OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”) TIDAK MEMBERIKAN … · otoritas jasa keuangan (”ojk”) tidak...

JADWAL PENAWARAN UMUM Tanggal EfektifMasa Penawaran UmumTanggal Penjatahan

:::

26 Oktober 201829 – 30 Oktober 2018

1 Nopember 2018

Tanggal Pengembalian Uang PemesananTanggal Distribusi Saham Secara ElektronikPencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia

:::

2 Nopember 20182 Nopember 20185 Nopember 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT KOTA SATU PROPERTI TBK (”PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

KotaSatu

PT Kota Satu Properti TbkKegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam bidang Pembangunan dan Pengembangan, Perdagangan dan Jasa

Kantor PusatJl. MT. Haryono

Ruko The Amaya CA 1-3Ungaran – Kabupaten Semarang 50511

Telp. : +62 24 7690 1735 +62 24 7690 1000Fax. : +62 24 7690 1749

Email : [email protected] Website: www.kotasatuproperti.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAMSejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 40,00% (empat puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (Saham Yang Ditawarkan), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp117,- (seratus tujuh belas Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham secara keseluruhan sebesar Rp58.500.000.000,- (lima puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”). Saham Yang akan dalam keadaan bebas dan tidak dalam sengketa atau dijaminkan kepada pihak manapun. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”).

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKANDI PT BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Victoria Sekuritas Indonesia

Penjamin Emisi EfekPT Erdikha Elit Sekuritas, PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk, PT Panin Sekuritas Tbk,

PT Valbury Sekuritas Indonesia dan PT Waterfront Sekuritas Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH(FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN SAHAM PERSEROAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2018

PT Kota Satu Properti Tbk (Perseroan) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2018 dengan surat 009/KSPro-DIR/IPO/2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara nomor 3608 (”Undang-Undang Pasar Modal”) dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, serta peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 24 April 2018, sebagaimana diubah dengan Adendum I Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. 00595/BEI.HKM/10-2018 tanggal 18 Oktober 2018. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PT Victoria Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..............................................................................................................................................i

DEFINISI DAN SINGKATAN ..................................................................................................................iii

RINGKASAN ........................................................................................................................................viii

BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ...........................................................................1

BAB II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ................................................................................................................5

BAB III. PERNYATAAN UTANG ...........................................................................................................7

BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ............................................................................20

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .......................................................25

BAB VI. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN ........................................................47

BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ..........51

BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ......................................................52 1. Riwayat Singkat Perseroan ............................................................................................52 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 3 (tiga) Tahun Terakhir .......................53 3. Perizinan ........................................................................................................................56 4. Perjanjian-perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga ......................................................73 5. Aset Tetap ....................................................................................................................144 6. Asuransi .......................................................................................................................170 7. Struktur Kepemilikan Saham .......................................................................................171 8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum .............172 9. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan ...................................................................174 10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) ............................177 11. Sumber Daya Manusia ................................................................................................183 12. Perkara-perkara Yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak ......................................187 13. Keterangan Mengenai Entitas Anak .............................................................................188 14. Kegiatan Usaha ...........................................................................................................192 15. Prospek Usaha ............................................................................................................200 16. Persaingan ...................................................................................................................202 17. Hak Kekayaan Intelektual ............................................................................................202 18. Transaksi Dengan Pihak Berelasi ................................................................................202 19. Penghargaan ...............................................................................................................204 20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) ............................................204

ii

BAB IX. EKUITAS .............................................................................................................................206

BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN ........................................................................................................208

BAB XI. PERPAJAKAN ....................................................................................................................209

BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK ...............................................................................................212

BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN ...........214

BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASA DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM ........................................................................216

BAB XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM ..................................................................................233

BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ...............................................................................................................................240

BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .......................................................................................241

BAB XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN .......269

iii

DEFINISI DAN SINGKATAN

Definisi Umum

Afiliasi : berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua,

baik secara horizontal maupun vertikal;- hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak

tersebut;- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih

anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak

langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung

maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Agen Penjualan : berarti pihak yang membantu Penjamin Emisi Efek untuk menjual Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.

BAE : berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.

Bapepam dan LK : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagamana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Pasal 3 UUPM.

BEI atau Bursa Efek : berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

Daftar Pemegang Saham (DPS)

: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.

Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)

: berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.

Entitas Anak : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)

: berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)

: berarti formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.

Harga Penawaran : berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu Rp117,- (seratus tujuh belas Rupiah).

Hari Bursa : berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.

iv

Hari Kalender : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.

Hari Kerja : berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Kab. : berarti Kabupaten.

Kec. : berarti Kecamatan.

Kel. : berarti Kelurahan.

Kemenkumham : berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

KSEI : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Manajer Penjatahan : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-45/PM/2000 tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu (27-10-2000), dalam hal ini PT Victoria Sekuritas Indonesia.

Masyarakat : berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.

Menkumham : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

: berarti lembaga independen yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Rekening : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham : berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:1) Daftar Pemegang Saham Perseroan;2) Rekening efek pada KSEI; atau3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.

Pemerintah : berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Awal : Penawaran Awal (bookbuilding) adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan IX.A.8 dan dengan memperhatikan peraturan IX.A.2.

v

Penawaran Umum : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif : berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.

Penjamin Emisi Efek : berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

: berarti PT Victoria Sekuritas Indonesia berkedudukan di Jakarta yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Emisi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan UPPM dan peraturan pelaksanaannya.

Peraturan No.IX.A.7 : berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Pendaftaran Efek

: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-088/SHM/KSEI/0918 tanggal 26 September 2018, yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek atau PPAS

: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 22 tanggal 23 Maret 2018 juncto Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 32 tanggal 27 September 2018 juncto Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 39 tanggal 23 Oktober 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dengan PT Admitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE

: berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 23 tanggal 23 Maret 2018 juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 16 tanggal 18 April 2018 juncto Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 10 tanggal 16 Agustus 2018 juncto Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 33 tanggal 27 September 2018 juncto Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 38 tanggal 23 Oktober 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.

Pernyataan Pendaftaran

: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Pernyataan Efektif : berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan : berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Kota Satu Properti Tbk, berkedudukan di Kabupaten Semarang.

Prospektus : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

vi

Prospektus Awal : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal saham, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

POJK No. 7 : berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk.

POJK No. 8 : berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

POJK No. 10 : berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 25 : berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum.

POJK No. 30 : berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No.33 : berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No.34 : berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No.35 : berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No.55 : berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit.

POJK No.56 : berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Rekening Efek : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.

Rekening Penawaran Umum

: berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.

Rupiah atau Rp : berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.

RUPS : berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

RUPSLB : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Saham Baru : berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) saham dalam rangka Penawaran Umum.

vii

Saham YangDitawarkan

: berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Tanggal Penjatahan : Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan dan Saham yang Dipinjam (apabila ada) bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening.

UUPM : berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 serta peraturan pelaksanaannya.

UUPT : berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 serta peraturan pelaksanaannya.

viii

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. Riwayat Singkat

PT Kota Satu Properti Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Semarang, dengan akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 3 Oktober 2012 (“Akta 06/2012”) , dibuat di hadapan Maria Yosefa Deni, S.H., Notaris di Kota Semarang. Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-58590.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 19 November 2012, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0099284.AHA.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 November 2012. Akta Pendirian Perseroan ini telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 65951 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 6 Juni 2013.

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana saham, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 1, tanggal 7 Maret 2018 (“Akta 1/2018”), dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005565.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034463.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018.

Sehubungan dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT” ) dan untuk mengantisipasi diperolehnya pernyataan efektif dari OJK terhadap pernyataan pendaftaran atas Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melebihi tanggal yang jatuh 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham tersebut, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah kembali menjadi Anggaran Dasar perusahaan tertutup yang dinyatakan dalam akta No. 26, tanggal 30 Agustus 2018 (“Akta 26/2018”), dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusannya No. AHU-0017863.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018.

Dikarenakan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan masih berlangsung maka Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah tersebut diubah kembali menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 2, tanggal 4 September 2018 (“Akta 2/2018”), dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018204.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116457.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 September 2018. Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub pada Akta 2/2018, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

ix

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 2/2018, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembangunan dan pengembangan, perdagangan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

(a) Melakukan perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan dan pengembangan, dan/atau penyediaan, pengoperasian, pengelolaan, dan/atau pemeliharaan, sarana dan prasarana yang meliputi antara lain:- perumahan, bangunan apartemen, bangunan kondominium, bangunan tempat tinggal,bangunan

bukan tempat tinggal (seperti perkantoran, pertokoan, pusat niaga, pusat perbelanjaan, pusat kebugaran/sarana olahraga, gudang, fasilitas penyimpanan pribadi, dan lainnya), dan kawasan industri (industrial estate), baik beserta maupun tanpa fasilitas- fasilitasnya

- fasilitas-fasilitas, sarana, dan prasarana penunjang dan/atau pendukung seperti, namun tidak terbatas pada, jalan-jalan, jembatan-jembatan, sarana dan prasarana infrastruktur perairan instalasi listrik, instalasi air, instalasi jaringan telekomunikasi, lapangan golf, klub-klub, restoran, tempat-tempat hiburan lain beserta fasilitas-fasilitsnya;

(b) Melakukan kegiatan-kegiatan untuk dan/atau dalam rangka memperoleh/mendapatkan tanah tanah, bangunan-bangunan, dan/atau ruangan-ruangan, serta kegiatan pematangan, pengurugan/penggalian, dan pengolahan tanah;

(c) Melakukan kegiatan-kegiatan untuk dan/atau dalam rangka memperoleh/mendapatkan barang-barang, material-material, dan perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan untuk keperluan dan dalam rangka pengembangan dan pembangunan properti beserta fasilitas-fasilitasnya);

(d) Melakukan penyusunan desain (baik eksterior maupun interior) dari bangunan maupun ruangan;(e) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan antara lain perdagangan yang berhubungan

dengan usaha real estate dan pengembangan properti;(f) Menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain jasa yang berhubungan dengan usaha real

estate dan pengembangan properti termasuk kawasan komersial seperti jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengembangan properti, jasa konsultasi di bidang bisnis properti.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu sebagai berikut :(i) Melakukan penelitian atas potensi pasar; melakukan penelitian atas kebiasaan, tingkah laku,

permintaan (demand), dan opini masyarakat dan pelaku usaha; melakukan studi mengenai berbagai aspek (antara lain aspek komersial (bisnis), aspek sosial) untukkeperluan pengembangan usaha;

(ii) Melakukan penyertaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada perusahaan - perusahaan lain, terutama yang bergerak dalam bidang usaha real estate maupun pengembangan properti maupun yang bergerak di bidang usaha perencanaan, perancangan, pengelolaan, dan/atau pemeliharaan kawasan, lahan-lahan,bangunan-bangunan, maupun ruangan-ruanganbeserta fasilitas-fasilitasnya;

(iii) melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang jasa yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain jasa keamanan dan jasa kebersihan; dan

(iv) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 2/2018, dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018204.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0116457.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 September 2018, para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain, perubahan nilai nominal setiap saham yang semula bernilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

x

Dengan dan setelah dilakukannya perubahan nilai nominal setiap saham tersebut di atas, struktur modal dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor

: Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Komposisi pemegang saham dari Perseroan setelah perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal per Saham Rp100,-

Jumlah Saham Jumlah Nominal(Rp)

Persentase(%)

Modal Dasar 3.000.000.000 300.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:1. PT Kota Satu Indonesia 456.250.000 45.625.000.000 60,832. Martinus G. W. Liman 75.000.000 7.500.000.000 10,003. Widya Susanti Kusyono 60.000.000 6.000.000.000 8,004. Roy Wiryasubrata 60.000.000 6.000.000.000 8,005. PT Surya Fajar Capital 43.750.000 4.375.000.000 5,836. Soerjono Walujo 30.000.000 3.000.000.000 4,007. Kasim Prajitna 25.000.000 2.500.000.000 3,33Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 750.000.000 75.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 2.250.000.000 225.000.000.000

Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan

: Sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 40,00% (empat puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah)Harga Penawaran : Rp117,- (seratus tujuh belas Rupiah) setiap sahamJumlah Penawaran Umum : Sebesar Rp58.500.000.000,- (lima puluh delapan miliar lima ratus juta

Rupiah) Tanggal Penawaran Umum : 29 – 30 Oktober 2018Tanggal Pencatatan di BEI : 5 Nopember 2018

xi

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

KeteranganSebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum

Jumlah Saham

Nilai Nominal (Rp100,-) % Jumlah

SahamNilai Nominal

(Rp100,-) %

Modal Dasar 3.000.000.000 300.000.000.000 3.000.000.000 300.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:

1. PT Kota Satu Indonesia 456.250.000 45.625.000.000 60,83 456.250.000 45.625.000.000 36,502. Martinus G. W. Liman 75.000.000 7.500.000.000 10,00 75.000.000 7.500.000.000 6,003. Widya Susanti Kusyono 60.000.000 6.000.000.000 8,00 60.000.000 6.000.000.000 4,804. Roy Wirya Subrata 60.000.000 6.000.000.000 8,00 60.000.000 6.000.000.000 4,805. PT Surya Fajar Capital 43.750.000 4.375.000.000 5,83 43.750.000 4.375.000.000 3,506. Soerjono Walujo 30.000.000 3.000.000.000 4,00 30.000.000 3.000.000.000 2,407. Kasim Prajitna 25.000.000 2.500.000.000 3,33 25.000.000 2.500.000.000 2,008. Masyarakat - - 0,00 500.000.000 50.000.000.000 40,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 750.000.000 75.000.000.000 100,00 1.250.000.000 125.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 2.250.000.000 225.000.000.000 1.750.000.000 175.000.000.000

4. Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

Memenuhi kebutuhan modal kerja guna mendukung kegiatan usaha dan pengembangan usaha Perseroan, Entitas Anak Langsung yaitu PT Kota Satu Manajemen (PT KS Manajemen) dan Entitas Anak Tidak Langsung yaitu PT Kota Satu Persada (PT KS Persada).

Penyaluran dana Perseroan kepada PT KS Manajemen akan dilakukan melalui penyertaan dalam bentuk tambahan modal disetor, sedangkan penyaluran dana Perseroan kepada PT KS Persada akan dilakukan melalui penyertaan dalam bentuk modal disetor kepada PT KS Pratama yang selanjutnya akan disalurkan kepada PT KS Persada.

Penyertaan dalam bentuk tambahan modal disetor tersebut di atas akan dilakukan baik secara langsung maupun bertahap disesuaikan dengan kebutuhan dana dari PT KS Manajemen maupun PT KS Persada.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid. Pengungkapan rincian dan tempat penyimpanan atas dana hasil Penawaran Umum akan disajikan dalam lembaran tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Penggunaan dana selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen. Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Registered Public Accountants), Auditor Independen, berdasarkan Standar

xii

Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA., CPA., CPI., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0394. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum (Certified Public Accountants, Audit Alliance International Audit Firm) Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang, Ak., CA., CPA (Managing Partner pada KAP Griselda, Wisnu & Arum) dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0671.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan KonsolidasianPeriode

yang berakhir pada tangga 30 April 2018

Tanggal 31 Desember

2017 2016 2015

Jumlah Aset Lancar 161.224 158.479 140.344 112.452Jumlah Aset Tidak Lancar 109.476 111.228 106.236 92.897JUMLAH ASET 270.699 269.707 246.581 205.349Jumlah L iabilitas Jangka Pendek 100.701 95.901 62.511 91.666Jumlah Liabiltas Jangka Panjang 108.783 113.190 195.978 116.777JUMLAH LIABILITAS 209.484 209.091 258.490 208.443JUMLAH EKUITAS 61.215 60.616 (11.909) (3.094)JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 270.699 269.707 246.581 205.349

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Periode pada tanggal 30 April

Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2018 2017 2017 2016 2015Audited

Pendapatan 21.580 14.899 53.789 49.229 39.623Beban pokok pendapatan (13.750) ( 9.387) (32.185) (32.415) (27.375)Laba kotor 7.830 5.512 21.605 16.814 12.249(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (234) (2.147) (1.045) (9.032) (2.560)MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILANLABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN EKUITAS MERGING BISNIS 440 (1.509) 356 (9.152) (2.587)DAMPAK PENYESUAIAN EKUITAS MERGING BISNIS DARI RUGI NETO - (2.014) (4.343) (9.687) (3.098)LABA NETO TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN EKUITAS MERGING BISNIS 440 505 4.699 535 511

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN EKUITAS MERGING BISNIS 599 (1.525) 500 (9.068) (2.587)

DAMPAK PENYESUAIAN EKUITAS MERGING BISNIS DARI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - (2.004) (4.307) (9.683) (3.098)

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN EKUITAS MERGING BISNIS 599 478 4.807 615 511

Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas indukKepentingan Nonpengendali

Jumlah

4400

440

506(2)

505

4.6990

4.699

545(10)535

514(3)

511

Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :Pemilik entitas indukKepentingan Nonpengendali

Jumlah

600(0)

599

480(2)

478

4.8070

4.807

625(10)615

509(3)

506

xiii

Laporan Arus Kas Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)

Laporan Arus Kas Konsolidasian



2018 2017 2017 2016 2015Audited

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIKas Neto diperoleh dari

(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi 671 1.376 (12.723) (41.399) (21.967)ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIKas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi 161 (255) (7.817) (13.235) (33.067)ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANKas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (1.829) (1.965) 22.355 54.730 54.741PENURUNAN NETO KAS (997) (844) 1.816 96 (293)KAS AWAL TAHUN 3.726 1.911 1.911 1.815 2.108KAS AKHIR TAHUN 2.730 1.067 3.726 1.911 1.815

Rasio Keuangan Konsolidasian




2018 2017 2017 2016 2015Audited

RASIO KEUANGANAset Lancar/ Liabilitas Jangka Pendek 160,1% - 165,3% 224,5% 122,7%Aset Tidak Lancar/ Liabilitas Jangka Pendek 108,7% - 116,0% 169,9% 101,3%Jumlah Aset/ Jumlah Liabilitas 129,2% - 129,0% 95,4% 98,5%Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset 77,4% - 77,5% 104,8% 101,5%Jumlah Liabilitas/ Ekuitas 342,2% - 344,9% -2170,5% -6735,8%

RASIO PERTUMBUHANPertumbuhan Pendapatan 44,8% - 9,3% 24,2% -Pertumbuhan Beban Pokok Pendapatan 46,5% - -0,7% 18,4% -Pertumbuhan Laba Kotor 42,1% - 28,5% 37,3% -Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak PenyesuaianEkuitas Merging Bisnis -12,8% - 778,7% 4,7% -Pertumbuhan Jumlah Aset 0,4% - 9,4% 20,1% -Pertumbuhan Jumlah Liabilitas 0,2% - -19,1% 24,0% -Pertumbuhan Jumlah Ekuitas 1,0% - -609,0% 284,8% -

RASIO USAHA (%)Laba Kotor/ Pendapatan 36,3% 37,0% 40,2% 34,2% 30,9%Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan/ Pendapatan -1,1% -14,4% -1,9% -18,3% -6,5%Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian EkuitasMerging Bisnis/ Pendapatan 2,0% 3,4% 8,7% 1,1% 1,3%Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan/ Jumlah Ekuitas -1,1%* - -1,7% 75,8% 82,7%Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Ekuitas Merging Bisnis / Jumlah Ekuitas 2,2%* - 7,8% -4,5% -16,5%Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset -0,3%* - -0,4% -3,7% -1,2%Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Ekuitas Merging Bisnis / Jumlah Aset 0,5%* - 1,8% 0,2% 0,2%

6. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Sebelum melakukan investasi pada saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, para calon investor diharapkan untuk menyadari bahwa investasi dalam saham mengandung sejumlah risiko baik risiko eksternal maupun internal. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin

xiv

timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya. Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha;2. Risiko Kendala Pendanaan;3. Risiko Keterbatasan Lahan;4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintahan, Regulasi dan Perizinan;5. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga; dan6. Risiko Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi atau Pertumbuhan Ekonomi Negatif di Indonesia.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK

1. Risiko Persaingan Usaha;2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintahan, Regulasi dan Perizinan; dan3. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga.

C. RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham; dan2. Pengaruh Fluktuasi Harga Saham Perseroan.

7. Prospek Usaha

Proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2018 diperkirakan akan menjadi dorongan positif bagi industri properti secara umum. Perseroan berkeyakinan bahwa prospek usaha Perseroan dalam 5 tahun ke depan sangat menjanjikan sebagai dampak angin segar membaiknya kondisi perekonomian Indonesia yang terus bertumbuh secara signifikan. Beberapa katalis yang mendukung prospek usaha properti di Jawa Tengah antara lain seperti:a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh meningkatnya tingkat konsumsi domestik

yang didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat, berdampak terhadap peningkatan permintaan hunian baik dari segmen menengah ke bawah sampai ke segmen menengah ke atas;

b. Menurut data Biro Pusat Statistik, di tahun 2017 Indonesia masih mengalami backlog suplai rumah yakni sebanyak 13,38 juta unit rumah;

c. Meningkatnya taraf hidup masyarakat mengakibatkan pergeseran gaya hidup dan peningkatan permintaan akan hunian yang lebih berkualitas;

d. Bagi masyarakat Indonesia secara umum umah masih menjadi pilihan utama investasi yang aman dan menjanjikan return yang baik;

e. Adanya deregulasi peraturan-peraturan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kemudahan investasi, terutama yang berkaitan langsung dengan industri properti seperti kebijakan kepemilikan rumah oleh orang asing;

f. Bergesernya pengembangan zona dan kompleks industri dari Jabodetabek dan Cikarang ke Jawa Tengah sebagai akibat dari upah minimum pekerja yang relatif lebih rendah di Jawa Tengah pada umumnya serta iklim kerja yang kondusif khususnya di area Ungaran, Bawen, Salatiga dan Boyolali; dan

g. Pembangunan berbagai sarana infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi di Jawa Tengah sedang digencarkan di beberapa tahun terakhir; perluasan pelabuhan dan terminal peti kemas Tanjung Emas di Semarang, perluasan dan pembangunan Bandara Internasional Ahmad Yani di Semarang, pembangunan jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan semua kota besar di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan banyak kota sekunder yang dilaluinya termasuk Ungaran.

xv

Pengembangan Kawasan The Amaya Tahap 2 - Kawasan Hunian Modern

Setelah setelah sukses melakukan Pengembangan Kawasan The Amaya Tahap 1, Perseroan merencanakan untuk memulai Pengembangan Kawasan The Amaya Tahap 2 sebagai hunian modern dengan berbagai fasilitas pendukung.

Kawasan The Amaya Tahap 2 akan dibangun di atas area lahan seluas 9 (sembilan) hektar, yang dikembangkan dan dipasarkan sebagai area modern residences yang terdiri dari low rise apartments (5-8 lantai) dan townhouses. Faktor yang menjadi keunggulan The Amaya tahap 2 ini nantinya adalah konsep pengembangan yang mengutamakan Ruang Terbuka Hijau. Di mana 60% dari total luas area diperuntukan menjadi Green Open Space dimana para penghuhi dimanja dengan kesegaran udara dan alam dataran tinggi sambil menikmati pemandangan spektakuler gunung Ungaran. Dan disaat yang sama bisa menikmati 5-star facilities yang disediakan khusus untuk segmen target market keluarga muda modern kelas ekonomi menengah hingga menengah atas. The Amaya Tahap 2 dirancang dengan cerdas untuk membangun kembali suasana kekeluaragaan komunitas yang ramah dan lingkungan sosial yang sehat menuju tercapainya kekeseimbangan dalam hidup bagi para penghuninya (Enjoying Life Balance). Untuk mencapai tujuan tersebut, The Amaya Tahap 2 ditunjang dengan berbagai fasilitas modern, antara lain :

Smart card entrance - exit gate system; Club house & community lounge; Kolam renang, gym, jogging track, basketball court; Children Playground; Broadband internet (Fiber Optic) up to 100Mbps; dan CCTV & 24 hours security.

