PA-MUARAENIM.GO.IDpa-muaraenim.go.id/images/stories/joomlart/dokumen/... · 2020. 1. 17. ·...

| 1

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB

BAB I

PENDAHULUAN

Program Reformasi Birokrasi merupakan program

pemerintah yang dibuat untuk mendukung Birokrasi yang bersih

dan bebas KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang

berkualitas kepada publik. Program Reformasi pertama kali

dikenalkan ke publik melalui Peraturan Presiden RI Nomor 5

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2010- 2014 yang menetapkan 11

prioritas nasional dengan prioritas nasional yang pertama adalah

reformasi birokrasi dan tata kelola.

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama

Muara Enim sebagai satker di bawah Mahkamah Agung Republik

Indonesia bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen

masyarakat pencari keadilan. Harapan yang diinginkan adalah

agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik

lagi dalam melayani masyarakat. Reformasi birokrasi kini benar-

benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan.

Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi

semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada

prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang

dilayani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih

baik,itulah makna yang sebenarnya dari perubahan mindset

Aparatur Sipil Negara, dari yang ingin dilayani menjadi Pelayan.

Namun demikian, perubahan itu harus tetap terukur, harus selalu

dapat direcanakan arah perubahan itu sendiri.

Setiap perubahan harus dapat diikuti dan kita terapkan agar

kita dapat mengarahkan perubahan itu ke arah yang lebih baik

| 2


sesuai dengan Road Map Mahkamah Agung 2015-2019 yang telah

dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung No:

41/SEK/SK/9/2015 tanggal 1 April 2015. Dalam road map

tersebut mengamanatkan agar Reformasi birokrasi dapat berjalan

secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan

berkelanjutan.

Pengadilan Agama Muara Enim telah menjalankan

Reformasi Birokrasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam Road

Map Mahkamah Agung RI tahun 2015 – 2019 dan akan

memberikan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun

2017 dengan berpegang pada delapan area perubahan yang

ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi ini

masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dan

kinerja aparatur yang belum optimal, oleh karena itu perlu

mengevaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi secara

periodik dan berkesinambungan. Akhirnya kami berharap laporan

ini dapat membantu Pengadilan Agama Muara Enim untuk

mengevaluasi untuk berjalannya Reformasi Birokrasi kedepan

lebih baik, efisien, akurat dan terukur.

| 3


BAB II

DASAR HUKUM

Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama

Muara Enim berpegang pada peraturan-peraturan pemerintah

sebagai landasan legal dan operasional, selanjutnya Pengadilan

Agama Muara Enim dalam petunjuk teknisnya sesuai dengan apa

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Lembaga dimana

Pengadilan Agama Muara Enim berada di bawahnya.

Adapun dasar hukum yang digunakan untuk mempercepat

pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2015 -2019, antara lain

sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

NomorPER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum

Reformasi;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2015 – 2019.

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:

033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim

Pembaharuan Peradilan. (Tim pembaruan peradilan

bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan

program RB sesuai dengan areanya.

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

43/KMA/SK/III/2013 tentang Penunjukan Koordinator

Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

| 4


6. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung

RI Nomor: 05/BP/SK/II/2013 tentang Pembentukan Tim

Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No :

41/SEK/SK/9/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 – 2019.

8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim No :

W6-A5/39/OT.01.1/I/2019 tentang Pembentukan Tim

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama

Muara Enim tahun 2019;

9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim No :

W6-A5/57/OT.01.1/I/2019 tentang Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Muara Enim tahun

2019;

| 5


BAB III

CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan merupakan area perubahan

Reformasi Birokrasi yang menitikberatkan pada perubahan Pola

pikir (mind-set) dan budaya kerja (cultural set) Birokrasi.

Memasuki pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahap Kedua

(2015-2019), tema besar dari Manajemen Perubahan adalah

revolusi mental ASN sesuai dengan agenda Nawacita Presiden

Jokowi. Definisi dari revolusi mental ASN adalah mengubah pola

pikir Birokrasi dilayani menjadi melayanidan mewujudkan

Birokrasi yang bersih dan bebas dari Korupsi.

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim di bidang

manajemen perubahan dapat dilihat dari capaian pada 4

(empat) program reformasi sebagai berikut :

1. Tim Reformasi Birokrasi

Tim Reformasi Birokrasi merupakan perangkat yang

bertugas untuk mengawal dan percepatan program

reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Muara Enim.

Adapun regulasi yang dterbitkan sebagai landasan kegiatan

tim telah diterbitkan surat keputusan ketua Pengadilan

Agama Muara Enim yaitu Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Muara Enim Nomor W6-

A5/39/OT.01.1/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama

Muara Enim.

Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas

sesuai dengan rencana kerja melalui tabel Pelaksanaan

| 6


program kegiatan Reformasi Birokrasi, Laporan

Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi dan Kegiatan PMPRB :

No

.

Pelaksana Program dan Kegiatan

Reformasi Birokrasi

1

1

Kelompok Kerja Manajemen

Perkara

1. Penataan dan

Pengaturan Organisasi 2. Penataan Tatalaksana

2 2

Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia,

Perencanaan dan Keuangan

1. Penataan dan Penguatan Organisasi.

2. Penataan Tatalaksana 3. Penataan SDM

aparatur

3

Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

2. Penataan Manajemen SDM Aparatur

4

Kelompok Kerja Pengwasan Internal

1. Penguatan

Pengawasan Intern 2. Penguatan

Akuntabilitas Kinerja

3. Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

4. Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

5

Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan

5. Manajemen Perubahan

6. Penataan Perundang-undangan

7. Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan sebagian besar

monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah

ditindaklanjuti melalui :

1. Evaluasi Hasil Tugas Tim RB / Pembaruan

| 7


2. Laporan Kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi

3. Program Prioritas Pembaruan 2019

4. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi

Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen

formal yang terdapat dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010–

2035. Road Map Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Muara

Enim mengacu kepada Road Map Mahkamah Agung RI telah

mencakup 10 area perubahan. Road Map telah mencakup Quick

win yang telah sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan

dalam waktu cepat melalui program Quick Win Mahkamah Agung

RI dan capaiannya.

Program Quick Win Pengadilan Agama Muara Enim sesuai

cetak biru Mahkamah Agung RI 2010-2035. Pemantauan dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi

a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik

melalui Surat Keputusan

b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada Pengadilan

Tinggi Agama Muara Enim

c. Belum dilakukan pelatihan kepada TIM Reformasi Birokrasi

d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor telah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan terdapat penunjukan

keikutsertaan pejabat struktural sebagai asesor PMPRB

yang terlibat sepenuhnya sejak awal hingga akhir proses

melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara

Enim.

e. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap

seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja dalam

kertas kerja PMPRB.Para Asesor telah mencapai konsensus

atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai

PMPRB instansi dan membahas seluruh kriteria melalui

| 8


Rapat PMPRB Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

(RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan

melalui rencana Aksi dan Tidak Lanjut PMPRB

2. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

a. Seluruh jajaran pimpinan pada Pengadilan Agama Muara

Enim telah terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam

pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Rapat Reformasi

Birokrasi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama

Muara Enim.

b. Telah terdapat media komunikasi secara reguler untuk

mensosialisasikan tentang Reformasi Birokrasi yang

sedang dan akan dilakukan yang cakupannya

menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan

terkait serta dilaksanakan secara berkala antara lain

melalui Website Pengadilan Agama Muara Enim .

c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change

secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan belum

mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan;

B. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Area penataan peraturan perundang-undangan

merupakan area perubahan Reformasi Birokrasi yang

difokuskan untuk mencapai peraturan yang harmonis dan

sinkron sehingga dalam pelaksanaan peraturan dapat berjalan

secara efektif dan efisien.

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Pengadilan Agama Muara Enim di bidang Penataan Peraturan

Perundang-Undangan dapat dilihat dari 2 hal yaitu:

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara

| 9


a. Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan

tupoksinya yang berkaiatan dengan penyelesaian perkara

selalu berpegang dengan peraturan perundang undangan

yang berlaku segaris dengan yang ditetapkan oleh

Mahkamah Agung RI sebagai instansi vertikal Pengadilan

Agama, yaitu:

1) UU No. 4 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Penjelasannya

2) UU No. 48 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Penjelasannya

3) UU No. 14 1985 Tentang Mahkamah Agung dan

Penjelasannya

4) UU No. 5 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14

1985 Tentang Mahkamah Agung dan Penjelasannya

5) UU No. 3 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU

No. 14 1985 Tentang Mahkamah Agung dan

Penjelasannya

6) Keputusan Presiden No. 21 2004 Tentang

Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial

Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata

Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah

Agung

7) RBg

8) HIR;

9) UU No. 20 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa

Madura;

10) UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan

Penjelasannya

11) SEMA No. 2 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU

No. 7 1989

| 10


12) UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7

1989 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya;

13) UU No. 50 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU

No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan

Penjelasannya;

14) UU No. 1 1974 Tentang Perkawinan dan

Penjelasannya

15) PP No. 9 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 1974

Tentang Perkawinan dan Penjelasannya

16) Inpres No. 1 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

dan Penjelasannya;

17) SEMA No. 2 1994 Tentang Pengertian Pasal 117 KHI

18) Permenag No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan

nikah;

19) Permenag No. 30 2005 Tentang Wali Hakim

20) PP No. 10 1983 Tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian Bagi PNS dan Penjelasannya

21) SEMA No. 5 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP

No. 10 1983 dan Lampiran A dan Lampiran B

22) PP No. 45 1990 Tentang Perubahan Atas PP No. 10

1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi

PNS dan Penjelasannya

b. Dalam hal kekosongan hukum (hukum formil/materiil

tidak mengatur) hakim Pengadilan Agama Muara Enim

berusaha untuk berijtihad menemukan hukum baru

dengan pengambilan referensi-referensi yang relevan

dengan pokok permasalahan.

2. Percepatan Pelaksanaan Reformasi birokrasi

Dalam upaya percepatan pelaksanaan Reformasi

birokrasi Ketua Pengadilan Agama Muara Enim telah

| 11


mengeluarkan Surat Keputusan yang berkaitan dengan

pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dan asas-

asas pemerintahan yang baik yang meliputi :

a. Transparansi biaya perkara :

1) SK Panjar biaya perkara dengan nomor W6-

A5/491/III/2019 tanggal 29 Maret 2019;

2) SK Radius Pemanggilan dan Pemberitahuan nomor :

W6-A5/492/III/2019 tanggal 29 Maret 2019;

3) SK Penunjukan Kasir nomor W6-A5/491/III/2019

tanggal 29 Maret 2019;

4) SK Penunjukan Petugas Pemegang Buku Induk

Keuangan Perkara W6-A5/127/PS.01/I/2019 tanggal

7 Januari 2019;

5) SK Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses

Penyelesaian perkara dan bendahara penerima W6-

A5/04/KU.01/I/2019 tanggal 2 Januari 2019;

b. Transparansi pengelolaan DIPA

1) SK Penunjukan Bendahara Pengeluaran DIPA 01

(Badan Urusan Administrasi ) dan DIPA 04 (Badan

Peradilan Agama) nomor W6-A5/03/KU.01/I/2019

tanggal 2 Januari 2019;

c. Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

1) SK Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) nomor W6-A5/117/HM.00/I/2019 tanggal 7

Januari 2019;

2) SK Tim Akreditasi Pejaminan Mutu (APM) nomor W6-

A5/139/OT.01.3/I/2019 tanggal 10 Januari 2019;

3) SK Penunjukan Petugas Meja Pengaduan nomor

nomor W6-A5/418/HM.00/III/2019 tanggal 11 Maret

2019;

| 12


4) SK Penunjukan Petugas Humas nomor W6-

A5/55/HM.00/I/2019 tanggal 2 Januari 2019;

5) SK Penunjukan Penangung jawab terlaksananya

Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) nomor

W6-A5/668/HM.02.3/V/2019 tanggal 8 Mei 2019;

6) SK Tim Reformasi Birokrasi nomor W6-

A5/39/OT.01.1/I/2019 tanggal 03 Januari 2019;

7) SK Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) nomor W6-

A5/139/OT.01.1/I/2019 tanggal 02 Januari 2019

d. Bidang Kepegawaian

1) SK Pembentukan Pengurus IKAHI nomor W6-

A5/274/OT.01.3/II/2019 tanggal 8 Februari 2019;

2) SK Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim nomor W6-

A5/46/Hk.05/I/2019 tanggal 2 Januari 2019;

3) SK Pengangkatan Tenaga Tidak Tetap/Honorer

4) SK Pembentukan Tim Teknologi Informasi nomor W6-

A5/491/III/2019 tanggal 29 Maret 2019;

5) SK Jadwal Sidang dan Susunan Majelis Hakim

Perkara (khusus) Ekonomi Syari`ah nomor W6-

A5/51/HK.05/I/2019 tanggal 2 Januari 2019.

6) SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang nomor W6-

A5/259/PS.00/I/2019 tanggal 2 Januari 2019

7) SK Susunan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan nomor : W6-A5/865/KP.04.6/VI/2019

tanggal 24 Juni 2019.

8) SK Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai

dan Pelanggaran Kode Etik Hakim nomor : W6-

A5/521/KP.02.1/VI/2019 tanggal 2 Januari 2019.

| 13


C. Penataan dan Penguatan Organisasi

1. Evaluasi

a. Telaah evaluasi struktur kepegawaian Pengadilan

Agama Muara Enim telah dilaksanakan melalui Tim

Baperjakat yang melaksanakan rapat pada tanggal 20

Januari 2017 dikarenakan kekosongan Panitera dan

Sekretaris dan untuk segera mengusulkan ke instansi

vertikal

b. Telaah kinerja pegawai Pengadilan Agama Muara Enim

yang berkaiatan dengan Sumber Daya Manusia,

terdapat kelemahan pada berbagai bidang antara lain:

a) bidang pelaporan perkara, indikator yang digunakan

dalam evaluasi ini adalah pelaporan perkara

keinstansi vertikal tidak tepat waktu. Dan telah

diusulkan untuk penyegaran pada bagian pelaporan

ke instansi vertikal

b) Pelayanan dan Informasi, kurang maksimal dengan

indikator masih terdapat komplain dari masyarakat

mengenai kekurang maksimalnya personel yang

ditugaskan di informasi, untuk menanggulangi ini

satker akan melakukan langkah-langkah antara

lain: pelatihan dalam bentuk DDTK dengan tentang

publik speaking sampai penugasan personil yang

lain.

c) Kurang maksimalnya Sumber Daya Manusia dalam

memaksimalkan SIPP dan SIADPA.

3) Telaah beban kerja dengan jumlah Pegawai Pengadilan

Agama Muara Enim dibidang kepaniteraan terhitung

sangat kurang dimana jumlah hakim dengan ketua

dan wakil ketua berjumlah 7 orang, seorang panitera,

| 14


3 panitera muda, 2 Panitera Pengganti. Kepaniteraan

dengan perkara rata dalam setahun 1800 perkara.

Sehingga setiap panitera rata-rata setiap bulan harus

menerima perkara baru sejumlah 25 perkara. Dan bila

dirata-rata dengan jumlah majelis yang berjumlah 6

majelis hakim, maka setiap bulan Majelis akan

menerima 25 perkara baru.

4). Telaah beban kerja pada Kesekretariatan Pengadilan

Agama Muara Enim, hanya terdapat 3 Kasubbag dan 1

staf keuangan merangkap sebagai bendahara dan 1

staf kepegawaian. Untuk menyelesaikan laporan

keuangan, penataa usahaan Barang Milik Negara dan

Surat masuk keluar serta mendukung penyelesaian

perkara dirasa sangat kurang sekali dan untuk

penguatan organisasi untuk segera mengusulkan

penambahan pegawai ke instansi vertikal.

b. Penataan

Seluruh hasil evaluasi telah direkomendasikan

kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim untuk

ditindak lanjuti, dan telah ditindak lanjuti sesuai dengan

hasil evaluasi.

D. Penataan Ketatalaksanaan

a. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)

1) Seluruh bagian tata kerja dan tata kelola Pengadilan

Agama Muara Enim telah memiliki peta proses bisnis

yang sesuai dengan tugas dan fungsi berupa Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

tentang Tugas dan Tanggungjawab Hakim, Pejabat

Struktural dan Fungsional, serta Pegawai Pada

Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019.

| 15


2) Seluruh bagian kerja Pengadilan Agama Muara Enim

telah menerapkan prosedur operasional tetap (SOP)

pada masing-masing unit Hakim, Kepaniteraan dan

Kesekretariatan di lingkungan Pengadilan Agama

Muara Enim. Dan telah dilaksanakan sesuai dengan

manajemen mutu yang ada berdasarkan SK Ketua

Pengadilan Agama Muara Enim tentang Perubahan

Wakil Manajemen Mutu dan Tim Peningkatan Mutu

Pelayanan Pengadilan Agama Muara Enim.

3) Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas

peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan

seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti berupa evaluasi

SOP mengacu SK Ketua Pengadilan Agama Muara

Enim tentang penyusunan naskah ketatalaksanaan

monitoring dan evaluasi SOP di Pengadilan Agama

Muara Enim

b. Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP)

Salah satu upaya penataan ketatalaksanaan pada

Pengadilan Agama Muara Enim adalah mengoptimalkan

fungsi aplikasi SIPP secara konsisten dan kontiniu.

Sebagai wujud kongkritnya adalah sejak bulan Maret

2019 penilaian yang dilakukan oleh tim Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Agama menempatkan

Pengadilan Agama Muara Enim pada peringkat pertama

untuk kategori perkara di atas 1000,dengan persentase

penyelesaian perkara rata-rata 95 % setiap bulan.

Melalui Surat keputusan ketua Pengadilan Agama

Muara Enim tentang tim pengelola Teknologi informasi,

maka Tim inilah yang bertanggungjawab dalam

pengelolaan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama

| 16


Muara Enim. Baik dalam pengembangan aplikasi,

pengelolaan Dokumen Elektronik sebagai pelengkap mulai

pengajuan perkara sampai perkara upaya hukum, dan

pemanfaatan/pemeliharaan sarana-sarana elektronik

penunjang pelayanan.

c. Keterbukaan Informasi Publik :

1) Telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan

informasi berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama

Muara Enim tentang Penunjukan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama

Muara Enim.

2) Seluruh informasi publik telah dapat diakses melalui

Meja Informasi dan Website Pengadilan Agama Muara

Enim.

3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

keterbukaan informasi publik melalui Laporan

Monitoring pelayanan publik dan meja informasi

tahun 2018 dan 2019 dan laporan pelayanan publik

dan meja informasi tahun 2018 dan 2019.

E. Penataan Sistem Manajemen SDM

Pengadilan Agama Muara Enim dalam penataan Sistem

Manajemen SDM telah menjalankan perubahan-perubahan

dalam hal-hal :

1. Pembinaan dan evaluasi melalui Rapat Dinas Pegawai

Untuk mengukur kualitas dan kemampuan kinerja

pegawai setiap bulan Pengadilan Agama Muara Enim

mengadakan rapat keseluruhan pegawai dengan agenda

evaluasi kinerja, hal ini dilaksanakan untuk mengetahui

dimana kelemahan/kekurangan.Kemudian ditindak lanjuti

| 17


dengan pembinaan hal ini dimaksudkan untuk mencapai

output yang diinginkan.

Pelaksanaan Pembinaan telah berjalan dengan baik

dan sesuai dengan program Manajemen Sumber Daya

Manusia setiap tahunnya 12 kali untuk keseluruhan

Pegawai dan perbagian juga dilakukan tersendiri minimal

setiap bulan satu kali.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis

Kompetensi

Untuk menambah kemampuan yang berbasis

kompetensi Pengadilan Agama Muara Enim telah mengirim

Pegawai Negeri Sipil maupun honorer dalam pelatihan dan

diklat-diklat yangdiadakan oleh instansi vertikal maupun

yang diadakan oleh instansi lain terkait dengan tupoksi,

yaitu :

1) Diskusi Hukum yang diikuti oleh seluruh hakim,

panitera, panitera muda dan jurusita yang

diselenggarakan oleh PTA Palembang pada bulan

Maret, Agustus, Desember tahun 2019.

2) Pelatihan Penyususnan Laporan Keuangan diadakan

oleh KPPN Lahat.

3) Diklat Kepemimpinan yang diikuti oleh Ketua

Pengadilan Agama Muara Enim di Badan Diklat

Mahkamah Agung RI.

4) Pelatihan Penyusunan Anggaran oleh Pengadilan

Tinggi Agama Palembang.

3. Promosi Jabatan

Pengadilan Agama Muara Enim dalam Pola

pengembangan Sumber daya Manusia untuk jenjang karir,

| 18


dan pergeseran/penyegaran antar bagian juga telah

melaksanakan usulan ke instansi vertical. Selain itu, pada

tahun 2019 terdapat 2 orang pegawai staf yang

dipromosikan menjadi panitera pengganti pada satker lain.

4. Peningkatan kesejahteraan pegawai

Peningkatan kesejahteraan pegawai telah

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Muara Enim dalam

arti semua yang berkaiatan dengan kenaikan pangkat,

Kenaikan Gaji Berkala dan pensiun sudah terjadwal dengan

baik, sehingga tidak ada terlambat atau tidak diusulkan apa

yang menjadi hak-hak para pegawai.

5. Penegakan aturan disiplin Pegawai

Termasuk Manajemen Sumber Daya Manusia

adalah penegakan disiplin Pegawai, Pengadilan Agama

Muara Enim telah menetapkan aturan disiplin pegawai

mulai dari jam kerja, izin tidak masuk, izin keluar kantor,

izin pulang awal, cuti dan seragam kerja.

6. Sistem informasi kepegawaian

Sistem informasi Kepegawaian Muara Enim sebagai

salah satu program Manajemen penataan Sumber Daya

Manusia telah dikelola dengan rapi dan terupdate sesuai

dengan perubahan data para pegawai Pengadilan Agama

Muara Enim hal ini telah dan dapat dicek langsung melalui

Aplikasi Sikep dan Simpeg Pengadilan Agama Muara Enim

dan data telah 100 %.

F. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan area yang berkaiatan dengan

pertanggung jawaban dan keterbukaan laporan kepada instansi

| 19


vertikal maupun publik, Pengadilan Agama Muara Enim dalam

penguatan akuntabilitas melakukannya melalui:

1. Media/Alat

Dalam menjawab keinginan publik masalah

keterbukaan pertanggungjawaban dan laporan perkara,

keuangan perkara dan keuangan DIPA serta kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Muara Enim

kepada Publik, Pengadilan Agama Muara Enim telah

menggunakan:

a. Media Informasi/Web

Untuk memuat informasi pelaporan dan kegiatan

pada Pengadilan Agama Muara Enim telah dibuat wadah

tersendiri dalam web hosting Pengadilan Agama Muara

Enim dan dapat diakses oleh publik melalui www.pa-

Muara Enim.go.id. Disamping itu pelaporan-pelaporan

juga telah diuploud melalui Aplikasi Komdanas

Mahkamah Agung RI, aplikasi Monev anggaran dan

Monev Bappenas Sehingga instansi vertikal dapat

memantau akuntabilitas pelaporan yang dilakukan oleh

Pengadilan Agama Muara Enim.

b. Laporan tertulis

Disamping pelaporan dilakukan secara elektronik

Pengadilan Agama juga telah mengirim dalam bentuk

hard copy keinstansi terkaiat sesuai dengan permintaan,

dan sampai dengan sekarang tidak ada teguran lisan.

c. Papan Pengumuman/Banner/TV Media

Papan Pengumuman/Banner juga Telah digunakan

oleh Pengadilan Agama Muara Enim dalam penguatan

Akuntabilitas publik yang memberikan informasi kepada

masyarakat terkait:

| 20


- Biaya panjar perkara

- Radius pemanggilan

- Tata cara persidangan

- Jadawal sidang

- Alur perkara

- Himbauan untuk tidak menggunakan Calo

2. Jenis Pelaporan

Pelaporan yang telah dilakukan oleh Pengadilan

Agama Muara Enim dikelompokkan menjadi :

a. Laporan Perkara

Laporan perkara yang menyangkut keadaan

perkara dan keuangan perkara telah dilaksanakan

dengan format bentuk Laporan keadaan perkara LIPA –

PA.1 sampai dengan LIPA –PA.27 dengan batas

maksimal sebelum tanggal 10 setiap awal bulan sebagai

berikut :

1) Laporan Keadaan Perkara (L1-PA.1) ;

2) Laporan Perkara Yang dimohonkan Banding (L1-

PA.2);

3) Laporan Perkara Yang dimohonkan Kasasi (L1-

PA.3);

4) Laporan Perkara Yang dimohonkan PK (L1-PA.4) ;

5) Laporan Perkara Yang dimohonkan Eksekusi (L1-

PA.5);

6) Laporan Kegiatan Hakim (LKH) (L1-PA.6) ;

7) Laporan Keuangan Perkara (L1-PA.7a) ;

8) Laporan Keuangan Perkara Eksekusi (L1-PA.7b) ;

9) Laporan Keuangan Perkara Konsignyasi (L1-PA.7c) ;

| 21


10) Laporan tentang Perkara diterima, dicabut, dan

diputus (L1-PA.8) ;

11) Laporan tentang Perkara Khusus PP.No10 tahun

tahun 1983 jo PP.45 tahun 1990 ( L1PA.9 )

12) Laporan tentang Penyebab Terjadinya Perceraian

(L1-PA.10) ;

13) Laporan tentang Pertanggungjawaban uang ‘iwadl (

L1PA.11 );

14) Laporan tentang tentang Mediasi (L1PA.12 ) ;

15) Laporan tentang Penerbitan Akta Cerai (L1PA.13 );

16) Laporan tentang Sidang di luar Gedung Pengadilan

Agama (L1PA.14 );

17) Laporan tentang Pelaksnaan Pembeasan Biaya

Perkara (L1PA.15 );

18) Laporan tentang Pelaksanaan Posyankum(L1PA.16)

19) Laporan tentang Penerimaan Hak-hak Kepaniteraan

(HHK) (L1PA.17 );

20) Laporan tentang Penerimaan Hak-hak Kepaniteraan

lainnya (HHKL) (L1PA.18 );

21) Laporan tentang Minutasi Perkara (HHK)(L1PA.19 );

22) Laporan tentang Penyelesaian Perkara (L1PA.20 );

23) Laporan tentang Verzet terhadal Putusan Verstek

(L1PA.21 );

24) Laporan tentang Penanganan Bantuan

Panggilan/Pemberitahuan Isi Putusan (L1PA.22 );

25) Laporan tentang perkara yang lebih dari lima bulan

(L1PA.23 );

26) Laporan tentang Penyampaian Sallinan

Putusan/Penetapan kepada KUA (L1PA.24);

27) Laporan tentang Penyerahan Akta Cerai (L1PA.25 );

| 22


28) Laporan tentang Perkara Ekonomi Syari’ah

(L1PA.25);

29) Laporan tentang Pelayanan Terpadu (L1PA.27 );

b. Laporan keuangan DIPA

Pengadilan Agama Muara Enim telah melakukan

laporan rutin setiap bulan, Triwulan dan Semesteran

kepada instansi-instansi terkait atas transaksi-

transaksi yang telah dilakukannya yang berkaiatan

dengan pengelolaan keuangan DIPA. Berupa :

1) LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan

2) Laporan Realisasi Anggaran bulanan

3) Rekonsiliasi Internal Simak Saiba

4) Laporan Realisasi anggaran Triwulan Bappenas

5) Laporan Keuangan semesteran

6) Laporan keuangan tahunan

c. Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara

Laporan Barang Milik Negara telah dilakukan oleh

Pengadilan Agama Muara Enim berupa:

1) Rekonsiliasi internal SIMAK dan SAIBA

2) Rekonsiliasi semesteran dengan KPKNL Lahat;

3) Rekonsiliasi tahunan dengan KPKNL Lahat;

G. Penguatan Pengawasan

Pelaksanaan reformasi Pengadilan Agama Muara Enim

di bidang Penguatan Pengawasan dapat dilihat dari capaian

pada 5 (lima) program reformasi Birokrasi sebagai berikut:

1. Telah dilakukan publik campaign melalui :

a. website Pengadilan Agama Muara Enim,

| 23


b. Brosur yang ditaruh di lokasi pelayanan publik dan

meja informasi

c. Banner yang dipasang di lobby, di ruang tunggu sidang

dan di halaman pintu masuk

2. Penerapan SPIP

a. Telah ada peraturan Pimpinan tentang SIPP

b. Telah dibangun lingkungan pengendalian melalui

rapat intern dan sosialisasi

c. SIPP telah dinformasikan kepada seluruh pegawai

3. Pengaduan Masyarakat

a. Pengadilan Agama Muara Enim dalam menindak

lanjuti Pengaduan dari masyarakat mengacu pada SK

Ketua MARI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di

lingkungan Lembaga Peradilan dan PERMA Nomor 9

tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan.

b. Telah ditunjuk Petugas meja Pengaduan sebagaimana

SK ketua Pengadilan Agama Muara Enim tentang

Petugas Meja Pengaduan;

c. Telah adanya portal pengaduan di website Pengadilan

Agama Muara Enim

d. Telah diadakan sosialisasi tentang SIWAS kepada

seluruh pegawai Pengadilan Agama Muara Enim

e. Hasil pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti

oleh pimpinan dengan klarifikasi kepada Pelapor dan

Terlapor dan disertai Berita Acara Pemeriksaan

4. Pembangunan Zona Integritas

| 24


Pembanguna zona integritas merupakan program

prioritas Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu,

Pengadilan Agama Muara Enim telah mencanangkan

deklarasi pembangunan zona integritas pada bulan

November 2019. Sebagai langkah-langkah praktis

persiapan dan sosialisasi penerapan zona integritas

sebagai berikut:

a. Telah dipasang banner anti kurupsi

b. Telah dipasang 10 budaya malu di dekat mesin Absensi

dan di ruangan keluar masuk pegawai

c. Telah dipasang Banner di ruang tunggu sidang tentang

kesiapan seluruh pegawai untuk melayani dengan

prima

5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

a. Telah adanya SK Hakim Pengawas Bidang

b. Hakim Pengawas Bidang telah melaksanakan tugas

untuk melakukan pengawasan sesuai bidangnya dan

melaporkannya kepada Wakil Ketua secara periodik 3

(tiga ) bulan sekali

c. Telah adanya Pengawasan dari Hakim Tinggi Pengawas

Pengadilan Tinggi Agama secara Reguler

d. Temuan hasil pengawasan internal sebagian besar telah

ditindak lanjuti;

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan

Pengadilan Agama Muara Enim di bidang peningkatan

kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari capaian pada 5

(lima) program reformasi sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan

| 25


a. Telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang

mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan tentang

Standar Pelayanan Peradilan sesuai dengan standar

Akreditasi Penjamin Mutu yang telah diperoleh

Pengadilan Agama Muara Enim pada tahun 2018 dan

telah disurvalen bulan Juni 2019.

b. Standar Pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh

jenis pelayanan melalui Website Pengadilan Agama

Muara Enim, informasi standar pelayanan dan jadwal

sidang sesuai dengan standar dokumen SAPM dan APM.

c. Telah disusun SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

pada seluruh jenis pelayanan melalui SOP Kehumasan

tentang standar pelayanan.

2. Budaya Pelayanan Prima

a. One Stop Service

Pengadilan Agama Muara Enim telah

menggunakan satu pintu dalam pelayanan (One Stop

Service) adalah sistem kerja pelayanan perkara kepada

para pihak pencari keadilan, dimana semua urusan

yang berkenaan dengan keperluan pengurusan

administrasi perkara mulai dari pendaftaran,

pembayaran biaya panjar, sampai kepada pengurusan

hasil dan pelaksanaan putusan diselesaikan sampai

tuntas di One Stop Service.

b. Antrian Sidang,

Pengadilan Agama Muara Enim membuat

inovasi berupa antrian sidang yang bertujuan supaya

para pencari keadilan dapat antri dan dilayani secara

tertib berdasarkan nomor antrian yang diperoleh.

| 26


c. SMS notifikasi,

Sejalan dengan 9 inovasi Badan Peradilan

Agama, Pengadilan Agama Muara Enim memberikan

kemudahan bagi para pencari keadilan dalam mencari

informasi terkait tahapan perkara, cek tanggal sidang,

penundaan sidang, sisa uang panjar perkara, maka

dibuatlah SMS notifikasi yang bertujuan supaya para

pihak yang berperkara dari manapun dan kapanpun

mereka tetap bisa mengetahui informasi perkaranya

tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Agama Muara

Enim.

d. Meja Informasi,

Untuk memudahkan publik yang datang ke

kantor Pengadilan Agama Muara Enim dalam hal

mendapatkan informasi tentang proses peradilan

secara terbuka dan mengupayakan informasi tentang

Pengadilan dari instansi vertikal maupun instansi lain

dan masyarakat. Selain itu juga menyediakan data

perkara dan proses penyelesaian perkara. Didukung

dengan dikeluarkannya SK tentang Penunjukan

Petugas Meja I, II, dan III yang terintegrasi dengan SK

petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

e. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PTSP merupakan program prioritas

Mahkamah Agung RI guna memudahkan akses

pelayanan yang efektif dan efisien bagi para pencari

keadilan.

| 27


f. Keuangan Perkara

Penting adanya pencatatatan semua kegiatan

penerimaan dan pengeluaran biaya perkara untuk

semua perkara yang masuk di Pengadilan dan dicatat

setiap hari oleh petugas yang bersangkutan guna

transparansi dan akuntabel data keuangan perkara

yang ada di Pengadilan Agama Muara Enim sehingga

bisa dijadikan pertanggungjawaban. Didukung dengan

dikeluarkannya SK tentang Penunjukan Petugas Buku

Induk Keuangan Perkara.

g. Posbakum.

Untuk memudahkan pelayanan para pihak

pencari keadilan, dibentuklah Posbakkum (Pos

Bantuan Hukum) yang bertujuan memudahkan pihak

berperkara dalam memberikan bantuan hukum yang

diinginkan. Didukung dengan dikeluarkannya SK

tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum

(POSBAKUM) dengan dibiayai oleg DIPA Pengadilan

Agama Muara Enim.

3. Pengelolaan Pengaduan

a. Telah ditetapkan media pelayanan pengaduan secara

jelas dan terbuka melalui Web Pengadilan Agama

Muara Enim, Meja Pengaduan, dan SMS Pengaduan;

b. Telah ditetapkan SOP pelayanan pengaduan secara

komprehensip melalui SOP Pelayana Pengaduan


c. Telah ditetapkan unit pengelola pengaduan yaitu

melalui Layanan Pengaduan, Meja Informasi


| 28


d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan

pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan melalui

Aplikasi Lapor, Pelaporan Penanganan Pengaduan;

4. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat (SKM)

terhadap pelayanan secara berkala;

b. Telah tersedia media untuk mengakses data hasil

survey dengan mudah yaitu melali informasi dalam

Web Pengadilan Agama Muara Enim.

c. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil

survey kepuasan masyarakat melalui perbaikan

Pelayanan Pengadilan, perbaikan SOP, dan

pelaksanakan Pengawasan;

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Telah memeliki rencana penerapan teknologi informasi

dalam pemberian pelayanan berdasarkan Master Plan

SIMARI, Arahan Strategis IT, dan Arahan Kebijakan

Team Pembaruan;

b. Telah menerapkan teknologi informasi dalam

memberikan pelayanan melalui, SIADPA, SIPP,

KOMDANAS dan Direktori Putusan;

c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus

berupa Dokumen Teknis

| 29


BAB IV

EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sangat perlu

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas program-

program yang telah ditetapkan sehingga akan diketahui:

1. Hambatan/Permasalahan

Hambatan yang dihadapai Pengadilan Agama Muara Enim

dalam pelaksanaan 8 area perubahan dikategorikan menjadi :

a. Sumber Daya Manusia

1) Kualitas

Kualitas akan mempengaruhi hasil dari penerapan

Reformasi birokrasi, secara garis besar masih ditemui

beberapa pegawai yang kurang mampu untuk

mengaplikasikan beberapa program untuk percepatan dan

keterbukaan informasi seperti SIPP.

2) Kuantitas

Dari segi jumlah pegawai dan perkara yang diterima

setiap tahunnya, jumlah pegawai Pengadilan Agama Muara

Enim masih kurang ideal, dan perlu adanya penambahan

Pegawai

b. Peralatan

Untuk menunjang pelayanan yang prima Pengadilan

Agama Masih kekurangan perangkat pendukung.

Diantaranya adalah:

1) Ruang pelayanan terpadu satu pintu yang kurang luas.

2) Mesin genset yang belum ada.

c. Sosialisasi

| 30


Reformasi Birokrasi adalah suatu keharusan dalam

rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakat pencari

keadilan, akan tetapi instansi vertikal belum pernah

mengadakan sosialisasi/pembinaan, sehingga satker kurang

maksimal dalam implementasi Rod Map dan Cetak Biru

Mahkamah Agung RI.

2. Rencana tindak lanjut

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan/hambatan

tersebut adalah:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengadilan Agama Muara Enim secara kualitas akan

memberikan perhatian yang khusus bagi Pegawai yang

dirasa ketinggalan dalam implementasi aplikasi-aplikasi

penunjang pelayanan dan akuntabilitas kepada Masyarakat

dengan memberikan pendampingan dan pelatihan.

Mengenai kekurangan Sumber Daya Manusia dalam

hal kwantitas, Pengadilan Agama Muara Enim Telah

mengusulkan kepada instansi vertikal untuk memberikan

tambahan Pegawai.

b. Peralatan

Mengenai kekurangan peralatan pendukung

pelaksanaan Reformasi birokrasi akan diusulkan melalui

penganggaran DIPA untuk tahun yang akan datang.

b. Sosialisasi

Untuk kedalam akan diadakan sosialisasi/pelatihan

secara priodik kepada seluruh pegawai mengenai Reformasi

Birokrasi dan mengusulkan kepada instansi vertikal agar

menjadwalkan sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi.

LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB)

INSTANSI :

TAHUN : 2019

A. PROSES (60)

I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 4,04 80,71%

1 0,78 78,00%

a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai

kebutuhan organisasi

b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun

belum sesuai kebutuhan organisasi

c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi

A/B/C A 1

b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan

tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi

Birokrasi

a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim

Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja

b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim


c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim


d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim


A/B/C/D B 0,67

c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan

monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan

hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di

evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring

dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan

di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di

evaluasi

A/B/C/D B 0,67

2 0,93 93,40%

a. Road Map telah disusun dan diformalkan Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai

dokumen formal Y/T Ya 1

Tim Reformasi Birokrasi (1)

Road Map Reformasi Birokrasi (1)

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

b. Road Map telah mencakup 8 area

perubahan

a. 4 area atau lebih

b. 1-3 area

c. tidak adaA/B/C A 1

c. Road Map telah mencakup "quick win" a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat

diselesaikan dalam waktu cepat

b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi

atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat

c. Belum ada quick win

A/B/C A 1

d. Penyusunan Road Map telah melibatkan

seluruh unit organisasi

a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam

penyusunan Road Map

b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan

dalam penyusunan Road Map

c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam

penyusunan Road Map

d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam

penyusunan Road Map

A/B/C/D B 0,67

e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road

Map kepada anggota organisasi

a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan

sosialisasi dan internalisasi Road Map

b. Sebagian besar anggota organisasi telah

mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map

c. Sebagian kecil anggota organisasi telah

mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map

d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan

sosialisasi dan internalisasi Road Map

A/B/C/D A 1

3 1,43 71,57%

a. PMPRB telah direncanakan dan

diorganisasikan dengan baik

a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan


b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan


c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan


d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan


A/B/C/D B 0,67

Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2)

b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan

pada masing-masing unit kerja

a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan

pada masing-masing unit organisasi

b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah

dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi

c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah

dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi

d. Seluruh akktivitas PMPRB belum dikomunikasikan

pada masing-masing unit organisasi

A/B/C/D A 1

c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi

Tim Asessor PMPRB

a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan

pelatihan

b. Sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah

mendapatkan pelatihan

c. Sebagian kecil Tim Asessor PMPRB telah

mendapatkan pelatihan

d. Seluruh Tim Asessor PMPRB belum mendapatkan

pelatihan

A/B/C/D B 0,67

d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat

struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan

yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap

awal hingga akhir proses PMPRB.

b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat

struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi

partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB.

c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua

sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit

tersebut dilakukan oleh pegawai lain

d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai

asesor PMPRB belum ada.

A/B/C/D B 0,67

e. Apakah koordinator asesor PMPRB

melakukan reviu terhadap kertas kerja

asesor sebelum menyusun kertas kerja

instansi?

a. Koordinator assessor telah melakukan reviu

terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun

kertas kerja instansi

b. Koordinator assessor telah melakukan reviu

terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun

kertas kerja instansi

c. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas

kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi

A/B/C B 0,5

f. Apakah para asesor mencapai konsensus

atas pengisian kertas kerja sebelum

menetapkan nilai PMPRB instansi?

a. Mayoritas koordinator assessor mencapai

konsensus dan seluruh kriteria dibahas

b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai

konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas;

c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para

koordinator assessor

A/B/C B 0,5

g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah

dikomunikasikan dan dilaksanakan

a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL)

yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan

b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL)

namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan

c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) A/B/C A 1

4 0,89 89,00%Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1)

a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi

secara aktif dan berkelanjutan dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi

a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara

aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi

Birokrasi

b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara


Birokrasi

c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara


Birokrasi

d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat

secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

A/B/C/D A 1

b. Terdapat media komunikasi secara reguler

untuk menyosialisasikan tentang reformasi

birokrasi yang sedang dan akan dilakukan

a. Ada media komunikasi yang cakupannya

menjangkau seluruh pegawai dan pemangku

kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala

b. Ada media komunikasi yang cakupannya

menjangkau seluruh pegawai dan pemangku

kepentingan terkait

c. Ada media komunikasi yang cakupannya

menjangkau seluruh pegawai

d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas

pada pegawai tingkatan tertentu

e. Belum ada media komunikasi untuk

mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi

A/B/C/D/E A 1

c. Terdapat upaya untuk menggerakkan

organisasi dalam melakukan perubahan

melalui pembentukan agent of change

ataupun role model

a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of

Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi,

dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model

dalam perubahan

b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of

Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi

c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of

Change namun secara formal belum dilakukan

d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of

Change

A/B/C/D B 0,67

II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5) 2,71 54,25%

1 1,25 50,00%

a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan

pemetaan terhadap peraturan perundang-

undangan yang tidak harmonis/sinkron

a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan

terhadap seluruh peraturan perundang-undangan

yang tidak harmonis/sinkron

b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan

terhadap sebagian peraturan perundang-undangan


c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan

pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan


A/B/C B 0,5

b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-

undangan yang tidak harmonis / tidak

sinkron

a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang

tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan,

atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-

undangan yang tidak harmonis

b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan

yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan,

namun belum selesai

c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan

perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak

sinkron

A/B/C B 0,5

2 1,46 58,50%

a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan

peraturan perundangan yang mensyaratkan

adanya Rapat Koordinasi, Naskah

Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf

Koordinasi

a. Seluruh persyaratan lengkap dan

diimplementasikan

b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian

diimplementasikan

c. Ada persyaratan tersebut namun belum

diimplementasikan

d. Belum ada persyaratan tersebut

A/B/C/D B 0,67

Sistem pengendalian dalam penyusunan

Harmonisasi (2,5)

b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan

sistem pengendalian penyusunan peraturan

perundang-undangan

a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian

penyusunan peraturan perundang-undangan

dilakukan secara berkala

b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian

penyusunan peraturan perundang-undangan

dilakukan secara tidak berkala

c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan

sistem pengendalian penyusunan peraturan

perundang-undangan

A/B/C B 0,5

III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6) 4,34 72,39%

1. Evaluasi (3) 2,33 77,78%

a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan

untuk menilai ketepatan fungsi dan

ketepatan ukuran organisasi

a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan

fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada


b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan

fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada

sebagian unit organisasi

c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan

fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit

organsiasi

A/B/C B 0,5

b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur

jenjang organisasi

a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang

organisasi kepada seluruh unit organisasi

b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang

organisasi kepada sebagian unit organisasi

c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang

organisasi kepada unit organisasi

A/B/C B 0,5

c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kemungkinan duplikasi fungsi

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit

kerja

b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit

kerja

c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis

kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja

A/B/C B 0,5

d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

satuan organisasi yang berbeda tujuan

namun ditempatkan dalam satu kelompok

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan

organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan

dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja

b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan


dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja

c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan


dalam satu kelompok kepada unit kerja

A/B/C A 1

e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kemungkinan adanya pejabat yang melapor

kepada lebih dari seorang atasan


kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada

lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja



lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja



lebih dari seorang atasan kepada unit kerja

A/B/C B 0,5

f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kesesuaian struktur organisasi dengan

kinerja yang akan dihasilkan


kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang

akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja



akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja



akan dihasilkan kepada unit kerja

A/B/C A 1

g. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian

struktur organisasi dengan mandat

a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur

organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja

b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur

organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja

c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur

organisasi dengan mandat kepada unit kerja

A/B/C A 1

h. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan

instansi lain

Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi

lain

Y/T Ya 1

i. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kemampuan struktur organisasi untuk

adaptif terhadap perubahan lingkungan

strategis

Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kemampuan struktur organisasi untuk adaptif

terhadap perubahan lingkungan strategisY/T Ya 1

2. Penataan (3) 2,01 67,00%

Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan

mengajukan perubahan organisasi

a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan

mengajukan perubahan organisasi

b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

dengan mengajukan perubahan organisasi

c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti


d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti


A/B/C/D B 0,67

IV. PENATAAN TATALAKSANA (5) 4,17 83,35%

1 1,25 83,50%

a. Telah memiliki peta proses bisnis yang

sesuai dengan tugas dan fungsi

a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses

bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta

proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta

proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses

bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

A/B/C/D A 1

b. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke

dalam prosedur operasional tetap (SOP)

a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam

SOP

b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan

dalam SOP

c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan

dalam SOP

d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam

SOP

A/B/C/D A 1

Proses bisnis dan prosedur operasional tetap

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah

diterapkan

a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur

operasional tetap (SOP)

b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan

Prosedur operasional tetap (SOP)

c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan


d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan


A/B/C/D B 0,67

d. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional

telah dievaluasi dan disesuaikan dengan

perkembangan tuntutan efisiensi, dan

efektivitas birokrasi

a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas

peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh

hasilnya telah ditindaklanjuti

b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas

peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun

belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti

c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis

efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP

d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan

efektifitas peta proses bisnis dan prosedur

operasional

A/B/C/D B 0,67

2 1,67 83,25%

a. Sudah memiliki rencana pengembangan e-

government di lingkungan instansi

Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-

government di lingkungan instansiY/T Ya 1

b. Sudah dilakukan pengembangan e-

government di lingkungan internal dalam

rangka mendukung proses birokrasi (misal:

intranet, sistem perencanaan dan

penganggaran, sistem data base SDM, dll)

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-

government secara terintegrasi

b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-

government namun belum terintegrasi

c. Sudah dilakukan pengembangan e-government

namun belum dilakukan implementasi

d.Belum ada pengembangan dan implementasi e-

government

A/B/C/D A 1

E-Government (2)

c. Sudah dilakukan pengembangan e-

government untuk meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat (misal:

website untuk penyediaan informasi kepada

masyarakat, sistem pengaduan)







d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-

government

A/B/C/D A 1

d. Sudah dilakukan pengembangan e-

government untuk meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat dalam

tingkatan transaksional (masyarakat dapat

mengajukan perijinan melalui website,

melakukan pembayaran, dll)







d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-

government

A/B/C/D C 0,33

3 1,25 83,33%

a. Adanya kebijakan pimpinan tentang

keterbukaan informasi publik (identifikasi

informasi yang dapat diketahui oleh publik

dan mekanisme penyampaian)

Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang

keterbukaan informasi publik

Y/T Ya 1

b. Menerapkan kebijakan keterbukaan

informasi publik

a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses

b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses

c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses

d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses

A/B/C/D A 1

Keterbukaan Informasi Publik (1,5)

c. Melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan keterbukaan

informasi publik

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

keterbukaan informasi publik dilakukan secara

berkala

b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala

c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan keterbukaan informasi publik

A/B/C B 0,5

V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 14,09 93,95%

1 1,00 100,00%

a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja

telah dilakukan

a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah

dilakukan kepada seluruh jabatan

b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah

dilakukan kepada sebagian besar jabatan

c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah

dilakukan kepada sebagian kecil jabatan

d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum

dilakukan

A/B/C/D A 1

b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah

dilakukan

a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan

kepada seluruh unit organisasi

b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan

kepada sebagian besar unit organisasi

c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan

kepada sebagian kecil unit organisasi

d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan

A/B/C/D A 1

c. Rencana redistribusi pegawai telah disusun

dan diformalkan

ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi

pegawaiY/T Ya 1

d. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun

dan diformalkan

ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi

kebutuhan 5 tahunY/T Ya 1

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan

e. Perhitungan formasi jabatan yang

menunjang kinerja utama instansi telah

dihitung dan diformalkan

a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang

kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan

pada seluruh unit organisasi

b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang


pada sebagian besar unit organisasi

c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang


pada sebagian kecil unit organisasi

d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang


belum dilakukan

A/B/C/D A 1

22,00 100,00%

a. Pengumuman penerimaan diinformasikan

secara luas kepada masyarakat

a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui

berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb)

b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui

media secara terbatas (misal: papan pengumuman di

kantor)

c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan

A/B/C A 1

b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan

mudah, cepat dan pasti (online )

Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online

dan dapat segera diperoleh informasi mengenai

kepastian status pendaftaran.

Y/T Ya 1

c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan

administrasi dan kompetensi. Persyaratan

memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.

Y/T Ya 1

d. Proses seleksi transparan, objektif, adil,

akuntabel dan bebas KKN

Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya,

tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.Y/T Ya 1

e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan

secara terbuka

Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses

oleh publik dengan mudahY/T Ya 1

30,50 50,17%

Proses penerimaan pegawai transparan, objektif,

akuntabel dan bebas KKN (2)

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1)

a. Telah ada standar kompetensi jabatan Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang

kompetensi jabatanY/T Ya 1

b. Telah dilakukan asessment pegawai a. Telah dilakukan asessment kepada seluruh pegawai

b. Telah dilakukan asessment kepada sebagian besar

pegawai

c. Telah dilakukan asessment kepada sebagian kecil

pegawai

d. Belum dilakukan assessment pegawai

A/B/C/D D 0

c. Telah diidentifikasi kebutuhan

pengembangan kompetensi

a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan

kompetensi kepada seluruh pegawai

b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan

kompetensi kepada sebagian besar pegawai

c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan

kompetensi kepada sebagian kecil pegawai

d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan

pengembangan kompetensi pegawai

A/B/C/D B 0,67

d. Telah disusun rencana pengembangan

kompetensi dengan dukungan anggaran

yang mencukupi

a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi

seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang

mencukupi

b.Telah disusun rencana pengembangan kompetensi

sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran

yang mencukupi

c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi

sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran

yang mencukupi

d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi

pegawai

A/B/C/D B 0,67

e. Telah dilakukan pengembangan pegawai

berbasis kompetensi sesuai dengan rencana

dan kebutuhan pengembangan kompetensi

a. Telah dilakukan pengembangan berbasis

kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan

rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi

b. Telah dilakukan pengembangan berbasis

kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai

dengan rencana dan kebutuhan pengembangan

kompetensi

c. Telah dilakukan pengembangan berbasis

kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai

dengan rencana dan kebutuhan pengembangan

kompetensi

d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis

A/B/C/D B 0,67

f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi

pengembangan pegawai berbasis

kompetensi secara berkala

a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi

pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara

berkala

b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi

pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara

tidak berkala

c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan

pegawai berbasis kompetensi

A/B/C C 0

4 6,00 100,00%

a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi

terbuka dan telah ditetapkanY/T Ya 1

b. Promosi terbuka pengisian jabatan

pimpinan tinggi telah dilaksanakan

a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya

dan pratama) telah dilakukan melalui promosi

terbuka secara nasional

b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya

dan pratama) telah dilakukan melalui promosi

terbuka secara terbatas

c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas

pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama

d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan

tinggi

A/B/C/D A 1

c. Promosi terbuka dilakukan secara

kompetitif dan obyektif

Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan

cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara

obyektif

Y/T Ya 1

Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6)

d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia

seleksi yang independen

Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi

yang berasal dari pihak-pihak independenY/T Ya 1

e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan

secara terbuka

Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka

melalui media IT seperti website panitia seleksi dsbY/T Ya 1

5 1,81 90,57%

a. Penerapan Penetapan kinerja individu a. Penerapan penetapan kinerja individu telah

dilakukan terhadap seluruh pegawai

b. Penerapan penetapan kinerja individu telah

dilakukan terhadap sebagian besar pegawai

c. Penerapan penetapan kinerja individu telah

dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai

d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu

yang telah dilakukan

A/B/C/D A 1

b. Terdapat penilaian kinerja individu yang

terkait dengan kinerja organisasi

a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja

individu yang terkait dengan kinerja organisasi

b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian

kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian


d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian


A/B/C/D A 1

c. Ukuran kinerja individu telah memiliki

kesesuaian dengan indikator kinerja individu

level diatasnya

a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja

individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu

diatasnya

b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran

kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja

individu diatasnya

c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran

kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja

individu diatasnya

d.Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja

individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu

diatasnya

A/B/C/D A 1

Penetapan kinerja individu (2)

d. Pengukuran kinerja individu dilakukan

secara periodik

a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara

bulanan

b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara

triwulanan

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara

semesteran

d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara

tahunan

e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan

A/B/C/D/E A 1

e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi

atas pencapaian kinerja individu.

a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja

individu secara berkala

b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja

individu secara tidak berkala

c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu

A/B/C A 1

f. Hasil penilaian kinerja individu telah

dijadikan dasar untuk pengembangan karir

individu

a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar

untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh

pegawai

b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar

untuk pengembangan karir individu terhadap

sebagian besar pegawai

c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar

untuk pengembangan karir individu terhadap

sebagian kecil pegawai

d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan

dasar untuk pengembangan karir individu terhadap

seluruh pegawai

A/B/C/D B 0,67

g. Capaian kinerja individu telah dijadikan

dasar untuk pemberian tunjangan kinerja

a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk

pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai

b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk

pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar

pegawai

c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk

pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil

pegawai

d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar

untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh

pegawai

A/B/C/D B 0,67

6 1,00 100,00%

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku

instansi telah ditetapkan

ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode

etik/kode perilakuY/T Ya 1

b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku

instansi telah diimplementasikan

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

telah diimplementasikan kepada seluruh unit

organisasi

b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit

organisasi

c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit

organisasi

d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

belum diimplementasikan kepada seluruh unit

organisasi

A/B/C/D A 1

c. Adanya monitoring dan evaluasi atas

pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode

perilaku instansi

a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan

disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara

berkala

b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan

disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala

c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan

disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

A/B/C A 1

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode

d. Adanya pemberian sanksi dan imbalan

(reward )

a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward)

kepada seluruh unit organisasi

b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward)

kepada sebagian besar unit organisasi

c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward)

kepada sebagian kecil unit organisasi

d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward)

kepada unit organisasi

A/B/C/D A 1

7 0,78 78,00%

a. Informasi faktor jabatan telah disusun Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan

Faktor JabatanY/T Ya 1

b. Peta jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta

jabatan

b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan

peta jabatan

c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan

peta jabatan

d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta

jabatan

A/B/C/D B 0,67

c. Kelas jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas

jabatan

b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan

kelas jabatan

c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan

kelas jabatan

d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas

jabatan

A/B/C/D B 0,67

8. 1,00 100,00%

a. Sistem informasi kepegawaian telah

dibangun sesuai kebutuhan

Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun

sesuai dengan kebutuhanY/T Ya 1

b. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses

oleh pegawai

Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem

informasi kepegawaianY/T Ya 1

Pelaksanaan evaluasi jabatan (1)

Sistem Informasi Kepegawaian (1)

c. Sistem informasi kepegawaian terus

dimutakhirkan

a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan

Sistem Informasi Kepegawaian

b. Sebagian besar unit organisasi terus

memutakhirkan Sistrm Informasi Kepegawaian

c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan


d. Seluruh unit organsiasi belum memutakhirkan


A/B/C/D A 1

d. Sistem informasi kepegawaian digunakan

sebagai pendukung pengambilan kebijakan

manajemen SDM

Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan

sebagai pendukung pengambilan kebijakan

manajemen SDM

Y/T Ya 1

VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS (6) 5,05 84,20%

1 1,78 89,00%

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung

pada saat penyusunan Renstra

a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada

saat penyusunan Renstra

b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung


c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung


d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung


A/B/C/D A 1

b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung

pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada

saat penyusunan Penetapan Kinerja

b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung


c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung


d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung


A/B/C/D A 1

Keterlibatan pimpinan (2)

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian

kinerja secara berkala

a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja

secara berkala

b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian


c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian


d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian


A/B/C/D B 0,67

2 3,27 81,80%

a. Apakah terdapat upaya peningkatan

kapasitas SDM yang menangani

akuntabilitas kinerja

a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan

kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

b. Sebagian besar unit organisasi berupaya

meningkatkan kapasitas SDM yang menangani


c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya



d. Seluruh unit organisasi belum berupaya



A/B/C/D A 1

b. Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah

disusun

Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas

kinerja Y/T Ya 1

c. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang

berbasis elektronik

a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik

sudah terimplementasi dan terintegrasi

b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik

sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi

c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik

dalam pengembangan tp belum implementasi

d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis

elektronik

A/B/C/D B 0,67

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4)

d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses

oleh seluruh unit

a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh


b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh

sebagian besar organisasi

c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh

sebagian kecil organisasi

d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses

oleh unit organisasi

A/B/C/D B 0,67

e. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara

berkala

a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara

bulanan

b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara

triwulanan

c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara

semesteran

d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara

tahunan

A/B/C/D/E B 0,75

VII. PENGUATAN PENGAWASAN (12) 11,17 93,07%

1 1,50 100,00%

a. Telah terdapat kebijakan penanganan

gratifikasi

Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang

penanganan gratifikasiY/T Ya 1

b. Telah dilakukan public campaign a. Public campaign telah dilakukan secara berkala

b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala

c. Belum dilakukan public campaign

A/B/C A 1

c. Penanganan gratifikasi telah

diimplementasikan

Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang

praktik gratifikasiY/T Ya 1

d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan

penanganan gratifikasi

Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan

penanganan gratifikasiY/T Ya 1

e. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi

telah ditindaklanjuti

Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Y/T Ya 1

2 1,42 94,50%

a. Telah terdapat peraturan Pimpinan

organisasi tentang SPIP

Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi

tentang SPIPY/T Ya 1

Gratifikasi (1,5)

Penerapan SPIP (1,5)

b. Telah dibangun lingkungan pengendalian a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan

pengendalian

b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan

pengendalian

c. Seluruh organisasi belum membangunan

lingkungan pengendalian

A/B/C A 1

c. Telah dilakukan penilaian risiko atas

organisasi

a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian

risiko

b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan

penilaian risiko

c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan

penilaian risiko

d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian

risiko

A/B/C/D A 1

d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian

untuk meminimalisir risiko yang telah

diidentifikasi

a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan

pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah

diidentifikasi

b. Sebagian besar organisasi telah melakukan

kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko

yang telah diidentifikasi

c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan


diidentifikasi

d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan


diidentifikasi

A/B/C/D B 0,67

e. SPI telah diinformasikan dan

dikomunikasikan kepada seluruh pihak

terkait

a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan

kepada seluruh pihak terkait

b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan

kepada sebagian besar pihak terkait

c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan

kepada sebagian kecil pihak terkait

d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan

informasi dan komunikasi mengenai SPI

A/B/C/D A 1

f. Telah dilakukan pemantauan pengendalian

intern

a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan

evaluasi secara berkala

b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan

evaluasi tidak secara berkala

c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap

sistem pengendalian intern

A/B/C A 1

3 2,00 100,00%

a. Telah disusun kebijakan pengaduan

masyarakat

Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang

penanganan pengaduanY/T Ya 1

b. Penanganan pengaduan masyrakat telah

diimplementasikan

a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan

penanganan pengaduan masyarakat

b. Sebagian besar unit organisasi

mengimplementasikan penanganan pengaduan

masyarakat

c. Sebagian kecil unit organisasi


masyrakat

d. Seluruh unit organisasi belum


masyarakat

A/B/C/D A 1

Pengaduan Masyarakat (2)

c. Hasil penanganan pengaduan masyarakat


a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat

ditindaklanjuti

b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan

masyarakat ditindaklanjuti

c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan

masyarakat ditindaklanjuti

d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat

belum ditindaklanjuti

A/B/C/D A 1

d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan

pengaduan masyarakat

a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring

dan evaluasi secara berkala

b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring

dan evaluasi tidak secara berkala

c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di

monitoring dan evaluasi

A/B/C A 1

e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan

masyarakat telah ditindaklanjuti

Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak

lanjut penanganan pengaduan masyarakatY/T Ya 1

4 1,25 83,40%

a. Telah terdapat Whistle Blowing System Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle

Blowing SystemY/T Ya 1

b. Whistle Blowing System telah

disosialisasikan

a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh

organisasi

b. Whistle blowing system disosialisasikan ke

sebagian besar organisasi

c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian

kecil organisasi

d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke

seluruh organisasi

A/B/C/D A 1

c. Whistle Blowing System telah

diimplementasikan

Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah

diimplementasikanY/T Ya 1

Whistle-Blowing System (1,5)

d. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle

Blowing System

a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi

secara berkala

b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi

tidak secara berkala

c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing

System

A/B/C B 0,5

e. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System


a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System


b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing

System telah ditindaklanjuti

c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing

System telah ditindaklanjuti

d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System

belum ditindaklanjuti

A/B/C/D B 0,67

5 1,50 100,00%

a. Telah terdapat Penanganan Benturan

Kepentingan

Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan

Benturan KepentinganY/T Ya 1

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah

disosialisasikan

a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan

ke seluruh unit organisasi

b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan

ke sebagian besar unit organisasi

c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan

ke sebagian kecil unit organisasi

d. Penanganan Benturan Kepentingan belum

disosialiasikan ke seluruh unit organisasi

A/B/C/D A 1

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah

diimplementasikan

Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah

diimplementasikanY/T Ya 1

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan

Benturan Kepentingan

a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring


b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring


c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di


A/B/C A 1

Penanganan Benturan Kepentingan (1,5)

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan

Kepentingan telah ditindaklanjuti

a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan

Kepentingan telah ditindaklanjuti

b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan

Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan

Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan

Kepentingan belum ditindaklanjuti

A/B/C/D A 1

6 2,00 80,00%

a. Telah dilakukan pencanangan zona

integritas

Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona

Integritas ditandatangani sesuai ketentuanY/T Ya 1

b. Telah ditetapkan unit yang akan

dikembangkan menjadi zona integritas

Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang

ditetapkanY/T Ya 1

c. Telah dilakukan pembangunan zona

integritas

a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara

intensif

b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara

intensif

c. Belum ada pembangunan zona integritas

A/B/C A 1

d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas

yang telah ditentukan

a.Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring


b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring


c. Zona integritas yang telah ditentukan belum di


A/B/C B 0,5

e. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan

sebagai “menuju WBK/WBBM”

a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju

WBBM

b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju

WBK

c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju

WBK

A/B/C B 0,5

7 1,50 100,00%

Pembangunan Zona Integritas (2,5)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

a. Rekomendasi APIP didukung dengan

komitmen pimpinan

a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen

pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir

b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan

komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2

tahun terakhir

c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan

komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2

tahun terakhir

d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen

pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun

A/B/C/D A 1

b. APIP didukung dengan SDM yang memadai

secara kualitas dan kuantitas.

a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh

SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun

kualitas

b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal

tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara

kuantitas maupun kualitas

c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal



d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum



A/B/C/D A 1

c. APIP didukung dengan anggaran yang

memadai

a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran

b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran

c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran

d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran

A/B/C/D A 1

d. APIP berfokus pada client dan audit

berbasis risiko

a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada

client dan audit berbasis risiko

b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal

berfokus pada client dan audit berbasis risiko

c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus

pada client dan audit berbasis risiko

d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum

berfokus pada client dan audit berbasis risiko

A/B/C/D A 1

VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6) 4,40 73,36%

1 0,73 73,40%

a. Terdapat kebijakan standar pelayanan Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar

pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu,

persyaratan perijinan

Y/T Ya 1

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada

seluruh jenis pelayanan

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada

sebagian besar jenis pelayanan

c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada

sebagian kecil jenis pelayanan

d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada

seluruh jenis pelayanan

A/B/C/D B 0,67

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar

pelayanan

a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

pada seluruh jenis pelayanan

b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

pada sebagian besar jenis pelayanan

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

pada sebagian kecil jenis pelayanan

d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar

pelayanan

A/B/C/D A 1

d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar

pelayanan

a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar

pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan

melibatkan stakeholders

b.Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar

pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan

melibatkan stakeholders

c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar

pelayanan

A/B/C B 0,5

e. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala

b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala

c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP

A/B/C B 0,5

2 0,90 90,00%Budaya Pelayanan Prima (1)

Standar Pelayanan (1)

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam

upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima

(contoh: kode etik, estetika, capacity

building, pelayanan prima)

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam

upaya penerapan budaya pelayanan prima

b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan

dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan

dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam

upaya penerapan budaya pelayanan prima

A/B/C/D A 1

b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses

melalui berbagai media

a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai

media (misal: papan pengumuman, website, media

sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)

b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui

beberapa media (misal: papan pengumuman,

selebaran, dsb)

c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai

media

A/B/C A 1

c. Telah terdapat sistem

punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana

layanan serta pemberian kompensasi

kepada penerima layanan bila layanan tidak

sesuai standar

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana

layanan serta pemberian kompensasi kepada

penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

dan sudah diimplementasikan

b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi

pelaksana layanan serta pemberian kompensasi

kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai

standar ada namun belum diimplementasikan

c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi

pelaksana layanan serta pemberian kompensasi

kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai

standar

A/B/C B 0,5

d. Telah terdapat sarana layanan

terpadu/terintegrasi

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara

terpadu

b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan

secara terpadu

c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan

secara terpadu

d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara

terpadu

A/B/C/D A 1

e. Terdapat inovasi pelayanan Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang

diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayananY/T Ya 1

3 1,35 90,00%

a. Terdapat media pengaduan pelayanan Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan

pelayanan secara jelas dan terbukaY/T Ya 1

b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara

komprehensif

b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum

seluruhnya

c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan

A/B/C A 1

c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan

pelayanan

ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola

pengaduanY/T Ya 1

d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh

pengaduan pelayanan untuk perbaikan

kualitas pelayanan

a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh

pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas

pelayanan

b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar


pelayanan

c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil

pengaduan pelayanan unutk perbaikan kualitas

pelayanan

d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh


pelayanan

A/B/C/D A 1

Pengelolaan Pengaduan (1,5)

e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan

keluhan / masukan

a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan


b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan

dilakukan tidak berkala

c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan

A/B/C B 0,5

4 0,42 27,83%

a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan

a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan


b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

tidak berkala

c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan

A/B/C B 0,5

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat

diakses secara terbuka

Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data

hasil survey dengan mudahY/T Tidak 0

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey

kepuasan masyarakat

a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey

kepuasan masyarakat

b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil

survey kepuasan masyarakat

c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil

survey kepuasan masyarakat

d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey

kepuasan masyarakat

A/B/C/D B 0,335

5 1,00 100,00%

a. Telah memiliki rencana penerapan teknologi

informasi dalam pemberian pelayanan

Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi

informasi dalam pemberian pelayanan Y/T Ya 1

b. Telah menerapkan teknologi informasi

dalam memberikan pelayanan

a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi

informasi dalam memberikan pelayanan

b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan

teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan

teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi

informasi dalam memberikan pelayanan

A/B/C/D A 1

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5)

Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)

c. Telah dilakukan perbaikan secara terus

menerus

a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus

b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus

c. Belum dilakukan perbaikan

A/B/C A 1

49,97

B. HASIL (40)

I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20) 14,4 0,72

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (14) Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)0-100 60 8,40 60,00%

2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6) Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas

Organisasi0-5 5 6,00 100,00%

II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 10,00 100%

1. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7) Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi

Korupsi0-4 4 7,00 100,00%

2. Opini BPK (3)

Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan

WTP/WTP

dengan

paragraph

penjelas/W

DP/TMP/T

W/Tidak

menyusun

Laporan

Keuangan

Wajar

Tanpa

Pengecu

alian

3,00 100,00%

III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 6,25 63%

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas

Pelayanan0-4 2,5 6,25 62,50%

30,65 0,76625

80,62

TOTAL HASIL

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

TOTAL PENGUNGKIT

PA-MUARAENIM.GO.IDpa-muaraenim.go.id/images/stories/joomlart/dokumen/... · 2020. 1. 17. ·...

Documents

Transcript of PA-MUARAENIM.GO.IDpa-muaraenim.go.id/images/stories/joomlart/dokumen/... · 2020. 1. 17. ·...