WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK(UU No.28 Tahun 2007 Ps1 dan 2)(UU No.28 Tahun 2007 Ps1 dan 2)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakanperundang-undangan perpajakan

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif wajib persyaratan subyektif dan obyektif wajib mendaftarkan diri pada kantor Ditjen Pajak mendaftarkan diri pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Wajib Pajak (NPWP).

Subyek Pajak PenghasilanSubyek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Subyek Pajak (UU No.36 thn Yang menjadi Subyek Pajak (UU No.36 thn 2008 ttg PPh Psl 2 ayat 1) adalah :2008 ttg PPh Psl 2 ayat 1) adalah :

1.1. a. orang pribadia. orang pribadib. warisan yang belum terbagi sebagai b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang satu kesatuan menggantikan yang berhak.berhak.

2.2. BadanBadan3.3. Bentuk Usaha TetapBentuk Usaha Tetap

Subyek Pajak Dalam NegeriSubyek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan Subyek Pajak Dalam Yang dimaksud dengan Subyek Pajak Dalam Negeri (Ps 2 ayat 3) adalah :Negeri (Ps 2 ayat 3) adalah :

1.1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.tinggal di Indonesia.

2.2. Badan yang didirikan atau bertempat Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.kedudukan di Indonesia.

3.3. Warisan yang belum terbagi (sebagai satu Warisan yang belum terbagi (sebagai satu kesatuan), menggantikan yang berhak.kesatuan), menggantikan yang berhak.

Subyek Pajak Luar NegeriSubyek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan Subyek Pajak Luar Yang dimaksud dengan Subyek Pajak Luar Negeri (Pasal 2 ayat 4) adalah :Negeri (Pasal 2 ayat 4) adalah :

1.1. Orang pribadi yang tidak bertempat Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.Indonesia.

2. Orang pribadi yang tidak bertempat Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta badan yang jangka waktu 12 bulan serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah :adalah :

1.1. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ataujangka waktu 12 bulan atau

2.2. Badan yang tidak didirikan dan tidak Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.kegiatan di Indonesia.

Bukan Subyek Pajak PenghasilanBukan Subyek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk Subyek Pajak (Pasal 3) Yang tidak termasuk Subyek Pajak (Pasal 3) adalah :adalah :

1.1. Badan perwakilan negara asing.Badan perwakilan negara asing.2.2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik,

konsulat atau pejabat-pejabat lain dari konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syaratbersama-sama mereka, dengan syarat

- Bukan warga negara Indonesia.- Bukan warga negara Indonesia.

- Mereka tidak menerima atau - Mereka tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut di jabatan atau pekerjaannya tersebut di Indonesia, danIndonesia, dan

-- negara yang bersangkutan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.memberikan perlakuan timbal balik.

3.3. Organisasi-organisasi international yang Organisasi-organisasi international yang ditetapkan dengan Kepmen Keuangan, ditetapkan dengan Kepmen Keuangan, dengan syarat :dengan syarat :-- Indonesia menjadi anggota Indonesia menjadi anggota organisasi organisasi tersebut dantersebut dan

-- tidak menjalankan usaha atau tidak menjalankan usaha atau kegiatan kegiatan lain lain untuk memperoleh untuk memperoleh penghasilan penghasilan dari dari Indonesia selain Indonesia selain memberikan memberikan pinjaman pinjaman kepada kepada pemerintah yang pemerintah yang dananya berasal dananya berasal dari iuran para dari iuran para anggota.anggota.

4.4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan internasional yang ditetapkan dengan Kepmen Keuangan dengan syarat :Kepmen Keuangan dengan syarat :-- bukan warga negara Indonesia.bukan warga negara Indonesia.-- tidak menjalankan usaha atau tidak menjalankan usaha atau kegiatan kegiatan atau pekerjaan lain untuk atau pekerjaan lain untuk memperoleh memperoleh penghasilan dari penghasilan dari Indonesia.Indonesia.

OBJEK PAJAK PENGHASILANOBJEK PAJAK PENGHASILAN

Yang menjadi objek (Pasal 4 ayat 1):Yang menjadi objek (Pasal 4 ayat 1):PENGHASILANPENGHASILAN

Penghasilan yaitu setiap tambahan Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :bentuk apapun, termasuk :

1.1. Penggantian atau imbalan berkenaan Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.imbalan dalam bentuk lainnya.