Serta beberapa fasilitas yang tidak dimiliki oleh perumahan lain yakni Amaya Care dan Amaya Lifestyle: 24 hours Emergency Assistance (Amaya Care program); Housekeeping dan laundry on demand (Amaya Care program); Layanan pemeliharaan dan perbaikan rumah (Amaya Care program); dan Design Interior dan renovasi rumah (Amaya Lifestyle program).

Pengembangan PT Kota Satu Pratama

Sampai dengan saat ini PT Kota Satu Pratama adalah non operating dan strategic sub holding company yang bertugas untuk merencanakan kebijakan yang dirumuskan dari pemegang saham kepada PT Kota Satu Persada sehingga PT Kota Satu Pratama tidak beroperasi, namun tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang akan menjadi profit center bagi Grup.

Pengembangan PT Kota Satu Manajemen - Hotel Management Operator

Seiring dengan menggeliatnya industri pariwisata, perbaikan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi serta membaiknya iklim investasi di Indonesia beberapa tahun belakangan, industri perhotelan yang mengalami kelesuan hingga tahun 2016 lalu mulai mengalami rebound dan menunjukkan peningkatan baik dari sisi okupansi maupun average room rate (ARR). Para pengamat dan pelaku bisnis perhotelan berkata bahwa peningkatan ini akan mengalami puncaknya di tahun 2019 - 2023 sejalan dengan pertumbuhan jumlah tamu wisatawan maupun bisnis baik domestik maupun asing.

Dengan brand COHG, PT Kota Satu Manajemen berencana melakukan penetrasi secara masif ke pasar jasa hotel management - operator hotel berbintang di Indonesia yang akan dilakukan mulai semester akhir 2018. Target kami adalah sampai akhir tahun 2023, COHG berencana akan menjadi operator sedikitnya 50 hotel berbintang di berbagai di seluruh Indonesia.

xvi

Sesuai dengan visi “To be leading national chain hotel in Indonesia, through innovation, uniqueness and service excellent”, PT Kota Satu Manajemen saat ini sedang mempersiapkan segala aspek yang diperlukan guna melaksanakan misi tersebut. Yang sudah dilakukan sampai saat ini antara lain mempersiapkan branding dan SOP untuk 4 brand di 4 kelas berbeda yakni; Allstay Hotel untuk bintang 3, Allstay Ecotel untuk bintang 2+, Cityone Hotel untuk bintang 2 dan Cityone Xpress untuk bintang 1. Tahun 2019 kami juga akan mempersiapkan Allstay Resort untuk bintang 4 dan tidak menutup kemungkinan brand untuk hotel berbintang 5 di masa mendatang.

Yang membedakan COHG dari hotel operator lain adalah kami menawarkan pelayanan yang unik dan berstandar internasional sesuai kebutuhan segmen market yang dituju. Dengan demikian tamu dari setiap hotel yang dioperatori oleh COHG akan mengalami pengalaman unik yang melebihi ekspektasinya. Hal ini akan dapat tercapai secara efisien berkat integrasi antara studi market, perencanaan konsep design hotel, branding, marketing komunikasi, penerapan teknologi serta sistem manajemen yang mutakhir. Review yang baik dari berbagai media dan situs online maupun berbagai reward dan penghargaan sebagai hotel terbaik telah diraih baik oleh Allstay Hotel Semarang, Allstay Ecotel Yogyakarta maupun Cityone Express Lamper Semarang membuktikan komitmen kami dalam menjadi yang terbaik.

Selain berfokus dalam memenuhi kebutuhan tamu, tak kalah penting kami juga memberikan sistem informasi dan teknologi yang maju bagi pemilik hotel yang menggunakan jasa COHG. Owner akan mendapatkan data-data hotel yang dimiliki secara real time dari manajemen dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet. Tim manajemen yang ahli dan berpengalaman, SOP yang baik dan manajemen informasi yang mutakhir menjamin kepuasan pemilik hotel terhadap COHG.

8. Kebijakan Dividen

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen tunai dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen tunai tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen tunai tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen tunai Perseroan mengalami kerugian, maka dividen tunai yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen tunai tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan laba bersih tahun 2018, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih untuk masa yang akan datang.

Penjelasan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

9. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Perseroan memiliki penyertaan langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

No Nama Perusahaan Kegiatan UsahaBulan dan

Tahun Penyertaan

Kepemilikan Langsung (saat ini)

Kepemilikan Tidak langsung

Status Operasional

1. PT Kota Satu Manajemen

Bidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian,

Pengangkutan Darat, Agrobisnis, Percetakan, Perbengkelan dan Jasa

kecuali Jasa dalam Bidang Hukum dan Pajak

Desember 2017 99,68% - Belum

Beroperasi

xvii


Tahun Penyertaan

Kepemilikan Langsung (saat ini)

Kepemilikan Tidak langsung

Status Operasional

2. PT Kota Satu Pratama



kecuali Jasa dalam Bidang Hukum dan Pajak

Desember 2017 99,998% -

Sebagai Induk Usaha PT Kota Satu Persada (non-operating dan strategic sub holding company)

3. PT Kota Satu Persada Penyediaan Akomodasi dan Pelayanan Penginapan

Desember 2017 -

99,997%(Melalui PT Kota Satu Pratama)

Beroperasi

Penjelasan selengkapnya mengenai Entitas Anak Perseroan dapat dilihat Pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha pada sub mengenai Keterangan Mengenai Entitas Anak dalam Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

1

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

1. Keterangan Mengenai Penawaran Umum

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 40,00% (empat puluh koma nol nol persen) dari Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp117,- (seratus tujuh belas Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp58.500.000.000,- (lima puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

KotaSatuPT Kota Satu Properti Tbk

Kegiatan Usaha Utama :Bergerak dalam bidang Pembangunan dan Pengembangan, Perdagangan dan Jasa

Kantor PusatJl. MT. Haryono

Ruko The Amaya CA 1-3Ungaran – Kabupaten Semarang 50514

Telp. : +62 24 7690 1735 +62 24 7690 1000Fax. : +62 24 7690 1749

Email : [email protected] Website: www.kotasatuproperti.com

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

2

PT Kota Satu Properti Tbk, berkedudukan di Kabupaten Semarang, dengan akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 3 Oktober 2012, dibuat di hadapan Maria Yosefa Deni, S.H., Notaris di Kota Semarang. Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-58590.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 19 November 2012.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 1, tanggal 7 Maret 2018, dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H. (“Akta 1/2018”). Sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 1/ 2018, RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2018 menyetujui, antara lain, perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka, perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, dan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal sehubungan dengan rencana penawaran umum Perdana saham (initial public offering) oleh Perseroan. Perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta 1/2018 (i) telah memperoleh persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-0005565.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham, dan pemberitahuan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana ternyata dari Surat yang dikeluarkan oleh Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum aatas nama Menkumham No. AHU-AH.01.03-0103489 tanggal 12 Maret 2018.

Sehubungan dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT” ) dan untuk mengantisipasi diperolehnya pernyataan efektif dari OJK terhadap pernyataan pendaftaran atas Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melebihi tanggal yang jatuh 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham tersebut, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah kembali menjadi Anggaran Dasar perusahaan tertutup yang dinyatakan dalam akta No. 26, tanggal 30 Agustus 2018 (“Akta 26/2018”), dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusannya No. AHU-0017863.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

(a) Melakukan perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan dan pengembangan, dan/atau penyediaan, pengoperasian, pengelolaan, dan/atau pemeliharaan, sarana dan prasarana yang meliputi antara lain:- perumahan, bangunan apartemen, bangunan kondominium, bangunan tempat tinggal,bangunan


3







Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :(i) Melakukan penelitian atas potensi pasar; melakukan penelitian atas kebiasaan, tingkah laku,





2. Proforma Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Persentase(%)

Modal Dasar 3.000.000.000 300.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:1. PT Kota Satu Indonesia 456.250.000 45.625.000.000 60,832. Martinus G. W. Liman 75.000.000 7.500.000.000 10,003. Widya Susanti Kusyono 60.000.000 6.000.000.000 8,004. Roy Wirya Subrata 60.000.000 6.000.000.000 8,005. PT Surya Fajar Capital 43.750.000 4.375.000.000 5,836. Soerjono Walujo 30.000.000 3.000.000.000 4,007. Kasim Prajitna 25.000.000 2.500.000.000 3,33Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 750.000.000 75.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 2.250.000.000 225.000.000.000

4

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

KeteranganSebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum

Jumlah Saham

Nilai Nominal (Rp100,-) % Jumlah

SahamNilai Nominal

(Rp100,-) %

Modal Dasar 3.000.000.000 300.000.000.000 3.000.000.000 300.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:

1. PT Kota Satu Indonesia 456.250.000 45.625.000.000 60,83 456.250.000 45.625.000.000 36,502. Martinus G. W. Liman 75.000.000 7.500.000.000 10,00 75.000.000 7.500.000.000 6,003. Widya Susanti Kusyono 60.000.000 6.000.000.000 8,00 60.000.000 6.000.000.000 4,804. Roy Wirya Subrata 60.000.000 6.000.000.000 8,00 60.000.000 6.000.000.000 4,805. PT Surya Fajar Capital 43.750.000 4.375.000.000 5,83 43.750.000 4.375.000.000 3,506. Soerjono Walujo 30.000.000 3.000.000.000 4,00 30.000.000 3.000.000.000 2,407. Kasim Prajitna 25.000.000 2.500.000.000 3,33 25.000.000 2.500.000.000 2,008. Masyarakat - - 0,00 500.000.000 50.000.000.000 40,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 750.000.000 75.000.000.000 100,00 1.250.000.000 125.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 2.250.000.000 225.000.000.000 1.750.000.000 175.000.000.000

3. Pencatatan Efek Di Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 40,00% (empat puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sejumlah 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PT Kota Satu Indonesia mendapatkan sejumlah saham baru dalam Perseroan pada tanggal 27 Desember 2017 (dengan cara mengambil bagian saham baru tersebut yang dikeluarkan oleh Perseroan), saham-saham mana merupakan tambahan dari saham-saham (dalam Perseroan) yang telah dimiliki sebelumnya oleh PT Kota Satu Indonesia (dimana harga perolehan dari saham-saham baru tersebut didasarkan pada dan adalah nilai nominal saham Perseroan, dan penyetoran atasnya dilakukan dengan uang tunai). PT Surya Fajar Capital, Martinus G.W. Liman, Widya Susanti Kusyono, Roy Wiryasubrata, dan Soerjono Walujo masing-masing menjadi pemegang saham Perseroan pada tanggal 7 Maret 2018, dengan cara membeli sejumlah saham dari saham-saham yang dimiliki oleh PT Kota Satu Indonesia dalam Perseroan. Kasim Prajitna pertama kali menjadi pemegang saham Perseroan pada tanggal 27 Desember 2017 dengan cara membeli saham dalam Perseroan, dan kemudian pada tanggal 7 Maret 2018 mendapatkan saham tambahan dengan cara membeli sejumlah saham dari saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh PT Kota Satu Indonesia.

Sesuai POJK No. 25, PT Kota Satu Indonesia, PT Surya Fajar Capital, Martinus G.W. Liman, Widya Susanti Kusyono, Roy Wiryasubrata, Soerjono Walujo, dan Kasim Prajitna dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, masing-masing pihak tersebut menyatakan untuk tidak mengalihkan baik sebagian atau keseluruhan dari saham-saham yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN, DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

5

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

Memenuhi kebutuhan modal kerja guna mendukung kegiatan usaha dan pengembangan usaha Perseroan, Entitas Anak Langsung yaitu PT Kota Satu Manajemen (PT KS Manajemen) dan Entitas Anak Tidak Langsung yaitu PT Kota Satu Persada (PT KS Persada).

Penyaluran dana Perseroan kepada PT KS Manajemen akan dilakukan melalui penyertaan dalam bentuk tambahan modal disetor, sedangkan penyaluran dana Perseroan kepada PT KS Persada akan dilakukan melalui penyertaan dalam bentuk modal disetor kepada PT KS Pratama yang selanjutnya akan disalurkan kepada PT KS Persada.

Penyertaan dalam bentuk tambahan modal disetor tersebut di atas akan dilakukan baik secara langsung maupun bertahap disesuaikan dengan kebutuhan dana dari PT KS Manajemen maupun PT KS Persada.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid. Pengungkapan rincian dan tempat penyimpanan atas dana hasil Penawaran Umum akan disajikan dalam lembaran tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK. Dengan mengingat bahwa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum direncanakan untuk digunakan, antara lain, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja guna mendukung kegiatan usaha dan pengembangan usaha PT KS Manajemen sebagai Entitas Anak langsung dan PT KS Persada sebagai Entitas Anak tidak langsung (yang mana penyaluran dana oleh Perseroan kepada PT KS Manajemen direncanakan dilakukan melalui penyertaan dalam bentuk tambahan modal disetor, dan penyaluran dana oleh Perseroan kepada KS Persada direncanakan dilakukan melalui penyertaan dalam bentuk modal disetor kepada PT KS Pratama yang selanjutnya disalurkan kepada KS Persada), maka transaksi penyertaan tambahan modal itu merupakan transaksi afiiasi sebagaimana dimaksud oleh dan di dalam, dan karenanya tunduk pada ketentuan Bapepam dan LK Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Dalam hal nilai dari penyertaan tambahan modal tersebut memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan tidak terdapat benturan kepentingan, maka berdasarkan ketentuan angka 5 dari Peraturan No. IX.E.1., Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

6

Adapun dalam kaitannya dengan Peraturan No. IX.E.2., dengan kondisi besaran persentase kepemilikan saham oleh Perseroan pada Entitas Anak, maka ketika Perseroan melakukan penyertaaan dalam bentuk tambahan modal disetor dalam/pada Entitas Anak dan transaksi penyertaan tambahan modal itu merupakan Transaksi Material, ketentuan tentang Transaksi Material sebagaimana diatur dalam angka 2 dari Peraturan No. IX.E.2 tidak berlaku terhadap transaksi penyertaan tambahan modal tersebut oleh Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,83% dari nilai Penawaran Umum, yang meliputi:- Biaya pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham

sebesar 0,05% dari total nilai emisi sesuai lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2014.- Biaya jasa untuk Para Penjamin Emisi Efek sebesar 1,82% yang terdiri dari biaya jasa

penyelenggaraan (management fee) sebesar 1,32%, biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,25% dan biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,25%;

- Biaya jasa konsultan yang terdiri dari biaya: a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 1,15%b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,96%c. Jasa Notaris sekitar 0,34%

- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,20%;- Biaya Pencatatan (BEI dan KSEI) sekitar 0,09%; - Biaya lain-lain yang meliputi biaya penyelenggaraan roadshow, biaya pencetakan Prospektus dan

formulir dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 1,22%.

7

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018, Perseroan memiliki jumlah liabilitas konsolidasian sebesar Rp209.484 juta, yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp100.701 juta dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp108.783 juta yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 April 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Registered Public Accountants), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA., CPA., CPI., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0394, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)URAIAN JUMLAHLIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEKUtang usaha – pihak ketiga 2.167Utang lain-lain

Pihak ketiga 1.334Utang pajak 1.704Utang jangka panjang – bagian jatuh tempo satu tahun

Bank dan lembaga keuangan lainnya 55.803Uang muka penjualan 38.684 Utang akrual 1.010 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 100.701

LIABILITAS JANGKA PANJANGUtang jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun

Bank dan lembaga keuangan lainnya 107.212Utang lain-lain

Pihak ketiga 49Liabilitas imbalan pascakerja 1.522Jumlah Liabiltas Jangka Panjang 108.783 JUMLAH LIABILITAS 209.484

a) LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha – Pihak Ketiga(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan JumlahCV Mandiri Cipta Sarana 663CV Cipta Cahaya 377CV Tesala Putradarma 99CV Guci Merbabu 55PT Suara Merdeka Press 22Lain-lain (dibawah Rp100 juta) 951Jumlah 2.167

Tidak terdapat aset Kelompok Usaha yang dijaminkan sehubungan dengan utang usaha kepada pihak ketiga tersebut pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

8

Utang Pajak(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan JumlahPajak final – Perseroan 30 Pajak penghasilan

Pasal 4 (2) 12 Pasal 21 47 Pasal 23 1.027 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 12

Pajak pertambahan nilai 120 Pajak pembangunan – Entitas anak 455 Jumlah 1.704

Uang Muka Penjualan(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan JumlahPihak ketiga

Rumah tinggal 38.663Jasa manajemen 21

Jumlah 38.684

Persentase pembayaran uang muka sebagai berikut :(dalam jutaan Rupiah)

Rumah tinggal100% 11.021 50% sampai dengan 99% 21.894 20% sampai dengan 49% 2.936 Dibawah 20% 2.812

Sub-jumlah 38.663

b) LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Rincian utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)Keterangan JumlahBank :

PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk 39.831 PT Bank Bukopin Tbk 36.350 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 31.620 PT BPR Gunung Rizki 22.500 PT Bank Jateng 20.297 PT BPR Mandiri Artha Abadi 4.843 PT BPR Restu Artha Makmur 2.125 PT BPR Rudo Indobank 1.900 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 1.548

Lembaga keuangan lainnya :Koperasi Rejo Agung Sukses 2.000

Jumlah pokok pinjaman 163.015Dikurangi :

Bagian jatuh tempo dalam satu tahun 55.803Bagian jangka panjang 107.212

Tidak terdapat syarat penjaminan sesuai Surat Pernyataan dari Manajemen.

9

- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Pada bulan Oktober 2016, PT Kota Satu Persada (PT KS Persada) memperoleh pinjaman kredit angsuran untuk investasi refinancing Hotel Allstay Semarang dengan plafon maksimal sebesar Rp40.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,5% (floating) per tahun dengan jangka waktu 120 bulan yang berakhir pada bulan Oktober 2026. Pada bulan Juni 2017, pinjaman ini direstrukturisasi dengan plafon menjadi Rp39.700.000.000, menurunkan bunga menjadi sebesar 12,25% (floating) untuk 9 bulan dengan membayar 8,5% dan menangguhkan 3,75% dibayarkan penuh di bulan ke 10 dan jangka waktu kredit berakhir menjadi November 2026.

Pinjaman ini dijamin dengan sebidang tanah beserta bangunannya berstatus HGB seluas 557 m2 berlokasi di Kota Semarang dan piutang tagihan PT KS Persada senilai Rp50.920.000, jaminan personal atas nama Josafat Kurniawan Hadi dan jaminan perusahaan dari PT Kota Satu Indonesia (PT KS Indonesia).

Berdasarkan perjanjian kredit antara PT KS Persada dengan BNI tersebut diatas, PT KS Persada diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

Menjaga rasio keuangan tertentu sebagai berikut:

- Current ratio minimum 1 kali.- Debt to Equity Ratio maksimal 2,1 kali.- Debt Service Coverage Ratio minimal 100%

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

- Mengadakan penggabungan usaha (merger) atau konsolidasi dengan perusahaan lain.- Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga.- Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.- Mengubah bentuk dan/atau status hukum Perusahaan, mengubah Anggaran Dasar (kecuali

untuk peningkatan modal), memindahtangankan saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.

- Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.

- Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang agunan.- Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.- Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman

tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha.- Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan

maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Debitur kepada BNI, kepada pihak lain.

- Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. Melakukan investasi atau pembelian aktiva tetap tidak produktif/non lancar.

- Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.

- Mengubah bidang usaha.- Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak

perusahaan.- Mengubah susunan pengurus Direksi, Komisaris dan kepemilikan saham perusahaan.- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, tetapi tidak terbatas pada :

1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Debitur dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Debitur.

2. Melakukan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Debitur dan mengancam keberlangsungan usaha Debitur.

3. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

10

- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang tirnbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokurnen jaminan kepada pihak lain.

- Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.- Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saharn dan/atau

perusahaanAfiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman sub ordinasi kredit fasilitas BNI.

- Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.

- Mengambil lease dari perusahaan leasing.

Melalui surat tanggal 14 Mei 2018, BNI telah menyetujui untuk mencabut negative covenants yaitu pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham PT KS Persada.

Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang PT KS Persada ke BNI masing-masing sebesar Rp39.831.406.231,-, Rp40.109.406.131,- dan Rp39.900.000.000,-.

- PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin)

a. Perseroan memperoleh beberapa fasilitas dari Bukopin sebagai berikut:

- Pada bulan April 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dengan maksimal penarikan sebesar Rp9.500.000.000 yang digunakan untuk modal kerja. Pinjaman ini dikenakan bunga efektif sebesar 13,65% (floating) per tahun dengan jangka waktu 24 bulan yang berakhir pada bulan April 2017. Pada bulan Juli 2016 pinjaman ini dilunasi.

Pinjaman ini dijamin dengan:1. 4 (empat) bidang tanah bersertifikat hak milik yang dikuasai Perseroan seluas 8.460 m2

yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.2. 1 (satu) bidang tanah bersertifikat HGB atas nama PT KS Persada seluas 1.302 m2

yang berlokasi di Condongcatur, Yogyakarta.3. Jaminan pribadi atas nama Josafat Kurniawan Hadi.

- Pada bulan April 2016, Perseroan kembali memperoleh pinjaman kredit uncommitted loan untuk modal kerja Perseroan sebesar Rp10.500.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,54% (floating) dengan jangka waktu 24 bulan yang berakhir pada bulan April 2018.

- Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 063/PL/Lgl.SMG/IV/2018 tanggal 27 April 2018, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk merestrukturisasi pinjaman pada Bank Bukopin ke dalam bentuk kredit angsuran dan perpanjangan pinjaman menjadi 60 bulan sejak tanggal restrukturisasi dengan bunga sebesar 11,50% (efektif) per tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan:1. Tanah bersertifikat hak milik yang dikuasai Perseroan seluas 17.997 m2 yang berlokasi

di Ungaran, Jawa Tengah.2. Tanah berstatus HGB atas nama PT KS Persada, seluas 1.302 m2 yang berlokasi di

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.3. Jaminan pribadi atas nama Josafat Kurniawan Hadi.4. Penjaminan aset atas nama Perseroan dan PT KS Persada.

Melalui surat tanggal 16 Mei 2018, Bukopin telah menyetujui untuk mencabut negative covenants atas Perusahaan sebagai berikut :- perubahan anggaran dasar termasuk didalamnya melakukan perubahan susunan

dan komposisi pemegang saham, susunan anggota dewan direksi dan komisaris- pembayaran sesuatu atas sisa hasil usaha atau pembagian dana cadangan Perseroan

dari waktu ke waktu- mengadakan perusahaan baru atau meperbesar perusahaan-perusahaannya yang

sekarang ada

11

b. PT KS Persada memperoleh beberapa fasilitas dari Bukopin sebagai berikut:

- Pada bulan Maret 2015, PT KS Persada memperoleh fasilitas pinjaman kredit angsuran dengan maksimal pencairan sebesar Rp20.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk investasi pembangunan hotel di Yogyakarta, dikenakan bunga sebesar 13,65% (floating) per tahun dengan jangka waktu 96 bulan yang berakhir pada bulan Maret 2023.

- Pada bulan Oktober 2015, PT KS Persada memperoleh pinjaman kredit angsuran untuk pembangunan tambahan serta pembelian dan pembangunan lahan parkir dengan plafon sebesar Rp5.000.000.000 dan Rp4.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 13,53% (floating) per tahun dengan jangka waktu 96 bulan yang berakhir pada bulan Oktober 2023.

- Pada bulan Juni 2016, PT KS Persada mengubah pinjaman kredit angsuran dengan plafon sebesar Rp4.000.000.000 diatas menjadi Rp3.000.000.000 dan mengubah yang seharusnya jatuh tempo pada Oktober 2023 menjadi Juni 2024. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 13,53% (floating) per tahun.

