia sebagai perseorangan dan makhluk social, yang masing-

masing mengandung unsur-unsur ketubuhan dan kewajiban akan senantiasa menjelma dalam

segala aspek kehidupan dan penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan

dengan sifat dasar kemanusiaan senantiasa menduduki tempat yang amat sentral dalam setiap

pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Maka dalam kaitannya dengan bentuk Negara, sifat

kodrat manusia merupakan suatu dasar pemikiran yang pokok bahkan sangat menentukan.

Negara indonesia yang berdasarkan pada pancasila, mendasarkan segala aspek

penyelenggara Negara pada sifat kodrat manusia monodualis, maka kebebasan manusia sebagai

individu (perseorangan) dan sebagai makhluk sosial bersama-sama harus berjalan secara selaras,

serasi dan seimbang.

Dalam kaitannya dengan sifat-sifat dan bentuk Negara Indonesia, yaitu bersifat

modulitas, nilai-nilainya tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 sebagai suatu naskah

pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa hak

kodrat dan hak moral segala bangsa di dunia ini didasarkan pada perikemanusiaan dan

perikeadilan (pembukaanUUD 1945 alenia I). hak kodrat setiap bangsa didunia atas

kemerdekaan adalah bersifat mutlak, oleh karena itu pelanggaran atas hak kodrat tersebut berarti

pelanggaran terhadap hak kodrat manusia yang paling mutlak, selain itu setiap bangsa berhak

hidup sesuai dengan hak moralnya yaitu hidup sesuai dengan perikeadilan.

Untuk lebih memperjelas tentang kaitan sifat dasar kodrat manusia monodualis yang

terkandung dalam pancasila, dalam kaitannya dengan bentuk dan sifat Negara, maka dapat

diamati isi dan makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

Pertama, dalam pembukaan UUD 1945 diterima aliran pengertian Negara persatuan, yaitu

Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara

mengatasi segala paham golongan, segala paham perseorangan. Negara menurut

pengertian pembukaan UUD 1945 itu menghendaki persatuan seluruh bangsa

Indonesia secara keseluruhan. Dalam masalah ini pengertian persatuan lebih

ditekankan dalam kaitannya dengan bentuk Negara.

Kedua, yang terkandung dalam pembukaan adalah Negara yang berkedaulatan rakyat ,

berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan /perwakilan . begitulah makna yang

terkandung dalam penjelasan resmi, jadi dalam masalah ini menekankan pada sifat

kodrat individu dalam kaitannya dengan bangsa.

Ketiga, Tidak dikehendaki bentuk Negara yang berdasarkan paham individualism dan juga

tidak dikehendaki bentuk Negara klassa (klasse staat), yang hanya menekankan klassa

atau golongan. Negara Indonesia adalah Negara kekeluargaan baik yang bersifat

7

kedalam maupun keluar. Maka dalam relisasinya asas kekeluargaan ini baik yang

menyangkut lingkup nasional maupun internasional atas dasar keadilan social.

Dengan demikian maka menjadi jelas bagi kita bahwa Negara Indonesia adalah Negara

demokrasi, yang tidak hanya berdasar atas kebebasan individu dan juga tidak hanya berdasarkan

pada golongan (klassa) , namun berdasarkan pada sifat kodrat manusia „monodualis‟ yaitu

sebagai makhluk individu dan makhluk social yang terkandung dalam pancasila. Maka Negara

Indonesia yang berdasarkan pancasila adalah Negara demokrasi monodualis, jadi bukan

demokrasi perseorangan atau liberal. Dan juga bukan demokrasi klassa. Demokrasi monodialis

yang terkandung dalam pancasila adalah demokrasi perseorangan bersama, berasas

kekeluargaan yang berkeadilan social demokrasi rakyat perseorangan maupun rakyat bersama.

(notonagoro, 1975 : 27,28).

Bilamana kita ringkas hubungan isi arti pancasila yang abstrak, umum universal, umum

kolektif dan khusus kongkrit adalah sebagai berikut:

1. Isi arti pancasila yang abstrak umum universal

Isi arti pancasila yang abstrak, umum universal merupakan hakikat dari pancasila merupakan

esensi yaitu merupaan intinya yang terdalam dari sila-sila pancasila.

Isi arti ini merupakan nilai yang fundamental, merupakan dasar filsafat, sehingga merupakan

sumber nilai seluruh aspek penyelenggaraan Negara.

