Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh)

BUTSubyekObyek

PTKP Tarif PenghitunganPPh

Dosen : Imaduddin Zauki, SE

Badan Usaha

Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Termasuk Subyek Pajak (Pasal 2 ayat 1 UU PPh)

Dalam Negeri

Luar

Negeri

Subyek Pajak

Subyek PajakPasal 2 ayat (2) UU PPh

Subyek Pajak Dalam Negeri

Orang PribadiBERTEMPAT

TINGGAL /

BERADA DI

INDONESIA

LEBIH DARI 183

HARI DLM 12 BULAN;

ATAU

DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN

MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT TINGGAL

DI INDONESIA

Badan Usaha

YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI

INDONESIA

Warisan

Warisan yang belum terbagi

Subyek Pajak Dalam Negeri

Subyek Pajak Luar Negeri

ORANG PRIBADI YG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA / BERADA DI INDONESIA TIDAK

LEBIH DARI 183 HARI DALAM 12 BULAN

YANG MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN MELALUI

BUT DI INDONESIA

YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI

INDONESIA BUKAN DARI MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA

• BENTUK USAHA YANG DI PERGUNAKAN OLEH

BUT

BENTUK USAHA TETAP(BUT)

• Tempat kedudukan manajemen• Cabang perusahaan• Kantor perwakilan• Gedung kantor• Pabrik• Bengkel• Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran untuk eksplorasi pertambangan• Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan• Proyek konstruksi/instalasi/perakitan• Pemberian jasa yang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan• Agen yang kedudukannya tidak bebas• Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi luar negeri yang menerima premi atau

menanggung resiko di Indonesia

BENTUK USAHATETAP

Pasal 2 ayat (5)

DAPAT BERUPA

BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING

PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG YG DIPERBANTUKAN KPD MEREKA YG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA MEREKA DGN SYARAT BUKAN WNI DAN DI INDONESIA TDK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATAN ATAU PEKERJAANNYA TSB SERTA NEGARA YBS MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK

ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENKEU DGN SYARAT INDONESIA MENJADI ANGGOTANYA DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA SELAIN PEMBERIAN PINJAMAN KPD PEMERINTAH YG DANANYA BERASAL DARI IURAN PARA ANGGOTA

PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YG DITETAPKAN DGN KEPMENKEU DGN SYARAT BUKAN WNI DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN/ PEKERJAAN LAIN UTK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA SESUAI KMK NO. 574/KMK.04/2000

TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK

SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG :

- Diterima atau diperoleh Wajib Pajak, - Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, - Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak,

P E N G H A S I L A N

DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)

PPh 13

Penggantian atau imbalan berkenaan dgn pekerjaan atau jasa yg diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kec. ditentukan lain dlm UU ini

Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan

Laba usaha

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :1. keuntungan krn pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya

sbg pengganti saham/penyertaan modal;2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya krn pengalihan

harta kpd pemegang saham, sekutu atau anggota;3. keuntungan krn likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau

pengambilalihan usaha;4. keuntungan krn pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kec. yang

diberikan kpd keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan oleh Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan

OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)

PPh 14

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

Dividen, dgn nama dan dlm bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kpd pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi

Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta

OBJEK PAJAK Lanjutan (2)

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan krn jaminan pengembalian utang

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

Keuntungan krn pembebasan utang, kecuali sampai dgn jumlah tertentu ditetapkan dgn PP (PP No.130 Tahun 2000)

Keuntungan krn selisih kurs mata uang asing,

tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan Yg belum dikenakan pajak.

selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,

iuran yg diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yg terdiri dari WP yg menjalankan usaha / pekerjaan bebas,

OBJEK PAJAK Lanjuatan (3)

premi asuransi,

PPh 15

BANTUAN ATAU SUMBANGAN, TERMASUK ZAKAT & sumbangan keagamaan yang wajib

HARTA HIBAHAN DENGAN SYARAT TERTENTU

WARISAN

HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI YG DITERIMA OLEH BADAN SEBAGAI PENGGANTI SAHAM ATAU PENYERTAAN MODAL

PENGGANTIAN/IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN ATAU KENIKMATAN DARI WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH

PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DENGAN ASURANSI KESEHATAN/KECELAKAAN/JIWA/ DWIGUNA DAN BEA SISWA

TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3)

PPh 18

DIVIDEN /BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH PT SBG WP D.N, KOPERASI,BUMN/BUMD, dgn Syarat : 1. Deviden berasal dari Cadangan laba ditahan dan 2. penyertaan modalnya minimal 25%

PENGHASILAN DARI MODAL YG DITANAMKAN OLEH DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENKEU DLM BIDANG-BIDANG TERTENTU YG DITETAPKAN DENGAN KMK

BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI

TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3) (lanjutan)

IURAN YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN

PPh 19

BEA SISWA

Laba Yayasan Pendidikan yg Ditanamkan kembali dl. Jk. 4 th

Santunan yg dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu

PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA BERUPA BAGIAN LABA DARI BADAN PASANGAN USAHA YG DIDIRIKAN DAN MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN DI INDONESIA DGN SYARAT BADAN PASANGAN USAHA MERUPAKAN PERUSAHAAN KECIL, MENENGAH, ATAU YG MENJALANKAN KEGIATAN DLM SEKTOR-SEKTOR USAHA YG DITETAPKAN DGN KEPMENKEU DAN SAHAMNYA TDK DIPERDANGKAN DI BURSA EFEK DI INDDONESIA

TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3) (lanjutan)

KMK No.227/KMK.04/1994

PPh 20

Mengapa Kita Wajib Mengisi dan Menyampaikan SPT Tahunan PPh?