2.2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaankegiatan, dan penghargaan

3.3. Laba usahaLaba usaha

4.4. Keuntungan karena penjualan atau karena Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :pengalihan harta termasuk :a. keuntungan karena pengalihan harta a. keuntungan karena pengalihan harta

kepada perseroan, persekutuan, dan kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai badan lainnya sebagai

pengganti saham pengganti saham atau penyertaan atau penyertaan modalmodal

b. keuntungan karena pengalihan harta b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, kepada pemegang saham, sekutu,

atau atau anggota yang diperoleh perseroan, anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya persekutuan dan badan lainnya

5.5. Penerimaan kembali pembayaran pajak Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pembayaran tambahan pengembalian pajakpajak

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

11. dsb

Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat Final

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

b. Penghasilan berupa hadiah undian

c. Pengasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan

Bukan Objek Pajak PenghasilanBukan Objek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak (Ps 4 ayat Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak (Ps 4 ayat 3):3):

1.1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.berhak.

2.2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.antara pihak-pihak yang bersangkutan.

3.3. WarisanWarisan4.4. Penggantian atau imbalan sehubungan Penggantian atau imbalan sehubungan

dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.atau diperoleh dalam bentuk natura.

5.5. Pembayaran dari perusahaan asuransi Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi jiwa.dan asuransi jiwa.

6.6. Dan sebagainya.Dan sebagainya.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAKPENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK(PTKP)(PTKP)

Besarnya PTKP untuk tahun 2009 sbb :Besarnya PTKP untuk tahun 2009 sbb :1.1. Rp. 15.840.000,- untuk Wajib Pajak Rp. 15.840.000,- untuk Wajib Pajak

bersangkutan.bersangkutan.2.2. Rp. 1.320.000,- tambahan untuk Wajib Pajak Rp. 1.320.000,- tambahan untuk Wajib Pajak

status kawin.status kawin.3.3. Rp. 15.840.000,- tambahan untuk seorang istri Rp. 15.840.000,- tambahan untuk seorang istri

yang menerima atau memperoleh penghasilan yang menerima atau memperoleh penghasilan dan penghasilannya digabung dengan dan penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.penghasilan suami.

4.4. Rp. 1.320.000,- tambahan untuk setiap anggota Rp. 1.320.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga dalam garis keturunan lurus, paling keluarga dalam garis keturunan lurus, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Contoh :Contoh :Wajib Pajak Anton mempunyai seorang istri Wajib Pajak Anton mempunyai seorang istri dengan tanggungan 4 (empat) orang anak. dengan tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila istrinya,Apabila istrinya, -- memperoleh penghasilan dari satumemperoleh penghasilan dari satupemberi pemberi kerja yang sudah dipotong kerja yang sudah dipotong PPh PPh Ps 21 dan Ps 21 dan -- pekerjaan tersebut tidak ada pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya hubungannya dengan usaha suami dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, atau anggota keluarga lainnya,

maka besarnya PTKP yang diberikan maka besarnya PTKP yang diberikan kepada Anton sbs :kepada Anton sbs :

Wajib PajakWajib Pajak Rp. 15.840.000Rp. 15.840.000Status KawinStatus Kawin Rp. 1.320.000Rp. 1.320.000Tanggungan maks 3Tanggungan maks 3 Rp. 3.960.000Rp. 3.960.000JumlahJumlah Rp. 21.120.000Rp. 21.120.000

====================

Sedangkan untuk istrinya, pada saat Sedangkan untuk istrinya, pada saat pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan PTKP sebesar Rp. 15.840.000,-diberikan PTKP sebesar Rp. 15.840.000,-

Apabila penghasilan istri harus digabung Apabila penghasilan istri harus digabung dengan penghasilan suami, maka besarnya dengan penghasilan suami, maka besarnya PTKP yang diberikan kepada Anton sbs :PTKP yang diberikan kepada Anton sbs :Wajib PajakWajib Pajak Rp. 15.840.000Rp. 15.840.000IstriIstri Rp. 15.840.000Rp. 15.840.000Status KawinStatus Kawin Rp. 1.320.000Rp. 1.320.000Tanggungan maks 3Tanggungan maks 3 Rp. 3.960.000Rp. 3.960.000JumlahJumlah Rp. 36.960.000Rp. 36.960.000

====================

Penentuan besarnya PTKP didasarkan pada Penentuan besarnya PTKP didasarkan pada keadaan Wajib Pajak yang bersangkutan pada keadaan Wajib Pajak yang bersangkutan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.pajak.Misalnya, Misalnya,

pada tanggal 1 Januari 2001 Wajib pada tanggal 1 Januari 2001 Wajib Pajak Budi berstatus kawin dengan Pajak Budi berstatus kawin dengan tanggunan 1 (satu) anak atau K/1.tanggunan 1 (satu) anak atau K/1.

