P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDAN file2 11. ALBERTO LEO SIMARMATA, Agama Islam, Pekerjaan...

P U T U S A N Nomor : 339/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata

dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara :

1. H. KHAIRUN EDI LUBIS,Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal,

selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I; 2. HELENA Br. SIMARMATA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa

Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya

disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II; 3. SIMON MARPAUNG, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa


disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III; 4. ANDREAS HEDNRO MARPAUNG, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat

Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal,

selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV; 5. DANIEL MARPAUNG, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa


disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V; 6. FEBRI RONALD MARPAUNG, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat


selanjutnya disebut sebagai Pembandingn VI semula Penggugat VI; 7. MONIKA MARPAUNG, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa


disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII; 8. JAMILAH BAAFAI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kampung

Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut

sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII; 9. KOK AN HARUN, ST., Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa


disebut sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX; 10. ALARMA Br. SIMANJUTAK, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa


disebut sebagai Pembandingb X semula Penggugat X;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

2

11. ALBERTO LEO SIMARMATA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat


selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI semula Penggugat XI; 12. PRETTY SIMARMATA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa


disebut sebagai Pembanding XII semula Penggugat XII; 13. HELENA ROSALINA SIMARMATA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal,

selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIII semula Penggugat XIII; Para Pembanding semula Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya H. RIDWAN

RANGKUTI, SH., MH. Dan RAFIDAH, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office

RIDWAN RANGKUTI, SH., MH. & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS AT

LAW, yang berkantor di Jl. Sudirman Eks. Merdeka No. 201 Telp/Fax (0634) 27814 Kota

Padang Sidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2014, yang

telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor :

22/SK/2014/tanggal 21 Mei 2014;

Lawan

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PTPN) IV. Persero,bertempat tinggaldi Jln.

Letjend Suprapto No. 2 Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaC.P. SIREGAR, SH., ABDULLAH M. AMIN, SH., BONATUA PAKPAHAN, SH.,MH., Advokat-Penasehat Hukum- Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Akasia I

No. 9A Karantina Sutomo Ujung Medan Telp : (061) 77637444, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2014,yang telah di daftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 40/SK/2014/tanggal 19 Agustus 2014

selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 22 Desember 2014 No.

10/Pdt.G/2014/PN.Mdl. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Mei

2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah

Register Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.Mdl. mengemukakan sebagai berikut ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

3

1. Bahwa para penggugat memiliki sebidang tanah seluas 66 Ha yang terletak di

Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal, dengan rincian luas

yang dimiliki masing-masing penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat I (KHAIRUNEDI LUBIS) memiliki beberapa bidang tanah

sebagai berikut :

a. Tanah seluas lebih kurang 20.000 m2 yang terletak di Desa Kampung

Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara, dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alberto Leo;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alarma Br. Simanjuntak;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Daniel Marpaung;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Monika Marpaung.

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 169 Tahun 2010

2. Bahwa penggugat II (HELENA SIMARMATA) memiliki beberapa bidang tanah

sebagai berikut :




Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oskar Simarmata;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alberto Leo;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pretty Simarmata;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alarma Br. Simanjuntak.


b. Tanah seluas lebih kurang 20.000 m2 yang terletak di Desa Kampung



Sebelah Utara berbatas dengan tanah Simon Marpaung;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Monika Marpaung;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTPN IV.


3. Bahwa penggugat III (SIMON MARPAUNG) memiliki beberapa bidang tanah

sebagai berikut :




Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Helena Simarmata

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

4






Sebelah Utara berbatas dengan tanah Helena Rosalina;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Daniel Marpaung;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kok An Harun.


4. Bahwa penggugat IV (ANDREAS HENDRO MARPAUNG) adalah pemilik

beberapa bidang tanah sebagai berikut :




Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kok An Harun;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Monika Marpaung;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Daniel Marpaung;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Simon Marpaung.





Sebelah Utara berbatas dengan tanah Khairun Nedi Lubis;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung;


Sebelah Timur berbatas dengan tanah Simon Marpaung.


c. Tanah seluas lebih kurang 20.000 m2 yang terletak di Desa Kampung



Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung;


Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alberto Leo;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alberto Leo.


5. Bahwa penggugat V (DANIEL MARPAUNG) adalah pemilik beberapa bidang

tanah sebagai berikut :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

5




Sebelah Utara berbatas dengan tanah Monika Marpaung;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung.





Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alarma Br. Simanjuntak;


Sebelah Barat berbatas dengan tanah Febry Ronald Marpaung;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pretty Simarmata.





Sebelah Utara berbatas dengan tanah Simon Marpaung;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Helena Rosalina Marpaung;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Febri Ronald Marpaung;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung.


d. Tanah seluas lebih kurang 20.000 m2 yang terletak di Desa Kampung



Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pretty Simarmata;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adel Bero;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Oskar Simarmata;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Khairun Edi Lubis.


e. Tanah seluas lebih kurang 20.000 m2 yang terletak di Desa Kampung



Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febry Ronald Marpaung;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Helena Rosalina;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jamilah Baafai;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

6


6. Bahwa penggugat VI (FEBRI RONALD MARPAUNG) adalah pemilik beberapa

bidang tanah sebagai berikut :




Sebelah Utara berbatas dengan tanah Helena Simarmata;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jamilah Baafai;









Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kok An Harun;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Daniel Marpaung.





Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahmad Nazam;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alarma;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Oskar Simarmata;






Sebelah Utara berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung;


Sebelah Barat berbatas dengan tanah Helena Rosalina;






Sebelah Utara berbatas dengan tanah Khairun Edi Lubis;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

7

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Simon marpaung;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Harun;



f. Tanah seluas lebih kurang 20.000 m2 yang terletak di Desa Kampung



Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adel Bero;


Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alberto Leo;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Khairun Edi Lubis.


7. Bahwa penggugat VII (MONIKA MARPAUNG) adalah pemilik beberapa bidang





Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pretty Simarmata;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Oskar Simarmata;


Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harun.





Sebelah Utara berbatas dengan tanah Daniel Marpaung;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Andreas Hendro Marpaung;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alarma Simanjuntak;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adel Bero.





Sebelah Utara berbatas dengan tanah Febri Ronald;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Harun;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pretty Simarmata;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Helena Rosalina.


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

8




Sebelah Utara berbatas dengan tanah Andreas Hendro;


Sebelah Barat berbatas dengan tanah Helena Rosalina;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Helena Simarmata.






Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Helena Simarmata;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andreas Hendro;



8. Bahwa penggugat VIII (JAMILAH BAAFAI) adalah pemilik beberapa bidang





Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alberto Hendro;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alarma Br. Simanjuntak;




9. Bahwa penggugat IX (KOK AN HARUN) adalah pemilik beberapa bidang tanah

sebagai berikut :





Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Andreas Hendro;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Simon Marpaung;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Febri Ronald.


10. Bahwa penggugat X (ALARMA BORU SIMANJUNTAK) adalah pemilik


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

9






Sebelah Barat berbatas dengan tanah Helena Simarmata;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Monika Marpaung.





Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamila Baafai;


Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad Nazam;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Helena Rosalina.





Sebelah Utara berbatas dengan tanah Monika Marpaung;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Febri Ronald;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alarma Simanjuntak;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alarma.





Sebelah Utara berbatas dengan tanah Khairun Edi Lubis;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Oskar Simarmata;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Adel Bero;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad Nazam.


11. Bahwa penggugat XI (ALBERTO LEO SIMARMATA) adalah pemilik beberapa





Sebelah Utara berbatas dengan tanah Harun;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jamilah Baafai;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

10

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Andreas Hendro;



12. Bahwa penggugat XII (PRETTY SIMARMATA) adalah pemilik beberapa








Sebelah Timur berbatas dengan tanah Monika Marpaung.


13. Bahwa penggugat XIII (HELENA ROSALINA SIMARMATA) adalah pemilik






Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pretty Simarmata;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alarma;



2. Bahwa dengan adanya alas hak seperti diterangkan diatas, maka penggugat I s/d

penggugat XIII menanam kelapa sawit diatas tanah seluas lebih kurang 66 Ha;

3. Bahwa sejak terjadinya pengalihan hak atas tanah tersebut hingga penggugat I

s/d penggugat XIII menanaminya dengan kelapa sawit tidak pernah mendapat

ganggugan atau keberatan dari pihak manapun juga, namun betapa kagetnya

penggugat I s/d penggugat XIII atas tindakan tergugat pada tanggal 29 Februari

2008 yang mengerahkan pekerja dan alat-alat berat untuk merusak (membongkar)

tanaman kelapa sawit, memasang patok tanah, dan membuat terasering serta

menanam kembali kelapa sawit diatas tanah milik penggugat I s/d penggugat XIII;