- Pada bulan Oktober 2015, PT KS Persada memperoleh pinjaman kredit angsuran untuk modal kerja Hotel City One dengan plafon sebesar Rp1.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 13,53% (floating) per tahun dengan jangka waktu 36 bulan yang berakhir pada bulan Oktober 2018.

- Pada bulan Juni 2017, pinjaman dengan plafon Rp20.000.000.000, Rp5.000.000.000, Rp3.000.000.000 dan Rp1.000.000.000 tersebut di saldo pinjamannya digabung untuk direstrukturisasi plafonnya menjadi Rp25.995.286.742, bunga diturunkan menjadi sebesar 11,48% (floating) per tahun dan jatuh tempo menjadi bulan Juni 2025.

- Pada bulan Juni 2017, pinjaman ini direstrukturisasi dengan menurunkan bunga menjadi 11,48% (floating) per tahun dan jatuh tempo menjadi Juni 2025.

Sebelum restrukturisasi, Fasilitas pinjaman tersebut diatas dijamin dengan tanah milik PT KS Persada berstatus HGB seluas 1.302 m2 berlokasi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan jaminan pribadi atas nama Josafat Kurniawan Hadi.

Setelah restrukturisasi, Jaminan atas pinjaman tersebut ditambah dengan 8 (delapan) bidang tanah bersertifikat hak milik yang dikuasai Perseroan seluas 9.537 m2 berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah. Semua Jaminan diatas juga mengcover seluruh fasilitas pinjaman Perseroan.

Melalui surat tanggal 16 Mei 2018, Bukopin telah menyetujui untuk mencabut negative covenants atas PT KS Persada sebagai berikut :- perubahan anggaran dasar termasuk didalamnya melakukan perubahan susunan dan

komposisi pemegang saham, susunan anggota dewan direksi dan komisaris- pembayaran sesuatu atas sisa hasil usaha atau pembagian dana cadangan Perseroan

dari waktu ke waktu- mengadakan perusahaan baru atau meperbesar perusahaan-perusahaannya yang

sekarang ada

Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, saldo utang Kelompok usaha ke Bukopin sebagai berikut :

(dalam Rupiah)April 2018 2017 2016 2015

Perseroan 10.475.000.000 10.500.000.000 10.500.000.000 9.500.000.000PT KS Persada 25.875.286.742 25.941.286.742 26.651.264.418 25.911.558.900Jumlah 36.350.286.742 36.441.286.742 37.151.264.418 35.411.558.900

12

- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)

Perseroan memperoleh beberapa fasilitas dari BTN sebagai berikut:

- Pada bulan Juni 2013, Perseroan memperoleh pinjaman kredit revolving untuk pembiayaan pembangunan proyek Perseroan sebesar Rp20.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12% per tahun (floating) dengan jangka waktu 24 bulan yang berakhir pada bulan Juni 2015. Perjanjian ini setuju diperpanjang hingga Juni 2017, namun pada bulan Maret 2016 pinjaman ini dilunasi.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

1. Tanah berstatus hak milik yang dikuasai Perseroan, sebanyak 8 bidang seluas 29.896 m2 yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

2. Jaminan pribadi atas nama Johan Prasetyo Santoso, Josafat Kurniawan Hadi dan Herowiratno Gunawan

3. Cessie atas piutang yang berkaitan dengan penjualan rumah yang dibiayai oleh BTN

Berdasarkan perjanjian kredit antara Perseroan dengan BTN tersebut diatas, Perseroan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

Perseroan tidak diperkenankan untuk :- Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek ini, kecuali pinjaman

dari pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim.- Mengikat diri sebagai penjamin hutang.- Merubah Anggaran Dasar Perseroan (terkait modal, kepemilikan dan pengurus).- Melakukan merger atau akuisisi.- Mengajukan permohonan pailit.- Memindahtangankan dalam bentuk apapun atau dengan nama apapun dan dengan

maksud apapun juga kepada pihak ketiga.- Menjual secara tunai tanpa seijin pihak bank.

- Pada bulan Maret 2016, Perseroan memperoleh pinjaman kredit konstruksi untuk pembiayaan

pembangunan proyek Amaya dari BTN sebesar Rp38.000.000.000 dan tingkat bunga 13% per tahun (floating) dengan jangka waktu 24 bulan yang berakhir pada bulan Maret 2018.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:1. Tanah berstatus HGB atas nama Perseroan sebanyak 73 bidang seluas 12.986 m2 yang

berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah. 2. Jaminan pribadi atas nama Johan Prasetyo Santoso, Josafat Kurniawan Hadi dan

Herowiratno Gunawan.3. Jaminan Perseroan atas nama PT KS Indonesia.4. Cessie atas piutang terkait semua proyek The Amaya.

Berdasarkan perjanjian kredit antara Perseroan dengan BTN tersebut diatas, Perseroan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

Perseroan tidak diperkenankan untuk :- Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek ini, kecuali pinjaman

dari pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim.- Mengikat diri sebagai penjamin hutang.- Merubah Anggaran Dasar Perseroan (terkait modal, kepemilikan dan pengurus).- Melakukan merger atau akuisisi.- Membayar deviden Perseroan.- Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.- Menyewakan Perseroan kepada pihak lain

13

- Memindahtangankan dalam bentuk apapun atau dengan nama apapun dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga terhadap lokasi proyek ataupun terhadap Perseroan.

- Menggunakan rekening Bank lain dalam rangka penjualan unit rumah yang dibiayai BTN.

Pada bulan Oktober 2017, Perusahaan melakukan Restrukturisasi Kredit KMK Konstruksi BTN yang telah didokumentasikan dalam akta No. 96 tanggal 30 Oktober 2017 dengan plafon sebesar Rp34.752.000.000 dan perpanjangan jangka waktu hingga 24 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2020.

Melalui surat tanggal 14 Agustus 2018 dan 18 Mei 2018, BTN telah menyetujui untuk mencabut negative covenants yaitu perubahan bentuk/status hukum Perusahaan, penerbitan saham baru, pemindahan hak atas saham, penggunaan dana Perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit BTN, pembagian deviden, perubahan anggaran dasar, mengubah susunan dewan direksi dan dewan komisaris, penjualan maupun pembebanan hak jaminan (penjaminan) atas saham Perusahaan, pelaksanaan akuisisi maupun investasi/penyertaan pada perusahaan lain dan mengadakan perjanjian dengan pihak lain.

Pada tanggal 30 April 2018 serta Desember 2017, 2016 dan 2015, saldo utang Perseroan kepada BTN masing- masing sebesar Rp31.620.000.000,-, Rp32.711.000.000,-, Rp 37.050.000.000,- dan Rp 13.826.484.287,-.

- PT Bank Jateng (Bank Jateng)

Pada bulan Juli 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit usaha produktif dari Bank Jateng untuk modal kerja sebesar Rp43.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% (floating) per tahun dengan jangka waktu 36 bulan yang berakhir pada bulan Juli 2019.

Pinjaman ini dijamin dengan:

1. Tanah berstatus HGB atas nama Perseroan seluas 11.273 m2 dan tanah dengan sertifikat hak milik yang dikuasai Perseroan seluas 8.177 m2, yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

2. Jaminan pribadi atas nama Tn. Johan Prasetyo Santoso, Tn. Josafat Kurniawan Hadi dan Tn. Herowiratno Gunawan.

3. Jaminan Perseroan atas nama PT KS Indonesia.4. Piutang terkait proyek The Amaya tahap 2.

Berdasarkan perjanjian kredit antara Perseroan dengan Bank Jateng tersebut diatas, Perseroan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

Menjaga rasio keuangan tertentu sebagai berikut :

- Current ratio minimum 1,2 kali. Perbandingan aset lancar dan hutang lancar (selain bagian hutang jangka panjang)

- Debt to Equity Ratio maksimal 2,7 kali.- Loan to value maksimal 80%.- DSCR minimal 100%

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, Perseroan tidak diperkenankan untuk :

- Mengubah bentuk dan/atau status hukum Perusahaan, mengubah Anggaran Dasar (kecuali untuk peningkatan modal), memindahtangankan saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.

- Mengubah susunan pengurus perusahaan (Direksi, Komisaris dan kepemilikan saham perusahaan.

- Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank Jateng.

14

- Menjual, menjaminkan dan/atau menyewakan harta kekayaan, barang agunan dan/atas saham perusahaan kepada siapapun kecuali dalam rangka kegiatan usaha usaha debitur yang wajar berdasarkan penilaian Bank Jateng.

- Menerima pinjaman dari pihak manapun (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali berupa hutang pemegang saham dan/atau afiliasi serta pinjaman dalam rangka transaksi usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian Bank Jateng.

- Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun baik untuk yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Debitur kepada Bank Jateng, kepada pihak manapun kecuali dalam rangka kegiatan usaha utama Debitur yang wajar berdasarkan penilaian Bank Jateng.

- Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.- Melakukan merger, akuisisi, reorganisasi atau investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.- Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + Depresiasi), kecuali untuk

pembangunan proyek yang telah disetujui Bank Jateng.- Mengubah bidang usaha.- Menerbitkan atau menjual saham kecuali di konversi menjadi modal yang dibuat secara Notariil.- Melunasi seluruh atau sebagian hutang (termasuk bunga maupun biaya lainnya yang terkait

dengan hutang tersebut) kepada pemegang saharn dan/atau perusahaan Afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman sub ordinasi terhadap fasilitas Bank Jateng.

- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, tetapi tidak terbatas pada :1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi

Debitur dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Debitur.

2. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Debitur dan mengancam keberlangsungan usaha Debitur.


- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang tirnbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokurnen jaminan kepada pihak lain.

- Melunasi atau membayar pokok dan atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pirnjarnan / kredit / hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui Bank Jateng, akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.

- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian Bank Jateng.

- Menarik kembali modal yang telah disetor.- Menunggak kewajiban Bank Jateng serta kewajiban yang lainnya.- Melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang

berlaku.

Melalui surat tanggal 22 Mei 2018, Bank Jateng telah menyetujui untuk mencabut negative covenants sebagai berikut :a. Perubahan bentuk dan/atau status hukum Perseroan, perubahan anggaran dasar (kecuali

untuk peningkatan modal), memindahtangankan saham Perseroan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.

b. Susunan pengurus dan kepemilikan saham Perseroanc. Menggunakan dana Perseroan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit

dari Bank Jatengd. Menjual, menjaminkan dan/atau menyewakan harta kekayaan, barang agunan dan/atau

saham Perseroan kepada siapapun dalam rangka kegiatan usaha utama Perseoran yang wajar berdasarkan penilaian Bank Jateng

e. Melakukan merger, akuisisi, reorganisasi atau investasi atau penyertaan pada perusahaan lainf. Menerbitkan atau menjual saham kecuali dikonvesi menjadi modal yang dibuat secara notariil

Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang Perseroan kepada Bank Jateng masing-masing sebesar Rp20.296.802.824,-, Rp20.296.802.824,- dan Rp 19.509.045.850,-.

15

- PT Bank Perkreditan Rakyat Gunung Rizki Pusaka Utama (GR)

Pada bulan Desember 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dari GR sebesar Rp22.500.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 15% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun yang berakhir pada bulan Desember 2018.

Pinjaman ini dijamin dengan 16 bidang tanah berstatus HGB atas nama Perseroan seluas 17.932 m2, yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

Pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017, saldo utang Perseroan kepada BPR GR masing-masing sebesar Rp22.500.000.000,-.

- PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mandiri Artha Abadi (MAA) dan Bank Pekreditan Rakyat (BPR) Rudo Indobank (Rudo)

Perseroan memperoleh fasilitas dari MAA dan Rudo sebagai berikut:

- Pada bulan Maret 2014, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit usaha produktif dari MAA sebagai Bank Leader dan Rudo sebagai Bank Peserta dalam bentuk Revolving OLB sebesar Rp7.000.000.000 dengan pembagian pembiayaan yaitu MAA sebesar Rp4.500.000.000 dan Rudo sebesar Rp2.500.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 19% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan yang berakhir pada bulan Maret 2015.

Pinjaman ini dijamin dengan tanah berstatus Hak Milik seluas 2.637 m2 yang dikuasai Perseroan, yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

Tanpa Persetujuan tertulis terlebih dahulu, Perseroan tidak diperkenankan untuk :- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari

hari.- Bertindak sebagai penjamin atas hutang pihak ketiga.- Menjaminkan atau menggadaikan, menjual dan/atau mengalihkan hak atau menyewakan/

menyerahkan kepada pihak ketiga manapun juga bidang Tanah dan/atau Bangunan, barang-barang yag telah dijaminkan untuk fasilitas kredit ini.

- Mengubah sifat kegiatan usaha Perseroan yang sedang dijalankan.- Menerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau lembaga keuangan lain.

- Pada bulan Maret 2015, fasilitas pinjaman kredit usaha produktif dari MAA sebagai Bank Leader dan Rudo sebagai Bank Peserta dalam bentuk Revolving OLB diperpanjang dengan fasilitas sebesar Rp5.800.000.000 dengan pembagian pembiayaan yaitu MAA sebesar Rp3.732.000.000 dan Rudo sebesar Rp2.068.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 19% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan yang berakhir pada bulan Maret 2016.

Pinjaman ini dijamin dengan tanah berstatus Hak Milik seluas 2.637 m2 yang dikuasai Perseroan, yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

- Pada bulan Juni 2015, fasilitas pinjaman kredit usaha produktif dari MAA sebagai Bank Leader dan Rudo sebagai Bank Peserta dalam bentuk Revolving OLB diatas ditingkatkan jumlah fasilitas kreditnya menjadi sebesar Rp7.000.000.000 dengan pembagian pembiayaan yaitu MAA sebesar Rp4.500.000.000 dan Rudo sebesar Rp2.500.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 19% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan yang berakhir pada bulan Maret 2016.


16

- Pada bulan Maret 2016, fasilitas pinjaman kredit usaha produktif dari MAA sebagai Bank Leader dan Rudo sebagai Bank Peserta dalam bentuk Revolving OLB diatas untuk fasilitas kredit sebesar Rp7.000.000.000 dengan pembagian pembiayaan yaitu MAA sebesar Rp4.500.000.000 dan Rudo sebesar Rp2.500.000.000 diperpanjang hingga Maret 2017. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 19% per tahun.


- Pada bulan April 2017, fasilitas pinjaman kredit usaha produktif dari MAA sebagai Bank Leader dan Rudo sebagai Bank Peserta dalam bentuk Revolving OLB diatas diturunkan fasilitas kreditnya menjadi sebesar Rp4.843.317.735 dengan pembagian pembiayaan yaitu MAA sebesar Rp3.117.995.000 dan Rudo sebesar Rp1.725.322.735. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 19% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan yang berakhir pada bulan Maret 2018.

- Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pembiayaan Bersama Pemberian Kredit No. 174/PPPBPK/MAA/III/2018 dan 175/PPK/MAA/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, fasilitas pinjaman kredit usaha produktif dari MAA dan Rudi dalam bentuk Revolving OLB diperpanjang dengan jangka waktu 12 bulan yang berakhir pada bulan Maret 2019.

Pinjaman ini dijamin dengan 11 bidang tanah berstatus HGB atas nama Perseroan seluas 1.566 m2 yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, saldo utang Perseroan kepada BPR MAA dan BPR Rudo masing-masing sebesar Rp4.843.317.735,-, Rp4.850.000.000, Rp5.146.061.000 dan Rp7.000.000.000.

- PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Restu Artha Makmur (RAM)

Pada bulan Desember 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dari RAM sebesar Rp2.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dengan jangka waktu 6 bulan yang berakhir pada bulan Juni 2018.

Pinjaman ini dijamin dengan 3 kavling tanah berstatus HGB atas nama Perseroan seluas 144 m2, yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, Perseroan tidak diperkenankan untuk:- Memperoleh pinjaman dari kreditur lain dengan jaminan yang sama.- Memindahtangankan atau menyewakan barang jaminan kepada pihak manapun.- Mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan termasuk mengubah sifat dan

tujuan kegunaannya baik seluruh maupun sebagian atas barang jaminan.

Pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017, saldo utang Perseroan kepada BPR RAM masing-masing sebesar Rp2.125.000.000,-

- PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rudo Indobank (Rudo)

Perseroan memperoleh fasilitas dari Rudo sebagai berikut:

- Pada bulan Mei 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dari Rudo sebesar Rp2.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 18% per tahun dengan jangka waktu 3 bulan yang berakhir pada bulan Agustus 2017.

Pinjaman ini dijamin dengan 3 bidang tanah berstatus HGB atas nama Perseroan seluas 356 m2, yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

17

Pada bulan Agustus 2017, Perseroan memperpanjang fasilitas pinjaman kredit modal kerja dari Rudo sebesar Rp2.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 18% per tahun dengan jangka waktu 3 bulan yang berakhir pada bulan November 2017. Pada tanggal 31 Desember 2017, utang ini telah dilunasi.

- Pada bulan Januari 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja untuk properti dari (Rudo) sebesar Rp1.900.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 18% per tahun dengan jangka waktu 1 bulan yang berakhir pada bulan Februari 2018. Berdasarkan perjanjian kredit No. 24 tanggal 28 Februari 2018 dari Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H., notaris di Kabupaten Semarang, fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada Bulan Mei 2018.


Pada tanggal 30 April 2018, saldo utang Perseroan kepada BPR Rudo masing-masing sebesar Rp1.900.000.000,-.

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Pada bulan September 2016, Perseroan memperoleh pinjaman kredit investasi refinancing dari BRI untuk pembelian rumah toko sebesar Rp3.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 9,75% per tahun (efektif) dengan jangka waktu 84 bulan yang berakhir pada bulan November 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan 3 bidang tanah bersertifikat hak milik yang dikuasai Perseroan seluas 169 m2 beserta bangunannya atas nama Josafat Kurniawan Hadi, pihak berelasi, yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pada bulan September 2017, Perseroan melakukan perubahan atas pinjaman diatas dari fasilitas kredit sebesar Rp3.000.000.000 diturunkan menjadi Rp1.823.000.000 dengan menarik jaminan 1 bidang tanah seluas 55 m2.

Berdasarkan perjanjian kredit antara Perseroan dengan BRI tersebut diatas, Perseroan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini.

- Melakukan perubahan anggaran dasar dan atau mengubah susunan serta pemegang saham dan komposisi permodalan.

- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perusahaan sendiri.

- Menyewakan aset yang diagunkan di BRI kepada pihak lain tanpa persetujuan dari BRI.

Melalui surat tanggal 18 Mei 2018, BRI telah menyetujui untuk mencabut negative covenants yaitu perubahan anggaran dasar dan/atau mengubah susunan serta pemegang saham dan komposisi permodalan.

Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang Perseroan kepada BRI masing-masing sebesar Rp1.548.000.000,-, Rp1.660.000.000,- dan Rp2.975.000.000,-.

- Koperasi Rejo Agung Sukses (RA)

Pada bulan Mei 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari RA sebesar Rp200.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 21% per tahun dengan jangka waktu 1 Tahun yang berakhir pada bulan Mei 2018. Tidak terdapat jaminan atas pinjaman ini.

18

Pada bulan Oktober 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari RA sebesar Rp1.925.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 21% per tahun dengan jangka waktu 3 Bulan yang berakhir pada bulan Januari 2018.

Berdasarkan Perjanjian Perubahan terhadap Kredit No. 260/PK-ADD/RAS-WHD/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 yang diubah dengan Perjanjian Perubahan terhadap Kredit No. 033/PK-ADD/RAS-WHD/IV/2018 tanggal 7 April 2018, pinjaman Perseroan kepada Koperasi Rejo Agung Sukses telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2018.


Pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017, saldo utang Perseroan kepada Koperasi RA sebesar Rp2.000.000.000.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan pada tanggal 30 April 2018 adalah sebesar Rp1.522 juta,- dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)Keterangan JumlahNilai kini kewajiban imbalan pasti 1.522Nilai wajar dari aset program -Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja 1.522

Perseroan dan Entitas Anak mencatat liabilitas imbalan kerja untuk seluruh karyawan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Total kewajiban imbalan kerja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dihitung oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, dalam laporannya tertanggal 9 Februari 2018.

Asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut :

Keterangan 30 April 2018Tingkat bunga diskonto 7,4%Tingkat kenaikan upah (% p.a.) 8,0%Usia pensiun 55Tingkat mortalita Indonesia – III (2011)Tingkat cacat (% p.a.) 0,02%Tingkat pengunduran diri 5% sampai usia 30 tahun dan menurun bertahap ke 0%

pada usia 55Metode Projected Unit Credit

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 APRIL 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 30 APRIL 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

19

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVIII PROSPEKTUS.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

20

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen. Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Registered Public Accountants), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA., CPA., CPI., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0394. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum (Certified Public Accountants, Audit Alliance International Audit Firm) Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang, Ak., CA., CPA (Managing Partner pada KAP Griselda, Wisnu & Arum) dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0671.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 30 April 2018Tanggal 31 Desember

2017 2016 2015ASET LANCARKas 2.730 3.726 1.911 1.815Rekening yang dibatasi penggunaannya 7.707 4.535 2.801 4.328Piutang usaha – pihak ketiga 10.545 10.001 7.073 2.889Piutang lain-lain Pihak berelasi - - 2.515 500 Pihak ketiga 10 7 33 500Persediaan 136.711 137.880 125.386 101.398Biaya dibayar di muka 836 316 580 976Aset lain-lain 2.685 2.014 45 45Jumlah Aset Lancar 161.224 158.479 140.344 112.452

ASET TIDAK LANCARTanah untuk pengembangan 14.479 14.479 14.479 13.273Properti Investasi – setelah dikurangi akumulasi

amortisasi masing-masing sebesar Rp82.644.364 pada tanggal 30 April 2018 dan Rp56.865.388, Rp3.791.026 dan Rp 0 pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

2.217 2.242 272 -

Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp13.882.473.478 pada tanggal 30 April 2018 dan Rp11.701.358.126, Rp6.482.727.040 dan Rp 1.458.578.544 pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

90.738 93.117 91.485 79.624

Aset pajak tangguhan 2.043 1.390 - -Jumlah Aset Tidak Lancar 109.476 111.228 106.236 92.897JUMLAH ASET 270.699 269.707 246.581 205.349

21


Laporan Posisi Keuangan Konsolidan 30 April 2018Tanggal 31 Desember

2017 2016 2015

LIABILITAS DAN EKUITASUtang usaha – pihak ketiga 2.167 1.221 1.868 2.327Utang lain-lain Pihak berelasi - 2.150 12.028 - Pihak ketiga 1.334 2.340 1.354 410Utang pajak 1.704 1.761 926 844Utang jangka panjang – bagian jatuh tempo satu tahun Bank dan lembaga keuangan lainnya 55.803 50.925 7.569 38.566 Sewa pembiayaan - - 17Uang muka penjualan 38.684 36.264 37.824 48.868Utang akrual 1.010 1.238 941 634Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 100.701 95.901 62.511 91.666

LIABILITAS JANGKA PANJANGUtang jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun

Bank dan lembaga keuangan lainnya 107.212 111.768 134.162 50.793Utang lain-lain – pihak ketiga Pihak berelasi - - 60.756 65.462 Pihak ketiga 49 110 284 119Liabilitas imbalan pascakerja 1.522 1.312 776 403Jumlah Liabiltas Jangka Panjang 108.783 113.190 195.978 116.777JUMLAH LIABILITAS 209.484 209.091 258.490 208.443

EKUITASEkuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas indukModal saham – nilai nominal Rp100 per saham pada 30 April 2018 dan Rp1.000.000 per saham pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

Modal dasar – 3.000.000.000 saham pada tanggal 30 April 2018 dan 300.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 4.800 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Modal ditempatkan dan disetor penuh – 750.000.000 saham pada tanggal 30 April 2018, 75.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 1.200 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

