P U T U S A N - pt-medan.go.id · HELMINA Br SITINJAK, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,...

Putusan nomor : 269/PD/T2014/PT.MDN

Hal. 1 dari 23 Hal.

P U T U S A N

Nomor : 269/PDT/2014/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

1. RONALD MARTUA HAMONONGAN SIMBOLON, Umur 43 Tahun, , Pekerjaan

Wiraswasta, alamat Perumahan Tunas Harmoni Blok F

Nomor 4, Kelurahan Kuranyi, Kecamatan Kuranyi,Kota

Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Penggugat I;

2. RINAWATI SINTAULI HOTMAIDA SIMBOLON, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, alamat Jl Sei Bengawan Nomor 198

B,Medan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula

Penggugat II;

3. AGUSTINA DELIMA RISMAULI SIMBOLON, Umur 39 Tahun, pekerjaan

Wiraswasta ,Alamat Jl.Cikoko Barat IV, Nomor 29, RT/RW

03/05, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta

Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula

Peggugat III;

4. RITA MARTA MUTIARA SIMBOLON, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Alamat Komplek Perumahan The Royal Residence

F2/6,RT 17 RW 04, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan

Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Penggugat IV;

5. RATNA DIANA LINDAWATI SIMBOLON, Umur 31 Tahun, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Jl Sei Senayan Blok D Nomor 3 RT

022,RW 12, Kelurahan Bengkong Sadai, kota Batam,

Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding

semula Penggugat V;


Hal. 2 dari 23 Hal.

Dalam hal ini Para pembanding semula Penggugat I sampai dengan V

diwakili oleh Kuasanya MARTUA RAJA PANE,SH, NURMAHADI,SH DAN

MANAHAN SEMBIRING,SH, Advokat –Kunsultan Hukum pada ”Law Office of MR

Pane,SH & Partner ” dan selanjutnya memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya

tersebut di Jl. Bajak III Nomor 65 Mariendal,SM.Raja berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 30 April 2012;

Lawan :

1. HELMINA Br SITINJAK, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat

Jl. Pelangi Nomor 1, Kelurahan teladan Barat, Kecamatan

Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Tergugat I;

2. DITA HASTUTI, Pekerjaan Karyawati Swasta, alamat Jl. Pelangi Nomor 1,

Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, kota

Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula

Tergugat II;

3. RUDI SIMANGUNSONG, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta,

alamat di Jl Tembakau X Nomor 1, Perumahan Umum

Nasional, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan,

Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula

Tergugat III;

4. HASAN BASRI RUSLAN, SH, Pekerjaan Notaris/PPAT, Alamat di jl Ahmad

Yani Nomor 21 Medan, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Tergugat IV;

5. LINDAWATI GIRSANG,SH, Pekerjaan Notaris /PPAT, berkantor di Jl Lettjend

Suprapto Nomor 26 Medan, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Tergugat V;

6. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN, selanjutnya

disebut sebagai Terbanding semula Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 269/PDT/2014/PT.MDN dan

surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;


Hal. 3 dari 23 Hal.

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor 323/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 4 Pebruari 2014 dan surat-surat yang

bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 7 Mei 2012

yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada

tanggal 8 juni 2012 dalam Register Nomor 323/Pdt.G/2012/PN.Mdn, telah

mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1967 antara Helmina Br. Sitinjak dengan Drs. Richard

Simbolon telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Kristen

di Gereja HKBP Pakpahan Resort Onan Runggu ;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 5 (lima) orang anak kandung

sekaligus sebagai ahli waris, masing-masing bernama :

1. Ronald Martua Hamonangan Simbolon, umur 43 tahun, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Perumahan Tunas Harmoni Blok F No. 4, Kelurahan

Kuranyi, Kecamatan Kuranyi, Kota Padang, Sumatera Barat

2. Rinawati Sintauli Hotmaida Simbolon, umur 42 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Alamat Jl. Sei Bengawan No. 198 B, Medan

3. Agustina Delima Rismauli Simbolon, umur 39 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Jl. Cikoko Barat IV No. 29, RT/RW. 03/05, Kelurahan Cikoko,

Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

4. Rita Maria Mutiara Simbolon, umur 36 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Alamat Komplek Perumahan The Royal Residence F2/6, RT. 17 RW. 04,

Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

5. Ratna Diana Lindawati Simbolon, umur 31 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat JL. Sei Senayan Blok D No. 3, RT. 022 RW. 12, Kelurahan

Bengkong Sadai, Kota Batam, Kepulauan Riau

3. Bahwa pada tanggal 5 Juli 1991, Bapak kandung Penggugat-Penggugat yang

bernama Drs. Richard Simbolon telah meninggal dunia di Medan, dan

meninggalkan ahli waris yakni 1 (satu) orang isteri bernama Helmina Br.

Sitinjak (Tergugat I) dan 5 (lima) orang anak kandung (Penggugat-Penggugat)

sebagaimana tertera pada point-2 diatas sesuai dengan Penetapan

Pengadilan Negeri Medan Nomor 875/Pdt,P/1992/PN.Mdn, tertanggal 8

September 1992 ;


Hal. 4 dari 23 Hal.

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Richard Simbolon memiliki sebidang

tanah seluas 412 M2 dan bangunan rumah diatasnya sekaligus merupakan

harta warisan yang merupakan hak dari Tergugat I dan Penggugat-Penggugat

selaku ahli waris yang berhak, yang terletak dan setempat dikenal dengan Jln.