4. Bahwa penggugat I s/d penggugat XIII telah berulang kali meminta agar tergugat

menghentikan perbuatannya dan mencoba meminta penjelasan mengapa

tergugat berbuat demikian, namun tidak mendapat tanggapan yang berarti dari

tergugat, sehingga penggugat I s/d penggugat XIII melaporkan perbuatan tergugat

tersebut kepada Kepolisian reso Mandailing Natal, namun demikian tergugat tetap

menguasai dan melaksanakan kegiatan diatas tanah milik penggugat I s/d

penggugat XIII hingga saat ini;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

11

5. Bahwa oleh karena niat penggugat I s/d penggugat XIII untuk bermusyawarah

dengan tergugat mengalami jalan buntu, maka untuk mempertahankan hak atas

tanah seluas lebih kurang 66 ha tersebut terpaksa penggugat I s/d penggugat XIII

memilih jalan terakhir dengan mengajukan gugatan ini;

6. Bahwa setelah penggugat I s/d penggugat XIII memperoleh informasi dan data-

data dari instansi terkait, ternyata tergugat ada memperoleh Izin Usaha

Perkebunan dan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang

berlokasi di Kecamatan Batahan, namun tidak menyentuh desa Kampung kapas

yang berada di wilayah di wilayah Kecamatan Batahan tersebut, atau dengan kata

lain izin lokasi yang diperoleh tergugat berada diluar wilayah hukum Desa

Kampung kapas;

7. Bahwa disamping itu tergugat belum pernah melakukan jual beli, memberi ganti

rugi atau bermusyawarah dengan Masyarakat Desa Kampung Kapas maupun

dengan penggugat I s/d penggugat XIII untuk memperoleh tanah ulayat seluas

kurang lebih 66 ha tersebut, oleh sebab itu tergugat tidak memiliki dasar hukum

atau alas hak untuk menguasai tanah seluas kurang lebih 66 ha tersebut;

8. Bahwa dengan demikian perbuatan tergugat yang dengan sewenang-wenang

merusak tanaman kelapa sawit, memasang patok tanah, membersihkan dan

membuat terasering dan menanam kembali kelapa sawit diatas tanah milik

penggugat I s/d penggugat XIII seluas lebih kurang 66 hatersebut adalah

merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) yang

merugikan kepada penggugat I s/d penggugat XIII baik materil maupun moril;

9. Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka

tergugat harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah

seluas lebih kurang 66 ha tersebut kepada penggugat I s/d penggugat XIII dalam

keadaan baik tanpa dibebani syarat apapun juga;

10. Bahwa pada tahun 2007/2008 tergugat telah membuka, mengerjakan, dengan

mengimas tumbang/land clearing/membuat blok stacking serta menanami dengan

tanaman sawit dengan bibit berumur 6 (enam) bulan diatas tanah penggugat

tersebut;

11. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2008 tergugat memerintahkan Ir. Amir Syarifuddin

Hasibuan MM., selaku Manager tergugat melakukan pembukaan dan

pembangunan perkebunan pada Proyek Madina A secara melawan hukum telah

merusak dan menghilangkan tanaman sawit yang ditanam penggugat diatas tanah

milik penggugat penggugat tersebut, dengan cara tergugat melalui Manager

Proyek Madina A menyuruh Operator menggunakan alat berat (buldozer) untuk

membersihkan tanah milik penggugat sehingga seluruh tanaman sawit milik

penggugat tersebut rusak dan tidak dapat hidup lagi;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

12

12. Bahwa tergugat melalui Manager Proyek Madian A telah merusak, mencabut dan

melindas tanaman sawit milik para penggugat diatas tanah / kebun sawit milik

para penggugat seluas 66 ha;

