Outcomes - puslit.kemsos.go.idpuslit.kemsos.go.id/upload/post/files/88e8c2dce... · Rehabilitasi...

Outcomes

EVALUASI PENCAPAIAN OUTCOMESBANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIALBADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL

KEMENTERIAN SOSIAL RITAHUN 2019

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak buku sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari Puslitbangkesos, Kementerian Sosial RI.

Pengarah

Eva Rahmi Kasim

Konsultan

Hasanudin Eka

Konsultan

DR. Etty Rahayu

Tim Peneliti:

Ayu Diah Amalia, Achmadi Jayaputra, MuchtarJohan Arifin, Ahmad Rodli Putra H., Pebrianto Syafrudin

Putri Farraz Zayyan, Lucy Sandra Butar Butar

Cetakan I : 2019

ISBN : 978-623-7806-01-1

Diterbitkan oleh:

PUSLITBANGKESOS KEMENTERIAN SOSIAL RI.

Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta- Timur. Telp. (021) 8017126E-mail: [email protected]; Website: puslit.kemsos.go.id

EVALUASI PENCAPAIAN OUTCOMES BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH),- Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI. 2019. vi + 82 hlm. 14,8 cm x 21 cm.

Ayudiah Amalia, dkk.

iii

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) menyatakan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Hingga akhir tahun 2018, jumlah rumah tidak layak huni tercatat sekitar 2,1 juta. Bantuan Sosial RS-RTLH telah diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan pemberian bantuan stimulan dan diharapkan Keluarga Penerima Manfaat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya di bidang perumahan.

Penelitian ini bertujuan Identifikasi pencapaian outcomes program Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni dan Identifikasi kendala dalam mekanisme pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Sampel yang diambil sebanyak 86 RS-RTLH di 8 Kabupaten yaitu Wilayah I meliputi Kabupaten Solok (Sumatera Barat), Kabupaten Bangka (Kepulauan Bangka Belitung), Kabupaten Sukabumi (Jawa barat); Wilayah II meliputi Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah), Kabupaten Pulang Pisau (Kalimantan Tengah), Kabupaten Tabanan (Bali); Wilayah III meliputi Kabupaten Magetan (Jawa Timur) dan Kabupaten Minahasa Utara (Sulawesi Utara). Hasil penelitian ini diharapkanmenjadi bahan perbaikan kebijakan dalam penyedia rumah bagi penduduk miskin yang akan datang.

Jakarta, Desember 2019Pusat Penelitian dan pengembangan Kesejahteraan SosialKepala,

Eva Rahmi Kasim

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _______________________________________ iii

DAFTAR GAMBAR ________________________________________ vi

DAFTAR GRAFIK __________________________________________ vii

BAB 1 : PENDAHULUAN _________________________________ 11.1. Latar Belakang _________________________________ 1

2.1. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTRLH) ____________________________________ 7

BAB 2 : LANDASAN TEORI _______________________________ 72.1. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTRLH) ____________________________________ 7

2.2. Bantuan Sosial __________________________________ 12

BAB 3 : METODE _________________________________________ 143.1. Pendekatan dan Jenis Evaluasi _____________________ 14

3.2. Model Logika Evaluasi ____________________________ 14

3.4. Sampling _______________________________________ 18

3.5. Uji Instrumen ___________________________________ 24

3.6. Teknik Analisis Data ______________________________ 28

BAB 4 : HASIL TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISIS ________ 304.1. Deskripsi Identitas Responden _____________________ 30

4.2. Deskripsi Bantuan Sosial RS-RTLH _________________ 34

4.3. Pencapaian Outcomes Program RS-RTLH ___________ 42

4.4. Analisis Outcomes Sebelum-Sesudah ______________ 61

4.5. Kendala atau Faktor Penghambat

Pelaksanaan RS-RTLH ___________________________ 62

BAB 5 : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ________________ 735.1 Kesimpulan ______________________________________ 73

5.2 Rekomendasi _____________________________________ 74

v

INSTRUMEN -INSTRUMEN _______________________________ 79

DAFTAR PUSTAKA _______________________________________ 91

SEKILAS PENULIS ________________________________________ 93

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bantuan RS-RTLH Sp Kulon Progo DI Yogyakarta ____ 5

Gambar 2. Peta Sampel Penelitian ___________________________ 20

Gambar 3. Sampel Kab. Solok, Sumatera Barat ________________ 20

Gambar 4. Sampel Kab. Bangka, Kep. Bangka Belitung _________ 21

Gambar 5. Sampel Kab. Sukabumi, Jawa Barat ________________ 21

Gambar 6. Sampel Kab. Karanganyar, Jawa tengah dan Kab. Magetan Jawa Timur _____________________ 22

Gambar 7. Sampel Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ______ 22

Gambar 8. Sampel Kab. Tabanan, Bali ________________________ 23

Gambar 9. Sampel Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara ________ 23

Gambar 10. RS-RTLH Kab. Karanganyar, Jawa Tengah ___________ 36

Gambar 11. RS-RTLH Kab. Bangka, Kep. Bangka Belitung ________ 37

Gambar 12. RS-RTLH Kab. Karanganyar, Jawa Tengah ____________ 38

Gambar 13. RS-RTLH Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah _____ 39

Gambar 14. RS-RTLH Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara _______ 40

Gambar 15. RS-RTLH Kab. Magetan, Jawa Timur ________________ 41

Gambar 16. Atap Rumah setelah renovasi (atap menjadi tidak bocor) ________________________ 46

Gambar 20. RS-RTLH Kab. Sukabumi, Jawa Barat _______________ 65

vii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Kemanfaatan RS-RTLH _____________________________ 3

Grafik 2 Usia Responden ___________________________________ 30

Grafik 3 Pendidikan Terakhir Responden _____________________ 31

Grafik 4 Pekerjaan Repsonden ______________________________ 32

Grafik 5 Pendapatan Perbulan ______________________________ 33

Grafik 6 Jumlah Anggota Keluarga dalam Satu Rumah _________ 33

Grafik 7 Kamar yang Dimiliki _______________________________ 34

Grafik 8 Bantuan Stimulan yang diterima apakah cukup? ______ 35

Grafik 9 Biaya Tambahan untuk Memperbaiki Rumah __________ 37

Grafik 10 Sumber Biaya Tambahan untuk Membangun Rumah _______________________________ 41

Grafik 11 Pemanfaatan Bantuan Stimulan _____________________ 42

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Operasionalisasi Konsep ____________________________ 16

Tabel 2 Skala Likert _______________________________________ 18

Tabel 3 Sampel Penelitian __________________________________ 24

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Kuesioner __________________________ 25

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner _______________________ 27

Tabel 6 Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan ________ 43

Tabel 7 Menjamin Kesehatan _______________________________ 44

Tabel 8 Hasil T Test Terhadap 4 Dimensi Evaluasi Keberhasilan RS-RTLH ______________________________ 61

1Pendahuluan

PENDAHULUAN

BAB

11.1 Latar Belakang

Rumah merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan peran sosial bagi anggota keluarga. Di dalam rumah dapat tercipta interaksi sosial, transfer budaya, proses sosialisasi dan demokrasi secara intens. Fakir Miskin pun memerlukan rumah yang layak, nyaman dan asri sebagai salah satu kebutuhan dasar. Kementerian Sosial melihat permasalahan fakir miskin tidak hanya bertumpu pada kebutuhan infrastruktur tetapi juga permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah akses pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, perumahan, kesehatan termasuk kesempatan berusaha dan akses permodalan. Hingga akhir tahun 2018, jumlah rumah tidak layak huni tercatat sekitar 2,1 juta. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) (ertlh PUPR, 2019). Bantuan tersebut menjadi sangat penting dan strategis, karena rumah merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang termasuk fakir miskin. Hal ini membawa implikasi pada kebijakan sosial, bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah secara simultan, antara pengembangan usaha ekonomi, bimbingan sosial dan pemenuhan rumah layak huni.

Kementerian Sosial RI mengembangkan kebijakan sosial melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). RS- RTLH dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni sebagai unsur kesejahteraan sosial. Konsep program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah memperbaiki

2Evaluasi Pencapaian Outcomes Bantuan SosialRehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

kondisi rumah baik sebagian ataupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong di atas tanah dengan legalitas kepemilikan yang sah. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan disebutkan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya. Direktorat Penanganan Fakir Miskin melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui pengalokasian bantuan stimulan perumahan salah satunya melalui bantuan Rehabilitasi Sosial - Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Selain upaya untuk memenuhi kebutuhan primer perumahan bagi fakir miskin, bantuan sosial Rehabilitasi Sosial - Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) juga bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni menyatakan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat; dan untuk memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Kelayakan huni rumah secara fisik sendiri dapat diukur dengan penilaian dari empat aspek, yaitu keselamatan bangunan rumah yang mencakup struktur dan bahan bangunan untuk lantai, dinding, dan penutup atap, kecukupan minimum luas bangunan atau rasio luas lantai rumah per penghuni, kesehatan penghuni yang meliputi ketersediaan sarana MCK, air bersih dan minum, juga kecukupan pencahayaan dan penghawaan, serta keamanan bermukim.

3Pendahuluan

Bantuan stimulan RS-RTLH tidak hanya untuk perbaikan rumah secara fisik namun juga bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai sosial dilingkungan masyarakat sekitar. Didalam kegiatan RS-RTLH untuk menumbuhkan nilai-nilai sosial dibentuk kelompok. Kelompok dibentuk berdasarkan Kelurahan/Desa/Nama lain dalam 1 Kecamatan dan difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Kelompok membentuk kepengurusan yang terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara. Kelompok tersebut melakukan penilaian rumah, mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/pembangunan hingga mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah. Dengan adanya pembentukan kelompok diharapkan tercipta nilai-nilai kesetiakawanan sosial antar warga sekitar; menimbulkan kepedulian sosial dan gotong royong.

1.2 Permasalahan

Hasil penelitian cepat Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Tahun 2018 dengan sampel 4 lokasi penelitian, kemanfaatan RS-RTLH dapat dilihat dari grafik berikut

Grafik 1Kemanfaatan RS-RTLH

Sumber : Puslitbangkesos, 2018.


Bantuan stimulan RS-RTLH senilai Rp 15 juta dapat dibelikan material bahan bangunan seperti semen, kusen, asbes, bata dan besi. Sp (Salah satu Informan) tinggal di Kulon Progo DI Yogyakarta, dahulu memiliki rumah berupa bilik, mendapatkan bantuan RS-RTLH mengubah rumah tanpa dirubuhkan semua. Dalam pengerjaan perbaikan rumahnya membutuhkan 5 orang yakni dirinya, anaknya dan 3 orang tenaga yang merupakan tetangga. 3 orang tenaga bangunan ini dibayar Rp 70.000/hari, dan biaya tenaga tidak diambil dari bantuan stimulan RS-RTLH yang 15 juta melainkan dana pribadi Sp hasil ia bekerja. Pengerjaan rumah dilakukan selama 15 hari, Spn menambahkan Rp 5000/orang/hari untuk biaya makan tukang, dan ia menyediakan rokok dan pacitan perharinya, ini berarti ia menambah Rp. 3.150.000 untuk biaya tukang walaupun tetangga. Bantuan RS-RTLH cukup membuat rumah yang dihuninya sekarang tidak lagi bocor atapnya dan bangunan menjadi bangunan yang tahan gempa. Perubahan pasca bantuan stimulan RS-RTLH adalah kini rumahnya tadinya los dengan dapur sekarang dibangun menjadi 2 kamar dan dapur terpisah dengan kamar, ruang tamu dan MCK, adanya ventilasi udara yang cukup walaupun rumahnya berukuran kecil dirasa cukup nyaman menurutnya. MCK milik Sp dirasa cukup memadai karena sudah di dalam satu rumah (tidak terpisah diluar rumah).

Bantuan RS-RTLH merupakan salah satu bentuk upaya menangani masalah sarana pemukiman bagi KPM. Namun bantuan senilai Rp 15.000.000 menurut hasil temuan lapangan tidak cukup untuk membangun atau merenovasi rumah, kasus pada informan di Kabupaten Serang, Informan A pembangunan rumah melalui RS-RTLH menimbulkan permasalahan baru bagi kelompok rentan dalam hal ini KPM, yaitu KPM pada akhirnya menambah biaya kekurangan renovasi rumah dengan cara berhutang. Bahkan informan SN merasa terpaksa menerima bantuan RS-RTLH karena proses renovasi rumah harus cepat jadi dan adanya biaya tambahan karena senilai Rp 15.000.000 ternyata

5Pendahuluan

tidak cukup untuk merenovasi rumah. Lain halnya dengan Sp di Kabupaten Kulon Progo, paling tidak bantuan RS-RTLH membuat rumahnya menjadi lebih layak untuk tinggal. Masing-masing memang mengakui biaya terberat adalah biaya tukang atau buruh bangunan yang dibayar perhari sekitar Rp. 70.000-85.000 padahal pendapatan mereka perhari dari bekerja hanya sekitar Rp. 50.000. Tujuan dari sisi sosial RS-RTLH adalah menumbuhkan nilai-nilai kepedulian, partisipasi, gotong royong dan kesetiakawanan. Namun yang terlihat dari hasil temuan lapangan pertisipasi dan gotong royong hanya sesaat pada saat tertentu misalnya waktu perubuhan rumah misalnya. Dalam pembangunan rumah tidak mungkin diadakan dalam waktu yang lama melibatkan partisiasi dan gotong royong warga sekitar karena mereka juga harus pencari penghidupan bekerja dan memiliki aktivitas lain. Dalam hal ini perlu ditinjau konsep RS-RTLH mengenai nilai-nilai sosial seperti nilai partisipasi, gotong-royong dan kesetiakawanan warga dalam pembangunan rumah. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu permasalahan yang dihadapi fakir miskin di bidang perumahan. Bantuan Sosial RS-RTLH telah diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan

Gambar 1Bantuan RS-RTLH Sp Kulon Progo DI Yogyakarta

Sumber : Puslitbangkesos, 2018


pemberian bantuan stimulan tersebut diharapkan Keluarga Penerima Manfaat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (perumahan), namun perlu ditinjau kembali sejauhmanakah pencapaian outcomes bantuan sosial RS-RTLH tersebut.

Pertanyaan Evaluasi :1. Bagaimanakah pencapaian outcomes program Rehabilitasi

Sosial – Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) ? (ditinjau dari ketercapaian tujuan program RS-RTLH)

2. Apa saja kendala dalam mekanisme pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)?

1.3 Tujuan Evaluasi1. Identifikasi pencapaian outcomes program Rehabilitasi Sosial –

Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) ?2. Identifikasi kendala dalam mekanisme pelaksanaan program

Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) ?

7Landasan Teori

LANDASAN TEORI

BAB

22.1 Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTRLH)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Sarana Prasarana Lingkungan bahwa untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. BAB I Pasal 1; Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Rehabilitasi sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Rehabilitasi Sosial (Rutilahu) bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

Bantuan RS-RTLH adalah upaya memperbaiki rumah sehingga tercipta rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Kelompok RS-RTLH adalah himpunan penerima manfaat bantuan yang terdiri dari 5 sampai dengan 10 kepala keluarga sebagai salah satu pendekatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak


layak huni agar masing-masing anggota dapat saling membantu, berbagai sumber daya sehingga tujuan program dapat tercapai. RS-RTLH bertujuan; merehabilitasi atau meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, meningkatkan kenyamanan rumah tempat tinggal penerima manfaat bantuan, menumbuhkan nilai-nilai kegotongroyongan, partisipasi, kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara penerima manfaat bantuan dan warga masyarakat setempat. Jenis bantuan Program RS-RTLH yang dberikan kepada penerima bantuan per KK (Kepala Keluarga) adalah Rp. 15.000.000 (lima belas juta), yang peruntukannya sesuai dengan proposal yang diajukan oleh penerima bantuan (Ditjen. Penanganan Fakir Miskin, 2017).

Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat:

a. Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin;

b. Belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;

c. Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dand. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan

dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:a. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat

membahayakan keselamatan penghuni;b. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/

lapuk;c. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik

dalam kondisi rusak;d. Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atase. Luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang.

9Landasan Teori

Mekanisme Pengusulan dan Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH sebagai berikut :1. Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu

membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.

2. Pembentukan kelompok difasilitasi oleh dinas sosial daerah kabupaten/ kota. Kelompok beranggotakan paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga. Diupayakan terdapat anggota yang memiliki pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah.

3. Kelompok sebagaimana dimaksud membentuk kepengurusan yang terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. bendahara.

4. Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu mempunyai tugas: a. Melakukan penilaian rumah/Sarling yang akan

direhabilitasi/dibangun;b. Mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/

pembangunan; c. Mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah secara

gotong royong; d. Menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial;

dan Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu/ Sarling kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan diteruskan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi.

5. Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diajukan oleh: a. pemilik rumah; b. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau c. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

6. Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial dilakukan dengan mekanisme:


a. Mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain;

b. Lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah; c. Lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan

dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;

d. Dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin;

e. Hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;

f. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/ kota;

g. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;

h. Hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;

i. Kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan

j. Dinas sosial daerah kabupaten/kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

11Landasan Teori

Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyrakat, atau lembaga kesejahteraan sosial, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran.

Persyaratan dan kriteria penerima calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu. Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dilakukan dengan mekanisme:a) Dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan

validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin;

b) Hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;

c) Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/kota;

d) Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;

e) Hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;

f ) Kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;

g) Dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam menerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas


Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin No. 3 Tahun 2019 BAB II disebutkan bahwa Bantuan Sosial RS-RTLH yang disalurkan kepada kelompok paling sedikit Rp. 15.000.000 per rumah dan dilaksanakan secara gotong royong serta tidak bisa dipihakketigakan dan atau digunakan untuk membayar jasa/upah.

Pelaksanaan pemanfaatan Bantuan Sosial RS-RTLH telah selesai dilaksanakan 100% paling lambat 100hari kalender setelah bantuan sosial masuk ke dalam rekening kelompok, termasuk melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal pelaksanaan dan menentukan prioritas perbaikan bagian rumah masing-masing anggota.

2.2 Bantuan Sosial

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada Fakir Miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/ atau kesejahteraan masyarakat. Salah satu penanganan khusus pada kelompok miskin adalah melalui bantuan sosial. Bantuan sosial didefinisikan sebagai tindakan pemerintah dan non pemerintah untuk mentransfer sumber daya kepada kelompok yang rentan menjamin beberapa bentuk hak (Howell, F., 2001). Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Kementerian Sosial dalam penanganan fakir miskin mengambil peran teknis untuk memberikan akses pemberian bantuan sosial

13Landasan Teori

untuk memfasilitasi perbaikan rumah melalui rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, sehingga mereka mampu memenuhi hak-hak dasar dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.


METODE

BAB

33.1 Pendekatan dan Jenis Evaluasi

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur sejauhmana pencapaian outcomes program RS-RTLH. Kemudian, pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat apa saja yang menjadi kendala dalam mekanisme pelaksanaan bantuan RS-RTLH. Pada pendekatan kuantitatif digunakan jenis penelitian evaluasi yang berfokus pada evaluasi sumatif. Fokus Evaluasi Sumatif :

• Pengumpulan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk membuat pernyataan resmi dan penilaian terhadap program.

• Penekanan pada pencapaian tujuan (goals) dan hasilnya outcomes.

• Mengembangkan jenis program dan apa yang telah terjadi• Memberikan rekomendasi serta gambaran implikasi dari

program pada masa yang akan datang.

Hasil : Menentukan apakah program akan diteruskan atau tidak atau diperluas.

3.2 Model Logika Evaluasi

Model logika dasar adalah gambaran bagaimana program akan bekerja dan menggunakan kata-kata dan atau gambar untuk mendeskripsikan rangkaian aktivitas yang menimbulkan perubahan dan bagaimana aktivitas berhubungan dengan hasil

15M e t o d e

yang ingin dicapai dari suatu program (Unrau, Gabor, & Grinell, 2007). Menurut World Bank, model merupakan cara yang berguna untuk memahami hubungan antara aktivitas program dan outcomes yang diharapkan. Seperangkat hubungan tersebut disebut model logika. Sebuah model dapat menspesifikan beberapa komponen program dan hubungannya dengan yang lain (World Bank, 2004). Model merupakan ;

1. Cara untuk mengidentifikasi langkah-langkah atau komponen-komponen bagaimana bekerjanya suatu program.

2. Cara untuk memperjelas dan mensistematiskan factor-faktor penting yang ada dalam program sehingga dapat diuji

3. Cara untuk mengidentifikasi variable-variabel mana yang akan diukur

4. Cara untuk melihat hubungan antara program dan hasil yang dicapai.

Manfaat Model diantaranya ;a. Membantu evaluator menentukan apa dan bagaimana

mengukur komponen dalam programb. Mengetahui sejauhmana komponen program telah berjalan

sesuai dengan rencana.c. Mengembangkan strategi untuk mengukur hasil/pencapaian

program

Menurut The World Bank Group (2004) Elemen Model Logika mencakup ;a. Input berupa sumber daya yang ada didalam suatu program

(staf, dana, fasilitas, perlengkapan dll)b. Activities merupakan apa saja yang dilakukan dalam program,c. Output merupakan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan,d. Outcomes merupakan efek atau hasil dari aktivitas maupun

outpute. Impact merupakan konsekuensi/dampak jangka panjang dari

suatu program.


3.3 Operasionalisasi Konsep

Berikut merupakan operasionalisasi variabel yang nantinya akan digunakan untuk mencari indikator yang dapat diukur yang mampu mencerminkan variabel-variabel yang ada dalam model penelitian (lihat tabel berikut).

Tabel 1Operasionalisasi Konsep

Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala

RS-RTLH

Kualitas Rumah Menjadi Layak Huni

Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan

Atap Rumah Baik (Tidak Bocor/Rapuh)Lantai Rumah baik (Tidak Retak)Dinding Rumah baik/tidak rapuhPondasi rumah kuat dan sangat menopang

Ordinal/Skala Likert

Menjamin Kesehatan

Ada Sirkulasi Udara/VentilasiAda cahaya masuk ruangan rumahKamar tidur terpisah dengan dapurAda MCK/Septic TankAda sumber Air bersihKamar tidur terpisah dengan toilet/kamar mandiDapur terpisah dengan kamar mandiTersedia tempat pembuangan sampah yang terkelola

Kenyama-nan Rumah

Lingkungan Fisik

Rumah menjadi lebih rapihRumah menjadi lebih bersihRumah menjadi lebih aksesibel (terhadap disabilitas & lansia)

Ordinal/Skala LikertHubungan

Sosial Terhadap Keluarga

Anggota keluarga senang dirumahAnggota keluarga betah dirumahAnggota keluarga merasa aman tinggal dirumahAnggota keluarga menghabiskan waktu dirumah lebih dari 12 jamAnak-anak betah bermain dirumahAnak-anak betah belajar dirumah

17M e t o d e

Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala

Gotong Royong dan Partisipasi Warga

Adanya partisipasi/dukungan warga sekitar dalam bentuk sumbangan uang

Adanya partisipasi/dukungan warga sekitar dalam bentuk tenaga

Warga terlibat aktif dalam kerja bakti membangun rumah

Adanya pembagian tugas dalam kerja bakti pembangunan rumah

Adanya kesediaan warga sekitar dalam membantu tanpa imbalan

Empati dan simpati warga sekitar terhadap penerima bantuan

Adanya kepedulian warga sekitar dalam membangun rumah

Adanya kesadaran warga sekitar untuk membantu masalah sosial rumah tetangganya yang tidak layak

Adanya perhatian warga sekitar untuk membantu masalah sosial rumah tetangganya yang tidak layak

Adanya tanggung jawab warga sekitar

untuk membantu masalah sosial

Rumah tetangganya yang tidak layak


Dalam mendeskripsikan hasil penelitian ini juga menggunakan skala likert. Pertanyaan skala likert yang akan digunakan yaitu menggunakan skala 1 sampai 4 karena berdasarkan penelitian oleh J. W. Lee, Jones, Mineyama, & Zhang (2002) dan Weems & Onwuegbuzie (2001) dikatakan bahwa orang asia lebih memiliki kecenderungan untuk memilih poin tengah. Agar dapat menghindari kecenderungan responden dalam memilih jawaban netral, penelitian ini menggunakan skala likert dengan 4 poin, yaitu 1= ‘Sangat Setuju’ sampai 4 = Sangat Tidak Setuju.

Tabel 2Skala Likert

No Alternatif Jawaban Skor

1 Sangat Setuju 4

2 Setuju 3

3 Tidak Setuju 2

4 Sangat Tidak Setuju 1

3.4 Sampling Sampling yang digunakan adalah metode purposive sampling.

Metode ini merupakan metode di mana peneliti menentukan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun alasan penggunaan metode ini antara lain.

1. Keterbatasan waktu. Waktu penelitian hanya enam hari sehingga akan terjadi kesulitan apabila menggunakan metode lain.

2. Keterbatasan sumber daya manusia. Peneliti yang turun dalam penelitian ini hanya berjumlah delapan orang.

3. Keterjangkauan wilayah. Jumlah wilayah yang diteliti dan lokasinya memperhitungkan akses sehingga penentuan sampel sebaiknya yang memudahkan dalam penelitian.

19M e t o d e

Selain menggunakan metode sampel purposive, penelitian ini menggunakan metode slovin untuk menentukan jumlah sampel yang harus diteliti. Asumsi yang digunakan menurut errornya sekitar 10%. Adapun rumus untuk menghitung sampel slovin adalah sebagai berikut.

n = N/(1 + (N x e^2)

n = jumlah sampelN = jumlah populasie^2 = standard error

Setelah memasukkan jumlah populasi penelitian yang ditentukan adalah 625 populasi kemudian standard error yang diinginkan sebesar 10%, maka ditemukan jumlah sampel sebesar 86 sampel. Lalu, untuk mempermudah penelitian maka dijadikanlah sepuluh sampel per daerah untuk diteliti.

Lokasi Sebaran Penerima Manfaat RS-RTLH Tahun 2016-2018. Sampel yang digunakan adalah secara purposive dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing Pulau yang ada di Indonesia dan Pembagian Wilayah menurut Direktorat Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI. Wilayah Barat yaitu beberapa propinsi di Pulau Sumatera, sebagian Jawa. Wilayah tengah yaitu beberapa propinsi di Pulau Kalimantan, sebagian Jawa dan Nusa Tenggara. Wilayah Timur yaitu beberapa propinsi di Pulau Sulawesi hal tersebut juga memperhatikan sebaran data bantuan stimulan RS-RTLH yang telah ada dan pertimbangan limitasi ketersediaan penganggaran.


Gambar 2Peta Sampel Penelitian

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Gambar 3Sampel Kab. Solok, Sumatera Barat


21M e t o d e

Gambar 4Sampel Kab. Bangka, Kep. Bangka Belitung


Gambar 5Sampel Kab. Sukabumi, Jawa Barat



Gambar 6Sampel Kab. Karanganyar, Jawa tengah dan

Kab. Magetan Jawa Timur


Gambar 7Sampel Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah


23M e t o d e

Gambar 8Sampel Kab. Tabanan, Bali


Gambar 9Sampel Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara



Gambar tersebut adalah peta lokasi sampel dan sebaran titik pengambilan sampel melalui geotagging.

Tabel 3Sampel Penelitian

No Provinsi Kab/Kota Populasi Sampel Keterangan

1 Sumatera Barat Solok 25 10 Wilayah 1 Dit. PFM

2 Bangka Belitung Bangka 110 10 Wilayah 1 Dit. PFM

3 Jawa Barat Sukabumi 80 12 Wilayah 1 Dit. PFM

4 Jawa Tengah Karang Anyar 90 12 Wilayah 2 Dit. PFM

5 Jawa Timur Magetan 110 12 Wilayah 3 Dit. PFM

6Kalimantan Tengah

Pulang Pisau 75 10 Wilayah 2 Dit. PFM

7 Sulawesi Utara Minahasa Utara

75 10 Wilayah 3 Dit. PFM

8 Bali Tabanan 60 10 Wilayah 2 Dit. PFM

TOTAL 625 86

3.5. Uji Instrumen

3.6.1 Uji ValiditasUji validitas bertujuan untuk melihat apakah perbedaan

yang terdapat pada skala yang diamati akan sama dengan perbedaan yang sesungguhnya di antara objek yang akan diukur, atau dapat pula dikatakan apakah benar bahwa pertanyaan yang nantinya akan diajukan mampu mengukur variabel yang diteliti melalui indikator validitas apabila KMO memiliki nilai lebih besar dari 0.5, Bartlett’s Test of Sphericity memiliki nilai lebih kecil dari 0.05, Component Matrix berada di atas 0.5 dan Anti Image pada setiap Indikator variabel memiliki nilai lebih besar dari 0.5 (Malhotra, 2010).

25M e t o d e

Tabel 4Hasil Uji Validitas Kuesioner

Variabel Dimensi Indikator KMOBartlett’s

TestFactor

LoadingKesimpulan


MPKB1

0.782 0.000

0.690 ValidMPKB2 0.917 ValidMPKB3 0.915 ValidMPKB4 0.853 Valid


Menjamin Kesehatan

MK1

0.912 0.000

0.831 ValidMK2 0.897 ValidMK3 0.933 ValidMK4 0.892 ValidMK5 0.922 ValidMK6 0.912 ValidMK7 0.939 ValidMK8 0.681 Valid

Kenyama-nan Rumah

Lingkungan Fisik

LF1

0.749 0.000

0.942 Valid

LF2 0.976 Valid

LF3 0.972 Valid

Hubungan Sosial Terhadap Keluarga

HSTK1

0.743 0.000

0.745Valid

HSTK2 0.889 Valid

HSTK3 0.905 ValidHSTK4 0.913 ValidHSTK5 0.898 ValidHSTK6 0.915 Valid

Gotong royong dan Partisipasi Warga

GRPW1

0.826 0.001

0.332 Tidak ValidGRPW2 0.684 Valid

GRPW3 0.851 ValidGRPW4 0.937 ValidGRPW5 0.915 ValidGRPW6 0.879 Valid


Hasil Uji Validitas Kuesioner (Lanjutan)

Menumbuhkan nilai-nilai kegotong royongan, partisipasi, kepedulian, kesetiakawanan sosial penerima manfaat dan warga sekitar

Empati dan Simpati Warga Sekitar Terhadap Penerima Bantuan

ESWS1

0.826 0.000

0.961 Valid

MESWS2

0.976Valid

ESWS3 0.979 Valid

ESWS4

0.915 Valid

Sumber: Output IBM SPSS Statistics 22 Hasil Olahan Peneliti, 2019

Uji validitas pada tabel diatas maka dapat dilihat bahwa dimensi Menjamin kesehatan, Lingkungan Fisik, Hubungan Sosial Terhadap Keluarga, Empati dan Simpati Warga Sekitar Terhadap Penerima Bantuan telah memenuhi syarat untuk uji validitas secara keseluruhan indikator dengan nilai KMO lebih dari 0.5, Bartlett’s Test of Sphericity kurang dari 0.05, dan nilai factor loadings lebih dari 0.5 seperti yang telah dikatakan oleh Malhotra (2010). Sehingga dimensi-dimensi tersebut dapat dikatakan valid dan dapat digunakan untuk ke tahap selanjutnya. Namun untuk dimensi Gotong royong dan Partisipasi Warga masih memiliki beberapa indikator yang memiliki nilai factor loadings di bawah 0.5 yaitu indikator GRPW1 dengan factor loadings sebesar 0.332, sehingga peneliti akan menghapuskan indikator yang tidak valid tersebut.