Apabila anak yang kedua lahir pada tanggal 1 Apabila anak yang kedua lahir pada tanggal 1 Januari 2001, maka besarnya PTKP yang Januari 2001, maka besarnya PTKP yang diberikan kepada Wajib Pajak Budi untuk diberikan kepada Wajib Pajak Budi untuk tahun pajak 2001 tetap dihitung berdasarkan tahun pajak 2001 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak. status kawin dengan 1 (satu) anak.

NOMOR POKOK WAJIB PAJAKNOMOR POKOK WAJIB PAJAK(NPWP)(NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak yang telah terdaftar akan Wajib Pajak yang telah terdaftar akan memperoleh NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu memperoleh NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode Wajib Pajak 9 digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode dan 6 digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.Administrasi Perpajakan.

Jangka Waktu Pendaftaran atauJangka Waktu Pendaftaran atauPelaporan Kegiatan UsahaPelaporan Kegiatan Usaha

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas serta Wajib Pajak badan wajib atau pekerjaan bebas serta Wajib Pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah usaha dijalankan. lambat 1 (satu) bulan setelah usaha dijalankan.

Wajib Pajak wajib melaporkan usahanya untuk Wajib Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan Barang atau Jasa Kena melakukan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak. Pajak.

Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian atau saat usaha mulai dilakukan (mana yang lebih atau saat usaha mulai dilakukan (mana yang lebih dulu terjadi).dulu terjadi).

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP setahun, wajib jumlahnya melebihi PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat pada akhir bulan berikutnya.lambat pada akhir bulan berikutnya.

Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi NPWP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat juga wajib mendaftarkan usaha di beberapa tempat juga wajib mendaftarkan diri ke KPP tempat dimana semua kegiatan usaha diri ke KPP tempat dimana semua kegiatan usaha Wajib Pajak tersebut berada.Wajib Pajak tersebut berada.

Tata Cara Pendaftaran dan PemberianTata Cara Pendaftaran dan PemberianNPWP dan Pengukuhan PKPNPWP dan Pengukuhan PKP

Tata cara pengukuhan dan pemberian NPWP Tata cara pengukuhan dan pemberian NPWP adalah sebagai berikut.adalah sebagai berikut.

1.1. Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan Pengusaha yang memperoleh NPWP dan Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi, menandatangani, Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran dan menyampaikan formulir pendaftaran ke KPP.ke KPP.

2.2. Berdasarkan formulir pendaftaran Berdasarkan formulir pendaftaran tersebut, KPP menerbitkan Kartu NPWP tersebut, KPP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar dan atau dan Surat Keterangan Terdaftar dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

3.3. KPP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat KPP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran berserta persyaratannya pendaftaran berserta persyaratannya diterima secara lengkap.diterima secara lengkap.

4.4. KPP menerbitkan Surat pengukuhan Pengusaha KPP menerbitkan Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja Kena Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta berikutnya setelah pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.persyaratannya diterima secara lengkap.

5.5. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk sekaligus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar, maka Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 hari kerja berikutnya setelah permohonan hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan beserta pendaftaran dan pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.persyaratannya diterima secara lengkap.

Penghapusan NPWP dan PencabutanPenghapusan NPWP dan PencabutanPengukuhan Pengusaha Kena PajakPengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Tindakan penghapusan NPWP dari tata Tindakan penghapusan NPWP dari tata usaha KPP dilakukan jika :usaha KPP dilakukan jika :

1.1. Wajib Pajak orang pribadi meninggal Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.dunia dan tidak meninggalkan warisan.

2.2. Wanita Kawin tidak dengan perjanjian Wanita Kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.pemisahan harta dan penghasilan.

3.3. Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain kedua wajib pajak tersebut yang tidak kedua wajib pajak tersebut yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.Pajak.