2. Isi arti pancasila yang umum kolektif

Isi arti pancasila sebagai dasar fisafat nrgara republic Indonesia adalah bersifat abstrak umum

universal. Karena sifatnya yang abstrak umum universal, maka bersifat tetap dan tidak .

namun isi arti pancasila yang umum universal tersebut perlu dijabarkan lebih lanjutdalam

pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara yaitu berupa pedoman dalam penyelenggaraan

Negara maupun garis-garis besar haluan Negara. Maka pengertian inilah isi arti pancasila

bersifat umum kolektif.

Iai arti pancasila yang umum kolektif , pada hakikatnya merupakan wujud pelaksanaan

pancasila dasar filsafat Negara secara kongkrit, yaitu yang diterapkan dalam lingkungan

kehidupan yang nyata berlaku secara umum dan kolektif . disebut umum kolektif karena

hanya berlaku dalam batas-batas kolektifitas bangsa Indonesia.

Sebagai realisasi isi arti pancasila yang umum kolektif , terutama yang merupakan suatu

ketentuan hokum positif, yang selanjutnya merupakan pedoman bagi pelaksaan secara khusus

dan kongkrit dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara secara operasional. Hal ini sangat

penting terutama dalam menentukan kebijaksanaan secara operasional

8

D. Pengertian filsafat

1. Arti Istilah “Filsafat”

Istilah “filsafat” dalam bahasa Indonesia mempunyai padanan “falsafah” dalam kata

Arab. Sedangkan menurut kata Inggris “philosophy”, kata latin “philosophia”, kata Belanda

“philosophie”, kata Jerman “philosophie”, kata Prancis “philosophie”, yang kesemuanya itu

diterjemahkan dalam kata Indonesia “filsafat”. “Philosophia” ini adalah kata benda yang

merupakan hasil dari kegiatan “philosophein” sebagai kata kerjanya. Sedangkan kegiatan ini

dilakukan oleh philosophos atau filsuf sebagai subyek yang berfilsafat.

Menurut Dr. Harun Nasution, istilah “falsafat” berasal dari bahasa Yunani “philein” dan

kata mengandung arti “cinta” dan “shopos” dalam arti hikmat (wisdom) (Dr. Harun Nasution,

1973). Istilah “filsafat” berasal dari bahasa Yunani. Bangsa Yunanilah yang mula-mula

berfilsafat seperti lazimnya dipahami orang sampai sekarang . kata ini bersifat majemuk , berasal

dari kata “philos” yang berarti “sahabat” dan kata “Sophia” yang berarti “pengetahuan yang

bijaksana” (ished dalam bahasa belanda, atau wisdom kata inggris , dan hikmat menurut kata

arab) maka philosophia menurut arti katanya berarti cinta pada pengetahuan yang bijaksana ,

oleh Karena itu mengusahakannya. (sidi gzalba, 1977) .

Jadi terdapat sedikit perbedaan arti, disatu pihak menyatakan bahwa filsafat merupakan

bentuk majemuk dari “philein” dan “shopos”, (Dr. Harun Nasution, 1973), dilain pihak filsafat

dinyatakan dalam bentuk majemuk dari “philos” dan “shopia” . (sidi gazalba, 1977), namun

secara sistimantis mengandung makna yang sama.

2. Arti filsafat

Sesuai dengan latar belakangnya masing-masing, setiap filsuf maupun ahli filsafat

meninjau filsafat dari titik tolak dan sudut pandang yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Akibatnya rumusan pengertan filsafat menjadi berlain-lainan pula, sehingga pengertian

filsafatpun pada gilirannya juga mengalami perkembangan.

Sebenarnya untuk mendiskripsikan pengertian filsafat akan lebih mudah dipahami lewat

pendekatan secara operasional. Berfilsafat dapat mengandung arti melakukan aktivitas filsafat,

dengan demikian akan menggunakan seperangkat metode-metode filsafat, dan segaligus

mempunyai filsafat.

Jadi manusia mempunyai problema khas yang diusahakan untuk dipecahkan dengan cara

berfikir yang khas sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan pemecahan persoalan tersebut

dalam suatu himpunan pengetahuan yang khas pula. Tetapi ternyata himpunan pengetahuan yang

khas ini kemudian berfungsi ganda bagi subyek (manusia) yang berfilsafat.

9

1. Himpunan pengetahuan merupakan umpan balik dalam rangka menghadapi dan

mengusahakan pemecahan problema yang semula dihadapi itu agar dapat diselesaikan

dengan memuaskan.