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan SUBJEKTIF dan OBJEKTIF wajib:

• Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP; dan

• Wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani; serta

• Menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 2 dan 3 UU No.6 UU No.16 Tahun 2009

Penghasilan yang merupakan Objek PPh

JENIS PENGHASILAN KETERANGAN

Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun

Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja/pemberi hadiah. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan

Hadiah (kecuali dari undian) atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan

Laba usaha Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung besarnya PPh di SPT Tahunan

Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan dan sebagainya

Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan

Bunga di luar bunga bank

Royalti, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs

Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan PPh

Jenis Penghasilan Keterangan

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan pengusaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

Harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh

Namun tidak diperhitungkan dalam penentuan pajak terutang/pajak yang dibayarkan

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Warisan, klaim asuransi, Beasiswa

Penghasilan yang bukan merupakan Objek PPh

Zakat

1. Badan Amil Zakat Nasional, 2. LAZ Dompet Dhuafa Republika, 3. LAZ Yayasan Amanah Takaful, 4. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat, 5. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat, 6. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah, 7. LAZ Baitul Maal Hidayatullah, 8. LAZ Persatuan Islam, 9. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank

Negara Indonesia, 10. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, 11. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, 12. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat

Indonesia,

13. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil, 14. LAZ Baituzzakah Pertamina, 15. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid

(DUDT), 16. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, 17. LAZIS Muhammadiyah, 18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU), 19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia

(LAZIS IPHI), dan 20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen

Indonesia (LEMSAKTI).

Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto(PER-33/PJ/2011 yang berlaku sejak tanggal 11 November 2011)

Sumber Penghasilan

dari pemberi kerja

dari penghasilan lain-lain

dari harta yang dimiliki

dari kegiatan usaha

Sumber Penghasil

an

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)STATUS KELUARGA PTKP

SENDIRI (TK) - 24.300.000

KAWIN BELUM PUNYA ANAK (K/-)

+2.025.000 26.325.000

KAWIN ANAK 1 (K/1) +2.025.000 28.350.000

KAWIN ANAK 2 (K/2) +2.025.000 30.375.000

KAWIN ANAK 3 (K/3) +2.025.000 32.400.000

Contoh : Kawin Anak 2 (K/2)Penghitungan PTKP : + PTKP Dia Sendiri = 24.300.000 + Kawin = 2.025.000 + Tanggungan = 2 x 2.025.000 = 4.050.000 Jumlah PTKP = 30.375.000

21PMK 162/PMK.011/2012

Status PTKP **Berdasarkan keadaan awal tahun (Pasal 7 PMK 262)

WP Tidak Kawin Kode Jumlah

0 Tanggungan TK/0 24.300.000




WP Kawin Kode Jumlah

0 Tanggungan K/0 26.325.000




WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung Kode Jumlah

0 Tanggungan K/I/0 50.625.000



3 Tanggungan K/I/3 56.750.0002222

PTKP UTK KARYAWATI (Pasal 7 PMK 262)

HANYA UTK DIRISENDIRI

HANYA UTK DIRISENDIRI

STATUS TIDAK KAWINSTATUS TIDAK KAWIN STATUS TDKKAWIN

- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG

SYARAT:MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI

PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN

BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN

SYARAT:MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI

PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN

BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN

STATUS KAWINSUAMI

TDK MENERIMA/MEMPEROLEHPENGHASILAN

- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP- STATUS KAWIN- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG

23

Jenis-jenis SPT PPh Orang Pribadi• Mempunyai penghasilan:• dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan

pembukuan atau norma penghitungan pengjasilan neto• dari satu atau lebih pemberi kerja;• yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final;• dari penghasilan lain.

1770

• Mempunyai penghasilan:• dari satu atau lebih pemberi kerja;• dalam negeri lainnya;• yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.

1770 S• Mempunyai penghasilan:• Selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60 juta setahun;

• dari satu atau lebih pemberi kerja.1770 SS

SPT Tahunan bagi Suami-Istri

Suami Istri Formulir SPT Suami

Formulir SPT Istri Keterangan

PNS/Swasta

PNS/Swasta 1770S 1770S • Suami dan Istri masing-masing

mengisi SPT Tahunan;• Besarnya PPh yang harus

dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri dan disesuaikan dengan perbandingan penghasilan neto mereka

PNS/Swasta Usaha 1770S 1770

Usaha PNS/Swasta 1770 1770S

Pengurang Penghasilan Bruto

Biaya Jabatan/Biaya Pensiun

• Biaya Jabatan: 5% dari Penghasilan Bruto dengan batas maksimal Rp 6.000.000 per tahun