75.000 75.000 1.200 1.200

Tambahan modal disetor (17.325) (17.325) 253 -Ekuitas merging bisnis - - (11.497) (1.814)Penghasilan (kerugian) komprehensif lain 343 183 75 (4)Saldo laba (defisit) 3.210 2.770 (1.929) (2.474)Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik

entitas induk 61.228 60.629 (11.897) (3.092)

Kepentingan nonpengendali (13) (13) (12) (2)JUMLAH EKUITAS 61.215 60.616 (11.909) (3.094)JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 270.699 269.707 246.581 205.349

22

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah)


Periode 4 (empat) bulan pada tanggal 30 April


2018 2017 2017 2016 2015Audited

Pendapatan 21.580 14.899 53.789 49.229 39.623Beban pokok pendapatan (13.750) ( 9.387) (32.185) (32.415) (27.375)Laba kotor 7.830 5.512 21.605 16.814 12.249Beban penjualan (603) (623) (2.026) (3.495) (3.405)Beban umum dan administrasi (5.097) (4.652) (13.646) (14.427) (10.405)Penghasilan bunga 19 6 63 73 120Beban keuangan (2.238) (2.315) (6.963) (7.858) (734)Keuntungan (kerugian) lainnya 84 85 893 501 123Beban pajak final (228) (160) (971) (640) (507)(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (234) (2.147) (1.045) (9.032) (2.560)MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILANPajak kini (1) - - (120) (27)Pajak tangguhan 675 638 1.402 - -Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan 674 638 1.402 (120) (27)LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN EKUITAS MERGING BISNIS 440 (1.509) 356 (9.152) (2.587)DAMPAK PENYESUAIAN EKUITAS MERGING BISNIS DARI RUGI NETO (2.014) (4.343) (9.687) (3.098)LABA NETO TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN EKUITAS MERGING BISNIS 440 505 4.699 535 511PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINPos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali imbalan pascakerja 181 (13) 156 84 (5) Pajak penghasilan terkait (22) (3) (12) - -Jumlah 159 (16) 144 84 (5)JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN

BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN EKUITAS MERGING BISNIS

599 (1.525) 500 (9.068) (2.587)




Pemilik entitas induk 440 506 4.699 545 514Kepentingan Nonpengendali (0) (2) 0 (10) (3)

Jumlah 440 505 4.699 535 511

Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :

Pemilik entitas induk 600 480 4.807 625 509Kepentingan Nonpengendali (0) (2) 0 (10) (3)Jumlah 600 478 4.807 615 506

23





2018 2017 2017 2016 2015Audited

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan kas dari pelanggan 20.319 16.457 47.569 35.527 41.651Pembayaran kepada kontraktor (5.182) (3.842) (27.526) (37.525) (36.979)Pembayaran kas kepada pemasok (3.858) (1.185) (6.398) (6.192) (4.573)Pembayaran untuk beban operasional lainnya (1.395) (1.712) (3.616) (5.249) (5.616)Pembayaran kepada karyawan (2.961) (2.402) (7.695) (7.573) (4.023)Kas bersih dperoleh (digunakan untuk dari operasi) 6.924 7.315 2.332 (20.976) (9.541)Pembayaran beban keuangan (5.964) (5.801) (14.170) (19.658) (11.911)Pembayaran pajak penghasilan (289) (138) (885) (765) (514)Kas Neto diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas

Operasi 671 1.376 (12.723) (41.399) (21.967)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPerolehan aset tetap (255) (7.059) (13.299) (33.074)Penerimaan dari hasil penjualan aset tetap 161 1.017 64 -Pembayaran untuk akuisisi entitas anak setelah dikurangi kas yang diperoleh (1.775) - -

Penerimaan bunga deposito - - 7Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi 161 (255) (7.817) (13.235) (33.067)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANPenerimaan utang bank 1.900 935 28.742 147.271 57.971Pembayaran utang bank (1.579) (3.390) (7.780) (94.898) (5.424)Penerimaan dari pihak berelasi 148 1.108 2.515 17.812 7.562Pembayaran kepada pihak berelasi (2.299) (618) (74.922) (15.691) (5.327)Penerimaan setoran modal - - 73.800 - -Penambahan kas dari pengampunan pajak - - - 253 -Pembayaran sewa pembiayaan - - - (17) (41)Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (1.829) (1.965) 22.355 54.730 54.741PENURUNAN NETO KAS (997) (844) 1.816 96 (293)KAS AWAL TAHUN 3.726 1.911 1.911 1.815 2.108KAS AKHIR TAHUN 2.730 1.067 3.726 1.911 1.815





2018 2017 2017 2016 2015Audited

RASIO KEUANGANAset Lancar/ Liabilitas Jangka Pendek 160,1% - 165,3% 224,5% 122,7%Aset Tidak Lancar/ Liabilitas Jangka Pendek 108,7% - 116,0% 169,9% 101,3%Jumlah Aset/ Jumlah Liabilitas 129,2% - 129,0% 95,4% 98,5%Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset 77,4% - 77,5% 104,8% 101,5%Jumlah Liabilitas/ Ekuitas 342,2% - 344,9% -2170,5% -6735,8%

RASIO PERTUMBUHANPertumbuhan Pendapatan 44,8% - 9,3% 24,2% -Pertumbuhan Beban Pokok Pendapatan 46,5% - -0,7% 18,4% -Pertumbuhan Laba Kotor 42,1% - 28,5% 37,3% -Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak PenyesuaianEkuitas Merging Bisnis -12,8% - 778,7% 4,7% -Pertumbuhan Jumlah Aset 0,4% - 9,4% 20,1% -Pertumbuhan Jumlah Liabilitas 0,2% - -19,1% 24,0% -Pertumbuhan Jumlah Ekuitas 1,0% - -609,0% 284,8% -

24




2018 2017 2017 2016 2015Audited

RASIO USAHA (%)Laba Kotor/ Pendapatan 36,3% 37,0% 40,2% 34,2% 30,9%Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan/ Pendapatan -1,1% -14,4% -1,9% -18,3% -6,5%Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian EkuitasMerging Bisnis/ Pendapatan 2,0% 3,4% 8,7% 1,1% 1,3%Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan/ Jumlah Ekuitas -1,1%* - -1,7% 75,8% 82,7%Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Ekuitas Merging Bisnis / Jumlah Ekuitas 2,2%* - 7,8% -4,5% -16,5%Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset -0,3%* - -0,4% -3,7% -1,2%Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Ekuitas Merging Bisnis / Jumlah Aset 0,5%* - 1,8% 0,2% 0,2%

Catatan*) Disetahunkan

25

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVIII pada Prospektus. Di bawah ini disajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Registered Public Accountants), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA., CPA., CPI., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0394. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum (Certified Public Accountants, Audit Alliance International Audit Firm) Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang, Ak., CA., CPA (Managing Partner pada KAP Griselda, Wisnu & Arum) dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0671.

1. Umum

PT Kota Satu Properti Tbk (”Perseroan”) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti yang memiliki dasar visi yaitu membangun sustainable business di bidang properti dan hospitality. Perseroan melalui Entitas Anak Perseroan Tidak Langsung, juga memiliki lini bisnis lainnya di sektor properti diantaranya mempunyai kepemilikan atas 2 (dua) hotel yang berlokasi di Kota Semarang dan Yogyakarta melalui PT Kota Satu Persada dan juga sebagai perusahaan jasa operator dan pengelolaan hotel melalui PT Kota Satu Manajemen.

Perseroan memulai kegiatan usahanya sejak tahun 2013 sebagai salah satu pengembang properti baru di sektor real estate Indonesia. Perseroan saat ini fokus dalam pengembangan properti dan perhotelan dengan mengembangkan kawasan hunian terbaik secara desain, kualitas, fasilitas dan aksesibilitas dengan harga terjangkau dan kompetitif untuk segmen kelas menengah, mulai lower middle hingga upper middle di Kota Ungaran, Semarang, dan sekitarnya. Dan juga Perseroan menghadirkan pilihan hotel mulai dengan konsep modern lifestyle, bernuansa pop art dan dengan hospitality minded yang menawarakan pengalaman unik di Jawa Tengah dan sekitarnya.

Perseroan selalu mengedepankan kebutuhan para calon pemilik hunian, dimana Perseroan selalu memperhatikan setiap detail dari kebutuhan konsumen dengan memberikan sentuhan yang unik dan futuristik dari setiap solusi yang kita hadirkan kebutuhan target market.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan

Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kondisi Perekonomian Indonesia

Perkembangan pasar properti sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan iklim usaha di Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkesinambungan di Indonesia dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan keputusan investasi pada industri properti. Apabila terjadi penurunan daya beli masyarakat, maka dapat berpengaruh terhadap permintaan properti, seperti perumahan, perhotelan, apartemen, perkantoran dan sebagainya.

- Penjualan dan Pendapatan

Kegiatan usaha Perseroan terbagi atas 3 (tiga) segmen usaha, yaitu realti berupa perumahan, kepemilikan hotel dan sebagai pengelola atau operator hotel.

26

Penjualan Realti

Dalam hal penjualan properti, pada umumnya Perseroan melaksanakan kegiatan penjualan awal (pre-sale). Dalam kegiatan tersebut, Perseroan menjual sebagian properti sebelum selesainya pembangunan. Saat ini, hukum Indonesia memperbolehkan Perseroan melakukan kegiatan pre-sale atas properti Perseroan sebelum penyelesaian selama persyaratan tertentu dipenuhi. Hasil pre-sale dapat digunakan untuk mengembangkan properti terkait yang telah terjual melalui proses pre-sale. Pembeli rumah dan ruko Perseroan dapat membayar harga beli secara penuh pada saat penjualan atau dapat memilih untuk membayar sebagian dari harga beli pada saat penjualan, yakni pada umumnya berkisar antara 20% sampai 30% dari harga beli, dan melakukan pembayaran secara bertahap atas jumlah yang masih terutang.

Apabila pembeli berharap tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, maka sesuai dengan perjanjian jual beli standar Perseroan, Perseroan berhak membatalkan kontrak penjualan dan menjual kembali properti tersebut tanpa melalui prosedur penyitaan. Di samping itu, pada umumnya Perseroan berhak mempertahankan sebagian dari pembayaran yang dilakukansebelum terjadinya gagal bayar.

Penentuan harga perumahan dan ruko Perseroan disusun berdasarkan harga pasar yang berlaku pada waktu penjualan, dan dalam kasus-kasus tertentu, menggunaan harga premium. Pada umumnya, Perseroan mengembangkan properti residensial secara bertahap, sehingga Perseroan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan penawaran produk dengan permintaan pasar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai penjualan yang dihasilkan dari pengembangan baru mencakup jenis properti yang dikembangkan, penentuan waktu penyelesaian dan penentuan waktu pengakuan pendapatan. Penjualan Perseroan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi permintaan, termasuk demografi pasar serta tingkat migrasi konsumen ke pusat kota untuk mendekatkan diri dengan tempat kerja mereka.

Di masa mendatang, Perseroan memperkirakan akan tetap melakukan pre-sale atas sebagian besar unit baru di proyek-proyek pengembangan Perseroan yang baru. Sehubungan dengan pengembangan baru, jumlah properti yang berhasil dijual dan jadwal penyerahan properti kepada konsumen bergantung pada jadwal konstruksi dan respon pasar pada saat peluncuran pengembangan baru tersebut.

Pendapatan Properti

Kinerja portofolio properti ritel Perseroan terutama tergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari penyewaan properti yang dimiliki Perseroan serta beban operasional yang terkait. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sewa yang dihasilkan dari properti ritel Perseroan termasuk, tetapi tidak terbatas pada kondisi ekonomi, baik lokal atau secara umum, permintaan penyewa terhadap ruang ritel, penawaran properti-properti ritel baru di berbagai daerah tempat Perseroan beroperasi, kinerja penjualan atau kondisi usaha penyewa, arus pengunjung di properti ritel, pola belanja konsumen, persaingan dengan properti ritel lainnya, inflasi, pengembangan transportasi, dan infrastruktur.

Perseroran meyakini bahwa proporsi penjualan dan pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan rutin akan tetap meningkat dan hal ini akan membantu meminimalkan risiko operasional sehubungan dengan fluktuasi pasar properti di Indonesia.

- Akses Terhadap Pendanaan, Biaya Pendanaan dan PengembanganKemampuan Perseroan dalam memperoleh pendanaan, serta biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan pendanaan tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas Perseroan. Pembayaran piutang dari para pelanggan bergantung kepada kemampuan keuangan masing-masing pelanggan. Sementara, pembelian bahan baku ke pemasok disesuaikan dengan perjanjian terhadap pemasok bahan baku tersebut. Apabila terjadi perlambatan pembayaran piutang dari para pelanggan, maka Perseroan akan membutuhkan pendanaan dari bank untuk mendukung kebutuhan modal kerja.

27

Perseroan memiliki kerja sama yang erat dengan kontraktor untuk mencapai penyelesaian proyek yang tepat waktu dan efisien dari segi biaya. Perseroan umumnya mengikat perjanjian dengan klausa harga tetap dengan kontraktor sehubungan dengan konstruksi proyek-proyek Perseroan. Dalam mengadakan bahan baku untuk konstruksi proyek, kontraktor memiliki tanggung jawab utama apabila terdapat biaya tambahan dalam perubahan harga material seperti baja dan semen, namun hal tersebut akan didiskusikan terlebh dahulu dengan manajemen Perseroan. Perseroan juga dapat mengikat perjanjian pengadaan spesifik secara langsung untuk peralatan dan bahan baku tertentu dari waktu ke waktu.

- Kenaikan Upah dan Harga Bahan Baku Kenaikan upah dan harga bahan baku dapat memicu penyesuaian pada nilai kontrak dan berpengaruh terhadap peningkatan beban pokok penjualan, sehingga mempengaruhi profitabilitas proyek. Perseroan mengantisipasi hal-hal tersebut dengan memperhitungkan kenaikan biaya dalam nilai kontrak dan memberikan ruang bagi penyesuaian nilai kontrak apabila ada kenaikan biaya pada persentase tertentu (amandemen kontrak).

- Kebijakan PemerintahKebijakan pemerintah yang terkait dengan moneter, fiskal, dan lainnya terkait perekonomian Indonesia juga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Sebagai contoh, apabila terjadi peningkatan suku bunga yang signifikan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran utang Perseroan dan juga mungkin akan membatasi kemampuan Perseroan dalam mencari alternatif pendanaan, dimana jika hal ini dapat berlangsung terus menerus dapat mempengaruhi kinerja dari Perseroan. Contoh kedua, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah atas perdagangan bebas regional, yang dapat meningkatkan persaingan usaha yang dapat berdampak pada kegiatan usaha Perseroan. Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal fiskal yaitu dari aspek perpajakan, apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan perpajakan terkait dengan antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal ini juga dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dasar Pengukuran & Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan Amandemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan”.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2017.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 2 (revisi 2009), ”Laporan Arus Kas”.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha. Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam Rupiah (”Rp”), kecuali dinyatakan lain.

28

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Kelompok Usaha, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

b. Perubahan Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interprestasi Standar Akuntansi Keuangan

Standar baru, revisi dan interprestasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut :- Amandemen PSAK 1 ”Penyajian Laporan Keuangan”- ISAK 31 ”Interprestasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 : Properti Investasi”- PSAK 3 ”Laporan Keuangan Interim”- PSAK 24 ”Imbalan Kerja”- PSAK 58 ”Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”- PSAK 60 ”Instrumen Keuangan : Pengungkapan”- ISAK 32 ”Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi berikut yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2017 sebagai berikut :- PSAK 15 ”Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”- Amandemen PSAK 16 ”Aset Tetap”- PSAK 67 ”Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”- PSAK 69 ”Agrikultur”- Amandemen PSAK 2 ”Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan”- Amandemen PSAK 46 ”Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk

Rugi yang Belum Direalisasi”- PSAK 71 ”Instrumen Keuangan”- PSAK 72 ”Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”- Amandemen PSAK 62 ”Penerapan PSAK 71 untuk PSAK 62”

3. Komponen Penting Dari Pendapatan Dan Beban Dalam Rangka Hasil Usaha Perseroan

a. Pendapatan

Pendapatan usaha Perseroan terutama terdiri atas penjualan properti dan pendapatan hotel. Tabel berikut ini menyajikan komponen utama dari pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 :

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan30 April 31 Desember

2018 2017 2017 2016 2015Penjualan properti Rumah tinggal 16.636 10.262 35.212 32.639 30.518

Rumah toko 3,065 4,601 6,372Pendapatan Hotel Kamar 3.848 3.819 12.382 10.075 1.989

Makanan dan minuman 982 768 2,971 1,662 150 Lain-lain 57 51 159 101 4

29

b. Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok penjualan terutama terdiri dari beban penjualan tanah dan beban konstruksi atas penjualan properti, rumah tinggal. Tabel berikut ini menyajikan komponen utama dari beban pokok penjualan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 :



2018 2017 2017 2016 2015Beban pokok atas penjual-

an properti Rumah tinggal 10.431 6.658 22.649 22.667 22.767

Rumah toko - - 805 1,504 2,634Beban pokok atas

pendapatan hotel:Langsung 413 406 1,848 1,527 568 Penyusutan 1.941 1.488 4,631 4,442 665 Departemental 965 835 2,252 2,205 659

c. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi terutama terdiri dari gaji dan tunjangan karyawan. Tabel berikut ini menyajikan komponen utama dari beban umum dan administrasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 :



2018 2017 2017 2016 2015Gaji dan Tunjangan 2.961 2.515 7.694 7.573 4.017

4. Analisis Keuangan Konsolidasian Perseroan

Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasional dan akun lainnya yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan.






2018 2017 2017 2016 2015Audited

Pendapatan 21.580 14.899 53.789 49.229 39.623Beban pokok pendapatan (13.750) ( 9.387) (32.185) (32.415) (27.375)Laba kotor 7.830 5.512 21.605 16.814 12.249Beban penjualan (603) (623) (2.026) (3.495) (3.405)Beban umum dan administrasi (5.097) (4.652) (13.646) (14.427) (10.405)Penghasilan bunga 19 6 63 73 120Beban keuangan (2.238) (2.315) (6.963) (7.858) (734)Keuntungan (kerugian) lainnya 84 85 893 501 123Beban pajak final (228) (160) (971) (640) (507)(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (234) (2.147) (1.045) (9.032) (2.560)MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILANPajak kini (1) - - (120) (27)Pajak tangguhan 675 638 1.402 - -Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan 674 638 1.402 (120) (27)

30




2018 2017 2017 2016 2015Audited

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN EKUITAS MERGING BISNIS 440 (1.509) 356 (9.152) (2.587)DAMPAK PENYESUAIAN EKUITAS MERGING BISNIS DARI RUGI NETO (2.014) (4.343) (9.687) (3.098)LABA NETO TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN EKUITAS MERGING BISNIS 440 505 4.699 535 511PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINPos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali imbalan pascakerja 181 (13) 156 84 (5) Pajak penghasilan terkait (22) (3) (12) - -Jumlah 159 (16) 144 84 (5)JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN

BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN EKUITAS MERGING BISNIS

599 (1.525) 500 (9.068) (2.587)




Pemilik entitas induk 440 506 4.699 545 514Kepentingan Nonpengendali (0) (2) 0 (10) (3)

Jumlah 440 505 4.699 535 511

Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :

Pemilik entitas induk 600 480 4.807 625 509Kepentingan Nonpengendali (0) (2) 0 (10) (3)Jumlah 600 478 4.807 615 506





2018 2017 2017 2016 2015Audited

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan kas dari pelanggan 20.319 16.457 47.569 35.527 41.651Pembayaran kepada kontraktor (5.182) (3.842) (27.526) (37.525) (36.979)Pembayaran kas kepada pemasok (3.858) (1.185) (6.398) (6.192) (4.573)Pembayaran untuk beban operasional lainnya (1.395) (1.712) (3.616) (5.249) (5.616)Pembayaran kepada karyawan (2.961) (2.402) (7.695) (7.573) (4.023)Kas bersih dperoleh (digunakan untuk dari operasi) 6.924 7.315 2.332 (20.976) (9.541)Pembayaran beban keuangan (5.964) (5.801) (14.170) (19.658) (11.911)Pembayaran pajak penghasilan (289) (138) (885) (765) (514)Kas Neto diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas

Operasi 671 1.376 (12.723) (41.399) (21.967)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPerolehan aset tetap (255) (7.059) (13.299) (33.074)Penerimaan dari hasil penjualan aset tetap 161 1.017 64 -Pembayaran untuk akuisisi entitas anak setelah diku-rangi kas yang diperoleh (1.775) - -

Penerimaan bunga deposito - - 7Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi 161 (255) (7.817) (13.235) (33.067)

31




2018 2017 2017 2016 2015Audited

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANPenerimaan utang bank 1.900 935 28.742 147.271 57.971Pembayaran utang bank (1.579) (3.390) (7.780) (94.898) (5.424)Penerimaan dari pihak berelasi 148 1.108 2.515 17.812 7.562Pembayaran kepada pihak berelasi (2.299) (618) (74.922) (15.691) (5.327)Penerimaan setoran modal - - 73.800 - -Penambahan kas dari pengampunan pajak - - - 253 -Pembayaran sewa pembiayaan - - - (17) (41)Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (1.829) (1.965) 22.355 54.730 54.741PENURUNAN NETO KAS (997) (844) 1.816 96 (293)KAS AWAL TAHUN 3.726 1.911 1.911 1.815 2.108KAS AKHIR TAHUN 2.730 1.067 3.726 1.911 1.815

a. Perkembangan Pendapatan

Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2017

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 adalah sebesar Rp21.580 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp6.681 juta atau 44,8% dari pendapatan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan properti yang tumbuh 62,1% dari periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp53.790 juta. Pendapatan tahun 2017 meningkat Rp4.561 juta atau 9,3% dari tahun 2016. Hal ini terutama disebakan oleh meningkatnya penjualan properti rumah tinggal yang berhasil dicapai oleh Perseroan serta peningkatan pendapatan hotel atas kamar dan makanan dan minuman di tahun 2017.


Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp49.229 juta. Pendapatan tahun 2016 meningkat Rp9.606 juta atau 24,2% dari tahun 2015. Peningkatan pendapatan ini terutama disebakan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan dari penjualan kamar hotel dan makanan dan minuman dimana hotel yang dimiliki Perseroan baru beroperasi secara efektif pada akhir tahun 2015.

Berikut merupakan tabel rincian dari Pendapatan Perseroan :



2018 2017 2017 2016 2015Penjualan Properti 16.636 10.262 38.278 37.240 36.889Pendapatan Hotel 4.886 4.637 15.512 11.838 2.142Pendapatan Lain-lain 58 - - 151 592Total Pendapatan 21.580 14.899 53.790 49.229 39.623

32

Pendapatan(Dalam Jutaan Rupiah)Pendapatan


21,58014,899

53,79049,229

39,623

2018 2017 2017 2016 201530 April 31 Desember

b. Perkembangan Beban Pokok Pendapatan


Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2018 sebesar Rp13.750 juta. Beban Pokok Pendapatan pada periode tersebut mengalami peningkatan Rp4.362 juta atau 46,5%. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan beban pokok atas penjualan properti sebanyak 56,7%.


Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp32.185 juta. Beban Pokok Pendapatan tahun 2017 berkurang Rp230 juta atau 0,7%. Penurunan pada beban pokok pendapatan akibat dari adanya penurunan atas beban pokok pendapatan properti sebesar 3,0%.


Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp32.415 juta. Beban Pokok Pendapatan tahun 2016 bertambah Rp5.040 juta atau 18,4%. Penyebab kenaikan atas naiknya beban pokok pendapatan Perseroan tersebut lebih dikarenakan telah beroperasinya secara penuh properti hotel yang dimiliki oleh Perseroan di tahun 2016.

