KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Djuanda IJalan Dr. Wahidin Raya Nemer 1Jakarta 10710Ketak Pes 21

TelepenFaksimileWebsite

3449230 (20 saluran),3453710

www.depkeu.ge.id

Keteranaan Pers

Paket Kebijakan Februari 2011

Padal hari ini, Senin, 28 Februari 2011, Kementerian Keuangan mengeluarkan paket kebijak;:; I

Februari 20'11 yang terdiri dari: (1) Rumah sederhana yang dibebaskan dari pengenaan PPN; (2) PPatas Jasa Maklon; (3) Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) MinYi:Goreng; (4) Penyederhanaan proses pemberian pembebasan Bea Masuk dan Cukai; (5) Tata Laksar I

kemudahan impor tujuan ekspor dan pengawasannya; dan (6) Implementasi pemberian kemudah;::dalam pembayaran Pagu Raskin kepada Bulog untuk mendukung subsidi beras bagi rakyat miskin,

1. Peningkatan Batasan Nilai Penyerahan Rumah Sederhana Dibebaskan dari Pengenaan Paj;iJPertambahan Nilai (PPN)

Terbitnya PMK ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Nega.1 I

Peru mahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010 tentang Pengada;:: I

Peru mahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Bantuan Fasilit:Likuiditas Pembiayaan Peru mahan, Selain itu kebijakan ini akan memberikan kesempatan yang leb I

luas kepada masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan masyarakat berpenghasih:: I

rendah untuk memiliki rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan,

Den~lan adanya kebijakan ini maka batasan harga jual rumah sederhana dan sang at sederhal" I

yang mendapatkan pembebasan PPN menjadi Rp 70 juta dari semula sebesar Rp 55 juta, Selain ii I

juga ditetapkan batasan luas bangunan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yarmendapatkan fasilitas pembebasan PPN, yaitu maksimal 36 meter persegi sesuai dengan stand;kebutuhan minimal rumah yang layak untuk satu keluarga terdiri ayah, ibu, dan dua orang anak,

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK,03/201tentang Batasan Rumah Sederhana dan Rumah Sang at Sederhana Yang Atas Penyerahann\ I

Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

2. Perlakuan PPN atas Jasa Maklon

Maksud dari PMK tentang Perubahan Atas PMK Nomor 70/PMK,03/2010 tentang Batas;: I

Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai (ppradalah untuk memberikan perlakuan yang setara (equal treatment) antara kegiatan usaha ja~ I

maklon (toll manufacturinglcontract manufacturing) dengan kegiatan usaha manufaktur pa,: I

umumnya (full manufacturing), Yang dimaksud dengan usaha manufaktur pada umumnya (1'i

manufacturing) adalah kegiatan industri atau kegiatan usaha produksi barang dan atau jasa yardilakukan oleh atau untuk kepentingan sendiri dan bukan berdasarkan pesanan dari pihak lain.

Ada tiga poin penegasan yang tercantum dalam PMK ini, yaitu :

a. Mernperjelas definisi Jasa Maklon.Jasa maklon didefinisikan sebagai jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertellyan!~ proses pengerjaannya dilakukan oleh pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna ja:menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/at,barang penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikiatas barang jadi berada pad a pengguna jasa.

b. Perlakuan atas Pajak Masukan yang terkait dengan Barang Hasil Maklon yang diekspor.Dipertegas bahwa pajak masukan, baik yang terkait dengan jasa maklon yang diekspor maupundengan barang hasil maklon yang diekspor dapat dikreditkan.

c. Pelaporan EksporEkspor barang hasil kegiatan usaha maklon wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak yangbersangkutan dalam SPT Masa PPN-nya.

Contoh : Dalam PMK Nomor 70/PMK.03/2010 yang wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPNhanya penyerahan jasanya saja, sehingga atas penyerahan barang tidak perlu dilaporkan karenabukan milik Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.Sedangkan dalam PMK ini diatur setiappenyerahan jasa maupun barang wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pengusaha Kena Pajakyang bersangkutan, sehingga seluruh Pajak Masukan (PM) yang terkait dengan jasa maupunbarang menjadi dapat dikreditkan.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK03/2011 tentangPerubahan Atas PMK Nomor 70/PMK03/201 0 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena PajakYang Atas Ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Minyak Goren!J

A. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Oitanggung Pemerintah (PPN OTP) Minyak Goreng UntukTahun Anggaran 2011

Dalam rangka perbaikan kualitas minyak goreng yang merupakan salah satu komoditaskebutuhan pokok masyarakat banyak yang dapat memenuhi persyaratan aman untuk dikonsumsi,maka Pemerintah menetapkan program berupa minyak goreng kemasan sederhana dengan merk"Minyakita" yang higienis dengan harga terjangkau bagi masyarakat banyak termasuk ekonomilemah.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah terhadap program tersebut, telah ditetapk8ln kebijakanPajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas "Minyakita" untuk TahunAnggaran 2011 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK011/2011yang merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang telah dimulai sejak tahun 2008.