13. Bahwa para penggugat keberatan atas perbuatan tergugat yang telah menyerobot

tanah milik para penggugat, maka penggugat I atas nama pribadi dan teman-

teman pemilik lahan (para penggugat) yang diserobot oleh tergugat, telah

melaporkan tergugat ke Polisi hingga Penyidik Polres Madina telah melimpahkan

ke Kejaksaan Negeri Panyabungan kemudian Jaksa Penuntut Umum telah

melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal maka disidangkan

dengan terdakwa Ir. Amir Syarifuddin MM., selaku Manager tergugat proyek

Madina A yang berlokasi di Kecamatan Batahan Kab. Mandailing Natal, dengan

dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 385 ke-1 KUHPidana, dakwaan Kedua :

Melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana;

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing

Natal yang memeriksa dan mengadili perkara tergugat dengan terdakwa Manager

tergugat Proyek Madina A Ir. Amir Syarifuddin Hasibuan MM., dalam perkara

pidana No.219/Pid.B/2009/PN. Mdl Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN-IV) ada memperoleh lahan seluas 15.000 ha dari Pemerintah Daerah dengan dasar pemberian Izin Lokasi pada tahun 2006 untuk pembentukan perkebunan Kelapa Sawit di Daerah Kabupaten Madina;

- Bahwa terdakwa selaku Manajer Proyek Madina pada PTPN IV tersebut ditugaskan oleh pimpinan untuk membuka lahan tersebut untuk dijadikan kebun sawit;

- Bahwa lahan tersebut oleh atasan terdakwa selaku manager proyek diinstruksikan secara lisan agar segera dibuka, sehingga terdakwa selaku manager proyek menunjuk CV Sempana Karya selaku rekanan untuk membuka lahan tersebut guna untuk diimas tumbang dan menanaminya dengan kelapa sawit;

- Bahwa ternyata sewaktu petugas CV Sempana Karya mengerjakan lahan tersebut untuk dibersihkan/imas tumbang dengan membuat blok dan jalan guna untuk bisa ditanamin pohon sawit, ternyata ada lahan saksi korban dan temannya yang diperoleh pada tahun 2007 dari warga masyarakat dengan jalan ganti rugi dirusak tanaman sawitnya seluas 3 ha sehingga korban dan kawan-kawan mengalami kerugian Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan lahan selebihnya diserobot dan dikuasai sekitar 200 ha;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

13

- Bahwa luas lahan yang dibuka PTPN-IV kurang lebih 15.000 ha, sesuai izin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemkab Madina;

- Bahwa pembukaan lahan tersebut dengan menggunakan alat berat yang diborongkan kepada CV. Sempana Karya selaku rekanan PTPN-IV atas menunjukkan terdakwa selaku Manager Proyek;

- Bahwa setahu terdakwa lahan tersebut dari hutan HPH, yang di take over PT. AAN seluruhnya kepada PTPN-IV, akan tetapi status lahan tersebut berbeda-beda, ada HGU, dan ada ijin lokasi;

- Bahwa terdakwa melakukan pembukaan lahan sesuai dengan izin lokasi yang diberikan Pemkab Madina;

- Bahwa sebelum pembukaan lahan tersebut, telah dilakukan sosialisasi ijin lokasi dengan mengundang Kepala Desa setempat, bahkan sudah diberi uang pago-pago;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Mandailing Natal, telah memutus dan mengadili perkara tergugat dengan amarnya

: M EN G A D I L I 1. Menghukum terdakwa H. Amir Syarifuddin Hasibuan terbukti melakukan

perbuatan memerintahkan CV Sempana Karya untuk melaksanakan pekerjaan

membuka lahan baru eks Paket IV, akan tetapi perbuatan tersebut bukan

merupakan perbuatan pidana.

2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht

Vervolging).

3. Memulihkan harkat, martabat serta kedudukan dan kemampuan terdakwa

dalam keadaan semula.

4. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) pokok tanaman kelapa sawit,

dikembalikan kepada saksi korban.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

7. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut, Jaksa

Penuntut Umum mengajukan Kasasi dan Mahkamah Agung RI berdasarkan

Putusan No. 1053 K/Pid/2011 tanggal 03 Oktober 2011, telah memutus dan

mengadili perkara tergugat dengan amarnya : M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No: 219/ Pid.B/PN.

Mdl tanggal 01 April 2010. M E N G A D I L I S E N D I R I

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

14

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Amir Syarifuddin Hasibuan, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan”.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Ir. Amir Syarifuddin Hasibuan, MM

tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) pokok tanaman kelapa sawit

dikembalikan kepada saksi.

8. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah berkekuatan hukum tetap,

sehingga gugatan ini diajukan penggugat adalah berdasarkan putusan Mahkamah

Agung yang telah berkekuatan hukum yang tidak dapat terbantahkan oleh

tergugat, karena Putusan Pengadilan sebagai alat bukti adalah merupakan bukti

yang kuat dan sempurna.

9. Bahwa akibat perbuatan tergugat yang telah melakukan pengerusakan terhadap

tanaman sawit milik penggugat, maka penggugat sesuai dengan putusan

pengadilan yang telah yang berkekuatan hukum tetap tersebut, penggugat telah

menderita kerugian secara materiil sebesar rp 500.000.000,- ( lima ratus juta

rupiah).

10. Bahwa penggugat tidak perlu menguraikan rincian kerugian penggugat tersebut,

karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai Fakta-Fakta hukum,

sebagaimana yang tertera dalam halaman 10-11 Salinan Putusan PN. Madina No.

219/Pid/2009/PN.Mdl tanggal 23 Maret 2010; jo. Putusan Mahkamah Agung RI

No. 1053 K/PID/2011 tanggal 03 Oktober 2011; dimana atas alasan fakta-fakta

hukum tersebut terdakwa Ir. Amir Syarifuddin Hasibuan selaku Manager Tergugat

Proyek Madina A telah menyatakan Terdakwa Ir. Amir Syarifuddin Hasibuan MM

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana

dan menghukum terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara.

11. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

merupakan alat bukti surat yang kuat dan sempurna; maka Putusan Pengadilan

Negeri Mandailing Natal No. 219/Pid.B/2009/PN. Mdl tanggal 23 Maret 2010 Jo.

Putusan MA No. 1053 K/PID/2011 tanggal 03 Oktober 2011 yang telah

berkekuatan hukum tetap tersebut adalah merupakan alat bukti yang sempurna

yang tidak terbantahkan oleh tergugat.

12. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasar kepada Putusan Pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap, maka cukup berdasar agar tergugat dihukum

untuk melaksanakan putusan perkara aquo secara serta merta, dengan

membayar seluruh kerugian penggugat, sehingga penggugat dapat membangun

kembali kebun penggugat yang telah dirusak tergugat tersebut.

13. Bahwa disamping kerugian materil sebagimana yang diuraikan dalam posita

diatas, penggugat juga telah menderita kerugian berupa keuntungan yang

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

15

seharusnya penggugat peroleh jika tanaman sawit milik tergugat tersebut tidak

dirusak oleh tergugat dengan rincian sebagai Rp 2.000.000,-/perbulan x 3,5 ha =

Rp 7.500.000,-/perbulan terhitung sejak bulan Mei 2012 dimana tanaman sawit

tersebut sudah berumur + 4 tahun dan sudah mulai panen/menghasilkan,

sehingga tergugat cukup berdasar dihukum untuk mengganti keuntungan tersebut

sebesar Rp 7.500.000,-/ setiap bulan kepada penggugat, terhitung bulan Mei 2012

hingga tergugat melaksanakan putusan dalam perkara aquo.

14. Bahwa untuk menjamin pembayaran oleh tergugat sehingga penggugat tidak sia-

sia atau ilusi belaka, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Mandailing Natal Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) terhadap

harta tidak bergerak milik tergugat berupa, 1 (satu) unit kantor tergugat yang

terletak di jalan Letjend. Suprato No.2 Medan Sumatera Utara beserta aset tidak

bergerak milik tergugat yang ada di Kab. Mandailing Natal.

15. Bahwa sudah berjalan sekitar tiga tahun sejak Putusan Pengadilan berkekuatan

hukum tetap, namun tergugat tidak punya itikad baik untuk membayar ganti rugi

terhadap penggugat, agar penggugat dapat kembali membangun kebun tergugat

tersebut dengan menanaminya dengan tanaman sawit, maka jalan satu-satunya

menyelesaikan ganti rugi tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ini di

Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

16. Berdasarkan uraian-uraian dalil gugatan diatas mohon kiranya Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara aquo, kiranya berkenan untuk memanggil kami kedua belah

pihak yang berperkara agar hadir dalam persidangan pada waktu yang ditetapkan

untuk itu, seraya memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan amarnya; M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan perbuatan tergugat yang telah merusak tanaman sawit milik

penggugat sebagaimana putusan Pengadilan Negeri mandailing Natal No.

