P E D O M A N PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN UNIT PENDAMPINGAN LANGSUNG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH...

BUKU 1

P E D O M A NPEMBENTUKAN DAN PENGELOLAANUNIT PENDAMPINGAN LANGSUNG

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (UPL-IKM)

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan MenengahKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI

2008

KEMENTERIAN PERINDUSTRIANDIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

PERATURANDIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

NOMOR : 55/IKM/PER/8/2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAANUNIT PENDAMPINGAN LANGSUNG INDUSTRI KECIL

DAN MENENGAH (UPL-IKM)

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan IKM melalui pemberian jasa konsultansi kepada perusahaan dan sentra IKM perlu dibentuk dan diatur pengelolaan Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM) serta diatur pemanfaatan jasa konsultansi;

b. bahwa dalam rangka pembentukan dan pengelolaan Unit Pendampingan Langsung IKM perlu pedoman pembentukan dan pengelolaan Unit Pendampingan Langsung IKM;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pembinaan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1548);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lemabaran Negara Tahun 2006 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Nomor 4462);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 120) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3?2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/6/2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultansi Industri Kecil dan Menengah (IKM);

13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 952/M-IND/KEP/12/2006 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 1999 tentenag Pemberdayaan Usaha-Menengah;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Tahun ANggaran 2007 Nomor : 0276.0/019-05.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006

3. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Unit

Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM) sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini sebagai Pedoman Operasional UPL-IKM.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari:a. Buku 1, berupa yaitu Pedoman Pembentukan Unit Pendampingan

Langsung IKM (UPL-IKM).b. Buku 2, berupa Petunjuk Teknis Konsultansi Diagnosis dan

Spesialis IKM.c. Buku 3, berupa Petunjuk Teknis Pemanfaatan Jasa Konsultan

untuk Pembinaan Sentra IKM.KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA

merupakan acuan pelaksanaan program pendampingan dalam pembinaan dan pengembangan IKM di pusat dan daerah.

KEEMPAT : Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 14 Agustus 2007

DIREKTUR JENDERAL

M. SAKRI WIDHIANTO

Tembusan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :1. Menteri Perindustrian2. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian3. Para Eselon II di lingkungan DJIKM, Kementerian Perindustrian4. Para Kadis Perindag Provinsi/Kabupaten/Kota5. Pertinggal……………………………………………………………………………..

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHNOMOR : 55/IKM/PER/8/2007TANGGAL : 14 AGUSTUS 2007

1. BUKU I : PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PENDAMPINGAN LANGSUNG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (UPL-IKM)

2. BUKU II : PETUNJUK TEKNIS KONSULTANSI DIAGNOSIS DAN SPESIALIS IKM

3. BUKU III : PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN JASA KONSULTAN UNTUK PEMBINAAN SENTRA IKM

DIREKTUR JENDERAL

M. SAKRI WIDHIANTO

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………… 1B. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………………. 2C. Pengertian Umum …………………………………………………………………………………… 2

BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA UPL-IKM ………………………………………………………… 6A. Peranan Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah

(UPL-IKM) ……………………………………………………………………………………………….. 6B. Organisasi Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah

(UPL-IKM) ……………………………………………………………………………………………….. 61. UPL-IKM Tingkat Pusat ………………………………………………………………………. 62. UPL-IKM Tingkat Provinsi …………………………………………………………………… 103. UPL-IKM Tingkat Kabupaten/Kota ……………………………………………………… 15

C. Mekanisme dan Operasional Pendampingan UPL-IKM ……………………………. 20D. Persyaratan Pendirian UPL-IKM ………………………………………………………………. 20

BAB III UNSUR PENDUKUNG UPL-IKM ..………………………………………………………………………. 22A. Balai Besar ………………………………………………………………………………………………. 22B. Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) …………………………………………………. 24C. Balai Diklat Industri (BDI) ………………………………………………………………………… 25D. Unit Pelayanan Teknis (UPT) ……………………………………………………………………. 26E. Sekolah Tinggi dan Akademi ……………………………………………………………………. 27

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………………………………………………. 29

BUKU 1

P E D O M A NPEMBENTUKAN DAN PENGELOLAANUNIT PENDAMPINGAN LANGSUNG

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (UPL-IKM)

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan MenengahKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI

2008

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era otonomi daerah sekarang ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan

Menengah Kementerian Perindustrian sesuai tugas dan fungsinya sebagai

penyusun/perencana kebijakan, norma, standar, pedoman dan prosedur industri kecil

dan menengah. Secara operasional dalam melakukan pembinaan industri kecil dan

menengah dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Daerah.

Kementerian Perindustrian telah menetapkan target pertumbuhan IKM rata-rata

per tahun 12,2% dan perannya terhadap PDB sektor industri yang selama ini baru 38%

meningkat menjadi 54% pada tahun 2025. Untuk mencapai sasaran tersebut Kementerian

Perindustrian sejak mulai tahun 2006 telah menetapkan kebijakan melalui program: 1)

Perkuatan Program, 2) Perkuatan Pendampingan, 3) Perkuatan Kelembagaan, 4)

Perkuatan Sumber Daya Manusia, 5) Perkuatan Teknologi, 6) Perkuatan Jejaring Kerja,

dan 7) Perkuatan Anggaran. Ketujuh program tersebut saling bersinergi dan saling terkait.

Pada tahun 2006 jumlah perusahaan IKM tercatat 3,5 juta dan menyerap tenaga

kerja sebanyak 8,7 juta orang dengan laju pertumbuhan nilai tambah sebesar 8,8% per

tahun.

Peranan Industri Kecil dan Menengah sangat strategis dalam menyediakan

lapangan usaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberi

dampak ganda terhadap perekonomian lokal dan nasional serta meningkatkan devisa

negara.