Berikut merupakan tabel rincian dari Beban Pokok Pendapatan Perseroan : (Dalam Jutaan Rupiah)


2018 % 2017 % 2017 % 2016 % 2015 %Properti 10.431 75.9 6.658 70,9 23.454 72,9 24.172 74,6 25.401 97,8Hotel 3.319 24.1 2.730 29,1 8.730 27,1 8.174 25,2 1.893 7,0Jasa Manajemen - - - - - - 70 0,2 81 0,3Total 13.750 100,0 7.387 100,0 32.185 100,0 32.415 100,0 27.375 100,0

33

Beban Pokok Pendapatan (Dalam Jutaan Rupiah)

Beban Pokok Pendapatan (Dalam Jutaan Rupiah)

13,750

7,387

32,185 32,415

27,375

2018 2017 2017 2016 201530 April 31 Desember

c. Perkembangan Laba Kotor


Laba kotor perseroan dan Entitas Anak untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2018 sebesar Rp7.830 juta. Laba kotor meningkat Rp2.318juta atau 42,1% dari periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2017. Kenaikan laba kotor diakibatkan peningkatan pendapatan sebesar Rp6.681 juta yang lebih besar dari peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp4.362 juta.


Laba kotor Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp21.605 juta. Laba kotor meningkat Rp4.791 juta atau 28,5% dari tahun 2016. Kenaikan laba kotor diakibatkan naiknya pendapatan properti rumah tinggal serta peningkatan pendapatan hotel atas kamar dan makanan dan minuman. Selain itu terdapat penurunan atas beban pokok pendapatan, hal ini dikarenakan beban pokok pendapatan properti yang mengalami penurunan.


Laba kotor Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp16.814 juta. Laba kotor meningkat Rp 4.565 juta atau 37,3% dari tahun 2015. Kenaikan laba kotor diakibatkan naiknya pendapatan properti rumah tinggal serta peningkatan pendapatan hotel atas kamar dan makanan dan minuman. Selain itu beban pokok pendapatan mengalami peningkatan terutama oleh kenaikan beban pokok pendapatan hotel sebesar Rp6.281juta dari tahun 2015.

Berikut merupakan tabel rincian dari Laba Kotor Perseroan :



2018 2017 2017 2016 2015Laba Kotor 7.830 5.512 21.605 16.814 12.249

34

Laba Kotor(Dalam Jutaan Rupiah)

Laba Kotor (Dalam Jutaan Rupiah)

7,8305,512

21,605

16,814

12,249

2018 2017 2017 2016 201530 April 31 Desember

d. Perkembangan Beban Penjualan


Beban penjualan perseroan dan Entitas Anak untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2018 sebesar Rp603 juta. Beban penjualan mengalami penurunan sebesar Rp19 juta atau berkurang 3,1% dari periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2017. Hal ini terutama disebabkan penurunan beban iklan dan promosi sebesar Rp51 juta.


Beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp2.026 juta. Beban penjualan berkurang Rp1.469 juta atau 3,8% dari tahun 2016. Penurunan beban penjualan Perseroan ini meliputi beban iklan dan promosi, komisi, serta perjalan dinas dan transportasi.


Beban penjualan perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp3.495 juta. Beban penjualan bertambah Rp90 juta atau 2,6% dari tahun 2015. Hal ini disebabkan naiknya biaya iklan dan promosi serta komisi akibat dari peningkatan pendapatan penjualan properti Perseroan. Selain itu adanya efisiensi pada biaya perjalanan dinas dan transportasi mengakibatkan efek dari kenaikan biaya iklan dan promosi tidak terlalu besar.

Berikut merupakan tabel rincian dari Beban Penjualan Perseroan :



2018 % 2017 % 2017 % 2016 % 2015 %Iklan dan promosi 410 68,0 461 74,0 1.597 78,9 2.515 72,0 2.236 65,7Komisi 187 31,0 161 25,8 421 20,8 944 27,0 408 12,0Perjalanan dinas dan transportasi 6 1,0 1 0,2 8 0,3 36 1,0 760 22,3Lain-lain - - - - 1 -Total 603 100,0 623 100,0 2.026 100,0 3.495 100,0 3.405 100,0

35

Beban Penjualan(Dalam Jutaan Rupiah)

Beban Penjualan (Dalam Jutaan Rupiah)

603 623

2,026

3,495 3,405

2018 2017 2017 2016 201530 April 31 Desember

e. Perkembangan Beban Umum Dan Administrasi


Beban umum dan administrasi perseroan dan Entitas Anak untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2018 sebesar Rp5.097 juta. Beban umum dan administrasi mengalami peningkatan sebesar Rp445 juta atau 9,6% dari periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2017. Hal ini disebabkan peningkatan biaya gaji dan tunjangan.


Beban umum dan administrasi perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp13.646 juta. Beban umum dan administrasi berkurang Rp781 juta atau 5,4% dari tahun 2016. Berkurangnya beberapa biaya seperti biaya kantor, pajak dan perijinan, jamuan dan representasi, pemeliharaan dan perbaikan, perjalanan dinas dan transportasi serta biaya lain-lain berkontribusi atas penurunan beban umum dan administrasi.


Beban umum dan administrasi perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp 14.427 juta. Beban umum dan administrasi bertambah Rp4.055 juta atau 38,7% dari tahun 2015. Peningkatan beban ini terutama terjadi pada beban terkait ketenagakerjaan serta pemeliharaan dan perbaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena hotel sudah beroperasi secara penuh pada tahun 2016.

Berikut merupakan tabel rincian dari Beban Umum dan Administrasi Perseroan :



2018 % 2017 % 2017 % 2016 % 2015 %Gaji dan tunjangan 2.961 58,1% 2.515 54,1% 7.694 56,3 7.574 52,5 4.017 38,7Kantor 308 6,0% 347 7,5% 857 6,2 1.352 9,3 1.372 13,1Pajak dan perijinan 190 3,7% 55 1,2% 936 6,9 1.186 8,2 1.008 9,7Penyusutan 349 6,9% 231 5,0% 752 5,5 647 4,4 412 4,0Imbalan kerja 392 7,7% 271 5,8% 691 5,0 457 3,1 235 2,2Jamuan dan representasi 24 0,5% 505 10,8% 556 4,0 724 5,0 1.807 17,3

36


2018 % 2017 % 2017 % 2016 % 2015 %Pemeliharaan dan perbaikan 137 2,7% 240 5,2% 525 3,9 698 4,9 295 2,9Perjalanan dinas dan transpor-tasi

210 4,1% 169 3,6% 528 3,9 670 4,7 646 6,2

Jasa profesional 206 4,0% 227 4,9% 501 3,7 487 3,3 112 1,0Sewa 206 4,0% 63 1,3% 462 3,3 426 3,0 341 3,2Lain-lain 114 2,2% 31 0,7% 143 1,0 207 1,4 158 1,5Total 5.097 100,0 4.652 100,0 13.646 100,0 14.427 100,0 10.405 100,0

Beban Umum Dan Administrasi(Dalam Jutaan Rupiah)

Beban Umum Dan Administrasi (Dalam Jutaan Rupiah)

5,097 4,652

13,646 14,427

10,405

2018 2017 2017 2016 201530 April 31 Desember

f. Perkembangan Beban Keuangan


Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 30 April 2018 sebesar Rp2.238 juta. Beban keuangan berkurang sebesar Rp77 juta dari April 2017. Pengurangan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga bank sebesar Rp149 juta.


Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp6.963juta. Beban keuangan berkurang sebesar Rp895 juta dari tahun 2016. Pengurangan ini terutama disebabkan oleh turunnya beban bunga utang lain-lain sebesar Rp231juta, seiring dengan berkurangnya utang lain-lain pihak berelasi.


Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp7.858juta. Beban keuangan mengalami peningkatan sebesar Rp7.124 juta dari tahun 2015. Penyebab utama dari kenaikan ini yaitu meningkatnya beban bunga bank sebesar Rp6.462juta, seiring dengan bertambahnya jumlah utang bank.

Berikut merupakan tabel rincian dari Beban Keuangan Perseroan : (Dalam Jutaan Rupiah)


2018 2017 2017 2016 2015Beban Keuangan (2.238) (2.315) (6.963) (7.858) (734)

37

Beban Keuangan(Dalam Jutaan Rupiah)

Beban Keuangan (Dalam Jutaan Rupiah)

2,238 2,315

6,9637,858

734

2018 2017 2017 2016 201530 April 31 Desember

g. Perkembangan Laba Komprehensif Tahun/ Periode Berjalan


Laba komprehensif perseroan dan Entitas Anak sebelum dampak merging bisnis untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2018 sebesar Rp599 juta. Laba komprehensif mengalami peningkatan sebesar Rp121 juta atau 25,3% dari periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2017. Hal ini disebakan adanya penghasilan komprehensif lain untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2018 sebesar Rp159 juta.


Laba komprehensif pada tahun sebelum dampak merging bisnis yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp4.807 juta mengalami kenaikan Rp4.192 juta atau 681,8% dari 31 Desember 2016 sebesar Rp615juta. Bertambahnya laba usaha sebesar Rp6.710juta menjadi faktor utama atas peningkatan laba komprefensif di tahun 2017. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba komprehensif perseroan dan Entitas Anak sebelum dampak merging bisnis pada tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp615 juta. Laba komprehensif mengalami kenaikan Rp104 juta atau 20,4% dari tahun 2015. Hal ini disebakan berkurangnya rugi usaha.

Berikut merupakan tabel rincian dari Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2018, dan laba komprehensif tahun/periode berjalan sebelum dampak penyesuaian ekuitas merging bisnis pada empat bulan yang berakhir pada 30 April 2017, beserta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, 2016, dan 2015:



2018 2017 2017 2016 2015Laba Komprehensif 599 478 4.807 615 511

38

Laba Komprehensif Tahun/ Periode Berjalan (Dalam Jutaan Rupiah)

Laba Komprehensif Tahun/ Periode Berjalan(Dalam Jutaan Rupiah)

599 478

4,807

615 511

2018 2017 2017 2016 201530 April 31 Desember

h. Perkembangan Aset

Tanggal 30 April 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 April 2018, jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp270.700 juta, meningkat Rp993 juta atau 0,4% dari tahun 2017. Kenaikan sebagian besar disebakan meningkatnya rekening yang dibatasi penggunaannya.


Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp269.707 juta, meningkat Rp23.126 juta atau 9,4% dari tahun 2016. Kenaikan aset ini sebagian besar disebabkan meningkatnya persediaan, terutama persediaan real estate yang merupakan persedian Perseroan atas project The Amaya, berupa bangunan dalam penyelesaian.


Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp246.581 juta, meningkat Rp41.232 juta atau 20,1% dari tahun 2015. Kenaikan sebagian besar disebakan meningkatnya persediaan, terutama persediaan real estate berupa bangunan dalam penyelesaian dan tanah dalam proses pengembangan, seiring dengan adanya proses akuisisi lahan pada proyek real estate The Amaya. Selain itu kenaikan aset Perseroan juga dari peningkatan aset tetap berupa bangunan yang dimiliki Perseroan.

Berikut merupakan tabel rincian dari Aset : (Dalam Jutaan Rupiah)


2018 2017 2016 2015Aset Lancar 161.224 158.479 140.344 112.452Aset Tidak Lancar 109.476 111.228 106.236 92.897Total Aset 270.700 269.707 246.581 205.349

39

Aset(Dalam Jutaan Rupiah)

Aset(Dalam Jutaan Rupiah)

161,224 158,479140,344

112,452109,476 111,228 106,236 92,897

270,700 269,707246,581

205,349

2018 2017 2016 2015

Aset Lancar Aset Tidak Lancar Total Aset

30 April 31 Desember

i. Perkembangan Liabilitas


Pada tanggal 30 April 2018, jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp209.484 juta, bertambah Rp393 juta atau 0,2% dari tahun 2017. Peningkatan terutama disebabkan meningkatnya saldo uang muka penjualan.


Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp 209.091 juta, berkurang Rp49.399 juta atau 19,1% dari tahun 2016. Penurunan terutama disebabkan berkurangnya utang pihak berelasi.


Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp 258.490, bertambah Rp50.047 juta atau 24,0% dari tahun 2015. Bertambahnya liabiltas terutama disebabkan kenaikan utang bank dan lembaga keuangan lain jangka panjang dalam rangka pengembangan usaha dan operasional Perseroan.

Berikut merupakan tabel rincian dari Liabilitas :



2018 2017 2016 2015Liabilitas Jangka Pendek 100.701 95.901 62.511 91.666Liabilitas Jangka Panjang 108.783 113.190 195.978 116.777Total Liabilitas 209.484 209.091 258.490 208.443

40

Liabilitas(Dalam Jutaan Rupiah)

Liabilitas (Dalam Jutaan Rupiah)

100,701 95,90162,511

91,666108,783 113,190

195,978

116,777

209,484 209,091

258,490

208,443

2018 2017 2016 2015

Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Total Liabilitas


j. Perkembangan Ekuitas


Pada tanggal 30 April 2017, jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp61.215 juta, bertambah Rp599 juta atau 1% dari ekuitas tahun 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan laba pada periode tiga bulan yang berakhir pada 30 April 2018.


Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp60.616 juta, naik Rp72.525 dari ekuitas tahun 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan peningkatan modal disetor sebanyak Rp73.800juta


Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah defisiensi modal Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp11.909 juta. Defisiensi bertambah Rp8.814 juta dari tahun 2015. Meningkatnya defisensi modal diakibatkan kenaikan defisiensi ekuitas merging bisnis.

Berikut merupakan tabel rincian dari Ekuitas: (Dalam Jutaan Rupiah)


2018 2017 2016 2015Ekuitas 61.215 60.616 (11.909) (3.095)

Ekuitas(Dalam Jutaan Rupiah)

Ekuitas (Dalam Jutaan Rupiah)

61,215 60,616

-11,909 -3,095

2018 2017 2016 2015


41

k. Likuiditas

Menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek.

Kebutuhan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan kegiatan operasional dan utang jangka pendek. Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk melakukan kegiatan usaha dan pembayaran utang untuk jangka waktu yang cukup panjang. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kemampuan Perseroan untuk menghasilkan kas berasal dari penjualan baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak yaitu melalui penjualan produk properti maupun atas penjualan kamar.


2018 2017 2016 2015Likuiditas (x)Aset Lancar/ Liabilitas Jangka Pendek 160,1% 165,3% 224,5% 122,7%

Tabel diatas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Untuk tanggal 30 April 2018 dan tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 rasio likuiditas Perseroan berturut-turut adalah sebagai berikut 160,1%, 165,3%, 224,5% dan 122,7%. Sumber likuiditas Perseroan internal berasal dari hasil usaha Perseroan dan eksternal berasal dari pinjaman bank dan utang kepada pihak berelasi. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Hingga saat ini, Perseroan beranggapan bahwa modal kerja yang tersedia baik dari internal maupun eksternal telah mencukupi.

l. Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

Debt to Equity Ratio Perseroan pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 berturut-turut adalah sebagai berikut 266,3%, 271,9%, -1801,3% dan -5003,0%.

Debt to Asset Ratio Perseroan pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 berturut-turut adalah sebagai berikut 60,2%, 61,1%, 87,0% dan 75,4%.

m. Rentabilitas

Rasio Rentabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan imbal hasil berdasarkan aset maupun modal yang dimilikinya. Kemampuan tersebut diukur dengan membandingkan laba (rugi) sebelum dampak penyesuaian ekuitas mergin bisnis terhadap aset dan laba (rugi) sebelum dampak penyesuaian ekuitas mergin bisnis terhadap ekuitas.

Imbal hasil aset Perseroan pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 berturut-turut adalah sebagai berikut 0,5% 1,74%, 0,22% dan 0,25%.

Imbal hasil ekuitas Perseroan Perseroan pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 berturut-turut adalah sebagai berikut 2,16%, 7,93%, -5,16% dan -16,51%.

Marjin laba kotor Perseroan pada periode tiga bulan yang berakhir pada 30 April 2018 adalah sebesar 36,3%. Marjin laba kotor Perseroan pada periode tiga bulan yang berakhir pada 30 April 2018 sedikit lebih rendah dari margin laba kotor pada periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2017 yaitu 37,0%.

42

Marjin laba usaha Perseroan pada periode tiga bulan yang berakhir pada 30 April 2018 adalah sebesar 8,8%. Marjin laba usaha Perseroan pada periode empat yang berakhir pada 30 April 2018 mengalami peningkatan dibanding margin laba usaha pada periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2017 sebesar 0,5%. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sebanyak 44,8%.

Marjin laba komprehensif Perseroan sebelum dampak penyesuaian merging bisnis untuk tahun yang berakhir pada periode empat yang berakhir pada 30 April 2018 adalah sebesar 2,8%. Marjin laba komprehensif Perseroan pada periode empat yang berakhir pada 30 April 2018 mengalami penurunan dari marjin laba komprehensif sbelum dampak penyesuaian merging bisnis pada periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2017 sebesar 3,2% terutama disebabkan oleh tidak adanya dampak penyesuaian ekuitas merging bisnis pada periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2018.

Arus Kas(Dalam Jutaan Rupiah)


2018 2017 2017 2016 2015Kas Bersih diperoleh (digunakan) untuk Aktivitas Operasi 671 1.376 (12.723) (41.399) (21.967)Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi 161 (255) (7.817) (13.235) (33.067)Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (1.829) (1.965) 22.355 54.730 54.741Penurunan Neto Kas (997) (844) 1.816 96 (293)Kas Awal Periode 3.726 1.911 1.911 1.815 2.108Kas Akhir Periode 2.730 1.067 3.726 1.911 1.815

a. Perkembangan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Dalam periode empat yang berakhir pada tanggal 30 April 2018, kas bersih yang diperoleh aktivitas operasional sebesar Rp671 juta. Penerimaan terbesar yaitu berasal dari pelanggan sebesar Rp20.319 juta.

Dalam periode pelaporan keuangan tahun 2017, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional sebesar Rp12.723 juta. Penggunaan terbesar kas aktivitas operasi yaitu pembayaran kepada kontraktor sebesar Rp27.526 juta.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional tahun 2016 dan 2015 masing-masing Rp41.399 juta dan Rp 21.967 juta. Penggunaan terbesar kas aktivitas operasi yaitu pembayaran kepada kontraktor. Di tahun 2016 pembayaran kas kepada operator sebesar Rp37.525 juta sementara di tahun 2015 yaitu sebesar Rp36.979 juta.

b. Perkembangan Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2018, perseroan memperoleh penerimaan kas dari penjualan aset tetap sebesar Rp161 juta.

Dalam periode pelaporan keuangan tahun 2017, 2016, dan 2015 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi masing-masing sebesar Rp7.817 juta, Rp13.235 juta, dan Rp33.067 juta. Pada tiga tahun tersebut pengeluaran terbesar untuk perolehan aset tetap, masing-masing Rp7.059 juta, Rp13.299 juta, dan Rp33.074 juta.

c. Perkembangan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2018 yaitu sebesar Rp1.829 juta. Pengeluaran kas terbesar digunakan untuk melakukan pembayaran utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp2.299 juta.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2017 sebesar Rp22.355 juta. Sumber pendanaan terutama berasal dari penerimaan utang bank sebesar Rp 28.742 juta.

43

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp54.730juta dan Rp54.741 juta. Perolehan kas terbesar berasal dari penerimaan utang bank masing-masing Rp147.271 juta dan Rp57.971 juta.

5. Operasi per Segmen Operasi

Perseroan dan Entitas Anak dikelola dan dikelompokkan dalam usaha real estate dan hotel dimana berdasarkan segmen yang dillaporkan terdiri dari segmen usaha pengembang properti dan perhotelan. Berikut merupakan informasi segmen berdasarkan segmen usaha untuk periode-periode :


Keterangan30 April 2018

Pengembang Properti Perhotelan Lain-lain Konsolidasi

Pendapatan neto 16.636 4.886 58 21.580Laba kotor 6.205 1.567 58 7.830Laba (rugi) usaha 3.235 (1.080) 58 2.213Pendapatan keuangan 18 0 - 19Beban keuangan (557) (1.680) 1 (2.238)Laba sebelum beban pajak penghasilan (6)Beban pajak final (228) - - (228)Laba sebelum beban pajak penghasilan (234)Manfaat (beban) pajak penghasilan – bersih 674Laba tahun berjalan 440

Informasi LainnyaAset segmen 182.119 88.492 88 270.699Liabilitas segmen 140.219 69.238 27 209.484Perolehan aset tetap dan properti investasi - - - -Penyusutan (216) (2.074) - (2.290)


Keterangan31 Desember 2017


Pendapatan neto 38.278 15.512 - 53.789Laba kotor 14.823 6.781 - 21.605Laba (rugi) usaha 6.252 649 (76) 6.826Pendapatan keuangan 61 2 - 63Beban keuangan (643) (6.319) - (6.963)Laba sebelum beban pajak penghasilan (74)Beban pajak final (971) - - (971)Laba sebelum beban pajak penghasilan - - - (1.045)Manfaat (beban) pajak penghasilan – bersih - 1.402 - 1.402Laba tahun berjalan 356

Informasi LainnyaAset segmen 180.051 89.645 10 269.707Liabilitas segmen 139.341 69.749 - 209.091Perolehan aset tetap dan properti investasi 2.070 7.012 - 9.082Penyusutan (687) (4.696) - (5.383)

44




Pendapatan neto 37.240 11.838 151 49.229Laba kotor 13.069 3.664 81 16.814Laba (rugi) usaha 1.640 1.636 (611) (607)Pendapatan keuangan 69 3 - 73Beban keuangan (525) (7.323) (0) (7.858)Laba sebelum beban pajak penghasilan (8)Beban pajak final (640) - - (640)Laba sebelum beban pajak penghasilan (9.032)Manfaat (beban) pajak penghasilan – bersih - (118) (2) (120)Laba tahun berjalan (9.152)

Informasi LainnyaAset segmen 159.575 89.994 11 246.581Liabilitas segmen 178.543 78.976 971 258.490Perolehan aset tetap dan properti investasi 5.334 11.953 - 17.287Penyusutan (681) (4.408) - (5.089)




Pendapatan neto 36.889 2.142 592 39.623Laba kotor 11.488 249 511 12.249Laba (rugi) usaha 1.640 (2.462) (617) (1.438)Pendapatan keuangan 115 5 - 120Beban keuangan (392) (341) (0) (734)Laba sebelum beban pajak penghasilan (2.052)Beban pajak final (507) - - (507)Laba sebelum beban pajak penghasilan (2.560)Manfaat (beban) pajak penghasilan – bersih - (21) (6) (27)Laba tahun berjalan (2.587)

Informasi LainnyaAset segmen 125.631 79.089 629 205.349Liabilitas segmen 132.260 76.184 - 208.443Perolehan aset tetap dan properti investasi 2.584 78.499 - 81.082Penyusutan (397) (856) - (1.253)

6. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak di antisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik.

Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Perseroan dalam menghadapi risiko tersebut adalah sebagai berikut:

a. Risiko Usaha

Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang properti, Perseroan dipengaruhi oleh risiko-risiko usaha sesuai dalam Bab VI Prospektus ini. Berikut adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengatasi risiko-risiko tersebut :

1) Risiko Persaingan UsahaUntuk mempertahankan persaingan, Perseroan senantiasa menjaga kualitas bangunannya dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang nyaman dan lengkap bagi para penghuninya dan senantiasa melakukan inovasi baik dari segi maupun penataan lingkungan.

45

2) Risiko KredibilitasUntuk meminimalisir risiko kredibilitas, Perseroan akan selalu mempertahankan dan meningkatakan kualitas dalam setiap proyek properti yang dikembangkan oleh Perseroan, dimana Perseroan akan berusaha menyelesaikan proyek sesuai rencana dan memiliki kualitas yang tinggi. Dalam hal penyelesaian proyek sesuai rencana Perseroan, Perseroan selalu melakukan analisa dan studi kelayakan terlebih dahulu terhadap setia prospek proyek properti Perseroan dan segera melakukan klarifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul.

