P U T U S A N - pt-medan.go.id · Nomor Register : 37/Pen.Pid/2015/PN.Mdn, tanggal 13 Januari 2015....
Transcript of P U T U S A N - pt-medan.go.id · Nomor Register : 37/Pen.Pid/2015/PN.Mdn, tanggal 13 Januari 2015....
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 1 dari 77 hal
P U T U S A N
NOMOR : 13/ PID.SUS.TPK / 2015 / PT.MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang
memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Banding,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :
Nama Lengkap : Drs. HARAPAN NASUTION
Tempat Lahir : Kutacane
Tanggal Lahir / Umur : 56 Tahun / 17 Juli 1958
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Setia Budi Pasar I Gang Merak No. 14 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya : DR.
HINCA IP. PANJAITAN, SH.MH. ACC, DINGIN P. PAKPAHAN, SH,
HERMANSYAH HUTAGALUNG, SH. MH, RIKY POLTAK D. SIHOMBING, SH,
MUHAMMAD RIAU SHR, SH, ASRUL AZWAR SIAGIAN, SH, MUHAMMAD
YASID, SH. MH dan GOLFRID SIREGAR, SH, Advokat / Penasihat Hukum dari
Kantor LAW FIRM DINGIN PAKPAHAN, SH & Associates berkantor Jalan
Mayang No. 1-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari
2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan
Nomor Register : 37/Pen.Pid/2015/PN.Mdn, tanggal 13 Januari 2015.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Juni 2015 Nomor :
13 /Pid.Sus.TPK/2015/PT.Mdn serta berkas perkara Tindak Pidana Korupsi
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 2 dari 77 hal
pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2015 Nomor :
01/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn dan surat surat yang bersangkutan dengan
perkara tersebut ;
Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal
18 Desember 2014, Nomor Register Perkara : PDS-02/L.Pakam/12/2014, dengan
dakwaan sebagai berikut ;
DAKWAAN :
PRIMAIR :
Bahwa ia terdakwa Drs. HARAPAN NASUTION, selaku Kepala Seksi
Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor :
821.24/012/DS/Tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008 bersama-sama dengan ALBOIN
SIAGIAN, SE, selaku staf seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang perkaranya
diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, antara
tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Jalan Mawar No.5 Kelurahan Jati Sari
Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidak–tidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh
melakukan atau turut serta melakukan, secara berturut-turut melakukan
beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara : --------------------------------------------
- Bahwa terdakwa Drs. Harapan Nasution selaku Kepala Seksi Penagihan
Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli
Serdang Serdang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli
Serdang Nomor : 821.24/012/DS/Tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008 dan
berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 886 Tahun 2008 tanggal 4
Agustus 2008 tentang tugas pokok dan fungsi dan rincian tugas jabatan
perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang, terdakwa selaku Kepala Seksi
Penagihan Bidang Pendapatan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 3 dari 77 hal
- Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.
- Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib.
- Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan
tugas.
- Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penagihan pendapatan.
- Melakukan pencatatan mengenai penetapan, penerimaan, dan pemungutan pembayaran
penyetoran pajak dan retribusi daerah kedalam kartu jenis dan kartu wajib pajak dan
retribusi daerah.
- Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta
penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda
berharga.
- Menyiapkan laporan realisasi penerimaan, tunggakan pemungutan, pembayaran,
penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran persediaan benda
berharga dan penerimaan sumber lain-lain secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- Menyiapkan surat tegoran, surat paksa, melaksanakan penyitaan, surat permintaan
pelaksanaan lelang, surat pencabutan penyitaan, surat pencabutan pengumuman lelang,
surat perintah penagihan seketika dan sekaligus serta semua kelengkapan yang mendukung
pelaksanaan penagihan dimaksud.
- Membuat perhitungan mengenai penagihan yang hendak dilaksanakan.
- Melaksanakan penagihan atas pendapatan daerah yang telah lewat batas jatuh tempo.
- Mempelajari, menyimpulkan untuk pertimbangan terhadap permohonan keberatan.
- Menyiapkan surat keputusan penolakan maupun surat keputusan pembetulan serta
menyerahkan surat keputusan kepada wajib pajak dan retribusi daerah.
- Menerima setiap permohonan angsuran dan restitusi untuk dipelajari dan diteliti atas alasan
angsuran maupun restitusi.
- Menyiapkan surat perjanjian atas alasan angsuran maupun restitusi.
- Mengadakan penelitian secara seksama atas alasan angsuran maupun restitusi sehingga
dapat disiapkan apakah berupa surat perjanjian angsuran atau surat penolakan angsuran.
- Membuat jadwal kunjungan kepada wajib pajak dan retribusi disuatu tempat yang ditentukan
untuk menjelaskan tentang hak dan kewajiban.
- Memberikan penjelasan kepada wajib pajak dan retribusi bahwa kewajibannya merupakan
asset pembangunan daerah.
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu
diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas.
- Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian
DP-3 bawahan.
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- Bahwa prosedur pemungutan pajak daerah pada Dinas Pengelolan Keuangan
Daerah Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pertama
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 4 dari 77 hal
- Dengan terlebih dahulu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu
berdasarkan surat perintah tugas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Deli Serdang, staf seksi pendataan melakukaan pendataan
dilapangan terhadap wajib pajak (orang atau badan hukum). Hasil pendataan
dilapangan diajukan ke seksi pendataan, namun terhadap wajib pajak yang
datang sendiri ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli
Serdang maka dilakukan pendataan tanpa surat perintah. Dengan hasil
pendataan maka kepala seksi pendataan menerbitkan kartu data, selanjutnya
kartu data tersebut diteruskan ke seksi penetapan untuk diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai dasar penetapan besarnya nilai
ketetapan pajak daerah. Ditetapkannya besaran nilai pajak daerah oleh Kepala
Seksi Penetapan, selanjutnya Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat perintah tugas bagi staf seksi
penetapan untuk menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada
wajib pajak dan setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima oleh
siwajib pajak, maka wajib pajak membayarkan pajak daerah sesuai dengan
ketetapan pajak daerah (SKPD) ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang atau menyetorkan ke Kas Daerah
Pada Bank Sumut Ac.970. sedangkan cara yang kedua adalah tanpa terlebih
dahulu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu melalui
kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang
bahwa Pajak boleh dipungut oleh Petugas yang diperintahkan sebelum
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), namun dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa yang nilai pajak yang harus
dibayar si Wajib Pajak telah tercantum dalam Surat Pemberitahuan/ Setoran
Masa tersebut. Bahwa setelah petugas yang diperintahkan tersebut memungut
pajak dari si wajib pajak dalam tempo 1 X 24 jam harus menyetorkan uang
pajak yang dipungut tersebut kepada Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
untuk dapat disetorkan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang Ac. 970.
- Bahwa sesuai Pasal 122 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No.
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyebutkan penerimaan SKPD berupa
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 5 dari 77 hal
uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu)
hari kerja.
- Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2003
tentang Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang Pasal 7 Ayat (2) menyatakan
Pajak Restoran terutang dalam masa pajak terjadi atau timbul pada saat
kegiatan pelayanan restoran dilakukan.
- Bahwa PT. Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa yang berada di
Suzuya Plaza Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha
sejak tanggal 19 Juni 2008 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Bulan
September 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0002065.06.17.
- Bahwa PT. Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei
Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah membuka
usaha sejak Bulan Maret 2008 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran
pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Bulan
April 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0013821.03.10.
- Bahwa PT. Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan yang
berlokasi di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang telah membuka
usaha sejak bulan Mei 2009 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Bulan Juni 2009
dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0013618.02.01.
- Bahwa PT. Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri
yang berlokasi di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah
membuka usaha sejak bulan Desember 2009 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak
Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Desember 2009 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0014600.04.10.
- Bahwa Alboin Siagian, SE selaku staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah
merupakan petugas yang diperintahkan oleh terdakwa Drs. Harapan Nasution
untuk melakukan pendataan dan penagihan pajak restoran kepada si wajib
pajak.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan Bulan Juni 2010, Alboin
Siagian,SE selaku Staf seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan
melakukan Pemungutan Pajak Restoran terhadap PT. Top Food Indonesia (Es
Teller 77) Tanjung Morawa dengan cara membawa Surat
Pemberitahuan/Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 6 dari 77 hal
Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran
tersebut diterima Alboin Siagian, SE dari Ahmad Darojat dalam bentuk uang
tunai yang jumlah keseluruhannya Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima
ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
No Masa Pajak Jumlah (Rp) Jenis Pembayaran dan
Waktu Pembayaran
1. September 2008 3.500.000, Tunai / Oktober 2008
2. Oktober 2008 3.500.000, Tunai / Nopember 2008
3. Nopember 2008 3.500.000, Tunai / Desember 2008
4. Desember 2008 3.500.000, Tunai / Januari 2009
5. Januari 2009 3.500.000, Tunai / Pebruari 2009
6. Pebruari 2009 3.500.000, Tunai / Maret 2009
7. Maret 2009 3.500.000, Tunai / April 2009
8. April 2009 3.500.000, Tunai / Mei 2009
9. Mei 2009 3.500.000, Tunai / Juni 2009
10. Juni 2009 3.500.000, Tunai / Juli 2009
11. Juli 2009 3.500.000, Tunai / Agustus 2009
12. Agustus 2009 3.500.000, Tunai / September 2009
13. September 2009 3.500.000, Tunai / Oktober 2009
14. Oktober 2009 3.500.000, Tunai / Nopember2009
15. Nopember 2009 3.500.000, Tunai / Desember 2009
16. Desember 2009 3.500.000, Tunai / Januari 2010
17. Januari 2010 3.500.000, Tunai / Pebruari 2010
18. Pebruari 2010 3.500.000, Tunai / Maret 2010
19. Maret 2010 3.500.000, Tunai / April 2010
20. April 2010 3.500.000, Tunai / Mei 2010
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 7 dari 77 hal
21. Mei 2010 3.500.000, Tunai / Juni 2010
J u m l a h 73.500.000,-
- Bahwa uang pajak restoran yang dipungut Alboin Siagian, SE dari PT. Top
Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa sejak bulan September 2008
sampai dengan bulan Mei 2010 berjumlah Rp. 73.500.000,- (tiga puluh tiga juta
lima ratus ribu rupiah), dan setelah Alboin Siagian, SE melakukan pemungutan
pajak restoran tersebut setiap bulannya, sebagian diserahkan Alboin
Siagian,SE kepada terdakwa Drs. Harapan Nasution dan sebagian lagi berada
pada Alboin Siagian,SE dan oleh terdakwa Drs. Harapan Nasution maupun
Alboin Siagian, SE sama sekali tidak menyetorkannya ke Bendahara Penerima
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke
rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa sejak bulan Desember 2008 sampai dengan Bulan Juni 2010 Alboin
Siagian, SE selaku Staf seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan
melakukan pemungutan pajak restoran terhadap PT. Dunkindo Lestari (Dunkin
Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten
Deli Serdang dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa
yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat Pemberitahuan/Setoran Masa
tersebut dan pembayaran pajak restoran tersebut diterima Alboin Siagian, SE
dalam bentuk uang tunai yang jumlah keseluruhannya Rp.296.797.976,70 (dua
ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan
ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen) dengan rincian sebagai berikut
:
No Masa Pajak Jumlah (Rp) Yang
Membayar
Jenis Pembayaran dan
Waktu Pembayaran
1. April 2008 6.939.210,50 Eko Wahyu, H. Tunai / Desember 2008
2. Mei 2008 7.175.480,40 Eko Wahyu, H. Tunai / Desember 2008
3. Juni 2008 7.278.677,10 Eko Wahyu, H. Tunai / Desember 2008
4. Juli 2008 7.726.618,50 Eko Wahyu, H. Tunai / Desember 2008
5. Agustus 2008 7.404.184,00 Eko Wahyu, H. Tunai / Desember 2008
6. September 2008 6.248.936,70 Eko Wahyu, H. Tunai / Desember 2008
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 8 dari 77 hal
7. Oktober 2008 7.501.939,60 Eko Wahyu, H. Tunai / Desember 2008
8. Nopember 2008 8.072.624,70 Eko Wahyu, H. Tunai / Desember 2008
9. Desember 2008 9.243.878,90 Ririn Novita Tunai / Januari 2009
10. Januari 2009 10.008.894,20 Ririn Novita Tunai / Pebruari 2009
11. Pebruari 2009 8.454.890,50 Ririn Novita Tunai / Maret 2009
12. Maret 2009 10.508.349,50 Ririn Novita Tunai / April 2009
13. April 2009 10.651.525,10 Ireni Osiyin Tunai / Mei 2009
14. Mei 2009 11.597.993,00 Ony Chan Tunai / Juni 2009
15. Juni 2009 13.373.551,00 Ririn Novita Tunai / Juli 2009
16. Juli 2009 13.739.271,00 Ririn Novita Tunai / Agustus 2009
17. Agustus 2009 12.497.128,00 Pinta Delima Tunai /September 2009
18. September 2009 13.460.524,00 Pinta Delima Tunai / Oktober 2009
19. Oktober 2009 13.491.487,00 Pinta Delima Tunai / Nopember2009
20. Nopember2009 14.343.846,00 Pinta Delima Tunai / Desember 2009
21. Desember 2009 15.753.380,00 Ireni Osiyin Tunai / Januari 2010
22. Januari 2010 18.149.180,00 Pinta Delima Tunai / Pebruari 2010
23. Pebruari 2010 14.796.423,00 Pinta Delima Tunai /Maret 2010
24. Maret 2010 16.171.620,00 Pinta Delima Tunai / April 2010
25. April 2010 15.432.724,00 Pinta Delima Tunai / Mei 2010
26. Mei 2010 16.775.640,00 Pinta Delima Tunai / Juni 2010
J u m l a h 296.797.976,70
- Bahwa uang pajak restoran yang dipungut Alboin Siagian, SE dari dari PT.
Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) Sunggal sejak bulan Desember 2008
sampai dengan bulan Mei 2010 berjumlah Rp. 296.797.976,70 (dua ratus
sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus
tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen), dan setelah Alboin Siagian, SE
melakukan pemungutan pajak restoran tersebut setiap bulannya, sebagian
diserahkan Alboin Siagian,SE kepada terdakwa Drs. Harapan Nasution dan
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 9 dari 77 hal
sebagian lagi berada pada Alboin Siagian,SE dan oleh terdakwa Drs. Harapan
Nasution maupun Alboin Siagian, SE sama sekali tidak menyetorkannya ke
Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli
Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa sejak Bulan Juli 2009 sampai dengan Bulan Juni 2010, Alboin
Siagian, SE selaku Staf seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan
melakukan Pemungutan Pajak Restoran terhadap PT. Fastfood Indonesia
(Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan yang berlokasi di Kecamatan Labuhan
Deli Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/
Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat
Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran
tersebut diterima Alboin Siagian, SE dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank
Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp.916.865.971,- (sembilan ratus enam
belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu
rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
No Masa Pajak Jumlah (Rp) No. Giro
Danamaon
Jenis dan Tanggal
Pembayaran
1. Juni 2009 89.335.683,- 873939 Giro / 13 Juli 2009
2. Juli 2009 72.107.942,- 561863 Giro / 08 Agustus
2009
3. Agustus 2009 72.939.548,- 223495 Giro / September
2009
4. September 2009 94.684.532,- 223634 Giro / Oktober 2009
5. Oktober 2009 67.812.621,- 281363 Giro / Nopember 2009
6. Nopember2009 136.181.676,- 672760 Giro / Desember 2009
7. Desember 2009 73.668.034,- 989184 Giro / Pebruari 2009
8. Januari 2010 49.148.167,- 989342 Giro / Pebruari 2009
9. Pebruari 2010 47.952.489,- 476383 Giro / 23 Maret 2010
10. Maret 2010 72.384.308,- 058597 Giro / 23 April 2010
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 10 dari 77 hal
11. April 2010 73.388.198,- 058720 Giro / Mei 2010
12. Mei 2010 67.262.773,- 181171 Giro / Juni 2010
J u m l a h 916.865.971,-
- Bahwa setelah Alboin Siagian,SE memungut uang Pajak restoran PT.
Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan setiap bulannya dari
Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah
keseluruhannya Rp. 916.865.971,- tersebut, selanjutnya Alboin Siagian,SE
menyerahkan Giro Bank Danamon tersebut kepada terdakwa Drs. Harapan
Nasution namun atas kesepakatan terdakwa Drs. Harapan Nasution
bersama Alboin Siagian, SE hanya Rp. 263.467.172,- yang disetorkan ke
rekening Kas Pemkab Deli Serdang sedangkan Rp.653.398.799,- tidak
disetorkan dengan rincian sebagai berikut :
No Bulan
Pajak yang Dipungut Pajak yang Disetor
Selisih yang
Tidak Disetor
(Rp) Nomor Bukti
Jumlah
Yang
Dipungut
(Rp)
Nomor Bukti/
Tanggal Setor
Jumlah Yang
Disetor
(Rp)
1. Juni 2009 Giro
No.873939
89.335.683,- -- -- 89.335.683,-
2. Juli 2009 Giro
No.561863
72.107.942,- -- -- 72.107.942,-
3. Agustus
2009
Giro
No.223495
72.939.548,- -- -- 72.939.548,-
4. Septembe
r 2009
Giro
No.223634
94.684.532,- -- -- 94.684.532,-
5. Oktober
2009
Giro
No.281363
67.812.621,- -- -- 67.812.621,-
6. Nopembe
r2009
Giro
No.672760
136.181.676,
-
-- -- 136.181.676,-
7. Desembe
r 2009
Giro
No.989184
73.668.034,- Giro 989184 /
18 Pebruari
73.668.034,- --
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 11 dari 77 hal
2010
8. Januari
2010
Giro
No.989342
49.148.167,- Giro 989342 /
22 Maret 2010
49.148.167,- --
9. Pebruari
2010
Giro
No.476383
47.952.489,- -- -- 47.952.489,-
10 Maret
2010
Giro
No.058597
72.384.308,- -- -- 72.384.308,-
11 April 2010 Giro
No.058720
73.388.198,- Giro 058720 /
01 Juni 2010
73.388.198,- --
12 Mei 2010 Giro
No.181171
67.262.773,- Giro 181171/
01 Juli 2010
67.262.773,- --
J u m l a h 916.865.971,
-
263.467.172,- 653.398.799,-
- Bahwa sejak Bulan Pebruari 2010 sampai dengan Bulan Juni 2010 Alboin
Siagian, SE selaku Staf seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan
melakukan Pemungutan Pajak Restoran terhadap PT. Fastfood Indonesia
(Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri yang berlokasi di Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat
Pemberitahuan/ Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat
Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran
tersebut diterima Alboin Siagian, SE dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank
Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp.229.450.388,- (dua ratus dua puluh
sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan
rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
No Masa Pajak Jumlah (Rp) No. Giro
Danamaon
Jenis dan Tanggal
Pembayaran
1. Desember 2009 45.476.778,- 989275 Giro / Pebruari 2010
2. Januari 2010 36.881.283,- 989343 Giro / Pebruari 2010
3. Pebruari 2010 33.482.121,- 476385 Giro / 23 Maret 2010
4. Maret 2010 32.898.101,- 058598 Giro / 23 April 2010
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 12 dari 77 hal
5. April 2010 39.032.856,- 058721 Giro / Mei 2010
6. Mei 2010 41.679.249,- 181170 Giro / Juni 2010
J u m l a h 229.450.388,-
Bahwa setelah Alboin Siagian,SE memungut uang Pajak restoran PT.
Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri setiap bulannya
dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah
keseluruhannya Rp. 229.450.388,- tersebut, selanjutnya Alboin Siagian,SE
menyerahkan Giro Bank Danamon tersebut kepada terdakwa Drs. Harapan
Nasution namun atas kesepakatan terdakwa Drs. Harapan Nasution
bersama Alboin Siagian, SE hanya Rp. 183.973.610,- yang disetorkan ke
rekening Kas Pemkab Deli Serdang sedangkan Rp. 45.476.778,- tidak
disetorkan dengan rincian sebagai berikut :
No Bulan
Pajak yang Dipungut Pajak yang Disetor Selisih yang
Tidak
Disetor
(Rp)
Nomor
Bukti
Jumlah Yang
Dipungut
(Rp)
Nomor Bukti /
Tanggal Setor
Jumlah Yang
Disetor
(Rp)
1. Desember
2009
Giro
No.989275
45.476.778,- -- -- 45.476.778,-
2. Januari
2010
Giro
No.989343
36.881.283,- Giro 989343 /
22 Maret 2010
36.881.283,- --
3. Pebruari
2010
Giro
No.476385
33.482.121,- Giro 476385 /
06 April 2010
33.482.121,- --
4. Maret 2010 Giro
No.058598
32.898.101,- Giro 058598 /
April 2010
32.898.101,- --
5. April 2010 Giro
No.058721
39.032.856,- Giro 058721 /
01 Juni 2010
39.032.856,- --
6. Mei 2010 Giro
No.181170
41.679.249,- Giro 181170 /
01 Juli 2010
41.679.249,- --
J u m l a h 229.450.388,- -- 183.973.610,- 45.476.778,-
- Bahwa jumlah pajak restoran yang dipungut oleh Alboin Siagian, SE selama
tahun 2008 sampai dengan 2010 dari PT. Top Food Indonesia (Es Teller 77)
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 13 dari 77 hal
Tanjung Morawa, PT. Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU
Sei Semayang Kecamatan Sunggal, PT. Fastfood Indonesia (Kentucky Fried
Chicken/KFC) Brayan dan PT. Fastfood Indonesia (Kentucky Fried
Chicken/KFC) Cemara Asri adalah sebesar Rp. 1.516.614.335,70 (satu milyar
lima ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh
lima rupiah tujuh puluh sen).
- Bahwa setelah Alboin Siagian, SE memungut pajak restoran selama tahun
2008 sampai dengan 2010 dari PT. Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung
Morawa, PT. Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei
Semayang Kecamatan Sunggal, PT. Fastfood Indonesia (Kentucky Fried
Chicken/KFC) Brayan dan PT. Fastfood Indonesia (Kentucky Fried
Chicken/KFC) Cemara Asri yang jumlah keseluruhannya Rp. 1.516.614.335,70
(satu milyar lima ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus
tiga puluh lima rupiah tujuh puluh sen) tersebut, dalam dalam tempo 1 X 24
jam setelah uang pajak restoran tersebut diterima harus disetor oleh terdakwa
Drs. Harapan Nasution dan Alboin Siagian, SE kepada Bendahara Penerima
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke
rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang, namun hanya sebesar
Rp.447.440.782,- yang disetorkan sedangkan Rp. 1.069.173.553,70 tidak
disetorkan, dan uang yang tidak disetor tersebut dipergunakan terdakwa Drs.
Harapan Nasution bersama-sama Alboin Siagian, SE untuk kepentingan
pribadinya sendiri.
- Bahwa sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksan Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-
2241/PW02/5/2011 tanggal 19 April 2011 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam
Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana
Korupsi Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun
2008 sampai dengan Bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Deli Serdang, jumlah kerugian keuangan Negara atas
penyimpangan dalam setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampai dengan
Bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli
Serdang sebesar Rp. 1.069.173.553,70,- (satu milyar enam puluh sembilan
juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh
sen) dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah pajak restoran yang diterima Rp. 1.516.614.335,70
- Jumlah Pajak restoran yang disetor ke kas daerah Rp. 447.440.782,00
- Jumlah Kerugian Keuangan Negara/daerah Rp. 1.069.173.553,70
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 14 dari 77 hal
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.-----------------------------------------
SUBSIDAIR :
Bahwa ia terdakwa Drs. HARAPAN NASUTION, selaku Kepala Seksi
Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor :
821.24/012/DS/Tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008 bersama-sama dengan ALBOIN
SIAGIAN, SE, selaku staf seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Sedang yang perkaranya diajukan
tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, antara tahun 2008
sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Deli Serdang Jalan Mawar No.5 Kelurahan Jati Sari
Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidak–tidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh
melakukan atau turut serta melakukan, secara berturut-turut melakukan
beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara :
- Bahwa terdakwa Drs. Harapan Nasution selaku Kepala Seksi Penagihan
Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli
Serdang Serdang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli
Serdang Nomor : 821.24/012/DS/Tahun 2008 tanggal 09 Juli 2008 dan
berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 886 Tahun 2008 tanggal 4
Agustus 2008 tentang tugas pokok dan fungsi dan rincian tugas jabatan
perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang, terdakwa selaku Kepala Seksi
Penagihan Bidang Pendapatan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 15 dari 77 hal
- Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan lancar dan tertib.
- Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan
tugas.
- Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penagihan pendapatan.
- Melakukan pencatatan mengenai penetapan, penerimaan, dan pemungutan pembayaran
penyetoran pajak dan retribusi daerah kedalam kartu jenis dan kartu wajib pajak dan
retribusi daerah.
- Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta
penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda
berharga.
- Menyiapkan laporan realisasi penerimaan, tunggakan pemungutan, pembayaran,
penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran persediaan
benda berharga dan penerimaan sumber lain-lain secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- Menyiapkan surat tegoran, surat paksa, melaksanakan penyitaan, surat permintaan
pelaksanaan lelang, surat pencabutan penyitaan, surat pencabutan pengumuman lelang,
surat perintah penagihan seketika dan sekaligus serta semua kelengkapan yang
mendukung pelaksanaan penagihan dimaksud.
- Membuat perhitungan mengenai penagihan yang hendak dilaksanakan.
- Melaksanakan penagihan atas pendapatan daerah yang telah lewat batas jatuh tempo.
- Mempelajari, menyimpulkan untuk pertimbangan terhadap permohonan keberatan.
- Menyiapkan surat keputusan penolakan maupun surat keputusan pembetulan serta
menyerahkan surat keputusan kepada wajib pajak dan retribusi daerah.
- Menerima setiap permohonan angsuran dan restitusi untuk dipelajari dan diteliti atas
alasan angsuran maupun restitusi.
- Menyiapkan surat perjanjian atas alasan angsuran maupun restitusi.
- Mengadakan penelitian secara seksama atas alasan angsuran maupun restitusi sehingga
dapat disiapkan apakah berupa surat perjanjian angsuran atau surat penolakan angsuran.
- Membuat jadwal kunjungan kepada wajib pajak dan retribusi disuatu tempat yang
ditentukan untuk menjelaskan tentang hak dan kewajiban.
- Memberikan penjelasan kepada wajib pajak dan retribusi bahwa kewajibannya merupakan
asset pembangunan daerah.
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang
perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas.
- Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan
penilaian DP-3 bawahan.
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- Bahwa prosedur pemungutan pajak daerah pada Dinas Pengelolan Keuangan
Daerah Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pertama
Dengan terlebih dahulu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 16 dari 77 hal
yaitu berdasarkan surat perintah tugas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Deli Serdang, staf seksi pendataan melakukaan pendataan
dilapangan terhadap wajib pajak (orang atau badan hukum). Hasil pendataan
dilapangan diajukan ke seksi pendataan, namun terhadap wajib pajak yang
datang sendiri ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli
Serdang maka dilakukan pendataan tanpa surat perintah. Dengan hasil
pendataan maka kepala seksi pendataan menerbitkan kartu data, selanjutnya
kartu data tersebut diteruskan ke seksi penetapan untuk diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai dasar penetapan besarnya nilai
ketetapan pajak daerah. Ditetapkannya besaran nilai pajak daerah oleh Kepala
Seksi Penetapan, selanjutnya Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat perintah tugas bagi staf seksi
penetapan untuk menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada
wajib pajak dan setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima oleh
siwajib pajak, maka wajib pajak membayarkan pajak daerah sesuai dengan
ketetapan pajak daerah (SKPD) ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang atau menyetorkan ke Kas Daerah
Pada Bank Sumut Ac.970. sedangkan cara yang kedua adalah tanpa terlebih
dahulu diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu melalui
kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang
bahwa Pajak boleh dipungut oleh Petugas yang diperintahkan sebelum
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), namun dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa yang nilai pajak yang
harus dibayar si Wajib Pajak telah tercantum dalam Surat Pemberitahuan/
Setoran Masa tersebut. Bahwa setelah petugas yang diperintahkan tersebut
memungut pajak dari si wajib pajak dalam tempo 1 X 24 jam harus
menyetorkan uang pajak yang dipungut tersebut kepada Bendahara Penerima
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk
selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk dapat disetorkan ke rekening Kas Daerah
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Ac. 970.
- Bahwa sesuai Pasal 122 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No.
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 menyebutkan penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus
disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 17 dari 77 hal
- Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2003
tentang Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang Pasal 7 Ayat (2) menyatakan
Pajak Restoran terutang dalam masa pajak terjadi atau timbul pada saat
kegiatan pelayanan restoran dilakukan.
- Bahwa PT. Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa yang berada di
Suzuya Plaza Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang telah membuka usaha
sejak tanggal 19 Juni 2008 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Bulan
September 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0002065.06.17.
- Bahwa PT. Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei
Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang telah membuka
usaha sejak Bulan Maret 2008 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran
pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Bulan
April 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0013821.03.10.
- Bahwa PT. Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan yang
berlokasi di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang telah membuka
usaha sejak bulan Mei 2009 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran pada
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Bulan Juni 2009
dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0013618.02.01.
- Bahwa PT. Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri
yang berlokasi di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah
membuka usaha sejak bulan Desember 2009 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak
Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Desember 2009 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak P.2.0014600.04.10.
- Bahwa Alboin Siagian, SE selaku staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah
merupakan petugas yang diperintahkan oleh terdakwa Drs. Harapan Nasution
untuk melakukan pendataan dan penagihan pajak restoran kepada si wajib
pajak.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan Bulan Juni 2010, Alboin
Siagian,SE selaku Staf seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan
melakukan Pemungutan Pajak Restoran terhadap PT. Top Food Indonesia (Es
Teller 77) Tanjung Morawa dengan cara membawa Surat
Pemberitahuan/Setoran masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat
Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran
tersebut diterima Alboin Siagian, SE dari Ahmad Darojat dalam bentuk uang
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 18 dari 77 hal
tunai yang jumlah keseluruhannya Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima
ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
No Masa Pajak Jumlah (Rp) Jenis Pembayaran dan Waktu
Pembayaran
1. September 2008 3.500.000, Tunai / Oktober 2008
2. Oktober 2008 3.500.000, Tunai / Nopember 2008
3. Nopember 2008 3.500.000, Tunai / Desember 2008
4. Desember 2008 3.500.000, Tunai / Januari 2009
5. Januari 2009 3.500.000, Tunai / Pebruari 2009
6. Pebruari 2009 3.500.000, Tunai / Maret 2009
7. Maret 2009 3.500.000, Tunai / April 2009
8. April 2009 3.500.000, Tunai / Mei 2009
9. Mei 2009 3.500.000, Tunai / Juni 2009
10. Juni 2009 3.500.000, Tunai / Juli 2009
11. Juli 2009 3.500.000, Tunai / Agustus 2009
12. Agustus 2009 3.500.000, Tunai / September 2009
13. September 2009 3.500.000, Tunai / Oktober 2009
14. Oktober 2009 3.500.000, Tunai / Nopember2009
15. Nopember 2009 3.500.000, Tunai / Desember 2009
16. Desember 2009 3.500.000, Tunai / Januari 2010
17. Januari 2010 3.500.000, Tunai / Pebruari 2010
18. Pebruari 2010 3.500.000, Tunai / Maret 2010
19. Maret 2010 3.500.000, Tunai / April 2010
20. April 2010 3.500.000, Tunai / Mei 2010
21. Mei 2010 3.500.000, Tunai / Juni 2010
J u m l a h 73.500.000,-
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 19 dari 77 hal
- Bahwa uang pajak restoran yang dipungut Alboin Siagian, SE dari PT. Top
Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa sejak bulan September 2008
sampai dengan bulan Mei 2010 berjumlah Rp. 73.500.000,- (tiga puluh tiga juta
lima ratus ribu rupiah), dan setelah Alboin Siagian, SE melakukan pemungutan
pajak restoran tersebut setiap bulannya, sebagian diserahkan Alboin
Siagian,SE kepada terdakwa Drs. Harapan Nasution dan sebagian lagi berada
pada Alboin Siagian,SE dan oleh terdakwa Drs. Harapan Nasution maupun
Alboin Siagian, SE sama sekali tidak menyetorkannya ke Bendahara Penerima
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke
rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa sejak bulan Desember 2008 sampai dengan Bulan Juni 2010 Alboin
Siagian, SE selaku Staf seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan
melakukan pemungutan pajak restoran terhadap PT. Dunkindo Lestari (Dunkin
Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat
Pemberitahuan/ Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat
Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran
tersebut diterima Alboin Siagian, SE dalam bentuk uang tunai yang jumlah
keseluruhannya Rp.296.797.976,70 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh
ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh
puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :
No Masa Pajak Jumlah (Rp) Yang Membayar Jenis Pembayaran dan
Waktu Pembayaran
1. April 2008 6.939.210,50 Eko Wahyu, H. Tunai / Desember 2008
2. Mei 2008 7.175.480,40 Eko Wahyu, H. Tunai / Desember 2008
3. Juni 2008 7.278.677,10 Eko Wahyu, H. Tunai / Desember 2008
4. Juli 2008 7.726.618,50 Eko Wahyu, H. Tunai / Desember 2008
5. Agustus 2008 7.404.184,00 Eko Wahyu, H. Tunai / Desember 2008
6. September 2008 6.248.936,70 Eko Wahyu, H. Tunai / Desember 2008
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 20 dari 77 hal
7. Oktober 2008 7.501.939,60 Eko Wahyu, H. Tunai / Desember 2008
8. Nopember 2008 8.072.624,70 Eko Wahyu, H. Tunai / Desember 2008
9. Desember 2008 9.243.878,90 Ririn Novita Tunai / Januari 2009
10. Januari 2009 10.008.894,20 Ririn Novita Tunai / Pebruari 2009
11. Pebruari 2009 8.454.890,50 Ririn Novita Tunai / Maret 2009
12. Maret 2009 10.508.349,50 Ririn Novita Tunai / April 2009
13. April 2009 10.651.525,10 Ireni Osiyin Tunai / Mei 2009
14. Mei 2009 11.597.993,00 Ony Chan Tunai / Juni 2009
15. Juni 2009 13.373.551,00 Ririn Novita Tunai / Juli 2009
16. Juli 2009 13.739.271,00 Ririn Novita Tunai / Agustus 2009
17. Agustus 2009 12.497.128,00 Pinta Delima Tunai / September 2009
18. September 2009 13.460.524,00 Pinta Delima Tunai / Oktober 2009
19. Oktober 2009 13.491.487,00 Pinta Delima Tunai / Nopember2009
20. Nopember2009 14.343.846,00 Pinta Delima Tunai / Desember 2009
21. Desember 2009 15.753.380,00 Ireni Osiyin Tunai / Januari 2010
22. Januari 2010 18.149.180,00 Pinta Delima Tunai / Pebruari 2010
23. Pebruari 2010 14.796.423,00 Pinta Delima Tunai /Maret 2010
24. Maret 2010 16.171.620,00 Pinta Delima Tunai / April 2010
25. April 2010 15.432.724,00 Pinta Delima Tunai / Mei 2010
26. Mei 2010 16.775.640,00 Pinta Delima Tunai / Juni 2010
J u m l a h
296.797.976,70
- Bahwa uang pajak restoran yang dipungut Alboin Siagian, SE dari dari PT.
Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) Sunggal sejak bulan Desember 2008
sampai dengan bulan Mei 2010 berjumlah Rp. 296.797.976,70 (dua ratus
sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus
tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen), dan setelah Alboin Siagian, SE
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 21 dari 77 hal
melakukan pemungutan pajak restoran tersebut setiap bulannya, sebagian
diserahkan Alboin Siagian,SE kepada terdakwa Drs. Harapan Nasution dan
sebagian lagi berada pada Alboin Siagian,SE dan oleh terdakwa Drs. Harapan
Nasution maupun Alboin Siagian, SE sama sekali tidak menyetorkannya ke
Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli
Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa sejak Bulan Juli 2009 sampai dengan Bulan Juni 2010 Alboin
Siagian, SE selaku Staf seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan
melakukan Pemungutan Pajak Restoran terhadap PT. Fastfood Indonesia
(Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan yang berlokasi di Kecamatan Labuhan
Deli Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat Pemberitahuan/
Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat
Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran
tersebut diterima Alboin Siagian, SE dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank
Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp.916.865.971,- (sembilan ratus
enam belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh
satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
No Masa Pajak Jumlah (Rp) No. Giro
Danamaon
Jenis dan Tanggal
Pembayaran
1. Juni 2009 89.335.683,- 873939 Giro / 13 Juli 2009
2. Juli 2009 72.107.942,- 561863 Giro / 08 Agustus 2009
3. Agustus 2009 72.939.548,- 223495 Giro / September 2009
4. September 2009 94.684.532,- 223634 Giro / Oktober 2009
5. Oktober 2009 67.812.621,- 281363 Giro / Nopember 2009
6. Nopember2009 136.181.676,- 672760 Giro / Desember 2009
7. Desember 2009 73.668.034,- 989184 Giro / Pebruari 2009
8. Januari 2010 49.148.167,- 989342 Giro / Pebruari 2009
9. Pebruari 2010 47.952.489,- 476383 Giro / 23 Maret 2010
10. Maret 2010 72.384.308,- 058597 Giro / 23 April 2010
11. April 2010 73.388.198,- 058720 Giro / Mei 2010
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 22 dari 77 hal
12. Mei 2010 67.262.773,- 181171 Giro / Juni 2010
J u m l a h 916.865.971,-
- Bahwa setelah Alboin Siagian,SE memungut uang Pajak restoran PT.
Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan setiap bulannya dari
Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah
keseluruhannya Rp. 916.865.971,- tersebut, selanjutnya Alboin Siagian,SE
menyerahkan Giro Bank Danamon tersebut kepada terdakwa Drs. Harapan
Nasution namun namun atas kesepakatan terdakwa Drs. Harapan Nasution
bersama Alboin Siagian, SE hanya Rp. 263.467.172,- yang disetorkan ke
rekening Kas Pemkab Deli Serdang sedangkan Rp.653.398.799,- tidak
disetorkan dengan rincian sebagai berikut :
No Bulan
Pajak yang Dipungut Pajak yang Disetor
Selisih yang
Tidak Disetor
(Rp)
Nomor
Bukti
Jumlah Yang
Dipungut
(Rp)
Nomor
Bukti/
Tanggal
Setor
Jumlah Yang
Disetor
(Rp)
1. Juni 2009 Giro
No.873939
89.335.683,- -- -- 89.335.683,-
2. Juli 2009 Giro
No.561863
72.107.942,- -- -- 72.107.942,-
3. Agustus
2009
Giro
No.223495
72.939.548,- -- -- 72.939.548,-
4. September
2009
Giro
No.223634
94.684.532,- -- -- 94.684.532,-
5. Oktober
2009
Giro
No.281363
67.812.621,- -- -- 67.812.621,-
6. Nopember
2009
Giro
No.672760
136.181.676,- -- -- 136.181.676,-
7. Desember
2009
Giro
No.989184
73.668.034,- Giro 989184
/ 18
Pebruari
2010
73.668.034,- --
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 23 dari 77 hal
8. Januari
2010
Giro
No.989342
49.148.167,- Giro 989342
/ 22 Maret
2010
49.148.167,- --
9. Pebruari
2010
Giro
No.476383
47.952.489,- -- -- 47.952.489,-
10 Maret 2010 Giro
No.058597
72.384.308,- -- -- 72.384.308,-
11 April 2010 Giro
No.058720
73.388.198,- Giro 058720
/ 01 Juni
2010
73.388.198,- --
12 Mei 2010 Giro
No.181171
67.262.773,- Giro 181171/
01 Juli 2010
67.262.773,- --
J u m l a h 916.865.971,- 263.467.172,- 653.398.799,-
- Bahwa sejak Bulan Pebruari 2010 sampai dengan Bulan Juni 2010, Alboin
Siagian, SE selaku Staf seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang setiap bulan
melakukan Pemungutan Pajak Restoran terhadap PT. Fastfood Indonesia
(Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri yang berlokasi di Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan cara membawa Surat
Pemberitahuan/ Setoran Masa yang nilai pajaknya telah tertera didalam Surat
Pemberitahuan/Setoran Masa tersebut dan pembayaran pajak restoran
tersebut diterima Alboin Siagian, SE dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank
Danamon yang jumlah keseluruhannya Rp.229.450.388,- (dua ratus dua puluh
sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan
rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
No Masa Pajak Jumlah (Rp) No. Giro
Danamaon
Jenis dan Tanggal
Pembayaran
1. Desember 2009 45.476.778,- 989275 Giro / Pebruari 2010
2. Januari 2010 36.881.283,- 989343 Giro / Pebruari 2010
3. Pebruari 2010 33.482.121,- 476385 Giro / 23 Maret 2010
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 24 dari 77 hal
4. Maret 2010 32.898.101,- 058598 Giro / 23 April 2010
5. April 2010 39.032.856,- 058721 Giro / Mei 2010
6. Mei 2010 41.679.249,- 181170 Giro / Juni 2010
J u m l a h 229.450.388,-
- Bahwa setelah Alboin Siagian,SE memungut uang Pajak restoran PT.
Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri setiap bulannya
dari Erdi dengan menggunakan Giro Bank Danamon yang jumlah
keseluruhannya Rp. 229.450.388,- tersebut, selanjutnya Alboin Siagian,SE
menyerahkan Giro Bank Danamon tersebut kepada terdakwa Drs. Harapan
Nasution namun atas kesepakatan terdakwa Drs. Harapan Nasution
bersama Alboin Siagian, SE hanya Rp. 183.973.610,- yang disetorkan ke
rekening Kas Pemkab Deli Serdang sedangkan Rp. 45.476.778,- tidak
disetorkan dengan rincian sebagai berikut :
No Bulan
Pajak yang Dipungut Pajak yang Disetor Selisih yang
Tidak
Disetor
(Rp)
Nomor
Bukti
Jumlah Yang
Dipungut
(Rp)
Nomor
Bukti /
Tanggal
Setor
Jumlah Yang
Disetor
(Rp)
1. Desember
2009
Giro
No.989275
45.476.778,- -- -- 45.476.778,-
2. Januari
2010
Giro
No.989343
36.881.283,- Giro
989343 / 22
Maret 2010
36.881.283,- --
3. Pebruari
2010
Giro
No.476385
33.482.121,- Giro
476385 / 06
April 2010
33.482.121,- --
4. Maret
2010
Giro
No.058598
32.898.101,- Giro
058598 /
April 2010
32.898.101,- --
5. April 2010 Giro
No.058721
39.032.856,- Giro
058721 / 01
Juni 2010
39.032.856,- --
6. Mei 2010 Giro 41.679.249,- Giro 41.679.249,- --
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 25 dari 77 hal
No.181170 181170 / 01
Juli 2010
J u m l a h 229.450.388,- -- 183.973.610,- 45.476.778,-
- Bahwa jumlah pajak restoran yang dipungut oleh Alboin Siagian, SE selama
tahun 2008 sampai dengan 2010 dari PT. Top Food Indonesia (Es Teller 77)
Tanjung Morawa, PT. Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU
Sei Semayang Kecamatan Sunggal, PT. Fastfood Indonesia (Kentucky Fried
Chicken/KFC) Brayan dan PT. Fastfood Indonesia (Kentucky Fried
Chicken/KFC) Cemara Asri adalah sebesar Rp. 1.516.614.335,70 (satu milyar
lima ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh
lima rupiah tujuh puluh sen).
- Bahwa setelah Alboin Siagian, SE memungut pajak restoran selama tahun
2008 sampai dengan 2010 dari PT. Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung
Morawa, PT. Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei
Semayang Kecamatan Sunggal, PT. Fastfood Indonesia (Kentucky Fried
Chicken/KFC) Brayan dan PT. Fastfood Indonesia (Kentucky Fried
Chicken/KFC) Cemara Asri yang jumlah keseluruhannya Rp. 1.516.614.335,70
(satu milyar lima ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus
tiga puluh lima rupiah tujuh puluh sen) tersebut, hanya sebesar
Rp.447.440.782,- disetor oleh terdakwa Drs. Harapan Nasution dan Alboin
Siagian, SE kepada Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten
Deli Serdang, sedangkan Rp. 1.069.173.553,70 tidak disetorkan dan uang
yang tidak disetor tersebut dipergunakan terdakwa Drs. Harapan Nasution
bersama-sama Alboin Siagian, SE untuk kepentingan pribadinya sendiri.
- Bahwa dengan tidak disetorkannya uang pajak restoran sebesar Rp.
1.069.173.553,70 tersebut ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah
Kabupaten Deli Serdang, terdakwa Drs. Harapan Nasution selaku Kepala seksi
Penagihan Bidang Pendapatan dan Alboin Siagian, SE selaku staf seksi
Penagihan Bidang Pendapatan telah menyalahgunakan kewenangan atau
kesempatan yang ada padanya karena terdakwa Drs. Harapan Nasution
selaku Kepala seksi Penagihan Bidang Pendapatan dan Alboin Siagian, SE
selaku staf seksi Penagihan Bidang Pendapatan boleh menerima uang pajak
restoran tersebut namun harus menyetorkannya.
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 26 dari 77 hal
- Bahwa sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksan Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-
2241/PW02/5/2011 tanggal 19 April 2011 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam
Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana
Korupsi Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun
2008 sampai dengan Bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Deli Serdang, jumlah kerugian keuangan Negara atas
penyimpangan dalam setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampai dengan
Bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli
Serdang sebesar Rp. 1.069.173.553,70,- (satu milyar enam puluh sembilan
juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh
sen) dengan rincian sebagai berikut:
- Jumlah pajak restoran yang diterima Rp. 1.516.614.335,70
- Jumlah Pajak restoran yang disetor ke kas daerah Rp. 447.440.782,00
- Jumlah Kerugian Keuangan Negara/daerah Rp. 1.069.173.553,70
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;
Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2015, yang
pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Drs. Harapan Nasution tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam
Dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa Drs. Harapan Nasution telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 27 dari 77 hal
Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam
Dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa
ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah), subsidiair 6 (Enam) Bulan kurungan serta
menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.
101.698.403,65 (Seratus satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu
empat ratus tiga rupiah enam puluh lima sen) dan jika terdakwa tidak sanggup
membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya
dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,
dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (Satu)
Tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 181171 tanggal 18 Juni 2010, jumlah Rp.
67.262.773,-
2. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001767 tanggal 01 Juni 2010 sebjumlah Rp.
67.262.773,-
3. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 058720 tanggal 10 Mei 2010, jumlah Rp.
73.388.198,-
4. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001761 Bulan April 2010 sejumlah Rp.
73.388.198,-
5. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 058597 tanggal 16 April 2010, jumlah Rp.
72.384.308 ,-.
6. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001752 Bulan Maret 2010, sejumlah Rp.
72.384.308.
7. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 476383 tanggal 11 Maret 2010, jumlah Rp.
47.952.489,-.
8. Surat Pemberitahuan/ Storan Masa No. 002169 bulan Pebruari 2010 sejumlah Rp.
47.952.489,-
9. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 989342 tanggal 10 Pebruari 2010, jumlah Rp.
49.148.167,-.
10. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 002165 bulan Januari 2010 sejumlah Rp.
49.148.167,-
11. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 989184 tanggal 29 Januari 2010, jumlah Rp.
73.668.034,-.
12. Potongan Giro Bank BG. 9 No. 672760 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp.
136.181.676,-.
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 28 dari 77 hal
13. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 002157 bulan Januari 2010 sejumlah Rp.
136.491.750,-.
14. Giro Bank BG. 9 No. 281306 tanggal 05 Nopember 2009 sejumlah Rp. 71.812.621,-.
(Dibatalkan)
15. Potongan Giro Bank BG. 9 No. 281363 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp.
67.812.621,-.
16. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001733 bulan Nopember 2009 sejumlah Rp.
67.812.621,-.
17. Potongan Giro Bank BG. 8 No. 223634 tanggal 07 Oktober 2009 sejumlah Rp.
96.684.532,-.
18. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001731 bulan Oktober 2009 sejumlah Rp.
96.684.532,-
19. Potongan Giro Bank BG. 8 No. 223495 tanggal 08 September 2009 sejumlah Rp.
72.939.548,- .
20. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001709 bulan September 2009 sejumlah Rp.
72.939.548,-
21. Potongan Giro Bank BG. 7 No. 561863 tanggal 07 Agustus 2009 sejumlah Rp. 72.107.942.
22. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001703 bulan Agustus 2009 sejumlah Rp.
70.107.942,-.
23. Potongan Giro Bank BG. 6 No. 873939 tanggal 08 Juli 2009 sejumlah Rp. 89.335.683,-.
24. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001804 bulan Juni 2009 sejumlah Rp.
89.335.683,-.
25. Potongan Giro Bank BG. B-4 No. 181170 tanggal 18 Juni 2010 sejumlah Rp. 41.679.249,-
26. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001766 bulan Juni 2010 sejumlah Rp.
41.679.249,-.
27. Potongan Giro Bank BG. B-4 No. 058721 tanggal 10 Mei 2010 sejumlah Rp. 39.032.856,-.
28. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001762 bulan Mei 2010 sejumlah Rp.
39.032.856,-.
29. Potongan Giro Bank BG. B-4 No. 058598 tanggal 16 April 2010 sejumlah Rp. 32.898.101,-.
30. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001753 bulan April 2010 sejumlah Rp.
32.898.101,-
31. Potongan Giro Bank BG. 4 No. 476385 tanggal 12 Maret 2010 sejumlah Rp. 33.482.121,-.
32. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 002173 bulan Maret 2010 sejumlah Rp.
33.482.121,-.
33. Potongan Giro Bank BG. 9 No. 989343 tanggal 10 Pebruari 2010 sejumlah Rp.
36.881.283,-.
34. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 002164 bulan Februari 2010 sejumlah Rp.
36.881.283,-.
35. Potongan Giro Bank BG. 9 No. 989275 tanggal 29 Januari 2009 sejumlah Rp. 45.476.778,-
36. 1 (satu) Buah buku yang digunakan sebagai tanda terima penyerahan setoran masa Pajak
Hotel dan Restoran Periode 2007 s/d 2011.
37. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000831 bulan Januari 2009 sejumlah
Rp.10.008.894,20,-.
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 29 dari 77 hal
38. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001103 bulan Februari 2009 sejumlah
Rp.8.454.890,50,-.
39. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001217 bulan Maret 2009 sejumlah Rp.
10.508.349,50,-
40. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001490 bulan April 2009 sejumlah Rp.
10.651.525,10,-
41. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001473 bulan Mei 2009 sejumlah Rp.
11.597.993,-
42. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001741 bulan Juni 2009 sejumlah Rp.
13.373.551,-
43. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001568 bulan Juli 2009 sejumlah Rp.13.739.271,-
44. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002059 bulan Agustus 2009 sejumlah
Rp.12.497.128,-
45. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002076 bulan September 2009 sejumlah Rp.
13.460.524,-
46. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001727 bulan Oktober 2009 sejumlah
Rp.13.491.487,-
47. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001734 bulan November 2009 sejumlah
Rp.14.343.846,-
48. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002151 bulan Desember 2010 sejumlah
Rp.15.753.380,-
49. Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 002158 Bulan Januari 2010 sejumlah Rp.
18.149.180,-
50. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002168 bulan Februari 2010 sejumlah
Rp.14.796.423,-
51. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002179 bulan Maret 2010 sejumlah
Rp.16.171.620,-
52. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001758 bulan April 2010 sejumlah
Rp.15.432.724,-
53. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001770 bulan Mei 2010 sejumlah Rp.16.775.640,-
54. 1 (satu) set Buku Pembantu Penerimaan Sejenis Dinas Pengelolaam Keuangan Daerah
Kab. Deliserdang Tahun Anggaran 2010, 2009.
55. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp. 41.679.249,-
56. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp. 67.262.773,-
57. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp. 39.032.856,-
58. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp. 73.388.198,-
59. Surat Setoran Bank Sumut tanggal April 2010 senilai Rp. 32.898.101,-
60. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 06 April 2010 senilai Rp. 33.482.121,-
61. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp. 49.148.167,-
62. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp. 36.881.283,-
63. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 18 Februari 2010 senilai Rp. 73..668.034,-
64. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 000340 masa pajak
Bulan September 2008 sejumlah Rp. 3.500.000,-
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 30 dari 77 hal
65. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000401 masa
pajak Bulan Oktober 2008 sejumlah Rp. 3.500.000,-
66. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 000443 masa pajak
Bulan November 2008 sejumlah Rp. 3.500.000,-
67. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 000632 masa pajak
Bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 3.500.000,-
68. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000829 masa
pajak bulan Januari 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
69. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 001102 masa
pajak Bulan Februari 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
70. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001141 masa
pajak bulan Maret 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
71. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 001323 masa pajak
Bulan April 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
72. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001717 masa pajak bulan Mei 2009 sejumlah Rp.
3.500.000,-
73. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 001803 masa pajak
Bulan Juni 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
74. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001702 masa
pajak bulan Juli 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
75. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 001707 masa pajak
Bulan Agustus 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
76. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001714 masa
pajak bulan September 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
77. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 001728 masa pajak
Bulan Oktober 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
78. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001735 masa
pajak bulan November 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
79. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 002152 masa pajak
Bulan Desember 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
80. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002159 masa
pajak bulan Januari 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,-
81. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa untuk masa pajak
Bulan Februari 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,-
82. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001743 masa
pajak bulan Maret 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,-
83. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 001759 masa pajak
Bulan April 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,-
84. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001717 masa
pajak bulan Mei 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,-
85. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000601 masa
pajak bulan April 2008 sejumlah Rp. 6.939.210,50,-
86. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No.000602 untuk masa
pajak Bulan Mei 2008 sejumlah Rp. 7.175.480,40,-
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 31 dari 77 hal
87. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000603 masa
pajak bulan Juni 2008 sejumlah Rp. 7.278.677,10,-
88. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 000604 masa pajak
Bulan Juli 2008 sejumlah Rp. 7.726.618,50,-
89. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000611 masa
pajak bulan Agustus 2008 sejumlah Rp. 7.404.184,-
90. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000606 masa
pajak bulan Septemberl 2008 sejumlah Rp. 6.248.936,70,-
91. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No.000607 untuk masa
pajak Bulan Oktoberi 2008 sejumlah Rp. 7.505.939,60
92. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000608 masa
pajak bulan November 2008 sejumlah Rp. 8.072.624,70,
93. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 000637 masa pajak
Bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 9.243.878,90
Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Alboin
Siagian,SE.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah).
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan tanggal 20 Mei 2015, Nomor : 01 /Pid.Sus.TPK /2015 /PN-Mdn,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa Drs. HARAPAN NASUTION, tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam Dakwaan Primair. ; ------------------------------------------------
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair. : -----------
3. Menyatakan Terdakwa Drs. HARAPAN NASUTION, telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Korupsi “, secara
bersama-sama dan berlanjut. ; -------------------------------------------------
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama : 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus
diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan. ; ---------------------
-----------------------------------------------------------------------
5. Memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan. ; ------------------------------------
6. Menetapkan barang bukti, berupa :
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 32 dari 77 hal
1. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 181171 tanggal 18 Juni 2010, jumlah Rp.
67.262.773,-
2. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001767 tanggal 01 Juni 2010 sebjumlah Rp.
67.262.773,-
3. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 058720 tanggal 10 Mei 2010, jumlah Rp.
73.388.198,-
4. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001761 Bulan April 2010 sejumlah Rp.
73.388.198,-
5. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 058597 tanggal 16 April 2010, jumlah Rp.
72.384.308 ,-.
6. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001752 Bulan Maret 2010, sejumlah Rp.
72.384.308.
7. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 476383 tanggal 11 Maret 2010, jumlah Rp.
47.952.489,-.
8. Surat Pemberitahuan/ Storan Masa No. 002169 bulan Pebruari 2010 sejumlah Rp.
47.952.489,-
9. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 989342 tanggal 10 Pebruari 2010, jumlah Rp.
49.148.167,-.
10. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 002165 bulan Januari 2010 sejumlah Rp.
49.148.167,-
11. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 989184 tanggal 29 Januari 2010, jumlah Rp.
73.668.034,-.
12. Potongan Giro Bank BG. 9 No. 672760 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp.
136.181.676,-.
13. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 002157 bulan Januari 2010 sejumlah Rp.
136.491.750,-.
14. Giro Bank BG. 9 No. 281306 tanggal 05 Nopember 2009 sejumlah Rp. 71.812.621,-.
(Dibatalkan)
15. Potongan Giro Bank BG. 9 No. 281363 tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp.
67.812.621,-.
16. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001733 bulan Nopember 2009 sejumlah Rp.
67.812.621,-.
17. Potongan Giro Bank BG. 8 No. 223634 tanggal 07 Oktober 2009 sejumlah Rp.
96.684.532,-.
18. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001731 bulan Oktober 2009 sejumlah Rp.
96.684.532,-
19. Potongan Giro Bank BG. 8 No. 223495 tanggal 08 September 2009 sejumlah Rp.
72.939.548,- .
20. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001709 bulan September 2009 sejumlah Rp.
72.939.548,-
21. Potongan Giro Bank BG. 7 No. 561863 tanggal 07 Agustus 2009 sejumlah Rp.
72.107.942.
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 33 dari 77 hal
22. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001703 bulan Agustus 2009 sejumlah Rp.
70.107.942,-.
23. Potongan Giro Bank BG. 6 No. 873939 tanggal 08 Juli 2009 sejumlah Rp. 89.335.683,-.
24. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001804 bulan Juni 2009 sejumlah Rp.
89.335.683,-.
25. Potongan Giro Bank BG. B-4 No. 181170 tanggal 18 Juni 2010 sejumlah Rp.
41.679.249,-.
26. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001766 bulan Juni 2010 sejumlah Rp.
41.679.249,-.
27. Potongan Giro Bank BG. B-4 No. 058721 tanggal 10 Mei 2010 sejumlah Rp. 39.032.856,-
28. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001762 bulan Mei 2010 sejumlah Rp.
39.032.856,-.
29. Potongan Giro Bank BG. B-4 No. 058598 tanggal 16 April 2010 sejumlah Rp.
32.898.101,-.
30. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001753 bulan April 2010 sejumlah Rp.
32.898.101,-
31. Potongan Giro Bank BG. 4 No. 476385 tanggal 12 Maret 2010 sejumlah Rp. 33.482.121,-
32. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 002173 bulan Maret 2010 sejumlah Rp.
33.482.121,-.
33. Potongan Giro Bank BG. 9 No. 989343 tanggal 10 Pebruari 2010 sejumlah Rp.
36.881.283,-.
34. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 002164 bulan Februari 2010 sejumlah Rp.
36.881.283,-.
35. Potongan Giro Bank BG. 9 No. 989275 tanggal 29 Januari 2009 sejumlah Rp.
45.476.778,-.
36. 1 (satu) Buah buku yang digunakan sebagai tanda terima penyerahan setoran masa
Pajak Hotel dan Restoran Periode 2007 s/d 2011.
37. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000831 bulan Januari 2009 sejumlah
Rp.10.008.894,20,-.
38. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001103 bulan Februari 2009 sejumlah
Rp.8.454.890,50,-.
39. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001217 bulan Maret 2009 sejumlah Rp.
10.508.349,50,-
40. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001490 bulan April 2009 sejumlah Rp.
10.651.525,10,-
41. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001473 bulan Mei 2009 sejumlah Rp.
11.597.993,-
42. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001741 bulan Juni 2009 sejumlah Rp.
13.373.551,-
43. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001568 bulan Juli 2009 sejumlah
Rp.13.739.271,-
44. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002059 bulan Agustus 2009 sejumlah
Rp.12.497.128,-
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 34 dari 77 hal
45. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002076 bulan September 2009 sejumlah Rp.
13.460.524,-
46. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001727 bulan Oktober 2009 sejumlah
Rp.13.491.487,-
47. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001734 bulan November 2009 sejumlah
Rp.14.343.846,-
48. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002151 bulan Desember 2010 sejumlah
Rp.15.753.380,-
49. Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 002158 Bulan Januari 2010 sejumlah Rp.
18.149.180,-
50. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002168 bulan Februari 2010 sejumlah
Rp.14.796.423,-
51. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002179 bulan Maret 2010 sejumlah
Rp.16.171.620,-
52. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001758 bulan April 2010 sejumlah
Rp.15.432.724,-
53. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001770 bulan Mei 2010 sejumlah
Rp.16.775.640,-
54. 1 (satu) set Buku Pembantu Penerimaan Sejenis Dinas Pengelolaam Keuangan Daerah
Kab. Deliserdang Tahun Anggaran 2010, 2009.
55. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp. 41.679.249,-
56. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp. 67.262.773,-
57. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp. 39.032.856,-
58. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp. 73.388.198,-
59. Surat Setoran Bank Sumut tanggal April 2010 senilai Rp. 32.898.101,-
60. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 06 April 2010 senilai Rp. 33.482.121,-
61. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp. 49.148.167,-
62. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp. 36.881.283,-
63. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 18 Februari 2010 senilai Rp. 73..668.034,-
64. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 000340 masa
pajak Bulan September 2008 sejumlah Rp. 3.500.000,-
65. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000401 masa
pajak Bulan Oktober 2008 sejumlah Rp. 3.500.000,-
66. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 000443 masa
pajak Bulan November 2008 sejumlah Rp. 3.500.000,-
67. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 000632 masa
pajak Bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 3.500.000,-
68. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000829 masa
pajak bulan Januari 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
69. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 001102 masa
pajak Bulan Februari 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
70. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001141 masa
pajak bulan Maret 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 35 dari 77 hal
71. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 001323 masa
pajak Bulan April 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
72. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001717 masa pajak bulan Mei 2009 sejumlah
Rp. 3.500.000,-
73. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 001803 masa
pajak Bulan Juni 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
74. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001702 masa
pajak bulan Juli 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
75. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 001707 masa
pajak Bulan Agustus 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
76. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001714 masa
pajak bulan September 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
77. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 001728 masa
pajak Bulan Oktober 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
78. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001735 masa
pajak bulan November 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
79. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 002152 masa
pajak Bulan Desember 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
80. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002159 masa
pajak bulan Januari 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,-
81. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa untuk masa pajak
Bulan Februari 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,-
82. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001743 masa
pajak bulan Maret 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,-
83. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 001759 masa
pajak Bulan April 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,-
84. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001717 masa
pajak bulan Mei 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,-
85. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000601 masa
pajak bulan April 2008 sejumlah Rp. 6.939.210,50,-
86. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No.000602 untuk
masa pajak Bulan Mei 2008 sejumlah Rp. 7.175.480,40,-
87. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000603 masa
pajak bulan Juni 2008 sejumlah Rp. 7.278.677,10,-
88. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 000604 masa
pajak Bulan Juli 2008 sejumlah Rp. 7.726.618,50,-
89. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000611 masa
pajak bulan Agustus 2008 sejumlah Rp. 7.404.184,-
90. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000606 masa
pajak bulan Septemberl 2008 sejumlah Rp. 6.248.936,70,-
91. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No.000607 untuk
masa pajak Bulan Oktoberi 2008 sejumlah Rp. 7.505.939,60
92. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000608 masa
pajak bulan November 2008 sejumlah Rp. 8.072.624,70,
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 36 dari 77 hal
93. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 000637 masa
pajak Bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 9.243.878,90
Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Alboin
Siagian,SE.
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah).
Telah membaca :
1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan
bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 Kuasa HukumTerdakwa dan pada tanggal
26 Mei 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan tanggal 20 Mei 2015 Nomor : 01/Akta.Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan bahwa
pada tanggal 26 Mei 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 05 Juni 2015 telah
diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa ;
3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal Juni 2015 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan tanggal 11 Juni 2015, Memori Banding mana telah disampaikan
dengan sempurna kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2015;
4. Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 19 Juni 2015 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Medan tanggal 23 Juni 2015, Memori Banding mana telah disampaikan
kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Panitera Pengadilan Negeri Medan
pada tanggal 23 Juni 2015;
5. Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum terdakwa tanggal 19 Juni 2015
yang didaftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Medan tanggal 23 Juli 2015, Kontra Memori Banding mana telah
disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Panitera Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 23 Juni 2015;
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 37 dari 77 hal
6. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
masing-masing tanggal 09 Juni 2015 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum
dan Kuasa Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut
selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juni
2015, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi :
Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa
dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka
Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat
diterima ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca
dengan seksama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 11 Juni
2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:
01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Medan tanggal 20 Mei 2015 tersebut adalah
khusus mengenai Pidana Uang Pengganti sedangkan untuk amar putusan yang
lainnya kami sependapat ;
- Bahwa adapun alasan kami mengajukan banding terhadap Pidana Uang
Pengganti tersebut adalah karena Majelis Hakim dalam putusannya tidak ada
mempertimbangkan berapa sebenarnya jumlah kerugian Keuangan Negara
yang telah dikembalikan atas penerimaan pajak restoran dari PT.Top Food
Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa, PT.Dunkindo Lestari (Dunkin Donat)
yang berlokasi di SPBU Sei Semayang Kecamatan Sunggal, PT.Fastfood
Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri tahun 2008 s/d Mei 2010
tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya (halaman 78 dan 79)
menyatakan bahwa dengan adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum
mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam Tuntutannya
terhadap diri terdakwa, akan tetapi Penuntut Umum tidak dapat menguraikan
dan tidak dapat membuktikan didalam surat tuntutannya tentang berapa jumlah
uang yang terdakwa peroleh secara tidak sah. Penuntut Umum hanya
mendasarkan pada laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 38 dari 77 hal
Pelaksanaan Setoran Pajak Restoran tahun 2008 sampai dengan Juni 2010
pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang
dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Propinsi Sumatera Utara yang menyatakan masih ada kekurangan
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 203.396.807,30 (dua
ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah
tiga puluh sen), maka dibebankan bersama-sama dengan Drs.Harapan
Nasution sedangkan faktanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah
diperiksa dan didengar keterangannya didepan persidangan dan dihubungkan
dengan bukti Surat Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap
peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk Tahun Anggaran 2009 di
Lubuk Pakam Nomor : 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010, yang
dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Propinsi Sumatera
Utara, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar ada temuan dan temuan
tersebut telah pula ditindaklanjuti oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim
berpendapat adalah tidak pantas dan tidak wajar serta tidak memenuhi rasa
keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jika terhadap diri terdakwa
dijatuhi hukuman pembayaran uang pengganti ;
- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, kami Penuntut Umum
tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :
1. Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi
Sumatera Utara Nomor : 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010
tersebut mengatakan terjadinya kerugian keuangan daerah yang diakibatkan
tidak disetorkan Pajak Daerah sebesar Rp. 1.413.810.555,30
(Rp.235.056.698,00 + Rp.701.185.651,00 + Rp.447.568.206,30) dan tidak
dilakukan penagihan atas pajak daerah sebesar Rp.142.120.044,50
sehingga jumlah keselurannya adalah Rp.1.555.930.599,80 dan jumlah yang
telah ditindaklanjuti sesuai temuan tersebut hanya sebesar
Rp.1.256.114.746,00 yang disetorkan ke kas daerah tanggal 1 Juli sampai
10 Agustus 2010 (halaman 9 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan
Propinsi Sumatera Utara Nomor : 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16
Agustus 2010) ;
2. Bahwa Penyetoran Pengembalian atas kerugian keuangan Negara sebesar
Rp.1.256.114.746,00 tersebut bukan seluruhnya atas penerimaan pajak
setoran dari PT.Top Food Indonesia (Es Teller 77) Tanjung Morawa,
PT.Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 39 dari 77 hal
Kecamatan Sunggal, PT.Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC)
Cemara Asri tahun 2008 s/d Mei 2010, tetapi juga ikut Penyetoran Pajak
Reklame, Penyetoran Pajak Restoran KFC Green Hill Sibolangit, KFC
Tanjung Morawa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan
Propinsi Sumatera Utara Nomor : 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16
Agustus 2010 ;
3. Bahwa jumlah pengembalian kerugian keuangan Negara Khusus atas
Penerimaan Pajak Restoran dari PT.Top Food Indonesia (Es Teller 77)
Tanjung Morawa, PT.Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di
SPBU Sei Semayang Kecamatan Sunggal, PT.Fastfood Indonesia (Kentucky
Fried Chicken/KFC) Cemara Asri tahun 2008 s/d Mei 2010 ke rekening Kas
Pemkab Deli Serdang rekening AC.970 adalah sebesar Rp.865.776.746,40
(sesuai bukti setoran) dengan rincian pengembalian sebagai berikut :
- Tanggal 23 Juli 2010 Rp. 155.362.600,-
- Tanggal 23 Juli 2010 Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 26 Juli 2010 Rp. 40.000.000,-
- Tanggal 28 Juli 2010 Rp. 85.000.000,-
- Tanggal 28 Juli 2010 Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 29 Juli 2010 Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 30 Juli 2010 Rp. 115.000.000,-
- Tanggal 30 Juli 2010 Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 30 Juli 2010 Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 30 Juli 2010 Rp. 50.000.600,-
- Tanggal 30 Juli 2010 Rp. 75.000.000,-
- Tanggal 04 Agustus 2010 Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 04 Agustus 2010 Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 05 Agustus 2010 Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 06 Agustus 2010 Rp. 40.500.000,-
- Tanggal 10 Agustus 2010 Rp. 18.432.811,30
- Tanggal 10 Agustus 2010 Rp. 12.390.224,70
(Jumlah Rp.784.185.636,- Sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Propinsi
Sumatera Utara Nomor : 2241/PW02/5/2110 tanggal 19 April 2011)
kemudian dikembalikan lagi)
- Tanggal 10 Juli 2013 Rp. 20.000.000,-
- Tanggal 26 Agustus 2014 Rp. 61.591.110,40
Sehingga dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar
Rp.1.069.173.553,70 (satu milyar enam puluh sembilan juta seratus tujuh
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 40 dari 77 hal
puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh pluh sen) atas
Penerimaan Pajak restoran PT.Top Food Indonesia (Es Teller 77)
Tanjung Morawa, PT.Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di
SPBU Sei Semayang Kecamatan Sunggal, PT.Fastfood Indonesia
(Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan dan PT.Fastfood Indonesia
(Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri tahun 2008 s/d Mei 2010
yang sudah dikembalikan adalah Rp.865.776.746,40 maka sampai saat
ini masih ada kekurangan pengembalian kerugian keangan Negara
sebesar Rp.203.396.807,30 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh
enam ribu delapan ratus tujuh rupiah tiga puluh sen) ;
Bahwa oleh karena masih ada kekurangan pengembalian kerugian
keuangan negara sebesar Rp.203.396.807,30 (dua ratus tiga juta tiga
ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah tiga puluh
sen), maka uang pengganti kepada terdakwa Drs.Harapan Nasution
dibebankan sebesar Rp.101.698.403,65 (seratus satu juta enam ratus
sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga enam puluh lima sen)
karena sebesar Rp.101.698.403,65 (seratus satu juta enam ratus
sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga enam puluh lima sen)
dibebankan kepada Terdakwa Alboin Siagian,SE (dalam berkas
terpisah) ;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan hormat kami
mohonkan supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan Banding
kami Jaksa Penuntut Umum agar :
Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti terhadap terdakwa Drs. Harapan Nasution
sebesar Rp. 101.698.403,65 (seratus satu juta enam ratus sembilan puluh
delapan ribu empat ratus tiga enam puluh lima sen) dan jika terdakwa tidak
sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta
bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untk
membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun
dan selebihnya agar menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 20
Mei 2015 tersebut ;
Menimbang, bahwa tanggapan terhadap memori banding Jaksa
Penuntut Umum tentang Hukuman Tambahan Uang Pengganti dimana Majelis
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 41 dari 77 hal
Hakim tingkat pertama tidak menghukum terdakwa Drs. Harapan Nasution untuk
membayar uang pengganti dengan alasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim
tingkat pertama mendalilkan adanya bukti surat Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Kepatuhan terhadap peraturan Perundang Undangan dalam kerangka
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun Anggaran 2009 di Lubuk Pakam Nomor : 245/S/XVIII.MDN/8/2010, tanggal
16 Agustus 2010 yang dibuat oleh BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara
telah diperoleh fakta hukm bahwa ada temuan dan temuan tersebut telah pula
ditindak lanjuti oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat
tidak pantas dan tidak wajar serta tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa jika terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman pembayaran
uang pengganti ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca
dengan seksama Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa, tertanggal 19 Juni
2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :
- Bahwa setelah Pemohon Banding/Terdakwa Drs. Harapan Nasution membaca
dan mempelajari seluruh isi maupun pertimbangan hukumnya, Pemohon
Banding/Terdakwa Drs. Harapan Nasution tidak sependapat dengan
pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan pada halaman 57 alenia ke-1 s/d halaman 72 alenia
ke-1, sebab ternyata judex factie factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan telah keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur
esensial dari Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat
(1) KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair;
- Bahwa Majelis Hakim judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan
pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor
: 01/Pid.Sus–TPK/2015/PN.Mdn tertanggal 20 Mei 2015 tersebut, yang telah
menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.
50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 4 (empat)
bulan terhadap Terdakwa Drs. Harapan Nasution ternyata setelah dicermati
dan diteliliti dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman tersebut
sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 42 dari 77 hal
persidangan serta tidak dilandasi atas pertimbangan hukum yang cukup, dan
putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran hukum;
- Bahwa selanjutnya terhadap Dakwaan Primair beserta seluruh unsur–unsurnya
sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan
oleh Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan tidak terbukti dan tidak terpenuhi (vide halaman 55
alinea terakhir s/d halaman 60 alenia ke-1), maka secara hukum tidak dapat
dibuktikan keterlibatan Pemohon Banding/Terdakwa Drs. Harapan Nasution
dalam perkara tindak pidana korupsi ini, sehingga sangat beralasan menurut
hukum apabila jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo menguatkan pertimbangan hukum dimaksud dalam
dakwaan Primair ;
- Bahwa adapun alasan–alasan Pemohon Banding/Terdakwa Drs. Harapan
Nasution mengajukan keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie
Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan atas
pertimbangan hukumnya dalam dakwaan Subsidair sebagaimana dianulir
dalam Amar Putusan Register Nomor : 01/Pid. Sus–TPK/2015/ PN.Mdn
tertanggal 20 Mei 2015 sebagaimana diuraikan dalam memori banding berikut
ini :
1) Bahwa judex factie Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Pada
Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan
Unsur “setiap orang”.
a. Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum
sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab,
dimana Pemohon Banding/Terdakwa dalam perkara pidana ini adalah Drs.
Harapan Nasution yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana
yang tertuang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum didepan
persidangan, akan tetapi apakah Pemohon Banding/Terdakwa sebagai
subjek hukum dalam perkara pidana ini dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana, perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Perbuatan Pemohon
Banding/Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana atau pelanggaran
yang dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut
Umum;
b. Bahwa untuk dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu
telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 43 dari 77 hal
bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi
rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective
breach of penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat
untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat,
bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau
bersalah (subjective guilt). Dengan perkataan lain orang tersebut harus
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat
dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut;
c. Bahwa selanjutnya perlu dikemukakan tentang konsep
Pertanggungjawaban pidana atau criminal liability atau straafbaarheid,
sehubungan dengan berlakunya asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas
ini dianut oleh KUHP Indonesia dan juga negara-negara lain, maka akan
bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana
padahal ia sama sekali tidak bersalah. Orang sebagai subjek hukum tidak
mungkin dipertangung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan
perbuatan pidana. Akan tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, dia
tidak selalu harus dapat dipidana, dalam kasus ini Pemohon Banding/
Terdakwa didakwa serta divonis melakukan tindak pidana “Korupsi secara
bersama-sama dan berlanjut” atas penagihan Pajak Restoran Tahun 2008
dan Tahun 2009, terhadap 4 (empat) wajib Pajak yaitu :
- PT. Fasfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan
Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ;
- PT. PT. Fasfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- PT. Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- ES Teller 77 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.
d. Bahwa bertitik tolak dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (Pasal 1
KUH-Pidana), yang merupakan asas yang sangat fundamental dalam
mempertangung jawabkan pembuat yang didakwa melakukan perbuatan
pidana, dimana pengertian asas itu menunjukkan bahwa seseorang tidak
dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan, baik berupa
kesengajaan maupun kealpaan. Jadi, prinsipnya asas itu bertitik tolak dari
pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (liability based
on fault), maka berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas, unsur
“setiap orang” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebab
perhitungan kerugian negara tidak didasarkan atas hasil audit yang
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 44 dari 77 hal
dilakukan oleh lembaga yang berwenang yang dapat dipertanggung
jawabkan kebenarannya dengan dasar sebagai berikut :
- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum (judex factie)
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dapat
dibantahkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam
persidangan, sebab jika dilihat secara cermat dan teliti Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor :
245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010 telah dikuatkan oleh
bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yaitu bukti T-1 / T-II, - 4 tentang
Rekening Koran Giro Bank Sumut Pemkab Deli Serdang Khusus Dana
PAD Periode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010 dan bukti T-1 / T-II, -5 tentang
Rekening Koran Giro Bank Sumut Pemkab Deli Serdang Khusus Dana
PAD Periode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010, serta bukkti T-1 / T-II,
2 dan 3, bukti T-1 / T-II, -6 s/d bukti T-1 / T-II,- 43, maka diperoleh fakta
hukum bahwasanya Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI tidak
menemukan kerugian keuangan Negara pada Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana diajukan
dalam perkara pidana ini karena hal tersebut telah dilakukan penyetoran
oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang ke
Rekening AC. 970 sebesar Rp. 1. 256.114.746,00 pada tanggal 1 Juli
sampai dengan 10 Agustus 2010 ;
- Bahwa lebih lanjut bukti T-I/T-II. 1, bukti Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor: 245/S/XVIII.MDN/8/2010
tanggal 16 Agustus 2010, dijelaskan bahwa Pemerintah Deli Serdang
telah menindak lanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah tanggal 1 Juli
sampai dengan 10 Agustus 2010 sebesar Rp. 1. 256.114.746,00,- satu
milyard dua ratus lima puluh enam juta seratus empat belas tujuh ratus
empat puluh enam rupiah) dikurang dengan kerugian sebagaimana
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 1.069.173.553,70,-
(satu milyard sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima
ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh sen), maka diperoleh fakta hukum
justru Negara / Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang diuntungkan
sebesar Rp. 186.941.192,30 (seratus delapan puluh enam juta sembilan
ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua koma tiga puluh
sen rupiah);
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 45 dari 77 hal
2) Bahwa Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur ”Dengan Tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan dapat
dibantahkan dengan fakta serta argumentasi sebagai berikut:
a. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
pada halaman 62 alenia terakhir bersambung kehalaman 63 alenia
pertama, dimana pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ternyata keliru dalam
menafsirkan makna perbuatan yang dikategorikan telah selesai dilakukan
dengan perbuatan percobaan, yang mana dalam pertimbangan hukumnya
disebutkan ”Terdakwa bersama-sama dengan Alboin Siagian, SE pernah
pergi ke Bank Danamon Tanjung Morawa untuk mencairkan Giro Bilyet
akan tetapi pihak Danamon menyatakan tidak dapat dicairkan karena
tertera Pemkab Deli Serdang rekening AC. 970 ................dst”;
b. Bahwa secara fakta hukumnya yang terungkap didalam persidangan
maupun bukti-bukti yang telah diperiksa dipersidangan, ternyata tidak ada
satupun alat bukti maupun saksi yang menyatakan bahwasanya Pemohon
Banding/Terdakwa Drs. Harapan Nasution telah melakukan Pencairan atas
Bilyet Giro Ac. 970 yang berasal dari pajak restoran yang dibayarkan oleh
KFC Brayan dan KFC Cemara Asri, Top Food Indonesia di Tanjung
Morawa, dan Dunkin Donut SPBU Sei Semayang;
c. Bahwa jika dicermati lebih lanjut ternyata tuntutan Jaksa Penuntut Umum
serta pertimbangan hukum judex factie Putusan Majelis Hakim Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan aquo, ternyata tidak
konsisten dengan pokok perkara yang dituduhkan terhadap Pemohon
Banding/ Terdakwa yaitu hanya sebatas pada penagihan Pajak Restoran
Tahun 2008 dan Tahun 2009, terhadap 4 (empat) wajib Pajak yaitu, KFC
Brayan, KFC Cemara Asri, Dunkin Donat Sunggal, dan ES Teller 77
Tanjung Morawa, bukan terhadap wajib pajak diluar perkara ini;
d. Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukum judex factie Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ternyata
tidak lengkap, tidak jelas dan berpijak pada “asumsi” sepihak, dimana jika
dicermati secara seksama pertimbangan hukumnya pada halaman 63
alenia ke-I menyatakan ”.... faktanya jumlah pajak restoran yang telah
dipungut saksi Alboin Siagian selama tahun 2008 sampai dengan bulan
Mei 2010 dari wajib pajak yang disetorkan ke Bendahara Penerima Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah maupun ke rekening Kas Daerah
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 46 dari 77 hal
Kabupaten Deli Serdang hanya sebesar Rp. 447.440.782-, (empat ratus
empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus
delapan puluh dua rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.
1.069.173.553,70-, (satu milyar enam puluh sembilan juta seratus tujuh
puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh sen), bahwa
Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan dan
pertanggungjawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan.....
dst ”;
e. Bahwa dengan mencermati dan mempelajari pertimbangan hukum tersebut
diatas, sangatlah jelas menunjukkan ternyata judex factie Putusan perkara
a quo dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap dan hanya didasarkan
atas “asumsi” belaka tanpa didukung oleh bukti yang cukup sehingga cukup
beralasan menurut hukum Putusan perkara a quo harus dibatalkan dengan
segala akibat hukumnya;
f. Bahwa perlu ditegaskan dalam Memori Banding yang diajukan oleh
Pemohon Banding/Terdakwa ini, jika dilihat secara teliti Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor : 245/S/XVIII.
MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang telah dikuatkan oleh bukti surat
yang diajukan oleh Terdakwa yaitu bukti T-1/T-II,-4 yakni Rekening Koran
Giro Bank Sumut Pemkab Deli Serdang Khusus Dana PAD Periode 1 Juli
2010 s/d 31 Juli 2010 dan bukti T-1 / T-II, -5 yakni Rekening Koran Giro
Bank Sumut Pemkab Deli Serdang Khusus Dana PAD Periode 1 Agustus
2010 s/d 31 Agustus 2010, serta bukti T-1 / T-II, 2 dan 3, bukti T-1 /T-II, 6
s/d bukti T-1 / T-II, 43, diperoleh fakta hukum bahwasanya Badan
Pemeriksa Keuangan Negara RI (BPK–RI) tidak menemukan kerugian
keuangan Negara pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Deli Serdang sebagaimana diajukan dalam perkara pidana ini karena hal
tersebut telah dilakukan penyetoran oleh Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Deli Serdang ke Rekening AC. 970 sebesar Rp.
1.256.114. 746,00pada tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus
2010;
g. Bahwa penyetoran oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Deli Serdang ke Rekening AC. 970 sebesar Rp. 1.256.114.746,00.- pada
tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010 tersebut dilakukan
oleh Pemohon Banding / Terdakwa adalah jauh sebelum penyidik pada
Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam melakukan proses penyidikan terhadap
perkara aquo yang dimohonkan Banding ini;-
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 47 dari 77 hal
h. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan diatas, jelas secara
hukum terhadap unsur ”Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti dan tidak terpenuhi, sehingga
sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Pemohon Banding /
Terdakwa Drs. Harapan Nasution dibebaskan;
3) Bahwa Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur ”menyalah
gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karenajabatan atau kedudukan ” .
a. Bahwa perbuatan penyalah gunaan jabatan atau wewenang menurut
H.Jawade Hafidz Arsyad, SH,MH dalam bukunya Korupsi dalam Prespektif
HAN (sinar Grafika: 2003 Halm. 33) merupakan perbuatan
mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang
memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseoranganm sementara
bersifat diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya;
b. Bahwa lebih lanjut Pemohon Banding/Terdakwa tidak sependapat dengan
pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan pada halaman 66 alenia terakhir bersambung
kehalaman 67, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa
yang mengalihkan pembayaran pajak restoran dari wajib pajak ke rekening
pajak reklame dan rekening pajak hotel;
c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam
persidangan menegaskan bukan menjadi kewajiban terhadap Pemohon
Banding/Terdakwa untuk memberikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
dan terhadap setoran pajak yang diterima oleh wajib pajak, Terdakwa
menyerahkan kepada bendahara penerima;
d. Bahwa ketentuan yang menyatakan adanya keharusan penyetoran
terhadap Pemohon Banding/Terdakwa untuk menyetorkan setoran pajak
dalam waktu 1x24 jam (1 hari kerja) bukan diberlakukan terhadap Pemohon
Banding/Terdakwa melainkan ketentuan tersebut diberlakukan terhadap
bendahara penerima pada saat itu menjabat yaitu saksi EDIANTO,
sehingga pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mendasarkan pada
ketentuan Pasal 122 ayat (4) Permendagri No. 13 Tahun 2006 sangatlah
tidak cukup dan harus dikesampingkan;
e. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan
dipersidangan menjelaskan bahwasanya Pemohon Banding/Terdakwa
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 48 dari 77 hal
hanya menjalankan perintah atasannya yaitu saksi Parlaungan Lubis,
SH,.M.Si selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Deli
Serdang tahun 2008 s/d tahun 2010 ;
f. Bahwa lebih lanjut saksi saksi Parlaungan Lubis, SH., M.Si (selaku mantan
Kadis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Deli Serdang), saksi Edianto,
Saksi Halimah Harahap, saksi Drs. Harapan Nasution, SE, serta
keterangan Pemohon Banding/ Terdakwa menerangkan bahwasanya ke
empat wajib pajak yaitu PT. Top Food Indonesia (es Teller 77) Tanjung
Morawa, PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) Kec. Sunggal, PT. Fastfood
Indonesia (KFC) Brayan dan PT. Fastfood Indonesia (KFC) Cemari Asri
ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak, dikarenakan ke empat wajib
pajak tersebut belum memiliki SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);
g. Bahwa lebih lanjut yang berwenang untuk menerbitkan SSPD dan SKPD
adalah kepala seksi Penetapan, kemudian diserahkan kepada Halimah
selaku Koordinator Pajak Restoran pada saat itu;
h. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bukti T.I/T.II- 1
s/d bukti T.I/T.II-93 bahwasanya seluruh Bilyet Giro Bank Danamon KFC
Brayan dan KFC Cemara Asri telah seluruhnya masuk ke Rekening Bank
Sumut AC. 970 Pemkab Deli Serdang;
i. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak sependapat dengan
pertimbangan hukum pada halaman 66 alenia terakhir bersambung ke
halaman 67 yang menyatakan ”.... Terdakwa secara bersama-sama
dengan saksi Alboin Siagian pergi ke Bank Danamon dengan tujuan untuk
mencairkan Bilyet Giro....dst”;
j. Bahwa secara fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari
keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti tidak ada satupun alat bukti
yang menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa telah selesai melakukan
pencairan atas Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan
tersebut;
k. Bahwa pertimbangan hukum judex factie terebut hanyalah berlandaskan
pada suatu asumsi semata, dengan menarik suatu kesimpulan yang
menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa bersama-sama dengan Alboin
Siagian, S.E. pergi ke Bank Danamon untuk mencairkan Bilyet Giro
sehingga perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa dianggap terbukti,
padahal tindakan dari Pemohon Banding / Terdakwa dengan saksi Alboin
Siagian, S.E. tersebut harus dibuktikan lebih lanjut namun ternyata Majelis
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 49 dari 77 hal
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo justeru
mempertimbangkan hal tersebut yang terkesan gegabah dan keliru;
l. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya judex factie ternyata tidak ada
satupun pertimbangan hukum yang menguraikan perbuatan Pemohon
Banding/Terdakwa terbukti melakukan pencairan Bilyet Giro tersebut,
sehingga sangat patut dan wajar jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan yang nantinya memeriksa perkara A quo lebih objektif dan teliti
dalam mempertimbangkan atas tindak pidana yang didakwakan kepada
Pemohon Banding / Terdakwa Drs. Harapan Nasution;
m. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas,
maka terhadap unsur ”menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan” tidak terbukti
dan tidak terpenuhi secara hukum;
4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan telah SALAH, KELIRU dan TIDAK KONSISTEN dalam
mempertimbangkan unsur ”dapat merugikan keuangan atau perekonomian
Negara ”, haruslah dibuktikan dengan sempurna dan ditentukan dengan tegas
Lembaga yang berwenang dalam menentukan Kerugian Negara, karena
merupakan inti dari dakwaan yang dikenakan kepada Pemohon Banding /
Terdakwa Drs. Harapan Nasution, maka unsur kerugian keuangan negara
dapat dibantah dengan argumentasi serta fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak sependapat dengan
pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan pada halaman 71 alenia ke-I dijelaskan ”....
bahwa secara nyata dan pasti terdakwa melakukan perbuatan mengalihkan
pembayaran pajak restoran dari wajib pajak PT. Fastfood Indonesia
(Kentucky Fried Chicken/KFC) Brayan Kec. Labuhan Deli, PT.
Fastfood Indonesia (Kentucky Fried Chicken/KFC) Cemara Asri Kec. Percut
Sei Tuan, PT. Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) Sunggal, Es Teller 77
Tanjung Morawa … dst “;
b. Bahwa kerugian keuangan Negara sebagaimana diuraikan dalam
Pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan dapat dibantahkan dengan fakta hukum yang
telah terungkap dipersidangan, sebab jika dilihat secara teliti Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor :
245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010 telah dikuatkan oleh
bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yaitu bukti T-1 / T-II, - 4 tentang
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 50 dari 77 hal
Rekening Koran Giro Bank Sumut Pemkab Deli Serdang Khusus Dana
PAD Periode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010 dan bukti T-1 /T-II, -5 tentang
Rekening Koran Giro Bank Sumut Pemkab Deli Serdang Khusus Dana
PAD Periode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010, serta bukkti T-1 /T-II, 2
dan 3, bukti T-1 /T-II, -6 s/d bukti T-1 /T-II,- 43, maka diperoleh fakta hukum
bahwasanya Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI tidak menemukan
kerugian keuangan Negara pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Deli Serdang sebagaimana diajukan dalam perkara pidana ini
karena hal tersebut telah dilakukan penyetoran oleh Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang ke Rekening AC. 970 sebesar
Rp. 1. 256.114.746,00.- pada tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10
Agustus 2010;
c. Bahwa lebih lanjut saksi saksi Parlaungan Lubis, SH., M.Si (selaku mantan
Kadis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Deli Serdang), saksi Edianto,
Saksi Halimah Harahap, saksi Drs. Harapan Nasution, SE, serta
keterangan Pemohon Banding/ Terdakwa menerangkan bahwasanya ke-4
(empat) wajib pajak yaitu PT. Top Food Indonesia (es Teller 77) Tanjung
Morawa, PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) Kec. Sunggal, PT. Fastfood
Indonesia (KFC) Brayan dan PT. Fastfood Indonesia (KFC) Cemari Asri
ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak, dikarenakan ke empat wajib
pajak tersebut belum memiliki SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);
d. Bahwa dari bukti T-1 / T-II, - 2 s/d bukti T-1 / T-II - 6, dan bukti T-1 / T-II, -
43 tersebut diperoleh fakta hukum bahwasanya Badan Pemeriksa
Keuangan Negara RI tidak menemukan kerugian keuangan Negara pada
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang
sebagaimana diajukan dalam perkara pidana ini dikarenakan hal tersebut
telah dilakukan penyetoran oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Deli Serdang ke Rekening AC.970 sebesar Rp. 1.
256.114.746,00.- pada tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus
2010 ;
e. Bahwa selanjutnya untuk mendukung bukti Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor : 245/S/XVIII.MDN/8/2010
tanggal 16 Agustus 2010 telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang
dihadirkan di persidangan yaitu saksi Parlaungan Lubis, SH, saksi Edianto,
Saksi Halimah Harahap, saksi Ferry Syahriza, S.Sos, saksi Yenni, saksi
Ramli, saksi Harapan Nasution, serta Pemohon Banding/Terdakwa Drs.
Harapan Nasution kesemua saksi maupun Pemohon Banding/Terdakwa
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 51 dari 77 hal
telah menindak lanjuti atas kekurangan bayar sesuai dengan temuan BPK
RI sebesar Rp.1. 256.114.746,00,- (satu milyard dua ratus lima puluh enam
juta seratus empat belas tujuh ratus empat puluh enam rupiah), ke rekening
Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor : AC 970, sebelum
perkara tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri
Lubuk Pakam ;
f. Bahwa oleh karena perkara tersebut BELUM memasuki ranah penyidikan
oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lubuk pakam, maka pengembalian
kekurangan setor sebagaimana dalam hasil audit BPK RI belum memasuki
ranah pidana dan oleh karenanya Pemohon Banding/Terdakwa beserta
Parlaungan Lubis, SH, saksi Edianto, Saksi Halimah Harahap, saksi Ferry
Syahriza, S.Sos, saksi Yenni, saksi Ramli, saksi Harapan Nasution,
TERNYATA MELAKUKAN PENYETORAN KE REKENING KAS DAERAH
PEMKAB DELI SERDANG No. AC 970 MASIH DALAM TENGGANG
WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH BPK-RI YANG DILAKUKAN PADA
TANGGAL 1 JULI s/d TANGGAL 10 AGUSTUS 2010 ;
g. Bahwa lebih lanjut bukti T-I/T-II. 1, bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor : 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal
16 Agustus 2010, dijelaskan bahwa Pemerintah Deli Serdang telah
menindak lanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah tanggal 1 Juli sampai
dengan 10 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.256.114.746,00,- satu milyard dua
ratus lima puluh enam juta seratus empat belas tujuh ratus empat puluh
enam rupiah) dikurang dengan kerugian sebagaimana didakwakan oleh
Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 1.069.173.553,70,- (satu milyard
sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh
tiga koma tujuh puluh sen), maka diperoleh fakta hukum justru
Negara/Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang diuntungkan sebesar
Rp. 186.941.192,30 (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus
empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua koma tiga puluh sen
rupiah), sehingga dalam perkara ini kerugian Negara/perekonomian Negara
tidak terbukti;
h. Bahwa dengan adanya bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diungkap
dalam persidangan maka diperoleh fakta serta kekuatan hukum jika
ternyata dalam perkara ini Negara / Pemerintah Daerah Kabupaten Deli
Serdang justru diuntungkan sebesar Rp. 186.941.192,30 (seratus delapan
puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan
puluh dua koma tiga puluh sen rupiah) atas kelebihan setor berdasarkan
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 52 dari 77 hal
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI
Nomor: 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010, dan sejatinya
jika Majelis Hakim dalam judex factienya menjadikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor :
245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010 sebagai penentu jumlah
kerugian Negara, maka jelas dan terang unsur Kerugian keuangan /
perekonomian dalam perkara aquo tidak terbukti secara sah dan
menyakinkan;
i. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam judex factienya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada
halaman 72 alenia ke-2 dijelaskan ”.... Majelis Hakim dalam menentukan
jumlah kerugian keuangan Daerah dalam perkara ini mendasarkan pada
hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan
Propinsi Sumatera Utara Nomor ; 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16
Agustus 2010..Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1),pasal 6 ayat (1) dan
pasal 10 ayat (1) UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang diberi tugas untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945 dan BPK diberikan
kewenangan menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang
diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai” maka akan
dibahas dengan menggunakan kaidah hukum sebagai berikut ;
j. Bahwa merujuk pada yurisprudensi tetap Mahkaman Agung Nomor : 42
K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, yang pada pokoknya kaidah hukumnya
menjelaskan ”Suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifatnya
sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam
perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan
atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara
ini negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Pemohon
Banding/Terdakwa sendiri tidak mendapat untung”, selanjutnya
berpedoman pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 81
K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 yang pada pokoknya kaidah
hukumnya menjelaskan ”materiele wederrechtelijkheid merupakan suatu
fait d’execuse yang tidak tertulis seperti dirumuskan oleh doktrin dan
yurisprudensi, sehingga sesuai dengan tujuan dari asas materiele
wederrechtelijkheid suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana
tidak dapat dipidanan apabila perbuatan tersebut adalah social adequate,
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 53 dari 77 hal
maka oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung harus diperbaiki
oleh karena perbuatan tertuduh dinyatakan bukan merupakan kejahatan
maupun pelanggaran sedangkan sebetulnya perbuatan tersebut adalah
merupakan kejahatan (memenuhi unsur-unsur formil) akan tetapi tertuduh
tidak dapat dipidana” ;
k. Bahwa bahwa selanjutnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, dinyatakan sepanjang
mengenai frasa“ yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” dalam
pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun
dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut
dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-
norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat
dipidana“, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
l. Bahwa untuk membahas pertimbangan hukum judex factie Pengadilan
Negeri Medan yang menyatakan ada keterkaitan antara Kerugian Negara /
Daerah dalam perkara aquo dengan perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh terdakwa sangat terbantahkan kebenarannya dengan dasar
bahwasanya dengan tidak terpenuhinya unsur melawan hukum yang
berakibat putusan bebas atau lepas adalah merupakan bentuk dari sifat
melawan hukum dalam arti materil yang negatif yang dianut dalam
yurisprudensi tetap Mahkaman Agung Nomor : 42 K/Kr/1965 tanggal 8
Januari 1966 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 81
K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, sehingga Dalam praktek peradilan
yang dianut di Indonesia, untuk menentukan adanya sifat melawan hukum
pasca putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006
tanggal 25 Juli 2006 harus diartikan secara formil;
m. Bahwa sebagaimana pendapat Van Hattum (dalam bukunya P.A.F
Lamintang Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1997 halaman 379) menyatakan jika secara tegas unsur
wederrechtelijkheid dinyatakan didalam rumusan delik maka itu berarti
bahwa didalam surat dakwaan unsur tersebut juga harus dicantumkan oleh
jaksa dan didalam persidangan harus dibuktikan dengan mempergunakan
alat-alat bukti yang dapat dibenarkan menurut undang-undang, sedangkan
tidak dicantumkannya secara tegas unsur wederrechtelijkheid tersebut oleh
pembentuk undang-undang atau dimana unsur tersebut hanya dianggap
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 54 dari 77 hal
sebagai juga tercantum didalam rumusan delik, hal tersebut harus diartikan
bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk memberikan
kesempatan kepada tertuduh untuk membuktikan bahwa sifat
wederrechtelijkheid dari perbuatannya itu sebenarnya adalah tidak benar,
sehingga dalam hal ini tertuduh mempunyai hak untuk membuktikan
sebaliknya (beban pembuktian terbalik), sehingga apabila
wederrechtelijkheid dinyatakan secara tegas didalam rumusan delik
ternyata disitu Hakim terdapat keragu-raguan menilai apakah suatu
perbuatan itu bersifat melawan hukum ataukah tidak, maka unsur
wederrechtelijkheid tersebut harus dianggap sebagai tidak terbukti dengan
akibat hukumnya Hakim harus membebaskan terdakwa dari segala
tuntutan hukum;
n. Bahwa jika ditarik pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dikaitkan dengan fakta-
fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka jelas kepentingan umum
dilayani oleh Pembanding/ Terdakwa dimana Peningkatan atas jumlah
pajak Restoran didasarkan atas perintah dari Saksi Parlaungan Lubis
(selaku Kadis DPKD Kab. Deli Serdang pada saat itu) walaupun faktanya
keempat wajib pajak belum terdaftar sebagai wajib pajak hal itu
dikarenakan keempat wajib pajak belum memiliki SKPD (Surat Ketetapan
Pajak Daerah), Pemohon Banding/Terdakwa sendiri tidak mendapat untung
sebab Terdakwa beserta Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah telah
menindak lanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah tanggal 1 Juli sampai
dengan 10 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.256.114.746,00,- satu milyard dua
ratus lima puluh enam juta seratus empat belas tujuh ratus empat puluh
enam rupiah) Negara/Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang tidak
dirugikan melainkan justru diuntungkan sebesar Rp. 186.941.192,30
(seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu
seratus sembilan puluh dua koma tiga puluh sen rupiah) hal ini dapat dilihat
secara utuh Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Negara RI Nomor : 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ;
o. Bahwa jika Majelis Hakim dalam judex factie Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menguraikan dan melihat
secara utuh Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Negara RI Nomor : 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010
dengan membandingkan pada LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor
: SR-2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani pada
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 55 dari 77 hal
tanggal 19 April 2011 yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum
dalam menilai Kerugian Keuangan Negara, maka sangat jelas jika unsur
kerugian keuangan Negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
p. Bahwa selanjutnya jika Majelis Hakim dalam judex factienya telah
MENGAKUI secara utuh Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Negara RI Nomor : 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus
2010 adalah sebagai Lembaga yang berwenang untuk menilai dan
menetapkan nilai kerugian Daerah seharusnya Majelis Hakim dalam judex
factienya juga harus MENGAKUI secara utuh bahwa TIDAK ADA LAGI
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH karena telah dilakukan penyetorkan ke
Kas Daerah tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Agustus 2010 sebesar Rp.
1.256.114.746,00,- satu milyard dua ratus lima puluh enam juta seratus
empat belas tujuh ratus empat puluh enam rupiah) dan secara nyata dapat
dipastikan bahwa kerugian keuangan negara tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan ;
q. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan telah salah dan keliru dengan mempertimbangkan LHA
BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-2241/PW02/5/2010 tanggal 19
April 2010 namun juga tetap juga Mengakui bahwa lembaga yang
berwenang menghitung dan menetapkan kerugian Neraga adalah BPK RI,
hal ini adalah tindakan yang tidak tepat, mengesampingkan kepastian
hukum dan tidak mencerminkan keadilan;
5) Bahwa Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur ”melakukan
menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan” ;
a. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak sependapat dengan
pertimbangan hukumnya pada halaman 73 alenia terakhir bersambung
kehalaman 74 dan alenia ke-2, yang menyatakan ”...... bahwa Terdakwa
pernah bersama-sama dengan Alboin Siagian ke Bank Sumut dengan
tujuan mencairkan Bilyet Giro, ...... dst...... oleh karenanya Majelis Hakim
berkeyakinan adanya koordinasi dan kesepakatan antara Terdakwa dengan
saksi Halimah Harahap, Yenny, Ferry Syahriza, Alboin Siagian dan
Parlaungan Lubis”;
b. Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum Majelis Hakim judex factie
dimaksud telah terbantahkan kebenarannya sebab sesuai dengan fakta
hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi
maupun bukti-bukti tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan terdakwa
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 56 dari 77 hal
telah selesai melakukan pencairan atas Bilyet Giro sebagaimana dimaksud
dalam pertimbangan tersebut;
c. Bahwa pertimbangan hukum judex factie terebut hanyalah berlandaskan
pada suatu asumsi semata, dengan menarik suatu kesimpulan yang
menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa bersama-sama dengan Drs.
Harapan Nasution pergi ke Bank Danamon untuk mencairkan Bilyet Giro
sehingga perbuatan terdakwa dianggap terbukti, padahal dalam
pertimbangan hukumnya judex factie ternyata tidak ada satupun
pertimbangan hukum yang menguraikan perbuatan terdakwa terbukti
melakukan pencairan Bilyet Giro tersebut;
d. Bahwa lebih lanjut yang berwenang untuk menerbitkan SSPD dan SKPD
adalah kepala seksi Penetapan, kemudian diserahkan kepada Halimah
selaku Koordinator Pajak Restoran pada saat itu;-
e. Bahwa tidak benar Pemohon Banding/Terdakwa tidak ada membuat rincian
tanda terima penyetoran uang tunai kepada Halimah Harahap sebab bukti
T-I/T-II. 1, bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Negara RI Nomor: 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010,
dijelaskan bahwa Pemerintah Deli Serdang telah menindak lanjuti dengan
menyetorkan ke Kas Daerah tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Agustus
2010 sebesar Rp. 1. 256.114.746,00,- satu milyard dua ratus lima puluh
enam juta seratus empat belas tujuh ratus empat puluh enam rupiah)
dikurang dengan kerugian sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut
Umum sebesar Rp. 1.069.173.553,70,- (satu milyard sembilan puluh enam
juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh
sen), maka diperoleh fakta hukum justru Negara / Pemerintah Daerah
Kabupaten Deli Serdang diuntungkan sebesar Rp. 186.941.192,30 (seratus
delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus
sembilan puluh dua koma tiga puluh sen rupiah), sehingga dalam perkara
ini kerugian Negara/perekonomian Negara tidak terbukti;
f. Bahwa oleh karena pengembalian uang setoran pajak tersebut belum
memasuki ranah penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam,
maka pengembalian kekurangan setor sebagaimana dalam hasil audit
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK–RI) belum
memasuki ranah pidana dan oleh karenanya Pemohon Banding/Terdakwa
beserta Parlaungan Lubis, SH, saksi Edianto, Saksi Halimah Harahap,
saksi Ferry Syahriza, S.Sos, saksi Yenni, saksi Ramli, saksi Harapan
Nasution, TERNYATA MELAKUKAN PENYETORAN KE REKENING KAS
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 57 dari 77 hal
DAERAH PEMKAB DELI SERDANG No. 970 MASIH DALAM TENGGANG
WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH BPK-RI YANG DILAKUKAN PADA
TANGGAL 1 JULI s/d TANGGAL 10 AGUSTUS 2010;-
g. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bukti T.I/T.II- 1
s/d bukti T.I/T.II-93 bahwasanya seluruh Bilyet Giro Bank Danamon KFC
Brayan dan KFC Cemara Asri telah seluruhnya masuk ke Rekening Bank
Sumut AC. 970 Pemkab Deli Serdang;
h. Bahwa selanjutnya untuk mendukung bukti Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor : 245/S/XVIII.MDN/8/2010
tanggal 16 Agustus 2010 telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang
dihadirkan di persidangan yaitu saksi Parlaungan Lubis, SH, saksi Edianto,
Saksi Halimah Harahap, saksi Ferry Syahriza, S.Sos, saksi Yenni, saksi
Ramli, saksi Harapan Nasution, serta Pemohon Banding/Terdakwa Drs.
Harapan Nasution kesemua saksi maupun Pemohon Banding/Terdakwa
telah menindak lanjuti atas kekurangan bayar sesuai dengan temuan BPK
RI sebesar Rp.1. 256.114.746,00,- (satu milyard dua ratus lima puluh enam
juta seratus empat belas tujuh ratus empat puluh enam rupiah), ke rekening
Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor : AC 970, sebelum
perkara tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri
Lubuk Pakam;
i. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah dijelaskan tersebut,
maka unsur ”melakukan menyuruh melakukan atu turut melakukan
perbuatan” tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;
6) Bahwa Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur ”Perbuatan
yang berlanjut (voortgezette handeling)”;
a. Bahwa Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan
hukum pada halaman 75 alenia terakhir, dapat terbantahkan jika Majelis
Hakim judex factie Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan bukti
T.I/T.II- 1 s/d bukti T.I/T.II-93 yang mana seluruh pajak restoran yang
dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro ke Rekening Bank Sumut AC.
970, seluruhnya masuk ke rekening Pemkab Deli Serdang;
b. Bahwa lebih lanjut yang berwenang untuk menerbitkan SSPD dan SKPD
adalah kepala seksi Penetapan, kemudian diserahkan kepada Halimah
selaku Koordinator Pajak Restoran pada saat itu;
c. Bahwa selanjutnya untuk mendukung bukti Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor : 245/S/XVIII.MDN/8/2010
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 58 dari 77 hal
tanggal 16 Agustus 2010 telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang
dihadirkan di persidangan yaitu saksi Parlaungan Lubis, SH, saksi Edianto,
Saksi Halimah Harahap, saksi Ferry Syahriza, S.Sos, saksi Yenni, saksi
Ramli, saksi Harapan Nasution, serta Pemohon Banding/Terdakwa Drs.
Harapan Nasution kesemua saksi maupun Pemohon Banding/Terdakwa
telah menindak lanjuti atas kekurangan bayar sesuai dengan temuan BPK
RI sebesar Rp. 1. 256.114.746,00,- (satu milyard dua ratus lima puluh
enam juta seratus empat belas tujuh ratus empat puluh enam rupiah), ke
Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomo r: AC
970, sebelum perkara tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik
Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam;
d. Bahwa oleh karena judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan tidak dapat membuktikan kerugian Keuangan ;
e. Negara/ Daerah sebagai inti delik dalam pasal ini, maka unsur ”Perbuatan
yang berlanjut (voortgezette handeling)” tidak terbukti secara sah dan
menyakinkan;
7) Tentang LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-2241/PW02/5/2010
tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh Tim Audit BPKP Propinsi
Sumut antara lain Drs. Torhap H. Silaen (NIP. 19570704 198403), Drs.
Muhammad Natsir (NIP. 19550825 198503 1001), Sahril, SE (NIP. 19700311
199303 1002), Syahniar, SE (NIP. 19700403 199003 2001), Pemohon
Banding /Terdakwa Membantah dengan dalil-dalil sebagai berikut :
a) Bahwa LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-2241/PW02/5/2010
tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh Tim Audit BPKP Propinsi
Sumut antara lain Drs. Torhap H. Silaen (NIP. 19570704 198403), Drs.
Muhammad Natsir (NIP. 19550825 198503 1001), Sahril, SE (NIP.
19700311 199303 1002), Syahniar, SE (NIP. 19700403 199003 2001)
ternyata ditandatangani pada tanggal 19 April 2011 sangatlah tidak dapat
dipertanggung jawabkan kebenarannya, hal itu dikarenakan Auditor BPKP
Propinsi Sumatera Utara yang bernama Drs. Muhammad Natsir tidak
pernah memberikan keterangannya sebagai saksi dipersidangan dalam
perkara ini;
b) Bahwa terdapat perbedaan tanggal audit dengan tanggal penandatanganan
audit atas Laporan Hasil Audit BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-
2241/PW02/ 5/2010, dimana secara jelas menerangkan tanggal audit 19
April 2010 sedangkan penandatanganan hasil Audit ditandatangani pada
tanggal 19 April 2011;
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 59 dari 77 hal
c) Bahwa adanya fakta hukum perihal perbedaan tanggal hasil audit BPKP
Propinsi Sumut Nomor : SR-2241/PW02/5/2010, telah dibantah oleh
keterangan ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu Ahli Sudirman,
SH,SE,MM dibawah sumpah menerangkan bahwanya seorang Auditor
harus teliti, cermat, independen, objektif dan professional serta jelas
menuliskan atau menerangkan hasil audit mengenai kerugian keuangan
negara maupun tanggal hasil Audit;
d) Bahwa apabila tanggal di Nomor Audit tersebut berbeda dengan tanggal
penandatanganan hasil audit, maka hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP
Propinsi Sumatera Utara batal demi hukum;
e) Bahwa LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-2241/PW02/5/2010
tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2011
ternyata tidak memenuhi standart Audit sebagaimana ditegaskan oleh
keterangan Ahli Sudirman, SH,SE,MM yaitu, dalam hal melakukan audit,
seorang Auditor harus melakukan verifikasi, meminta penjelasan, serta
meminta data-data yang diperlukan kepada Auditi;
f) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan
tersebut, ternyata LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh
Auditor BPKP Propinsi Sumatera Utara tidak pernah melakukan verifikasi
terhadap auditi (lembaga/badan yang diaudit) hal itu dikuatkan oleh
keterangan saksi Parlaungan Lubis, SH, saksi Edianto, Saksi Halimah
Harahap, saksi Ferry Syahriza, S.Sos, saksi Yenni, saksi Ramli, serta Saksi
Harapan Nasution, Pemohon Banding/Terdakwa Drs. Harapan Nasution
kesemua saksi maupun Pemohon Banding/Terdakwa tersebut tidak
mengenal dan tidak mengetahui jika BPKP Propinsi Sumatera Utara telah
melakukan audit di di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli
Serdang;
g) Bahwa penuh dugaan jika data-data yang diperoleh oleh auditor BPKP
Propinsi Sumatera Utara sebagaimana dituangkan dalam LHA BPKP
Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April
2010 yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2011, diperoleh dari
Penyidik sebab auditor tidak pernah dilakukan konfirmasi terhadap auditi;
8) Bahwa dipenghujung Memori banding ini PEMOHON BANDING /
TERDAKWA berkesimpulan sebagai berikut :
a) Bahwa LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-
2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani pada tanggal
19 April 2011 ternyata tidak memenuhi standart Audit, sehingga LHA BPKP
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 60 dari 77 hal
Propinsi Sumatera Utara tersebut diperoleh dari Penyidik sebab auditor
tidak pernah dilakukan konfirmasi terhadap auditi, dan oleh karena itu harus
dinyatakan batal demi hukum, hal itu dkuatkan oleh keterangan Ahli
Sudirman, SH,SE,MM yang dihadirkan dipersidangan ;
b) Bahwa ketentuan yang menyatakan adanya keharusan penyetoran
terhadap Pemohon Banding/Terdakwa untuk menyetorkan setoran pajak
dalam waktu 1x24 jam (1 hari kerja) bukan diberlakukan terhadap terdakwa
melainkan ketentuan tersebut diberlakukan terhadap bendahara penerima
pada saat itu menjabat yaitu saksi EDIANTO;
c) Bahwa lebih lanjut yang berwenang untuk menerbitkan SSPD dan SKPD
adalah kepala seksi Penetapan, kemudian diserahkan kepada Halimah
selaku Koordinator Pajak Restoran pada saat itu;
d) Bahwa ke-4 (empat) wajib pajak yaitu PT. Top Food Indonesia (es Teller
77) Tanjung Morawa, PT Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) Kec. Sunggal,
PT. Fastfood Indonesia (KFC) Brayan dan PT. Fastfood Indonesia (KFC)
Cemari Asri ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak, dikarenakan ke
empat wajib pajak tersebut belum memiliki SKPD (Surat Ketetapan Pajak
Daerah) hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Parlaungan Lubis,
SH., M.Si (selaku mantan Kadis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Deli
Serdang), saksi Edianto, Saksi Halimah Harahap, serta keterangan
Pemohon Banding/Terdakwa;
e) Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bukti T.I/T.II- 1
s/d bukti T.I/T.II-93 bahwasanya seluruh Bilyet Giro Bank Danamon KFC
Brayan dan KFC Cemara Asri telah seluruhnya masuk ke Rekening Bank
Sumut AC. 970 Pemkab Deli Serdang;
f) Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik
dari keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti tidak ada satupun alat bukti
yang menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa telah selesai melakukan
pencairan atas Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan
judex factie tersebut;
g) Bahwa kerugian keuangan Negara sebagaimana diuraikan dalam
Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Medan tidak terbukti dan dapat dibantahkan
dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, sebab jika dilihat
secara teliti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Negara RI Nomor : 245/S/XVIII. MDN/ 8/2010 tanggal 16 Agustus 2010
telah dikuatkan oleh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 61 dari 77 hal
Banding/Terdakwa yaitu bukti T-1 / T-II, - 4 tentang Rekening Koran Giro
Bank Sumut Pemkab Deli Serdang Khusus Dana PAD Periode 1 Juli 2010
s/d 31 Juli 2010 dan bukti T-1 / T-II, -5 tentang Rekening Koran Giro Bank
Sumut Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Khusus Dana PAD Periode 1
Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010, serta bukkti T-1 / T-II, 2 dan 3, bukti T-1
/ T-II, -6 s/d bukti T-1 / T-II,- 43, maka diperoleh fakta hukum bahwasanya
Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI tidak menemukan kerugian
keuangan Negara pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Deli Serdang sebagaimana diajukan dalam perkara pidana ini karena hal
tersebut telah dilakukan penyetoran oleh Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Deli Serdang ke Rekening AC. 970 sebesar Rp.
1.256.114.746,00pada tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Agustus 2010,
sehingga diperoleh fakta hukum justru Negara/Pemerintah Daerah
Kabupaten Deli Serdang diuntungkan sebesar Rp. 186.941.192,30.-
(seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu
seratus sembilan puluh dua koma tiga puluh sen rupiah);
h) Bahwa pengembalian uang setoran pajak tersebut BELUM memasuki
ranah penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lubuk pakam, maka
pengembalian kekurangan setor sebagaimana dalam hasil audit BPK RI
belum memasuki ranah pidana dan oleh karenanya Pemohon
Banding/Terdakwa beserta Parlaungan Lubis, SH, saksi Edianto, Saksi
Halimah Harahap, saksi Ferry Syahriza, S.Sos, saksi Yenni, saksi Ramli,
saksi Harapan Nasution, TERNYATA MELAKUKAN PENYETORAN KE
REKENING KAS DAERAH PEMKAB DELI SERDANG No. 970
MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH BPK-RI
YANG DILAKUKAN PADA TANGGAL 1 JULI s/d TANGGAL 10 AGUSTUS
2010;
9) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah Pemohon Banding/Terdakwa
kemukakan diatas, bahwasanya Pemohon Banding/Terdakwa tidak terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah telah menyalahgunakan kewenangan,
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehinggga merugikan
keuangan negara atau perekonomian Negara, maka oleh karena itu Pemohon
Banding dengan segala kerendahan hati bermohon agar Majelis Hakim Tinggi
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo membebaskan Pemohon
Banding/Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan maupun Amar Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
dimohonkan Banding;
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 62 dari 77 hal
10) Bahwa oleh karena unsur esensial dari Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 3001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diuraikan dalan
dakwaan Kedua, ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka
berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya
menyatakan “Apabila salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, mengakibatkan tidak terbuktinya
dakwaan seluruhnya” (Vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7
April 1971 No. 17/71/Pid/PN-Kng), oleh sebab mana Pemohon Banding/
Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan, atau setidak tidaknya
Pemohon Banding/Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (onslag
recht vervolging) serta memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon
Banding/ Terdakwa dalam keadaan semula ditengah tengah masyarakat;
Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak lupa menyampaikan, bilamana
Majelis Hakim Tinggi nantinya dalam pertimbangan hukumnya guna memutuskan
dan mengadili suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN,
Asas KEMANUSIAAN dan Asas KEADILAN. Jangan sampai Putusan itu akan
menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi Pemohon Banding/Terdakwa Drs.
Harapan Nasution yang hanya sebagai korban serta tumbal dalam perkara tindak
pidana korupsi ini ;
Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Pemohon
Banding/Terdakwa kemukakan diatas, selanjutnya Pemohon Banding/Terdakwa
dengan segala kerendahan hati bermohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan
Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim Tinggi Medan yang nantinya memeriksa dan
mengadili perkara tindak pidana korupsi ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan
amar putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding serta Memori Banding dari
Pemohon Banding / Terdakwa Drs. Harapan Nasution untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada
Pengadilan Negeri Medan Register Perkara No. 02/Pid.Sus–
TPK/2015/PN.Mdn tertanggal 20 Mei 2015, atas nama Terdakwa Drs.
Harapan Nasution dengan segala akibat hukumnya ;
Mengadili Sendiri :
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 63 dari 77 hal
1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Drs. Harapan Nasution tersebut di
atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana dalam Primair maupun Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan oleh karena itu Pemohon Banding/Terdakwa Drs. Harapan
Nasution dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidak–tidaknya dilepaskan
dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvelvolging) ;
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa
Drs. Harapan Nasution pada keadaan semula ;
4. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini
dibebankan kapada Negara ;
Atau :
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara tindak pidana korupsi ini berpendapat lain, dalam peradilan
yang bersih dan benar, mohon putusan yang seadil–adilnya (ex Aequo et Bono) ;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,
memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat Memori Banding
yang diajukan Kuasa Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat alasan atau
keberatan hukum yang dapat melumpuhkan atau mematahkan pertimbangan-
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2015 Nomor:
01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, baik mengenai kwalifikasi maupun tentang
strafmacht yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan oleh karena itu alasan atau keberatan
hukum dalam Memori Banding Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, haruslah
dikesampingkan ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca
dengan seksama Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Kuasa Hukum
Terdakwa tertanggal 19 Juni 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :
Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama Memori Banding yang
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2015 yakni adalah
khusus mengenai Pidana Uang Pengganti jelas merupakan dalil – dalil yang
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 64 dari 77 hal
terlalu dan terkesan dipaksakan serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang
terungkap dalam persidangan ;
Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan guna
menguatkan dan menyakinkan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan
membuat pertimbangan hukum, hingga pada keyakinan yang menyatakan tindak
pidana yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa, apakah telah terbukti secara
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “, secara
bersama-sama dan berlanjut ;
Bahwa Pembanding/Terdakwa keberatan atas Memori Banding Jaksa
Penuntut Umum pada halaman 5 alenia ke-3 (tiga), yang intinya menyatakan :
Terhadap uang pengganti adalah karena Majelis Hakim dalam putusannya tidak
ada mempertimbangkan berapa sebenarnya jumlah kerugian Keuangan Negara
yang telah dikembalikan atas penerimaan Pajak Restoran dari PT. Top Food
Indonesia (es Teller 77) Tanjung Morawa, PT. Dunkindo Lestari (Dunkin Donat)
Kec. Sunggal, PT. Fastfood Indonesia (KFC) Brayan dan PT. Fastfood Indonesia
(KFC) Cemari Asri … dst ;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
sebagaimana dijelaskan oleh keterangan saksi Parlaungan Lubis, SH., M.Si
(selaku mantan Kadis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Deli Serdang), saksi
Edianto, Saksi Halimah Harahap, saksi Alboin Siagian, serta keterangan
Pembanding/Terdakwa Drs. Harapan Nasution menerangkan bahwasanya ke-4
(empat) wajib pajak yaitu PT. Top Food Indonesia (es Teller 77) Tanjung Morawa,
PT. Dunkindo Lestari (Dunkin Donat) Kec. Sunggal, PT. Fastfood Indonesia (KFC)
Brayan dan PT. Fastfood Indonesia (KFC) Cemari Asri ternyata belum terdaftar
sebagai wajib pajak, dikarenakan ke-4 (empat) wajib pajak tersebut memiliki
SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);
Bahwa oleh karena ke-4 (empat) wajib pajak yaitu PT. Top Food
Indonesia (es Teller 77) Tanjung Morawa, PT. Dunkindo Lestari (Dunkin Donat)
Kec. Sunggal, PT. Fastfood Indonesia (KFC) Brayan dan PT. Fastfood Indonesia
(KFC) Cemari Asri ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak, maka uang
setoran tersebut belum dapat dikategorikan sebagai uang Negara /Daerah ;
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Parlaungan Lubis, SH., M.Si
(selaku mantan Kadis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Deli Serdang), saksi
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 65 dari 77 hal
Edianto, Saksi Halimah Harahap, saksi Alboin Siagian, serta keterangan
Pembanding/Terdakwa Drs. Harapan Nasution, menerangkan bahwasanya
kewajiban penyetoran uang dari wajib pajak harus dilakukan dalam waktu 1x24
jam hanyalah diberlakukan terhadap bendahara penerima, sehingga ketentuan
kewajiban penyetoran 1x24jam tersebut tidak dapat diterapkan/diberlakukan
terhadap Pembanding/Terdakwa Drs. Harapan Nasution ;
Bahwa dengan demikian Pembanding/Terdakwa Drs. Harapan Nasution
sama sekali tidak melakukan perbuatan memperkaya dirinya sendiri dengan tidak
membayarkan pajak restoran periode Oktober 2008 s.d. Bulan Juni 2010 ke
Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli
Serdang maupun ke rekening kas daerah Kabupaten Deli Serdang, oleh karena
itu secara hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “ Korupsi “, secara bersama-sama dan berlanjut ;
Bahwa selanjutnya didalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum
tentang “ tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai pembayaran uang
pengganti sebagaimana dalam Tuntutannya terhadap diri Terdakwa …. dst. Jaksa
Penuntut Umum hanya mendasarkan pada Laporan Hasil Audit dalam rangka
perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi …
dst “ ;
Bahwa Kerugian Keuangan Negara sebagaimana diuraikan dalam
Tuntutan Jaksa Penuntut umum telah terbantahkan kebenarannya, sebab jika
dilihat secara teliti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Negara RI Nomor : 245/S/ XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010 telah
dikuatkan oleh bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa yaitu bukti T-
1/ T-II, - 4 tentang Rekening Koran Giro Bank Sumut Pemkab Deli Serdang
Khusus Dana PAD Periode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010 dan bukti T-1/T-II, -5
tentang Rekening Koran Giro Bank Sumut Pemkab Deli Serdang Khusus Dana
PAD Periode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010, serta bukti T-1/T-II, 2 dan
3, bukti T-1/T-II, 6 s/d bukti T-1/T-II, 43, diperoleh fakta hukum bahwasanya
Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI tidak menemukan Kerugian
Keuangan Negara pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli
Serdang sebagaimana diajukan dalam perkara pidana ini karena hal tersebut
telah dilakukan penyetoran oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Deli Serdang pada Rekening AC. 970 sebesar Rp. 1.
256.114.746,00 tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010 ;
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 66 dari 77 hal
Bahwa selanjutnya untuk mendukung bukti Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor : 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal
16 Agustus 2010 telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di
persidangan yaitu saksi Parlaungan Lubis, SH, saksi Edianto, Saksi Halimah
Harahap, saksi Ferry Syahriza, S.Sos, saksi Yenni, saksi Ramli, saksi Alboin
Siagian, SE, serta keterangan Pembanding/Terdakwa Drs. Harapan Nasution,
yang mana keterangan kesemua saksi-saksi maupun keterangan
Pembanding/Terdakwa telah melakukan penyetoran uang sebesar Rp.1.
256.114.746,00,- (satu milyard dua ratus lima puluh enam juta seratus empat
belas tujuh ratus empat puluh enam rupiah), ke rekening Kas Daerah
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor : AC 970, sebelum perkara
tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Lubuk
Pakam ;
Bahwa LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR-2241/PW02/5/2010
tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2011 ternyata
tidak memenuhi standart Audit, sehingga LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara
tersebut diperoleh dari Penyidik sebab auditor tidak pernah dilakukan konfirmasi
terhadap auditi, dan oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum;
Bahwa ketentuan yang menyatakan adanya keharusan penyetoran
terhadap Terdakwa untuk menyetorkan setoran pajak dalam waktu 1x24 jam (1
hari kerja) bukan diberlakukan terhadap terdakwa melainkan ketentuan tersebut
diberlakukan terhadap bendahara penerima pada saat itu menjabat yaitu
saksi EDIANTO;
Bahwa atas bukti T-I/T-II. 1, bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Negara RI Nomor : 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16
Agustus 2010 dimaksud, dijelaskan bahwa Pemerintah Deli Serdang telah
menindak lanjuti dengan menyetorkan ke Kas Daerah tanggal 1 Juli sampai
dengan 10 Agustus 2010 sebesar Rp. 1. 256.114.746,00,- satu milyar dua
ratus lima puluh enam juta seratus empat belas tujuh ratus empat puluh
enam rupiah) dikurang dengan kerugian sebagaimana didakwakan oleh
Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 1.069.173.553,70,- (satu milyard sembilan
puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga
koma tujuh puluh sen), maka diperoleh fakta hukum justru
Negara/Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang diuntungkan sebesar
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 67 dari 77 hal
Rp. 186.941.192,30 (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat
puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua koma tiga puluh sen rupiah),
sehingga dalam perkara ini Kerugian Keuangan Negara/Perekonomian
Negara tidak terbukti;
Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang telah dikemukakan
diatas, kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa Drs. HARAPAN
NASUTION, dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim
yang Mulia dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana “ Korupsi “ ini,
berkenan kiranya untuk mengadili dengan amar putusan berbunyi sebagai
berikut :
MENGADILI
1. Menyatakan Demi Hukum Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2015 Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan
oleh Pembanding/Terdakwa Drs. HARAPAN NASUTION Untuk Seluruhnya ; -
3. Menyatakan Demi Hukum Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Mdn.- tanggal 20 Mei 2015 ;
MENGADILI SENDIRI
1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Drs. Harapan Nasution tersebut di
atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana dalam Primair maupun Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan oleh karena itu Pemohon Banding/Terdakwa Drs. Harapan
Nasution dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidak–tidaknya dilepaskan
dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvelvolging) ;
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa
Drs. Harapan Nasution pada keadaan semula ;
4. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini
dibebankan kapada Negara ;
Atau :
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 68 dari 77 hal
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara tindak pidana korupsi ini berpendapat lain, dalam peradilan
yang bersih dan benar, mohon putusan yang seadil–adilnya (ex Aequo et Bono) ;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,
memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat Kontra Memori
Banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Kuasa Hukum Terdakwa tanggal
19 Juni 2015, tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak
relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa
dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2015, Nomor :
01/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal
Juni 2015, Memori Banding Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tanggal 19 Juni
dan Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Kuasa Hukum Terdakwa tanggal
19 Juni 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat
menerima alasan-alasan dan pertimbangan hokum Majelis Hakim Tingkat
Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang
dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena
alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut
dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan
keyakinan yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh
Jaksa Penuntut Umum , maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih
alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang
sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan
menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili
perkara ini ditingkat banding ;
Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis
Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda
sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dirasakan tepat dan
memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat dan dari fakta
persidangan terdakwa Drs Harapan Nasution terbukti telah melakukan Tindak
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 69 dari 77 hal
Pidana Korupsi dengan cara menerima hasil pemungutan pajak restoran restoran
yang diserahkan oleh Terdakwa Drs. Harapan Nasution (Bendahara) yang
seharusnya harus disetorkan ke Kas Daerah pada Bank Sumut Ac.970 tetapi
dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian
Keuangan Negara yang sangat besar yaitu Rp.1.069.173.553,73 (satu milyar
enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga
rupiah tujuh puluh tiga sen), hal mana sesuai dengan laporan hasil audit keuangan
Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara Nomor SR-2241/PW02/5/2011
tanggal 19 April 2011 ;
Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat
pertama tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan
alasan bahwa Hasil Pemeriksaan BPK tersebut diatas bukanlah Pemeriksaan
yang khusus diadakan dalam rangka perhitungan kerugian Negara tetapi
merupakan Pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang
Undangan dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Deli Serdang, sehingga tidak layak untuk dijadikan dasar bagi Majelis
Hakim tingkat pertama untuk tidak mengenakan Terdakwa untuk membayar Uang
Pengganti ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Keuangan Negara
dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan
Sumatera Utara Nomor : SR-2241/PW02/5/2011 tanggal 19 April 2011 yang telah
disimpulkan adanya dan menimbulkan kerugian keuangan Negara yang sangat
besar jumlah keseluruhannya Rp.1.069.173.553,73 (satu milyar enam puluh
sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh
puluh tiga sen), dimana dari jumlah kerugian telah disetorkan sebesar
Rp.865.776.746,40 (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh
enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah empat puluh sen), akan tetapi
masih ada kekurangan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar
Rp.203.396.807,30 (dua ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu
delapan ratus tujuh rupiah tiga puluh sen) karena itu terhadap Terdakwa Drs.
Harapan Nasution selaku Bendahara harus dibebankan untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp.101.698.403,65 (seratus satu juta enam ratus sembilan
puluh delapan ribu empat ratus tiga ribu enam puluh lima sen) selebihnya
dibebankan kepada Terdakwa lainnya atas nama Alboin Siagian, SE ;
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 70 dari 77 hal
Menimbang, bahwa terhadap status penahanan terdakwa yang didalam
putusan Pengadilan tingkat pertama diputuskan, memerintahkan agar terdakwa
ditahan, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena pada saat
terhadap perkara ini diajukan banding ternyata terdakwa tidak ditahan oleh
Penuntut Umum berdasarkan perintah dalam amar putusan Pengadilan tingkat
pertama aquo dan demikianpun selama didalam proses pemeriksaan perkara ini
pada tingkat banding terdakwa tidak ditahan, maka tidak perlu terhadap terdakwa
diperintahkan untuk ditahan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 20
Mei 2015 Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn, haruslah dirubah sekedar
mengenai hukuman tambahan untuk membayar Uang Pengganti dan status
penahanan terdakwa sehingga amar selengkapnya seperti tercantum dibawah
ini ;
Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya
dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Mengingat dan memperhatikan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang
Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana dan Undang-Undang
Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum
lainnya yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :
----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya ;
----- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan tanggal 20 Mei 2015, Nomor : 01/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn
yang dimintakan banding sekedar tentang Hukuman Tambahan untuk
membayar Uang Pengganti dan status penahanan terdakwa sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 71 dari 77 hal
1. Menyatakan Terdakwa Drs. HARAPAN NASUTION, tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. HARAPAN NASUTION, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Korupsi” “, secara bersama-sama dan berlanjut ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda
tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 4
(empat) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar
Rp. 101.698.403,65 (seratus satu juta enam ratus sembilan puluh
delapan ribu empat ratus tiga rupiah enam puluh lima sen) dan apabila
terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu)
bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka
harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa
dipidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
6. Menetapkan barang bukti, berupa :
1. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 181171 tanggal 18 Juni
2010, jumlah Rp. 67.262.773,-
2. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001767 tanggal 01 Juni 2010
sebjumlah Rp. 67.262.773,-
3. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 058720 tanggal 10 Mei
2010, jumlah Rp. 73.388.198,-
4. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001761 Bulan April 2010
sejumlah Rp. 73.388.198,-
5. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 058597 tanggal 16 April
2010, jumlah Rp. 72.384.308 ,-.
6. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001752 Bulan Maret 2010,
sejumlah Rp. 72.384.308.
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 72 dari 77 hal
7. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 476383 tanggal 11 Maret
2010, jumlah Rp. 47.952.489,-.
8. Surat Pemberitahuan/ Storan Masa No. 002169 bulan Pebruari 2010
sejumlah Rp. 47.952.489,-
9. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 989342 tanggal 10 Pebruari
2010, jumlah Rp. 49.148.167,-.
10. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 002165 bulan Januari 2010
sejumlah Rp. 49.148.167,-
11. Potongan Giro Danamon No. BG B 4 No. 989184 tanggal 29 Januari
2010, jumlah Rp. 73.668.034,-.
12. Potongan Giro Bank BG. 9 No. 672760 tanggal 16 Desember 2009
sejumlah Rp. 136.181.676,-.
13. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 002157 bulan Januari 2010
sejumlah Rp. 136.491.750,-.
14. Giro Bank BG. 9 No. 281306 tanggal 05 Nopember 2009 sejumlah Rp.
71.812.621,-. (Dibatalkan)
15. Potongan Giro Bank BG. 9 No. 281363 tanggal 16 Desember 2009
sejumlah Rp. 67.812.621,-.
16. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001733 bulan Nopember
2009 sejumlah Rp. 67.812.621,-.
17. Potongan Giro Bank BG. 8 No. 223634 tanggal 07 Oktober 2009
sejumlah Rp. 96.684.532,-.
18. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001731 bulan Oktober 2009
sejumlah Rp. 96.684.532,-
19. Potongan Giro Bank BG. 8 No. 223495 tanggal 08 September 2009
sejumlah Rp. 72.939.548,- .
20. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001709 bulan September
2009 sejumlah Rp. 72.939.548,-
21. Potongan Giro Bank BG. 7 No. 561863 tanggal 07 Agustus 2009
sejumlah Rp. 72.107.942.
22. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001703 bulan Agustus 2009
sejumlah Rp. 70.107.942,-.
23. Potongan Giro Bank BG. 6 No. 873939 tanggal 08 Juli 2009 sejumlah
Rp. 89.335.683,-.
24. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001804 bulan Juni 2009
sejumlah Rp. 89.335.683,-.
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 73 dari 77 hal
25. Potongan Giro Bank BG. B-4 No. 181170 tanggal 18 Juni 2010
sejumlah Rp. 41.679.249,-.
26. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001766 bulan Juni 2010
sejumlah Rp. 41.679.249,-.
27. Potongan Giro Bank BG. B-4 No. 058721 tanggal 10 Mei 2010
sejumlah Rp. 39.032.856,-
28. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001762 bulan Mei 2010
sejumlah Rp. 39.032.856,-.
29. Potongan Giro Bank BG. B-4 No. 058598 tanggal 16 April 2010
sejumlah Rp. 32.898.101,-.
30. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 001753 bulan April 2010
sejumlah Rp. 32.898.101,-
31. Potongan Giro Bank BG. 4 No. 476385 tanggal 12 Maret 2010
sejumlah Rp. 33.482.121,-
32. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 002173 bulan Maret 2010
sejumlah Rp. 33.482.121,-.
33. Potongan Giro Bank BG. 9 No. 989343 tanggal 10 Pebruari 2010
sejumlah Rp. 36.881.283,-.
34. Surat Pemberitahuan/ Setoran Masa No. 002164 bulan Februari 2010
sejumlah Rp. 36.881.283,-.
35. Potongan Giro Bank BG. 9 No. 989275 tanggal 29 Januari 2009
sejumlah Rp. 45.476.778,-.
36. 1 (satu) Buah buku yang digunakan sebagai tanda terima penyerahan
setoran masa Pajak Hotel dan Restoran Periode 2007 s/d 2011.
37. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 000831 bulan Januari 2009
sejumlah Rp.10.008.894,20,-.
38. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001103 bulan Februari 2009
sejumlah Rp.8.454.890,50,-.
39. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001217 bulan Maret 2009
sejumlah Rp. 10.508.349,50,-
40. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001490 bulan April 2009
sejumlah Rp. 10.651.525,10,-
41. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001473 bulan Mei 2009
sejumlah Rp. 11.597.993,-
42. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001741 bulan Juni 2009
sejumlah Rp. 13.373.551,-
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 74 dari 77 hal
43. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001568 bulan Juli 2009
sejumlah Rp.13.739.271,-
44. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002059 bulan Agustus 2009
sejumlah Rp.12.497.128,-
45. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002076 bulan September
2009 sejumlah Rp. 13.460.524,-
46. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001727 bulan Oktober 2009
sejumlah Rp.13.491.487,-
47. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001734 bulan November 2009
sejumlah Rp.14.343.846,-
48. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002151 bulan Desember
2010 sejumlah Rp.15.753.380,-
49. Surat Pemberitahuan/setoran masa No. 002158 Bulan Januari 2010
sejumlah Rp. 18.149.180,-
50. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002168 bulan Februari 2010
sejumlah Rp.14.796.423,-
51. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 002179 bulan Maret 2010
sejumlah Rp.16.171.620,-
52. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001758 bulan April 2010
sejumlah Rp.15.432.724,-
53. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001770 bulan Mei 2010
sejumlah Rp.16.775.640,-
54. 1 (satu) set Buku Pembantu Penerimaan Sejenis Dinas Pengelolaam
Keuangan Daerah Kab. Deliserdang Tahun Anggaran 2010, 2009.
55. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp.
41.679.249,-
56. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp.
67.262.773,-
57. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp.
39.032.856,-
58. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 01 Juni 2010 senilai Rp.
73.388.198,-
59. Surat Setoran Bank Sumut tanggal April 2010 senilai Rp.
32.898.101,-
60. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 06 April 2010 senilai Rp.
33.482.121,-
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 75 dari 77 hal
61. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp.
49.148.167,-
62. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 22 Maret 2010 senilai Rp.
36.881.283,-
63. Surat Setoran Bank Sumut tanggal 18 Februari 2010 senilai Rp.
73..668.034,-
64. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No.
000340 masa pajak Bulan September 2008 sejumlah Rp. 3.500.000,-
65. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No.
000401 masa pajak Bulan Oktober 2008 sejumlah Rp. 3.500.000,-
66. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No.
000443 masa pajak Bulan November 2008 sejumlah Rp. 3.500.000,-
67. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No.
000632 masa pajak Bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 3.500.000,-
68. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No.
000829 masa pajak bulan Januari 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
69. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No.
001102 masa pajak Bulan Februari 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
70. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No.
001141 masa pajak bulan Maret 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
71. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No.
001323 masa pajak Bulan April 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
72. Surat pemberitahuan/Setoran masa No. 001717 masa pajak bulan Mei
2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
73. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No.
001803 masa pajak Bulan Juni 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
74. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No.
001702 masa pajak bulan Juli 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
75. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No.
001707 masa pajak Bulan Agustus 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
76. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No.
001714 masa pajak bulan September 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
77. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No.
001728 masa pajak Bulan Oktober 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
78. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No.
001735 masa pajak bulan November 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 76 dari 77 hal
79. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No.
002152 masa pajak Bulan Desember 2009 sejumlah Rp. 3.500.000,-
80. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No.
002159 masa pajak bulan Januari 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,-
81. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa
untuk masa pajak Bulan Februari 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,-
82. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No.
001743 masa pajak bulan Maret 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,-
83. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No.
001759 masa pajak Bulan April 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,-
84. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No.
001717 masa pajak bulan Mei 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,-
85. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No.
000601 masa pajak bulan April 2008 sejumlah Rp. 6.939.210,50,-
86. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa
No.000602 untuk masa pajak Bulan Mei 2008 sejumlah Rp.
7.175.480,40,-
87. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No.
000603 masa pajak bulan Juni 2008 sejumlah Rp. 7.278.677,10,-
88. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No.
000604 masa pajak Bulan Juli 2008 sejumlah Rp. 7.726.618,50,-
89. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No.
000611 masa pajak bulan Agustus 2008 sejumlah Rp. 7.404.184,-
90. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No.
000606 masa pajak bulan Septemberl 2008 sejumlah Rp.
6.248.936,70,-
91. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa
No.000607 untuk masa pajak Bulan Oktoberi 2008 sejumlah Rp.
7.505.939,60
92. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat pemberitahuan/Setoran masa No.
000608 masa pajak bulan November 2008 sejumlah Rp.
8.072.624,70,
93. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan/setoran masa No.
000637 masa pajak Bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 9.243.878,90
Barang bukti dalam perkara ini tetap berada dalam berkas
perkara ;
Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT. Mdn Halaman 77 dari 77 hal
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari : Selasa tanggal 01 September 2015 oleh kami :
JANNES ARITONANG,SH.MH sebagai selaku Ketua Majelis, Dr.RIDWAN
RAMLI,SH.MH sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, Dr. MANGASA
MANURUNG, S.H., MKn, ROSMALINA SITORUS, S.H., M.H. dan
SAZILI, S.H., M.Si, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Anggota Majelis,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan
tanggal 19 Juni 2015 Nomor : 13/Pid.Sus.TPK/2015/PT-MDN, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat
tanggal 18 September 2015 oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis,
serta FARIDA MALEM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak
Pidana Korupsi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa
maupun Kuasa Hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd
Dr.RIDWAN RAMLI,SH.MH JANNES ARITONANG,SH.MH
ttd DR. MANGASA MANURUNG SH.M.Kn
ttd ROSMALINA SITORUS, S.H, MH
ttd
SAZILI, S.H, M.Si Panitera Pengganti
ttd
FARIDA MALEM, SH