219/Pid.B/2009/PN.Mdl tanggal 23 Maret 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI

No. 1053 K/PID/2011 tanggal 03 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum

tetap, adalah suatu perbuatan melawan hukum.

3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus

kepada penggugat sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

4. Menghukum tergugat untuk membayar keuntungan yang seharusnya diperoleh

Penggugat dari hasil sawit yang dirusak tergugat sebesar Rp 7.500.000,-(tujuh

juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat terhitung mulai bulan

Mei 2012 hingga tergugat melaksanakan putusan perkara ini.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

16

5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini tetap sah dan

berkekuatan hukum.

6. Menyatakan dengan hukum putusan dalam diktum ke-tiga dan ke-empat dalam

perkara ini dapat dilaksanakan serta merta segera setelah putusan diucapkan.

7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

ini. Subsidair : Jika Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, mohon Putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok

perkara sebagai berikut : Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Relatif

- Bahwa berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Mandailing Natal

tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo

dikarenakan berdasarkan kompetensi domisili tergugat yang diajukan oleh

penggugat adalah salah alamat atau keliru.

- Berdasarkan kompetensi relatif yang berhak dan berwenang memeriksa,

mengadili dan memutus perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Medan,

bukan Pengadilan Negeri mandailing Natal.

- Bahwa dengan jelas pihak yang ditarik dalam gugatan Penggugat adalah

Tergugat yaitu PTPN IV (persero) yang beralamat dan berdomisili di Jalan

Letjend Suprapto No.02 Medan;

Bahwa berdasarkan kompetensi relatif, penggugat dengan jelas dan nyata telah

keliru mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sementara

tergugat berdomisili di Medan, sehingga patut dan beralasan menurut hukum

gugatan yang diajukan oleh penggugat keliru, maka patut dan berdasar hukum

gugatan para penggugat agar ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

2. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa lahan diusahakan dan dijadikan perkebunan kelapa sawit adalah

merupakan lahan kosong yang langsung dikuasai oleh Negara. Belum ada

satu keputusan surat kepemilikan oleh siapapun yang memilikinya, sehingga

berdasarkan izin-izin yang dimiliki oleh tergugat, maka tergugat melalui

manager unit lahan melakukan penanaman kelapa sawit berdasarkan izin-izin

yang telah dimiliki tergugat;

- Bahwa terdakwa melakukan pembukaan lahan sesuai dengan izin lokasi yang

diberikan Pemkab Madina;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

17

- Bahwa pembukaan lahan tersebut telah dilakukan sosialisasi dengan

mengundang bahwa dalam dalil gugatannya penggugat mendalilkan memiliki

alas hak yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab.

Mandailing Natal;

Berdasarkan penjelasan diatas, adanya pihak-pihak lain yang seharusnya ditarik

sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo antara lain Pemerintah Daerah

Kabupaten Mandailing Natal. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing

Natal dan Kepala Desa Batahan. Kurangnya pihak yang ditarik dalam gugatan

mengakibatkan gugatan penggugat kurang pihak atau tidak lengkap;

3. Gugatan Penggugat sudah Ne Bis in Idem

Bahwa kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila

suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya

telah diajukan putusan, serta putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum

yang tetap maka terhadap kasus itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk

memperkarakannya kembali.

Bahwa para penggugat telah melakukan gugatan terhadap Tergugat dengan para

Penggugat dan Tergugat serta objek gugatan yang sama, yang mana gugatan

tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara Nomor :

277/Pdt.G/PN.Mdn yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang

putusannya menolak gugatan para penggugat untuk seluruh gugatan para

penggugat.

Menurut Pasal 1917 KUHPerdata, intisari dari ketentuan tersebut menyatakan :

- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama yang

diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula

dengan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,

maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem;

- Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini ditegaskan juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 588K /

Sip/1973 tanggal 03 Oktober 1073 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang

diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara

terdahulu, dan perkara lalu tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah

Agung tanggal 19 Desember 1970, Nomor : 350K/Sip/1970 maka dalam gugatan

yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga putusan tersebut harus

dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan penggugat Obscuur Libel

a. Tidak jelasnya dasar hukum dan dalil gugatan

Bahwa posita atau fundamentum petendi para penggugat tidak menjelaskan

dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

gugatan para penggugat dimana para penggugat tidak mampu menunjukkan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

18

dasar hukum apa yang telah dilanggar oleh tergugat. selain itu, para

penggugat menyatakan perihal gugatan dengan gugatan ganti rugi yang mana

hal ini tidak dikenal dalam perkara perdata. Perkara perdata hanya mengenal

Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. Dengan demikian gugatan para

penggugat tidak memenuhi syarat formil dari gugatan.

b. Tidak jelasnya objek sengketa

Bahwa dalam perkara aquo para penggugat hanya menyebutkan luas

tanahnya 20.000 m2 dengan tidak menyebutkan ukuran panjang dan lebar dari

tanah yang menjadi objek sengketa.

Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo penyebutan letaknya tidak jelas

dan ukurannya panjang dan lebarnya tidak jelas. Surat gugatan yang tidak

menyebutkan letak dan baras-batas tanah yang tidak jelas berakibat gugatan

tidak dapat diterima. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor

: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa

gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian Para

Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Para

Penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaard). DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara

ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan para Penggugat,

kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak

berkaitan dengan objek perkara;

4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah menerbitkan sertifikat sebagaimana

telah Para Penggugat uraikan dalam batas dan letak tanah yang mana sertifikat

tersebut diterbitkan antara kurun waktu tahun 2010-2011 dimana pada saat itu

Tergugat telah menanami tanaman kelapa sawit di dalam tanah yang menjadi

obyek sengketa dalam perkara aquo. Penerbitan sertifikat terhadap tanah yang

dikuasai oleh pihak lain adalah suatu tindakan yang keliru dan perbuatan itu yang

bertentangan dengan hukum, khususnya undang-undang pendaftaran tanah;

5. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor :

227/Pdt.G/2008/PN. Mdn telah terang dan jelas bahwa gugatan para penggugat

ditolak dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi, para

penggugat berupaya menerbitkan sertifikat dengan tidak mengindahkan putusan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

19

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Tindakan para penggugat

tersebut sangat berpotensi merugikan Negara. Oleh karena itu, adalah sangat

berdasar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak

gugatan para penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa terhadap dalil penggugat poin 2 s/d 12 (halaman 10-11) adalah tidak

berdasar dan tidak beralasan hukum. Bahwa tergugat memperoleh tanah

berdasarkan izin lokasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Mandailing Natal,

bukan berdasarkan apa yang didalilkan penggugat dengan cara melawan hukum;

7. Bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memberikan izin usaha

perkebunan kepada Tergugat untuk jenis kelapa sawit seluas + 15.900 Ha,

terletak :

- Di Kecamatan Lingga Bayu seluas + 5000 Ha

- Di Kecamatan Batahan seluas + 10.300 Ha

- Di Kecamatan Natal seluas + 600 Ha

(keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/151/K/200 tanggal 28-03-

2007), dengan demikian, tergugat menguasai tanah tersebut adalah sah menurut

hukum sehingga tergugat tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa dalil Para Penggugat poin 13 s/d 7 (halaman 11-13) merupakan peritiwa

hukum yang berbeda dengan perkara aquo, sehingga sangat beralasan jika

Majelis Hakim menolak dalil-dalil para Penggugat dengan alasan :

1. Bahwa terhadap objek perkara aquo para penggugat juga telah melakukan

gugatan dengan register perkara nomor : 227 / Pdt.G / 2008 / PN. Mdn dimana

gugatan dari para penggugat ditolak oleh Majelis Hakim dan sudah mempunyai

hukum, sehingga tidak beralasan hukum jika gugatan ini diperiksa kembali

dalam persidangan ini;

2. Bahwa tergugat menguasai dan mengusahai lahan yang menjadi obyek

sengketa dengan sah, sehingga tidak ada alasan dari para Penggugat

menyatakan dirinya sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara aquo;

3. Bahwa tidak menjadi alasan hukum bagi para penggugat yang dapat

mengenyampingkan asas ne bis in idem akibat adanya perkara pidana

sebagaimana yang para penggugat dalilkan dalam perkara aquo;

9. Bahwa dalil penggugat poin 8 halaman 13 yang menyatakan bahwa Putusan MA

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi tidak terbantahkan oleh

tergugat karena Putusan Pengadilan sebagai alat bukti adalah merupakan bukti

kuat dan sempurna adalah sangat keliru;