• Biaya Pensiun: 5% dari Penghasilan Bruto dengan batas maksimal Rp 2.400.000 per tahun

Iuran Pensiun • 4,75% dari Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga (khusus PNS/TNI/POLRI)

Zakat • Zakat atau sumbangan keagamaan lainnya kepada lembaga/badan yang telah ditetapkan pemerintah

PTKP • Disesuaikan status Wajib Pajak dan jumlah tanggungan

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17 Ayat (1) a

NO. LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK

TARIF

Punya NPWP Tidak Punya NPWP

1. s.d. Rp 50.000.000,- 5% 6%(5% + 20%x 5%)

2.Di atas

Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000

15% 18%(15% + 20%x 15%)

3.Di atas

Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-

25% 30%(25% + 20%x 25%)

4. Di atas Rp 500.000.000,-

30% 36%(30% + 20%x 30%)

2727

Contoh Kasus SPT 1770 s

1. Nama ADIL SAPUTRO

2. Alamat Jl. Adil No. 1

3. Jabatan Hakim

4. Status/Tanggungan Kawin/2 Anak5. Pekerjaan Isteri Pegawai 6. NPWP 48.999.666.3.011.0007. Tahun Pajak Januari – Desember 2013

2828

Data Bukti Potong PPh Pasal 21Atas Gaji (Form 1721-A2)

A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2012 (Formulir 1721-A2):

:

:

:

: (+)

: *)

: **)

(-)

Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga

4,602,750Rp

Rp 8,500,000

Rp 3,400,000

Rp 120,000,000

Rp 3,000,000

Rp -

Jumlah Penghasilan Bruto Rp 219,900,000

Rp 96,900,000

Tunjangan struktural/ fungsional

Rp 6,000,000

Tunjangan Khusus

Jumlah Pengurangan 10,602,750Rp

Tunjangan beras

Tunjangan istri/ suami

Tunjangan anak

Tunjangan lain-lain

- Biaya Jabatan

- Iuran Pensiun

Pengurangan :

Gaji pokok Rp 85,000,000

BIAYA JABATAN = 5% x

Penghasilan Bruto

(Maksimal : 6.000.000/Th, 500.000/Bln

IURAN PENSIUN =

4.75% x Gaji&Tunj Keluarga=

4.75% x 74.100.000 29

29

Data Bukti Potong PPh Pasal 21Atas Gaji (Form 1721-A2)

:

:

:

=

=

=

=

- Anak 2 orang @ Rp 2.025.000

Penghasilan Kena Pajak

PPh yang kurang atau lebih dipotong

187,580,250Rp

Rp 30,375,000 Total Penghasilan Tidak Kena Pajak

N I H I L

PPh Telah Dipotong

Rp 24,300,000

Penghasilan Neto

Rp 2,025,000

Rp 157,205,250

Rp 13,180,788

Rp 13,180,788

Rp 4,050,000

PTKP ( K/ 2 )

- Wajib Pajak

- Status Kawin

PPh Pasal 21Terutang 15% x Rp 107.205.250 = 10.680.788

5 % x Rp 50.000.000 = 2.500.000

1. PPh Pasal 21 terutang seluruhnya Ditanggung Pemerintah

2. PPh Pasal sebagai Kredit Pajak dalam SPT Tahunan PPh

3030

TARIF WP BADAN

• Tarif tunggal 30%

• Diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010.

• Untuk WP Badan Masuk Bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku.

31

32

FASILITAS PERPAJAKAN Pasal 31 E

WP BADAN DALAM NEGERI DENGAN

PEREDARAN BRUTO S.D RP 50 MILIAR MENDAPAT FASILITAS

BERUPA

PENGURANGAN TARIF SEBESAR 50% DARI TARIF NORMAL

YANG DIKENAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK

DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO S.D RP 4,8 MILIAR.

CONTOH PENGHITUNGAN(Omzet s.d. 50M)

Contoh : Koperasi X tahun 2013Total Penghasilan (Omzet) = Rp. 30.000.000.000Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 5.000.000.000

Uraian

Omzet PKP Tarif

PPh

Total 30 M 5.000.000.000

Fasilitas

s.d. 4,8 M 800.000.000

12,5% 100.000.000

Tarif biasa

4,8 M s.d 30 M

4.200.000.000

25% 1.050.000.000

Jumlah PPh Terutang 1.150.000.000

(4,8M/Total Omzet) X PKP

(4.800.000.000/30.000.000.000) X 5.000.000.000

TARIF PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN

Jenis Pot/Put Tarif Non-NPWPdibandingkanTarif NPWP

Pasal 21 20% lebih tinggi



34

JENIS – JENIS PAJAK LAINNYA

Objek Penjelasan

PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)

PPh Pasal 15 Pemotongan atas Penghasilan yg dibayarkan kepada perusahaan penerbangan/pelayaran dalam dan luar negeri (carter/sewa)

PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan

PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang (Bendahara Pemerintah)

PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21

PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.

PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak

Bea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)

35

Pajak Penghasilan

Education

Transcript of Pajak Penghasilan