4.4. Warisan yang belum terbagi dalam Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subyek pajak selesai kedudukan sebagai subyek pajak selesai dibagi.dibagi.

5.5. Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku.berlaku.

6.6. Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap.usaha tetap.

Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila hutang pajak telah dilunasi atau hak hutang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa pemeriksaan pajak diketahui bahwa hutang pajak tersebut tidak dapat atau hutang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan tidak mungkin ditagih lagi disebabkan oleh :oleh :

1.1. WP orang pribadi meninggal dunia WP orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.atau ahli waris tidak dapat ditemukan.

2.2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.kekayaan lagi.

3.3. Sebab lain sesuai dengan hasil Sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan.pemeriksaan.

Penghapusan NPWP bagi Wajib Pajak wanita Penghapusan NPWP bagi Wajib Pajak wanita kawin dapat dilakukan dengan ketentuan kawin dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa suami telah terdaftar sebagai Wajib bahwa suami telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan berlaku sejak awal tahun Pajak dan berlaku sejak awal tahun berikutnya setelah tahun perkawinan berikutnya setelah tahun perkawinan dilaksanakan.dilaksanakan.

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)dan SURAT SETORAN PAJAKdan SURAT SETORAN PAJAK

SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau aktiva dan atau bukan objek pajak dan atau aktiva dan kewajiban, menurut ketentuan dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.peraturan perundang-undangan perpajakan.

SPT terdiri dari SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT terdiri dari SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Pajak. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Batas waktu penyampaian SPT (UU KUP Ps 3 Batas waktu penyampaian SPT (UU KUP Ps 3 ayat 3) :ayat 3) :

1.1. SPT Masa, paling lama 20 hari setelah SPT Masa, paling lama 20 hari setelah masa pajak.masa pajak.

2.2. SPT Tahunan, paling lama 3 bulan setelah SPT Tahunan, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk WP Orang Pribadi.akhir tahun pajak untuk WP Orang Pribadi.

3.3. SPT Tahunan, paling lama 4 bulan setelah SPT Tahunan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak untuk WP Badan.akhir tahun pajak untuk WP Badan.

Bila SPT disampaikan tidak sesuai batas Bila SPT disampaikan tidak sesuai batas waktu :waktu :

• Diterbitkan Surat Teguran.Diterbitkan Surat Teguran.• Dikenakan sanksi administrasi berupa Dikenakan sanksi administrasi berupa

denda :denda :SPT Masa PPN sebesar Rp. 500.000,- SPT Masa PPN sebesar Rp. 500.000,- SPT Masa Lainnya sbs Rp. 100.000,- SPT Masa Lainnya sbs Rp. 100.000,- SPT Tahunan Badan sbs Rp. SPT Tahunan Badan sbs Rp.

1.000.000,-1.000.000,-SPT Tahunan OP sbs Rp. 100.000,-SPT Tahunan OP sbs Rp. 100.000,-

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank persepsi atau Kantor Pos dan atau bank persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.Menteri Keuangan.

Pembayaran SPT Masa paling lama 15 hari Pembayaran SPT Masa paling lama 15 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk SPT Tahunan harus dibayar lunas untuk SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT disampaikan. Keterlambatan sebelum SPT disampaikan. Keterlambatan dikenakan denda 2% perbulan sampai dikenakan denda 2% perbulan sampai dengan tanggal pembayaran. (UU KUP Ps 9)dengan tanggal pembayaran. (UU KUP Ps 9)

Contoh :Contoh :Angsuran masa PPh Pasal 25 Tahun 2002 Angsuran masa PPh Pasal 25 Tahun 2002 sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan. Angsuran sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan. Angsuran masa pajak Mei tahun 2002 dibayar tanggal masa pajak Mei tahun 2002 dibayar tanggal 18 Juni 2002 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 18 Juni 2002 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2002. Tanggal 15 Juli 2002 diterbitkan Surat 2002. Tanggal 15 Juli 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).Tagihan Pajak (STP).

Sanksi bunga dalam STP dihitung 1 bulan :Sanksi bunga dalam STP dihitung 1 bulan :1 x 2% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 200.000,-1 x 2% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 200.000,-

DASAR PENGENAAN PAJAK DANDASAR PENGENAAN PAJAK DANPERHITUNGAN PKPPERHITUNGAN PKP

Pada penentuan besarnya Pajak Penghasilan Pada penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu harus yang terutang, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. diketahui dasar pengenaan pajaknya.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT, Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP), adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP), sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri dasar pengenaan pajaknya adalah dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Bruto.Penghasilan Bruto.

PKP untuk WP sebagai Karyawan adalahPKP untuk WP sebagai Karyawan adalahPenghasilan Netto setelah dikurangkan Penghasilan Netto setelah dikurangkan Zakat atas Penghasilan dan PTKP.Zakat atas Penghasilan dan PTKP.

Sedangkan yang termasuk dalam Sedangkan yang termasuk dalam Penghasilan Netto adalah :Penghasilan Netto adalah :- Penghasilan Netto sehubungan dengan - Penghasilan Netto sehubungan dengan

pekerjaanpekerjaan- Penghasilan Netto Dalam Negeri lainnya.- Penghasilan Netto Dalam Negeri lainnya.- Penghasilan Netto Luar Negeri- Penghasilan Netto Luar Negeri

Yang dimaksud dengan Penghasilan Netto Yang dimaksud dengan Penghasilan Netto sehubungan dengan pekerjaan adalah :sehubungan dengan pekerjaan adalah :

Penghasilan BrutoPenghasilan Bruto : xxxxx: xxxxxPengurang : Biaya JabatanPengurang : Biaya Jabatan : xxxxx: xxxxx

Biaya PensiunBiaya Pensiun : xxxxx: xxxxx xxxxxxxxxx==========

Contoh :Contoh :Komarudin bekerja sebagai karyawan Komarudin bekerja sebagai karyawan pada PT Subur Makmur dengan pada PT Subur Makmur dengan penghasilan bruto tahun 2009 sebesar Rp. penghasilan bruto tahun 2009 sebesar Rp. 60.000.000,- Atas penghasilan tersebut 60.000.000,- Atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp. telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp. 2.000.000,- 2.000.000,- Selama tahun 2009 Komarudin telah Selama tahun 2009 Komarudin telah membayar iuran pensiun Rp. 1.500.000,-membayar iuran pensiun Rp. 1.500.000,-Komarudin telah menikah dengan Komarudin telah menikah dengan dikaruniai 2 (dua) anak dan istri tidak dikaruniai 2 (dua) anak dan istri tidak bekerja.bekerja.

Komarudin memiliki sebuah mobil yang Komarudin memiliki sebuah mobil yang disewakan dengan nilai sewa per tahun Rp. disewakan dengan nilai sewa per tahun Rp. 10.000.000,- Atas penghasilan sewa 10.000.000,- Atas penghasilan sewa tersebut telah dipotong PPh Pasal 23 tersebut telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 150.000,-sebesar Rp. 150.000,-Komarudin telah menunaikan zakat kepada Komarudin telah menunaikan zakat kepada Badan Amil Zakat sebesar Rp. 1.500.000,-Badan Amil Zakat sebesar Rp. 1.500.000,-Hitung PPh terhutang yang masih harus Hitung PPh terhutang yang masih harus dibayar oleh komarudin.dibayar oleh komarudin.

Penghasilan BrutoPenghasilan Bruto 60.000.00060.000.000Biaya Jab. :Biaya Jab. :

5% x 60 juta5% x 60 juta 3.000.000 3.000.000Iuran PensiunIuran Pensiun 1.500.0001.500.000Penghasilan Netto Pek.Penghasilan Netto Pek. 55.500.000 55.500.000Penghasilan sewaPenghasilan sewa 10.000.00010.000.000JumlahJumlah 65.500.000 65.500.000Dikurangi :Dikurangi :- ZakatZakat 1.500.000 1.500.000- PTKPPTKP 19.800.00019.800.000PKPPKP 44.200.000 44.200.000

PPh TerhutangPPh Terhutang5% x 44.200.0005% x 44.200.000 2.210.0002.210.000

Kredit PajakKredit PajakPPh 21PPh 21 2.000.0002.000.000PPh 23PPh 23 150.000 150.000

PPh yang harus dibayarPPh yang harus dibayar 60.000 60.000============

Perhitungan Penghasilan Kena PajakPerhitungan Penghasilan Kena Pajak

Perhitungan besarnya PKP Wajib Pajak Dalam Perhitungan besarnya PKP Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT dapat dilakukan dengan Negeri dan BUT dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :dua cara, yaitu :

1.1. Menggunakan pembukuan.Menggunakan pembukuan.2.2. Menggunakan Norma Perhitungan Menggunakan Norma Perhitungan

Penghasilan Neto.Penghasilan Neto.

Menggunakan PembukuanMenggunakan Pembukuan

Besarnya PKP bagi :Besarnya PKP bagi :- Wajib Pajak Badan adalah sebesar - Wajib Pajak Badan adalah sebesar penghasilanpenghasilan netonya (penghasilan bruto dikurang dengan netonya (penghasilan bruto dikurang dengan biaya yang boleh dikurangkan), sedangkan biaya yang boleh dikurangkan), sedangkan - Wajib Pajak orang pribadi adalah sebesar- Wajib Pajak orang pribadi adalah sebesar penghasilan neto setelah kompensasi penghasilan neto setelah kompensasi kerugian kerugian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak Pajak (PTKP)(PTKP)

Contoh cara perhitungan :Contoh cara perhitungan :Peredaran BrutoPeredaran Bruto Rp. 300.000.000Rp. 300.000.000Biaya M3Biaya M3 Rp. 255.000.000Rp. 255.000.000Laba usahaLaba usaha Rp. Rp.

45.000.00045.000.000Penghasilan lainPenghasilan lain Rp. 5.000.000Rp. 5.000.000Biaya M3 Phs lainBiaya M3 Phs lain Rp. Rp. 3.000.000 3.000.000Jumlah PenghasilanJumlah Penghasilan Rp. 47.000.000Rp. 47.000.000Kompensasi kerugianKompensasi kerugian Rp. Rp. 2.000.0002.000.000PKPPKP Rp. 45.000.000Rp. 45.000.000PTKP (K/3)PTKP (K/3) Rp. Rp. 21.120.00021.120.000PKP orang pribadiPKP orang pribadi Rp. 23.880.000Rp. 23.880.000

Menggunakan Norma Perhitungan Menggunakan Norma Perhitungan NettoNetto

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp. peredaran bruto sebesar Rp. 1.800.000.000,- atau lebih dalam 1 (satu) 1.800.000.000,- atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

Di bawah Rp. 1.800.000.000,- WP tidak wajib Di bawah Rp. 1.800.000.000,- WP tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, dapat menyelenggarakan pembukuan, dapat menghitung penghasilan netto usaha menghitung penghasilan netto usaha dengan menggunakan Norma Perhitungan dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan NettoPenghasilan Netto

Contoh :Contoh :Peredaran brutoPeredaran bruto Rp. Rp. 300.000.000300.000.000Phs netto (norma)Phs netto (norma) misal 20%misal 20% Rp. 60.000.000Rp. 60.000.000Phs netto lainPhs netto lain Rp. Rp. 5.000.0005.000.000JumlahJumlah Rp. 65.000.000Rp. 65.000.000PTKP (K/3)PTKP (K/3) Rp. Rp. 23.880.00023.880.000Phs Kena PajakPhs Kena Pajak Rp. 41.120.000Rp. 41.120.000

TARIF PAJAK PENGHASILANTARIF PAJAK PENGHASILAN

Lapisan PKPLapisan PKP Tarif PajakTarif Pajak

s.d 50.000.000s.d 50.000.000

50 juta s.d 250 juta50 juta s.d 250 juta

250 juta s.d 500 juta250 juta s.d 500 juta

di atas 500 jutadi atas 500 juta

5%5%

15%15%

25%25%

30%30%

Contoh :Contoh :Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 650.000.000. Pajak Penghasilan terhutang :650.000.000. Pajak Penghasilan terhutang :5% x 50 juta5% x 50 juta Rp. Rp. 2.500.0002.500.00015% x 200 juta15% x 200 juta Rp. 30.000.000Rp. 30.000.00025% x 250 juta25% x 250 juta Rp. 62.500.000Rp. 62.500.00030% x 150 juta30% x 150 juta Rp. 45.000.000Rp. 45.000.000

Rp.139.000.000Rp.139.000.000====================

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamsi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanaan danminuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan

Pajak Penghasilan

Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

Sanksi adm berupa bunga, denda dan keanikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang di bidang perpajakan.