Bahwa dalam Pasal 164 HIR alat bukti terdiri : alat bukti tulisan, alat bukti dengan

saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

20

Bahwa hingga saat ini belum ada satupun sumber hukum yang menyebutkan

bahwa putusan pengadilan menjadi alat bukti sempurna. Sehingga dalil para

penggugat ini haruslah ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

10. Bahwa terhadap dalil para penggugat poin 9-13 halaman 13-14 telah dijawab

dengan tegas dalam jawaban tergugat poin 7,8 dan 9 sehingga tergugat tidak

perlu diulangi lagi dalam jawaban ini. Bahwa sangat tidak berdasar dan tidak

beralasan hukum jika para penggugat merasa dirugikan, karena tergugat

menguasai lahan dengan berdasarkan hukum dan sah menurut hukum;

11. Bahwa karena para penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar mengajukan

gugatan ini, serta tidak ada kerugian dari pihak penggugat sehingga tidak

beralasan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh) atas benda tidak

bergerak milik tergugat. dengan demikian dalil para penggugat ini haruslah ditolak;

12. Bahwa seluruh dalil para penggugat yang menyatakan dirinya mengalami

kerugian merupakan dalil yang sangat menyesatkan dan ilusionir. Tergugat

sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang taat

hukum, sehingga seluruh kegiatan tergugat khususnya penguasaan atas tanah

untuk tanah perkebunan haruslah didasarkan pada hukum dan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian seluruh dalil para

penggugat yang menyatakan dirinya dirugikan haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan

dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di atas, maka sangat

beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang

memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan Putusan yang amarnya

sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet Onvankelijk

Verklaard);

2. Menolak permohonan sita jaminan dari Para Penggugat;

3. Menghukum para PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

21

Bilamana Majelis Hakimberpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menjatuhkan

putusannya pada tanggal 22 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. MengabulkaneksepsiTergugat;

2. MenyatakanPengadilanNegeriMandailingNatal tidak berwenang mengadili

perkara ini;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan BaNDING No.

05/Akta.Pdt.Bdg/2014 /PN.Mdl , tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat oleh Marhot

Pakpahan SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan

bahwa kuasa para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.10 /Pdt.G/2014/PN.Mdl. tanggal 22 Desember

2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum

Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal

telah memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara

sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana relaas pemberitahuan

berkas perkara kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada

tanggal 26 Mei 2015 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Mei

2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum Para Pembanding

semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara

serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan

banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas

perkara No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mdl. dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Mandailing Natal tanggal 22 Desember 2014 No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mdl. berpendapat

bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan

Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang mengadili perkara ini dengan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

22

pertimbangan yang pada pokoknya karena Domisili Tergugat adalah di Medan maka

yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diatur

dalam pasal 142 ayat 5 R.Bg. telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan

tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan berdasarkan

bukti- bukti yang diajukan kedua belah pihak , oleh karena itu Pengadilan Tinggi

mengambil alih pertimbangan –pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi

pertimbanga-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo

dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan

Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 22 Desember 2014

No.10/Pdt.G/2014/PN.Mdl. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat

tetap berada dipihak yang kalah , maka Para Pembanding semula Para Penggugat

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan

perkara ini ;

M E N G A D I L I

-Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;

-Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tangga 22 Desember

2014 No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mdl, yang dimohonkan banding tersebut ;

-Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu ) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 oleh kami : Hj. WAGIAH

ASTUTI, SH,MH Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,

YANSEN PASARIBU, SH dan ABDUL FATTAH, SH., MH masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 30 September 2015 Nomor: 339/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 3 Maret 2016

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut P. RAMBE,SH

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

23

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa

Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS

YANSEN PASARIBU,SH Hj. WAGIAH ASTUTI, SH

ABDUL FATTAH, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

P. RAMBE,SH. Biaya : 1. Redaksi Rp. 5.000,-

2. Meterai Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan Rp. 139.000,- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDAN file2 11. ALBERTO LEO SIMARMATA, Agama Islam, Pekerjaan...

Documents

Transcript of P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDAN file2 11. ALBERTO LEO SIMARMATA, Agama Islam, Pekerjaan...