Industri Kecil dan Menengah masih dihadapkan pada masalah, antara lain

pembinaan yang diberikan belum optimal, utamanya masih lemahnya kegiatan

pendampingan langsung oleh tenaga penyuluh industri kepada perusahaan industri kecil

dan menengah. Oleh karena itu program dan kegiatan Pendampingan Langsung oleh

tenaga penyuluh industri tersebut perlu diintensifkan.

Dalam rangka peningkatan pembinaan melalui kegiatan pendampingan langsung

perlu memanfaatkan tenaga penyuluh perindustrian yang ada di dalam lingkungan

pemerintah pusat dan daerah serta tenaga konsultan terkait yang terkoordinasi dalam

suatu Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM).

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pembentukan UPL-IKM dimaksudkan sebagai pedoman dalam

pembentukan UPL-IKM di Pusat dan di lingkungan Dinas yang menangani bidang industri

di Provinsi dan Kab/Kota serta mekanisme dan operasional UPL-IKM dalam melaksanakan

pendampingan langsung kepada perusahaan industri kecil dan menengah.

C. Pengertian Umum

1. Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Industri Kecil dan Menengah adalah perusahaan industri yang terdiri dari industri

kecil dan industri menengah.

a. Perusahaan Industri Kecil adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di

bidang industri dengan nilai investasi paling banyak Rp.200 juta tidak termasuk

nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Perusahaan Industri Menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan

usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 200 juta

sampai dengan paling banyak Rp. 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha.

2. Kompetensi Inti

Kompetensi inti adalah sebagai kumpulan keterampilan dan teknologi yang

memungkinkan suatu organisasi dapat memberikan manfaat tersendiri bagi

pelanggannya. Atau sekumpulan sumber daya dan kemampuan (aset-aset) organisasi

yang memiliki keunikan tinggi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan

organisasi.

3. Klaster Industri

Klaster industri adalah kelompok yang secara geografis berdekatan, yang terdiri dari

perusahaan-perusahaan dan institusi-institusi terkait dalam bidang tertentu yang

dihubungkan dengan adanya kebersamaan (communalities) dan sifat yang

melengkapi (compelementarities) satu sama lain.

4. Sentra IKM

Sentra IKM adalah kelompok perusahaan IKM sejenis yang berada dalam suatu

wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan

atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.

5. Pendampingan Langsung

Pendampingan Langsung adalah kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga

penyuluh industri kepada perusahaan IKM secara menyeluruh dan

berkesinambungan.

6. Tenaga Penyuluh Industri

Tenaga Penyuluh Industri terdiri dari :

a. Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (PFPP).

b. Tenaga Penyuluh Lapangan Industri yaitu tenaga penyuluh lapangan yang telah

mendapatkan pendidikan penyuluhan industri seperti : Shindan, CEFE, AMT,

GKM, Beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan IKM, (TPL-IKM), dll.

c. Konsultan IKM yaitu konsultan perorangan atau perusahaan konsultan.

7. Unit Pendampingan Langsung

Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM) terdiri dari :

UPL-IKM Pusat dan UPL-IKM Daerah.

a. UPL-IKM Pusat adalah unit kerja dibawah dan bertanggungjawab langsung

kepada Direktur Jenderal IKM yang berfungsi mengarahkan, mengkoordinasikan,

mengadministrasikan, dan melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan UPL-

IKM daerah.

b. UPL-IKM daerah adalah unit kerja dibawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Dinas yang menangani bidang industri di Provinsi dan Kab/Kota

yang berfungsi mengkoordinasikan, mengadministrasikan dan melaksanakan

proses kegiatan pendampingan langsung kepada perusahaan industri kecil dan

menengah (IKM).

8. Diagnosis

Diagnosis adalah proses tinjauan lapangan dan identifikasi kepada perusahaan IKM

untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi

pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan IKM.

9. Konsultan Diagnosis IKM

Konsultan Diagnosis IKM adalah Konsultan IKM yang memberikan jasa konsultansi

dengan melakukan diagnosis dan analisis menyeluruh terhadap permasalahan

perusahaan IKM dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan IKM.

10. Konsultan Spesialis IKM

Konsultan Spesialis IKM adalah Konsultan IKM yang memberikan jasa konsultansi

dengan melakukan kegiatan analisis lebih mendalam terhadap aspek tertentu dari

hasil diagnosis dalam rangka melakukan pemecahan masalah spesifik yang dihadapi

perusahaan IKM.

11. Perusahaan /Lembaga Konsultan IKM

Perusahaan/Lembaga Konsultan adalah perusahaan/lembaga yang berkompeten

dalam memberikan jasa konsultansi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja

perusahaan IKM.

12. Balai Besar Industri

Balai Besar Industri adalah Balai Besar di lingkungan Kementerian Perindustrian yang

terdiri dari : Balai Besar Industri Kimia dan Kemasan di Jakarta, Balai Besar Industri

Agro di Bogor, Balai Besar Industri Pulp dan Kerta di Bandung, Balai Besar Industri

Bahan dan Barang Tehnik di Bandung, Balai Besar Industri Keramik di Bandung, Balai

Besar Industri Tekstil di Bandung, Balai Besar Industri Kulit, Karet dan Plastik di Jogya,

Balai Besar Industri Kerajinan dan Batik di Jogya, Balai Besar Industri Logam dan

Mesin di Bandung, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri di

Semarang, dan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan di Makasar.

13. Balai Riset dan Starndarisasi (Baristand)

Baristand adalah Balai Riset dan Standarisasi di lingkungan Kementerian

Perindustrian yang terdiri dari : Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri

Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri

Bandar Lampung, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Manado, Baristand

Industri Ambon, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Samarinda, dan

Baristand Industri Pontianak.