Diharapkan kebijakan PPN DTP untuk tahun 2011 ini dapat efektif sebagai instrumenstabilisasi harga minyak goreng dan meningkatkan higienitas sebagaimana telah berhasil pad atahun-tahun sebelumnya.

B. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Oitanggung Pemerintah (PPN OTP) Minyak Goreng CurahUntuk Tahun Anggaran 2011

Sebagaimana diketahui harga minyak goreng pada awal tahun 2011 cenderung mengalamikenaikan. Berhubung minyak goreng merupakan salah satu komoditas kebutuhan pokokmasyarakat banyak, maka dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyakgoreng, Pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi pajak melalui PPN DitanggungPemerintah terhadap minyak goreng curah untuk Tahun Anggaran 2011 untuk masyarakatekonomi lemah.

Dukungan Kementerian Keuangan dalam stabilisasi harga pangan pokok juga telah diberikandengan memberikan subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas"Minyakita" dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011 yangmerupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang telah dimulai sejak tahun 2008.

Diharapkan kebijakan PPN DTP untuk tahun 2011 ini dapat efektif sebagai instrumenstabilisasi harga minyak goreng dan meningkatkan higienitas sebagaimana telah berhasil padatahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PIVIK011/2011tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng SawitCurah di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011.

2

4. Penyed.~rhanaan Proses Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai

A. Penyederhanaan proses pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor bara!' ,kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, ama/, sosia/, dan kebudayaan

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang-Undang KepabeanciMenteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.011/201tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentarPembebasan Sea Masuk dan Cukai atas Impor Sarang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibad,: I

Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Noml177/PMK.04/2009.

Tujuan penerbitan PMK Nomor 27/PMK.011/2011 ini adalah untuk menyederhanak;,: I

proses pemberian pembebasan Sea Masuk dan Cukai atas Impor Sarang Kiriman, Hadiah untl.keperluan ibadah umum, amal sosial, dan kebudayaan. Semula, proses pemberian pembebas;,: I

harus melalui ijin prinsip Menteri Keuangan sebelum diterbitkan Keputusan pembebasan ok I

Direktur Jenderal Sea dan Cukai. Namun sekarang ijin prinsip dilimpahkan Menteri Keuang;,: I

kepada Direktur Jenderal Sea dan Cukai, sehingga diharapkan proses pemberian ijpembebasan menjadi sederhana dan lebih cepat.

B. Penyederhanaan proses pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang al,:: I

pem(:Jrintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 26 ayat (1) huruf h Undang-Undang KepabeancMenteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.011/201tentang Perubahan atas PMK Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan SI:Masuk atas Impor Sarang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untl.Kepentingan Umum.

Tujuan penerbitan PMK Nomor 28/PMK.011/2011 adalah untuk menyederhanakan ProSI;pemberian Pembebasan Sea Masuk dan Cukai atas impor barang oleh Pemerintah Pusat at;::Pemerintah Daerah. Semula proses pemberian pembebasan harus melalui ijin prinsip Menh:Keuangan sebelum diterbitkan keputusan pembebasan oleh Direktur Jenderal Sea dan Cuk::Sekarang ijin prinsip dilimpahkan Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Sea dan Cuk,:sehingga diharapkan proses pemberian ijin pembebasan menjadi sederhana dan lebih cepat.

5. Tata Lal<sana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

Untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas di bidarfiskal guna mendukung peningkatan ekspor non migas, perlu dilakukan penyesuaian terhadi: I

ketentu81n mengenai Dasar Pengenaan Pajak dalam rangka penghitungan Pajak Pertambahan Nil i

dan Pajak Penjualan atas Sarang Mewah khususnya pengaturan tatalaksana Kemudahan ImplTujuan Ekspor.

Tujuan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 15/PMK.011/2011 ini, adali:merubah dasar penghitungan PPN dan PPnSM atas penjualan ke Daerah Pabean IndonesLainnya (DPIL) atas hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak di:bahan baku yang rusak, yang bahan bakunya berasal dari impor yang semula pemungutann\didasarkan pada harga saat impor, sekarang didasarkan atas harga jual.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.011/20·tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentarTatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.

6. Implementasi Pemberian Kemudahan dalam Pembayaran Pagu Raskin kepada Bulog untukMendukung Subsidi Beras bagi Rakyat Miskin Tahun 2011

Berdasarkan PMK Nomor 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi MasyarakatBerpendapatan Rendah, diatur bahwa Pagu Raskin sebesar 50% dibayarkan lebih awal untukmembantu Bulog melakukan pembelian terlebih dulu tanpa harus meminjam dana dari lembagakeuangan. Biaya yang dihemat Bulog dapat memberikan insentif atas layanan subsidi kepada rakyatmiskin karena Bulog memperoleh keuntungan jika tidak diwajibkan membayar bunga pinjamankepada lembaga keuangan.

4