2. Himpunan pengetahuan khas ini ternyata juga dapat dan selalu dipergunakan sebagai

masukan (input) baru yang dipakai untuk titik tolak dan kerangka aduan dalam menghadapi

dan mengusahakan pemecahan problema yang dihadapi oleh subyek persoalan tersebut dapat

berupa persoalan hidup sehari-hari, persoalan monodial nasional maupun universal dan social

kemasyarakatan

Dari hasil penelitian terhadap konsep-konsep pengertian filsafat dari para filsuf maupun

para ahli filsafat tersebut, pengertian filsafat dapat disederhanakan menjadi dua pengertian

pokok, yaitu mencakup pengertian filsafat sebagai produk (hasil pemikiran manusia) dan dalam

hal ini bersifat statis, dan filsafat sebagai proses sehingga dalam hal ini filsafat bersifat dinamis.

E. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara

deduktif dan induktif.

a. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan

menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif.

b. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat,

merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu.

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang

dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling

bekerjasama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu

kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan

bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu

pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan

sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Dengan demikian Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda

dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme,

komunisme dan sebagainya.

Ciri sistem Filsafat Pancasila itu antara lain:

10

1. Sila-sila Pancasila merupakan satu-kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata

lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah maka

itu bukan Pancasila.

2. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan

sebagai berikut:

Sila 1, meliputi, mendasari dan menjiwai sila 2,3,4 dan 5;

Sila 2, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4 dan 5;

Sila 3, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5;

Sila 4, diliputi, didasari, dijiwai sila 1,2,3, dan mendasari dan menjiwai sila 5;

Sila 5, diliputi, didasari, dijiwai sila 1,2,3,4.

F. Inti Sila Pertama

Sila Ketuhana yang Maha Esa.

Inti sila ketuhanan yang mahaesa adalah kesesuaian sifat-sifat dan hakikat Negara dengan

hakikat Tuhan. Kesesuaian itu dalam arti kesesuaian sebab-akibat. Maka dalam segala aspek

penyelenggaraan Negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat nila-nilai yang berasal dari

tuhan, yaitu nila-nilai agama. Telah dijelaskan di muka bahwa pendukung pokok dalam

penyelenggaraan Negara adalah manusia, sedangkan hakikat kedudukan kodrat manusia adalah

sebagai makhluk berdiri sendiri dan sebagai makhluk tuhan. Dalam pengertian ini hubungan

antara manusia dengan tuhan juga memiliki hubungan sebab-akibat. Tuhan adalah sebagai sebab

yang pertama atau kausa prima, maka segala sesuatu termasuk manusia adalah merupakan

ciptaan tuhan (Notonagoro).

Hubungan manusia dengan tuhan, yang menyangkut segala sesuatu yang berkaitan

dengan kewajiban manusia sebagai makhluk tuhan terkandung dalam nilai-nilai agama. Maka

menjadi suatu kewajiban manusia sebagai makhluk tuhan, untuk merealisasikan nilai-nilai agama

yang hakikatnya berupa nila-nilai kebaikan, kebenaran dan kedamaian dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Disis lain Negara adalah suatu lembaga kemanusiaan suatu lembaga kemasyarakatan

yang anggota-anggotanya terdiri atas manusia, diadakan oleh manusia untuk manusia, bertujuan

untuk melindungi dan mensejahterakan manusia sebagai warganya. Maka Negara berkewajiban

untuk merealisasikan kebaikan, kebenaran, kesejahteraan, keadilan perdamaian untuk seluruh

warganya.

11

Maka dapatlah disimpulkan bahwa Negara adalah sebagai akibat dari manusia, karena

Negara adalah lembaga masyarakat dan masyarakat adalah terdiri atas manusia-manusi adapun

keberadaan nilai-nilai yang berasal dari tuhan. Jadi hubungan Negara dengan tuhan memiliki

hubungan kesesuaian dalam arti sebab akibat yang tidak langsung, yaitu Negara sebagai akibat

langsung dari manusia dan manusia sebagai akibat adanya tuhan. Maka sudah menjadi suatu

keharusan bagi Negara untuk merealisasikan nilai-nilai agama yang berasal dari tuhan.

Jadi hubungan antara Negara dengan landasan sila pertama, yaitu ini sila ketuhanan yang

mahaesa adalah berupa hubungan yang bersifat mutlak dan tidak langsung. Hal ini sesuai dengan

asal mula bahan pancasila yaitu berupa nilai-nilai agama , nilai-nilai kebudayaan, yang telah ada

pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala yang konsekuensinya harus direalisasikan dalam

setiap aspek penyelenggaraan Negara

G. Inti Sila Kedua

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Inti sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah landasan manusia. Maka

konsekuensinya dalam setiap aspek penyelengaraan Negara antara lain hakikat Negara, bentuk

Negara, tujuan Negara , kekuasaan Negara, moral Negara dan para penyelenggara Negara dan

lain-lainnya harus sesuai dengan sifat-sifat dan hakikat manusia. Hal ini dapat dipahami karena

Negara adalah lembaga masyarakat yang terdiri atas manusia-manusia, dibentuk oleh anusia

untuk memanusia dan mempunyai suatu tujuan bersama untuk manusia pula. Maka segala aspek

penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan hakikat dan sifat-sifat manusia Indonesia yang

monopluralis , terutama dalam pengertian yang lebih sentral pendukung pokok Negara

berdasarkan sifat kodrat manusia monodualis yaitu manusia sebagai individu dan makhluk

social.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan hakikat Negara harus sesuai dengan hakikat sifat

kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk social. Maka bentuk dan sifat

Negara Indonesia bukanlah Negara individualis yang hanya menekankan sifat makhluk individu,

namaun juga bukan Negara klass yang hanya menekankan sifat mahluk social , yang berarti

manusia hanya berarti bila ia dalam masyarakat secara keseluruhan . maka sifat dan hakikat

Negara Indonesia adalah monodualis yaitu baik sifat kodrat individu maupun makhluk social

secara serasi, harmonis dan seimbang. Selain itu hakikat dan sifat Negara Indonesia bukan hanya

menekan kan segi kerja jasmani belaka, atau juga bukan hanya menekankan segi rohani nya saja,

namun sifat Negara harus sesuai dengan kedua sifat tersebut yaitu baik kerja jasmani maupun

kejiwaan secara serasi dan seimbang, karena dalam praktek pelaksanaannya hakikat dan sifat

Negara harus sesuai dengan hakikat kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk berdiri seniri

dan makhluk tuhan.

12

H. Inti Sila Ketiga

Sila persatuan Indonesia.

Inti sila persatuan Indonesia yaitu hakikat dan sifat Negara dengan hakikat dan sifat-sifat

satu. Kesesuaian ini meliputi sifat-sifat dan keadaan Negara Indonesia yang pada hakekatnya

merupakan suatu kesatuan yang utuh, setiap bagiannya tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi Negara

merupakan suatu kesatuan yang utuh , setiap bagiannya tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi Negara

Indonesia ini merupakan suatu kesatuan yang mutlak tidak terbagi-bagi , merupakan suatu

Negara yang mempunyai eksistensi sendiri, yang mempunyai bentuk dan susunan sendiri.

Mempunyai suatu sifat-sifat dankeadaan sendiri. Kesuaian Negara dengan hakikat satu tersebut

meliputi semua unsur-unsur kenegaraan baik yang bersifat jasmaniah maupun rohania, baik yang

bersifat kebendaan maupun kejiwaan. Hal itu antara lain meliputi rakyat yang senantiasa

merupakan suatu kesatuan bangsa Indonesia, wilayah yaitu satu tumpah darah Indonesia,

pemerintah yaitu satu pemerintahan Indonesia yang tidak bergantung pada Negara lain, satu

bahasa yaitu bahasa nasional indoneisa,satu nasib dalam sejarah, satu jiwa atau satu asas

kerokhanian pancasila. Kesatuan dan persatuan Negara, bangsa dan wilayah Indonesia tersebut,

membuat Negara dan bangsa indoneisa mempunyai keberadaan sendiri di antara Negara-negara

lain di dunia ini.

Dalam kaitannya dengan sila persatuan Indonesia ini segala aspek penyelenggaraan

Negara secara mutlak harus sesuai dengan sifat-sifat dan hakikat satu. Oleh karena itu dalamn

realisasi penyelenggaraan negaranya, baik bentuk Negara, penguasa Negara, lembaga Negara,

tertib hukum, rakyat dan lain sebagainya harus sesuai dengan hakikat satu serta konsekuensinya

harus senantiasa merealisakan kesatuan dan persatuan. Dalam pelaksanaannya realisasi persatuan

dan kesatuan ini bukan hanya sekedarberkaitan dengan hal persatuannya namun juga senantiasa

bersifat dinamis yaitu harus sebagaimana telah dipahami bahwa Negara pada hakekatnya

berkembang secara dinamis sejalan dengan perkembangan zaman, waktu dan keadaan.

I. Inti sila Keempat

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang mahaesa,kemanusiaan yang

adil dan beradab serta persatuan indonesia,dan mendasari serta menjiwai sila keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Sila keempat ini mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat,untuk

rakyat.dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.Maka dari nilai

ini,diakui paham demokrasi yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan melalui

13

musyawarah mufakat.Oleh karena itu,dalam sila keempat ini terkandung nilai-nilai demokrasi

yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup bernegara.

Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Adanya kebebasan yang disertai tanggug jawab baik kepada masyarakat bangsa maupun

secara moral terhadap Tuhan yang mahaesa.

b) Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

c) Menjamin dan memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.

d) Mengakui atas perbedaan individu,kelompok,ras,suku,agama,karena perbedaan merupakan

suatu bawaan kodrat manusia.

e) Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada suatu individu,kelompok,suku,maupun

agama.

f) Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang beradab.

g) Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab.

h) Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya

tujuan bersama.

Nilai yang terkandung dalam sila keempat merupakan nilai kebersamaan,kekeluargaan

dan bergotong royong.musyawarah merupakan cerminan sikap dan pandangan hidup bahwa

kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi.Dalam musyawarah pun terdapat

pemahaman bahwa kita senantiasa mendahulukan kepentingan umum,menghargai kesukarelaan

dan kesadaran daripada memaksakan kehendak kepada orang lain.Selain itu,juga harus

melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh keikhlasan dan tanggumg jawab.

Demikianlah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat.Seterusnya nilai-nilai

tesebut dikongkritisasikan dalam kehidupan bersama yaitu kehidupan kenegaraan baik

menyangkut aspak moralitas kenegaraan,politik,maupun aspek hukum dan perundang-undangan.

J. Inti Sila Kelima

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila kelima ini didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang mahaesa,kemanusiaan yang

adil dan beradap,persatuan Indonesia,serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan.Didalam sila kelima ini,terkandung nilai-nilai yang

merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama.Maka,dalam sila kelima tersebut

terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama(kehidupan

sosial).Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadialan kemanusiaan,yaitu keadilan

dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri,manusia dengan manusia lain,manusia dengan

masyarakat,bangsa dan Negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh karena

itu,sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan,maka setiap rakyat Indonesia harus mendapat

perlakuan yang adil dan merata dalam berbagai bidang kehidupan baik itu

14

politik,hukum,ekonomi,maupun social budaya.Selain itu harus ada keselarasan antara hak dan

kewajiban.Untuk menjamin keadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah telah

membentuk berbagai peraturan perundang-undangan.

Nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama meliputi sebagai

berikut:

a) Keadilan distribusi

Yaitu suatu hubungan keadilan dari Negara terhadap warganya,dalam arti pihak negaralah

yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi,dalam

kesejahteraan,bantuan,subsidi,serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas

hak dn kewajiban.

b) Keadilan legal atau keadilan bertaat

Yaitu suatu hubungan keadilan dari warga Negara tehadap Negara,dalam arti pihak negaralah

yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang

berlakudalam Negara.

c) Keadilan komuntatif

Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan

dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan

kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh

wilayahnya,mencerdaskan seluruh warganya.Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai

dasar dalam pergaulan antar Negara sesama bangsa didunia dan prinsip ingin menciptakan

ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa didunia dengan berdasarkan suatu

prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa,perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup

bersama(keadilan social).

15

BAB III

KESIMPULAN

Menurut dictionary of philosophy, (Dagoben D. Runes, 1975) “philosophy:philein , to

love --- Sophia, wisdom”. Menurut the concise oxford dictionary dapat di baca :

“philocombination from of root phil , in greek phielen = to love , philos = friend.” “sophist,

n.ancient greek….sophos wise”.

Berdasarkan arti yang dihimpun dalam kamus-kamus tersebut dapatlah disimpulkan

bahwa makna dari masing-masing istilahnya dapat dirinci sebagai berikut :

„‟philein‟‟ mengandung arti mencintai (to love)

„‟philos‟‟ mengandung arti teman, sahabat (friend)

„‟sophos‟‟ mengandung arti bijaksana (wise)

„‟sophia” bermakna kebikjasanaan (wisdom)

Dengan demikian istilah “filsafat” yang dimaksudkan sebagai kata majemuk dari

“philein” dan “sophos” mengandung arti , mencintai hal-hal yang sifatnya bijaksana, sedangkan

“filsafat” yang merupakan bentuk majemuk dari “philos” dan “sophie” berkonotasi teman dari

kebijaksanaan. Dan adapun pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat

dilakukan dengan cara deduktif dan induktif, yaitu:

a. Cara deduktif dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya

secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif.

b. Cara induktif dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat,

merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu.

Inti sila-sila Pancasila meliputi:

c. Tuhan, yaitu sebagai kausa prima

d. Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial

e. Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri

f. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong

g. Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi

haknya.

16

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan. Filsafat Pancasila. Yogyakarta. Paradikma, 1993

Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. Paradikma, 2008

M. Amirin, Tatang. Pokok-pokok Teori Sistem, Jakarta, Rajawali Pers , 2001