Outline - Kementerian PPN/Bappenas :: Home · Web viewPenyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat...

Draft 12 Desember 2004

BAB 23PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A.PERMASALAHAN

Dalam konteks pembangunan jangka menengah, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Permasalahan kemiskinan akan dilihat dari aspek pemenuhan hak dasar, beban kependudukan, dan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.

1. KEGAGALAN PEMENUHAN HAK DASAR

Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak masih menjadi persoalan bagi masyarakat miskin. Pada umumnya kesulitan pemenuhan pangan ini disebabkan oleh (1) rendahnya daya beli, (2) tata niaga yang tidak efisien, dan (3) kesulitan stok pangan di beberapa daerah yang terjadi pada musim tertentu. Masalah kecukupan pangan bukan hanya terkait dengan produksi bahan pangan, tetapi juga masalah peningkatan pendapatan karena mayoritas petani miskin harus membeli bahan makanan mereka.

Permasalahan kecukupan pangan antara lain tercermin dari rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Pada tahun 2002, BPS memperkirakan sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari atau 75 persen dari kebutuhan agar dapat bertahan hidup secara baik. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan terendah. Kekurangan asupan kalori yang terjadi pada saat ketersediaan pangan nasional

Bagian IV.23 – 1


cukup memadai menunjukkan adanya masalah dalam distribusi pangan.

Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan. Masalah utama yang menyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin adalah rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi.

Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin adalah 4x (empat kali) lebih tinggi dari golongan terkaya.

Pada umumnya tingkat kesehatan masyarakat miskin masih rendah. Angka Kematian Bayi (AKB) pada kelompok berpendapatan rendah masih selalu di atas AKB masyarakat berpendapatan tinggi, meskipun telah turun dari 61 (per 1000 kelahiran) pada tahun 1999 menjadi 64 pada tahun 2000, dan 53 pada tahun 2001. Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan balita. Status kesehatan masyarakat miskin diperburuk dengan masih tingginya penyakit menular seperti malaria, TBC, dan HIV/AIDS. Kerugian ekonomi yang dialami masyarakat miskin akibat penyakit TBC sangat besar karena penderita TBC tidak dapat bekerja selama 3-4 bulan. Kematian laki-laki dan perempuan pencari nafkah yang disebabkan oleh penyakit tersebut berakibat pada hilangnya pendapatan masyarakat miskin dan meningkatnya jumlah anak yatim/piatu.

Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat miskin juga disebabkan oleh (1) perilaku hidup mereka yang tidak sehat, (2) jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh dan (3) biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Masalah lainnya adalah rendahnya mutu layanan kesehatan dasar yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan, dan kurangnya sarana kesehatan. Data SDKI 2002-2003 menunjukkan bahwa 48,7 persen masalah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan adalah karena kendala biaya, jarak dan transportasi. Utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 persen (2001) penduduk, dan hanya

Bagian IV.23 – 2


sebagian kecil diantaranya penduduk miskin. Rendahnya layanan kesehatan juga disebabkan oleh mahalnya alat kontrasepsi sehingga masyarakat miskin tidak mampu mendapatkan layanan kesehatan reproduksi. Peranan swasta cukup besar dalam layanan kesehatan reproduksi. Rendahnya mutu dan terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan reproduksi mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan tingginya angka aborsi.

Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan kemiskinan. Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang dilakukan secara signifikan telah memperbaiki tingkat pendidikan penduduk Indonesia. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 7,1 tahun dan menurunnya angka buta aksara menjadi 10,12 persen (SUSENAS 2003). Angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia juga mengalami peningkatan secara berarti.

Meskipun demikian pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sampai dengan tahun 2003 masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin dan antara perdesaan dan perkotaan. Sebagai gambaran, dengan rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) – rasio penduduk yang bersekolah – untuk kelompok usia 13-15 tahun pada tahun 2003 mencapai 81,01 persen, APS kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 93,98 persen sementara APS kelompok 20 persen termiskin baru mencapai 67,23 persen. Kesenjangan yang lebih besar terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun dengan APS kelompok terkaya sebesar 75,62 persen dan APS kelompok termiskin hanya sebesar 28,52 persen. Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas juga menunjukkan perbedaan yang signifikan yaitu sebesar 4,01 persen untuk kelompok terkaya dan 16,9 persen untuk kelompok termiskin. Dengan menggunakan indikator APK tahun 2003, kelompok penduduk miskin juga menunjukkan kondisi angka partisipasi yang jauh lebih rendah dibandingkan penduduk kaya khususnya untuk jenjang AMP/MTs ke atas. APK SMP/MTs untuk kelompok termiskin baru mencapai 61,13 persen, sementara kelompok terkaya sudah hampir mencapai 100 persen.

Pada saat yang sama partisipasi pendidikan penduduk perdesaan masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk perkotaan. Rata-rata APS penduduk perdesaan usia 13-15 tahun pada tahun 2003 adalah 75,6 persen sementara APS penduduk perkotaan sudah mencapai 89,3 persen. Kesenjangan partisipasi pendidikan untuk

Bagian IV.23 – 3


kelompok usia 16-18 tahun tampak lebih nyata dengan APS penduduk perkotaan sebesar 66,7 persen dan APS penduduk perdesaan baru mencapai 38,9 persen. Tingkat keaksaraan penduduk perdesaan juga lebih rendah dibanding penduduk perkotaan dengan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas di perkotaan sebesar 5,49 persen dan di perdesaan sebesar 13,8 persen.

Keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses layanan pendidikan dasar terutama disebabkan tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Meskipun SPP untuk jenjang SD/MI telah secara resmi dihapuskan oleh Pemerintah tetapi pada kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah. Pengeluaran lain diluar iuran sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, uang transport, dan uang saku menjadi faktor penghambat pula bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya. Di samping itu sampai dengan tahun 2003 ketersediaan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMP/MTs ke atas di daerah perdesaan, daerah terpencil dan kepulauan masih terbatas. Hal tersebut menambah keengganan masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya karena bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan.

Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha. Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga.

Keterpaksaan untuk mendapatkan pekerjaan menyebabkan lemahnya daya tawar masyarakat miskin dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan yang merugikan. Masyarakat miskin juga harus mau menerima pekerjaan dengan imbalan yang terlalu rendah dengan sistem kontrak yang sangat rentan terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pemberi kerja. Kesulitan ekonomi juga memaksa anak dan perempuan untuk bekerja. Pekerja perempuan, khususnya buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga, serta pekerja anak menghadapi resiko yang sangat tinggi untuk dieksplotasi secara berlebihan, tidak menerima gaji atau digaji sangat murah, dan diperlakukan secara tidak manusiawi.

Terbatasnya Akses Layanan Perumahan dan Sanitasi. Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya

Bagian IV.23 – 4


perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Di perkotaan, keluarga miskin sebagian besar tinggal di perkampungan yang berada di balik gedung-gedung pertokoan dan perkantoran, dalam petak-petak kecil, saling berhimpit, tidak sehat dan seringkali dalam satu rumah ditinggali lebih dari satu keluarga. Mereka tidak mampu membayar biaya awal untuk mendapatkan perumahan sangat sederhana dengan harga murah. Perumahan yang diperuntukkan bagi golongan berpenghasilan rendah terletak jauh dari pusat kota tempat mereka bekerja sehingga biaya transport akan sangat mengurangi penghasilan mereka.

Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering juga mengeluhkan kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai. Hal ini terjadi pada masyarakat perkebunan yang tinggal di dataran tinggi seperti perkebunan teh di Jawa. Mereka jauh dan terisiolasi dari masyarakat umum. Sementara itu, bagi penduduk lokal yang tinggal di pedalaman hutan, masalah perumahan dan permukiman tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari masalah keutuhan ekosistem dan budaya setempat.

Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air. Keterbatasan akses terhadap air bersih akan berakibat pada penurunan mutu kesehatan dan penyebaran berbagai penyakit lain seperti diare. Akses terhadap air bersih masih menjadi persoalan di banyak tempat dengan kecenderungan akses rumahtangga di Jawa-Bali lebih baik dibanding daerah lain.

Masyarakat miskin juga mengalami masalah dalam mengakses sumber-sumber air yang diperlukan untuk usaha tani dan menurunnya mutu air akibat pencemaran dan limbah industri. Berkurangnya air waduk akibat penggundulan hutan dan pendangkalan, serta menurunnya mutu saluran irigasi mengakibatkan berkurangnya jangkauan irigasi. Masalah ini membuat lahan tidak dapat diusahakan secara optimal, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan petani. Sementara itu, perkembangan industri tanpa disertai pengawasan pembuangan limbah secara ketat telah menyebabkan terjadinya pencemaran sungai yang merupakan sumber air utama bagi masyarakat miskin perkotaan.

Bagian IV.23 – 5


Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluargannya untuk bekerja di atas tanah pertanian. Oleh sebab itu, meningkatnya jumlah petani gurem dan petani tunakisma mencerminkan kemiskinan di perdesaan. Masalah tersebut bertambah buruk dengan struktur penguasaan lahan yang timpang karena sebagian besar petani gurem tidak secara formal menguasai lahan sebagai hak milik, dan kalaupun mereka memiliki tanah, perlindungan terhadap hak mereka atas tanah tersebut tidak cukup kuat karena tanah tersebut seringkali tidak bersertifikat. Tingkat pendapatan rumah tangga petani ditentukan oleh luas tanah pertanian yang secara nyata dikuasai. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumberdaya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. Terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap tanah tergambar dari timpangnya distribusi penguasaan dan pemilikan tanah oleh rumah tangga petani, dimana mayoritas rumah tangga petani masing-masing hanya memiliki tanah kurang dari satu hektar dan adanya kecenderungan semakin kecilnya rata-rata luas penguasaan tanah per rumah tangga pertanian.

Masalah pertanahan juga nampak dari semakin banyak dan meluasnya sengketa agraria, termasuk sengketa masyarakat dengan pemerintah, seperti mengenai penetapan kawasan konservasi yang di dalamnya terdapat lahan pertanian, masyarakat sekitar yang sudah mengusahakan secara turun-temurun. Sengketa agraria di beberapa daerah terutama di Jawa dan Sumatera sering dilatarbelakangi oleh konflik agraria yang terjadi pada masa kolonial dan hingga kini tidak terselesaikan berdasarkan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Memburuknya Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam, serta Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Alam. Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap sumberdaya alam dan menurunnya mutu lingkungan hidup, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan.

Masyarakat miskin seringkali terpinggirkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, seperti terjadi dalam

Bagian IV.23 – 6


pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam oleh perusahaan besar dan proyek-proyek besar pemerintah. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah pesisir sebagai nelayan merasakan adanya penurunan tangkapan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan oleh masuknya perahu trawl milik pemodal besar dan pencurian ikan oleh nelayan negara asing yang menggunakan perahu lebih modern. Masyarakat miskin yang tinggal di sekitar daerah pertambangan tidak dapat merasakan manfaat secara maksimal. Mereka hanya menjadi buruh pertambangan tanpa ada hak atas kepemilikan terhadap areal pertambangan yang dikuasai oleh para pemilik modal atas ijin dari negara.

Lemahnya Jaminan Rasa Aman. Data yang dihimpun UNSFIR menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997 – 2000) telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik.. Lemahnya jaminan rasa aman dalam lima tahun terakhir juga terjadi dalam bentuk ancaman non kekerasan antara lain, kerusakan lingkungan, perdagangan perempuan dan anak (trafficking), krisis ekonomi, penyebaran penyakit menular, dan peredaran obat-obat terlarang yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Konflik sosial yang terjadi diberbagai tempat menyebabkan hilangnya rasa aman.

Konflik yang terjadi di berbagai daerah telah menyebabkan hilang atau rusaknya tempat tinggal, terhentinya kerja dan usaha sehingga penghasilan keluarga hilang, menurunnya status kesehatan individu dan lingkungan yang berakibat pada penurunan produktivitas, rusaknya infrastruktur ekonomi yang menyebabkan langkanya ketersediaan bahan pangan, menurunnya akses terhadap pendidikan, menurunnya akses terhadap air bersih, rusaknya infrastruktur sosial dan hilangnya rasa aman, serta merebaknya rasa amarah, putus asa dan trauma kolektif.

Lemahnya Partisipasi. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya pertisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.

Bagian IV.23 – 7


Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka. Secara formal sosialisasi telah dilaksanakan, namun karena menggunakan sistem perwakilan, seringkali informasi yang diperlukan tidak sampai ke masyarakat miskin.

2. BEBAN KEPENDUDUKAN

Beban masyarakat miskin makin berat akibat besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumahtangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang. Dengan beratnya beban rumahtangga, peluang anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan menjadi terhambat dan seringkali mereka harus bekerja untuk membantu membiayai kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, rumahtangga miskin harus menanggung beban yang lebih besar.

3. KETIDAKSETARAAN DAN KETIDAKADILAN GENDER

Laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan. Sumber dari permasalahan kemiskinan perempuan terletak pada budaya patriarki yang bekerja melalui pendekatan, metodologi, dan paradigma pembangunan. Sistem pemerintahan yang hirarki, hegemoni dan patriarki telah meminggirkan perempuan secara sistematis melalui kebijakan, program dan lembaga yang tidak responsif gender. Angka yang menjadi basis pengambilan keputusan, penyusunan program dan pembuatan kebijakan, tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki. Data tersebut dikumpulkan secara terpusat tanpa memperhatikan kontekstualitas dan tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan-laki-laki sehingga kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.

Budaya patriarki mengakibatkan perempuan berada pada posisi tawar yang lemah, sementara suara perempuan dalam memperjuangkan kepentingannya tidak tersalurkan melalui mekanisme pengambilan keputusan formal. Masalah keterwakilan suara dan kebutuhan perempuan dalam pengambilan keputusan

Bagian IV.23 – 8


untuk merumuskan kebijakan publik tersebut sangat penting karena produk kebijakan yang netral gender hanya akan melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang berakibat pada pemiskinan kaum perempuan.

Bagian IV.23 – 9


B. SASARAN

Sasaran penanggulangan kemiskinan terkait dengan sasaran pembangunan yang tercantum dalam agenda lain. Sasaran penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang adalah menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin. Secara rinci, sasaran tersebut adalah:1. Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis

kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009.2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu 4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan

merata 5. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha 6. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan

sehat 7. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat

miskin8. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA

dan terjaganya kualitas lingkungan hidup.9. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal

atas tanah10. Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan11. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam

pengambilan keputusan

C. ARAH KEBIJAKAN

Untuk merespon permasalahan pokok dan sasaran di atas, maka arah kebijakan yang diperlukan meliputi:

1. KEBIJAKAN POKOK PEMENUHAN HAK-HAK DASAR

1.1 PEMENUHAN HAK ATAS PANGAN

Pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat miskin laki-laki dan perempuan dilakukan dengan: (1) memperluas kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau, (2) memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat, (3) meningkatkan kapasitas masyarakat miskin yang dilakukan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan, (4) meningkatkan perlindungan sosial melalui kebijakan yang diarahkan pada perlindungan dan

Bagian IV.23 – 10


jaminan kecukupan pangan pada kelompok yang rentan terhadap goncangan ekonomi, sosial dan bencana alam, serta (5) meningkatkan kemitraan global yang dilakukan melalui kebijakan yang diarahkan untuk melindungi produk pangan dalam negeri dari produk impor.

1.2 PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN KESEHATAN

Pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan yang bermutu dilakukan dengan: (1) memperluas kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk realokasi anggaran kesehatan, dan meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau Menjamin perlindungan resiko akibat pengeluaran kesehatan bagi masyarakat miskin, (2) memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, (3) meningkatkan kapasitas masyarakat miskin yang dilakukan melalui kebijakan yang diarahkan pada upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin seperti TBC malaria, rendahnya status gizi dan akses pelayanan kesehatan reproduksi, serta (4) upaya kemitraan global melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kerjasama global dalam penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin

1.3 PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN PENDIDIKAN

Pemenuhan hak masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu, tanpa diskriminasi gender dilakukan dengan: (1) memperluas kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 2008 dengan memberikan bantuan khusus bagi keluarga miskin, tanpa diskriminasi gender, dan memperluas kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi bagi anak perempuan dan laki-laki yang berbakat dari keluarga miskin, (2) memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan alternatif dan pelatihan bagi masyarakat miskin, serta (3) meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok rentan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan khusus bagi anak dengan kemampuan berbeda (diffable), pekerja anak, anak jalanan, anak korban konflik dan bencana alam, tanpa diskriminasi gender.