14. Pendidikan dan Pelatihan Industri (BDI)

BDI adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri di lingkungan Kementerian

Perindustrian yang terdiri dari : yaitu BDI Medan, BDI Padang, BDI Jakarta, BDI

Surabaya, BDI Makasar dan BDI Denpasar Bali.

15. Sekolah Tinggi dan Akademi

Sekolah Tinggi dan Akademi adalah unit pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian

Perindustrian yang terdir dari : Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil di Bandung, Sekolah

Tinggi Manajemen Industri di Jakarta, Pendidikan Teknologi Kimia Industri di Medan,

Akademi Teknologi Industri di Padang dan Makasar, Akademi Pimpinan Perusahaan

di Jakarta, Akademi Kimia Analisis di Bogor, Akademi Teknologi Kulit di Yogyakarta.

BAB IIORGANISASI DAN TATA KERJA UPL-IKM

A. Peranan Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM)

UPL-IKM mempunyai peran sebagai berikut :

1. Sebagai fasilitator untuk memfasilitasi IKM dalam kaitannya dengna sumber

informasi, sumber modal, dan lain-lain.

2. Sebagai komunikator untuk menginformasikan hal-hal yang diperlukan oleh

perusahaan IKM.

3. Sebagai motivator untuk memberikan dorongan dan motivasi kewirausahaan

kepada perusahaan IKM.

4. Sebagai dinamisator untuk menggerakkan IKM dalam memajukan usaha.

5. Sebagai inovator untuk memberikan pemikiran dan masukan baru kepada IKM.

6. Sebagai konsultan untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada perusahaan

IKM dalam pemecahan masalah dan pengembangan usaha.

B. Organisasi Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM)

Organisasi UPL-IKM terdiri dari UPL-IKM Pusat, UPL-IKM Tingkat Provinsi dan UPL-

IKM Tingkat Kabupaten/Kota.

1. UPL-IKM Tingkat Pusat

a. Tugas UPL-IKM Pusat

1) Menyusun program kegiatan dan anggaran UPL-IKM di seluruh Indonesia.

2) Melakukan koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan kegiatan

UPL-IKM.

3) Melakukan pembinaan konsultan IKM yang meliputi : registrasi,

peningkatan kompetensi dan memfasilitasi konsultan IKM dalam kegiatan

pendampingan IKM.

4) Melakukan pembinaan SDM UPL-IKM yng meliputi resgistrasi dan

peningkatan kompetensi tenaga penyuluh dan konsultan IKM.

5) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan UPL-IKM.

6) Menghimpun, mengolah dan menganalisa laporan dan UPL-IKM Provinsi

dan Kabupaten/Kota.

7) Menyusun bahan-bahan penyuluhan yang meliputi: modul penyuluhan,

petunjuk teknis dalam bentuk cetakan maupun software, bahan stimulasi/

demo, dsb.

8) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPL-IKM secara periodik kepada

Direktur Jenderal IKM.

9) Mengadministrasikan kegiatan UPl-IKM.

b. Susunan organisasi UPL-IKM Pusat terdiri dari :

1) Pengarah adalah Direktur Jenderal IKM, dibantu oleh anggota pengarah

yaitu para Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen IKM yang mempunyai

tugas dan fungsi memberikan pengarahan dalam pengelolaan UPL-IKM di

seluruh Indonesia.

2) Ketua UPL-IKM Pusat adalah PFPP atau pegawai negeri sipil yang tidak

menduduki jabatan struktural dan mempunyai sertifikat pelatihan

(Shindan, CEFE, AMT atau Manajemen Mutu), yang mempunyai tugas dan

fungsi mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPL-IKM di seluruh Indonesia.

3) Sekretaris adalah PFPP atau pegawai negeri sipil yang tidak menduduki

jabatan struktural dan mempunyai sertifikat pelatihan (Shindan, CEFE,

AMT atau Manajemen Mutu), yang mempunyai tugas dan fungsi

membantu Ketua dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan dan

keuangan UPL-IKM Pusat.

Tugas Sekretaris sebagai berikut :

a) Melakukan administrasi surat menyurat.

b) Menyusun program kegiatan UPL-IKM Pusat.

c) Memfasilitasi dan mengadministrasikan kegiatan operasional tenaga

penyuluh dan konsultan.

d) Memfasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kerja.

e) Membuat pertanggungjawaban keuangan.

f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPL-IKM PUsat.

4) Bidang Fasilitas Konsultan beranggotakan PFPP/ pegawai negeri sipil dan

non pegawai negeri sipil dan yang mempunyai sertifikat pelatihan

(Shindan, CEFE, AMT, Manajemen Mutu atau Beasiswa TPL-IKM), yang

mempunyai tugas dan fungsi pembinaan konsultan IKM dan memfasilitasi

Konsultan IKM dalam kegiatan UPL-IKM.

Tugas bidang Fasilitasi Konsultan sebagai berikut :

a) Meregistrasi konsultan IKM yang meliputi : nama dan alamat,

kompetensi, personil, pengalaman, dll.

b) Meningkatkan kompetensi melalui pemberian pelatihan, pelayanan

informasi, promosi, uji kompetensi dan fasilitasi sertifikasi.

c) Menyusun Standar Kompetensi Konsultan IKM.

d) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Konsultan IKM.

e) Menyusun program kegiatan jasa konsultansi UPL-IKM berdasarkan

usulan daerah.

f) Menyusun laporan kegiatan jasa konsultansi.

5) Bidang SDM UPL-IKM beranggotakan PFPP/ pegawai negeri sipil dan non

pegawai negeri sipil dan yang mempunyai sertifikat pelatihan (Shindan,

CEFE, AMT, Manajemen Mutu atau Beasiswa TPL-IKM), yang mempunyai

tugas dan fungsi pembinaan SDM UPL-IKM.

Tugas bidang SDM UPL-IKM sebagai berikut :

a) Meregistrasi tenaga penyuluh industry antara lain : PFPP, Shindan-Shi,

dan Beasiswa TPL-IKM.

b) Melakukan peningkatan kompetensi SDM UPL-IKM melalui pelatihan,

pelayanan informasi, uji kopetensi dan fasilitasi sertifikasi, magang,

study banding, dsb.

c) Menyusun Standar Kopetensi Tenaga Penyuluh.

d) Monitoring Pemberdayaan tenaga penyuluh industri.

e) Menyusun program kegiatan pengembangan SDM UPL-IKM.

f) Menyusun laporan kegiatan pengembangan SDM UPL-IKM.

c. Struktur Organisasi UPL-IKM Pusat

d. Pelaporan UPL-IKM Pusat

UPL-IKM Pusat berkewajiban menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban

pelaksanaan tugasnya yang terdiri dari :

1) Laporan Semester I (Periode 1 Januari – 30 Juni)

Laporan Semester I berisikan antara lain :

a) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan langsung ke IKM oleh

tenaga penyuluh.

b) Pelaksanaan konsultansi diagnosis ke perusahaan IKM.

c) Pelaksanaan konsultansi perusahaan IKM di dalam sentra IKM oleh

perusahaan konsultan.

d) Realisasi keuangan.

e) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan IKM.

2) Laporan Semester II (Periode 1 Juli – 31 Desember)

Laporan Semester II berisikan antara lain :

Pengarah

Ketua

Sekretaris

Bidang Fasilitasi Konsultan

Bidang SDM UPL-IKM

UPL-IKM Provinsi

UPL-IKM Kab/Kota


tenaga penyuluh.


c) Pelaksanaan konsultansi perusahaan di dalam sentra oleh Perusahaan

Konsultan.

d) Realisasi Keuangan.


Laporan Semester II sudah disampaikan kepada Direktur Jenderal IKM

selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Januari, sebanyak 2 (dua)

eksemplar.

2. UPL-IKM Tingkat Provinsi

a. Tugas UPL-IKM Provinsi

UPL-IKM Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Menyusun program kegiatan UPL-IKM di Provinsi.

2) Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan langsung ke

perusahaan IKM di Provinsi berkoordinasi dan bekerjasama dengan UPL-

IKM Kabupaten/Kota.

3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan

UPL-IKM Provinsi. Dalam kegiatan pengembangan teknologi di

perusahaan IKM berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Teknis di sentra

IKM, dan Balai Besar Litbang Industri dan Baristand. Dalam kegiatan

pengembangan SDM di perusahaan IKM berkoordinasi dengan Balai Diklat

Industri, Perguruan tinggi dan Akademi. Dalam bidang permodalan

berkoordinasi dengan Lembaga Keuangan/Perbankan dsb.

4) Melakukan pembinaan SDM UPL-IKM Provinsi melipui peningkatan

kompetensi tenaga penyuluh dan konsultan IKM.

5) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan UPL-IKM Provinsi.

6) Membuat dan menyampaikan lapaoran pelaksanaan kegiatan UPL-IKM

Provinsi secara periodik kepada Dirjen IKM (cq. Ketua UPL-IKM Pusat).

7) Mengadministrasikan kegiatan UPL-IKM Provinsi.

b. Susunan Organisasi UPL-IKM Provinsi terdiri dari :

1) Pembina adalah Kepala Dinas yang menangani bidang industri di Provinsi

mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengarahan pelaksanaan

kegiatan operasional UPL-IKM di Provinsi.

2) Ketua UPL-IKM Provinsi adalah PFPP atau pegawai negeri sipil yang tidak

menduduki jabatan struktural dan mempunyai sertifikat pelatihan


fungsi mengkoordinasikan kegiatan UPL-IKM di Provinsi.

3) Sekretaris UPL-IKM Provinsi adalah PFPP atau pegawai negeri sipil yang

tidak menduduki jabatan struktural dan menpunyai sertifikat pelatihan


fungsi mengadministrasikan seluruh kegiatan dan keuangan UPL-IKM.



b) Menyusun program kegitan UPL-IKM di Provinsi.

c) Memfasilitasi dan mengadministrasikan kegiatan operasional tenaga

penyuluh dan konsultan IKM.

d) Memfasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kerja.

e) Membuat pertanggung jawaban keuangan.

f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPL-IKM Provinsi.

4) Anggota UPL-IKM Provinsi adalah PFPP/pegawai negeri sipil dan non

pegawai negeri sipil dan yang mempunyai sertifikat pelatihan (Shindan,

CEFE, AMT, Manajemen Mutu atau Beasiswa TPL-IKM), yang mempunyai

tugas dan fungsi dalam pendampingan langsung kepada Perusahaan IKM

dan memfasilitasi Konsultan IKM dalam kegiatan UPL-IKM.

Tugas anggota UPL-IKM Provinsi sebagai berikut :

a) Menyusun rencana operasional penyuluhan dan pendampingan

langsung kepada perusahaan IKM periode tahunan dan insidentil serta

menyampaikan kepada Ketua UPL-IKM Provinsi.

b) Melaksanakan tugas-tugas penyuluhan dan pendampingan langsung

kepada perusahaan IKM sesuai dengan penugasan Ketua UPL-IKM

Provinsi.

c) Melakukan evaluasi dan analisis hasil penyuluhan dan pendampingan.

d) Memantau dan melakukan pendampingan konsultan IKM, sesuai

dengan penugasan Ketua UPL-IKM Provinsi.

e) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan tenaga penyuluh UPL-IKM

Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendampingan langsung

kepada perusahaan IKM.

f) Menyusun laporan dan menyampaikan setiap penugasan pelaksanaan

kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada Ketua UPL-IKM

Provinsi.

c. Struktur Organisasi UPL-IKM Provinsi

d. Pelaporan UPl-IKM Provinsi

UPL-IKM Provinsi berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan tugasnya

berdasarkan hasil laporan UPL-IKM Kabupaten/Kota dan pelaksanaan

kegiatan yang dilaksanakan sendiri. Laporan tersebut terdiri dari :

1) Laporan Semester I (Periode 1 Januari – 30 Juni)

Laporan Semester I berisikan antara lain:


tenaga penyuluh.

Pengarah

Ketua

Sekretaris

UPL-IKM Kab/Kota Anggota


c) Pelaksanaan konsultansi perusahaan IKM di dalam sentra IKM oleh

perusahaan konsultan.



Laporan Semester I disampaikan kepada Kepala Dinas yang menangani

bidang industri dan tembusan disampaikan kepada Ketua UPL_IKM Pusat

selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan Juli, sebanyak 2 (dua)

eksemplar.

2) Laporan Semester II (Periode 1 Juli – 31 Desember)

Laporan Semester II berisikan antara lain :


tenaga penyuluh.


c) Pelaksanaan konsultansi perusahaan di dalam sentra oleh Perusahaan

Konsultan.

d) Realisasi Keuangan


Laporan Semester II sudah disampaikan kepada Kepala Dinas yang

menangani bidang industri dan tembusan disampaikan kepada Ketua UPL-

IKM Pusat selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Januari,

sebanyak 2 (dua) eksemplar.

PENDAMPINGAN SENTRA IKM OLEH UPL-IKM DINAS PROVINSI

PENDAMPINGAN TEKNOLOGI


PENDAMPINGAN RUTIN HARIAN KE IKM

DALAM SENTRA

PEMBERIAN MODAL DAN PENDAMPINGAN

DJIKMDINAS PROVINSI

U P L - IKM

KONSULTAN

CABANG KONSULTANDI SENTRA IKM BALAI

LITBANG/BARISTAND

BALAI DIKLAT INDUSTRI

M O U

MODAL & PENDAMPINGAN

KONTRAK

KOORDINASI PENDAMPINGAN

BANK/NON BANK

U P T

BMT/BPR

1 2 3 4 5 6

PENDAMPINGAN PERIODIK

DIKLAT

PENDAMPINGAN SENTRA IKM : 1. PENDAMPINGAN RUTIN (MANAJEMEN, PRODUKSI, PASAR, INFORMASI)2. PENDAMPINGAN TEKNOLOGI DAN STANDAR 3. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4. PENDAMPINGAN AKSES PERMODALAN

3. UPL-IKM Tingkat Kabupaten/Kota

a. Tugas UPL-IKM Kabupaten/Kota

UPL-IKM Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Menyusun program kegiatan UPl-IKM di Kabupaten/Kota.

2) Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan langsung ke

perusahaan IKM di Kabupaten/Kota berkoordinasi dan bekerja sama

dengan UPL-IKM Provinsi.

3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan

kegiatan UPL-IKM Kabupaten/Kota. Dalam pengembangan teknologi

di perusahaan IKM berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Teknis di

sentra IKM, dan Balai Besar Litbang Industri dan Baristand. Dalam

pengembangan SDM di perusahaan IKM berkoordinasi dengan Balai

Diklat Industri. Dalam bidang permodalan, berkoordinasi dengan

Lembaga Keuangan/Perbankan dsb.

4) Melakukan pembinaan SDM-UPL-IKM Kabupaten/Kota meliputi

peningkatan kompetensi tenaga penyuluh dan konsultan IKM.

5) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan UPL-IKM

Kabupaten/Kota.

6) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPL-IKM Kabupaten/Kota

secara periodik disampaikan kepada Ketua UPL-IKM Provinsi.

7) Mengadministrasikan kegiatan UPL-IKM Kabupaten/Kota.

b. Susunan organisasi UPlL-IKM Kabupaten/Kota terdiri dari :

1) Pembina adalah Kepala Dinas yang menangani bidang Industri di

Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan

pengarahan pelaksanaan kegiatan operasional UPL-IKM di

Kabupaten/Kota.

2) Ketua UPL-IKM Kabupaten/Kota adalah PFPP atau pegawai negeri

sipil yang tidak menduduki jabatan struktural dan mempunyai

sertifikat pelatihan (Shindan, CEFE, AMT, atau Manajemen Mutu),

yang mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan kegiatan

UPL-IKM di Kabupaten/Kota.

3) Ketua UPL-IKM Kabupaten/Kota merangkap sebagai Koordinator

Kegiatan UPL-IKM di Kabupaten/Kota.

4) Ketua UPL-IKM Kabupaten/Kota adalah PFPP atau pegawai negeri

sipil yang tidak menduduki jabatan struktural dan mempunyai

sertifikat pelatihan (Shindan, CEFE, AMT, Manajemen Mutu atau

beasiswa TPL-IKM), yang mempunyai tugas dan fungsi membantu

Ketua dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan dan keuangan

UPL-IKM.



b) Menyusun program kegiatan UPL-IKM di Kab/Kota.

c) Memfasilitasi dan mengadministrasikan kegiatan operasional

tenaga penyuluh dan konsultan IKM.

d) Memfasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kerja.

e) Membuat pertanggungjawaban keuangan.

f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPL-IKM.

5) Anggota UPL-IKM Kabupaten/Kota adalah PFPP/pegawai negeri sipil

dan non pegawai negeri sipil dan mempunyai sertifikat pelatihan

(Shindan, CEFE, AMT, Manajemen Mutu atau Beasiswa TPL-IKM),

yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pendampingan langsung

kepada Perusahaan IKM dan memfasilitasi Konsultan IKM dalam

kegiatan UPL-IKM.