3.6.2 Uji RealibilitasUji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi

serta reliabilitas dari poin-poin pertanyaan dalam kuisioner terhadap variabelnya. Menurut Malhotra (2010) Sebuah pertanyaan dapat dikatakan reliable ataupun konsisten terhadap variabel yang akan diukur, apabila nilai Cronbach’s Alpha lebih besar atau sama dengan 0.6. Uji validitas dan

27M e t o d e

reliabilitas akan dilakukan menggunakan software IBM SPSS Statistics 2.2. Dari Hasil Uji statistik nilai Reliabilitas Instrumen sebesar 0.970, hal ini berarti reliabilitas instrumen sangat tinggi.

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel Dimensi Cronbach’s Alpha Kesimpulan



0.844 Reliabel

Menjamin Kesehatan

0.954 Reliabel

Kenyamanan Rumah

Lingkungan Fisik 0.955 ReliabelHubungan Sosial Terhadap Keluarga

0.939 Reliabel


Gotong royong dan Partisipasi Warga

0.909 Reliabel


0.970 Reliabel

Sumber: Output IBM SPSS Statistics 22 Hasil Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel diatas, semua dimensi yang diteliti memenuhi kriteria penelitian yaitu memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0.6.


3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis DeskriptifDalam evaluasi kebijakan RTLH ini akan menggunakan

analisis deskriptif dengan alasan mempermudah analalisis dan mempermudah pemahaman. Menurut Malhotra (2010), analisis deskriptif distribusi frekuensi dilakukan untuk menganalisis jawaban dari responden terkait suatu variabel. Analisis deskriptif ini terdiri dari distribusi frekuensi, distribusi persen, dan rata-rata (mean) (Sarwono, 2006). Ada pun distribusi frekuensi menggunakan perhitungan sebagai berikut:

P = F/N x 100%Keterangan :P = Angka persentaseF = Frekuensi jawabanN = Jumlah responden

3.8 Interpretasi Data

Dalam pemberian interpretasi atas nilai rata-rata yang diperoleh digunakan panduan interpretasi yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto (2019), yaitu sebagai berikut:

a. Baik, apabila nilai yang diperoleh berada pada interval 75% < x < 100%

b. Cukup baik, apabila nilai yang diperoleh berada pada interval 55%< x < 75%

c. Kurang baik, apabila nilai yang diperoleh berada pada interval 40%< x < 55%

d. Tidak baik, apabila nilai yang diperoleh berada pada interval x ≤ 40%

29M e t o d e

Disamping itu, dalam menentukan presentase akan digunakan perhitungan sederhana dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menetapkan Nilai Harapan (NH), nilai ini dapat diperolehi dengan mengalikan jumlah item pertanyaan terhadap skor tertinggi.

b. Menetapkan Nilai Skor (NS), nilai ini adalah rata-rata sebenarnya yang didapatkan dari hasil penelitian.

c. Menetapkan kategori dengan menggunakan rumus:

P = NS/NH X 100%Keterangan:P : Angka PresentaseNS : Nilai SkorNH : Nilai Harapan100% : Nilai Konstanta


HASIL TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISIS

BAB

44.1. Deskripsi Identitas Responden

4.1.1. Usia

Jumlah total responden sebanyak 88 orang. Dari total responden sebanyak 37, 5% mayoritas penerima manfaat bantuan stimulan RS-RTLH berusia 41-50 tahun. Sebanyak 21,6% dari total responden berusia 51-60 tahun dan sebanyak 19,3% dari total responden berusia 31-40 tahun dan terendah sebanyak 3,4% dari total responden berusia 21-30 tahun. Usia tersebut merupakan usia produktif. Meskipun masih pula ditemui penerima manfaat yang usia nya diatas 60 tahun, seperti responden di Karang Anyar yang menerima manfaat di usia 80 tahun.

Grafik 2Usia Responden

31Hasil Temuan Lapangan

4.1.2 Pendidikan

Dari chart diatas dapat dilihat bahwa mayoritas pendidikan terakhir yang ditamatkan responden sebanyak 54,5% dari total responden menamatkan pendidikan SD/Sederajat. Sebanyak 12,5% dari total responden menamatkan pendidikan SLTP/Sederajat dan sebanyak 10,2% menamatkan pendidikannya hingga SLTA. Meski dapat dilihat masih ada pula sebanyak 22,7% responden yang putus sekolah dan atau tidak sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan responden membawa konsekuensi rendahnya peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja responden. Kemiskinan diantaranya terjadi karena tingkat pendidikan yang rendah.

Grafik 3Pendidikan Terakhir Responden

4.1.3 Pekerjaan

Dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dienyam KPM, terlihat jenis pekerjaan yang mereka jalani. Mayoritas total responden sebanyak 38,6% bekerja sebagai petani, hal ini dapat terlihat pada responden di wilayah Kab. Solok Sumatera Barat, Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Kab. Tabanan Bali, Kab. Magetan Jawa Timur, Kab. Sukabumi Jawa Barat dan Kab. Karanganyar Jawa Timur. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam untuk bercocok tanam. Sebanyak


4,5% dari total responden memiliki pekerjaan sebagai tukang bangunan, dari hasil observasi penerima manfaat RS-RTLH yang bermata pencaharian sebagai tukang membuat rumahnya sendiri dengan beberapa kerabat / keluarga dan biasanya rumah yang direnovasi lebih bagus seperti yang terdapat di Kab. Karanganyar Jawa Tengah, bahkan rumah yang dibuatnya menghabiskan lebih dari jumlah nominal bantuan stimulan RS-RTLH.

Grafik 4Pekerjaan Repsonden

4.1.4 Pendapatan Perbulan

Dengan mayoritas responden kebanyakan bekerja sebagai petani dan serabutan, makan mayoritas responden yaitu sebanyak 42% dari total responden memiliki pendapatan perbulan sekitar Rp. 500.000- Rp. 1.000.000 dan terbanyak kedua 28,40% dari total responden memiliki pendapatan dibawah Rp. 500.000. Hal ini menandakan bahwa bantuan stimulan RS-RTLH merupakan fakir miskin dengan kriteria pendapatan perbulan yang minim. Meski ditemukan pula sebanyak 2,3% dari total responden yang memiliki pendapatan perbulan diatas Rp. 2.000.000 yang dihasilkan oleh responden yang bekerja sebagai tukang bangunan, saat diwawancarai mereka mengaku jika ada pekerjaan sebagai tukang bangunan perhari mendapatkan Rp. 100.000-Rp.150.000.


Grafik 5Pendapatan Perbulan

4.1.5 Jumlah Anggota Keluarga dalam 1 Rumah

Rumah adalah tempat berteduh dimana anggota keluarga berkumpul dan melakukan fungsi sosial. Dalam satu rumah terdapat beberapa anggota keluarga. Dari hasi temuan lapangan didalam satu rumah biasanya terdapat 3-4 orang anggota keluarga yaitu sebanyak 51,1% dari total responden, terbanyak terdapat di Kab. Magetan Jawa Timur dan Kab. Solok Sumatera Barat. Dan ditemukan pula sebanyak 1,1% dari total responden dalam 1 rumah ada lebih dari 8 orang seperti yang terjadi di Minahasa Sulawesi Utara.

Grafik 6Jumlah Anggota Keluarga dalam Satu Rumah


4.2 Deskripsi Bantuan Sosial RS-RTLH

4.2.1 Jumlah Kamar yang Dimiliki

Kamar merupakan ruangan sebagai tempat beristirahat. Ruangan rumah fakir miskin yang tidak layak huni biasanya tidak berjumlah banyak, bahkan hanya satu menyatu dengan ruangan yang lainnya, meskipun luasnya cukup besar. Tidak ada pembatas antara ruangan satu dengan ruangan yang lainnya dan bahkan antara orang tua dan anak berada dalam satu kamar. Diharapkan dengan adanya bantuan stimulan RS-RTLH responden dapat memiliki kamar yang layak, kamar orang tua dan anak terpisah, karena dari hasil temuan lapangan dilihat bahwa rata-rata dalam 1 rumah ada 3-4 orang. Dari chart diatas dideskripsikan bahwa sebanyak 49% dari total responden setelah membangun rumah dari bantuan RS-RTLH memiliki kamar 2 kamar, kemudian sebanyak 25% dari total responden memiliki 3 kamar dan sebanyak 16% dari total responden memiliki 1 kamar. Rumah yang hanya memiliki 1 kamar kebanyakan responden adalah yang hidup sendiri dan lanjut usia kebanyakan di Kab. Karanganyar Jawa Tengah.

Grafik 7Kamar yang Dimiliki


4.2.2 Bantuan stimulan yang diterima apakah cukup untuk memperbaiki rumah?

Jumlah bantuan stimulan RS-RTLH adalah sebesar paling sedikit Rp. 15.000.000, pada kenyataannya dari hasil temuan lapangan banyak responden yang menghabiskan hingga Rp. 80.000.000 untuk memperbaiki sebagian atau membangun rumah. Sebanyak 86% dari total responden menyatakan bahwa nominal bantuan stimulan RS-RTLH kurang untuk memperbaiki dan atau membangun rumah menjadi layak huni. Hal tersebut ketika digali lebih lanjut bahwa harga bahan bangunan/material bangunan saat itu tinggi/mahal. Dan pada kenyataannya dilapangan banyak responden yang menggunakan jasa tukang bangunan untuk membangun rumah menjadi layak huni, meskipun hal tersebut tidak diperbolehkan dalam program RS-RTLH.

Grafik 8Bantuan Stimulan yang diterima apakah cukup?

Selain itu biaya perhari untuk makan tukang juga harus dikeluarkan oleh penerima manfaat. Namun ada juga sebanyak 14% dari total responden merasa cukup dengan bantuan yang diberikan karena penerima manfaat menerima seadanya nominal bantuan tersebut dan merasa bersyukur atas bantuan yang


diberikan. Dan ada pula temuan lapangan mereka memperbaiki rumahnya menyesuaikan dengan budget yang diberikan Rp. 15.000.000. Penerima manfaat memprioritaskan bagian mana yang didahulukan harus diperbaiki dengan menyesuaikan jumlah nominal bantuan yang ada. Seperti yang tertera digambar berikut

Gambar 10RS-RTLH Kab. Karanganyar, Jawa Tengah

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Untuk kasus sampel di Kab Karanganyar beberapa KPM banyak yang merasa bersyukur telah mendapatkan bantuan RS-RTLH walaupun mendapatkan Rp. 15.000.000, dan dana sejumlah tersebut dimanfaatkan dengan apa adanya membangun rumah seadanya, seperti tergambar diatas memanfaatkan RS-RTLH 15.000.000 tanpa tambahan biaya, dengan memperkecil luas rumahnya untuk direnovasi sesuai dengan budget bantuan yang diterimanya namun rumah menjadi lebih layak huni. Gambar dibawah ini juga menggambarkan kondisi rumah RS-RTLH di Kab. Bangka Kep. Bangka Belitung dengan menghabiskan dana bantuan stimulan Rp 15.000.000.


Gambar 11RS-RTLH Kab. Bangka, Kep. Bangka Belitung


4.2.3 Biaya Tambahan untuk Memperbaiki Rumah

Grafik 9Biaya Tambahan untuk Memperbaiki Rumah

Dari chart sebelumnya dikemukakan bahwa penerima manfaat merasa jumlah nominal yang diberikan kurang untuk memperbaiki rumah. Dan kebanyakan 47,7% dari total responden menambah biaya pribadi sekitar diatas Rp. 10.000.000 untuk memperbaiki rumah.


Bahkan temuan di lapangan (Kab. Karanganyar) penerima manfaat menghabiskan sekitar Rp. 80.000.000 untuk membangun rumah menjadi layak huni alasan repsonden selain penerima manfaat sendiri bekerja sebagai tukang bangunan adalah rumah yang lama tidak layak huni sehingga dirubuhkan semua dan membangun baru rumah yang ada serta dirinya telah memiliki tabungan bahan bangunan sebelumnya sehingga menginginkan rumah yang baik dan bagus untuk keluarga.

Gambar 12RS-RTLH Kab. Karanganyar, Jawa Tengah


Sebanyak 17% dari total responden menambah sekitar Rp 5.000.000 – Rp. 10.000.000 dan sebanyak 14,8% menambah sekitar Rp. 2.500.000 hingga Rp. 5.000.000.

Responden yang menghabiskan biaya tambahan sekitar diatas Rp. 10.000.000 kebanyakan terdapat di Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Kab. Magetan Jawa Timur, Kab. Minahasa Utara Sulawesi Utara dan Kab. Tabanan Bali. Wilayah tersebut merupakan wilayah timur Indonesia. Di Kab. Tabanan Bali ada responden yang menghabiskan hingga Rp. 40-50.000.000 dengan alasan adanya biaya upacara adat Bali sebelum dan sesudah


membangun rumah dan sayang jika tidak diperbaiki bagus. Di Kab. Pulang Pisau penambahan biaya renovasi rumah diatas Rp. 10.000.000 dikarenakan kontraksi tanah yang bergerak lahan gambut sehingga pondasi semen tidak memungkinkan, disaat pasang air akan membanjiri rumah mereka sehingga rumah mereka harus berupa rumah panggung, bahan rumah dari kayu itu juga hanya sanggup 5 tahun paling lama, kayu itu juga yang mereka dapat termasuk illegal karena mereka beli dari pemborong (Dinas mengetahui). Dalam hal ini diperlukan zonasi bantuan stimulan dan tidak bisa disamaratakan karena kebutuhan per daerah berbeda-beda.

Gambar 13RS-RTLH Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah


Di Kab. Minahasa temuan lapangan sebagian besar menambah budget sekitar 10 - 50 juta an. Uang ini didapat oleh informan dr meminjam kepada keluarga/ kenalan, menarik arisan keluarga, jual motor, barter sapi kepada tukang untuk biaya tukang bahkan ada yang ambil kredit 40 jt dari bank dan msh menyicil angsuran kreditnya hingga sekarang dari tahun 2016. Alasannya karena mereka menginginkan membangun rumah yang layak


dan cukup besar karena tersedia lahannya. Walaupun dengan uang tambahanpun rumah mereka belum selesai 100% bahkan utk mck/ kamar mandipun belum sempat dibangun. Bagi mereka dengan bantuan sosial RS-RTLH senilai Rp 15.000.000 sudah menjadi semangat untuk memiliki sebuah rumah yg sederhana, sehat dan layak. Rp. 15.000.000 sudah sangat kurang mengingat harga material sudah sangat meningkat dan perlu penyesuaian harga. Berbeda dengan Dinas PUPR, bantuan sosial untuk renovasi rumah bagi penduduk miskin semula hanya sebesar 15 juta untuk material, sekarang program tersebut menjadi 15 juta untuk material dan 2,5 juta biaya tukang sehingga total bantuan menjadi 17,5 juta. Selain itu sebelum bantuan diturunkan mereka sudah mengasesmen dan membuat perjanjian dengan calon penerima. Calon penerima harus memiliki tabungan, asset lain seperti ternak, material dan lain-lain agar mereka dapat dipastikan mampu membangun rumah tersebut hingga selesai.

Gambar 14RS-RTLH Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara


RS RTLH Kab. Magetan berdasarkan usulan pendamping PKH, yang dari waktu ke waktu mengikuti progres KPM termsuk rumahnya. umumnya KPM menambah bantuan stimulan via Kemensos, sebelum mendapat stimulan 15 juta mereka telah menyiapkan bahan bangunan (semen,bata,besi dll), dari temuan lapangan didapat KPM yang membangun rumahnya hingga 150 juta. Dana tersebut berasal dari tabungan pribadi dan pinjam bank.