1.4 PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN

Bagian IV.23 – 11


Pemenuhan hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak dilakukan dengan: (1) memperluas kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja dan mengembangkan usaha, dan arah kebijakan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), (2) memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada pengembangan kelembagaan masyarakat miskin untuk meningkatkan akses terhadap kesempatan dan perlindungan kerja, (3) meningkatkan kapasitas masyarakat miskin yang dilakukan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan kerja, (4) meningkatkan perlindungan sosial melalui kebijakan yang diarahkan pada perlindungan pekerja untuk menjamin keberlangsungan, keselamatan dan kemanan kerja, serta (5) upaya kemitraan global melalui kebijakan yang diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja.

1.5 PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN

Pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat dilakukan dengan: (1) memperluas kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perumahan, permukiman, dan sanitasi, (2) memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada pengembangan forum lintas pelaku untuk menyelesaikan masalah permukiman bagi masyarakat miskin, (3) meningkatkan kapasitas masyarakat miskin yang dilakukan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat miskin tentang pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat, (4) meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui kebijakan yang diarahkan pada pengembangan mekanisme relokasi permukiman ke tempat yang layak, aman, dan sehat, serta mencegah penggusuran tanpa ada kompensasi, serta (5) upaya kemitraan global melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kerjasama internasional dalam pengembangan perumahan, permukiman, dan sanitasi sehat bagi masyarakat miskin.

1.6 PEMENUHAN HAK ATAS AIR BERSIH

Peningkatan akses masyarakat miskin atas air bersih dan aman dilakukan dengan: (1) memperluas kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan perlindungan terhadap sumberdaya air dan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih dan aman, (2) memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan peranserta lembaga

Bagian IV.23 – 12


dan organisasi masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air, (3) meningkatkan kapasitas masyarakat miskin yang dilakukan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumberdaya air dan pentingnya air bersih, (4) meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui kebijakan yang diarahkan pada pengembangan mekanisme penyediaan air bersih bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air, serta upaya kemitraan global melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kerjasama internasional dalam pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air bersih dan aman yang berpihak pada masyarakat miskin.

1.7 PEMENUHAN HAK ATAS TANAH

Upaya menjamin dan melindungi hak perorangan dan komunal atas tanah dilakukan dengan: (1) memperluas kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat miskin tanpa diskriminasi gender, dan mengembangkan mekanisme redistribusi tanah secara selektif, (2) memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan peranserta masyarakat miskin dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang, (3) meningkatkan kapasitas masyarakat miskin yang dilakukan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat miskin tentang aspek hukum pertanahan dan tanah ulayat, serta (4) meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui kebijakan yang diarahkan pada pengembangan mekanisme perlindungan terhadap hak atas tanah bagi kelompok rentan.

1.8 PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA

Meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilakukan dengan: (1) memperluas kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan, (2) memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada peranserta organisasi dan lembaga masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan SDA dan LH, (3) meningkatkan kapasitas masyarakat miskin yang dilakukan melalui kebijakan yang diarahkan pada pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan LH yang berkelanjutan, (4) meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui kebijakan yang

Bagian IV.23 – 13


diarahkan pada pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat miskin dari dampak bencana alam, serta (5) meningkatkan kemitraan global melalui pengembangan jaringan kerja dalam hal pengelolaan SDA dan pelestarian LH yang lebih berpihak pada masyarakat miskin.

1.9 PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN

Upaya memenuhi hak atas rasa aman dan perlindungan dari gangguan keamanan dan konflik bagi masyarakat miskin dilakukan dengan: (1) memperluas kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan rasa aman bagi masyarakat miskin, dan pemulihan keamanan dan ketertiban daerah pasca konflik, (2) memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada upaya mewujudkan rasa aman, mencegah dan menangani persoalan pasca konflik, serta (3) meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui kebijakan yang diarahkan pada perluasan jaminan rasa aman di rumah tangga dan lingkungan sosial pada kelompok masyarakat rentan, dan meningkatkan perlindungan bagi para pekerja anak dan anak jalanan, serta pencegahan terjadinya perdagangan anak.

1.10 PEMENUHAN HAK UNTUK BERPARTISIPASI

Upaya peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan publik dilakukan dengan: (1) memperluas kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada perluasan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran program pembangunan, dan memperluas aksesibilitas masyarakat miskin terhadap perencanaan dan pengelolaan tata ruang wilayah, serta (2) memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada pelembagaan partisipasi publik

2. KEBIJAKAN PENDUKUNG PEMENUHAN HAK DASAR

2.1 PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin perdesaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan: (1) peningkatan pembangunan prasarana transportasi, telekomunikasi dan listrik, (2) pengembangan pusat layanan informasi perdesaan, (3) pengembangan industri perdesaan, serta (4) peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.

Bagian IV.23 – 14


2.2 REVITALISASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Upaya dalam memperluas kesempatan masyarakat miskin perkotaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan: (1) penyediaan tempat dan ruang usaha bagi masyarakat miskin, (2) pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dengan melibatkan masyarakat, (3) penghapusan berbagai aturan yang menghambat pengembangan usaha, (4) pengembangan forum lintas pelaku, (5) peningkatan akses masyarakat kota terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan.

Bagian IV.23 – 15


2.3 PENGEMBANGAN EKONOMI KELAUTAN DAN KAWASAN PESISIR

Upaya dalam memperluas kesempatan masyarakat miskin kawasan pesisir dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan: (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani ikan kecil, (2) penguatan lembaga dan organisasi masyarakat nelayan, (3) peningkatan dalam pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan kelautan, serta (4) peningkatan keamanan berusaha bagi nelayan serta pengamanan sumberdaya kelautan dan pesisir dari pencurian pihak asing.

2.4 KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TERTINGGAL

Upaya dalam memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin yang berada di wilayah tertinggal dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan: (1) pembangunan prasarana dasar listrik, transportasi, jalan, air bersih, telekomunikasi dan informasi, (2) pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan, serta (3) peningkatan perlindungan terhadap aset masyarakat lokal.

D. PROGRAM PEMBANGUNAN

Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar. Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu secara sepihak namun perlu juga memobilisasi stakeholder terkait untuk mengefektifkan program yang dijalankan. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan dijabarkan ke dalam program-program sebagai berikut:

1. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT PEMENUHAN HAK ATAS PANGAN

Tujuan program-program ini adalah meningkatkan kecukupan pangan dan status gizi masyarakat miskin terutama ibu, bayi dan anak balita. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui program-program diantaranya:

(1)PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGANa. Peningkatan ketersediaan stok pangan secara merata di

semua daerah/Peningkatan distribusi pangan;

Bagian IV.23 – 16


b. Peningkatan efisiensi sistem dan jaringan distribusi pangan nasional yang menjamin keterjangkauan harga bahan pangan;

c. Peningkatan produksi pangan lokal/diversifikasi pangan;d. Revitalisasi lembaga ketahanan pangan rakyat dan

diversifikasi pangan;e. Bantuan pangan untuk kelompok yang rentan terhadap

goncangan ekonomi, sosial dan bencana alam; danf. Pemberantasan penyelundupan produk pangan dari luar

negeri.

(2)PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKATa. Pengembangan pendidikan gizi keluarga; danb. Pemberian bantuan makanan tambahan/makanan

pendamping ASI, terutama pada bayi, anak balita, dan ibu hamil.

2. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN KESEHATAN

Tujuan program-program ini adalah untuk memenuhi hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan yang bermutu. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui program-program diantaranya:

(1)PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKATa. Revitalisasi alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan

kesehatan masyarakat miskin, termasuk realokasi anggaran untuk upaya kesehatan masyarakat (UKM);

b. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya;

c. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan;d. Peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar di

daerah terpencil, tertinggal, dan terisolasi melalui peningkatan pemerataan mutu dan jumlah tenaga medis, obat esensial dan perbekalan kesehatan;

e. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial;

f. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar;

g. Pembinaan peranserta masyarakat dalam upaya kesehatan terutama pemberdayaan perempuan dan keluarga, revitalisasi Posyandu dan UKBM lainnya;

h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antarnegara, antarlembaga donor dan organisasi internasional;

Bagian IV.23 – 17


i. Penetapan SPM (standar pelayanan minimum) bidang kesehatan sebagai tolok ukur pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan;

j. Pembinaan dan pengembangan sarana pelayanan kesehatan pada rumah sakit swasta untuk memperluas jangkauan pelayanan masyarakat miskin; dan

k. Pengembangan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

(2)PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGANa. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III

rumah sakit.

(3)PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKITa. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan

penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, dan kesehatan reproduksi, bahaya merokok secara komprehensif.

(4)PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKATa. Peningkatan pendidikan gizi; danb. Penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi,

ganguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro.

3. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN PENDIDIKAN

Tujuan program-program ini adalah untuk memenuhi hak masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu, tanpa diskriminasi gender. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui program-program diantaranya:

(1)PROGRAM PENDIDIKAN DASAR 9 (SEMBILAN) TAHUNa. Reorientasi alokasi dan ketepatan anggaran pendidikan

dasar dan anggaran pendidikan lanjutan bagi masyarakat miskin, tanpa diskriminasi gender;

b. Pembebasan berbagai pungutan, iuran, sumbangan apapun yang berbentuk uang, kewajiban menggunakan seragam sekolah, dan sepatu bagi siswa dari keluarga miskin;

c. Perluasan perbaikan gizi anak sekolah;d. Pengadaan sarana belajar bagi anak usia pendidikan dasar

dari keluarga miskin, tanpa diskriminasi gender;e. Peningkatan mutu dan kesejahteraan guru SD/MI,

SLTP/MTs, dan Tutor Paket A dan B yang melayani pendidikan untuk masyarakat miskin; dan

Bagian IV.23 – 18


f. Pengadaan dan perluasan beasiswa khusus anak miskin yang berbakat, baik laki-laki maupun perempuan, pada jenjang SLTA/MA dan perguruan tinggi.

(2)PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMALa. Penyelenggaraan Program Paket A setara SD dan Paket B

setara SLTP bagi masyarakat miskin, tanpa diskriminasi gender;

b. Peningkatan mutu lembaga pelatihan dan kursus yang dikelola masyarakat;

c. Perluasan jangkauan kursus ketrampilan bagi keluarga miskin kota dan desa yang diintegrasikan dengan usaha mikro dan kemitraan dengan pengusaha;

d. Intensifikasi dan perluasan kesempatan mengikuti program pemberantasan buta aksara fungsional bagi keluarga miskin; dan

e. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan bagi anak dengan kemampuan berbeda (diffable), pekerja anak, anak jalanan, anak korban konflik dan bencana alam, tanpa diskriminasi gender.

4. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN DAN BERUSAHA

Tujuan program-program ini adalah untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui program-program diantaranya:

(1)PROGRAM PENCIPTAAN FLEKSIBILITAS PASAR KERJA DENGAN MEMPERBAIKI ATURAN MAIN KETENAGAKERJAAN (ATURAN MAIN PENGUPAHAN, ATURAN MAIN PHK, ATURAN MAIN PERLINDUNGAN PEKERJA) a. Pengembangan hubungan industrial yang dilandasi hak-hak

pekerja;b. Peningkatan perlindungan hukum yang menjamin kepastian

kerja dan perlakuan yang adil bagi pekerja;c. Pencegahan terhadap eksploitasi dan berbagai bentuk

pekerjaan terburuk anak;d. Peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral dalam

melindungi buruh migran; dane. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pasar kerja

di luar negeri.

(2)MEMPERBARUI PELAKSANAAN BERBAGAI PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH

Bagian IV.23 – 19


a. Peningkatan akses kerja bagi laki-laki dan perempuan dengan kemampuan berbeda;

b. Perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama; dan

c. Peningkatan jaminan keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja.

(3)MENYEMPURNAKAN PROGRAM PENDUKUNG PASAR KERJAa. Peningkatan kemampuan serikat pekerja dan organisasi

pengusaha mikro dan kecil dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

(4)PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHa. Pengembangan lembaga keuangan mikro melalui

peningkatan kepastian hukum dan perlindungan usaha;b. Pengembangan kemampuan dan perlindungan terhadap

usaha mikro dan kecil; danc. Penyediaan perijinan kemudahan dan pembinaan dalam

memulai usaha, termasuk dalam perijinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal bagi usaha skala mikro.

(5)PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKROa. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap modal,

faktor produksi, informasi, teknologi dan pasar tanpa diskriminasi gender;

b. Peningkatan dan penyebarluasan teknologi yang mampu meningkatkan kemampuan kerja masyarakat miskin untuk menghasilkan produk yang lebih banyak dan bermutu;

c. Peningkatan ketrampilan usaha masyarakat miskin dengan kemampuan berbeda sesuai dengan potensi yang ada;

d. penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar seperti sistem bagi hasil, dari dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti anggunan;

e. Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansu pusat, daerah, BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional, dan institusional;

f. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha;

g. Fasilitasi untuk pembentukan wadah organisasi bersama diantara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha;

h. Dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengarjin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra

Bagian IV.23 – 20


produksi/klaster disertai dukungan infrastruktur yang memadai; serta

i. Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perdesan terutama di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.

5. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN

Tujuan program-program ini adalah untuk memenuhi hak masyarakat miskin untuk dapat menempati/menghuni perumahan yang layak dan sehat. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui program-program diantaranya:

Bagian IV.23 – 21


(1)PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHANa. Penetapan regulasi yang mengatur tentang wewenang

dan tanggungjawab mengenai perumahan dan permukiman masyarakat miskin, termasuk kelompok rentan dan masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial;

b. Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah;

c. Pembangunan rumah susun sederhana sewa, rumah sederhana, dan rumah sederhana sehat; serta

d. Pertukaran pengalaman dengan negara lain dalam pengembangan sistem perumahan dan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin.

(2)PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHANa. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi

masyarakat miskin;b. Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh,

desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi;c. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya

yang berbasis pemberdayaan masyarakat;d. Faslitasi dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi rumah

akibat bencana alam dan kerusuhan sosial;e. Penetapan standar sanitasi dan perbaikan lingkungan

kumuh;f. Penyederhanaan prosedur perijinan dan pengakuan hak

atas bangunan perumahan masyarakat miskin;g. Revitalisasi kelembagaan lokal yang bergerak pada

pembangunan perumahan masyarakat, termasuk kelompok dana bergulir perumahan;

h. Pembentukan forum lintas pelaku untuk menyelesaikan masalah permukiman masyarakat miskin; serta

i. Pendirian rumah penampungan/panti untuk orang jompo, anak jalanan, anak terlantar, dan penyandang cacat/memiliki kemampuan berbeda serta masyarakat miskin di daerah pasca konflik dan bencana alam.

(3)PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKATa. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

terhadap tempat tinggal dan lingkungannya di masyarakat miskin.

6. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT PEMENUHAN HAK ATAS AIR BERSIH

Tujuan program-program ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat miskin atas air bersih. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui program-program diantaranya:

Bagian IV.23 – 22


(1)PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DAN SUMBER AIR LAINNYAa. Revisi Undang-Undang Sumberdaya Air agar lebih berpihak

pada masyarakat miskin;b. Perlindungan sumber air bagi masyarakat miskin melalui

sejenis Otoritas Pengelola Air; sertac. Pertukaran pengalaman dengan negara maju dalam sistem

pengelolaan sumber daya air yang berpihak pada masyarakat miskin.

(2)PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKUa. Pembentukan mekanisme subsidi silang sebagai alternatif

pembiayaan dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat miskin;

b. Pendekatan investasi bersama dalam hal penyediaan air bersih dan aman untuk masyarakat miskin;

c. Pemberian bantuan dan pelatihan teknis masyarakat perdesaan dalam operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum;

d. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber air di wilayah rawan air; serta

e. Pembentukan mekanisme penyediaan air bersih dan aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin karena goncangan ekonomi, sosial, dan bencana alam.

(3)PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKATa. Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam

pemanfaatan air bagi masyarakat miskin.

7. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT PEMENUHAN HAK ATAS TANAH

Tujuan program-program ini adalah menjamin dan melindungi hak perorangan dan komunal atas penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui program-program diantaranya:

(1) PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHANa. Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan

untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan perundangan pertanahan, penyelesaian konflik dan pengembangan budaya hukum;

b. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum;

c. Pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria;

Bagian IV.23 – 23


d. Redistribusi secara selektif terhadap tanah absentia dan perkebunan sesuai dengan UUPA;

e. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien termasuk pembuatan peta dasar pendaftaran tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah;

f. Sertifikasi massal dan murah bagi masyarakat miskin dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum;

g. Perlindungan tanah ulayat masyarakat adat tanpa diskriminasi jender;

h. Pembentukan forum lintas pelaku dalam penyelesaian sengketa tanah;

i. Fasilitasi partisipasi masyarakat miskin dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang;

j. Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai hak-hak masyarakat miskin terhadap tanah;

k. Fasilitasi dan perlindungan hak atas tanah bagi kelompok rentan; serta

l. Pemberian jaminan kompensasi terhadap kelompok rentan yang terkena penggusuran.

8. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA

Tujuan program-program ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui program-program diantaranya:

(1)PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTANa. Rehabilitasi ekosistem (lahan kritis, lahan marginal, hutan

bakau, dan terumbu karang, dll.) berbasis masyarakat; danb. Pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha

perhutanan rakyat.

(2)PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAMa. Restrukturisasi peraturan tentang pemberian Hak

Pengelolaan Sumberdaya Alam;b. Penguatan organisasi masyarakat adat/lokal dalam

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;c. Pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang

pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, termasuk kearifan lokal;

d. Pengembangan sistem insentif bagi masyarakat miskin yang menjaga lingkungan; serta

Bagian IV.23 – 24


e. Pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga masyarakat setempat dan dunia usaha dalam pelestarian dan perlindungan sumber daya alam.

(3)PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUPa. Pengembangan sistem pengawasan pemanfaatan SDA oleh

masyarakat;b. Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam yang

memberikan hak kepada masyarakat secara langsung; sertac. Reorientasi kerjasama dengan perusahaan multinasional

yang memanfaatkan SDA dan LH agar lebih berpihak pada masyarakat miskin.

(4)PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP.a. Peningkatan peran sektor informal khususnya pemulung

dan lapak dalam upoaya pemisahan sampah dan 3R; danb. Penegakkan hukum bagi pihak yang merusak sumberdaya

alam dan lingkungan hidup.

(5)PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIALa. Pemberian bantuan jaminan hidup bagi masyarakat yang

terkena bencana alam.

9. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN

Tujuan program-program ini adalah untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas rasa aman dari gangguan keamanan, tindak kekerasan, dan konflik. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui program-program diantaranya:

Bagian IV.23 – 25


(1)PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIALa. Meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan

sosial dan hukum bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal; dan

b. Melakukan pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal.

(2)PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYATa. Melakukan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan

upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; danb. Menyerasikan penanganan masalah-masalah strategis

yang menyangkut kesejahteraan rakyat antara lain pengungsi, dan korban bencana alam dan konflik.

(3)PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYAa. Melakukan pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin;b. Membangun kerjasama kemitraan antara pengusaha

dengan kelompok usaha fakir miskin;c. Melaksanakan pemberdayaan KAT secara bertahap,

mengembangkan GIS bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT; dan

d. Melakukan peningkatan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.

(4)PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL:a. Menyerasikan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan perlindungan sosial;

b. Menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan;

c. Mengembangkan model pelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial; dan

d. Pembentukan unit/lembaga yang responsif dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap masyarakat rentan.

(5)PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUANa. Peningkatan perlindungan terhadap anak dan perempuan

dari kekerasan dalam rumah tangga; dan

Bagian IV.23 – 26


b. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk pencegahan dan penanggulangannya.

(6)PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAKa. Pengembangan sistem perlindungan bagi pekerja anak dan

anak jalanan; danb. Peningkatan upaya pencegahan perdagangan anak.

(7)PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERIa. Penegakan hukum yang menjamin rasa aman masyarakat

miskin secara konsisten; danb. Revitalisasi sistem keamanan tingkat komunitas untuk

mewujudkan keamanan lingkungan.

(8)PROGRAM PEMULIHAN KAWASAN KONFLIKa. Pengembangan sistem perlindungan sosial bagi korban

konflik;b. Penyelesaian akar masalah konflik seperti pertanahan,

pengangguran kemiskinan dan sebagainya;c. Pemulihan keamanan, ketertiban dan pelayanan umum di

daerah pasca konflik; dand. Peningkatan keberdayaan komunitas untuk mewujudkan

keamanan, mencegah dan menyelesaikan konflik lingkungan.

10. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT PEMENUHAN HAK BERPARTISIPASI

Tujuan program-program ini adalah untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui program-program diantaranya:

(1)PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKa. Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah

kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah/Penyempurnaan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan dan perencanaan partisipatif daerah; dan

b. Fasilitasi pembentukan forum-forum warga yang bisa mewakili kepentingan masyarakat miskin.

Bagian IV.23 – 27


(2)PROGRAM PENATAAN PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS, KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAHa. Memfasilitasi pulihnya fungsi-fungsi tradisional dan

memberdayakan kembali pranata-pranata adat dan lembaga sosial budaya tradisional di daerah-daerah; dan

b. Fasilitasi forum lintas pelaku sebagai wahana partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan publik.

(3)PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH..a. Mendorong kinerja kelembagaan daerah berdasarkan

prinsip-prinsip organisasi modern dan berorientasi pelayanan masyarakat;

b. Mendorong peningkatan peran lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

c. Pelembagaan partisipasi masyarakat miskin melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif; serta

d. Fasilitasi proses penjaringan aspirasi masyarakat miskin dan sosialisasi melalui media dan angket.

11. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT PERWUJUDAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER

Tujuan program-program ini adalah untuk (1) menurunkan kesenjangan gender yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan pemiskinan perempuan lebih parah dari laki-laki, (2) menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan sama dengan laki-laki. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui program-program diantaranya:

(1) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUANa. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui aksi

afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan ekonomi;

b. Mengembangkan dan menyempurnakan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah;

c. Perlindungan bagi perempuan dari kondisi kerja yang buruk akibat perdagangan manusia;

d. Pencegahan dan penyelesaian permasalahan kekerasan dengan segala bentuk akibatnya;

Bagian IV.23 – 28


e. Pengembangan sistem pendataan yang mampu menangkap dinamika persoalan gender dalam kemiskinan; serta

f. Peningkatan alokasi anggaran pemberdayaan perempuan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender.

(2) PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUANa. Melakukan analisis dan revisi peraturan perundang-

undangan yang diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak; dan

b. Menyususn kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melindungi perempuan dan hak-hak anak.

(3) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKa. Peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender

dalam kebijakan, program, dan kelembagaan sosial dan pemerintah.

PROGRAM PENDUKUNG

1. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Tujuan program-program ini adalah untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin perdesaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui program-program diantaranya:

(1) PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAANa. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

perdesaan dalam pemanfaatan sumber daya setempat;b. Pengembangan industri perdesaan yang didukung oleh

pembinaan kemampuan, regulasi yang tidak menghambat, dan akses pasar; serta

c. Pengembangan pusat layanan informasi perdesaan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat miskin.

(2) PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIANa. Penumbuhan dan penguatan lembaga petani untuk

meningkatkan skala usaha dan posisi tawar petani; dan

Bagian IV.23 – 29


b. Pengembangan upaya-upaya pengentasan kemiskinan masyarakat petani.

(3) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERDESAAN.a. Pembangunan dan perluasan sistem transportasi, listrik,

air bersih, telekomunikasi perdesaan.

(4) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAHa. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah lokal dalam

memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran stakeholder dalam pengembangan sumber daya setempat.

2. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT REVITALISASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Tujuan program-program ini adalah untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin perkotaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui program-program diantaranya:

(1)PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOTAANa. Pengembangan forum lintas pelaku dalam penyelesaian

konflik masyarakat kota; danb. Meningkatkan perlindungan masyarakat miskin

perkotaan.

(2)PROGRAM PENATAAN RUANGa. Peningkatkan peranserta masyarakat miskin perkotaan

dalam perencanaan tata ruang.

(3)PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHANa. Peningkatan kepastian penguasaan dan pemilikan

perumahan dan permukiman masyarakat miskin perkotaan.

(4)PROGRAM UPAYA KESEHTAN MASYARAKATa. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin perkotaan tanpa diskriminasi gender.

(5)PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKUa. Menjamin ketersediaan air bersih dan aman secara

merata bagi masyarakat miskin perkotaan.

(6)PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO.

Bagian IV.23 – 30


a. Pengembangan usaha mikro dan kemitraan di kalangan masyarakat miskin perkotaan, baik laki-laki maupun perempuan dengan pengusaha.

(7)PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAHa. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah

perkotaan dalam pelayanan dan koordinasi stakeholder dalam penanganan kemiskinan perkotaan.

Bagian IV.23 – 31


3. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT PENGEMBANGAN EKONOMI KELAUTAN DAN KAWASAN PESISIR

Tujuan program-program ini adalah untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin kawasan pesisir dalam pemenuhan hak-hak dasar.

Kegiatan-kegiatan tersebut dirangkum dalam program: (1)PROGRAM PEMGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN

a. Pengembangan perilaku masyarakat miskin di kawasan pesisir yang kontra produktif bagi upaya peningkatan kesejahteraan hidupnya;

b. Pelaksanaan regulasi yang mengatur kawasan penangkapan ikan dan pengakuan atas tradisi lokal masyarakat pesisir;

c. Optimalisasi daya guna potensi sumber daya kelautan dan pesisir;

d. Pemberdayaaan perempuan di kawasan pesisir untuk mendukung ekonomi rumah tangga;

e. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam mendukung peningkatan kesejahteraan; dan

f. Peningkatan patroli keamanan wilayah laut dan pesisir

4. PROGRAM-PROGRAM TERKAIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TERTINGGAL

Tujuan program-program ini adalah untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin yang berada di wilayah tertinggal meliputi pula daerah perbatasan dan daerah terisolir dalam pemenuhan hak-hak dasar.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: (1)PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL

a. Regulasi yang mengatur percepatan pembangunan kawasan tertinggal dan perlindungan terhadap asset masyarakat lokal;

b. Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan;

c. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya; dan

d. Peningkatan kapasitas masyarakat beserta kelembagaannya

Bagian IV.23 – 32

Outline - Kementerian PPN/Bappenas :: Home · Web viewPenyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat...

Documents

Transcript of Outline - Kementerian PPN/Bappenas :: Home · Web viewPenyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat...