Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

“Outsourcing”

FARIANTO & DARMANTO Law FirmDr.can.Willy Farianto,S.H.,MHumLina Building 2nd floor suite 205AJl.HR.Rasuna Said Kav.B7Kuningan – Jakarta www.Fardalaw.comMobile. 0811157937 1

Fardalaw

Dasar Hukum Pasal 64,65 dan 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XII/2014 Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat

Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada perusahaan Lain.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi

SE Menakertrans No.SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada perusahaan Lain

Pengusaha PekerjaPerjanjian Kerja

Hubungan Kerja

Pekerjaan

Upah

Perintah

Jenis dan Materi Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu/ PKWTT

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/ PKWT

Tertulis:- Identitas Para Pihak (Pengusaha/ Pekerja)- Jabatan , tempat kerja- Upah dan cara pembayaran- Syarat kerja, hak dan kewajiban Para Pihak- Mulai dan jangka waktu perjanjian- Tempat dan tanggal serta tanda tangan para

pihak dalam perjanjian kerja;- Berbahasa indonesia/ Bilingual dengan

huruf latin

LisanBuatkan Surat Pengangkatan

Jenis dan Sifat pekerjaan yang menjadi dasar Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu/

PKWTT Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/

PKWT

Pekerjaan Tetap

Demi hukum

Pelanggaran PKWT

Pelanggaran Outsourcing

Pekerjaan sementara

Musiman

Produk Baru

Selesai 3 tahun

Buruh Harian Lepas/BHL

Pelanggaran pekerja

harian Lepas/ BHL

Perbedaan Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu dengan

Perjanjian Kerja Waktu TertentuPerjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu

-Perjanjian kerja lisan atau tertulis -Perjanjian berbahasa indonesia/ bilingual dengan huruf latin-Perjanjian untuk waktu tidak tertentu- Jenis dan sifat pekerjaan tetap/ terus menerus-Perjanjian diperbolehkan memuat masa percobaan-Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu sebagai akibat hukum pelanggaran, PKWT, outsourcing dan BHL

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

-Perjanjian kerja harus tertulis- Perjanjian berbahasa Indonesia/ bilingual dengan huruf latin-Perjanjian berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan / sementara-Jenis dan sifat pekerjaan sementara, waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) tahun, musiman, produk baru/ penjajakan

- Perjanjian Tidak diperbolehkan memuat masa percobaan

Alasan dan Kompensasi Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

1. Pekerja Meninggal Dunia2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja3. Putusan Pengadilan4. Keadaan tertentu (force majeure)

Sesuai AlasanTidak ada kompensasi

atau sisa kontrak/ kecuali Putusan

PHI/MA menyatakan sebaliknya

Tidak Sesuai Alasan

Bayar sisa kontrak

8

Perbedaan PKWT/PKWTT dengan Outsorcing

PKWT/PKWTT Pengusaha Pekerja

Outsourcing PengusahaPemberi Kerja

Pekerja

PengusahaOutsourcing

Kontrak Service/Perjanjian Kerjasama

PKWT/PKWTT

PKWT/ PKWTT

Pekerjaan Yang Dapat di Outsource

Core BusinessNon Core Business

Outsourcing

Bisnis PERUSAHAAN

Hubungan Hukum

PerusahaanPemberi Kerja

Perusahaan Pemborongan atau

Penyedia Jasa Pekerja

Pekerja/ Buruh

PKWT/PKWTT

Contract Service/Perjanjian Penyedia

Jasa Pekerja

Pemborongan dan Penyedia Jasa Pekerja

PEMBORONGAN

PENYEDIA JASA PEKERJA

PEKERJAAN

MENEMPATKAN PEKERJA

1. Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja2. Kegiatan Penunjang:

•Cleaning Service•Catering•Security•Jasa penunjang di perminyakan

dan pertambangan•Angkutan bagi pekerja

1. Dilakukan secara terpisah dari pekerjaan utama

2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak angsung

3. Merupakan kegiatan penunjang secara keseluruhan

4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung

Persyaratan Pemborongan PekerjaanPerusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan.

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:• Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik

manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;• Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung

dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;

• Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.

• Tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Asosiasi Sektor Usaha

Asosiasi sektor usaha yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau

Asosiasi sektor usaha yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan berada di bawah binaan Kementerian/Lembaga Pembina Sektor terkait atau instansi teknis terkait di Pemerintah Daerah; atau

Asosiasi sektor usaha yang terdaftar di Kamar Dagang dan Industri baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah

Alur Kegiatan Usaha Asosiasi sektor usaha membuat alur kegiatan proses pelaksanaan

pekerjaan sesuai bidang usahanya (Alur harus menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan awal – akhir dan Memuat pekerjaan utama dan penunjang

Alur digunakan sebagai dasar dalam melakukan pekerjaan

Perusahaan pemberi pekerjaan memberitahukan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan, kepada instansi Ketenagakerjaan Kab/Kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan

Instansi Ketenagakerjaan Kab/Kota mengeluarkan bukti pemberitahuan paling lambat 5 hari kerja sejak berkas diterima.

Usaha Penunjang Permen ESDM Usaha Penunjang Migas

Usaha Jasa Penunjang Migas

Usaha Industri

Penunjang Migas

Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Migas

Bidang Usaha Jasa Non-Konstruksi

Migas

• Industri material• Industri peralatan (equipment)•Industri

pemanfaat migas.

Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi termasuk rancang bangun dan rekayasa (design engineering);

Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi termasuk E.ngineering, Procurement, and Construction (EPC), usaha instalasi, dankomisioning;

Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Bidang Usaha Jasa Konstruksi Migas

- Inspeksi teknis- pengujian teknis;- pekerjaan paska operasi

(decommisioning);- penelitian dan pengembangan;- pendidikan dan pelatihan;- pengelolaan Iimbah pemboran dan

produksi; dan/atau -.- jasa lainnya.

Bidang Usaha Jasa Non-Konstruksi Migas

- survei seismik:- survei non seismik;- geologi dan geofisika;- pemboran;- operasi sumur pemboran;- pekerjaan bawah air;- pengelolaan bahan peledak, radio aktif,

dan bahan berbahaya;- pangkalan logistik (shore/offshore base);- pengoperasian dan pemeliharaan;

Persyaratan Perusahaan Penerima Pemborongan Berbentuk badan hukum;(PT.Yayasan atau KoperasiMemiliki tanda daftar perusahaan;Memiliki izin usaha; danMemiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang

dikeluarakan oleh Instasi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Perjanjian Pemborongan Pekerjaanantara Pemberi dengan Penerima Pemborongan Tertulis Memuat Hak dan Kewajiban masing-masing pihak Menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-

syarat kerja bagi pekerja Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi

dibidangnya

Instansi Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan. (Waktunya 30 hari sebelum pekerjaan dilaksanakan)

Pendaftaran Perjanjian Pemborongan oleh penerima Pemborongan

Instansi Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota menerbitkan bukti Pendaftaran

Perjanjian KerjaAntara Pekerja dengan Penerima Pemborongan

TertulisMemuat ketentuan yang menjamin

terpenuhinya hak-hak pekerja dalam hubungan kerja

Hubungan kerja dapat didasarkan dengan PKWT atau PKWTT

Kewajiban Melapor ke Instansi Ketenagakerjaan

Pemberi kerja melaporkan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada penerima pekerjaan.

Penerima Pekerjaan wajib mendaftarakan perjanjian pemborongan antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan penerima pekerjaan.

Persyaratan Penyediaan Jasa Pekerja Perusahaan pemberi kerja membuat perjanjian PJP secara

tertulis, dengan Perusahaan PJPPekerjaan merupakan kegiatan jasa penunjang Kegiatan Jasa Penunjang :

• Cleaning Service• Catering• Security• Kegiatan penunjang di pertambangan dan

perminyakan• Transportasi bagi pekerja

Persyaratan Perusahaan penyedia jasa pekerja Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Memiliki tanda daftar perusahaan Memiliki izin usaha Memiliki wajib lapor ketenagakerjaan Memiliki izin operasional: (berlaku 3 tahun dan perpanjang 3 tahun)

◦ copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usahapenyediaan jasa pekerja/buruh

◦ copy pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT);

◦ copy surat ijin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh◦ copy tanda daftar perusahaan;◦ copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;◦ copy pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan

kantor yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; dan◦ copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan

Mempunyai kantor andalamat tetap Memiliki NPWP

Perjanjian PJPAntara Pemberi kerja dengan Perusahaan PJP Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis.

Hubungan kerja perusahaan PJP dengan Pekerja dapat PKWT atau PKWTT.

Pekerjaan yang diserahkan harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, meliputi:

◦ usaha pelayanan kebersihan (cleaning service); ◦ usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering); ◦ usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan); ◦ usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan◦ usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh

Di larang menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikannya kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain.

Memuat jenis pekerjaan memuat jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan penegasan bahwa perusahaan PJP bersedia menerima pekerja dari perusahaan PJP sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus (TUPE)

Bersedia menerima pekerja dari perusahaan PJP sebelumnya untuk jenis pekerjaan tetap/terus menerus

Mencantumkan Hubungan kerja PJP dengan Pekerja : PKWT/PKWTT

Perjanjian Kerja PJPAntara Pekerja dengan Perusahaan PJP Tertulis PKWTT atau PKWT untuk pekerjaan yang tetap ada:

◦ - Memuat jaminan kelangsungan bekerja - Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai peraturan perundangan dan yang diperjanjikan:a. hak atas Cuti jika telah memenuhi syarat masa kerjab. Jaminan sosialc. THRd. Hak Istirahat 1 hari dalam satu minggue. Hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan PJP sebelumPKWT berakhir bukan karena kesalahan pekerjaf. Hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerj yang dilaluig. Hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perusahaan dan/ atau perjanjian kerja sebelumnya - Jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan PJP untuk menetapkan upah

Note: Apabila hak-hak tidak dipenuhi oleh perusahaan PJP maka hubungan kerja berubah menjadi PKWTT, terhitung sejak ditandatanganinya PKWT.

Ijin Oprasional Perusahaan PJP dimohonkan ke Instansi Ketenagakerjaan Propinsi tempat pekalsanaan pekerjaan.

Perjanjian PJP antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan PJP didaftarkan ke Instansi Ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan. (paling lambat 30 hari kerja sejak ditandangani dengan melampirkan ijin operasional perusahan PJP dan draft perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan PJP)

Perjanjian Kerja PJP antara pekerja dengan perusahaan PJP di catatakan ke Instansi Ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.

Kewajiban Melapor ke Instansi Ketenagakerjaan

Akibat Hukum Pelanggaran PKWT

“ Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.”

Makna demi hukum berdasarkan putusan MK adalah:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding, dan

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Akibat Hukum Pelanggaran Pemborongan

“Pasal 65 ayat (8) UU Ketenagakerjaan, menyatakan: Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.”

Makna demi hukum berdasarkan putusan MK adalah:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding, dan

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Akibat Hukum Pelanggaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja

“Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, dinyatakan: Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.”

Makna demi hukum berdasarkan putusan MK adalah:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding, dan

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Terimakasih Semoga Berguna Dan Bermanfaat