3) Risiko KepatuhanUntuk meminimalisir risiko kepatuhan, Perseroan akan selalu mengikuti perkembangan peraturan, pemantauan pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4) Risiko TuntutanUntuk mengantisipasi risiko tuntutan, Perseroan akan melakukan review dan dokumentasi dokumen-dokumen legalitas yang akan diperoleh dalam setiap rencana pembelian lahan untuk pengembangan proyek Perseroan, dan selalu melakukan evaluasi, pemantauan serta perbaikan-perbaikan atas pelaksanaan kepatuhan terhadap aspek-aspek hukum dalam setiap kegiatan bisnis Perseroan.

b. Risiko Keuangan

1) Risiko Suku BungaRisiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Internal Perseroan juga akan melakukan penelaahan terhadap berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan bagi kondisi Perseroan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang ditanyakan dalam mata uang asing, atau utang yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu.

2) Risiko Nilai TukarRisiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktural masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Perseroan tidak memiliki eksposure dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi utang bank dan lembaga keuangan lainnya.

3) Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalamai kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Internal perseroan berpendapat tidak adanya permasalahan yang signifikan untuk saat ini dalam hal risiko kredit Perseroan karena Perseroan dapat mengendalikannya dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otoritas kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang yang tidak tertagih.

4) Risiko LikuiditasRisiko Likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dampak pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah untuk melakukan evaluasi berkala atas prpyeksi arus kas dan arus kas aktual jadwal jatuh tempo utang dan melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

46

VI. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sebelum melakukan investasi pada saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, para calon investor diharapkan untuk menyadari bahwa investasi dalam saham mengandung sejumlah risiko baik risiko eksternal maupun internal. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya. Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha

Industri properti di Indonesia pada umumnya sangat kompetitif. Sebagai salah satu pengembang properti di Indonesia, Perseroan pada umumnya menghadapi persaingan dari berbagai aspek yakni sebagai berikut:- Persaingan dari pemilik lahan lain ketika berusaha untuk memperoleh lahan untuk

pengembangan sendiri, dalam hal ini Perseroan sudah memiliki landbank yang cukup untuk pengembangannya;

- Persaingan dari properti lain ketika Perseroan berusaha untuk memenangkan proyek-proyek untuk pengembangan pihak ketiga, baik secara patungan (joint venture) atau sebaliknya; dan

- Berkaitan dengan pelanggan, Perseroan menghadapi persaingan dari pengembangan properti lain dan pemilik properti di sekitar lokasi pengembangan Perseroan.

Para pesaing tersebut berasal dari pengembangan atau pemilik tanah berskala domestik maupun internasional, mungkin memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar, skala produksi yang lebih besar, teknologi yang lebih handal, pengakuan merek yang lebih baik, hubungan yang lebih baik dengan pemasok, pemilik dan regulator, dan penjualan dan jaringan distribusi yang lebih mapan. Kegagalan Perseroan dalam mengantisipasi dan/atau mencermati persaingan usaha dapat mengakibatkan beralihnya pelanggan ke pesaing yang lebih kompetitif baik dari segi lokasi, harga, kelengkapan sarana dan prasarana maupun kualitas pelayanan sehingga memungkinkan berkurangnya permintaan atas produk Perseroan. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha, hasil usaha, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Kendala Pendanaan

Perseroan dalam menjalankan proyek-proyek pembangunannya membutuhkan jumlah dana yang cukup besar untuk penyelesaian proyek yang dikerjakan. Selama proyek-proyek tersebut dikerjakan, terdapat kemungkinan kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Meskipun selama ini Perseroan tidak pernah mengalami kesulitan memperoleh pendanaan dari perbankan untuk mendanai seluruh proyeknya yang telah selesai atau proyek yang saat ini sedang dikembangkan namun tidak terdapat jaminan bahwa hal tersebut tetap berlangsung di masa depan. Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan secara tepat waktu, dapat menyebabkan terhambatnya bahkan sampai terhentinya proyek tersebut. Terhambatnya atau terhentinya proyek yang sedang dilaksanakan oleh Perseroan akan berdampak negatif pada kinerja operasional, pendapatan dan prospek usaha Perseroan.

47

3. Risiko Keterbatasan Lahan

Walaupun Perseroan berencana untuk mengembangkan usahanya dengan mengakuisisi lebih banyak tanah pada area tingkat pertumbuhan tinggi, ketersediaan tanah di area tersebut terbatas dan sangat dicari. Tanah tersebut mungkin lebih langka pada saat Perseroan semakin mencari plot tanah yang semakin besar, biasanya diantara 3 (tiga) dan 5 (lima) hektar. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan Perseroan mampu untuk mengakuisisi tanah yang sesuai untuk pembangunan properti yang telah direncanakan dengan harga yang menguntungkan. Kegagalan dalam mengakuisisi tanah pada lokasi-lokasi strategis seperti yang direncanakan Perseroan akan memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintahan, Regulasi dan Perizinan

Bagi Perseroan yang bergerak di bidang pembangunan properti, regulasi dan perizinan merupakan faktor penting bagi keberhasilan pembangunan proyek Perseroan.Kegiatan usaha Perseroan dapat dipengaruhi oleh perubahan perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah terkait dengan dengan pemilik dan pengembangan dari proyek properti, yang mana dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Termasuk dalam risiko peraturan Pemerintah, legalitas dan perizinan di antaranya adalah:

a. Hak Guna Bangunan (HGB)Beberapa proyek Perseroan berada di atas tanah yang dimiliki berdasarkan SHGB. Pada awalnya SHGB akan diberikan untuk jangka waktu maksimum 30 tahun. Pada saat SHGB telah habis jangka waktunya, maka HGB tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan maksimum 20 tahun dengan melakukan permohonan ulang kepada Pemerintah. Namun apabila pemerintah tidak menyetujui permohonan perpanjangan HGB tersebut, maka hak atas tanah tersebut akan hilang. Dengan hilangnya hak atas tanah tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

b. Perizinan Lingkungan HidupTerdapat risiko dimana Perseroan mungkin tidak memperoleh izin dan/atau perpanjangan izin terkait lingkungan hidup yang berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Tidak dapat dimulainya pembangunan yang sedang dilaksanakan Perseroan dapat memberikan dampak negatif, sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

c. Kebijakan Bank Indonesia tentang Loan To Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR)Pada tanggal 24 September 2013, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran (SE) BINo. 15/40/DKMP perihal “Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumen Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor” atau yang lebih dikenal luas dengan istilah “Kebijakan Loan to Value (LTV) Jilid II”). Kebijakan tersebut merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu SE BI No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 dan SE BI No. 14/33/DPbS tanggal 27 November 2012. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada tanggal 30 September 2013. Dalam ketentuan LTV yang baru, KPR maupun Kredit Kepemilikan Rumah Susun (KPRS) atau kredit apartemen tipe lebih dari 70 meter persegi (m2) untuk rumah pertama diwajibkan terkena LTV 70%, untuk KPR/KPRS rumah kedua sebesar 60% dan rumah ketiga dan seterusnya sebesar 50%. Artinya, dengan diberlakukannya kebijakan tersebut maka implikasi yang terjadi bagi konsumen adalah konsumen diharuskan membayar down payment yang lebih besar untuk kepemilikan rumah kedua dan ketiga. Adapun dampak yang mungkin dapat terjadi atas perubahan kebijakan LTV tersebut adalah penurunan daya beli masyarakat atas pembelian properti untuk tujuan investasi sehingga dapat mempengaruhi kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

48

d. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 441/KPTS/1998 yang membahas tentang aturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) nantinya akan diperbaharui sesuai dengan Rencana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2003 mengenai Persyaratan Teknis Bangunan Gedung yang dapat berdampak kepada kinerja Perseroan dan Perusahaan Asosiasi dalam hal perubahan peraturan luas area bangunan pada masing – masing proyek.

5. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga

Tuntutan hukum dapat terjadi sewaktu-waktu baik atas proyek yang telah berdiri dan beroperasi, maupun atas proyek yang sedang dikembangkan terkait dengan pemilikan dan status tanah yang menjadi lokasi bangunan proyek didirikan. Tuntutan dari pihak ketiga dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas dan kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi atau Pertumbuhan Ekonomi Negatif di Indonesia

Seluruh pendapatan usaha Perseroan dihasilkan di Indonesia sehingga kinerja Perseroan bergantung kepada kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Krisis moneter Asia yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 ditandai oleh antara lain depresiasi mata uang Indonesia terhadap mata uang asing, pertumbuhan ekonomi negatif, tingginya tingkat suku bunga, rendahnya likuiditas keuangan, banyaknya kepailitan, serta turunnya indeks pasar modal. Kesulitan perekonomian yang dihadapi saat itu menyebabkan dibatalkannya atau tertundanya proyek-proyek pemerintah dan swasta untuk pembangunan konstruksi gedung, infrastruktur, pembangkit listrik dan lainnya. Namun, ekonomi Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam satu dekade terakhir, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, kestabilan nilai tukar Rupiah, membaiknya pasar modal serta meningkatnya cadangan devisa negara. Seiring dengan proses globalisasi, kondisi ekonomi nasional terpengaruh oleh berbagai kejadian internasional. Kemajuan teknologi, akses informasi yang luas serta meningkatnya perputaran dana investasi dalam jumlah yang sangat besar memungkinkan adanya pergerakan pasar dunia yang sangat signifikan dan cepat tanggap terhadap berbagai perubahan yang terkait dengan politik dan sosial ekonomi. Krisis keuangan di tahun 2008, yang sebagian dipicu oleh krisis subprime mortgage di Amerika Serikat, telah menyebabkan runtuhnya beberapa lembaga keuangan besar di negara tersebut dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Krisis ini mengakibatkan kegagalan pada beberapa bank Eropa dan menurunnya indeks saham di berbagai bursa efek dan rontoknya harga pasar saham dan komoditas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Walaupun ditopang oleh kondisi fundamental yang lebih baik, ekonomi Indonesia mulai merasakan pengaruh daripada krisis global tersebut secara tidak langsung untuk jangka pendek. Kegiatan investasi di Indonesia berkurang pada saat awal terjadinya krisis tersebut disebabkan adanya pergerakan dana keluar dari Indonesia guna menutupi kerugian di negaranegara asal investasi tersebut. Hal ini berakibat pada melambatnya penyerapan tenaga kerja serta penurunan daya beli masyarakat di kalangan ekonomi menengah dan bawah, yang pada akhirnya berimbas pada melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan tersebut dapat berpengaruh negatif pada kegiatan usaha konstruksi di Indonesia, ditandai denganmenurunnya permintaan proyek-proyek konstruksi di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia pasca krisis tersebut. Penurunan tingkat perekonomian Indonesia tersebut dapat menurunkan hasil dari kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan.

49

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK

1. Risiko Persaingan Usaha

Entitas Anak pada umumnya menghadapi persaingan yang berkaitan dengan pelanggan, Entitas Anak menghadapi persaingan dari pemilik properti atau jasa operator hotel di sekitar lokasi pengembangan Entitas Anak.

Para pesaing tersebut berasal dari pengusaha hotel baik domestik maupun internasional, mungkin memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar, skala produksi yang lebih besar, teknologi yang lebih handal, pengakuan merek yang lebih baik, hubungan yang lebih baik dengan pemasok, pemilik dan regulator, dan penjualan dan jaringan distribusi yang lebih mapan. Kegagalan Perseroan dan Entitas Anak dalam mengantisipasi dan/atau mencermati persaingan usaha dapat mengakibatkan beralihnya pelanggan ke pesaing yang lebih kompetitif baik dari segi lokasi, harga, kelengkapan sarana dan prasarana maupun kualitas pelayanan sehingga memungkinkan berkurangnya permintaan atas produk dan layanan Entitas Anak. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha, hasil usaha, kinerja keuangan dan prospek usaha Entitas Anak.

2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintahan, Regulasi dan Perizinan

Bagi Entitas Anak, regulasi dan perizinan merupakan faktor penting bagi keberhasilan kegiatan usaha. Kegiatan usaha Entitas Anak dapat dipengaruhi oleh perubahan perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah, diantaranya :

a. Hak Guna Bangunan (HGB)Proyek hotel pada Entitas Anak berada di atas tanah yang dimiliki berdasarkan SHGB. Pada awalnya SHGB akan diberikan untuk jangka waktu maksimum 30 tahun. Pada saat SHGB telah habis jangka waktunya, maka HGB tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan maksimum 20 tahun dengan melakukan permohonan ulang kepada Pemerintah. Namun apabila pemerintah tidak menyetujui permohonan perpanjangan HGB tersebut, maka hak atas tanah tersebut akan hilang. Dengan hilangnya hak atas tanah tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Entitas Anak.

b. Perizinan Lingkungan HidupTerdapat risiko dimana Entitas Anak mungkin tidak memperoleh izin dan/atau perpanjangan izin terkait lingkungan hidup yang berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Entitas Anak. Tidak dapat dimulainya pembangunan yang sedang dilaksanakan Entitas Anak dapat memberikan dampak negatif, sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Entitas Anak.

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 441/KPTS/1998 yang membahas tentang aturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) nantinya akan diperbaharui sesuai dengan Rencana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2003 mengenai Persyaratan Teknis Bangunan Gedung yang dapat berdampak kepada kinerja Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi dalam hal perubahan peraturan luas area bangunan pada masing – masing proyek.

3. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga

Tuntutan hukum dapat terjadi sewaktu-waktu baik atas proyek yang telah berdiri dan beroperasi, maupun atas proses kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Entitas Anak. Tuntutan dari pihak ketiga dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas dan kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha dan prospek usaha Entitas Anak.

50

C. RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Investor yang membeli saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini memiliki risiko tidak likuidnya perdagangan saham-saham yang ditawarkan yang dapat disebabkan antara lain karena tujuan pembelian saham Perseroan adalah mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya.

2. Pengaruh Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;

- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan

Perseroan;- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik

maupun pengaruh pasar modal negara lain;- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi

politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

51

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Registered Public Accountants), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA., CPA., CPI., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0394. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum (Certified Public Accountants, Audit Alliance International Audit Firm) Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang, Ak., CA., CPA (Managing Partner pada KAP Griselda, Wisnu & Arum) dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0671.

52

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Kota Satu Properti Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Semarang, dengan akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 3 Oktober 2012 (“Akta 06/2012”), dibuat di hadapan Maria Yosefa Deni, S.H., Notaris di Kota Semarang. Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-58590.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 19 November 2012, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0099284.AHA.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 November 2012. Akta Pendirian Perseroan ini telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 65951 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 6 Juni 2013.

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana saham, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 1, tanggal 7 Maret 2018 (“Akta 1/2018”), dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005565.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034463.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018.

Sehubungan dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan untuk mengantisipasi diperolehnya pernyataan efektif dari OJK terhadap pernyataan pendaftaran atas Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melebihi tanggal yang jatuh 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham tersebut, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah kembali menjadi Anggaran Dasar perusahaan tertutup yang dinyatakan dalam akta No. 26, tanggal 30 Agustus 2018 (“Akta 26/2018”), dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan surat keputusannya No. AHU-0017863.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018.



53

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:(a) Melakukan perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan dan pengembangan, dan/atau

penyediaan, pengoperasian, pengelolaan, dan/atau pemeliharaan, sarana dan prasarana yang meliputi antara lain:- perumahan, bangunan apartemen, bangunan kondominium, bangunan tempat tinggal,bangunan








Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu sebagai berikut :(i) Melakukan penelitian atas potensi pasar; melakukan penelitian atas kebiasaan, tingkah laku,





2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 3 (tiga) Tahun Terakhir

Dibawah ini adalah keterangan mengenai bentuk penyetoran yang dilakukan masing-masing pemegang saham pada seluruh perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat Pendirian dan selama 3 (tiga) Tahun Terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun 2012

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 06/2012, dibuat di hadapan Maria Yosefa Deni, S.H., Notaris di Kota Semarang. Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-58590.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0099284.AHA.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 November 2012.

54

Susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 4.800 (empat ribu delapan ratus) saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor : Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.200 (seribu dua ratus) saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

KeteranganNilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-


Persentase(%)

Modal Dasar 4.800 4.800.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh: . Josafat Kurniawan Hadi 276 276.000.000 23,00 . Johan Prasetyo Santoso 276 276.000.000 23,00 . Herowiratno Gunawan 276 276.000.000 23,00 . Haryo Dewanto 150 150.000.000 12,50 . Stephanie Rahardja 120 120.000.000 10,00 . Elisabeth Diana Anggraeni 102 102.000.000 8,50Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 1.200 1.200.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 3.600 3.600.000.000

Tahun 2016

Tidak terdapat perubahan kepemilikan saham di tahun 2016.

Tahun 2017

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 46 tanggal 27 Desember 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur (selanjutnya disebut “Akta No. 46/2017”).

Sebagaimana disebutkan di dalam Akta No. 46/2017, para pemegang saham Perseroan melalui Keputusan Pemegang Saham yang diambil tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Desember 2017 menyetujui, antara lain:a. Penjualan 1 (satu) saham milik Elisabeth Diana Anggraeni dalam Perseroan kepada Kasim Prajitna;b. Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan

ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milliar Rupiah); danc. Pengeluaran 73.800 (tujuh puluh tiga ribu delapan ratus) saham baru dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp73.800.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah) kepada dan untuk diambil bagian seluruhnya oleh PT Kota Satu Indonesia.

Untuk dan sehubungan dengan penjualan saham dalam Perseroan sebagaimana tersebut pada butir a. di atas, telah ditandatangani Akta Jual Beli Saham No. 47 tanggal 27 Desember 2017, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.

Dengan dan setelah dilakukannya peralihan saham, peningkatan modal dasar, serta pengeluaran dan pengambilan bagian atas saham-saham baru sebagaimana tersebut di atas, maka struktur modal, para pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 300.000 (tiga ratus ribu) saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor : Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

55



Persentase(%)

Modal Dasar 300.000 300.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:PT Kota Satu Indonesia 74.999 74.999.000.000 99,99Kasim Prajitna 1 1.000.000 0,01Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 75.000 75.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 225.000 225.000.000.000

Tahun 2018

Berdasarkan Akta No. 1/2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan No. AHU-0005565.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0034463.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018, para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain, perubahan nilai nominal setiap saham yang semula bernilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) ,- per saham.

Dengan dan setelah dilakukannya perubahan nilai nominal setiap saham tersebut di atas, struktur modal dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor : Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Komposisi pemegang saham dari Perseroan setelah perubahan tersebut adalah sebagai berikut:



Persentase(%)

Modal Dasar 3.000.000.000 300.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:PT Kota Satu Indonesia 456.250.000 45.625.000.000 60,83Martinus G. W. Liman 75.000.000 7.500.000.000 10,00Widya Susanti Kusyono 60.000.000 6.000.000.000 8,00Roy Wirya Subrata 60.000.000 6.000.000.000 8,00PT Surya Fajar Capital 43.750.000 4.375.000.000 5,83Soerjono Walujo 30.000.000 3.000.000.000 4,00Kasim Prajitna 25.000.000 2.500.000.000 3,33Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 750.000.000 75.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 2.250.000.000 225.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 1/2018, para pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan-penjualan saham dalam Perseroan sebagai berikut :1. Penjualan 7.500 saham dari saham-saham yang dimiliki oleh PT Kota Satu Indonesia kepada

Martinus G. W. Liman Subroto;2. Penjualan 6.000 saham dari saham-saham yang dimiliki oleh PT Kota Satu Indonesia kepada

Widya Susanti Kusyono;3. Penjualan 6.000 saham dari saham-saham yang dimiliki oleh PT Kota Satu Indonesia kepada Roy

Wirya Subrata;4. Penjualan 3.000 saham dari saham-saham yang dimiliki oleh PT Kota Satu Indonesia kepada

Soerjono Walujo;

56

5. Penjualan 4.375 saham dari saham-saham yang dimiliki oleh PT Kota Satu Indonesia kepada PT Surya Fajar Capital; dan

6. Penjualan 2.499 saham dari saham-saham yang dimiliki oleh PT Kota Satu Indonesia kepada Kasim Prajitna;

yang mana untuk dan sehubungan dengan penjualan-penjualan saham tersebut diatas, telah ditandatangani Akta-Akta Jual Beli Saham No. 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tanggal 7 Maret 2018 dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H.

Adapun peralihan-peralihan saham sebagaimana dimaksud diatas telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan pemberitahuan tersebut telah diterima dan dicatat didalam database SABH Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0103490 tanggal 12 Maret 2018 dan telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0034463.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018.

Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

3. Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut :

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar

Perseroan telah memperoleh SIUP Menengah dengan No. 503/02/PB/III/2018/Prb. tanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Semarang, menyatakan bahwa Perseroan beralamat di Ruko The Amaya CA 1-3, Jl. MT Haryono, Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang.

b. Tanda Daftar Perseroan (TDP)

Perseroan telah memperoleh TDP dengan No. 11.17.1.68.00940 tanggal 30 April 2018yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Semarang, menyatakan bahwa Perseroan beralamat di Ruko The Amaya CA 1-3 Jl. MT Haryono Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang yang berlaku sampai dengan tanggal 14 Maret 2023.

c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Perseroan telah memiliki SKDP dengan No. 145/80/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Pemerintah Kabupaten Semarang, menyatakan bahwa Perseroan beralamat di Jl. MT Haryono, Ruko The Amaya CA 1-3 Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Perseroan telah memiliki NPWP dengan No. 31.606.205.8-508.000 atas nama Perseroan beralamat Jl. MT Haryono, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Semarang, Jawa Tengah.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan No. S-4361KT/WPJ.10/KP.0703/2018 tanggal 5 April 2018 dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

57

e. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP)

Perseroan telah memperoleh SP-PKP dengan No. S-65PKP/WPJ.10/KP.0703/2018 tanggal 5 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga, Kantor Wilayah DJP Wilayah DJP Jawa Tengah 1, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Perseroan beralamat di Jl. MT Haryono, Kalirejo Ungaran Timur, Semarang, Jawa Tengah.

f. Keanggotaan Perseroan Pada Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia

Perseroan telah menjadi anggota dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia dengan No. Registrasi Nasional 18012018-000303 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2018 oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

g. Perizinan Perumahan The Amaya, Ungaran, Kabupaten Semarang:

1) Perluasan Izin Lokasi atas Tanah seluas ±16.563 m² untuk Perumahan di Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang:

No. : 648/01/39/2013.Dikeluarkan di/tanggal : Ungaran, 17 April 2013.Dikeluarkan oleh : Bupati Semarang.Nama Perusahaan : PT Kota Satu Properti.Isi : Untuk memperoleh tanah yang akan digunakan untuk keperluan

perumahan di Kel. Kalirejo dan Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang seluas ±16.563 m².

Syarat : (1) Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara pelepasan/pelimpahan hak yang dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarannya ditentukan secara musyawarah atau melalui cara lain sesuai aturan yang berlaku.

(2) Tanah yang sudah diperoleh segera didaftarkan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penggunaan dan pemanfaatan tanah dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan teknis yang berlaku.

Ketentuan : (1) Izin lokasi bukan merupakan hak atas tanah.(2) Dilarang membebaskan tanah di luar areal izin lokasi.(3) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha supaya secara teknis

dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah/menghindari sejauh mungkin kerusakan lingkungan dan supaya memperhatikan keselamatan pekerja.

(4) Mentaati semua peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan rekomendasi pada berita acara hasil kunjungan lapangan.

(5) Melakukan sosialisasi dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar kegiatan usaha.

(6) Melengkapi dokumen perizinan yang berkaitan dengan peruntukan rencana kegiatan.

(7) Membuat sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah rumah tangga.

(8) Menyusun dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

58

(9) Melakukan kerjasama dengan pemerintah desa setempat atau menyediakan lahan untuk pemakaman.