Tugas anggota UPL-IKM Kabupaten/Kota sebagai berikut :

a) Menyusun rencana operasional penyuluhan dan pendampingan

langsung kepada perusahaan IKM tahunan dan insidentil dan

mengajukannya kepada Ketua UPL-IKM Kabupaten/Kota.

b) Melaksanakan tugas-tugas penyuluhan dan pendampingan

langsung kepada perusahaan IKM sesuai dengan penugasan

Ketua UPL-IKM Kabupaten/Kota.

c) Melakukan evaluasi dan analisis hasil penyuluhan dan

pendampingan.

d) Memantau dan melakukan pendampingan konsultan IKM,

sesuai dengan penugasan Ketua UPL-IKM Kabupaten/Kota.

e) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan tenaga penyuluh UPL-

IKM Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendampingan

langsung kepada perusahaan IKM.

f) Menyusun laporan setiap penugasan pelaksanaan kegiatan

penyuluhan dan pendampingan kepada Ketua UPL-IKM

Kabupaten/Kota.

c. Struktur Organisasi UPL-IKM Kab/Kota

d. Pelaporan UPL-IKM Kabupaten/Kota

UPL-IKM Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan

tugasnya disampaikan kepada Ketua UPL-IKM Provinsi dan ditembuskan

kepada Ketua UPL-IKM Pusat.

Laporan tersebut terdiri dari :

1) Laporan Semester I (Periode 1 Januari – 30 Juni), berisikan antara

lain:

a) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan langsung ke IKM

oleh tenaga penyuluh.


Pengarah

Ketua

Sekretaris

Anggota

c) Pelaksanaan konsultansi perusahaan IKM di dalam sentra IKM

oleh perusahaan konsultan.



Laporan Semester I disampaikan selambat-lambatnya pada minggu

kedua bulan Juli, sebanyak 2 (dua) eksemplar.

2) Laporan Semester II (Periode 1 Juli – 31 Desember), berisikan antara

lain :

a) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan langsung ke IKM

oleh tenaga penyuluh.


c) Pelaksanaan konsultansi perusahaan di dalam sentra oleh

Perusahaan Konsultan.

d) Realisasi Keuangan.


Laporan Semester II sudah disampaikan elambat-lambatnya pada

minggu kedua bulan Januari, sebanyak 2 (dua) eksemplar.

C. Mekanisme dan Operasional Pendampingan UPL-IKM

Dalam melaksanakan pendampingan langsung kepada perusahaan IKM, dapat

dilaksanakan sebagai berikut :

1. Dilaksanakan oleh tenaga penyuluh industri yang ada di UPL-IKM.

Dalam hal ini Ketua UPL-IKM menugaskan tenaga penyuluh industri untuk

melakukan tugas-tugas pendampingan langsung berupa bimbingan dan

penyuluhan serta membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi

oleh perusahaan IKM.

2. Dilaksanakan oleh konsultan diagnosis (konsultan perorangan).

Dalam hal ini Ketua UPL-IKM dapat menugasi staf atau konsultan

perorangan yang memiliki sertifikat diagnosis. Adapun mekanisme

pelaksanaan diagnosis terhadap perusahaan IKM dapat dilihat pada buku 2.

PENDAMPINGAN SENTRA IKM OLEH UPL-IKM DINAS KABUPATEN / KOTA

PENDAMPINGAN SENTRA IKM : 1. PENDAMPINGAN RUTIN (MANAJEMEN, PRODUKSI, PASAR, INFORMASI)2. PENDAMPINGAN TEKNOLOGI DAN STANDAR 3. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4. PENDAMPINGAN AKSES PERMODALAN

M O U

DIKLAT

PEMBERIAN MODALDAN PENDAMPINGAN

KONTRAK


PENDAMPINGAN PERIODIK



PENDAMPINGAN RUTIN HARIAN KE IKM

DALAM SENTRA

MODAL DAN PENDAMPINGAN



PENDAMPINGAN PERIODIK BERSAMAUPL-IKM KAB/KOTA

MONITOR KERJASAMA

ARAHAN KONSULTASI

SENTRA IKM IKM IKM

DJIKMDINAS PROV

U P L - IKM

KONSULTAN

CABANG KONSULTAN

BALAI LITBANG/

BARISTAND

BALAI DIKLAT INDUSTRI

BANK/NON BANK

1 2 3 4 5 6

BPR/BMT UPT

DINAS KAB/KOTA

U P L -IKM

3. Dilaksanakan oleh perusahaan konsultan.

Dalam hal ini Ketua UPL-IKM dapat menunjuk perusahaan konsultan untuk

melakukan bimbingan dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh

perusahaan IKM di dalam sentra IKM. Adapun mekanisme pelaksanaan

pemanfaatan jasa konsultan untuk pembinaan perusahaan IKM di dalam

sentra IKm dapat dilihat pada Buku 3.

D. Persyaratan Pendirian UPL-IKM

Persyaratan minimal pendirian UPL-IKM yaitu :

1. Personil

a. Seorang yang ditunjuk sebagai Ketua UPL-IKM yang merangkap sebagai

Koordinator Kagiatan yang diangkat oleh Kepala Dinas Provinsi atau

Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang industri di

Provinsi dan di Kabupaten/Kota.

b. Seorang staf yaitu Pejabat Fungsional Perindustrian dan Perdagangan

(PFPPP) atau pegawai negeri sipil yang sudah mempunyai sertifikat

pelatihan (Shindan, CEFE, AMT, Manajemen Mutu atau beasiswa TPL-

IKM).

2. Sarana Kerja

Memiliki ruang dan peralatan kerja yang khusus dipergunakan untuk

pelaksanaan kegiatan UPL-IKM.

3. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan dapat berasal dari APBN, APBD, dan sumber

pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

BAB IIIUNSUR PENDUKUNG UPL-IKM

A. Balai Besar Industri

Balai Besar Industri mempunyai tugas dan fungsi anata lain sebagai berikut :

1. Penilitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis dibidang teknologi

bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan

pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, ahli

teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan

penanggulangan pencemaran industri.

2. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan

teknologi informasi.

3. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan

produk industri, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.

4. Pelaksanaan perncanaan pengelolaan dan koordinasi sarana dan prasarana

kegiatan penelitian dan pengembangan dilingkungan balai besar industri

serta penyusunan dan penerapan standarisasi industri.

5. Pelayanan teknis kepada semua unsure dilingkungan balai besar.

Adapun Balai Besar Industri dilingkungan Depatemen Perindustrian sbb :

1. Balai Besar Kimia dan Kemasan

a. Komoditi yang ditangani meliputi : Bahan Kimia dan Desain Kemasan.

b. Alamat : Jl. Balai Kartini No 1 Pekayon, Ps. Rebo, Jakarta Timur.

2. Balai Besar Pulp dan Kertas

a. Komoditi yang ditangani meliputi : Rekayasa Biologis pada Pulp dan

Kertas.

b. Alamat : Jl. Raya Deyeuhkolot No.132, Bandung.

3. Balai Besar Keramik

a. Komoditi yang ditangani meliputi : Rekayasa material pada elektronik

dan struktur keramik.

b. Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 392 Bandung.

4. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik

a. Komoditi yang ditangani meliputi : Bahan dan Konstruksi Alas Kaki.

b. Alamat : Jl. Sukonandi No.9 Yogyakarta.

5. Balai Besar Logam dan Mesin

a. Komoditi yang ditangani meliputi : Rakayasa Desain (Fokus : Mesin

Listrik dan Peralatan, Peralatan Pabrik & Mesin Perkakas, Alat Angkut

dan Industri Telematika).

b. Alamat : Jl. Sangkuriang No.12 Bandung.

6. Balai Besar Agro

a. Komoditi yang ditangani : Komponen aktif bahan alami komoditas agro.

b. Alamat : Jl.Ir. H. Juanda No.11 Bogor.

7. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik

a. Komoditi yang ditangani : Jaminan Kualitas untuk teknologi pengelasan

bawah air, Instrumentasi Virtual & Material Teknis/Maju berbasis

polimer.

b. Alamat : Jl. Sangkuriang No.14 Bandung.

8. Balai Besar Tekstil

a. Komoditi yang ditangani : Struktur Desain dan Permukaan Tekstil.

b. Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.390 Bandung.

9. Balai Besar Kerajinan dan Batik

a. Komoditi yang ditangani : Desain dan Bahan Baku Baru.

b. Alamat : Jl. Kusumanegara No.7 Yogyakarta.

10. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan

a. Komoditi yang ditangani : Struktur Desain dan Permukaan Tekstil.

b. Alamat : Jl. Racing Centre No.28 Makasar.

11. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

a. Komoditi yang ditangani : Pencegahan Pencemaran Industri.

b. Alamat : Jl. Kimangunsarkoro No.6 Semarang.

B. Balai Riset dan Standarisasi (Baristand)

Balai Riset dan Standarisasi (Baristand) mempunyai tugas dan fungsi antara lain

sebagai berikut :

1. Tugas Baristand adalah melaksanakan riset dan standarisasi serta sertifikasi

dibidang industri.

2. Fungsi dari Baristand adalah :

a. Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan teknologi industri dibidang

bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil

produk, serta penanggulangan pencemaran industri.

b. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi dibidang jasa

riset/litbang.

c. Perumusan dan penerapan standar pengujian dan sertifikasi dalam

bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil

produk.

d. Pemasaran, kerjasama, promosi, layanan informasi, penyebarluasan

dan pendayagunaan hasil riset/penelitian dan pengembangan.

e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan,

perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan

recana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan

baristand industry, serta pengelolaan perpustakaan.

Adapun Balai Riset dan Standarisasi Industri di lingkungan Kementerian

Perindustrian sebagai berikut :

1. Balai Riset dan Standarisasi Banda Aceh

a. Komoditi yang ditangani : Rempah dan minyak atsiri.

b. Alamat : Jl. Cut Nya dhien No.377 lamteumen Timur.

2. Balai Riset dan Standarisasi Padang

a. Komoditi yang ditangani : Makanan Tradisional.

b. Alamat : Jl. Komplek LIK Ulu Gadut Padang.

3. Balai Riset dan Standarisasi Bandar Lampung

a. Komoditi yang ditangani : Tepung Industri Agro.

b. Alamat : Jl. Cut Meutia No.44 Bandar Lampung.

4. Balai Riset dan Standarisasi Surabaya

a. Komoditi yang ditangani : Mesin Listrik dan peralatan Listrik.

b. Alamat : Jl. Jagir Wonokromo No.3 Surabaya.

5. Balai Riset dan Standarisasi Ambon

a. Komoditi yang ditangani : Teknologi Pengolahan Hasil Laut.

b. Alamat : Jl. Kebon Cengkeh Atas Ambon.

6. Balai Riset dan Standarisasi Samarinda

a. Komoditi yang ditangani : Hasil perikanan dan perkebunan.

b. Alamat : Jl.Harmonika No.3 Samarinda.

7. Balai Riset dan Standarisasi Medan

a. Komoditi yang ditangani : Mesin dan Peralatan Pabrik.

b. Alamat : Jl. Sisingamangaraja No.24 Medan.

