P U T U S A N - pt-medan.go.id · PDF filemembuat perjanjian dihadapan Notaris Leal Arofah,...
Transcript of P U T U S A N - pt-medan.go.id · PDF filemembuat perjanjian dihadapan Notaris Leal Arofah,...
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 1 dari 26 Hal.
P U T U S A N
Nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
1. RUZVIE MAIYANNA, perempuan, umur 42 tahun, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sutrisno
Gang Amal No. 43 Kelurahan Kota Matsum I,
Kecamatan Medan Area, Kota Medan, semula
sebagai PELAWAN I sekarang PEMBANDING
I;
2. JAFAR SIDDIK, laki-laki, umur 54 tahun, pekerjaan Karyawan
swasta, beralamat di Jalan Sutrisno Gang
Amal No. 43 Kelurahan Kota Matsum I,
Kecamatan Medan Area, Kota Medan, semula
sebagai PELAWAN II sekarang
PEMBANDING II ;
Dalam hal ini memberi kuasa, kepada 1. H.
Hasanuddin, SH. 2. Bidasari Lubis, SH. 3. H.
Ahmad Sholihin, SH. 4. Yusron Sitorus, SH. 5.
Dani Sintara, SH.MH. dan 6. Z. Husin Siregar,
SH. Pengacara/ Penasehat Hukum pada
Kantor LAW OFFICE SITORUS &
ASSOCIATES beralamat di Medan Jln. Panca
Karya No. 88C / Jalan Dwikora No. 87C
Marendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 Januari 2012;
L a w a n :
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 2 dari 26 Hal.
1. Ir. M. ARIFSAN GANEFO, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan
Galang Kota, RT 017 / RW 008 Kelurahan
Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten
Deli Serdang, semula sebagai TERLAWAN I
sekarang TERBANDING I;
2. PT. BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG MEDAN, berkantor Pusat
di Jakarta, beralamat di Jalan S. Parman No.
77 Medan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada 1. Purwoko. J. Soemantri, SH.MHum.,
2. Iwan Natapriyana, SH. 3. La Ode
Syaharuddin, SH, 4. Donny Novaldi Siregar,
SH. 5. Dorel Almir, SH.MKn, 6. Julherfi, SH
dan 7. Abdullah, SH. Advokat/Pengacara
pada Kantor Advokat PURWOKO J.
SOEMANTRI, SH. & REKAN, berkantor di
Jalan Danau Gelinggang Blok C III No. 59
Pejompongan, Jakarta Pusat berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2012,
semula sebagai TERLAWAN II sekarang
TERBANDING II;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq Menteri
Keuangan RI di Jakarta cq Direktur Lelang
Dirjen Pajak Depkeu RI di Jakarta cq Kakanwil
I Dirjen Pajak Sumatera Utara cq Kepala
Kantor Lelang Negara Medan, beralamat di
Jalan Diponegoro No. 30A Medan, dalam hal
ini diwakili oleh Kuasanya : BURHANUDDIN.
H. MANIK, SH Dkk Kepala KPKNL baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Maret 2012, semula sebagai TERLAWAN III
sekarang TERBANDING III ;
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 3 dari 26 Hal.
4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq Menteri
Keuangan RI di Jakarta Cq Bank Indonesia di
Jakarta Cq Bank Indonesia Medan, diwakili
oleh Direktur Bank Indonesia Medan,
beralamat di Jalan Balai Kota Medan, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasanya : Hari Sugeng
Raharjo, SH,MH Dkk Pegawai Direktorat
Hukum Bank Indonesia Jakarta, baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2012,
semula sebagai TURUT TERLAWAN
sekarang TURUT TERBANDING;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan nomor :
88/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA
Membaca, surat gugatan Pelawan-pelawan tanggal Februari 2012 yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal
15 Februari 2012 dibawah register perkara Nomor : 88/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn.
Telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan-terlawan dan Turut
Terlawan atas hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Pelawan-pelawan adalah Suami Isteri yang sah saat ini pemilik
sebidang tanah seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) dan
bangunan yang ada diatasnya sebagaimana termaktub dalam Sertifikat
Hak Guna Bangunan No. 577/Kel. Medan Tenggara, tertanggal 7
Desember 1999, terletak di Prov. Sumatera Utara, Kota Medan,
Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Medan Tenggara, Surat Ukur,
tertanggal 13 Nopember 1999, No. 170/Medan Tenggara/1999,
Penunjuk No. 8259-A/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kota Medan .
2. Bahwa pada awal tahun 2008, tepatnya bulan Pebruari 2008 Pelawan-
Pelawan berkenalan dengan Terlawan I, yang pada saat itu Terlawan I
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 4 dari 26 Hal.
sebagai pendatang baru tinggal dan berdekatan rumah/ dan atau
dikomplek Perumahan Menteng Indah dimana tanah dan rumah
Pelawan-Pelawan berdiri dan dihuni oleh Pelawan-Pelawan, jelasnya
saat itu menjadi tetangga dekat .
3. Bahwa pada saat itu tanah dan bangunan Pelawan-Pelawan yang
disebutkan diatas masih berstatus KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pada
PT. Bank Mandiri Cabang Medan, Jalan Imam Bonjol, yang sisa
cicilannya / Agunannya sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta
rupiah).
4. Bahwa Pelawan-Pelawan dan Terlawan I disebabkan bertentangga
saling bertegur sapa dan Terlawan I selalu kelihatannya mendekatkan
diri pada Pelawan-Pelawan dengan cara silaturahmi yang Pelawan-
Pelawan tidak mengetahui niat jahat Terlawan I yang ingin melakukan
tipu daya pada Pelawan-Pelawan.
5. Bahwa tipu daya yang dilakukan Terlawan I dalam pernyataannya
seolah-olah Terlawan I seorang Pengusaha Besar (Direktur Satu
Perusahaan Besar) yang telah berhasil membangun Kebun Kelapa
Sawit Ribuan Ha, ingin meningkatkan usahanya dan bermohon kepada
Pelawan-Pelawan meminta dan bangunan rumah yang dihuni Pelawan-
Pelawan dipinjamkan untuk menambah Jaminan/ Tanggungan untuk
memperoleh pinjaman uang pada Terlawan II.
6. Bahwa atas dasar kepercayaan melihat dari status dan penampilan
Terlawan I, Pelawan-Pelawan berkeyakinan dan bersepakat untuk
membuat perjanjian dihadapan Notaris Leal Arofah, SH. Sp.N. antara
Pelawan-Pelawan dan Terlawan I, dengan Perjanjian No. 34 yang
berisikan 6 Pasal.
7. Bahwa inti dari perjanjian yang diperbuat tersebut antara lain :
- Pelawan-Pelawan meminjamkan tanah dan bangunan untuk dijadikan
hak tanggungan, dengan memberikan pada Pelawan-Pelawan pinjaman
uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang
akan digunakan oleh Pelawan-Pelawan Rp.47.000.000,- (empat puluh
juta rupiah) untuk membayar pelunasan cicilan KPR pada PT. Bank
Mandiri.
- Sedangkan sisanya sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah)
akan dipergunakan menambah modal usaha Pelawan-Pelawan sesuai
pekerjaan sehariannya.
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 5 dari 26 Hal.
8. Bahwa pada Pasal 5 perjanjian yang disepakati antara Pelawan-
Pelawan dan Terlawan I, segala Akta-Akta yang diperbuat baik
“Pernyataan” maupun “Surat Kuasa”, yang akan ditanda tangani
berikutnya akan menjadi batal dengan sendirinya apabila Terlawan I
(Pihak Pertama) mengingkari isi Perjanjian tersebut.
9. Bahwa setelah ditanda tanganinya Perjanjian No. 34 antara Pelawan-
Pelawan dan Terlawan I, dan menyusul pada hari, tanggal dan bulan
yang sama, ditanda tanganinya “Pernyataan” dan “Surat Kuasa” dan
setelah itu Terlawan I sudah tidak kelihatan lagi, sesuai kesepakatan
sisa kredit KPR Pelawan-Pelawan, Terlawan I yang akan
membayarkannya pada PT. Bank Mandiri, dan atau sisa uang Rp.
103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan
diterima Pelawan-Pelawan sampai saat ini tidak diserahkan pada
Pelawan-Pelawan, yang akhirnya Terlawan I menghilang.
10. Bahwa setelah beberapa bulan, tepatnya bulan Juli 2008, setelah
pinjaman Terlawan I diperoleh dari Terlawan II, Terlawan I memberikan 2
lembar cek pada Pelawan-Pelawan senilai Rp. 98.500.000,- (Sembilan
puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
- Cek Pertama Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli
2008.
- Cek Kedua Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu
rupiah) tanggal 14 Juli 2008.
Dimana kedua cek tersebut diatas tidak pernah cair (ditolak/kosong),
sedangkan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menurut
Terlawan I dipergunakan untuk biaya-biaya Administrasi selama ini.
11. Bahwa jumlah uang mana yang harus diterima Pelawan-Pelawan jika
diperinci seluruhnya berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah) yang terdiri dari :
- Biaya Pelunasan KPR Rp. 47.000.000,-
- Cek Pertama Rp. 50.000.000,- (cek tidak
cair/kosong)
- Cek Kedua Rp. 48.500.000,- (cek tidak
cair/kosong)
- Administrasi Rp. 4.500.000,-
Total Rp. 150.000.000,-
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 6 dari 26 Hal.
Jadi uang yang diterima oleh Pelawan-Pelawan hanya berjumlah Rp.
47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pelunasan KPR pada PT.
Bank Mandiri.
12. Bahwa Terlawan I jelas-jelas telah melanggar isi Perjanjian No. 34 yang
dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 31 Maret 2008, dan sesuai
dengan pasal 5 isi Perjanjian karena tidak ditepatinya/ dimungkiri isi
Perjanjian oleh Terlawan I, oleh karenanya segala Akta-Akta yang
diperbuat berikutnya baik “pernyataan” dan “Surat Kuasa” akan menjadi
batal dengan sendirinya oleh karena sampai saat ini cek Terlawan II
yang diberikan oleh Terlawan I pada Pelawan-Pelawan tidak pernah cair
(ditolak) dan masih utuh berada pada tangan Pelawan-Pelawan sampai
saat ini (Cek kosong terlampir).
13. Bahwa selanjutnya Pelawan-Pelawan sungguh sangat terkejut atas
Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/HT/2011?PN-Mdn,
tertanggal 18 Nopember 2011, yang disampaikan pada Pelawan-
Pelawan dengan cara diletakkan didepan pintu pagar oleh orang yang
tidak dikenal, setelah Pelawan-Pelawan baca isi Penetapan tersebut,
berhubungan dengan tanah dan rumah tempat tinggal Pelawan-Pelawan
yang akan dilaksanakan pelelangannya oleh karena telah dijadikan hak
tanggungan oleh Terlawan I pada Terlawan II.
14. Bahwa Pelawan-Pelawan sangat berkeberatan atas Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Medan tersebut, yang dimohonkan Terlawan II
tertanggal 8 Nopember 2011 No. 1441/ Pincab/ CAB-MDN/ XI/2011 oleh
karena antara Terlawan I dan Terlawan II telah terjadi hal-hal yang tidak
wajar dalam memberikan pinjaman pada Terlawan I.
15. Bahwa hal-hal yang tidak wajar seperti : Nilai jual rumah Pelawan-
Pelawan saat pinjaman diberikan masih bernilai Rp. 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah), sedangkan pinjaman yang diberikan oleh Terlawan II
pada Terlawan I bernilai Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta
rupiah), demikian pula terhadap hak tanggungan kedua Sertifikat Hak
Milik No. 586/ Kel. Titi Papan, tertanggal 7 Desember 2000, seluas 1011
M² (seribu sebelas meter persegi) yang saat itu nilai jual rumah ± Rp.
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) diberikan pinjaman Rp.
1.790.000.000,- (satu milyard tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
16. Bahwa Pelawan-Pelawan sangat berkeberatan terhadap isi Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 52/ Eks/ HT/ 2011/ PN-Mdn,
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 7 dari 26 Hal.
tertanggal 18 Nopember 2011, sepanjang menyangkut tanah dan rumah
milik Pelawan-Pelawan seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi)
sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/
Kel. Medan Tenggara, tertanggal 7 Desember 1999, setempat dikenal
dengan Jalan Menteng VII, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai,
Kota Medan oleh karena antara Pelawan-Pelawan dan Terlawan I telah
tidak ada ikatan karena ikatan perjanjian No. 34 telah batal, dan
demikian pula Akta “Pernyataan” dan “Surat Kuasa” yang diperbuat
dihadapan Notaris tanggal 31 Maret 2008 oleh karena isi Perjanjian tidak
dilaksanakan oleh Terlawan I maka dengan sendirinya menjadi batal
oleh karenanya Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 52/
Eks/HT/2011/PN-Mdn, tertanggal 18 Nopember 2011 harus dinyatakan
tidak mengikat sepanjang menyangkut tanah milik Pelawan-Pelawan
seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi).
17. Bahwa untuk selanjutnya setelah batalnya perjanjian antara Pelawan-
Pelawan dan Terlawan I, diminta agar Terlawan III tidak mengeluarkan
Penetapan pelaksanaan lelang atas Permohonan Terlawan II yang
ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri Medan, dan seandainya hal ini
terjadi Pelawan-Pelawan tetap akan melakukan Perlawanan/ Intervensi
dihadapan Publik agar tidak terjadi kerugian pada pihak-pihak
berikutnya.
18. Bahwa segala proses dan kejadian atas diri Pelawan-Pelawan akibat
perbuatan Terlawan I dan Terlawan II perlu diketahui oleh Turut
Terlawan sebagai pengawas Perbankan didaerah hukum kota Medan,
bahwa dengan cara seperti inilah Terlawan I dan Terlawan II
menghabiskan Uang Negara (Menggelapkan / Mengkorupsi Uang
Negara) tersebut dengan bersama-sama.
19. Bahwa oleh karena isi Perjanjian yang diperbuat oleh Pelawan-Pelawan
dan Terlawan I tidak dipenuhi/ ditepati oleh Terlawan I maka dengan
sendiri Perjanjian No. 34 yang diperbuat dihadapan Notaris Leal Arofah,
SH.Sp.N. batal dengan seketika dan segala hal yang berhubungan
dengan Perjanjian tersebut menjadi batal.
20. Bahwa pengajuan Perlawanan ini dibenarkan oleh Ketentuan Pasal 206
ayat 6 Rbg.
21. Bahwa Perlawanan ini didukung oleh alat-alat bukti yang kuat, sehingga
sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg Jo Pasal 4 Surat Edaran
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 8 dari 26 Hal.
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta
(Uit Voorbaar Bij Vooraad) dan Provisional, patutlah Majelis Hakim Yang
Mulia menjatuhkan Putusan serta merta dalam perkara ini, sehingga
Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada
Perlawanan, Permohonan Banding Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad)
dari Para Terlawan.
22. Bahwa guna menjamin hak-hak Pelawan-Pelawan, perlu diajukan
permohonan Provisi, agar selama perkara ini diperiksa, Penetapan
Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/HT/2011/PN-Mdn, tertanggal 18
Nopember 2011 yang dilawan oleh Perlawanan ini tidak dilaksanakan,
sepanjang menyangkut tanah Pelawan-Pelawan seluas 150 M² (seratus
lima puluh meter persegi) Hak Guna Bangunan No. 557/ Kel. Medan
Tenggara.
Berdasarkan hal-hal yang dikemukan diatas oleh Pelawan-Pelawan cukup
mempunyai dasar, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Medan, berkenan memanggil para pihak pada suatu hari persidangan,
selanjutnya Pelawan-Pelawan memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Medan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :
I. DALAM PROVISI
1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pelawan-Pelawan.
2. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi dari Penetapan Pengadilan
Negeri Medan No. 52/ Eks/ HT/2011/PN-Mdn, tertanggal 18 Nopember
2011, menyangkut tanah milik Pelawan-Pelawan seluas 150 M²
(seratus lima puluh meter persegi) Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
557/Kel. Medan Tenggara, Surat Ukur, Tertanggal 13 Nopember 1999,
No. 170/ Medan Tenggara/1999, Penunjuk No. 8259-A/1997, yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, sampai ada putusan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perlawanan ini.
II. DALAM POKOK PERKARA
PRIMAIR
1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan-Pelawan untuk
seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan-Pelawan yang beritikad
baik.
3. Menyatakan batal Surat Perjanjian, Pernyataan dan Surat Kuasa No.
34, 35 dan 36, tertanggal 31 Maret 2008, yang diperbuat oleh
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 9 dari 26 Hal.
Pelawan-Pelawan dengan Terlawan I dihadapan Notaris Lael Arofah,
SH.Sp.N.
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan
Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/HT/2011/PN-Mdn, tertanggal 18
Nopember 2011, sebatas untuk tanah dan bangunan milik Pelawan-
Pelawan, seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi)
sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/
Kel. Medan Tenggara, tertanggal 7 Desember 1999, yang terletak di
Jalan Menteng VII, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota
Medan.
5. Menyatakan bahwa Pelawan-Pelawan adalah pemilik yang sah atas
tanah dan bangunan, seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi)
sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/
Kel. Medan Tenggara, tertanggal 7 Desember 1999, yan terletak di
Jalan Menteng VII, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan
Denai, Kota Medan.
6. Mencabut Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 52/
Eks/HT/2011/PN-Mdn, tertanggal 18 Nopember 2011, atas tanah dan
bangunan milik Pelawan-Pelawan, seluas 150 M² (seratus lima puluh
meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 557/ Kel. Medan Tenggara, tertanggal 7 Desember
1999, yang terletak di Jalan Menteng VIII, Kelurahan Medan Tenggara,
Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.
7. Menjatuhkan Putusan serta merta dalam perkara ini, sehingga putusan
ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada perlawanan,
Banding atau Kasasi dari Para Terlawan (Uitvoerbaar Bij Vooraad).
8. Menghukum Para Terlawan membayar biaya perkawa secara
tanggung renteng.
SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et
Bono).
Membaca jawaban dari Terlawan II tertanggal 31 Oktober 2012, dan
jawaban Terlawan III dan Turut Terlawan tertanggal 07 Nopember 2012,
jawaban mana masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 10 dari 26 Hal.
JAWABAN TERLAWAN II :
1. Bahwa Terlawan II menolak dengan keras dalil-dalil Perlawanan Pelawan I
dan Pelawan II, kecuali apa yang secara tegas dan benar telah diakui
kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II pada angka 1 sampai
dengan 13 halaman 2-3 adalah dalil-dalil yang tanpa dasar kuat, dengan
alasan-alasan yang mencari-cari tanpa didukung oleh fakta-fakta yang
benar secara hukum, karena apabila dicermati Perjanjian tanggal No. 34
yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lael Arofah, SH. Sp.N pada tanggal
31 Maret 2008, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang dibuat Pelawan-
Pelawan dengan Terlawan I, Terlawan II bukanlah party atau pihak dalam
Perjanjian dimaksud, sehingga berkenaan pasal 1338 KUHPerdata yang
menyebutkan bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah adalah merupakan
Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, tidaklah dapat
diperlakukan atau mengikat sebagai Undang-Undang terhadap Terlawan II.
Perjanjian dimaksud diatas mempunyai kekuatan mengikat hanya terhadap
Pelawan-Pelawan dan Terlawan I dan bukan urusan atau tidak ada
keterkaitan/ dengan Terlawan II. Dengan demikian Perjanjian No. 34, Surat
Pernyataan, Surat Kuasa yang dimintakan batal oleh Pelawan-Pelawan
dalam perlawanannya, hal itu tidak ada relevansinya atau
keterkaitan/menghalangi permohonan eksekusi Terlawan II, karenanya
tidaklah dapat dibantah kebenarannya perlawanan Pelawan I dan Pelawan II
tidaklah mempunyai dasar atau alasan hukum yang kuat, sehingga haruslah
ditolak seluruhnya dan tidak beralasan hukum menyatakan Pelawan I dan
Pelawan II adalah Pelawan yang baik dan benar. Perlawanan Pelawan-
Pelawan hanyalah untuk menunda-nunda permohonan eksekusi Terlawan II;
3. Bahwa jelas dan nyata, Terlawan I telah menanda-tangani Akta Akad
Pembiayaan Al-Musyarakah No. 48 tanggal 24 Juli 2008 dan Akta
Pengakuan Hutang No. 49 tanggal 24 Juli 2008 yang dibuat dihadapan
Notaris IRMA YOLANDA HANDAYANI, SH, Notaris di Kota Medan, dimana
Terlawan II setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan Al-Musyarakah
dengan plafond sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyard rupiah), dengan
jangka waktu pembiayaan Al-Musyarakah untuk jangka waktu 12 (dua belas)
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 11 dari 26 Hal.
bulan terhitung sejak tanggal Akad Pembiayaan ini ditanda-tangani atau
sejak tanggal pencairan pertama yang dilakukan oleh Bank, serta berakhir
pada tanggal 25 Juli 2009 ;
4. Bahwa sebagai jaminan pengembalian pembiayaan/pinjaman tersebut,
Terlawan I dengan persetujuan Isterinya, Terlawan I telah menyerahkan
kepada Terlawan II, jaminan kebendaan berupa sebidang tanah berikut
segala sesuatu yang berada serta yang akan ada diatasnya :
a. Sebidang tanah seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi),
terletak di dalam Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan,
Kecamatan Medan Denai Kelurahan Medan Tenggara, setempat dikenal
sebagai Jalan Menteng Indah VII, sebagaimana Sertifikat Hak Guna
Bangunan No.557/ Kelurahan Medan Tenggara, Surat Ukur No. 170/
Medan Tenggara/ 1999, tercatat masih atas nama : RUZVIE MAIYANNA,
hak atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/
Medan Tenggara diperoleh TerlawanI berdasarkan Akta Perikatan untuk
melakukan jual No. 46 tanggal 24 Juli 2008, yang dibuat dihadapan
Notaris Irma Yolanda Handayani, SH., Notaris Kota Medan ;
b. Sebidang tanah seluas 1.011 M² (seribu sebelas meter persegi), terletak
di dalam Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan
Medan Denai Kelurahan Titi Papan, setempat dikenal sebagai Jalan
Platina VII-A, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.586/ Kelurahan Titi
Papan, Surat Ukur No. 11/ Titi Papan/ 2000, tercatat masih atas nama :
TENGKU DJAMILUL BASYAR, hak atas tanah dan bangunan Sertifikat
Hak Milik No.586/ Titipapan diperoleh Terlawan I berdasarkan Akta
Perikatan untuk melakukan jual No. 47 tanggal 24 Juli 2008, yang dibuat
dihadapan Notaris Irma Yolanda Handayani, SH., Notaris Kota Medan ;
5. Bahwa selanjutnya atas jaminan angka 4 a tersebut diatas yaitu Sebidang
tanah seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi), terletak di dalam
Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Denai
Kelurahan Medan Tenggara, setempat dikenal sebagai Jalan Menteng Indah
VII, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/Kelurahan Medan
Tenggara, Surat Ukur No. 170/ Medan Tenggara/1999, tercatat masih atas
nama : RUZVIE MAIYANNA, hak atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak
Guna Bangunan No. 557/Medan Tenggara diperoleh Terlawan I berdasarkan
Akta Perikatan untuk melakukan jual No. 46 tanggal 24 Juli 2008, yang
dibuat dihadapan Notaris Irma Yolanda Handayani, SH., Notaris Kota
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 12 dari 26 Hal.
Medan, kemudian ditindak-lanjuti dengan Akta Jual Beli No. 174/2008, yang
dibuat dihadapan Irma Yolanda Handayani, SH selaku PPAT Kota Medan
dan telah dibalik nama serta tercatat atas nama Ir. MUHAMMAD ARIFSAN
GANEFO ic. Terlawan I ;
Kemudian atas jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/ Kelurahan
Medan Tenggara, Surat Ukur No. 170/ Medan Tenggara/ 1999 tercatat atas
nama : Ir. MUHAMMAD ARIFSAN GANEFO oleh Terlawan II telah dipasang
Hak Tanggungan peringkat pertama dengan nilai tanggungan sebesar Rp.
730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan telah didaftarkan atau
dibukukan di Kantor Pertanahan Kota Medan berkenaan Sertifikat Hak
Tanggungan No. 8146 yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.
175/2008 yang dibuat dihadapan Irma Yolanda Handayani, SH, PPAT di
Kota Medan ;
6. Bahwa seluruh fasilitas pembiayaan telah diterima dan telah dinikmati oleh
Terlawan I, namun ternyata Terlawan I telah ingkar janji membayar
kewajibannya sebagaimana diatur dalam Akta Akad Pembiayaan Al-
Musyarakah No. 48 tanggal 24 Juli 2008 tersebut diatas, khususnya
ketentuan Pasal 13 Akibat Cidera Janji ayat 1, yang Terlawan II Kutip :
Apabila Nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus
karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 11 Akad ini, maka
Bank berhak menjual barang jaminan, dimana sebelumnya Bank akan
memberikan Surat Peringatan secara tertulis kepada Nasabah dan uang
penjualan barang jaminan tersebut diperhitungkan dan digunakan Bank
untuk membayar/melunasi kewajiban Nasabah kepada Bank ;
7. Bahwa sebagai Itikad baik Terlawan II terhadap Terlawan I, Terlawan II telah
melakukan pendekatan-pendekatan dalam rangka memberikan kesempatan
kepada Terlawan I dalam rangka menyelesaikan kewajibannya, bahkan telah
memberikan atau memperingatkan baik secara lisan maupun secara tertulis
sebanyak 3 kali kepada Terlawan I, akan tetapi Terlawan I tidak ada itikad
baik untuk membayar kewajibannya ;
Bahwa dengan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya,
terbukti Terlawan I telah melakukan perbuatan ingkar janji dan karenanya
kepada Terlawan I diwajibkan untuk membayar lunas seluruh hutangnya
kepada Terlawan II, untuk itu atas jaminan kebendaan yang ada Terlawan II
telah mengajukan permohonan eksekusi tahap Aanmaning, yang nantinya
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 13 dari 26 Hal.
akan dilanjutkan dengan sita eksekusi dan penjualan lelang di muka umum
ke Pengadilan Negeri Medan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
557/Kelurahan Medan Tenggara, Surat Ukur No. 170/Medan Tenggara/1999
atas nama : Ir. MUHAMMAD ARIFSAN GANEFO berkenaan Sertifikat Hak
Tanggungan No. 8146 yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.
175/2008 yang dibuat dihadapan Irma Yolanda Handayani, PPAT di Kota
Medan dan atas permohonan eksekusi dimaksud telah dikabulkan
Permohonan Terlawan II dengan dikeluarkannya Penetapan No. 52/ Eks/
HT/2011/PN.Mdn. tanggal 18 Nopember 2011 ;
Dengan demikian secara hukum berdasarkan ketentuan yang ada atas
Sertifikat Hak Tanggungan dengan (title eksekutorial) “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Terlawan II berhak
berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 untuk mengajukan eksekusi
ke Pengadilan Negeri Medan secara langsung tanpa proses dan Terlawan II
selaku Kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak preferensi dan
kedudukan khusus dalam hal pelunasan hutang sehubungan hasil lelang
eksekusi nantinya dari kreditur-kreditur lainnya. Dengan demikian karena
permohonan eksekusi yang dilakukan ke Pengadilan Negeri Medan atas
objek jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/ Kelurahan Medan
Tenggara, Surat Ukur No. 170/ Medan Tenggara/1999 atas nama : Ir.
MUHAMMAD ARIFSAN GANEFO berkenaan adanya Sertifikat Hak
Tanggungan yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka tidaklah beralasan menyatakan
Penetepan No. 52/Eks/HT/2011/PN. Mdn. Batal dan tidak mempunyai
kekuatan hukum ;
Pasal 14 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah menyatakan
sebagai berikut :
(1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan Kantor Pertanahan
menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 14 dari 26 Hal.
(3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku
sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas
tanah.
(4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, Sertifikat Hak Atas Tanah yang
telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak
atas tanah yang bersangkutan.
(5) Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak
Tanggungan.
Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah menyatakan
sebagai berikut :
“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai
hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuatan sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
tersebut”.
Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah menyatakan
sebagai berikut :
(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan :
a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek hak
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
b. Title Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak
Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan
piutang pemegang Hak Tanggungan dengan mendahului daripada
kreditor-kreditor lainnya.
(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan
objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika
dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang
menguntungkan semua pihak.
(3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 15 dari 26 Hal.
secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang Hak Tanggungan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-
dikinya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang
bersangkutan dan atau media masa setempat, serta tidak ada pihak
yang menyatakan keberatan.
(4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan
cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3), batal demi hukum.
(5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan
pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta
biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan .
8. Bahwa jelas dan nyata bahwa permohonan eksekusi tahap Aanmaning,
dilanjutkan nantinya dengan Sita Eksekusi dan Penjualan di Muka Umum
yang dimohonkan atau dilakukan oleh Terlawan II ke Pengadilan Negeri
Medan dilakukan telah sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum
yang berlaku sebagai berikut :
8.1. Objek jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/Kelurahan
Medan Tenggara, Surat Ukur No. 170/ Medan Tenggara/1999 atas
nama : Ir. MUHAMMAD ARIFSAN GANEFO atau milik Ir.
MUHAMMAD ARIFSAN GANEFO ic. milik Terlawan I, bukan atas
nama RUZVIE MAIYANNA atau milik Pelawan I dan Pelawan II ;
8.2. Fasilitas pembiayaan Al-Musyarakah telah jatuh tempo dan dalam
klasifikasi macet :
8.3. Telah dilakukan pendekatan, peringatan baik secara lisan maupun
tertulis, akan tetapi Terlawan I tidak ada itikad baik untuk
menyelesaikan kewajibannya, sehingga terbukti Terlawan I telah
lalai (wanprestasi) ;
8.4. Permohonan Eksekusi yang dilakukan berdasarkan Undang-
Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah ;
8.5. Bahwa karena Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II hanya
mengada-ada dan tidak didukung alat bukti yang kuat, maka sudah
sewajarnya permintaan permohonan putusan serta merta (uit
voerbaar bij vorrad) dan permohonan provisi Pelawan I dan
Pelawan II dalam perlawanannya untu ditolak ;
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 16 dari 26 Hal.
Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkata ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
Dalam Provisi :
- Menolak permohonan Provisi Pelawan I dan Pelawan II ;
- Menyatakan Pelaksanaan Eksekusi dari Penetapan Pengadilan Negeri
Medan No.52/Eks/HT/2011/PN.Mdn tanggal 18 Nopember 2011
terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.557/ Kelurahan Medan
Tenggara, Surat Ukur No. 170/Medan Tenggara/1999 atas nama : Ir.
MUHAMMAD ARIFSAN GANEFO tetap dilanjutkan ;
Dalam Pokok Perkara :
- Menyatakan Para Pelawan bukanlah Para Pelawan yang baik dan
benar;
- Menolak Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya ;
- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara menurut
hukum.
JAWABAN TERLAWAN III :
1. Bahwa Terlawan III menolak seluruh dalil Para Pelawan, kecuali
terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Pelawan dalam
mengajukan perlawanannya adalah pelaksaan eksekusi dari Penetapan
Pengadilan Negeri Medan No.52/Eks/HT/2011/PN.Mdn, tertanggal 18
Nopember 2011, menyangkut tanah milik pelawan-pelawan seluas 150
M² (seratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan
No.557/ Kel. Medan Tenggara, Surat Ukur tertanggal 13 Nopember
1999, No. 170/ Medan Tenggara/ 1999, petunjuk No. 8259-A/1997 yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ;
3. Bahwa perlawanan ini telah jelas secara terang benderang sebenarnya
adalah perselisihan karena adanya eksekusi dimana Para Pelawan
sebagai pihak yang tereksekusi dan Pengadilan Negeri Medan sebagai
pihak yang mengeksekusi ;
4. Bahwa dalam hal ini, Terlawan III tidak termasuk sebagai salah satu
pihak, baik pihak yang tereksekusi maupun pihak yang mengeksekusi.
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 17 dari 26 Hal.
Terlawan III juga tidak memilik kaitan sama sekali dengan permasalah
eksekusi ini ;
5. Bahwa dengan demikian jelaslah perlawanan tersebut adalah
perlawanan error in persona karena Terlawan III yang tidak memilik
kaitan dalam permasalahan eksekusi ini, seharusnya tidak patut untuk
ditarik sebagai pihak dalam perlawanan ini ;
6. Bahwa eksekusi terhadap objek perkara a quo dilakukan Pengadilan
Negeri Medan tetapi Para Pelawan tidak menarik Pengadilan Negeri
sebagai pihak dalam perlawanannya dengan demikian jelas perlawanan
yang dilakukan Para Pelawan ini adalah Perlawanan yang kurang pihak ;
7. Bahwa terhadap objek perkara a quo ternyata belum ada proses lelang
sama sekali karena itu jelaslah bahwa perlawanan Para Terlawan ini
adalah perlawanan yang premature karena memang Terlawan III belum
melakukan perbuatan hukum apa pun terhadap objek perkara a quo ;
Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terlawan III mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untu menjatuhkan
putusan dengan amar yang menyatakan :
1. Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
JAWABAN TURUT TERLAWAN
DALAM EKSEPSI
A. GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN I & PELAWAN II KEPADA TURUT
TERLAWAN ERROR IN PERSONA.
1. Bahwa sesuai gugatan Pelawan I & II yang disampaikan kepada
Pengadilan Negeri Medan, salah satu yang dimasukkan sebagai pihak
adalah Pemerintah RI cq. Menkeu RI cq. Bank Indonesia di Jakarta cq.
Bank Indonesia Medan.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan “UU Bank
Indonesia” (Bukti TT-1) pada pokoknya mengatur bahwa Bank Indonesia
adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara
yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 18 dari 26 Hal.
dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, sehingga jelas tidak
memiliki hubungan struktural atau bukan merupakan bagian dari struktur
organisasi Kementerian Keuangan RI.
3. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 36 jo.
Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan “UU Bank
Indonesia” (Bukti TT - 1) mengatur sebagai berikut:
Pasal 5
“ (1) Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.
(2) ... .”
Pasal 36
“Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan
Gubernur”
Pasal 39
“ (1) Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar
pengadilan.
(2) Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Gubernur.”
Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa:
a. Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di ibukota negara Republik
Indonesia.
b. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.
c. Pihak yang berhak mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar
Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur
selaku Pemimpin Dewan Gubernur.
Dengan demikian, yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan
di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh
Gubernur bukan Bank Indonesia Medan.
4. Bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah dikuatkan salah
satunya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.44/PDT/2008/PTK
tanggal 16 November 2009 (Bukti TT-2).
5. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan perlawanan
Pelawan I & II yang ditujukan kepada Pemerintah RI cq. Menkeu RI cq.
Bank Indonesia di Jakarta cq. Bank Indonesia Medan ic. Turut Terlawan
adalah error in persona. Oleh karena itu, gugatan perlawanan kepada
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 19 dari 26 Hal.
Pemerintah RI cq. Menkeu RI cq. Bank Indonesia di Jakarta cq. Bank
Indonesia Medan ic. Turut Terlawan haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijke verklaard).
B. TURUT TERLAWAN TIDAK RELEVAN DIIKUTSERTAKAN SEBAGAI
PIHAK DALAM PERKARA A QUO
1. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan perlawanan a quo adalah
penyelesaian permasalahan antara Pelawan I & II dengan Terlawan I & II
atau pembatalan perjanjian antara Pelawan I & II dengan Terlawan I
beserta segala konsekuensi hukumnya, sehingga sepenuhnya merupakan
hubungan keperdataan antara Pelawan I & II dengan Terlawan I & II dan
tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Terlawan dalam
kedudukannya sebagai badan hukum publik.
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Terlawan jelas tidak
relevan diikutsertakan dalam perkara a quo. Oleh karena itu Majelis
Hakim Yang Mulia patut dan beralasan untuk menyatakan gugatan
perlawanan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
C. GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN I & II KEPADA TURUT TERLAWAN
TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)
1. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan perlawanan a quo adalah
penyelesaian permasalahan antara Pelawan I & II dengan Terlawan I & II
atau pembatalan perjanjian antara Pelawan I & II dengan Terlawan I
beserta segala konsekuensi hukumnya, sehingga sepenuhnya merupakan
hubungan keperdataan antara Pelawan I & II dengan Terlawan I & II dan
tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Terlawan dalam
kedudukannya sebagai badan hukum publik.
2. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan fakta dalam posita gugatan
perlawanannya, Pelawan I & II sama sekali tidak menjelaskan adanya
perbuatan hukum Turut Terlawan sebagai badan hukum publik yang
merugikan Pelawan I & II terkait dengan perkara a quo. Dengan demikian,
Pelawan I & II tidak dapat menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan
dasar fakta (feitelijke grond) gugatan perlawanannya kepada Turut
Terlawan, sehingga gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan I & II
kepada Turut Terlawan tidak memiliki alasan dan dasar hukum.
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. (mantan Hakim Agung), bahwa
dalam gugatan yang posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 20 dari 26 Hal.
dasar hukum (rechts grond) dan dasar fakta (feitelijke grond) maka
gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan
dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duideljke en bepalde
conclusie), sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang
tidak jelas dan kabur (obscuur libel) (vide M. Yahya Harahap, SH - Hukum
Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian
dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005).
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan perlawanan Pelawan
I & II kepada Turut Terlawan tidak jelas dan tidak berdasar (obscuur libel).
Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia patut dan beralasan untuk
menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima (niet onvankelijke
verklaard).
DALAM POKOK PERKARA
Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo berpendapat lain, Turut Terlawan menyampaikan
Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara yaitu sebagai berikut:
A. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada
Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
B. Bahwa Turut Terlawan menolak seluruh dalil Pelawan I & II kepada Turut
Terlawan dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar
menolak seluruh dalil Pelawan I & II tersebut kecuali yang diakui secara
tegas oleh Turut Terlawan.
C. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan perlawanan a quo adalah
penyelesaian permasalahan antara Pelawan I & II dengan Terlawan I & II
atau pembatalan perjanjian antara Pelawan I & II dengan Terlawan I beserta
segala konsekuensi hukumnya, sehingga sepenuhnya merupakan hubungan
keperdataan antara Pelawan I & II dengan Terlawan I & II dan tidak ada
kaitannya sama sekali dengan Turut Terlawan dalam kedudukannya sebagai
badan hukum publik.
D. Bahwa sesuai dengan dalilnya dalam gugatan , Pelawan I & II
mengikutsertakan Turut Terlawan dalam perkara a quo, semata-mata agar
Turut Terlawan sebagai pengawas perbankan mengetahui permasalahan
antara Pelawan I & II dengan Terlawan I dan Terlawan II.
E. Bahwa terhadap dalil Pelawan I & II, Turut Terlawan memberikan tanggapan
sebagai berikut:
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 21 dari 26 Hal.
1. Bahwa tugas dan kewenangan Turut Terlawan untuk mengatur dan
mengawasi bank telah diatur dalam:
a. Pasal 8 UU Bank Indonesia yang mengatur:
“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
c. Mengatur dan mengawasi Bank.”
b. Pasal 24 UU Bank Indonesia yang mengatur:
“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf c yang berbunyi Bank Indonesia menetapkan
peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan
kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan
Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan
peraturan perundang-undangan“
c. Pasal 25 UU Bank Indonesia yang mengatur:
“1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank
Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan
perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan bank Indonesia.”
Penjelasan Pasal 25 UU Bank Indonesia:
“1. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-
hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi
penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan
sistem perbankan yang sehat.
Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan
yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-
sanksi yang adil.
Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut
disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara
internasional.”
2. ...
d. Pasal 27 UU Bank Indonesia yang mengatur:
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 22 dari 26 Hal.
“Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia dimaksud adalah
pengawasan langsung dan tidak langsung“,
e. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
selanjutnya disebut “UU Perbankan” (Bukti TT-3) yang mengatur:
“1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank
Indonesia.
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan
ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang
berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan
kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib
menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan
kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada
bank.
4. dst...
5. dst...”
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, jelas pengaturan,
pembinaan dan pengawasan terhadap bank yang dilakukan oleh Bank
Indonesia i.c. Turut Terlawan adalah dalam rangka menciptakan sistem
perbankan yang sehat bukan dalam rangka pengawasan setiap hubungan
hukum dan/atau transaksi antara bank dengan masing-masing
nasabahnya. Oleh karena itu, jika Pelawan I & II hanya bermaksud untuk
menginformasikan permasalahannya dengan Terlawan I dan Terlawan II
maka cukuplah hal tesebut dilaporkan kepada Turut Terlawan tanpa perlu
menarik atau melibatkan Turut Terlawan dalam perkara a quo.
3. Bahwa selain itu, secara hukum permasalahan a quo adalah
permasalahan perdata secara individual antara Pelawan I & II dengan
Terlawan I dan Terlawan II yang didasarkan pada perjanjian antara para
pihak tersebut sehingga secara hukum penyelesaiannya seharusnya
dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian (vide Pasal 1338 KUH
Perdata).
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 23 dari 26 Hal.
Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas,
Turut Terlawan mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Terlawan;
2. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan I & II kepada Turut Terlawan
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan I & III seluruhnya sepanjang terkait
dengan Turut Terlawan;
2. Menghukum Pelawan I & II untuk membayar biaya perkara.
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).
Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :
88/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn tanggal 28 Februari 2013, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :
DALAM PROVISI :
- Menolak Tuntutan Provisi Pelawan-pelawan ;
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Turut Terlawan untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menyatakan Pelawan-pelawan adalah Pelawan yang tidak baik ;
- Menolak gugatan perlawanan Pelawan-pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan-pelawan untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Membaca, Akte Banding nomor :41/2013, yang dibuat oleh : H.
BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan
bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II pada hari
Selasa tanggal 13 Maret 2013, telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 88/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn
tanggal 28 Februari 2013, dan permohonan banding tersebut telah dengan
sempurna diberitahukan kepada Terbanding I /Terlawan I, kepada Terbanding
II/Terlawan II dan kepada Terbanding III/Terlawan III dan kepada Turut
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 24 dari 26 Hal.
Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 22 Mei 2013,
tanggal 1 Mei 2013, dan tanggal 30 April 2013;
Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang disampaikan
kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II, kepada
Terbanding I/Terlawan I, kepada Terbanding II/Terlawan II dan kepada
Terbanding III/Terlawan III dan kepada Turut Terbanding semula Turut
Terlawan masing-masing pada tanggal 4 Juni 2014, tanggal 22 Mei 2013,
tanggal 1 Mei 2013, dan tanggal 30 April 2013, yang menerangkan bahwa
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan
tersebut kepada pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa
dan mempelajari berkas perkara nomor : 88/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn, sebelum
berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Pelawan I dan Pelawan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh
karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Pelawan I
dan Pelawan II meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak mengajukan
memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui
secara pasti kebaratan Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II terhadap
putusan Pengadilan tingkat pertama;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Medan nomor : 88/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn tanggal 28 Februari 2013, Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang
telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan
dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan
benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih
alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 25 dari 26 Hal.
dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini
ditingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 88/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn tanggal
28 Februari 2013, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan
dalam pengadilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan I dan
Pelawan II tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama
maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam
kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;
Memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang
berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 (tentang Kekuasaan
Kehakiman), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.08 tahun 2004 jo
UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ;
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan I dan
Pelawan II;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :
88/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn tanggal 28 Februari 2013, yang dimohonkan
banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah);
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan pada hari SELASA tanggal 3 MARET 2015 oleh Kami : YANSEN
PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim
Ketua Majelis BENAR KARO-KARO, SH.MH. dan MARYANA, SH.MH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dalam perngadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Februari 2015 nomor :
336/PDT/2014/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari SELASA tanggal 10 MARET 2015, oleh Hakim Ketua
Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN
Hal. 26 dari 26 Hal.
Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta P. SIAHAAN,
SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri
oleh kedua belah pihak berperkara;
Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
1. BENAR KARO-KARO, SH.MH. YANSEN PASARIBU, SH.
ttd
2. MARYANA, SH.MH.
Panitera Pengganti
ttd
P. SIAHAAN, SH.
Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)