Gambar 15RS-RTLH Kab. Magetan, Jawa Timur


4.2.4 Sumber Biaya Tambahan untuk Membangun Rumah

Grafik 10Sumber Biaya Tambahan untuk Membangun Rumah

Sebanyak 58 responden menyatakan bahwa sumber tambahan biaya berasal dari uang pribadi, biaya tambahan ini berupa biaya nominal maupun material bahan bangunan yang sudah disimpan beberapa waktu sebelum adanya pemberian RS-RTLH (simpanan bahan bangunan). Dari temuan lapangan biaya tambahan uang


pribadi seperti di Kab. Karanganyar penerima manfaat menambah uang dan bahkan menjual barang pribadinya seperti perhiasan. Sebanyak 21 responden menyatakan biaya tambahan diperoleh dengan pinjam tetangga dengan cara berhutang, akan dibayar pada perjanjian tertentu, sebanyak 6 orang pinjam di Bank sekitar Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000 dan lainnya sebanyak 32 orang atau minta bantuan keuangan kepada keluarga dengan cara berhutang atau meminjam.

4.2.5 Pemanfaatan Bantuan Stimulan

Grafik 11Pemanfaatan Bantuan Stimulan

Sebanyak 88 responden menyatakan bahwa bantuan stimulan yang diberikan sebagian besar untuk membeli bahan bangunan seperti yang telah diarahkan oleh Dit. Penanganan Fakir Miskin mengenai Program RS-RTLH. Meskipun ditemukan pula sebanyak 23 responden yang menggunakan sebagian dana bantuan stimulan untuk membayar tukang bangunan.

4.3. Pencapaian Outcomes Program RS-RTLHBerdasarkan pengumpulan data yang peneliti lakukan

terhadap 88 responden mengenai penerima bantuan program


Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di 8 daerah, maka diperoleh data sebagai berikut:

4.3.1 Kualitas Rumah Menjadi Layak Huni Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan

Tabel 6Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan

Pernyataan SS S TS STS Skor

Atap Rumah Baik (TidakBocor/Rapuh)

52 22 9 5 297

Lantai Rumahbaik (TidakRetak) 55 27 6 0 313

Dinding Rumah baik/tidak rapuh 57 25 6 0 315

Pondasi rumah kuat dan sangat menopang

54 27 6 1 310

Total Skor 1235

Tabel diatas menunjukkan aspek memenuhi syarat keselamatan bangunan terkait dengan evaluasi dampak program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di 8 Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 berdasarkan dimensi memenuhi syarat keselamatan bangunan. Dari segi atap, lantai, dinding, dan pondasi dapat dilihat bahwa jawaban responden selaku penerima program adalah rata-rata menjawab sangat setuju bahwa bangunan atap, lantai, dinding, dan pondasi rumah mereka sudah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan. Ini semua ditinjau dari perbandingan rumah yang mereka huni sebelum adanya program RS-RTLH. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden pada tabel diatas. Kesimpulan untuk dimensi memenuhi persyaratan keselamatan bangunan adalah bahwa sebagian besar dari 88 responden yang menjadi sampel penelitian ini mengaku jika bangunan rumah seluruhnya sudah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan setelah adanya program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).


Menjamin KesehatanTabel 7

Menjamin Kesehatan

PERNYATAAN SS S TS STS SKOR

Ada Sirkulasi Udara/Ventilasi 52 25 11 0 305

Ada cahaya masuk ruangan rumah 55 22 11 0 308

Kamar tidur terpisah dengan dapur 56 22 10 0 310

Ada MCK/Septic Tank 52 17 19 0 297

Ada sumber Air bersih 53 18 17 0 300

Kamar tidur terpisah dengan toilet/kamar mandi

55 18 15 0 304

Dapur terpisah dengan kamar mandi

53 21 14 0 303

Tersedia tempat pembuangan sampah yang terkelola

38 24 23 3 273

Total Skor 2400

Tabel diatas menunjukkan aspek menjamin kesehatan terkait dengan evaluasi dampak program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di 8 daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, dari segi sirkulasi udara, pencahayaan, kondisi kamar tidur terpisah dengan dapur, pengadaan MCK, ketersediaan air bersih, kondisi kamar tidur terpisah dengan toilet, kondisi dapur terpisah dengan kamar mandi, dan pengadaan tempat sampah. penerima program adalah rata-rata menjawab sangat setuju bahwa kondisi bangunan rumah mereka yang mencakup sirkulasi udara, pencahayaan, kondisi kamar tidur terpisah dengan dapur, pengadaan MCK, ketersediaan air bersih, kondisi kamar tidur terpisah dengan toilet, kondisi dapur terpisah dengan kamar mandi, dan pengadaan tempat sampah sudah dapat menjamin kesehatan. Ini semua ditinjau dari perbandingan rumah yang mereka huni sebelum adanya program RS-RTLH. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden pada tabel diatas. Maka semua


responden menjawab sangat setuju bahwa adanya cahaya yang masuk kedalam rumah mereka setelah adanya program RS-RTLH. Kesimpulan untuk dimensi menjamin kesehatan adalah bahwa 88 responden yang menjadi sampel penelitian ini mengaku jika kondisi rumah yang dihuni sekarang sudah dapat menjamin kesehatan mereka. Pada aspek outcomes kualitas rumah menjadi layak huni (memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan menjamin kesehatan (Atap rumah, dinding dan lantai) semula tidak laik kondisinya kini dengan adanya RS-RTLH menjadi lebih baik kondisinya termasuk pula akibat pembangunan fisik membuat kondisi lingkungan rumah yang lebih baik dari sebelumnya.

Namun masih ditemukan pula beberapa KPM yang belum memiliki MCK/Kamar mandi sendiri seperti masih buang air di sungai (beberapa KPM di Kab. Pulang Pisau), beberapa KPM tidak semua atap dan pondasinya diganti baru, jika masih layak maka tidak dibenahi, dan akan diutamakan memperbaiki sisi yang kondisinya lebih buruk. Berikut pernyataan informan :

“Rumah yg dulu terasa tidak aman karna dulu atap sering bocor, kayu rapuh kalau yg skrg rumah jd lebih aman”

“Rumah jadi lebih baik. Rumah jadi lebih rapih”“Sebelum mendapat bantuan tidak layak huni,tidak ada sekat dalam rumah antara dapur,kamar tidur. Juga tidak ada MCK. Sekarang sudah sudah lebih layak meskipun belum selesai pembangunannya.”“Ada dua rumah yg hampir sama. Satu rumah agak besar milik mertua. Rumah setengah panggung 4 x 6, atap seng, lantai papan, dinding bambu. Rumah yg lebih kecil dihuni keluarga baru yg kawin maret 2010. Rumah lama dibongkar, diganti atap seng, lantai semen, dinding tembok belum diplester.”“Sebelum: anak2 belajar malam hujan takut rumah rubuh, rumah gebyok, Setelah: anak2 dan temannya sering main dirumah, tidak bocor, dinding dantai plester”“Sebelum ukuran rumah 5x5, lantai tanah, dinding triplek dan seng bocor, kmr 1. Sesudah ukuran 6x6, lantai semen, dinding bata plester luar, kamar 2 buah, seng bagus.”


“Sebelum menerima rumah tinggal dalam satu rumah ber 13 orang, ibu ditinggal Suaminya dan Suaminya tidak pernah kembali, hidup ya Harus menghidupi keluarganya. Bantuan diberikan oleh dinas untuk dapat mengurangi kepadatan Yang terjadi, dibuatkan rumah dengan bantuan 15 juta hanya rumah lowong Tanpa kamar, dapur dan wc”

“sebelum : reyot, belom diplester, lantai semen sebagian, satu ventilasi, belum ada MCK setelah : atap tidak bocor, tembok diplester, punya jendela, punya MCK”

Gambar 16Atap Rumah setelah renovasi (atap menjadi tidak bocor)


Gambar 17Lantai rumah setelah renovasi (tanah menjadi keramik)



Gambar 18Dinding rumah setelah renovasi (rumah gubug

menjadi dinding kokoh)


Gambar 19RS-RTLH di Kab. Pulang Pisau, Kalimatan Tengah



4.3.2 Kenyamanan Rumah

Lingkungan FisikTabel 8

Lingkungan Fisik

PERNYATAAN SS S TS STS Skor

Rumah menjadi lebih rapih 50 31 6 1 306

Rumah menjadi lebih bersih 50 34 4 0 310

Rumah menjadi lebih aksesibel (terhadap disabilitas & lansia) 49 37 2 0 311

Total Skor 927

Tabel diatas menunjukkan aspek lingkungan fisik terkait dengan evaluasi dampak program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di 8 Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 berdasarkan dimensi lingkungan fisik. Dari segi kerapihan, kebersihan, dan aksesibel suatu rumah dapat dilihat bahwa jawaban responden selaku penerima program adalah rata-rata menjawab sangat setuju bahwa kondisi lingkungan fisik rumah mereka sudah rapih, berisih, dan aksesibel. Ini semua ditinjau dari perbandingan rumah yang mereka huni sebelum adanya program RS-RTLH. Maka sebagian besar responden menjawab sangat setuju jika kondisi lingkungan rumah mereka dapat dikatakan aksesibel. Kesimpulan untuk dimensi lingkungan fisik adalah bahwa sebagian besar dari 88 responden yang menjadi sampel penelitian ini mengaku jika lingkungan fisik rumah mereka menjadi lebih rapih, bersih, dan aksesibel setelah adanya program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).



Tabel 9Hubungan Sosial Terhadap Keluarga

PERNYATAAN SS S TS STS skor

Anggota keluarga senang dirumah 37 45 3 3 295

Anggota keluarga betah dirumah 42 41 3 2 302

Anggota keluarga merasa aman tinggal dirumah 46 40 1 1 308

Anggota keluarga menghabiskan waktu dirumah lebih dari 12 jam 45 37 5 1 307

Anak-anak betah bermain dirumah 44 38 4 2 304

Anak-anak betah belajar dirumah 42 40 4 2 302

Total Skor 1818

Tabel diatas menunjukkan aspek hubungan sosial terhadap keluarga terkait dengan evaluasi dampak program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di 8 daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, dari segi rasa senang anggota keluarga, kenyamanan anggota keluarga, keamanan anggota keluarga, ketersediaan waktu, kenyamanan anak-anak dalam bermain, dan kenyamanan anak-anak dalam belajar. Mayoritas responden sangat setuju bahwa kondisi bangunan rumah mereka yang Sekarang lebih memperkuat hubungan sosial terhadap keluarga mereka yaitu dari segi rasa senang anggota keluarga, kenyamanan anggota keluarga, keamanan anggota keluarga, ketersediaan waktu, kenyamanan anak-anak dalam bermain, dan kenyamanan anak-anak dalam belajar. Ini semua ditinjau dari perbandingan rumah yang mereka huni sebelum adanya program RS-RTLH. Kesimpulan untuk dimensi hubungan sosial terhadap keluarga adalah bahwa 88 responden yang menjadi sampel penelitian ini mengaku jika rumah yang dihuni sudah mampu untuk memperkuat hubungan sosial terhadap anggota keluarga mereka. Pada aspek outcomes kenyamanan rumah, setelah diberikan bantuan KPM merasa senang rumahnya lebih nyaman,


dan hubungan sosial dengan keluarga menjadi lebih baik, seperti anak-anak semakin betah dirumah untuk beraktivitas, lebih aman, rapi dan sehat daripada kondisi sebulumnya, bahkan tadinya anaknya dulu di bully karena rumahnya jelek sekarang malah sering kerumahnya. Berikut pernyataan informan :

“Senang dan bersyukur”

“Merasa lebih bahagia karena rumahnya diperbaiki”“Senang dapat bantuan. Model rumah modern; pintu tinggi, jendela banyak, dapur & kamar mandi terpisah, ada 1 kamar tidur & ruang tamu“Alhamdulillah seneng”“Senang sekali, dan merasa sudah tenang karna sudah memiliki rumah yang sederhana yang sehat.”“Lebih baik dan nyaman”“Senang sekarang punya kloset dan kamar masing masing orang tua/anak”

“Keluarga menjadi lebih nyaman dan aman dan sehat”

“Jadi lebih sering di rumah dan merasa nyaman di dalamnya”

“Senang karena rumah lebih layak huni”“Lebih senang tinggal terpisah dg orang tua/mertua. Rumah luas, ada kamar sendiri, anak bisa belajar”“Anak2 sering dirumah, tidak dirumah, jarang kerumah orangtua lagi., Lebih giat bersih-bersih”“Semakin betah dan anak-anak sudah tenang belajar serta tidak banjir.”“Ruangan yang besar untuk anak dan keluarga”“Anak saya dulu malu ajak teman ke rumah, sekarang sering kumpul di rumah”“Benar menjadi sangat rapih, aman, dan sehat”“Jadi lebih sehat dan rapih, lebih sehat karena tembok sudah diperbaiki”“Pasti. Kebersihan dijaga, walaupun masih semen. Bisa menyapu karna dua anak masih kecil & banyak mainan”


“Lebih rapi dari segi penataan ruang, dulu kamar jadi 1 sm dapur makan tidur lain2. Aman karna ga bocor ga waswas.”“Ya...Semakin rapih, aman dan sehat.”

“Rapih, aman sehat kita yang menjaganya”“Dulu rumah ngebul lantai tanah sekarang rapi, sering tidur di rumah karena punya kamar sendiri”

4.3.3 Menumbuhkan nilai-nilai kegotongroyongan, partisipasi, kepedulian, kesetiakawanan sosial penerima manfaat dan warga sekitar Gotong Royong dan Partisipasi Warga

Gotong Royong dan Partisipasi Warga

Tabel 10Gotong Royong dan Partsisipasi Warga



14 25 27 22 207


31 30 13 14 254


34 27 17 10 261


23 30 22 12 238


21 38 16 13 243

Total Skor 1203

Tabel diatas menunjukkan aspek gotong royong dan partisipasi warga terkait dengan evaluasi dampak program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di 8 daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, dari segi partisipasi/dukungan warga dalam bentuk uang dan tenaga,


keterlibatan aktif warga dalam kerja bakti, pembagian tugas dalam kerja bakti, dan kesediaan warga dalam membantu tanpa imbalan. Penerima program rata-rata menjawab sangat setuju bahwa warga sekitar mereka telah memberikan partisipasi/dukungan berupa uang maupun tenaga, dan juga terlibat aktif dalam kerja bakti dan pembagian tugas kerja bakti dalam pembangunan rumah mereka tanpa mengharapkan imbalan. Ini semua ditinjau dari perbandingan rumah yang mereka huni sebelum adanya program RS-RTLH. Kesimpulan untuk dimensi gotong royong dan partisipasi warga adalah bahwa 88 responden yang menjadi sampel penelitian ini mengaku jika dalam pelaksanaan program RS-RTLH ini telah mendapat partisipasi/dukungan dari warga sekitar rumah mereka berupa tenaga tapi hanya sebagian kecil saja yang berupa uang, selain itu mereka juga mengaku bahwa warga sekitar rumah mereka terlibat aktif pada pelaksanaan teknis maupun pembagian tugas dalam kerja bakti pembangunan rumah mereka tanpa mengaharapkan imbalan, sehingga hal ini mampu menciptakan nilai gotong royong dan partisipasi warga.


Tabel 11Empati dan Simpati Warga Sekitar Terhadap Penerima Bantuan


Adanya kepedulian warga sekitar dalam membangun rumah

26 35 15 12 251


23 39 16 10 251


21 39 16 12 245

Adanya tanggung jawab warga sekitaruntuk membantu masalah sosialRumah tetangganya yang tidak layak

17 43 18 10 243

Total Skor 990


Tabel diatas menunjukkan aspek menumbuhkan nilai-nilai kegotong royongan, partisipasi, kepedulian, kesetiakawanan sosial penerima manfaat dan warga sekitar terkait dengan evaluasi dampak program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di 8 Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 berdasarkan dimensi empati dan simpati warga sekitar terhadap penerima bantuan.

Kesimpulan untuk dimensi empati dan simpati warga sekitar terhadap penerima bantuan adalah bahwa sebagian besar dari 88 responden yang menjadi sampel penelitian ini mengaku bahwa warga sekitar rumah mereka telah menunjukkan kepedulian, kesadaran, perhatian, dan rasa tanggung jawab atas masalah sosial rumah tangga mereka, sehingga membuktikan adanya rasa empati dan simpati warga sekitar terhadap penerima bantuan.

Pencapaian outcomes RS-RTLH pada aspek menumbuhkan nilai-nilai sosial pada lingkungan sekitar. Dengan adanya pembentukan kelompok menimbulkan nilai-nilai sosial, membangun kepedulian dan perhatian pada warga yang rumahnya tidak layak huni menumbuhkan gotong royong. Hal tersebut terlihat pada kasus di Bali Kab. Tabanan dimana pengerjaan rehabilitasi rumah dilakukan pada 1 Banjar atau RT tanpa biaya upah tukang bangunan, RS-RTLH juga menjunjung nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat budaya Bali dan agama karena sebelum dan sesudah renovasi diadakan upacara adat Yadnya, dari hasil observasi upacara tersebut menghabiskan Rp. 10.000.000. lain halnya di Bali, di Sumatera Barat, Kab. Solok, ada kerja kelompok Goro. Dari hasil observasi kelompok tersebut beranggotakan anggota keluarga yang bersama-sama membangun rumah. Pada masyarakat di Kab. Tabanan kelompok terbentuk dan jarak berdekatan dengan yang lain sehingga memungkinkan mereka untuk berkerja sama gotong royong membuat rumah, selain itu adat istriadat budaya Bali mendukung untuk nilai-nilai gotong royong membangun rumah warga sekitar.


Namun dari beberapa lokasi sampel masih ditemukan pula warga masyarakat yang telah dibentuk kelompok pada saat awal tahapan pencairan pada kenyataan kelompok tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut dikarenakan waktu pengerjaan rumah yang berbarengan dengan kegiatan pekerjaan mereka sehari-hari. Di Kab.Karanganyar yang mengerjakan RS-RTLH secara kelompok dilaksakan pada akhir pekan, dimana kebanyakan warga tidak beraktivitas melakukan pekerjaan utama, sehingga dapat membantu warga yang lain, namun memerlukan waktu yang lama karena hanya dikerjakan saat akhir pekan dan pemilik rumah yang direnovasi terpaksa harus pindah ke rumah lain (misal keluarga) dulu hingga rumah tersebut benar-benar jadi (pembangunan baru).

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomer 20 Tahun 2017 mengenai Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling pada Pasal 2 disebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Pada temuan lapangan nilai-nilai sosial semangat kebersamaan, kegotong royongan dan nilai kesetiakawanan masih belum optimal dilaksanakan (dapat dilihat dari perhitungan nilai sosial pada program RS-RTLH kategori nilai “Cukup Baik”. Belum optimalnya tujuan sosial program tersebut pada beberapa lokasi penelitian lebih disebabkan kepada belum optimalnya fungsi kelompok RS-RTLH dalam pelaksanaannya. Kelompok hanya terbentuk pada saat pencairan dan awal pelaksanaan namun pada kelanjutan proses perenovasian rumah peran kelompok tidak optimal. Hal tersebut dikarenakan lokasi anggota kelompok yang tidak berdekatan, belum adanya pendampingan yang optimal pada pelaksanaan RS-RTLH sehingga pembentukan kelompok tidak dapat terkontrol fungsinya, kegiatan masing-masing


anggota kelompok bekerja sehari-hari. Jika ditinjau lebih lanjut pada Permensos No. 20 Tahun 2017 pada pasal 8 dikemukakan Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling mempunyai tugas:

1. Melakukan penilaian rumah/Sarling yang akan direhabilitasi/dibangun;

2. Mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/ pembangunan;

3. Mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah/Sarling secara gotong royong;

4. Menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu/ Sarling kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan diteruskan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi.

Pada Pasal 8 butir c yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk menumbuhkan nilai-nilai sosial pada empiris lapangan belum berjalan dengan optimal, karena kelompok tidak berfungsi optimal maka banyak ditemukan KPM yang masih menggunakan jasa tukang bangungan dalam pelaksanaan RS-RTLH dan pada akhirnya KPM mengeluarkan biaya tambahan untuk pelaksanaan program dan lebih lanjut lagi beberapa KPM ternyata terjerat hutang (timbul permasalahan lagi). Sesuai dengan teori dari Howel F. Bantuan RS-RTLH menjamin beberapa bentuk hak kepada fakir miskin dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar perumahan, namun bantuan sosial tersebut seharusnya melindung masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial tersebut.

Pada pasal 16 butir No. 3 disebutkan bahwa Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu melakukan:

a. Verifikasi calon penerima bantuan;


b. Menyiapkan calon penerima bantuan;c. Menyiapkan rencana anggaran biaya;d. Memberikan bimbingan teknis kepada penerima manfaat

dalam pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan;

e. Memberikan bimbingan motivasi sosial;f. Mendampingi pelaksanaan;g. Memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atauh. Membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.

Namun pada pelaksanaannya tidak ada pendamping khusus RS-RTLH, pendamping sosial berasal dari TKSK, Pendamping PKH, Satgaskin dan lain-lain. Konsekuensi tersebut adalah kurang maksimalnya pendampingan pelaksanaan kelompok pada kegiatan tugas pendampingan RS-RTLH.

Berikut pernyataan informan :

“Ada untuk membangun teras”“Adanya diskusi di warga sekitar, lalu warga membantu pembangunan rumah dari sisi tenaga”“Ya,tenaga dan uang”“Ada. 1. Tahap penggalian lubang pondasi, memasang batu pondasi dibantu saudara terdekat dg jumlah 20 org. 2. Tahap pemasangan dinding, naik rangka dan seng dibantu tetangga dengan jumlah 5 - 6 org”“Perubuhan rumah, sampai selesai. Ini hanya 10hari selesai walaupun hujan”“Tidak ada kerja kelompok”

“Tidak membantu hanya kelompoknya saja”“Pertemuan kelompok membahas prioritas pembangunan bagian rumah, dijadwalkan beberapa warga membantu bergiliran sesuai kesanggupan”


Tabel 12Outcomes RS-RTLH

Keseluruhan Penilaian Skor Terhadap Pencapaian Outcomes

No. Variabel Dimensi SkorNilai

Harapan (NH)

Nilai Skor (NS)

P=NS/NH x 100%

Ket.

1 Kualitas Rumah Menjadi Layak Huni


1235 16 12.35 77.19 BAIK

2Menjamin Kesehatan

2400 32 24 75CUKUP

BAIK

3Kenyamanan Rumah

Lingkungan Fisik 927 12 9.27 77.25 BAIK

4Hubungan Sosial Terhadap Keluarga

1818 24 18.18 75.75 BAIK

5


Gotong royong dan partisipasi warga

1203 20 12.03 60.15CUKUP

BAIK

6


990 16 9.9 61.875CUKUP

BAIK

Berdasarkan tabel diatas, hasil interpretasi data dari keseluruhan dimensi yaitu nilai rata-rata dimensi memenuhi persyaratan keselamatan bangunan diperoleh sebesar 77,19% dengan kategori nilai baik, kemudian nilai rata-rata dimensi menjamin kesehatan diperoleh sebesar 75% dengan kategori nilai cukup baik, Maka hasil nilai rata-rata dari kedua dimensi yaitu diperoleh sebesar 75,7% dan dikategorikan baik. Untuk dimensi memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dengan persentase 77,19% (baik) dapat diartikan bahwa tujuan dari terlaksananya program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) yaitu mewujudkan rumah yang layak huni sudah baik berdasarkan dimensi memenuhi


persyaratan keselamatan bangunan, hal tersebut terlihat dari kondisi atap, lantai, dinding, dan pondasi saat ini lebih kokoh daripada kondisi atap, lantai, dinding, dan pondasi sebelumnya. Akan tetapi disamping itu masih terdapat responden yang mengaku bahwa kondisi atap, lantai, dinding, dan pondasi mereka belum dapat memenuhi persyaratan keselamatan bangunan. Kemudian untuk dimensi menjamin kesehatan dengan persentase 75% (baik) dapat diartikan bahwa tujuan dari terlaksananya program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) yaitu mewujudkan rumah yang layak huni sudah baik berdasarkan dimensi menjamin kesehatan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar kondisi rumah responden sudah memiliki sirkulasi udara yang memadai, pencahayaan yang baik, kamar tidur yang terpisah dengan dapur dan toilet, dapur yang terpisah dengan toilet, tersedianya MCK, tersedianya air bersih, dan juga telah adanya pengadaan tempat sampah yang terrkelola. Akan tetapi masih terdapat responden yang tidak memiliki sirkulasi udara, pencahayaan yang baik, kamar tidur yang terpisah dengan dapur dan toilet, dapur yang terpisah dengan toilet, MCK, air bersih, dan juga tempat sampah yang terkelola. Berdasarkan hasil dari rata-rata kedua dimensi dapat diperoleh variabel mewujudkan rumah layak huni dengan persentase 75,7% dinyatakan baik. Dimana program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di 8 daerah pada tahun 2019 ini sudah berdampak baik sesuai dengan tujuan program yaitu mewujudkan rumah layak huni.

Kemudian untuk nilai rata-rata dimensi lingkungan fisik diperoleh sebesar 77,25% dengan kategori nilai baik, kemudian nilai rata-rata dimensi hubungan sosial terhadap keluarga diperoleh sebesar 75,75% dengan kategori nilai baik, Maka hasil nilai rata-rata dari kedua dimensi yaitu diperoleh sebesar 76,25% dan dikategorikan baik. Untuk dimensi lingkungan fisik dengan persentase 77,25% (baik) dapat diartikan bahwa tujuan dari terlaksananya program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) yaitu mewujudkan rumah yang nyaman sudah baik


berdasarkan dimensi lingkungan fisik, hal tersebut terlihat dari kondisi rumah yang menjadi lebih rapih, bersih, dan aksesibel daripada kondisi sebelumnya. Akan tetapi disamping itu masih terdapat responden yang merasa bahwa kondisi rumah mereka belum tertata rapih, bersih, ataupun aksesibel, sehingga tidak memenuhi syarat kenyamanan suatu rumah. Kemudian untuk dimensi hubungan sosial terhadap keluarga dengan persentase 75,75% (baik) dapat diartikan bahwa tujuan dari terlaksananya program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) yaitu mewujudkan rumah yang nyaman sudah baik berdasarkan dimensi hubungan sosial terhadap keluarga. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar responden merasa bahwa anggota keluaraga mereka menjadi lebih senang, betah, aman, dan bahkan bisa menghabiskan waktu mereka lebih dari 12 jam di rumah yang sekarang. Akan tetapi masih terdapat pula responden yang merasa bahwa anggota keluarga mereka belum dapat merasa senang, betah, aman, dan dapat menghabiskan waktu mereka lebih dari 12 jam di rumah yang telah di rehabilitasi atau dapat dikatakan pula tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap sikap anggota keluarga mereka terhadap kondisi rumah setelah di rehabilitasi.

Berdasarkan hasil dari rata-rata kedua dimensi dapat diperoleh variabel mewujudkan rumah yang nyaman dengan persentase 76,25% dinyatakan baik. Dimana program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS- RTLH) di 8 daerah pada tahun 2019 ini sudah berdampak baik sesuai dengan tujuan program yaitu mewujudkan rumah yang nyaman. Kemudian untuk nilai rata-rata dimensi gotong royong dan partisipasi warga diperoleh sebesar 60,15% dengan kategori nilai cukup baik, kemudian nilai rata-rata dimensi empati dan simpati warga sekitar terhadap penerima bantuan diperoleh sebesar 61,875% dengan kategori nilai cukup baik, Maka hasil nilai rata-rata dari kedua dimensi yaitu diperoleh sebesar 60,91% dan dikategorikan cukup baik. Untuk dimensi gotong royong dan partisipasi warga dengan persentase 60,15% (cukup baik) dapat diartikan bahwa tujuan dari terlaksananya


program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) yaitu mewujudkan nilai-nilai kegotong royongan, partisipasi, kepedulian, kesetiakawanan sosial penerima manfaat dan warga sekitar sudah cukup baik berdasarkan dimensi gotong royong dan partisipasi warga, hal tersebut terlihat dari adanya partisipasi/dukungan dari warga sekitar dalam bentuk uang maupun tenaga dalam proses pembangunan rumah tanpa mengharapkan imbalan. Akan tetapi disamping itu masih terdapat pula responden yang mengaku bahwa warga sekitar rumah mereka tidak memberikan partisipasi/dukungan dalam proses pembangunan rumah mereka, sehingga belum mampu menciptakan nilai gotong royong dan partisipasi warga yang baik. Kemudian untuk dimensi empati dan simpati warga sekitar terhadap penerima bantuan dengan persentase 61,875% (cukup baik) dapat diartikan bahwa tujuan dari terlaksananya program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) yaitu mewujudkan nilai-nilai kegotong royongan, partisipasi, kepedulian, kesetiakawanan sosial penerima manfaat dan warga sekitar sudah cukup baik berdasarkan dimensi empati dan simpati warga sekitar terhadap penerima bantuan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar responden merasa bahwa warga sekitar mereka memiliki kepedulian, kesadaran, perhatian, dan tanggung jawab jawab untuk membantu masalah sosial rumah tetangganya. Akan tetapi masih terdapat pula responden yang merasa bahwa warga sekitar mereka belum memiliki kepedulian, kesadaran, perhatian, dan tanggung jawab jawab untuk membantu masalah sosial rumah tetangganya, sehingga belum mampu untuk menciptakan nilai gotong royong dan partisipasi warga yang baik. Berdasarkan hasil dari rata-rata kedua dimensi dapat diperoleh variabel mewujudkan nilai kegotong royongan, partisipasi, kepedulian, kesetiakawanan sosial penerima manfaat dan warga sekitar dengan persentase 60,91% dinyatakan cukup baik. Dimana program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di 8 daerah pada tahun 2019 ini sudah berdampak cukup baik sesuai dengan tujuan program yaitu mewujudkan -nilai kegotong royongan, partisipasi, kepedulian, kesetiakawanan sosial penerima manfaat dan warga sekitar.


Keseluruhan Penilaian Skor Terhadap Pencapaian Outcomes RS-RTLH adalah 71,20% artinya pencapaian outcomes RS-RTLH cukup baik.

Dalam pemberian interpretasi atas nilai rata-rata yang diperoleh digunakan panduan interpretasi yang dijelaskan oleh Suharmisi Arikunto, yaitu Cukup baik, apabila nilai yang diperoleh berada pada interval 55%< x < 75%

4.4. Analisis Outcomes Sebelum-SesudahBagian ini menjelaskan outcomes dari program dengan

menggunakan pendekatan t test. Untuk itu maka dibentuklah hipotesis seperti berikut untuk menjelaskan evaluasi program.H0 : Sebelum dan sesudah program tidak ada perubahanH1 : Sebelum dan sesudah program ada perubahan

Tabel 8 Hasil T Test Terhadap 4 Dimensi Evaluasi Keberhasilan RS-RTLH

Variabel Keadaan Std. Dev T test Hasil

Kesehatan RumahSebelum 0.655

-7.365 SignifikanSesudah 0.674

Fisik RumahSebelum 0.822


Keselamatan RumahSebelum 0.724



Sebelum 0.625-8.433 Signifikan

Sesudah 0.583

Tabel diatas menunjukkan hasil t test dari keempat dimensi yang diteliti antara sebelum dijalankannya program dan sesudah. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah ada perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah program menggunakan perbandingan mean. Tabel di atas menunjukkan bahwa keempat


variabel tersebut memiliki hasil yang signifikan pada confidence interval 95%.

1. Pertama, pada variabel kesehatan rumah yang menggambarkan lantai, dinding, atap, dan pondasi mendapat hasil yang signifikan setelah direhabilitasi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil T test yang berada di atas angka 1,967 pada nilai confidence interval 95%.

2. Kedua, pada variabel fisik rumah yang digambarkan oleh tampilan di dalam rumah seperti kerapihan, kebersihan, dan keamaan, maka didapatkan hasil t test sebesar 11,918 atau di atas nilai confidence interval yaitu 1,967.

3. Ketiga, variabel keselamatan rumah juga menunjukkan hasil yang sama dengan dua variabel sebelumnya. Dari hasil t test didapat bahwa keselamatan rumah yang diwakili oleh lantai, dinding, atap, dan pondasi, mendapat angka 14,644. Angka tersebut di atas nilai confidence interval yaitu `1,967.

4. Terakhir, variabel hubungan sosial terhadap keluarga juga berkata demikian dengan hasil yang demikian. Hal ini ditunjukkan dari hasil t test 8,433>1,967.

Sehingga hasil akhirnya adalah program RS-RTLH cukup signifikan dalam membantu kehidupan KPM dari sisi perbaikan fisik tempat tinggal.

4.5. Kendala atau Faktor Penghambat Pelaksanaan RS-RTLH

Input Program

Input program berupa sumber daya yang ada didalam suatu program (seperti dana, staf, fasilitas, perlengkapan dan lain-lain)

a. Anggaran.

Anggaran bantuan stimulan yaitu sebesar Rp. 15.000.000 per rumah. Jumlah tersebut dirasa kurang untuk memperbaiki rumah. Adapun anggaran yang minim tidak sebanding dengan pengeluaran untuk merenovasi rumah, diantaranya ;


1. Harga bahan bangunan atau material bahan bangunan saat ini cenderung tinggi. Kurang atau tidak cukup untuk memenuhi syarat rumah yang layak huni, aman dan sehat seperti untuk memperbaiki atap, lantai dan dinding rumah. MCK, dapur yang terpisah serta kamar tidak menjadi satu bagian dengan bagian lainnya. Berikut pernyataan informan :

“Kurang dana, dana minim sekali untuk membuat memperbaiki rumah yang layak huni atap lantai dinding, kamar mandi, dapur”

“Belum terealisasi membuat mck dan septic tank. Karena dana yang tidak cukup”

“Rumah hanya bertahan 3-5 tahun saja jika hanya diberikan Rp. 15.000.000”

“Tidak cukup, 15 juta hanya cukup membeli bahan material untuk rumah bagian depan saja”

“Kurang cukup, beli bahan semen dan untuk atap. Diperbaiki lagi di bagian jendela juga”

“Untuk membeli material,tidak cukup”

“Cukup beli semen, batu kali, batako, kayu, paku, atap seng, kerikil, kawat beton, alat kerja ringan.”

“Belum cukup , digunakan utk membeli material bangunan.”

“Tidak cukup, membeli kayu untuk membuat rumah”

“Dibelanjakan untuk bahan bangunan prioritas, terpusat melalui ketua langsung ke toko bangunan, meskipun 15 juta masih perlu tambahan dari uang pribadi”

“Iya untuk bayar renov total pembangunan rumah ga bisa 15 juta. Ada tambahan material”

2. Biaya tambahan untuk tukang dan kebutuhan lain. Dalam ketentuan bantuan stimulan RS-RTLH tidak diperkenankan untuk membayar upah tukang dalam memperbaiki sebagian dan atau pembangunan rumah. Pada esensi tujuan program untuk menumbuhkan nilai-nilai sosial (kepedulian, perhatian, kesetiakawanan sosial,


gotong royong lingkungan sekitar) diperlukan kerjasama atau gotong royong kelompok dalam pelaksanaan bantuan stimulan RS-RTLH. Namun pada kenyataan di lapangan hal tersebut sulit diimplementasikan, sehingga banyak penerima manfaat yang menggunakan tukang bangunan untuk mewujudkan renovasi rumah dan atau pembangunan rumah. Di Karanganyar misalnya biaya untuk membayar tukang bangunan berkisar Rp. 100.000-150.000/hari dan rata-rata menggunakan 2-3 tukang untuk memperbaiki rumah. Bagi KPM dan keluarga yang memiliki keahlian dan pekerjaan sebagai tukang bangunan melaksanakan program RS-RTLH dibantu keluarga sendiri tidak mengeluarkan biaya untuk tambahan tukang, namun didaerah lain juga ada yang membayar jasa tukang bangunan meskipun keluarga. Untuk menambah biaya tukang dari hasil tamuan lapangan kebanyakan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menjual barang pribadinya seperti menjual perhiasan dan barang lainnya, pinjam keluarga dekat, pinjam ke tetangga bahkan pinjam ke bank. Namun ada pula pekerja/tukang bangunanpun harus dibayar walaupun anggota keluarga/masyarakat sekitar. Di Kab. Sukabumi selain biaya tukang cukup tinggi, biaya angkut material mahal dikarenakan jarak dan jalan toko material dengan rumah KPM lumayan jauh (mengitari gunung) di Kec. Kabandungan.

Berikut pernyataan informan :

“Ya, 1. Material, 2. Biaya makan 1 x, minum air mineral dan rokok”

“Iya utk bayar renov total pembangunan rumah ga bisa 15juta. Ada tambahan material”

“Perlu tambahan beli bahan bangunan -+ 2 juta, bayar tukang 100 ribu / hari tanggungjawab masing-masing KPM”

“Biaya bayar tukang cukup tinggi, biaya angkut mahal karena jalan memutar, sumber air bersih jauh perlu bantuan khusus untuk sarana air bersih umum”


Gambar 20RS-RTLH Kab. Sukabumi, Jawa Barat


3. Kuota Bantuan RS-RTLH Per Kabupaten/Kota.

Masih rendahnya kuota yang diberikan oleh Kementerian Sosial di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan masih banyak rumah-rumah yang tidak layak huni yang butuh untuk diperbaiki. Dari Database Penerima Manfaat RS-RTLH 2016-2018 Direktorat Penanganan Fakir Miskin sebaran distribusi kuota penerima manfaat tidak merata, kebanyakan di Pulau Jawa. Dengan kondisi data jumlah rumah yang tidak layak huni sekitar 2.1 juta pada 2018 maka Kementerian Sosial baru mengalokasikan 0,43% (9130an kuota RS-RTLH) dari total jumlah rumah yang tidak layak huni. Berikut pernyataan informan:

“Sesuai. Selesai sendiri dan ada bantuan dari kpm sndri (beragam) atau dari dana sharing kabupaten (4 jt) untuk upah tukang”

“Tidak sesuai kuota. 2016 diajukan 50 rumah, realisasi 25 dibagi 2 nagari 2019 diajukan 60, disetujui 17”

“Diajukan 100 dapat 75”

“Target dari dinsos lebih banyak tetapi kuota yang diberikan kurang dari Itu”


“Diusulkan 100 tetapi yg direalisasikan 75 RS- RTLH”

“Target atau pengajuan setelah ada pembicaraan dgn Kemensos berapa, melebihi kuota biasanya, karna biasanya kelebihan. Ada koordinasi dulu rencana target”

“Target dan realisasi menyesuaikan dengan kuota direktorat, yang belum tercover diusulkan ke APBD“

4. Tidak ada pendamping khusus RS-RTLH.

Petugas yang diperbantukan untuk pelaksanaan RS-RTLH seperti Dinas Sosial Kabupaten/Kota, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dan Satgaskin (Satgas Fakir Miskin). Ketidakadaan pendamping khusus membuat pelaksanaan RS-RTLH menjadi kurang optimal, misalnya tidak ada yang mengkontrol saat pembentukan kelompok dan pelaksanaan kerja kelompok, pembelian bahan bangunan, pelaksanaan pembangunan rumah, dan monitoring terhadap penyelesaian renovasi dan pembangunan rumah.

Berikut pernyataan informan ;

“Ada pendampingan 2 orang untuk di bank”

“Pendampingan dari Pusat tidak ada. Dinsos mengurus sampai

pencairan di bank”

“Tidak ada pendampingan”

“Ada TKSK yang diminta bantuan untuk memandu jalannya penyaluran dana”

“Tidak ada petugas khusus RTLH, untuk pendamping ditugaskan secara lisan kepada pendamping PKH.”

“Pusat memerintahkan kab/kota untukk melaksanakan, misal ketika penjajakan. Kalo sudah selesai pembangunan monitoring di akhir tahun. Struktural kabid dan kasie bertanggungjawab. TKSK dan kasie kesos & pendamping pkh jika KPMnya PKH. Ada pula di tingkat desa Satgaskin diperbantukan.”


“Melibatkan TKSK secara penuh dan tim koordinasi di kecamatan/desa mengingat lokasi yang menyebar”

“Tidak ada petugas khusus. Magetan memanfaatkan pendamping PKH”

Aktivitas atau Proses

Aktivitas atau proses merupakan apa saja yang dilakukan dalam program,

1. Proses Awal Pemberian Bantuan Stimulan RS-RTLH.

Pada awal pelaksanaan RS-RTLH di Kab/Kota mekanisme awal adalah melakukan pengajuan bantuan stimulan RS-RTLH, pada tingkat unit pemerintahan terkecil yaitu di tingkat desa hingga tingkat Dinas Sosial Kab/Kota. Dalam hal ini sesuai dengan Juklak RS-RTLH yang dapat mengajukan bantuan adalah Masyaraat, Lembaga Sosial maupun Dinas Sosial. Pembentukan kelompok RS-RTLH oleh pengaju bantuan. Setelah pengajuan tersebut akan di musyawarahkan tingkat desa untuk kemudian di verifikasi dan validasi di tingkat Dinas Sosial Kab/Kota. Atas rekomendasi Dinas Sosial Kab/Kota dan tembusan pada Dinas Sosial Provinsi pengajuan bantuan RS-RTLH akan diberika ke Kementerian Sosial CQ Direktorat Penangangan Fakir Miskin. Dit. Penanganan Fakir Miskin akan memverifikasi dan validasi usulan kemudian menetapkan lokasi yang akan diinformasikan pada Dinas Sosial Kab/Kota untuk kuota bantuan dan pencairan bantuan sosial. Berikut pernyataan informan:

“1. Verifikasi dan validasi data KPM, 2. Membuat SK, 3. Survei ke lapangan langsung (dinas & Kemensos), 4. Menyampaikan BNBA calon penerima RTLH ke Kemensos, 5. Menerima SK dari Kemensos, 6. Menyalurkan dana ke kpm oleh pendamping”

“1. Proposal diajukan, 2. Jika diterima dengar berita dari Kemsos, maka persiapan lapangan bagi penerima, 3. Buka rekening BNI, 4. Bentuk kelompok, 5. Dana disalurkan ke kpm yg berhak”


“Dinas melakukan verval, membantu secara administratif dan melakukan monitoring.”

“Pengajuan dari desa - ke dinsos - ke pusat - proposal kemudian dilanjutkan ke pusat dan dibuatkan rekening baru disalurkan ke masing-masing kelompok”

“1. Verifikasi kpd KPM calon penerima bantuan. 2. Mengusulkan ke pusat. 3. Pembentukan kelompok. 4. Sosialisasi dan bimtek. 5. Pendampingan penyusunan RAB 6. Memantau / memonitoring proses pencairan dana. 7. Memonitoring dan memantau proses pembangunan / renovasi rumah.”

“Tahap pencairan bantuan, sosialisasi monitoring pembuatan plat RTLH.”

“Dinsos menugaskan TKSK calon lokasi penerima, usulan desa diverifikasi, dinsos melalui TKSK membentuk kelompok, pencairan oleh pengurus + dinsos ke bank, pelaksanaan, monitoring dinsos, pelaporan ke pusat melalui dinsos.”

“Merekomendasi dan melanjutkan usulan dari pendamping (PKH) ke pusat; Survey lapangan; Sosialisai bersama petugas pusat; Monitoring; Pelaporan.”

Apakah dilaksanakan sosialisasi bantuan sosial RS-RTLH?

Dari temuan lapangan sosialisasi bantuan RS-RTLH dilaksanakan oleh pihak desa, pendamping sosial dan Dinas Sosial Kab/Kota. Kementerian Sosial Dit. Penanganan Fakir Miskin memonitoring hasil pelaksanaan RS-RTLH. Namun juga masih ditemukan tidak ada sosialisasi oleh pihak terkait.

“Ada di kantor desa yang pertama sebelum pencairan dan yang kedua ada sosialisasi lagi setelah pencairan dana”

“Ada, dilakukan sekdi penyuluhan sosial”

“Tidak ada”

“Ada sosialisasi setiap desa”

“Ada (bahkan beberapa kali pertemuan) bersama Kades dan aparat desa setempat serta KPM.”


“Pemberitahuan dari Kemensos mengundang TKSK, lalu ke desa2 TKSK. Pembinaan RTLH setelah terima uang, pengecekan membuat rumah, penyelesaian runah. Tidak tergantung kedatangan kemensos.”

“Dilakukan sosialisasi, desa mengusulkan dari hasil musdes, diverifikasi dinsos, dst”

“Ya ada sosialisasi”

“Ada (dilakukan oleh Kemensos, dinsos, pendamping & aparat desa)”

“Ada, seksi bantuan fakir miskin & bantuan sosial”

“Ada. Verivali dilakukan utk memastikan.bahwa calon kpm benar2 telah memenuhi persyaratan termasuk tanahnya.”

“Verval dilakukan oleh TKSK, usulan satgaskin dan lurah tembus ke kecamatan baru dinsos”

“Verifikasi administrasi oleh dinsos, verifikasi lapangan melibatkan TKSK, usulan valid dikirim ke pusat, kemensos melakukan verifikasi ulang”

2. Pembentukan Kelompok RS-RTLH

Dengan diberikan bantuan RS-RTLH diharapkan terwujudnya nilai sosial di antara warga masyarakat. Melalui konsep RS-RTLH dibentuk cuk-kelompok untuk pelaksanaan bantuan stimulan. Dari hasil temuan lapangan,

a. Di Bali, Kab. Tabanan, sistem gotong royong masyarakat merehabilitasi rumah masih ada. Jika 1 Banjar ada warga yang akan merehabilitasi rumah maka Kepala Banjar menginformasikan kepada warganya. Sebelum dan sesudah rumah direhabilitasi diadakan upacara adat Bali. 1 kelompok dibentuk dalam 1 banjar.

b. Di Sumatera Barat, Kab. Solok, sistem gotong royong Goro di Nagari. Kelompok dibentuk untuk bersama-sama mengerjakan rumah warga yang tidak layak huni.

c. Berbeda hal nya dengan daerah lain, di Kab. Minahasa dan Kab. Karanganyar kelompok terbentuk saat diawal


pelaksanaan program, namun beberapa kasus ditemukan pembentukan kelompok hanya pada saat pencairan bantuan stimulan, dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah kurang maksimal, oleh karena itu pula ditemukan adanya KPM yang membayar tukang bangunan dalam realisasi RS-RTLH. Berikut pernyataan informan :

“Di bentuk kelompok (ketua, sekertaris, bendahara, dan anggota)”“Ya. Kelompok dalam pembangunan pondasi. Kelompok goro atau kerjasama”“Dibentuk per Banjar untuk memperbaiki rumah”“Dibentuk kelompok.”“Nama2 via TKSK berdekatan rumahnya. Ketua sampe anggota adalah penerima RTLH. Punya skil baca tulis, bangunan.”“Ada yang melanjutkan kelompok KUBe, ada yang dibentuk kelompok khusus RTLH”“Ketua & bendahara: untuk pencairan; pembagian uang oleh ketua, sekertaris, dan bendahara, untuk smua kok masing2 wajib mengumpulkan SPJ, ketua: mengkoordinir keseluruhan, sekertaris: mengkoordinir SPJ, bendahara: mengkoordinir dana”“Penggerak dalam perbaikn rumah”“Ikut membantu dalam pelaksanaan”“Kelompok membantu pembangunan rumah dan pembagian”“Perannya masih belum maksimal seperti yg diharapkan. Peran kelompok lebih banyak pada saat sebelum pencairan, tetapi pada saat pelaksanaan pembangunan kurang maksimal.”“Kurang berperan tapi ketentuan Kemensos biar pencairan tidak perorangan. 150 juta 1 rekening lalu dibagi ke 10 orang itu. Perintah kemensos.”

“Kelompok bermusyawarah sebelum pelaksanaan, ketua kelompok mengontrol pembangunan, belanja bahan bangunan melalui ketua kelompok”

“Kelompok sebagai wahana sharing informasi.”


3. Waktu pelaksanaan RS-RTLH. Waktu penyelesaian perbaikan rumah yang singkat dan di waktu tertentu.

Di Kab. Minahasa pemberian bantuan dan pelaksanaan rehabilitasi rumah di akhir tahun (natal), hal tersebut cukup membuat KPM kesulitan karena mereka menyiapkan rumah untuk perayaan hari raya. Di Kab. Karanganyar pada bulan tertentu Suro tidak boleh dilaksanakan pembuatan rumah karena kultur daerah (jika membangun rumah di bulan suro dipercayai akan mengancam kehidupan rumah tangga). Faktor cuaca juga mempengaruhi pembuatan rumah, memerlukan waktu yang lama jika dilaksanakan pada saat musim hujan. Dari hasil wawancara rata-rata pelaksanaan sekitar 100 hari hingga3 bulan, namun ada juga yang menyelesaikan 6 bulan. Berikut pernyataan informan :

“Ada yaitu 2 bulan penyelesaian rumah”

“Ada. 1 bulan harus 100%. Ini tuntuan kemensos. 1 bulan setelah uang diterima”

“Ada 3 Bulan”

“Ada pelaksanaan 100 hari, kelanjutannya 130 hari. Berdasarkn pengamatan 100 % bangunan berdiri, kurang plester tembok dan cat krn dana yg diterima kurang dr kebutuhan”

“Target waktu yg diberikan, adalah selama 6 bulan. Jadi, diharapkan agar semua KPM boleh nyelesaikannya dengan batas waktu yg diberikan.”

“Waktu pembangunan rata-rata dilakukan 1 bulan, ada yg lebih 100 hari tapi diusahakan bagian depan rapi dulu”

“Sekitar 3 bulan.”

4. Pelaksanaan monitoring bantuan stimulan RS-RTLH.

Pelaksanaan realisasi bantuan stimulan RS-RTLH dilaksanakan monitoring. Monitoring dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab/Kota maupun Kementerian Sosial Dit. Penanganan fakir Miskin. Kegiatan Monitoring dilaksanakan saat pencairan bantuan stimulan hingga pelaporan hasil kegiatan. Namun


masih ada beberapa yang mengatakan bahwa monitoring yang dilakukan masih belum jelas dan terarah. Berikut pernyataan informan :

“Dinas melakukan verval, membantu secara administratif dan melakukan monitoring”

“1. Verifikasi kpd KPM calon penerima bantuan. 2. Mengusulkan ke pusat. 3. Pembentukan kelompok. 4. Sosialisasi dan bimtek. 5. Pendampingan penyusunan RAB 6. Memantau / memonitoring proses pencairan dana. 7. Memonitoring dan memantau proses pembangunan / renovasi rumah.”

“Tahap pencairan bantuan, sosialisasi monitoring pembuatan plat RTLH.”

“Dinsos menugaskan TKSK calon lokasi penerima, usulan desa diverifikasi, dinsos melalui TKSK membentuk kelompok, pencairan oleh pengurus + dinsos ke bank, pelaksanaan, monitoring dinsos, pelaporan ke pusat melalui dinsos”

“Merekomendasi dan melanjutkan usulan dari pendamping (PKH) ke pusat; Survey lapangan; Sosialisai bersama petugas pusat; Monitoring; Pelaporan.”

“Pusat memerintahkan kab kota utk melaksanakan, misal ketika penjajakan. Kl sudah selesai pembangunan monitoring akhir tahun. Struktural kabid dan kasie bertanggungjawab. TKSK dan kasie kesos & pendamping pkh jika kpm pkh”

“Biaya yang kurang , monitoring yang kurang jelas dan terarah”.

73Kesimpulan dan Rekomendasi

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB

55.1 Kesimpulan

Kementerian Sosial telah memberikan solusi permasalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin pada akses pemenuhan kebutuhan dasar perumahan. Melalui Bantuan stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) memenuhi kebutuhan rumah layak huni sebagai unsur kesejahteraan sosial. RS-RTLH mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian. Fakir miskin memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Dalam hal ini dari hasil temuan lapangan bantuan stimulan RS-RTLH telah mencapai tujuan program yang diharapkan. Pencapaian outcomes RS-RTLH cukup baik yaitu sebesar 71,20%. Yang meliputi penilaian Baik pada aspek: a. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan (Atap, Lantai dan Dinding), b. Lingkungan fisik, dan c. Hubungan sosial terhadap keluarga. Penilaian Cukup Baik pada aspek: a. Menjamin kesehatan, b. Gotong royong dan patisipasi warga, c. Empati dan simpati warga sekitar terhadap penerima bantuan. Pada aspek fisik bangunan Kementerian Sosial telah mewujudkan rumah menjadi lebih layak huni namun mungkin lebih ditingkatkan untuk pencapaian aspek kesehatan bagi fakir miskin seperti dapat mengakomodir sarana MCK bagi KPM. Telah mewujudkan hubungan sosial yang baik di keluarga KPM, seperti anak-anak yang dulu pernah dibully temannya karena rumah tidak layak setelah mendapat RS-RTLH


anak menjadi betah dirumah dan kerabat berkenan kerumah KPM. Namun nilai sosial yang ditonjolkan dalam program RS-RTLH perlu direview kembali dan membuat mekanisme untuk menumbuhkan semangat gotong royong melalui kelompok dan kesetiakawanan sosial di masyarakat yang dibeberapa lokasi telah memudar saat ini.

Kendala terbesar dari hasil temuan lapangan adalan masalah keterbatasan dana bantuan stimulan Rp. 15.000.000. Akibat dari kendala tersebut timbul permasalah baru pada KPM masalah kehilangan asset (perhiasan, barang berharga, ternak) dan berhutang. Sebaiknya bantuan sosial melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kemampuan ekonomi KPM. Serta pembentukan kelompok lebih diperjelas fungsinya dan dioptimalkan melalui pendampingan oleh pendamping sosial, sehingga masalah tersebut dapat teratasi. Mekanisme pelaksanaan RS-RTLH masih dilaksanakan secara top down system. Untuk memberdayakan masyarakat melalui partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial dimulai dari masyarakat oleh dan untuk masyarakat.

5.2 Rekomendasi

Program RS-RTLHa. Untuk dapat mencapai outcomes program yang baik

diperlukan logical framework program agar dapat mengukur sejauhmana program dapat terimplementasi dengan baik yang dilihat dari input hingga efek yang dirasakan dengan adanya program (outcomes dan impact). Oleh karna itu dibutuhkan review kembali mengenai konsep RS-RTLH beserta indikator dan pengukuran tiap komponen program. Dan dibentuk model logika program yang dapat gambaran bagaimana program akan bekerja untuk mendeskripsikan rangkaian aktivitas yang menimbulkan perubahan dan bagaimana aktivitas berhubungan dengan hasil yang ingin dicapai dari suatu program. Model merupakan cara yang berguna untuk


memahami hubungan antara aktivitas program dan outcomes yang diharapkan. Diperlukan pembaharuan kebijakan dan Pedoman Umum Pelaksanaan RS-RTLH.

b. Dibutuhkan kaji ulang mengenai konsep dan nilai-nilai sosial dan menumbuhkan nilai-nilai sosial melalui pembentukan kelompok. Cara perekrutan kelompok sebaiknya disesuaikan dalam satu desa saja (tidak menyebar), lokasi 1 kelompok berdekatan, tidak berjauhan/antar desa) sehingga keeratan kelompok dan konsep kelompok dalam RS-RTLH akan terimplementasikan. Kelompok dibentuk berdasarkan musyawarah desa yang lebih mengutamakan konsep Guyup/kebersamaan dalam 1 desa untuk menetapkan siapa saja yang mendapatkan bantuan tersebut. Seperti misalnya di Banjar Kab. Tabanan Bali dan Goro di Kab. Solok. Kelompok tidak hanya difungsikan sebagai wadah untuk pencairan bantuan stimulan saja namun diberdayakan hingga pembangunan rumah selesai. Sehingga penerima bantuan sosial tidak lagi menggunakan jasa tukang bangunan dan menambah biaya renovasi rumah. Proses pelibatan masyarakat dan perangkat desa dari awal pelaksanaan bantuan stimulan akan dimulai akan lebih baik jika dilakukan secara bottom up. Proses partisipasi masyarakat dalam perumusan masalah terkait


perumahan warga sekitar dan pemilihan penerima bantuan RS-RTLH juga akan menimbulkan rasa kesetiakawanan sosial pada masyarakat, misalnya melalui musyawarah desa/kelurahan (Muskel/Musdes) yang dianggarkan.

Input Programa. Anggaran (nominal jumlah bantuan) merupakan hal

yang menjadi perhatian utama ketika bantuan sosial akan direalisasikan. Bantuan senilai Rp. 15.000.000 perlu dikaji ulang relevansinya dengan situasi dan kondisi saat ini terutama mengenai harga bahan bangunan. Sebagai contoh bagi Wilayah Timur Indonesia yang bahan bakunya lebih mahal, maka perlu diberikan zonasi budget bantuan sosial (Wilayah Barat, Tengah dan Timur) Index Konstruksi Bangunan. Di Pulau Kalimantan dengan kondisi geografis sungai dan rawa dibutuhkan rumah dari kayu, bahan baku kayu sangat mahal, dari temuan lapangan terjadi illegal logging untuk pembuatan rumah RS-RTLH dan beberapa bagian rumah tidak terbangun (MCK, ruang tidur misalnya). Untuk mengakomodir tersebut maka Direktorat dapat bekerja sama dengan Perusahaan bahkan dengan Kementerian yang lain untuk memfasilitasi membangun rumah yang sehat (contohnya pembangunan oleh Kemsos dengan RS-RTLH dengan CSR salah satu Bank BUMN untuk melengkapi sanitasi kesehatan seperti membangun MCK).

b. Kuota bantuan sosial RS-RTLH. Dari hasil analisis Kementerian Sosial baru memberikan kuota bantuan RS-RTLH 0,4% dari jumlah rumah yang tidak layak huni di Indonesia, dan berdasarkan data Dit. Penanganan Fakir Miskin mayoritas kuota terdapat di Pulau Jawa. Untuk pemerataan perlu diperhatikan program RS-RTLH kedepannya tidak terfokus di Pulau Jawa saja. Dan jumlah kuota per Kabupaten/Kota diperbanyak. Selain itu menjadi bahan pertimbangan wilayah yang rawan bencana dan masyarakat yang tercatat dalam data BDT (Basis Data Terpadu) menjadi prioritas utama dan dituangkan dalam bentuk kebijakan sebagai instruksi penentuan kuota prgram RS-RTLH.


c. Pendamping Program RS-RTLH. Dari temuan lapangan banyak perangkat daerah yang tidak fokus pada pelaksanaan RS-RTLH dikarenakan kebijakan tidak mengatur siapa yang bertanggungjawab dalam proses pelaksanan RS-RTLH. Diperlukan pendamping khusus untuk dapat memonitoring mulai dari awal musyawarah desa sampai hasil pembangunan sebagai bahan evaluasi. Direktorat Penanganan Fakir Miskin dapat membentuk pendamping khusus RS-RTLH atau memberdayakan pendamping program yang sudah ada seperti TKSK, Pendamping PKH, Penyuluh Sosial dimana mereka dianggarkan insentif operasional tertentu dalam mendampingi program RS-RTLH.

Prosesa. Proses awal pelaksanaan

Proses awal dilakukan dengan melibatkan pihak Desa dengan warga masyarakat dan didampingi oleh pendamping (RS-RTLH) serta dalam pengawasan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, yang kegiatannya sebagai berikut ;

• Musyawarah Kelurahan/Musyawarah Desa. • Sosialisasi Program RS-RTLH dalam Pembentukan

kelompok dan verifikasi validasi penerima bantuan. b. Proses saat pelaksanaan

Pada saat pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan rumah dilakukan monitoring oleh pendamping RS-RTLH disesuaikan dengan perencanaan yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa yaitu pembelanjaan bahan bangunan material dan waku yang diperlukan dalam pembangunan.

c. Proses akhir pelaksanaan

Ditahap akhir pelaksanaan RS-RTLH dilakukan monitoring oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang hasilnya akan dilaporkan oleh Kementerian Sosial. Kementerian Sosial melakukan evaluasi berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.


Rekomendasi Skema Model Mekanisme Pelaksanaan RS-RTLH

79Instrumen

INSTRUMEN A(KUANTITATIF; KPM)

EVALUASI PENCAPAIAN OUTCOMES BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)

IDENTITAS WILAYAH

NO Keterangan Wilayah Lokasi

1 Propinsi : 1. Sumatera Barat2. Bangka Belitung3. Jawa Barat4. Jawa Tengah5. Jawa Timur6. Kalimantan Tengah7. Bali8. Sulawesi Utara

2 Kabupaten/Kota : 1. Solok2. Bangka 3. Sukabumi4. Karang Anyar5. Magetan6. Pulang Pisau7. Tabanan8. Minahasa Utara

3 Kecamatan :4 Desa :5 RW/RT :6 Geotagging (insert)7 Foto Rumah (insert)


IDENTITAS RESPONDEN

No Keterangan opsional

1 Nama :

2 Usia : 1. Dibawah 21 tahun2. 21-30 tahun3. 1-40 tahun4. 1-50 tahun5. 1-60 tahun6. Diatas 60 tahun

3 Alamat :

4 No. HP :

5 Pekerjaan : 1. Petani2. Berkebun3. PenyediaJasa4. Pedagang5. Karyawan6. TukangBangunan7. Serabutan8. Lainnya, sebutkan ……………….

6 Pendapatan perbulan(Angka pasti)

: 1. Dibawah Rp. 500.000

2. Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000

3. Rp. 1.000.0001 – Rp. 1.500.000

4. Rp. 1.500.001 – Rp. 2.000.000

5. Diatas Rp. 2.000.000

7 Pendidikan terakhir : 1. Tidak Sekolah2. Tamat SD/Sederajat3. Tamat SLTP/Sederajat4. Tamat SMA/Sederajat

8 Jumlah Anggota Keluarga dalam 1 Rumah

:

9 Jumlah kamar yang dimiliki

:

81Instrumen

BANTUAN SOSIAL RS-RTLH

No Keterangan Opsi

1 Tahun terima bantuan sosial rehabilitasi rumah

: 1. 20162. 20173. 2018

2 Jumlah uang yang diterima : 1. Kurangdari Rp. 15.000.0002. Rp 15.000.0003. Lebih dari Rp. 15.000.000

3 Jumlah uang tersebut untuk memperbaiki rumah

: 1. Kurang2. Pas/Cukup3. Lebih

4 Jika jumlah uang yang diberi kurang mencukupi, berapa biaya tambahan?

1. 0 – Rp. 2.500.0002. Rp. 2.500.001 – Rp. 5.000.0003. Rp. 5.000.001 – Rp. 10.000.0004. DiatasRp. 10.000.000

5 Jika jumlah uang yang diberi kurang, dari manakah Bapak/Ibu menambah biaya perbaikan rumah RS RTLH?

: 1. Uangsendiri/Tabungan sendiri2. Pinjam tetangga/Hutang3. Pinjam bank4. Lainnya, sebutkan ……………

6 Pemanfaatan Bantuan (boleh memilih lebih dari 1 jawaban)

: 1. Membeli material bahan bangunan

2. Membayar tukang3. Lainnya, sebutkan ……………....


PENCAPAIAN OUTCOMES

Variabel Dimensi Indikator PertanyaanKondisi Sebelum &

Sesudah

SS S TS STS



Atap Rumah Baik (TidakBocor/Rapuh)Lantai Rumahbaik (TidakRetak)

Dinding Rumah baik/tidak rapuh

Pondasi rumah kuat dan sangat menopang

Menjamin Kesehatan

Ada Sirkulasi Udara/Ventilasi

Ada cahaya masuk ruangan rumahKamar tidur terpisah dengan dapurAda MCK/Septic Tank

Ada sumber Air bersih

Kamar tidur terpisah dengan toilet/kamar mandiDapur terpisah dengan kamar mandiTersedia tempat pembuangan sampah yang terkelola

Kenyamanan Rumah

Lingkungan Fisik

Rumah menjadi lebih rapih

Rumah menjadi lebih bersih

Rumah menjadi lebih indah

Hubungan

Sosial Terhadap Keluarga

Anggota keluarga senang dirumahAnggota keluarga betah dirumah

Anggota keluarga merasa aman tinggal dirumahAnggota keluarga menghabiskan waktu dirumah lebih dari 12 jamAnak-anak betah bermain dirumahAnak-anak betah belajar dirumah

83Instrumen

Variabel Dimensi Indikator PertanyaanKondisi Sebelum &

Sesudah

SS S TS STS

Menumbuhkan nilai-nilai kegotong royongan,partisipasi,kepedulian,kesetiakawanansosial penerimamanfaat danwarga sekitar

Gotong royong dan partisipasi warga

Ada musyawarah warga dalam Rencana pembangunan rumah (Musdes/Muskel)









Adanya tanggung jawab warga sekitar untuk membantu masalah sosial Rumah tetangganya yang tidak layak


INSTRUMEN B(KUALITATIF ; DINAS SOSIAL, PENDAMPING, KPM)

EVALUASI PENCAPAIAN OUTCOMES BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)

DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kab/Kota : ________________________________Nama : ________________________________Jabatan Informan : ________________________________

1. Deskripsikan jumlah bantuan RS-RTLH pada Tahun 2016-2018 dari APBN (Kementerian Sosial)

2. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH di Kab/Kota Anda? (Jelaskan alur pencairan bantuan hingga pemberian bantuan)?

3. Apakah target dan realisasi RS-RTLH sesuai dengan permohonan bantuan yang diajukan?

4. Deskripsikan tugas dan tahapan Dinas Sosial dalam proses penyaluran Bantuan Sosial?

5. Apakah ada Sosialisasi, Musyawarah Desa/Kelurahan sebelum penentuan penerima manfaat RS-RTLH ?

6. Apakah ada verifikasi dan validasi sebelum pencairan bantuan sosial?

7. Apakah ada petugas khusus (Pusat dan Daerah) mendampingi setiap tahapan dari penyaluran bantuan sosial RS-RTLH?

8. Bagaimana pelaksanaan renovasi rumah RS-RTLH?

85Instrumen

9. Apakah ada tenggat waktu dalam penyelesaian renovasi rumah RS-RTRLH?

10. Target per tahun RS-RTLH dan bagaimana pencapaiannya?11. Apakah dibentuk kelompok dalam pelaksanaan RS-RTLH?12. Bagaimana peran kelompok dalam pembentukan RS-RTLH?13. Apa saja kendala atau faktor penghambat pelaksanaan renovasi

rumah RS-RTLH?14. Saran dan harapan terhadap pelaksanaan bantuan sosial RS-

RTLH?


PENDAMPING

Kab/Kota : ____________________________

Nama : ____________________________

Unsur : ____________________________

(Misal TKSK, Pendamping KUBE, dll)

1. Jelaskan hubungan Dinsos, Pendamping dan KPM dalam pelaksanaan RS-RTLH?

2. Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH di Kab/Kota Anda? (Jelaskan alur pencairan bantuan hingga pemberian bantuan)

3. Deskripsikan tugas dan tahapan anda dalam proses penyaluran Bantuan Sosial?

4. Bagaimana pelaksanaan renovasi rumah RS-RTLH? 5. Apakah ada tenggat waktu dalam penyelesaian renovasi rumah

RS-RTLH?6. Apa saja kendala atau faktor penghambat pelaksanaan renovasi

rumah RS-RTLH?

87Instrumen

KPM

Kab/Kota : ____________________________

Nama : ____________________________

Alamat : ____________________________

Tahun Terima RS-RTLH : ____________________________

Dokumentasi Foto (akan dimasukan ke Google form) :a. FOTO Rumah (Sebelum dan Sesudah RS-RTLH)b. Foto Rumah yang diperbaikic. Foto dengan KPM (Peneliti dan KPM)

Pertanyaan :1. Deskripsikan kondisi rumah Bapak/Ibu sebelum dan setelah

menerima RS-RTLH?2. Bagaimana kesan Bapak/Ibu setelah menerima RS-RTLH?3. Apakah pembangunan rumah ini hanya sebagian yang

direnovasi atau pembangunan baru?4. Apa perbedaan kondisi yang terjadi pada anda dan keluarga

setelah menerima RS-RTLH?5. Apakah dengan RS-RTLH rumah menjadi lebih baik,rapih,

aman bagi keluarga anda?6. Apakah dengan RS-RTLH rumah menjadi lebih nyaman bagi

keluarga anda?7. Apakah rumah menjadi lebih aksesibel terhadap lansia dan

atau disabilitas (jika ada)?8. Apakah dalam pelaksanaan RS-RTLH dibentuk kelompok:9. Apakah ada peran serta keterlibatan masyarakat sekitar dalam

pelaksanaan RS-RTLH? (sebutkan pada tahap mana adanya peran serta keterlibatan warga sekitar dalam membangun rumah)

10. Dengan bantuan senilai Rp. 15.000.000 apakah sudah cukup merenovasi rumah ? digunakan untuk apa saja?


11. Jika kurang cukup, pada hal mana yang perlu ditambah? Dan berapa biayanya?

12. Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan uang tambahan untuk renovasi rumah? (misal untuk beli makanan tukang, biaya tukang, tambahan material?

13. Apakah ada permasalahan yang muncul setelah renovasi rumah (misal hutang)?

14. Apa saja kendala atau faktor penghambat pelaksanaan renovasi rumah RS-RTLH?

89Instrumen

KELOMPOK (Jika Terbentuk)

Ketua : ...............................................

Sekretaris : ...............................................

Bendahara : ...............................................

Anggota : 1. ........................................... 9. .......................................

2. ........................................... 10. .......................................

3. ........................................... 11. .......................................

4. ........................................... 12. .......................................

5. ........................................... 13. .......................................

6. ........................................... 14. .......................................

7. ........................................... 15. .......................................

8. ...........................................

1. Pembentukan kelompok dan pengusulan Bagaimana proses terbentuknya kelompok ini? Apa saja kesulitan dalam pembentukan? Ceritakan! Siapa yang awalnya memulai? Dari mana mengetahui adanya

program ini? Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten? Adakah anggota kelompok yang berpengalaman atau mengerti

pekerjaan bangunan? Apakah kelompok ini ikut mengajukan permohonan bantuan?

2. Melakukan penilaian rumah Bagaimana cara melakukan penilaian rumah yang akan di

rehab? Melibatkan siapa ? Bagian rumah apa yang diutamakan untuk direhab? Apa kesulitan utama dalam menilai rumah? Bagaimana peran pendamping program?

3. Mengajukan usulan kebutuhan dana Bagaimana cara menyusun kebutuhan dana rehab? Apa

kesulitan utamanya?


Jika ada kekurangan dana apa yang dilakukan? Apakah dilakukan musyawarah kelompok? Bagaimana peran pendamping program?

4. Penerimaan bantuan Apakah bantuan yang diterima tepat waktu dan jumlahnya?

Apa kendala dalam penerimaan? Apakah ada potongan atau biaya yang dibayarkan untuk dinas

sosial/pendamping program? Siapa yang menandatangani bukti penerimaan bantuan? Bagaimana peran pendamping program?

5. Mengerjakan perbaikan Apakah perbaikan dilakukan secara gotong royong oleh

anggota kelompok? Adakah pembagian tugas antar anggota kelompok? Adakah bantuan dari warga sekitar? Dalam bentuk apa? Adakah orang yang dibayar khusus untuk mengerjakan

perbaikan? Berapa lama perbaikan dilaksanakan? Apa kendala utama

dalam perbaikan? Bagaimana peran pendamping program?

6. Menyusun laporan Kapan laporan disusun? Siapa saja yang terlibat menyusun

laporan? Apa kendala? Apa saja isi laporan? Jelaskan point-point singkatnya! Siapa saja yang terlibat menyusun laporan? Kepada siapa laporan diserahkan? Dalam bentuk apa? Bagaimana peran pendamping program?

7. Saran dan masukan Adakah saran dan masukan dari kelompok ini untuk perbaikan

program RS-RTLH?

91Evaluasi Pencapaian Outcomes Bantuan Sosial

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

DAFTAR PUSTAKA

World Bank. (2004). Modul Evaluasi Pembangunan - The World Bank Building Skill to Evaluate Development Interventions. Depok: Program Magister Konsentrasi Pembangunan Sosial PPs-FISIP-UI

Sarwono, Jonathan. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Malhotra, N. K., Birks, D. F., & Willis, P. (2010). Marketing Research : An Applied Approach. Marketing Research.

Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin. (2009) Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teroris Praktik bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, cet ke 3. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Lee, J. W., Jones, P. S., Mineyama, Y., & Zhang, X. E. (2002). Cultural dufferences in responses to a likert scales. Research in Nursing and Health, 25(4), 295-306. https://doi.org/10.1002/nur.10041

Weems, G. H., & Onwuegbuzie, A. J. (2001). The Impact of Midpoint Responses and Reverse Coding on Survey Data. Measurement & Evaluation on Counseling & Development (American Counseling Association).

Unrau, Yvonne A., Gabor Peter A., Grinell Jr, Richard M. (2007). Evaluation in Social Work (4th ed.). New York: Oxford University Press

Amalia, Diah Ayu. (2018). Identifikasi Kemiskinan dan Bantuan Sosial Pada Masyarakat di Wilayah Pesisir. Jakarta: Puslitbangkesos

Dirjen Penanganan Fakir Miskin. (2017). Pedoman Umum Penangana Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar negara. Jakarta : Kementerian Sosial RI, Dirjen Penanganan Fakir Miskin.


Howell, F. (2001). Social Assistance Theoritical Background, in Social Protection in The Asia and Pasific, ed. I, Orttiz, Asian Development Bank, Manila, ch

Peraturan Menteri Sosial NO 20 Tahun 2017. Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Jakarta: Kementerian Sosial

http://datartlh.perumahan.pu.go.id/mdashboard/



SEKILAS PENULIS

AYU DIAH AMALIA, Lahir di Jakarta, 6 FebruariI 1983, Peneliti Muda Pada Puslitbang Kesos Kemensos RI, menamatkan pendidikan S1 Sosiologi di Universitas Indonesia, dan S2 di Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia Konsentrasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan. Google Scholar https://scholar.google.co.id/ayudiahamalia. Karya Tulis Ilmiah yang dihasilkan : Loneliness and Social Isolation on Elderly (A Sociological Perspective), Development of Autonomus Rural Area (A Sociological Perspective), Social Capital and Poverty (Literatur Review), Outcomes Evaluation of Social Rehabilitation on Sight Disability Person at Wyata Guna Bandung, Social Network of E-Warong KUBE PKH for Poverty Alleviation (Microfinance), Group Dynamics of KUBE in Bogor, Poverty Identification and Social Assistance, Outcomes Evaluation of Social Rehabilitation Uninhabitable House.

AHMADI JAYAPUTRA, Lahir di Takengon, tanggal 2 November 1957. Pendidikan tinggi dimulai sebagai Sarjana Antropologi (FS UI, 1984) dan Magister Ilmu Administrasi, kekhususan Pengembangan Masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (2001). Sejak tahun 1985 menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Sosial RI. Karirnya sebagai fungsional dimulai Asisten Peneliti Madya (1986) dan saat ini 2010 sebagai Peneliti Utama di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. Jabatan Fungsional; diangkat sebagai Asisten Peneliti Madya (1986 – 1990); Ajun Peneliti Muda (1990 – 1994); Ajun Peneliti Madya (1994 – 1998); Peneliti Muda (1998 – 2000); Peneliti Madya (2000 – 2002); Ahlii Peneliti Muda (2002 – 2004); Peneliti Utama (sejak 2010). Sejak 1986 pengajar Antropologi


Sosial Budaya dan Sistem Budaya Indonesia di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Topik dan Pengalaman Penelitian; Pelayanan lanjut usia di Indonesia (2005), Pelayanan sosial TKI di KBRI Kuala Lumpur Malaysia (2007), Konflik di Permukiman KAT (2009); Kesejahteraan sosial di Kepulauan Riau (2009); Kecamatan Linge Terpencil (2009); Asuransi Sosial Lanjut Usia (2010), Potensi Penyandang Cacat Tubuh di Kabupaten Lebak (2000); Peranan Organisasi Sosial dalam Penanganan Sosial di Kupang (2006); Tipologi Desa Berketahanan Sosial (2009), Evaluasi Kebijakan Pemberayaan Sosial bagiPeserta Program Keluarga Harapan melalui Kelompok Usaha Bersama (2015), Kemiskinan (2016), Kemiskinan Perkotaan (2017), dan Kesejahteraan Sosial di Perbatasan Negara (2020).

MUHTAR, lahir di Magetan Jawa Timur. Pendidikan terakhir, Pasca Sarjana (S2) Program Studi Sosiologi Kekhusussan Ilmu Kesejahteraan Sosial (FISIP-UI, 2004). Mengawali karir sebagai PNS Departemen Sosial (kini: Kementerian Sosial) di Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Selatan (1991). Tahun 1996 pindah ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (UK I, Pusat), kini Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (UK II). Sejak itu terlibat dalam kegiatan penelitian kesejahteraan sosial, dan sejak tahun 2000 menekuni sebagai peneliti. Topik-topik penelitian yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir, antara lain: Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu: Pengembangan Keterpaduan Layanan Dasar (2016); Kajian Cepat Pelaksanaan Fungsi E-Warong KUBE PKH (2017); Kajian Cepat Komplementaritas Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluaqrga Penerima Manfaat (2017). Saat ini, Editor Bagian Jurnal Sosiokonsepsia. Dalam upaya menyosialisasikan hasil penelitian, aktif menulis pada majalah di lingkungan Kementerian Sosial.



JOHAN ARIFIN, lahir di Yogyakarta, saat ini peneliti pertama Puslitbang Kesos Kementerian Sosial RI. Menamatkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Program Studi Hubungan Internasional.

ajian ini merupakan kajian evaluasi program Direktorat KPenanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI terhadap Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-

RTLH) Tahun 2019. Sampel yang diambil sebanyak 86 RS-RTLH di 8 Kabupaten yaitu Wilayah I meliputi Kabupaten Solok (Sumatera Barat), Kabupaten Bangka (Kepulauan Bangka Belitung), Kabupaten Sukabumi (Jawa barat); Wilayah II meliputi Kabupaten Karanganyar ( Jawa Tengah), Kabupaten Pulang Pisau (Kalimantan Tengah), Kabupaten Tabanan (Bali); Wilayah III meliputi Kabupaten Magetan (Jawa Timur) dan Kabupaten Minahasa Utara (Sulawesi Utara). Penelitian ini menjabarkan hasil evaluasi outcomes RS-RTLH, kemanfaatannya bagi Penerima manfaat berserta Kendala Pelaksanaannya.

Outcomes - puslit.kemsos.go.idpuslit.kemsos.go.id/upload/post/files/88e8c2dce... · Rehabilitasi...

Documents

Transcript of Outcomes - puslit.kemsos.go.idpuslit.kemsos.go.id/upload/post/files/88e8c2dce... · Rehabilitasi...