Sei Alas No. 31 Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota

Medan Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan sertifikat hak milik nomor :

579/Babura Sunggal yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota

Medan terdaftar atas nama Helmina Sitinjak (Tergugat I) dan anak-anaknya

(Penggugat-Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sei Alas

- Sebelah selatan berbatasan dengan Bengkel Mobil Surya Sakti

- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah Marbun

- Sebelah timur berbatasan dengan Sekolah Dasar

5. Bahwa Penggugat-Penggugat merasa heran, tiba-tiba Tergugat III

mengklaim/megakui bahwa tanah dan bangunan rumah diatasnya sebagai

milik Tergugat III, padahal Penggugat-Penggugat tidak pernah mengenal

apalagi melakukan transaksi jual beli atas tanah warisan peninggalan orang

tuanya tersebut dengan dan kepada Tergugat III

6. Bahwa atas pengakuan dari Tergugat III tersebut, kemudian Penggugat-

Penggugat mempertanyakan langsung perihal tanah warisan/peninggalan

orang tuanya dimaksud kepada ibunya yakni Tergugat I dan diperoleh

informasi bahwa Tergugat I telah ditipu oleh Tergugat II dengan cara

membujuk rayu, memberikan iming-iming dan janji-janji palsu ;

7. Bahwa penipuan yang dialami Tergugat I terjadi sekitar bulan Maret 2010

dimana Tergugat II yang merupakan anak kost yang tinggal di rumah Tergugat

I menjumpai Tergugat I dengan maksud dan keinginan untuk meminjam uang

sebanyak 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk menambah biaya

proyek yang sedang dikerjakannya diluar kota dan uang pinjamannya tersebut

akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah proyeknya

selesai dengan imbalan akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali lipat dari pinjaman

pokok dan ditambah bonus 1 (satu) unit mobil merk Avanza serta bonus

perjalanan ke Bali dan Jerusalem yang biaya akomodasi seluruhnya akan

ditanggung dan dibiayai oleh Tergugat II

8. Bahwa Tergugat I sebagai seorang ibu rumah tangga yang sudah berusia

lanjut menolak memberikan pinjaman dengan alasan tidak memiliki dana

sebanyak itu, namun atas bujuk rayu, janji-janji palsu dan iming-iming yang

menggiurkan yang dijanjikan oleh Tergugat II, lalu Tergugat I tergoda dan


Hal. 5 dari 23 Hal.

bersedia menyerahkan surat tanah yang merupakan warisan dari almarhum

suaminya yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 579/Babura Sunggal kepada

Tergugat II sebagai jaminan (borg) hutang Tergugat II kepada Tergugat III

yang nantinya akan dituangkan dalam suatu akte yang diperbuat dihadapan

Hasan Basri Ruslan, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di

Medan (Tergugat IV) ;

9. Bahwa kemudian Tergugat II mengajak Tergugat I bersama-sama mendatangi

Kantor Tergugat IV guna membuat akte perjanjian hutang piutang dan ternyata

yang diterbitkan oleh Tergugat IV adalah Akte Surat Kuasa nomor 06

tertanggal 10 Maret 2010, bukan akte perjanjian hutang piutang dengan

jaminan (borg) surat tanah milik Tergugat I dan milik Penggugat-Penggugat

sebagaimana yang diinginkan dan dimintakan oleh Tergugat I

10. Bahwa anehnya selama dalam proses pembuatan dan penerbitan akte Surat

Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 Tergugat I tidak pernah bertemu

dan berhadapan dengan Tergugat IV

11. Bahwa setelah jatuh tempo 3 (tiga) bulan sebagaimana yang diperjanjikan, lalu

Tergugat I meminta pengembalian Sertifikat Hak Milik Nomor 579/Babura

Sunggal kepada Tergugat II, dan Tergugat II selalu menghindar dari tanggung

jawabnya dengan alasan proyeknya belum selesai

12. Bahwa ironisnya pada awal tahun 2011, Tergugat I menerima somasi dari

Tergugat III yang isinya meminta Tergugat I mengosongkan rumahnya yang

terletak di Jalan Sei Alas No 31 Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan

Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara padahal Tergugat I

tidak pernah mengalihkan/menjual tanah dan rumah tersebut kepada Tergugat

III;

13. Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat dan Tergugat I merasa tidak pernah

mengalihkan / menjual tanah dan rumah warisan peninggalan orang tuanya

tersebut, lalu Penggugat-Penggugat dan Tergugat I mendatangi Tergugat IV

guna mempertanyakan proses pembuatan akte yang diperbuat dihadapan

Tergugat IV sepanjang yang berkenaan dengan tanah dan rumah warisan

yang dimaksud, dan sungguh ironis ternyata Akte yang ditanda tangani

Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat IV adalah Akte Surat Kuasa Nomor

06 tertanggal 10 Maret 2010 yang mana Tergugat I selaku Pemberi Kuasa dan

Tergugat III Selaku Penerima Kuasa, bukan Akte Perjanjian Hutang Piutang

dengan jaminan (borg) sebagaimana yang diinginkan dan dijanjikan oleh

Tergugat II yang dimintakan kepada Tergugat IV;


Hal. 6 dari 23 Hal.

14. Bahwa menurut hukum, setiap tindakan hukum baik berupa pengalihan hak,

gadai, dll yang dilakukan terhadap tanah dan rumah yang diatasnya yang

merupakan harta warisan haruslah atas persetujuan seluruh ahli waris yakni

Penggugat-Penggugat yang memiliki hak, namun terhadap tindakan hukum

Tergugat I dengan Tergugat III dalam membuat Surat Kuasa Nomor 06

tertanggal 10 Maret 2010 diperbuat dihadapan Tergugat IV tanpa persetujuan

dari Penggugat-Penggugat selaku ahli waris merupakan tindakan perbuatan

melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 1320 BW tentang syarat-

syarat sahnya suatu perjanjian yang salah satu syarat sahnya suatu perjanjian

adalah keinginan dan kehendak dari para pihak dan dalam penerbitan Surat

Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 Tergugat I tidak memiliki adanya

kehendak untuk memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat III, melainkan

hanya ingin mengadakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan (borg),

sehingga sangat beralasan apabila Surat Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret

2010 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum

15. Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat IV yang telah menerbitkan Akte Surat

Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 tanpa seizin dan sepengetahuan

Penggugat-Penggugat, lalu Penggugat-Penggugat telah membuat laporan /

pengaduan kepada Majelis Pimpinan Daerah Notaris Kota Medan

16. Bahwa atas tindakan Tergugat IV yang menerbitkan Akte Surat Kuasa Nomor

06 tertanggal 10 Maret 2010 yang diperbuat dihadapan Tergugat IV tersebut,

oleh Tergugat III lalu dibuatkan Akte Jual Beli Nomor 29/2010 tertanggal 15

Desember 2010 yang diperbuat dihadapan Tergugat V tentang pengikatan

Jual Beli dimana Tergugat III Selaku pihak penjual dan Tergugat III juga selaku

pihak pembeli;

17. Bahwa tindakan Tergugat III dalam membuat Akte Nomor 29/2010 tertanggal

15 Desember 2010 yang diperbuat dihadapan Tergugat IV, dimana Tergugat

III selaku pihak penjual dan sekaligus Tergugat III pihak pembeli atas tanah

seluas 412 M2 dan rumah diatasnya yang terletak dan setempat dikenal

dengan Jln. Sei Alas No. 31 Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan

Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan sertifikat Hak

Milik No : 579/Babura Sunggal yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan

Nasional Kota Medan terdaftar atas nama Helmina Simanjuntak (Tergugat I)

dan anak-anaknya (Penggugat-Penggugat) adalah merupakan tindakan

perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 Jo Surat Direktorat

Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri RI Nomor 594/493/AGR,


Hal. 7 dari 23 Hal.

tanggal 31 Maret 1982 yang pada intinya melarang “Pengesahan Akte Kuasa

Mutlak” yang menyangkut Jual Beli Tanah, oleh karenanya Surat Kuasa

Nomor 29/2010 tertanggal 15 Desember 2010 yang diperbuat dihadapan

Tergugat V bertentangan dengan azas-azas keadilan dan kepatutan yang

berlaku, sehingga sudah semestinya pula dinyatakan tidak sah dan tidak

memiliki kekuatan hukum

18. Bahwa berdasarkan Akte Jual Beli No.29/2010 tertanggal 15 Desember 2010

yang diperbuat dihadapan Tergugat V, selanjutnya Tergugat III membalik

namakan Sertifikat Hak Milik Nomot 579/Babura Sunggal yang semula

terdaftar atas nama Tergugat I dan Penggugat-Penggugat dikantor Badan

Pertanahan Nasional Kota Medan (Tergugat VI) kepada atas nama Tergugat

III, padahal Akte Surat Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 yang

diperbuat dihadapan Tergugat IV mengandung cacat hukum sehingga sangat

beralasan hukum untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan Akte Jual

Beli Nomor 29/2010 tertanggal 15 Desember 2010 juga mengandung cacat

hukum maka sangat beralasan hukum pula apabila Tergugat VI membatalkan

balik Sertifikat Hak Milik Nomor 579/Babura Sunggal dari semula terdaftar atas

nama Tergugat I dan Penggugat-Penggugat menjadi atas nama Tergugat III;

19. Bahwa didalam salah satu klausule Akte Jual Beli Nomor 29/2010 tertanggal

15 Desember 2010 yang diperbuat dihadapan Tergugat V disebutkan bahwa

tanah dan rumah dibeli dengan harga sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus

delapan puluh juta rupiah) padahal Tergugat I tidak pernah menerima uang

dari hasil penjualan tanah dan rumah miliknya tersebut dari Tergugat III;

20. Bahwa disamping itu peralihan hak atas tanah dan rumah diatasnya yang

merupakan Hak Milik Penggugat-Penggugat dan Tergugat I tidak memenuhi

syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dimana tidak dilakukan secara terang

dan tunai dimana Penggugat-Penggugat dan Tergugat I tidak pernah

menerima pembayaran dan tidak pernah dilakukan penyerahan (Lavering) fisik

tanah sehingga sampai saat ini tanah dan rumah tersebut masih dikuasai oleh

Penggugat-Penggugat dan Tergugat I

21. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V telah secara nyata melakukan tindakan

perbuatan melawan hukum mengadakan pengikatan jual beli atas tanah

berupa persetujuan dari Penggugat-Penggugat yang memiliki hak, maka

sudah selayaknya Tergugat III dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak

Milik No. 579/Babura Sunggal kepada Penggugat-Penggugat

22. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran dari Penggugat-Penggugat dimana

nantinya Tergugat III mengalihkan tanah seluas 412 M2 dan rumah diatasnya


Hal. 8 dari 23 Hal.

yang terletak dan setempat dikenal dengan Jln. Sei Alas No. 31 Kelurahan

Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera

Utara kepada pihak lain, maka sangat beralasan pula apabila diletakkan Sita

Penjagaan (Revindicatoir beslag) ;

23. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat menjalankan isi putusan ini

nantinya, maka sangat wajar apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar

uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari

setiap kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini sejak berkekuatan hukum

tetap (inkract van gewijsde) ;

24. Bahwa karena gugatan Penggugat-Penggugat didasarkan pada bukti-bukti

yang authentik, maka sangat wajar apabila putusan ini dapat dijalankan

sertamerta (uitvoerrbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet,

banding maupun kasasi

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka dimohonkan kepada

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan kiranya memanggil para

pihak pada suatu hari persidangan, dan menjatuhkan putusan dengan amar

putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V melakukan perbuatan melawan hukum

3. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (Revindicatoir beslag) yang

diletakkan dalam perkara ini ;

4. Menyatakan Akte Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 yang

diperbuat dihadapan Hasan Basri Ruslan, SH., Notaris dan Pejabat

Pembuat Akte Tanah (PPAT) di Medan ic. Tergugat IV tidak sah dan tidak

berkekuatan hukum

5. Menyatakan Akte Jual Beli Nomor 29/2010 tertanggal 15 Desember 2010

yang diperbuat dihadapan Lindawani Girsang, SH., Notaris dan Pejabat

Pembuat Akte Tanah (PPAT) di Medan ic. Tergugat V tidak sah dan tidak

berkekuatan hukum

6. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan ic Tergugat VI

untuk membatalkan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 579/Babura

Sunggal semula terdaftar atas nama Tergugat I dan Penggugat-Penggugat

kepada atas nama Rudi Simangunsong ic. Tergugat III ;

7. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan dan menyerahkan Sertifikat

Hak Milik Nomor 579/Babura Sunggal kepada Penggugat-Penggugat ;

8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom)

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap kelalaiannya


Hal. 9 dari 23 Hal.

melaksanakan isi putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (inkract van

gewijsde) ;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar Bij

Voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi

10. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul

dalam perkara ini

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex

aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I

memberikan jawaban tanggal 30 Agustus 2012 pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PARA PENGGUGAT

a. Bahwa benar Tergugat I dan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris

dari Almarhum Drs. Richard Simbolon yang telah meninggal dunia pada

tanggal 05 Juli 1991 di Medan ;

b. Bahwa selain meninggalkan para Ahli Waris diatas, Almarhum Drs. Richard

Simbolon juga meninggalkan sebidang tanah dan bangunan diatasnya,

yang terletak di Jl. Sei Alas No. 31, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan

Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dengan luas tanah

412 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 579/Babura Sunggal

yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan yang

terdaftar atas nama Tergugat I (Ibu Kandung Para Penggugat) dan Para

Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sei Alas ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bengkel Mobil Surya Sakti;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marbun;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah Dasar ;

c. Bahwa sebidang tanah dimaksud adalah merupakan harta milik bersama

(Boedel Warisan) antara Tergugat I dan Para Penggugat

II. TENTANG GUGATAN

A. DALAM POKOK PERKARA ;

- Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2011 Tergugat III ada mengirim

Surat Perintah Pengosongan Rumah kepada Penyewa-Penyewa rumah a

quo yang terletak di Jl. Sei Alas No, 31 Kelurahan Babura Sunggal,

Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ;

- Bahwa adapun dalil dari Tergugat III memberikan Surat Perintah

Pengosongan Rumah tersebut, sejak tanggal 15 Desember 2010 tanah


Hal. 10 dari 23 Hal.

dan rumah terperkara telah dibeli oleh Tergugat III dihadapan Tergugat V,

berdasarkan Akte Jual Beli No ; 29/2010 ;

- Bahwa setelah penyewa rumah a quo menyerahkan surat Tergugat III

tersebut kepada Tergugat I, maka Tergugat I merasa heran dan terkejut

sebab Tergugat I tidak pernah menjual tanah dan rumah terperkara

kepada siapapun dan oleh karena itu Tergugat I menilai bahwa telah

terjadi sesuatu atas tanah a quo ;

- Bahwa setahu Tergugat I, sekira Bulan Maret 2010 Tergugat II (kost di

rumah Tergugat I) pernah bercerita kepada Tergugat I tentang adanya

proyek penimbunan tanah untuk pendirian PLTU (Pembangkit Listrik

Tenaga Uap) di daerah Kab. Langkat ;

- Bahwa dikarenakan Tergugat II tidak memiliki uang untuk menambah

proyek yang sedang dikerjakan tersebut, maka Tergugat II meminjam

uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada

Tergugat I, namun karena tidak memiliki uang maka Tergugat I tidak

dapat memenuhi keinginan Tergugat II ;

- Bahwa sehubungan dengan keterangan Tergugat I tersebut, maka

Tergugat II berupaya membujuk rayu Tergugat I akan meng-AGUNKAN

Sertifikat tanah a quo ;

- Bahwa dikarenakan iming-iming, janji-janji dari Tergugat II akan

mengembalikan Sertifikat tanah tersebut dalam jangka 3 (tiga) bulan,

serta akan membayar imbalan 2 kali lipat atas pinjaman pokok tersebut,

ditambah bonus sebuah mobil Avanza serta jalan-jalan ke Bali dan

Jerusalem, maka Tergugat I tergiur dan menyerahkan sertifikat tanah a

quo sebagai jaminan (borgh)

- Bahwa sehubungan Sertifikat Tanah adalah atas nama Tergugat I dan

Para Tergugat, maka Tergugat I menerangkan kepada Tergugat II;

- Bahwa tidak mungkin kita minta persetujuan Para Penggugat untuk

meng-AGUNKAN sertifikat tanah a quo ;

- Bahwa kondisi diatas, Tergugat II tetap meyakinkan Tergugat I bahwa

semuanya itu tidak ada masalah, sebab ternyata Tergugat II sudah

merancang rencana untuk menggantikan STATUS Para Penggugat

dihadapan Notaris nantinya ;\

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2010 Tergugat I, Tergugat II dan

orang-orang yang menggantikan STATUS Para Penggugat mendatangi

seorang Notaris Boru Siahaan di Jl. Ahmad Yani Medan untuk bertemu



dengan Tergugat III dengan tujuan membuat Akta Perjanjian Hutang

Piutang dengan agunan Sertipikat a quo ;

- Bahwa setelah bertemu dengan Boru Siahaan yang mengaku seorang

Notaris tersebut, maka pada saat itu juga dibuatlah Akta Perjanjian

Hutang Piutang sejumlah uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh juta

rupiah) antara Tergugat I dengan Tergugat III ;

- Bahwa setelah Akta tersebut ditanda tangani oleh Tergugat I, orang-

orang pengganti Para Penggugat dan Tergugat III, maka selanjutnya

Tergugat III menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh

juta rupiah) kepada Tergugat I , dan seketika itu juga keseluruhan uang

tersebut diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II ;

- Bahwa setelah selesai membuat Akta Hutang Piutang tersebut diatas,

maka Tergugat I melihat Tergugat II memberikan Rp. 100.000,- (seratus

ribu rupiah) per Orang kepada 5 orang yang menggantikan Status Para

Penggugat juga dikenal oleh Tergugat I ;

- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah Akta Hutang Piutang tersebut dibuat, maka

Tergugat I meminta pengembalian Sertipikat a quo kepada Tergugat II,

tetapi Tergugat II selalu menghindar untuk mengembalikan Sertipikat Hak

Milik Nomor 579/Babura Sunggal dengan alasan proyeknya belum

selesai ;

- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 21 Februari 2011. Penyewa rumah a

quo menerima sebuah surat pengosongan rumah dari Tergugat III dan

menyerahkan Surat Somasi tersebut kepada Tergugat I ;

- Bahwa setelah membaca surat tersebut, Tergugat I merasa terkejut

karena didalam Surat Perintah Pengosongan Rumah yang diberikan oleh

Tergugat III tertera uraian bahwa tanah dan rumah tersebut telah dibeli

oleh Tergugat III dihadapan Tergugat V Notaris / PPAT di Medan;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Tergugat I

menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Para Penggugat dan

secara otomatis Para Penggugat marah dan kesal karena tanpa izin dan

sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I telah melakukan perbuatan

hukum atas sertifikat tanah a quo ;

- Bahwa setelah Tergugat I menjelaskan dan menerangkan keadaan yang

sebenarnya yang terjadi maka Tergugat I dan Tergugat II berusaha

mencari tahu Akta Jual Beli Nomor 29/2012 atas tanah terperkara dan

sekira bulan Juni 2011 Tergugat I dan Para Penggugat mendatangi



Kantor Notaris di Jalan Ahmad Yani dimana Tergugat I sebelumnya

pernah menandatangani suatu Akta Hutang Piutang ;

- Bahwa ternyata setelah Tergugat I dan Para Penggugat tiba dikantor

Notaris Jl. Ahmad Yani seorang pegawai Notaris menceritakan dan

memperlihatkan minute bahwa Akta yang dibuat pada tanggal 10 Maret

2010 tersebut adalah Akta Surat Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret

2010 yang mana Tergugat I selaku Pemberi Kuasa dan Tergugat III

selaku Penerima Kuasa untuk menjual tanah a quo

- Bahwa atas hal tersebut diatas, Tergugat I merasa keberatan karena

sebelumnya Tergugat I hanya menandatangani Akta Hutang Piutang

dengan Tergugat III bukan Akta Surat Kuasa untuk menjual tanah a quo ;

- Bahwa selain hal diatas, yang lebih memperhatikan lagi bagi Tergugat I

adalah Akta Surat tersebut diperbuat dihadapan Tergugat IV, padahal

Tergugat I tidak mengenal Tergugat IV dan tidak pernah menandatangani

surat apapun dihadapan Tergugat IV, sebab setahu Tergugat I pada

tanggal 10 Maret 2010 Tergugat hanya mengenal Notaris Boru Siahaan

dan menandatangani Surat Hutang Piutang dihadapan Notaris Boru

Siahaan dan terakhir diketahui bahwa Boru Siahaan tersebut bukan

seorang Notaris melainkan seorang AGEN Biro Adminitrasi dan jasa ;

- Bahwa setelah adanya Akta Surat Kuasa yang diperbuat oleh Tergugat

IV tersebut, maka sekira tanggal 15 Desember 2010 Tergugat III selaku

penerima kuasa menghadap Tergugat V untuk melakukan peralihan jual

beli tanah a quo, yang mana Tergugat III selaku pihak Penjual dan

Tergugat III selaku pihak pembeli sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor

29/2010 tertanggal 15 Desember 2010 ;

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 29/2010 tertanggal 15 Desember

2010 yang diperbuat dihadapkan Tergugat V, selanjutnya Tergugat III

membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 579/Babura Sunggal yang

semula atas nama Tergugat I dan Para Penggugat di Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kota Medan (Tergugat VI) menjadi atas nama

Tergugat III;

B. DALAM PETITUM PARA PENGGUGAT

- Bahwa atas tuntutan (Petitum) Para Penggugat yang menginginkan agar

Akta Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 yang diperbuat oleh

Tergugat IV dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum adalah hal yang wajar

dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sebab Para Penggugat tidak



mengetahui dan tidak pernah menandatangani Akta apapun dihadapkan

Tergugat IV ;

- Bahwa terbitnya Akta yang diperbuat dihadapan Tergugat IV adalah hasil

rekayasa dan adanya suatu kekeliruan hukum, sebab Tergugat I pun

adalah korban penipuan dari Tergugat II ;

- Bahwa dikarenakan Akta yang diperbuat oleh Tergugat IV, adalah Akta

yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apapun, maka Akta Jual Beli

Nomor : 29/2010 yang diperbuat oleh Tergugat V dengan dasar Akta yang

diperbuat oleh Tergugat IV terdahulu serta merta tidak sah dan batal demi

hukum;

- Bahwa pula dengan tidak sahnya atau tidak memiliki kekuatan hukum

apapun Akta yang diperbuat oleh Tergugat V, maka tanpa perlu dibuktikkan

lebih jauh, maka balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 579/Babura

Sunggal yang diperbuat oleh Tergugat VI tidak sah dan tidak berkekuatan

hukum apapun dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI

memberikan jawaban tanggal 13 September 2012 yang pada pokoknya sebagai

berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kompentensi Absolut (Pasal 160 R.bg/134 H.I.R)

- Bahwa yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Para Penggugat

terhadap Tergugat VI adalah menyangkut tentang sengketa Tata Usaha

Negara antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara yang timbul

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu

berkaitan dengan Tergugat VI menerbitkan peralihan Sertipikat Hak

Milik Nom 579/Babura Semula atas nama Helmina Br. Sitinjak (Ic.

Tergugat I), Ronald Martua Hamonangan Simbolon (Ic. Penggugat I),

Rinawati Sintauli Hotmaida Simbolon (Ic. Penggugat II), Agustina

Delima Rismauli Simbolon (Ic. Penggugat III), Rita Maria Mutiara

Simbolon (Ic. Penggugat IV), Ratna Diana Lindawati Simbolon (ic.

Penggugat V) atas tanah seluas 412 M2 yang terletak di Jalan Sei Alas

No. 31 Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota

Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa Tergugat VI dalam menerbitkan peralihan Sertipikat Hak Milik

No. 579/Babura kepada Rudi Simangunsong (Ic. Tergugat III) telah



melalui proses penelitian secara cermat baik secara yuridis formal

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2010 tanggal 15/12/2010 yang

dibuat oleh Lindawani Girsang, SH selaku PPAT ;

- Bahwa selaku Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat VI dalam

menerbitkan peralihan Sertipikat Hak Milik No. 579/Babura telah sesuai

dan berpedoman pada prosedur ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

tentang pendaftaran tanah Pasal 37 dan 38, maka dengan demikian

dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksan dan mengadili

perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat ;

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Prematur

- Bahwa tindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap

Tergugat VI adalah prematur, bahwa seharusnya Para Penggugat

mengajukan gugatan kepada Tergugat II dan Tergugat III yang telah

melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat, atau melaporkan

Tergugat II dan Tergugat III secara pidana karena telah melakukan

penipuan, karena Tergugat II meminjam uang sebesar Rp. 90.000.000,-

(sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat III dengan jaminan (borg)

Sertipikat Hak Milik No. 579/Babura Sunggal milik Helmina Br. Sitinjak

(Ic. Tergugat I), yang kemudian dibuat Akte Surat Kuasa No. 06

tertanggal 10 Maret 2010, bukan Akte perjanjian hutang piutang dengan

jaminan (borg) surat tanah milik Tergugat I

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VI dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para

Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam

Jawaban ini ;

2. Bahwa segala apa-apa yang dikemukakan dalam eksepsi Tergugat VI

sebutkan diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian

dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 579/Babura Sunggal semula terdaftar atas

nama HELMINA SITINJAK, RONALD MARTUA HAMONANGAN

SIMBOLON, RINAWATY SINTAULI HOTMAIDA SIMBOLON, AGUSTINA

DELIMA RISMAULI SIMBOLON, RITA MARIA MUTIARA SIMBOLON,

RATNA DIANA LINDAWATY SIMBOLON terletak di Jalan Sei Alas No. 31,

Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,



Propinsi Sumatera Utara dengan luas 412 M2, Surat Ukur No. 124/Babura

Sunggal /1998 tanggal 26-2-1998;

4. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 29/2010 tanggal 15-12-2010 yang

dibuat oleh Lindawaty Girsang, SH (Ic. Tergugat V) selaku PPAT, Sertipikat

Hak Milik No. 579/Babura Sunggal beralih kepada RUDI SIMANGUNSONG;

Bahwa dengan demikian dari uraian-uraian tersebut diatas penerbitan dan

peralihan Sertipikat aquo telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana

ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 3 ayat 1,2,3,4,7 jo Pasal 4

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 24/1997

tentang pendaftaran tanah jo. Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat VI mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan

yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat VI untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 323/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 4

Pebruari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat VI ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara

tanggung renteng sebesar Rp. 1.661.000,- (satu juta enam ratus enam

puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor

172/2013 tanggal 18 September 2013 yang dibuat oleh H. BASTARIAL,SH. MH,

Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat

telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

323/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 4 Pebruari 2013 dan telah diberitahukan kepada

Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III

semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula

Tergugat V masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan banding tersebut juga telah

diberitahukan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I sampai dengan V semula

Penggugat I sampai dengan V telah mengajukan Memori Banding tanggal 7

Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8

Oktober 2014;

Menimang, bahwa keberatan Pembanding I sampai dengan V semula

Penggugat I sampai dengan V sebagaimana dalam memori bandingnya pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan

V selaku pemilik tanah sengketa tidak pernah menyetujui dan tidak pernah

menandatangani Akte Surat Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 yang

diperbuat dihadapan Terbanding IV semula Tergugat IV, isinya tentang

Kuasa untuk menjual tanah sengketa kepada terbanding III semula Tergugat

III dan Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan

V tidak pernah bertemu dan tidak mengenal Terbanding III semula Tergugat

III;

- Bahwa saksi Suryanto dan saksi Mumpuni Liani dan 3 (tiga) orang lainnya

diajak oleh Tergugat II ke Kantor Notaris Hasan Basri Ruslan,SH untuk

menggantikan posisi Para Pembanding semula para Penggugat selaku ahli

waris (pemilik tanah) guna menandatangani Surat Perjanjian Hutang-Piutang

dan tanpa dibaca terlebih dahulu, namun ternyata surat yang ditandatangani

bukanlah Surat perjanjian Hutang-piutang melainkan akte surat kuasa

Nomor 06 tanggal 10 Maret 2010, sehingga terjadai tindak pidana penipuan

dan pemalsuan surat (tandatangan palsu) dan hal ini telah dibuktikan oleh

Para pembanding semula Para Penggugat di persidangan, namun sia-sia



karena Majelis hakim Judex factie telah lalai dalam menuangkan keterangan

saksi-saksi tersebut ke dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam

persidangan sekaligus mengabaikannya dalam pertimbangan hukumnya;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota

Medan dalam sidang kode etik Notaris,Notaris Hasan Basri Ruslan,SH

(Tergugat IV) telah dinyatakan bersalah yakni tidak melaksanakan

kewajibannya untuk membacakan Akte dihadapan para pihak sebelum

ditandatangani Akte Surat Kuasa Nomor 6 tanggal 10 Maret 2010;

- Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang

menyatakan Akte jual beli Nomor 29/2010 tanggal 15 Desember 2010

dihadapan Tergugat V /Terbanding V telah sesuai dengan aturan adalah

pertimbangan yang keliru dan salah karena Judex factie telah lalai

mempertimbangkan Tergugat IV ( Ic.Notaris Hasan Basri Ruslan,SH) telah

dinyatakan bersalah melanggar peraturan Kode etik Notaris oleh majelis

Pengawas Notaris kota Medan dalam menerbitkan Akte Surat Kuasa Nomor

06 tanggal 10 Maret 2010 karena Akte Kuasa tersebut dibuat tanpa dibaca

oleh Para pihak dan tanpa dibacakan oleh tergugat IV;

- Bahwa sangat disayangkan dan bertentangan dengan Hukum Acara

Perdata yang berlaku, ternyata keterangan saksi-saksi tersebut walaupun

secara jelas dan nyata diterangkan dipersidangan, akan tetapi keterangan

tersebut tidak dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh Judex

factie Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu dengan hormat

Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V

memohon kehadapan Majelis Hakim Tinggi Medan untuk menjatuhkan

putusan sela dengan amar putusan agar memerintahkan Pengadilan Negeri

Medan memeriksa kembali saksi Suryanto dan saksi Mumpuni Liani di

persidangan agar diperoleh fakta hukum keterangan saksi yang sebenarnya,

yang konkrit dan kebenaran yang hakiki dalam perkara ini;

- Bahwa Judex factie telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya

dalam menjatuhkan amar putusan yang menyatakan menolak gugatan Para

penggugat tanpa dilandasi dengan pertimbangan hukum yang kongkrit dan

faktual karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan terangkum di

persidangan ternyata Tergugat II, III, IV, V setelah dipanggil secara patut

ternyata tidak hadir dipersidangan sehingga tidak menggunakan haknya dan

dengan demikian menurut hukum acara perdata maka Para tergugat



tersebut telah memberikan pengakuan secara diam-diam terhadap dalil-dalil

gugatan Para Pembanding semula Para penggugat;

- Bahwa Terbanding VI semula Tergugat VI di dalam persidangan tidak dapat

menghadirkan saksi- saksi untuk mendukung dalil-dalilnya dan hanya

mengajukan bukti berupa fotocopy SHM Nomor 579 / Babura Sunggal yang

sudah balik nama menjadi atas nama Rudi Simangonsong, tanpa memeriksa

dan mempertimbangkan peristiwa hukum/fakta-fakta hukum sebelumnya

yakni prosedur terbitnya Akte Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 10 Maret 2010

dihadapan Terbanding IV semula Tergugat IV dan terbitnya Akte Jual beli

Nomor 29/2010 tanggal 15 Desember 2010 dihadapan Terbanding V semula

Tergugat V;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Medan telah

salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Para

Pembanding semula Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil

gugatannya, padahal sebaliknya Para Pembanding semula Para Penggugat

telah mampu secara jelas, terang dan nyata membuktikan dalil-dalilnya

khususnya unsur perbuatan melawan hukum dalam prosedur dan

mekanisme terbitnya Akte Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 10 Maret 2010

yang ditiru dan dipalsukan tanda tangannya oleh saksi Suryanto dan saksi

Mumpuni liani dan 3 (tiga) orang lainnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 juni 2014 Pengadilan Negeri Medan

telah memberitahukan kepada Pembanding I sampai denganV semula Penggugat

I sampai dengan V dan pada tanggal 24 Oktober 2013 telah memberitahukan

kepada Terbanding I semula Tergugat I dan terbanding II semula Tergugat II ,

Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan pada

tanggal 10 Oktober 2013 kepada Terbanding III semula Tergugat III untuk diberi

kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas)

hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirimkan ke

Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I sampai

dengan V semula Penggugat I sampai dengan V telah diajukan dalam tenggang

waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal

dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan

mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang

tersebut dalam berkas perkara Nomor 269/PDT/2014/PT.MDN turunan resmi

putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 323/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 4

Pebruari 2013 dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding

Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V maka

Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding I sampai dengan V

semula Penggugat I sampai dengan V yang antara lain menyatakan pada

pokoknya Putusan Pengadilan negeri Medan telah salah dan keliru karena

Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V selaku

pemilik tanah sengketa tidak pernah menyetujui dan tidak pernah menandatangani

Akte Surat Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 yang diperbuat dihadapan

Terbanding IV semula Tergugat IV, isinya tentang Kuasa untuk menjual tanah

sengketa kepada terbanding III semula Tergugat III dan Pembanding I sampai

dengan V semula Penggugat I sampai dengan V tidak pernah bertemu dan tidak

mengenal Terbanding III semula Tergugat III;

Menimbang, bahwa keberatan selanjutnya perihal saksi Suryanto dan saksi

Mumpuni Liani dan 3 (tiga) orang lainnya diajak oleh Tergugat II ke Kantor Notaris

Hasan Basri Ruslan,SH untuk menggantikan posisi Para Pembanding semula Para

penggugat selaku ahli waris (pemilik tanah) guna menandatangani Surat Perjanjian

Hutang Piutang dan tanpa dibaca terlebih dahulu, namun ternyata surat yang

ditandatangani bukanlah surat perjanjian hutang piutang melainkan akte surat

kuasa Nomor 06 tanggal 10 Maret 2010, sehingga terjadi tindak pidana penipuan

dan pemalsuan surat (tanda tangan palsu) dan hal ini telah dibuktikan oleh

Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V di

persidangan, namun sia-sia karena Majelis hakim Judex factie telah lalai dalam

menuangkan keterangan saksi-saksi tersebut ke dalam berita acara pemeriksaan

saksi dalam persidangan sekaligus mengabaikannya dalam pertimbangan

hukumnya;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut juga tidak beralasan karena

sepanjang berita acara persidangan perkara Nomor 323/Pdt.g/2012/Pn.Mdn tidak

tercantum fakta sebagaimana tersebut, dengan demikian keberatan ini harus

ditolak;



Menimbang, bahwa keberatan lainnya berkaitan dengan keterangan saksi-

saksi tersebut walaupun secara jelas dan nyata diterangkan dipersidangan, akan

tetapi keterangan tersebut tidak dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi

oleh Judex factie Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu dengan hormat

Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V memohon

kehadapan Majelis Hakim Tinggi Medan untuk menjatuhkan putusan sela dengan

amar putusan agar memerintahkan Pengadilan Negeri Medan memeriksa kembali

saksi Suryanto dan saksi Mumpuni Liani di persidangan agar diperoleh fakta

hukum keterangan saksi yang sebenarnya, yang konkrit dan kebenaran yang

hakiki dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan adalah akta otentik yang

dibuat oleh pejabat Pengadilan Negeri yaitu Hakim dan Panitera Pengganti yang

memuat hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan sehingga

Pengadilan tingkat Banding harus percaya dengan berita acara persidangan

dimaksud, kecuali terbukti adanya pemalsuan yang harus dibuktikan secara

pidana, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak relevan

untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan agar memerintahkan

Pengadilan Negeri Medan memeriksa kembali saksi suryanto dan saksi Mumpuni

Liani di persidangan, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan

sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding I sampai dengan V semula

Tergugat I sampai dengan V dalam memori banding lainnya menyatakan pada

pokoknya Judex factie telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya

dalam menjatuhkan amar putusan yang menyatakan menolak gugatan Para

penggugat tanpa dilandasi dengan pertimbangan hukum yang kongkrit dan faktual

karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan terangkum di persidangan

ternyata Tergugat II, III, IV, V setelah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir

dipersidangan sehingga tidak menggunakan haknya dan dengan demikian

menurut hukum acara perdata maka Para tergugat tersebut telah memberikan

pengakuan secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Para Pembanding

semula Para penggugat; juga tidak tepat karena meskipun terdapat beberapa

Tergugat yang tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut namun Tergugat-

Tergugat lainnya yang hadir telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan

telah membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, sehingga keberatan perihal

tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Menimbang, bahwa kebaratan Pembanding semula Tergugat lainnya

Terbanding VI semula Tergugat VI di dalam persidangan tidak dapat

menghadirkan saksi- saksi untuk mendukung dalil-dalilnya dan hanya mengajukan

bukti berupa fotocopy SHM Nomor 579 / Babura Sunggal yang sudah balik nama

menjadi atas nama Rudi Simangonsong, tanpa memeriksa dan

mempertimbangkan peristiwa hukum/ fakta-fakta hukum sebelumnya yakni

prosedur terbitnya Akte Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 10 Maret 2010 dihadapan

Terbanding IV semula Tergugat IV dan terbitnya Akte Jual beli Nomor 29/2010

tanggal 15 Desember 2010 dihadapan Terbanding V semula Tergugat V adalah

juga tidak tepat karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan baik

dalil-dalil Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat-Tergugat dengan

benar, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan sehingga harus

ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I

sampai dengan V juga mengajukan keberatan dengan menyatakan pertimbangan

hukum Judex factie Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam

pertimbangan hukumnya yang menyatakan Para Pembanding semula Para

Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, padahal sebaliknya

Para Pembanding semula Para Penggugat telah mampu secara jelas, terang dan

nyata membuktikan dalil-dalilnya khususnya unsur perbuatan melawan hukum

dalam prosedur dan mekanisme terbitnya Akte Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 10

Maret 2010 yang ditiru dan dipalsukan tanda tangannya oleh saksi Suryanto dan

saksi Mumpuni liani dan 3 (tiga) orang lainnya;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak tepat karena dipersidangan

telah diajukan bukti-bukti oleh Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat

I sampai dengan V berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan saksi Surianto, saksi

Mumpuni Liani, saksi Hardin Sibarani , sedangkan Terbanding I semula Tergugat I

telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti TI-1 sampai dengan TI-8 dan

Terbanding VI semula Tergugat VI telah mengajukan bukti T VI-1, bukti –bukti

kedua belah pihak tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh

Pengadilan Tingkat Pertama, dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut tidak

pernah dipertimbangkan adanya pemalsuan sebagaimana dimaksudkan dalam

keberatan Pembanding I sampai dengan V semula Tergugat I sampai dengan V

tersebut, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan sehingga harus

ditolak;



Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh keberatan Pembanding I s/d

V semula Penggugat I sampai dengan V ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim

Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis

Hakim Tingkat Pertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil

alih menjadi bagian pertimbangan putusan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 323/Pdt.G/2012/PN.Mdn

tanggal 4 Pebruari 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama

dikuatkan, maka Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai

dengan V berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I sampai dengan V

semula Penggugat I sampai dengan V tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 323/Pdt.G/2012/

PN.Mdn, tanggal 4 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 oleh kami : RUSTAM

IDRIS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua

Majelis, BANTU GINTING, SH., dan HERU PRAMONO, SH.MHum. masing-

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan

mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2014, nomor :

269/PDT/2014/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014, oleh Hakim Ketua Majelis

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta SAIFUL AKHYAR, SH. sebagai



Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

ttd ttd

1. BANTU GINTING, SH. RUSTAM IDRIS, SH.

ttd

2. HERU PRAMONO, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SAIFUL AKHYAR, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

P U T U S A N - pt-medan.go.id · HELMINA Br SITINJAK, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,...

Documents

Transcript of P U T U S A N - pt-medan.go.id · HELMINA Br SITINJAK, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,...