8. Balai Riset dan Standarisasi Palembang

a. Komoditi yang ditangani : Karet komponen teknis.

b. Alamat : Jl. Kapten A. Rivai No.92 Palembang.

9. Balai Riset dan Standarisasi Banjarbaru

a. Komoditi yang ditangani : Teknologi pengolahan kayu, rotan, dan

bamboo.

b. Alamat : Jl. Panglima Batur Barat No.2 Banjarbaru.

10. Balai Riset dan Standarisasi Pontianak

a. Komoditi yang ditangani : Teknologi pengolahan bahan baku

kosmetik alami dan pangan semi basah.

b. Alamat : Jl. Budi Utomo No.41 Pontianak.

11. Balai Riset dan Standarisasi Manado

a. Komoditi yang ditangani : Teknologi pengolahan Palma.

b. Alamat : Jl. Diponogoro No. 21-23 Manado 95112.

C. Balai Diklat Industri (BDI)

Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan

aparatur dan dunia usaha pada sektor industri.

Fungsi BDI adalah :

1. Penugasan rencana dan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan,

fungsional, teknis umum dan keterampilan khusus serta dunia usaha.

2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, teknis

umum dan keterampilan khusus dan dunia usaha.

3. Pelaksanaan pengembangan dan kerjasama pendidikan dan pelatihan.

4. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Adapun Balai Diklat Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagai

berikut :

1. Balai Diklat Industri Jakarta

Alamat : Jl. Abdul Wahab No.8 Cinangka, Sawangan Depok.

2. Balai Diklat Industri Medan

Alamat : Jl. Raya Medan Tanjung Morawa Km.10 / Jl. Damai No.32 Medan.

3. Balai Diklat Industri Padang

Alamat : Jl. Bungo Pasang Tabing, Padang.

4. Balai Diklat Industri Yogyakarta

Alamat : Jl. Gedong Kuning 140B Yogyakarta.

5. Balai Diklat Industri Surabaya

Alamat : Jl. Gayung Kebon Sari Dalam No.12 Surabaya.

6. Balai Diklat Industri Denpasar

Alamat : Wana Seraga, Jenggala, Kuta Denpasar Bali.

7. Balai Diklat Industri Makasar

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.17 Makasar.

D. Unit Pelayanan teknis (UPT)

UPT merupakan fasilitas yang dibangun untuk memberikan percontohan dan

penyediaan mesin peralatan produksi yang lebih maju untuk digunakan

bersama pengusaha IKM disentra IKM.

UPT mempunyai tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Fasilitasi pengetahuan IKM (Pasar, teknologi dan Keuangan).

2. Penyusunan Busines Plan UPT.

3. Pengembangan SDM.

4. Pengembangan Network.

5. Memanfaatkan bantuan mesin dan peralatan dengan teknologi lebih maju.

6. Memberikan pelatihan teknis untuk operator.

7. Memberikan pelatihan pengelolaan UPT.

8. Membuat prototype mesin peralatan.

9. Melakukan Pendampingan tenaga ahli.

Ketua UPL-IKM dalam melaksanakan kegiatan pendampingan kepada

perusahaan IKM agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kepala UPT di

daerah yang bersangkutan. Ketua UPL-IKM dan Kepala UPT wajib

mendayagunakan fungsi UPT bagi pengembangan IKM.

E. Sekolah Tinggi dan Akademi

Sekolah Tinggi dan Akademi adalah perguruan Tinggi yang melaksanakan vokasi

dan profesi dalam lingkup disiplin ilmu teknologi industri.

Sekolah Tinggi dan Akademi berfungsi sebagai tempat mencari kebenara ilmiah,

menemukan, memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi

dibidang teknologi industri.

Sekolah Tinggi dan Akademi bertugas mengembangkan dan menyebarluaskan

ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang teknologi industry

serta mengupayakan pengunaannya untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat.

Adapun sekolah Tinggi dan Akademi di lingkungan Kementerian Perindustrian

sebagai berikut :

1. Sekolah Tinggi Manajemen Industri

Alamat : Jl. Letjen Suprapto No.26, Cempaka Putih, Jakarta 10510.

2. Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.390 Bandung.

3. Akademi Teknologi Industri Padang

Alamat : Jl. Bungo Pasang Tabing, 25171 Padang.

4. Akademi Pimpinan Perusahaan

Alamat : Jl. Timbul No.34, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta 7410.

5. Akademi Teknologi Kulit

Alamat : Jl. Imogiri Km.6 Bangunharjo, Sewon, Bantul Yogyakarta.

6. Akademi teknologi Industri Makasar

Alamat : Jl. Sunu No.220 Ujung Pandang.

7. Akademi Kimia Analis

Alamat : Jl. Pangeran Sogiri No.283 Tanah Baru, Bogor.

8. Pendidikan Teknologi Kimia Industri Medan

Alamat : Jl. Medan Tenggara VII Medan.

BAB IVPENUTUP

Unit Pendampingan Langsung Industri Kecil dan Menengah (UPL-IKM)

mempunyai peranan strategis dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil

dan menengah di daerah secara efektif dan efisien. Dalam pembentukan dan

pengelolaan UPL-IKM, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Dinas yang

mempunyai tugas bidang industry di Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mengacu

pada Pedoman Umum UPL-IKM ini.

Kepala Dinas yang mempunyai tugas bidang industri di Provinsi maupun

Kabupaten/Kota agar mendayagunakan UPL-IKM untuk mengetahui kondisi terkini

perusahaan IKM diwilayahnya dan mengembangkan IKM sesuai dengan yang

direncanakan.

P E D O M A N PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN UNIT PENDAMPINGAN LANGSUNG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH...

Documents

Transcript of P E D O M A N PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN UNIT PENDAMPINGAN LANGSUNG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH...