Pajak by tri mustofa

Free Powerpoint Templates


PajakPresentationby Mr 3Moest24

http://www.powerpointstyles.com/



Tebak foto siapa?

Apa pengaruhnya bagi Bangsa Indonesia?Silahkan sampaikan dengan sopan dan baik?



Penerimaan pajak tahun 2010 meleset dari target???????????

Selasa, 04 Januari 2011 | 13:33 wib ET• JAKARTA, kabarbisnis.com: Penerimaan pajak tahun 2010 meleset Rp16 miliar

dari target yang telah ditentukan dalam APBN-P 2010. Penerimaan pajak tersebut meliputi PPN dan PPnBM Rp251,8 triliun atau 95,8% dari target Rp262,9 triliun, PBB dan BPHTB sebesar Rp36,5 triliun atau 112,7% dari target Rp32,4 triliun.

"Sementara pajak lainnya mencapai Rp3,9 triliun atau 103,3% dari target Rp3,8 triliun," ujar Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak M. Iqbal Alamsjah di Jakarta, Selasa (4/1/2011).

Dia juga mengungkapkan, penerimaan pajak non migas tercatat sebesar Rp590,1 triliun atau 97,4% dari target Rp606,1 triliun.

Sementara untuk PPh migas, realisasi penerimaannya mencapai Rp58,8 triliun atau 106,3% dari target Rp55,3 triliun. "Jadi keseluruhan penerimaan pajak plus migas Rp 649,042 triliun atau 98,1 persen dari target Rp 661,4 triliun. Secara keseluruhan naik 19,2 persen dibanding tahun lalu. kbc9

• Sumber: : http://www.kabarbisnis.com



TAX• Pengertian Pajak• Ciri-ciri Pajak• Perbedaan Pajak dengan Retribusi• Dasar Pemungutan Pajak• Sistem Pemungutan Pajak• Prinsip Pemungutan Pajak• Unsur-unsur Pajak• Jenis-Jenis Pajak• Fungsi Pajak • Perhitungan Pajak Penghasilan• Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan



Tax :

Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2).

"Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak (masyarakat) kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung.«

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH,: " Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum«

Contoh: Pajak Kendaraan, PBB, PPN, PPnBM, PPh, dsb.



Retributios :

" Restribusi adalah pungutan resmi yang mendapat imbalan secara langsung "

Contoh: Parkir, Tiket bioskop, kebersihan



Differents Tax and retributios:

NoFaktor

PembedaPajak Retribusi

1 Keputusan Keputusan atau undang-undang dari pemerintah pusat.

Keputusan daripemerintah daerah.

2 Ketetapan Pajak diatur dengan undang-undang .

Retribusi ditetapkandengan peraturan daerah.

3 Pihak pemungut Pemerintah pusat. Pemerintah daerah.

4 Sifat pemungut Wajib yang dapat dipaksakan Tidak wajib.

5 Imbalan/jasa Tidak mendapat imbalan/jasasecara langsung.

Mendapat imbalan jasasecara langsung.

6 Perlakuan aturan Aturan pajak berlaku untukseluruh warga negaraIndonesia.

Aturan retribusi berlakuuntuk daerahbersangkutan.

7 Sumberpendapatan

Pajak merupakan sumberpendapatan pemerintah pusat.

Retribusi merupakansumber pendapatanpemerintah daerah.



DASAR PEMUNGUTAN PAJAK :

UUD 1945 pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Berikut ini dasar-dasar dalam pemungutan pajak.1. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan.2. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).3. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

4. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

5. UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).



Sistem Pemungutan Pajak:

•pemungutan dan perhitungan besarnya pajak ditentukan oleh aparatur pemerintah.

Official assessment system

• pemungutan dan perhitungan besarnya pajak ditentukan sendiri oleh wajib pajak

Self assessment system

• pemungutan dan perhitungan besarnya pajak ditentukan pihak ketiga

With holding system



Prinsip Pemungutan Pajak:

Equity• Pemungutan pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan

kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya

Certainty• Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan ada

kepastian hukum.

ConviencePajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. membayar

pajak

Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak.



Unsur Pajak :

Unsur pajak

Subyek• Pribadi• Lembaga

Obyek• Penghasilan• Tanah,• Bangunan, • Barang,• dll

Tarif• Tetap• Proposional• Progresif• Degresif



Jenis Pajak:

Pemungut

Pajak NegaraDirektorat Jendral Pajak

PPh, PPN, PPnBM, (PBB), bea meterai, bea,

perolehan hak atas tanah dan bangunan,

bea cukai, pajak orang asing, serta pajak atas

royalti dan dividen.

Direktorat Jendral Bea dan cukai

Bea masuk Cukai

Pajak DaerahPajak Propinsi

Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak

pengambilan dan pemanfaatan di bawah tanah

dan permukaan air

Pajak Kota/KabupatenPajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C,

parkir.



Jenis Pajak:

Sifatnya

Pajak Subyektifpajak yang pemungutannya berdasarkan

diri wajib pajak, misalnya pajak penghasilan (PPh)

Pajak Obyektifpajak yang pemungutannya berdasarkan

objek atau tidak memerhatikan keadaan wajibpajak. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).



Jenis Pajak:

Pihak yang menanggung

Pajak Langsungpajak yang harus ditanggung

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepadaorang lain.

PPh, PBB, PKB

Pajak Tidak Langsungpajak yang harus dibayar pihak

tertentu, tetapi dapat dilimpahkan kepada orang lain.

PPN, PPn, Bea Impor, Cukai tembakau, Pita Rokok, Cukai minumnan Keras



Fungsi Pajak:a. Fung

si Budgeter

(Sumber

Pendapat

an Nega

ra)

• Sebagai sumber utama pendapatan yang dipergunakan membiayai seluruh kegiatan penyelengga-raan pemerintah dan pembangun-an nasional.

b. Fung

si Distribusi (Alat

Pemerataa

n Pendapatan)

• Warga negara yang berpendapat-an tinggi dikenai pajak lebih banyak daripada warga negara yang berpendapat-an rendah dan pemerintah dapat melakukan subsidi kepada rakyat-rakyat kecil.

c. Fung

si Regu

lasi (Alat Pengatur

Kegiatan

Ekonomi)

• pemerintah dapat mengatur kegiatan konsumsi, distribusi, produksi, ekspor, dan impor.

d. Fung

si stabil

itas ekonomi

• pemerintah dapat mendorong pertumbuhan industri baru dengan cara menurunkan atau membesarkan pajak bagi industri-industri yang langka, tetapi banyak dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi.



PPh:Pajak yang dikenakan subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh selama satu Tahun.

Dasar Pemungutan : UU No. 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan.

Obyek Pajak: Barang Pribadi penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi

yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kelengkapan wajib pajak yang bersangkutan.

Catatan:Ada beberapa macam penghasilan atau pendapatan yang tidak dikenakanpajak, antara lain bantuan sumbangan, hibah, warisan, pembayaran asuransi karena kecelakaan atau sakit atau meninggal, keuntungan yayasan atau badan yang digunakan untuk kepentingan umum, dan lain-lain



PPh:Subyek Pajak:

1) Barang Pribadi 2) Warisan yang belum terbagi sebagi satu kesatuan3) Badan usaha4) bentuk usaha tetap

Subyek pajak terbagi menjadi dua, Yaitu: 1. Subyek Pajak Dalam Negeri 2. Subyek Pajak Luar Negeri.

Contoh Bentuk Pajak Penghasilan:1. Pajak upah atau gaji, pensiun, komisi, atau penghasilan lain yang

diperoleh karena pekerjaan seseorang (wajib pajak). 2. Pajak honorarium dan royalti.3. Pajak hadiah atau penghargaan.4. Pajak keuntungan berusaha.5. Pajak bunga simpanan atau tabungan di bank.6. Pajak dividen yang diterima oleh pemegang saham perusahaan.

7. Pajak sewa tanah, rumah, atau harta kekayaan lain.8. Pajak pembayaran asuransi.



PPh:Tarif Pajak Progresif:Ditetapkan sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000, tentang

Pajak Pengahsilan, sebagai Berikut1). Wajib pajak perorangan atau pribadi dalam negeri.

2). Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

No Lapisan Penghasilan Kena pajak Tarif Pajak

1. 0 – 25.000.000 5%

2. 25.000.000 – 50.000.000 10%

3. 50.000.000 – 100.000.000 15%

4. 100.000.000 – 200.000.000 25%

5. 200.000.000 – seterusnya 35%


1. 0 – 50.000.000 10%

2. 50.000.000 – 100.000.000 15%

3. 100.000.000 – seterusnya 30%



PPh:Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):Ditetapkan sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000, sebagai

Berikut:

No Peruntukan Besaran

1. Wajib Pajak 13.200.000,-

2. Tambahan wajib pajak yang menikah 1.200.000,-

3. Tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

13.200,000,-

4. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga

1.200.000,-



PPh:Contoh perhitungan PPh.Sulthan karyawan PT. “Sido Makmur” memperoleh penghasilan bersih setiap

bulannya sebesar Rp 8.000.000,00. Sulthan sudah menikah dan dikaruniani 3 orang putra. Berapakah besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Sulthan setiap bulan?

Jawab :Pendapatan Netto (Bersih) 1 tahun

12 X 8.000.000, = 96.000.000Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Wajib Pajak = 13.200.000,-Tambahan menikah = 1.200.000,-Tambahan anak (max3) = 3 x 1.200.000 = 3.600.000,-Jumlah PTKP =

18.000.000Pendapatan Kena Pajak (PKP).

Penghasilan Netto 1 Tahun – PTKP = 78.000.000PPh Terhutang 1 tahun

5% X 25.000.000,- = 1.250.000,-10% X 25.000.000,- = 2.500.000,-15% X 28.000.000,- = 4.200.000,-

Jumlah PPh Sulthan 1 Tahun = 7.950.000

PPh Terhutang 1 Bulan

7.950.000 : 12 = 662.500



CONTOH:PERHITUNGAN DI ATAS BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2008DAN SEJAK TANGGAL 1 JANUARI 2009 BERLAKU TARIF BARU BERDASARKAN UU No. 36 Tahun 2008, tentang Perubahan keempat Pajak Pengahsilan Pasal 7



PPh:Tarif Pajak Progresif:Ditetapkan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, tentang

Perubahan keempat Pajak Pengahsilan Pasal 17, sebagai Berikut:1). Wajib pajak perorangan atau pribadi dalam negeri.

2). Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap


1. 0 – 50.000.000 5%

2. 50.000.000 – 250.000.000 15%

3. 250.000.000 – 500.000.000 25%

4. 500.000.000 – seterusnya 30%

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

BERLAKU SEJAK 1 JANUARI 2009



PPh:Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):UU No. 36 Tahun 2008, tentang Perubahan keempat Pajak

Pengahsilan Pasal 7, sebagai Berikut:

No Peruntukan Besaran

1. Wajib Pajak 15.840.000,-

2. Tambahan wajib pajak yang menikah 1.320.000,-

3. Tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

15.840,000,-

4. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga

1.320.000,-




PPh:Contoh perhitungan PPh.Sulthan karyawan PT. “Sido Makmur” memperoleh penghasilan bersih setiap

bulannya sebesar Rp 8.000.000,00. Sulthan sudah menikah dan dikaruniani 3 orang putra. Berapakah besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Sulthan setiap bulan?

Jawab :Pendapatan Netto (Bersih) 1 tahun

12 X 8.000.000, = 96.000.000Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Wajib Pajak = 15.840.000,-Tambahan menikah = 1.320.000,-Tambahan anak (max3) = 3 x 1.320.000 = 3.960.000,-Jumlah PTKP = 21.120.000

Pendapatan Kena Pajak (PKP).

Penghasilan Netto 1 Tahun – PTKP = 74.880.000PPh Terhutang 1 tahun

5% X 50.000.000,- = 2.500.000,-15% X 24.880.000,- = 3.732.000,-

Jumlah PPh Sulthan 1 Tahun = 6.232.000,-

PPh Terhutang 1 Bulan

4.988.000 : 12 = 519.333,-




PBB:Pajak yang dikenakan subyek pajak atas kepemilikan permukaan bumi (tanah dan perairan) dan bangunan yang dibangun tetap di atasnya

Dasar Pemungutan : UU No. 12 Tahun 1994.

Obyek Pajak: Bumi dan atau bangunan.

Catatan:Ada beberapa macam obyek pajak yang tidak dikenakanpajak, antara lain:1. Bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti tempat ibadah, rumah

sakit, gedung sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

2. Kuburan, peninggalan purbakala, dan sejenisnya. 3. Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang

dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.4. Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik. 5. Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan

oleh Menteri Keuangan



PBB:Subyek Pajak:

Orang atau badan yang secara nyata: 1. Mempunyai hak atasa bangunan dan atau,2. Memperoleh manfaat atas bumi dan atau3. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Tarif Pajak.0,5 % dari obyek pajak

Dasar Pengenaan PBB.1. NJOP (Nilai jual Obyek Pajak)2. NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak)

Berdasarkan 3 Undang-undang N0.12 tahun 1994 Pasal 3 ayat 3 besarnya (NJOPTKP) adalah Rp8.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 201/KMK.04/2000 setinggi-tingginya sebesar Rp12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak

3. NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)



PBB:Contoh 1. perhitungan PBB.Rahma mempunyai objek pajak berupa tanah dengan nilai Rp 40.000.000,00 dan

bangunan senilai Rp 120.000.000,00. Nilai Jual Objek Pajak Tidak

Kena Pajak yang ditetapkan di daerah tersebut sebesar Rp 8.000.000,00. Hitunglahbesarnya PBB yang harus dibayar oleh Rahma?

Jawab :Nilai Jual Obyek Pajak

1. NJOP Bumi = 40.000.000,-2. NJOP Bangunan = 120.000.000,-Jumlah =

160.000.000Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP = 8.000.000Nilai Jual Obyek Pajak Kena Pajak

NJOPKP = NJOP - NJOPTKP = 152.000.000

Nilai Jual Kena Pajak

NJKP = 20 % X 152.000.000,- = 30.400.000Pajak PBB Terhutang

Pajak PBB Terhutang = 0,5% X 30.400.000,- = 152.000



PBB:Contoh 2. perhitungan PBB.Pak Dzaky mempunyai tanah yang luasnya 800 m2 dengan harga jual Rp800.000,00/m2.

Di atas tanah berdiri bangunan yang luasnya sebesar 400 m2 dan mempunyai nilai jual

Rp.2000.000,00/m2. Selain bangunan, Pak Dzaky juga mempunyai taman mewah seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp500.000,00/m2. Apabila ditetapkan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP) Rp 8.000.000,-nilai jual kena pajak sebesar 20%, berapakah besarnya PBB yang ditanggung Pak Dzaky?

Jawab :Nilai Jual Obyek Pajak

1. NJOP Bumi = 2. NJOP Bangunan =

Jumlah = 1.540.000.000

Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP = 8.000.000Nilai Jual Obyek Pajak Kena Pajak

NJOPKP = NJOP - NJOPTKP = 1.532.000.000

Nilai Jual Kena Pajak

NJKP = 20 % X 1.532.000.000,- = 306.400.000 Pajak PBB Terhutang

Pajak PBB Terhutang = 0,5% X 306.400.000 - = 1.532.000

800 X 800.000 = 640.000.000 400 X 2.000.000 = 800.000.000

3. NJOP Taman = 200 X 500.000 = 100.000.000



TQ 4 U ATTENTION ‘N G’ LUCK


Pajak by tri mustofa

Business

Transcript of Pajak by tri mustofa