(10) Pemengang izin tidak diperkenankan:(a) Mengurangi hak keperdataan pemilik tanah;(b) Memindahtangankan izin kepada orang lain tanpa

seizin Bupati Semarang;(c) Mengurangi/mengganggu kepentingan umum

masyarakat di sekitar lokasi;(d) Menutup aksesibilitas masyarakat dan saluran air di

sekitar lokasi.(11) Izin menjadi batal dengan sendirinya apabila pemegang

izin tidak melaksanakan/melanggar salah satu ketentuan di atas.

Masa Berlaku : Selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah memperoleh tanah 50% dari luas rencana usaha.

2) Perluasan Izin Lokasi atas Tanah seluas ±13.360 m² untuk Perumahan di Kec. Ungaran TImur Kab. Semarang:

No. : 648/00/624/2013.Dikeluarkan di/tanggal : Ungaran, 28 Mei 2013.Dikeluarkan oleh : Bupati Semarang.Nama Perusahaan : PT Kota Satu Properti.Isi : Untuk memperoleh tanah yang akan digunakan untuk keperluan

perumahan di Kel. Kalirejo dan Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang seluas ±13.360 m².

Syarat : (1) Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihakyang berkepentingan melalui cara pelepasan/pelimpahan hak yang dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarannya ditentukan secara musyawarah atau melalui cara lain sesuai aturan yang berlaku.


(3) Penggunaan dan pemanfaatan tanah dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan teknis yang berlaku.

Ketentuan : (1) Izin lokasi bukan merupakan hak atas tanah.(2) Dilarang membebaskan tanah di luar areal izin lokasi.(3) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha supaya secara teknis

dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah/menghindari sejauh mungkin kerusakan lingkungan dan supaya memperhatikan keselamatan pekerja.

(4) Mentaati semua peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan rekomendasi pada berita acara hasil kunjungan lapangan.



(7) Membuat sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah rumah tangga.


59


(10) Pemengang izin tidak diperkenankan:(a) Mengurangi hak keperdataan pemilik tanah;(b) Memindahtangankan izin kepada orang lain tanpa

seizin Bupati Semarang;(c) Mengurangi/mengganggu kepentingan umum


sekitar lokasi.(11) Izin menjadi batal dengan sendirinya apabila pemegang

izin tidak melaksanakan/melanggar salah satu ketentuan di atas.


3) Perluasan Izin Lokasi atas Tanah seluas ±7 Ha untuk Rencana Perluasan Pembangunan Perumahan “The Amaya” di Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang:

No. : 648/01158/2015.Dikeluarkan di/tanggal : Ungaran, 14 April 2015.Dikeluarkan oleh : Bupati Semarang.Nama Perusahaan : PT Kota Satu Properti.Isi : Izin lokasi untuk memperoleh tanah yang akan digunakan untuk

keperluan perluasan pembangunan perumahan The Amaya di Kel. Sidomulyo dan Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang seluas ±7 Ha.

Syarat : (1) Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara pelepasan/pelimpahan hak yang dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarannya ditentukan secara musyawarah atau melalui cara lain sesuai aturan yang berlaku.


(3) Penggunaan dam pemanfaatan tanah dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan teknis yang berlaku.

Ketentuan : (1) Izin lokasi bukan merupakan hak atas tanah.(2) Dilarang membebaskan tanah di luar areal izin lokasi,

pembebasan tanah bekas bengkok yang berada di dalam izin lokasi harus sesuai izin yang berlaku.

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha supaya secara teknis dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah/menghindari sejauh mungkin kerusakan lingkungan dan supaya memperhatikan keselamatan para pekerja.

(4) Mentaati semua peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan rekomendasi berita acara hasil kunjungan lapangan.


(6) Rencana bangunan harus memenuhi koefisien dasar 40% ruang terbuka maksimal 60% bangunan.


60

(8) Membuat sumur resapan/biopori dan instalasi pengolahan air limbah rumah tangga.



(11) Pemegang izin tidak diperkenankan:(a) Mengurangi hak keperdataan pemilik tanah;(b) Memindahtangankan izin kepada orang lain tanpa

seizin Bupati Semarang; (c) Mengurangi/mengganggu kepentingan umum


sekitar lokasi.(12) Memenuhi segala kewajiban pada pembangunan tahap

pertama seperti: membuat talud dan perluasan sungai, membuat kolam retensi dan fasilitas umum pendukung perumahan.

(13) Izin ini menjadi batal dengan sendirinya apabila pemegang izin tidak melaksanakan/melanggar salah satu ketentuan di atas.


Berdasarkan seluruh Izin Lokasi yang dimiliki oleh Perseroan, Perseroan memiliki izin (lokasi) untuk mendapatkan/memperoleh tanah seluas 99.896 m² untuk keperluan pembangunan perumahan The Amaya di Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang. Pada saat ini, luas tanah yang telah terealisasi (i.e. yang telah diperoleh/didapatkan oleh Perseroan) adalah 99.471 m², atau sebesar 99,57% dari jumlah total luas keseluruhan berdasarkan seluruh Izin Lokasi yang dimiliki oleh Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi, Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka investasinya. Oleh karena itu, perpanjangan atau pembaruan atas izin lokasi Perseroan tidak diperlukan, kecuali apabila Perseroan masih membutuhkan lahan untuk dibebaskan guna keperluan proyeknya yang mana pelaksanaan dari pembebasan tersebut melewati jangka waktu izin lokasi.

4) Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian a.n PT Kota Satu Properti di Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang – Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Semarang:

No. : 510.4/101/IPPT/2013.Dikeluarkan di/tanggal : Ungaran, 27 Desember 2013.Dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab.

Semarang.Nama Perusahaan : PT Kota Satu Properti.Isi : Memberikan persetujuan merubah status penggunaan tanah

pertanian kepada:- Nama : Johan Prasetyo Santoso untuk dan

a.n. PT Kota Satu Properti- Letak tanah : Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur,

Kab. Semarang- Luas tanah : ± 13.360 m²- Rencana peruntukan penggunaan tanah : Perumahan

61

Kewajiban : (1) Dalam jangka waktu 12 bulan sejak berlakunya surat keputusan, tanah yang bersangkutan harus sudah digunakan sesuai dengan maksud permohonannya yaitu untuk perumahan

(2) Melaksanakan persyaratan yang tertera di dalam pertimbangan teknis penatagunaan tanah untuk izin penggunaan tanah No. 476/PTP-33.22/IV/2013 tanggal 25 April 2013.

(3) Membuat saluran drainase yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan.

(4) Pengembangan fisik hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan mengenai teknis tata bangunan dan lingkungan serta aturan koefisien dasar bangunan.

(5) Sebelum melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diterbitkan, terlebih dahulu memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Ikut menciptakan suasana lingkungan yang sehat, rapi, aman, sejahtera, dan indah, dan melestarikan lingkungan.

(7) Mencatatkan status perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian ke dalam sertipikat tanah.

Sanksi : Pelanggaran dan kelalaian serta tidak dipenuhinya persyaratan tersebut di atas berakibat batalnya izin dan Perseroan dikenakan sanksi sesuai dengan surat pernyataan dan ketentuan yang berlaku.

Masa Berlaku : 12 bulan sejak tanggal ditetapkan.

5) Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian a.n. PT Kota Satu Properti di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang:

No. : 510.4/008/IPPT/2014.Dikeluarkan di/tanggal : 17 Februari 2014.Dikeluarkan oleh : Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kab. Semarang.Nama Perusahaan : PT Kota Satu Properti.Isi : Persetujuan atas perubahan status penggunaan tanah pertanian

ke non pertanian kepada Perseroan atas areal tanah yang terletak di Kel. Kalirejo, dan Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, seluas 16.536 m², untuk keperluan pembangunan perumahan.

Kewajiban: : (1) Dalam waktu 12 bulan sejak berlakunya surat keputusan, tanah yang bersangkutan harus sudah digunakan sesuai dengan maksud permohonannya yaitu untuk per/umahan.

(2) Melaksanakan ketentuan yang tertera di dalam pertimbangan teknis pertanahan No. 312/PTP-33.22/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.


(4) Pembangunan fisik hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan mengenai teknis tata bangunan dan lingkungan serta aturan koefisien dasar bangunan.

(5) Sebelum melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan, terlebih dahulu memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



62



6) Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian a.n. PT Kota Satu Properti di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang:

No. : 510.4/78.1/IPPT/2016.Dikeluarkan di/tanggal : 20 Juni 2016.Dikeluarkan oleh : Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu


ke non pertanian kepada Perseroan atas areal tanah yang terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, seluas 22.828 m², untuk keperluan pembangunan perumahan.

Kewajiban: : (1) Dalam waktu 12 bulan sejak berlakunya surat keputusan, tanah yang bersangkutan harus sudah digunakan sesuai dengan maksud permohonannya yaitu untuk perumahan.

(2) Melaksanakan ketentuan yang tertera di dalam pertimbangan teknis pertanahan No. 1817/PTP-33.22/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.








7) Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian a.n. PT Kota Satu Properti di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang

No. : 510.4/23.3/IPPT/2014.Dikeluarkan di/tanggal : 5 Maret 2018.Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu


ke non pertanian kepada Perseroan atas areal tanah yang terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, seluas 21.344 m², untuk keperluan pembangunan perumahan.

63

Kewajiban: : (1) Dalam waktu 12 bulan sejak berlakunya surat keputusan, tanah yang bersangkutan harus digunakan sesuai dengan maksud permohonannya yaitu untuk per/umahan.

(2) Membuat saluran drainase yang disesuaikkan dengan kondisi lingkungan.



(5) Melestarikan lingkungan.(6) Mencatatkan status perubahan penggunaan tanah pertanian

ke non pertanian ke dalam sertipikat tanah.Sanksi : Pelanggaran dan kelalaian serta tidak dipenuhinya persyaratan

tersebut di atas berakibat batalnya izin dan Perseroan dikenakan sanksi sesuai dengan surat pernyataan dan ketentuan yang berlaku.

Masa Berlaku : 12 bulan sejak tanggal ditetapkan.Masa berlaku Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian pada dasarnya adalah merupakan jangka waktu dalam mana tanah yang bersangkutan sudah harus digunakan sesuai dengan maksud diberikannya izin yaitu untuk perumahan. Oleh karena itu, atas izin dimaksud tidak perlu dilakukan perpanjangan atau pembaruan apabila dalam masa berlakunya izin, tanah yang bersangkutan sudah digunakan sesuai dengan maksud diberikannya izin yaitu untuk perumahan.

8) Rekomendasi atas Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup:

No. : 660.1/ukl-upl/07/III/2013Dikeluarkan di/tanggal : Ungaran, 25 Maret 2013.Dikeluarkan oleh : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Semarang.Dikeluarkan kepada : Perseroan. Isi : Pemberian rekomendasi atas Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup untuk Kegiatan Usaha Perumahan The Amaya.

9) Rekomendasi atas Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup:

No. : 660.1/UKP-UPL/1308/2016Dikeluarkan di/tanggal : Ungaran, 13 Juni 2016.Dikeluarkan oleh : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Semarang.Dikeluarkan kepada : Perseroan. Isi : Pemberian rekomendasi atas Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup untuk pengembangan perumahan The Amaya.

10) Izin Lingkungan Pengembangan Perumahan The Amaya Di Jalan MT Haryono Kel. Sidomulyo, Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang

No. : 660.1/IL/137/2016.Dikeluarkan di/tanggal : Ungaran 13 Juni 2016.Dikeluarkan oleh : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Semarang.Nama Perusahaan : PT Kota Satu Properti.Isi : Memberikan Izin Lingkungan untuk kegiatan Pembangunan

Perumahan The Amaya di Jl. M.T Haryono Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, dengan luas lahan total 98.468m².

64

Kewajiban Pemegang Izin : 1. Memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya;

2. Memberikan prioritas kesempatan kerja kepada penduduk di sekitar usaha dan/atau kegiatan;

3. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tercantum dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

4. Mengelola, memantau dan melaporkan kualitas udara, ambien, air bersih yang bersumber dari usaha dan /atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Mengelola sampah dengan penerapan sistem 3R (reduce, reuse, recycle);

6. Melaksanakan pengendalian dampak limpasan air hujan yang disebabkan oleh usaha dan/atau lubang resapan biopori serta pengaturan sistem drainase sesuai ketentuan yang berlaku;

7. Melaksanakan penghijauan dalam wilayah usaha dan/atau kegiatan;

8. Melakukan penanganan dampak sosial, budaya, serta kesehatan masyarakat sebagai akibat dari usaha dan/atau kegiatan;

9. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Bupati Semarang c.q. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Semarang setiap 6 (enam) bulan sekali;

10. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

11) Rekomendasi Pemanfaatan Ruang:No. : 050/00083.Dikeluarkan di/tanggal : Ungaran 12 Januari 2015.Dikeluarkan oleh : Sekretaris Daerah Kab. Semarang.Nama Perusahaan : PT Kota Satu Properti.Isi : Rekomendasi pemanfaatan ruang yang terletak di Kel. Kalirejo,

Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, sebagai lokasi perumahan The Amaya tahap II seluas ± 70.000 m².

12) Izin Mendirikan Bangunan:No. : 194.Dikeluarkan di/tanggal : 27 Desember 2013.Dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.Nama Perusahaan : PT Kota Satu Properti.Isi : Pemberian izin kepada Perseroan untuk mendirikan bangunan

di atas tanah yang berlokasi di Desa Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, dengan luas bangunan seluas 15.400 m², untuk digunakan sebagai Perdagangan dan Jasa (Perumahan).

13) Izin Penggunaan Bangunan:No. : 648/194/2013.Dikeluarkan di/tanggal : 27 Desember 2013.Dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab.

Semarang.Diterbitkan kepada : Johan Prasetyo Santoso a.n. PT Kota Satu Properti.Isi : Pemberian izin penggunaan bangunan yang terletak di Jl. MT

Haryono, Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, untuk digunakan sebagai perdagangan dan jasa (perumahan).

65

14) Izin Mendirikan Bangunan:No. : 195.Dikeluarkan di/tanggal : 27 Desember 2013.Dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab.

Semarang.Nama Perusahaan : PT Kota Satu Properti.Isi : Pemberian izin kepada Perseroan untuk mendirikan bangunan

di atas tanah yang berlokasi di Desa Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, dengan luas bangunan seluas 293,28 m², untuk digunakan sebagai Talud.

15) Izin Penggunaan Bangunan:No. : 648/195/2013.Dikeluarkan di/tanggal : 27 Desember 2013.Dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab.

Semarang.Diterbitkan kepada : Johan Prasetyo Santoso a.n. PT Kota Satu Properti.Isi : Pemberian izin penggunaan bangunan yang terletak di Jl. MT

Haryono, Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, untuk digunakan sebagai talud.

16) Izin Mendirikan Bangunan: No. : 388.Dikeluarkan di/tanggal : 31 Desember 2016.Dikeluarkan oleh : Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu

Pintu.Nama Perusahaan : PT Kota Satu Properti.Isi : Pemberian izin kepada Perseroan untuk mendirikan bangunan

di atas tanah yang berlokasi di Kel. Kalirejo dan Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, dengan luas bangunan seluas 16.536 m², untuk digunakan sebagai Perdagangan dan Jasa (Perumahan).

17) Izin Penggunaan Bangunan:No. : 648/388/2016.Dikeluarkan di/tanggal : 31 Desember 2016.Dikeluarkan oleh : Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kab. Semarang.Diterbitkan kepada : Perseroan.Isi : Pemberian izin penggunaan bangunan yang terletak di Jl. MT

Haryono, Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, untuk digunakan sebagai perumahan.

18) Izin Pelaksanaan Konstruksi Yang Mengubah Aliran dan/atau Alur Sungai:No. : 510.4/02963/2013.Dikeluarkan di/tanggal : Ungaran, 12 September 2013.Dikeluarkan oleh : Bupati Semarang.Dikeluarkan kepada : Perseroan. Isi : Pemberian izin kepada Perseroan untuk melaksanakan

kegiatan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai (penelusuran sungai) Kaligung yang melintas di Jl. MT. Haryono, Wilayah Sidosari, Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang.

66

Kewajiban Pemegang Izin : (1) Melindungi dan memelihara kelangsungan sungai.(2) Melindungi dan mengamankan prasarana sungai.(3) Mencegah terjadinya pencemaran sungai. (4) Menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari

pencemaran air sungai.(5) Mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan

kegiatan pada ruang sungai.(6) Memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan,

evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.(7) Melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan

yang ditimbulkan pada ruang sungai dan/atau lingkungan sekitarnya.

19) Izin Gangguan:No. : 510.4/179/IG-P/2013.Dikeluarkan di/tanggal : Ungaran, 12 November 2013.Dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.Nama Perusahaan : PT Kota Satu Properti.Isi : Pemberian izin gangguan kepada Perseroan untuk usaha

perumahan, rumah, dan toko The Amaya yang terletak di Kel. Kalirejo dan Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang.

20) Izin Gangguan:No. : 510.4/307/IG-B/2016.Dikeluarkan di/tanggal : Ungaran, 31 Desember 2016.Dikeluarkan oleh : Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kab. Semarang.Nama Perusahaan : PT Kota Satu Properti.Isi : Pemberian izin gangguan kepada Perseroan untuk usaha

pembangunan perumahan The Amaya (tahap 2) yang terletak di Kel. Kalirejo dan Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang.

20) Surat Rekomendasi Dampak Lalu Lintas:No. : 050/1327/ADLL/IV/2013.Dikeluarkan di/tanggal : 5 April 2013.Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Semarang.Isi : Konfirmasi bahwa bangkitan/tarikan perjalanan yang dihasilkan

oleh pembangunan perumahan dan ruko The Amaya tidak menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

h. Perizinan Hotel AllStay Semarang

Untuk bangunan hotel yang dimiliki oleh PT KS Persada dan terletak di Kota Semarang, terdapat izin yang telah diberikan untuk pembangunannya. PT KS Persada juga telah melakukan pendaftaran usaha pariwisata pada instansi yang berwenang untuk usaha perhotelan di lokasi tersebut. Lebih lanjut, PT KS Persada memiliki izin usaha yang secara material dan bersifat umum disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang saat ini dijalankan oleh PT KS Persada, dan izin-izin tersebut masih berlaku.

67

1) Tanda Daftar Usaha PariwisataNo : 556.2/14A/2015Dikeluarkan di/tanggal : Semarang, 17 Desember 2015Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisasta Kota SemarangNama Usaha : HOTEL ALLSTAYAlamat : Jalan Veteran No. 51 SemarangKegiatan Usaha Pokok : Hotel Non Bintang Masa Berlaku : Sampai dengan 16 Desember 2018

2) Persetujuan Pendirian HotelNo : 556.2/34.Diterbitkan oleh : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. Diterbitkan di/tanggal : Semarang, 20 Juni 2013.Diterbitkan kepada : KS Persada. Isi : Pemberian persetujuan pendirian hotel kepada KS Persada

seluas ±557 m² yang terletak di Jl. Veteran No. 51 Kel. Lempongsari, Kec. Gajahmungkur.

3) Pengesahan UKL-UPL All Stay Hotel SemarangNo : 660.1/125/DOK B II/XI/2013.Diterbitkan oleh : Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. Diterbitkan di/tanggal : Semarang, 11 November 2013.Diterbitkan kepada : KS Persada.

4) Rekomendasi Ketinggian Bangunan JalanNo : 551.2/1363/DOK B II/XI/2013.Diterbitkan oleh : Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. Diterbitkan di/tanggal : Semarang, 11 November 2013.Diterbitkan kepada : KS Persada. Isi : - Lokasi : Jl. Veteran No. 51, Semarang. - Koordinat : S.06°.59’.49,5” E.10.25’01,58” X = 0435629 Y = 9226532 - Elevasi : 14 M. - Pada Kawasan : Kawasan Permukaan Kerucut. - Rekomendasi Ketinggian : 49 M.

5) Izin Mendirikan Bangunan No : 643/434/BPPT/III/2014.Diterbitkan oleh : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang

a.n. Walikota Semarang. Diterbitkan di/tanggal : Semarang, 3 Maret 2014.Diterbitkan kepada : KS Persada. Isi : Pemberian izin mendirikan bangunan gedung berlantai 7 (tujuh)

setinggi 28,6 m untuk hotel di Jl. Veteran No. 51 Kel. Lempongsari, Kec. Gajahmungkur.

6) Izin Mendirikan Bangunan No : 644.1/1879/BPPT/VIII/2015.Diterbitkan oleh : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota

Semarang a.n. Wali Kota Semarang. Diterbitkan di/tanggal : Semarang, 7 Agustus 2015.Diterbitkan kepada : KS Persada. Isi : Pemberian izin mendirikan bangunan Gedung berlantai 2 (dua)

untuk rumah makan di Jl. Veteran No. 53 Kel. Lempongsari, Kec. Gajahmungkur, Semarang.

68

7) Izin Gangguan - Keputusan Walikota Semarang No : 517/598/BBPT/X/2015.Diterbitkan oleh : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota

Semarang a.n. Wali Kota Semarang. Diterbitkan di/tanggal : Semarang, 22 Oktober 2015.Diterbitkan kepada : KS Persada. Bidang Usaha : Hotel dan Rumah Makan.Isi : Pemberian izin gangguan kepada KS Persada di Jl. Veteran No.

51 dan 53 Kel. Lempongsari, Kec. Gajahmungkur, Semarang.Kewajiban : (1) Menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan umum, dan

keindahan lingkungan.(2) Menyediakan alat pemadam kebakaran;(3) Menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK).(4) Memasang/menempatkan peralatan dan/atau mesin sesuai

standar teknis yang berlaku.(5) Memasang papan nama dan izin pada tempat usahanya.(6) Mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.(7) Memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan

sosial bagi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(8) Menyediakan tempat pembuangan dan/atau pengelolaan

limbah perusahaan sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

(9) Melaksanakan kajian lingkungan yang berupa AMDAL, UPL-UKL, dan SPPL bagi kegiata usaha yang dipersyaratkan.

(10) Dilarang memperluas tempat usaha tanpa seizin Walikota.(11) Dilarang menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin

yang diberikan.(12) Dilarang menjalankan usaha yang dapat menimbulkan

pencemaran lingkungan dan gangguan.

8) Izin Penyambungan Jalan MasukNo : 611.5/3426.Diterbitkan oleh : Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang. Diterbitkan di/tanggal : Semarang, 12 Maret 2015.Isi : Memberikan izin penyambungan jalan masuk di lokasi Jl. Veteran

No. 51 Kel. Lempongsari, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang.Kewajiban : (1) Sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai petunjuk dan

gambar rencana yang telah disetujui oleh Bina Marga Kota Semarang.

(2) Pemberian izin penyambungan jalan masuk hanya berlaku sesuai dengan gambar rencana dan bila terjadi perubahan agar mengajukan izin lagi.

(3) Sanggup memelihara saluran secara rutin di sekitar penyambungan jalan masuk yang diizinkan oleh Dinas Marga Kota Semarang dengan biaya sendiri.

(4) Sanggup mengadakan penyesuaian dengan biaya sendiri apabila di kemudian hari ternyata perlu diadakan perubahan sesuai dengan rencana/planning kota dan mengajukan izin baru.

69

9) Verifikasi Pemeriksaan dan Pengujian untuk Penyalur PetirNo : 662/DT/SM/VIII/2016.Diterbitkan oleh : Pemeriksa, PT Dharma Trikarya.Diterbitkan di/tanggal : Semarang, 9 Agustus 2017.Diterbitkan kepada : All Stay Hotel Semarang.Isi : - Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi di lapangan dinyatakan

bahwa penyalur petir yang ada untuk menjamin bahwa penyalur petir berfungsi denga baik. Pemeriksaan ini dilakukan sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dari hasil pengukuran lapangan, nilai tahanan pembumian penghantar penurunan masih memenuhi nilai tahanan yang disyaratkan.

10) Hasil Pemeriksaan Generator SetNo : 491/DT/SM.VIII/2017.Diterbitkan oleh : Inspektor PT Dharma Trikarya.Diterbitkan di/tanggal : Semarang, 9 Agustus 2017.Diterbitkan kepada : All Stay Hotel Semarang.Isi : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, Generator Set

di All Stay Hotel Semarang dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan umum mengenai generator set.

11) Hasil Pemeriksaan Instalasi Kebakaran AutomaticNo : 490/DT/SM.VIII/2017.Diterbitkan oleh : PT Dharma Trikarya.Diterbitkan di/tanggal : Semarang, 9 Agustus 2017.Diterbitkan kepada : All Stay Hotel Semarang.Isi : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, fire alaram dan

smoke detector, heat detector, tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk dioperasikan sesuai spesifikasi peralatan yang dipasang.

12) Hasil Pemeriksaan Lift Penumpang No. Seri: 15001933001No : 493/DT/SM.VIII/2017.Diterbitkan oleh : PT Dharma Trikarya.Diterbitkan di/tanggal : Semarang, 9 Agustus 2017.Diterbitkan kepada : All Stay Hotel Semarang.Isi : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, disimpulkan

bahwa pesawat lift ini dapat digunakan.

13) Hasil Pemeriksaan Instalasi HydrantNo : 489/DT/SM.VIII/2017.Diterbitkan kepada : All Stay Hotel Semarang.Diterbitkan oleh : PT Dharma Trikarya.Diterbitkan di/tanggal : Semarang, 9 Agustus 2017.Isi : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, Hydrant

dinyatakan memenuhi syarat untuk dioperasikan sampai dengan tekanan kerja maksimum (MAWP) 8.0 Kg/cm².

70

i. Perizinan Hotel AllStay Yogyakarta

Untuk bangunan hotel yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, terdapat izin yang telah diterbitkan untuk pembangunannya, namun pada saat ini terdapat proses yang sedang berlangsung dalam rangka penyesuaian atas izin yang bersangkutan (termasuk dokumen dan perizinan di bidang lingkungan hidup) dengan mengingat kondisi/struktur dari bangunan karena dan dengan dilakukannya peremajaan. Adapun dalam rangka dan untuk penyelenggaraan usaha perhotelan di lokasi tersebut, telah dilakukan pendaftaran usaha pariwisata pada, dan sudah ada tanda daftar usaha pariwisata perhotelan yang dikeluarkan oleh, instansi berwenang.

1) Tanda Daftar Usaha PariwisataNo : 503/002440.19.18/0068.0/H/TDUP/2018Dikeluarkan di/tanggal : Sleman, 3 April 2018Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab.

Sleman.Nama Usaha : Jasa Akomodasi Hotel “All Stay Hotel”.Alamat : Jl. Wahid Hasyim No. 4, Gaten, RT. 06/ RW. 28, Condongcatur,

Depok, Sleman.Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan

2) Izin Mendirikan Bangunan No : 02.01.1331.IMB/KPTS/Taba/D/2013.Diterbitkan oleh : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Sleman.Diterbitkan di/tanggal : Sleman, 15 Mei 2013.Diterbitkan kepada : Muhammad Suryo.Isi : Izin mendirikan bangunan gedung fungsi ganda campuran untuk

pembangunan hotel di Padukuhan Dabag.

3) Surat KeteranganNo : 471/Pemb/Cdc/VIII/2015.Diterbitkan oleh : Pj. Kepala Desa Condongcatur.Diterbitkan di/tanggal : 19 Agustus 2015.Diterbitkan kepada : All Stay Hotel Yogyakarta (KS Persada).Isi : Menerangkan bahwa proses perizinan tentang pendirian All Stay

Hotel Yogyakarta sedang dalam proses.

4) Surat KeteranganNo : 589/Pemb/Cdc/IX/2015.Diterbitkan oleh : Pj. Kepala Desa Condongcatur.Diterbitkan di/tanggal : 7 September 2015.Diterbitkan kepada : All Stay Hotel Yogyakarta (KS Persada).Isi : Menerangkan bahwa proses perizinan Izin Usaha dan Izin

Gangguan (HO) All Stay Hotel Yogyakarta sedang dalam proses.

5) Verifikasi Pemeriksaan dan Pengujian untuk Penyalur PetirNo : 560/0365/Kep.Din/VIII/2016 .Diterbitkan oleh : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Sleman.Diterbitkan di/tanggal : Semarang, 9 Agustus 2017.Diterbitkan kepada : All Stay Hotel Yogyakarta.Isi : Instalasi penyalur petir elektrostatis milik All Stay Hotel

Yogyakarta, dengan tahanan sebar grounding sebesar >5 ohm yang belum memenuhi syarat, (masih) dapat dioperasionalkan dengan syarat:- Menaati syarat-syarat perbaikan dari catatan lembar

pemeriksaan;- Dilarang menggunakan arde penyalur petir untuk keperluan

alat-alat listrik lainnya;

71

- Hantaran dan sambungan kabel penurunan penyalur petir pada konektor harus selalu dalam keadaan terikat kuat pada tempatnya;

- Dibuatkan box control dan diadakan pengujian ulang setiap 2 (dua) tahun sekali;

- Dibuatkan grounding baru dan dibuat paralel dengan grounding lama dan menggunakan penghantar BC 70 mm.

6) Hasil Pemeriksaan Generator SetNo : 560/360/Kep.Din/VIII/2016.Diterbitkan oleh : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Sleman.Diterbitkan di/tanggal : Sleman, 22 Agustus 2016.Diterbitkan kepada : All Stay Hotel Yogyakarta.Isi : Motor diesel/instalasi pembangkit tenaga listrik milik All Stay

Hotel Yogyakarta, buatan Chongqing Cummins Engine Company Co. Ltd., China tahun 2014 nomor seri 41207454 dengan daya 291 KW/300 KVA, masih memenuhi syarat teknis sehingga dapat dioperasionalkan dengan syarat:- Mentaati syarat-syarat perbaikan dari catatan lembar

pemeriksaan;- Dilarang memparalel arde motor diesel/genset dengan arde

penyalur petir;- Harus selalu dilakukan perawatan/ penggantian peralatan

yang rusak agar motor diesel/genset tetap dapat berfungsi dengan baik; dan

- Dibuatkan grounding.

7) Hasil Pemeriksaan Instalasi Kebakaran AutomaticNo : 560/0269.Diterbitkan oleh : All Stay Hotel Yogyakarta.Diterbitkan di/tanggal : Sleman, 22 Agustus 2016.Diterbitkan kepada : All Stay Hotel Yogyakarta.Isi : Memberikan rekomendasi bahwa All Stay Hotel Yogyakarta

telah melaksanakan upaya pencegahan kebakaran secara dini dengan menggunakan alat pendeteksi kebakaran / instalasi fire detector (Heat & Smoke detector serta Alarm).

8) Hasil Pemeriksaan Lift Penumpang No. Seri: 15060109No : 560/361/Kep.Din/VIII/2016.Diterbitkan oleh : Sekretaris a.n. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab.

Sleman.Diterbitkan di/tanggal : Sleman, 27 Agustus 2016.Diterbitkan kepada : All Stay Hotel Yogyakarta.Isi : Instalasi lift penumpang tipe OX-187 dengan nomor seri 15060109

yang berada di All Stay Hotel telah memenuhi syarat teknis, yaitu lift penumpang telah dilengkapi dengan alat-alat pengaman emergency dan dapat berfungsi dengan baik, sehingga instalasi lift penumpang dapat dioperasikan dengan syarat:- Mentaati syarat-syarat perbaikan dari catatan lembar

pemeriksaan;- Dilakukan perawatan secara rutin dan segera mengganti

peralatan yang rusak;- Dilakukan pengecekan terhadap semua tombol, sensor,

battery automatic rescue device, limit switch, over load, rope, maupun baut secara berkala;

- Di dalam sangkar diberikan tulisan prosedur pemakaian dan penyelamatan/emergency;

- Penggunaan tidak melebihi kapasitas angkat/lift.

72

9) Hasil Pemeriksaan Lift Penumpang No. Seri: 15060110No : 560/362/Kep.Din/VIII/2016.Diterbitkan oleh : Sekretaris a.n. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab.

Sleman.Diterbitkan di/tanggal : Sleman, 27 Agustus 2016.Diterbitkan kepada : All Stay Hotel Yogyakarta.Isi : Instalasi lift penumpang tipe OX-187 dengan nomor seri 15060110

yang berada di All Stay Hotel telah memenuhi syarat teknis, yaitu lift penumpang telah dilengkapi dengan alat-alat pengaman emergency dan dapat berfungsi dengan baik, sehingga instalasi lift penumpang dapat dioperasikan dengan syarat:- Mentaati syarat-syarat perbaikan dari catatan lembar

pemeriksaan;- Dilakukan perawatan secara rutin dan segera mengganti

peralatan yang rusak;- Dilakukan pengecekan terhadap semua tombol, sensor,

battery automatic rescue device, limit switch, over load, rope, maupun baut secara berkala;

- Di dalam sangkar diberikan tulisan prosedur pemakaian dan penyelamatan/emergency;

- Penggunaan tidak melebihi kapasitas angkat/lift.

10) Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 Elevator No : 566/00580.Diterbitkan oleh : Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik. Diterbitkan di/tanggal : Yogyakarta, 22 Januari 2018.Diterbitkan kepada : All Stay Hotel Yogyakarta.Isi : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian pesawat elevator

merek Lemova dengan No. Seri 15GT0028 yang dilaksanakan oleh PT Dharma Trikarya dengan tenaga ahli Rofiq Yulianto, S.T., pada tanggal 19 Desember 2017, disimpulkan bahwa elevator dapat dioperasikan dengan syarat wajib memenuhi semua catatan dan ketentuan lain yang diberikan, dan pemeriksaan dan pengujian berkala dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sekali atau 19 Desember 2018.

11) Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 Elevator No : 566/09393.Diterbitkan oleh : Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik. Diterbitkan di/tanggal : Yogyakarta, 7 Desember 2017.Diterbitkan kepada : All Stay Hotel Yogyakarta.Isi : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian pesawat elevator

merek Lemova dengan No. Seri 15GT0027 yang dilaksanakan oleh PT Dharma Trikarya dengan tenaga ahli Rofiq Yulianto, S.T., pada tanggal 13 September 2017, disimpulkan bahwa elevator dapat dioperasikan dengan syarat wajib memenuhi semua catatan dan ketentuan lain yang diberikan, dan pemeriksaan dan pengujian berkala dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sekali atau 13 September 2018.

Catatan: Menurut keterangan yang diperoleh Perseroan dari PT Dharma Trikarya, pemeriksaan berkala

atas elevator ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2018, bersamaan dengan waktu pemeriksaan berkala atas elevator merek Lemova dengan No. Seri 15GT0028 sebagaimana yang dimaksud pada butir i. di atas.

73

12) Hasil Pemeriksaan dan Sertifikasi Instalasi ListrikDiterbitkan oleh : Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang memeriksa. Diterbitkan di/tanggal : Sleman, 22 Agustus 2016.Diterbitkan kepada : All Stay Hotel Yogyakarta.Isi : Atas All Stay Hotel Yogyakarta telah dilakukan pengujian instalasi

listrik oleh PJK3 (PT Dharma Trikarya) dengan hasil secara umum baik, meskipun ada hal-hal yang harus diperbaiki.

Terkait dengan dokumen lingkungan hidup All Stay Hotel Yogyakarta, saat ini KS Persada sedang dalam proses pengurusan penyesuaian atas Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang relevan. Hal ini sebagaimana didukung oleh keterangan yang tertuang di dalam Surat Konsultan Lingkungan Hidup KS Persada No. 04/SKDP/III/2018 tanggal 15 Maret 2018.

4. Perjanjian-perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

Perseroan

Perjanjian Pinjaman

a. Akta Perjanjian Kredit No. 66 tanggal 24 Maret 2016, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 96 tanggal 30 Oktober 2017, keduanya dibuat di hadapan Tini Prihatini Sriwidiyoko, S.H., M.H., Notaris di Semarang

Para Pihak:(1) Perseroan, selaku Debitur; dan(2) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Semarang (“BTN”), selaku Kreditur.

Objek Perjanjian:BTN memberikan pinjaman berupa kredit konstruksi kepada Perseroan dengan plafon restrukturisasi kredit sebesar Rp34.752.000.000,-.

Maksud dan Tujuan:Fasilitas kredit diberikan untuk keperluan pembiayaan pembangunan pada proyek perumahan The Amaya sejumlah 76 unit serta sarana dan prasarananya yang terletak di Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Jangka Waktu Perjanjian:Sejak 23 Maret 2016 sampai dengan 24 Maret 2020.Bunga dan Denda Bunga:(1) Bunga sebesar 13% per tahun, bersifat adjustable rate, yang diperhitungkan pada tanggal 25 setiap bulannya. Bunga dibayar setiap bulan pada tanggal 26 di bulan yang bersangkutan.(2) Denda atas bunga sebesar 2% di atas suku bunga yang berlaku.

Pembayaran Kembali:(1) Sumber pengembalian kredit adalah hasil penjualan unit rumah yang diterima dari projek

perumahan “The Amaya” baik yang dibiayai maupun yang tidak dibiayai oleh BTN.(2) Kewajiban bunga setiap bulan dibayar pada bulan yang bersangkutan. Apabila pada bulan

yang bersangkutan tidak ada pendapatan dari hasil penjualan unit-unit atau hasil penjualan unit-unit tersebut lebih kecil dibandingan dengan kewajiban bunga, maka Perseroan wajib menutup kekurangannya dari sumber dana lainnya.

(3) Pembayaran pokok kredit:(a) Penjualan melalui fasilitas kredit (Kredit Pemilikan Rumah BTN): Pembayaran pokok kredit dilakukan bersamaan saat dilakukan akad kredit;

74

(b) Penjualan cash keras dan cash bertahap: Pembayaran pokok kredit dilakukan apabila cicilan konsumen kepada Perseroan telah

mencapai minimal 50% dari harga jual dan melakukan pembayaran pokok minimal 50% dari dana masuk;

(c) Penjualan secara tunai: Pembayaran pokok dilakukan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) atas unit

yang dibeli secara tunai oleh konsumen.(4) Perseroan dikenakan denda sebesar Rp10.000.000,- per unit atas penjualan secara tunai atau

dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bank lain, kecuali apabila penjualan tunai atau KPR tersebut merupakan pengalihan berkas karena pengajuan KPR BTN ditolak atau plafond KPR tidak sesuai dengan pengajuan awal.

(5) Besarnya pengembalian kredit: Atas penjualan setiap unit rumah perumahan “The Amaya” secara KPR dan cash keras, maka dibebankan unuk pembayaran pokok kredit dengan rincian sebagai berikut:

Tipe Minimal Potongan Pokok Per Unit

65 / 120 593.000.000

135 / 120 1.091.000.000(6) Bunga dibayar setiap bulan pada tanggal 26 di bulan yang bersangkutan..(7) Apabila kewajiban pembayaran fasilitas kredit maupun bunga terkendala oleh sesuatu hal,

Perseroan bersedia menyelesaikannya dari usaha lain Perseroan, dan apabila dipandang perlu, BTN dapat menggunakan dana-dana yang berasal dari aset Perseroan.

Pembayaran Lebih Cepat:BTN berhak menagih utang dengan seketika dan sekaligus tanpa somasi terlebih dahulu walaupun jangka waktu kredit belum berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:(1) Perseroan melanggar salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam

Perjanjian Kredit;(2) Perseroan dinyatakan pailit, atau tidak mampu membayar utang-utangnya, atau telah

mengajukan permohonan untuk penundaan pembayaran;(3) Atas sebagian atau seluruh kekayaan Perseroan dikenakan sitaan eksekusi (executoir beslag),

baik oleh pihak pengadilan ataupun oleh pihak lain;(4) Perseroan tidak berhak lagi melakukan pengurusan, pengelolaan, ataupun penguasaan atas

seluruh atau sebagian harta kekayaannya;(5) Perseroan dilikuidasi atau dibubarkan atau atas tanah yang dijadikan jaminan dalam Perjanjian

Kredit disita pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya;(6) Jika menurut pertimbangan BTN, kekayaan Perseroan sedemikian kurangnya sehingga tidak

memungkinkan untuk dapat membayar lunas utangnya kepada BTN; dan(7) Perseroan memberikan pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan, dan

laporan-laporan serta dokumen-dokumen lain sehubungan dengan utang Perseroan kepada BTN yang kemudian ternyata palsu atau dipalsukan atau tidak mengandung kebenaran dalam arti materiil.

Jaminan:(1) Sertipikat HGB No. 64 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 120 m2 yang terletak di

wilayah Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No. 00052/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 30 Oktober 2013;

(2) Sertipikat HGB No. 65 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 120 m2 yang terletak di wilayah Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No. 00053/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 30 Oktober 2013;

(3) Sertipikat HGB No. 66 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 120 m2 yang terletak di wilayah Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No. 00054/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 30 Oktober 2013;

75




(7) Sertipikat HGB No. 71 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 170 m2 yang terletak di wilayah Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No. 00059/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 30 Oktober 2013;





(12) Sertipikat HGB No. 76 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 178 m2 yang terletak di wilayah Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No. 00064/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 30 Oktober 2013;


(14) Sertipikat HGB No. 78 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 120 m2 yang terletak di wilayah Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No. 00066/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 30 Oktober 2013;

(15) Sertipikat HGB No. 79 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 120 m2 yang terletak di wilayah Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No. 00067/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 30 Oktober 2013 1;

(16) Sertipikat HGB No. 81 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 120 m2 yang terletak di wilayah Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Surat Ukur No. 00069/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 30 Oktober 2013 2;


1 Bidang tanah ini sudah dijual kepada konsumen.2 Bidang tanah ini sudah dijual kepada konsumen.

76



(20) Sertipikat HGB No. 84 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 136 m2 yang terletak di wilayah Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No. 00079/Sidomulyo/2013 tanggal 7 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 8 November 2013;

(21) Sertipikat HGB No. 85 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 136 m2 yang terletak di wilayah Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No. 00080/Sidomulyo/2013 tanggal 7 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 8 November 2013 3;




(25) Sertipikat HGB No. 92 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 178 m2 yang terletak di wilayah Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa, Surat Ukur No. 00087/Sidomulyo/2013 tanggal 7 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 8 November 2013;



(28) Sertipikat HGB No. 99 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 146 m2 yang terletak di wilayah Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No. 00094/Sidomulyo/2013, tanggal 7 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 8 November 2013;




3 Bidang tanah ini sudah dijual kepada konsumen.4 Bidang tanah ini sudah dijual kepada konsumen.5 Bidang tanah ini sudah dijual kepada konsumen.

77

(32) Sertipikat HGB No. 105 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 120 m2 yang terletak di wilayah Kel. sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No. 00100/Sidomulyo/2013 tanggal 7 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 8 November 2013;










(42) Sertipikat HGB No. 127 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 178 m2 yang terletak di wilayah Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah Surat Ukur No. 00122/Sidomulyo/2013 tanggal 7 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 8 November 2013;




6 Bidang tanah ini sudah dijual kepada konsumen.

78




(49) Sertipikat HGB No. 137 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 120 m2 yang terletak di wilayah Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No. 00132/Sidomulyo/2013 tanggal 7 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 8 November 2013;











7 Bidang tanah ini sudah dijual kepada konsumen.8 Bidang tanah ini sudah dijual kepada konsumen.

79


(61) Sertipikat HGB No. 155 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 120 m2 yang terletak di wilayah Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No. 00150/Sidomulyo/2013 tanggal 7 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 8 November 2013 10;;

(62) Sertipikat HGB No. 166 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 178 m2 yang terletak di wilayah Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No. 00161/Sidomulyo/2013 tanggal 7 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 8 November 2013 11;;






(68) Sertipikat HGB No. 180 a.n. Perseroan, atas bidang tanah seluas 85 m2 yang terletak di wilayah Kel. sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No. 00175/Sidomulyo/2013 tanggal 7 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 8 November 2013;





(73) Sertipikat HM No. 999 a.n. Muslimin, atas bidang tanah seluas 1.962 m2 yang terletak di wilayah Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No. 00881/2005 tanggal 5 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang tanggal 5 Desember 2005.

9 Bidang tanah ini sudah dijual kepada konsumen.10 Bidang tanah ini sudah dijual kepada konsumen.11 Bidang tanah ini sudah dijual kepada konsumen.12 Bidang tanah ini sudah dijual kepada konsumen.13 Bidang tanah ini sudah dijual kepada konsumen.

80

Jaminan Lainnya:(1) Personal Guarantee dari masing-masing pengurus 14;(2) Corporate Guarantee dari PT Kota Satu Indonesia;(3) Cessie atas piutang Perseroan terkait seluruh perumahan The Amaya yang dibiayai oleh BTN;(4) Standing instruction melalui BTN.

Hak BTN:(1) Meminta keterangan yang diperlukan kepada Perseroan tentang perusahaannya;(2) Memeriksa pembukuan Perseroan;(3) Memeriksa keuangan Perseroan.

Kewajiban Perseroan:(1) Penerimaan atas penjualan unit (cash, bertahap, dan KPR) wajib dibayarkan kepada BTN

sebagai pengembalian pokok kredit.(2) Menjaga rasio agunan tetap diatas 135%. Apabila rasio agunan dibawah nilai tersebut, maka

Perseroan wajib melakukan penambahan agunan guna mencapai nilai minimal 135%.(3) Melaporkan progress pembangunan dan penjualan/pendapatan perusahaan baik yang terkait

usaha maupun pendapatan lainnya secara berkala setiap bulan sampai dengan kredit jatuh tempo.

(4) Menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik independen selambat-lambatnya 120 hari dari tanggal laporan.

(5) Menjaga kerapihan sarana dan prasarana di lingkungan properti untuk meningkatkan nilai jual.(6) Bekerja sama dengan agen properti untuk memperluas area pemasaran.(7) Memastikan dana hasil penjualan cash bertahap sebagian disetorkan untuk mengurangi pokok

kredit.(8) Melaporkan kepada BTN setiap transaksi penjualan melalui KPR bank lain.(9) Menanggung biaya-biaya dari selisih atau kekurangan biaya (cost overrun) selama pelaksanaan

penyelesaian pembangunan proyek perumahan “The Amaya” apabila ternyata melebihi dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetujui/dibiayai oleh BTN.

Pembatasan-Pembatasan bagi Perseroan:Selama fasilitas kredit belum lunas, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:(1) Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek yang dibiayai oleh

fasilitas kredit dari BTN, kecuali pinjaman dari pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim;

(2) Mengikatkan diri sebagai penjamin utang;(3) Merubah Anggaran Dasar Perseroan (terkait modal, kepemilikan, dan pengurus);(4) Melakukan merger atau akuisisi;(5) Membayar dividen Perseroan;(6) Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;(7) Menyewakan Perseroan kepada pihak lain;(8) Memindahtangankan dalam bentuk apapun atau dengan nama apapun dan dengan maksud

apapun juga kepada pihak ketiga terhadap lokasi proyek ataupun terhadap Perseroan; dan(9) Menggunakan rekening bank lain dalam rangka penjualan unit rumah yang dibiayai oleh BTN.

Terkait dengan pembatasan-pembatasan yang disebut di dalam perjanjian kredit/pinjaman dengan BTN tersebut di atas yang dapat mempengaruhi hak dan/atau kepentingan pemegang saham publik Perseroan bilamana dan dalam hal Perseroan telah menjadi “Emiten” atau “Perusahaan Publik” sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BTN, melalui suratnya No. 240/S/Sm.Ut/CSMU/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, atas penghapusan dan tidak diberlakukannya/tidak diterapkannya bagi Perseroan pembatasan-pembatasan tersebut di atas yang antara lain, khususnya, terkait dengan larangan penerbitan saham baru, perubahan bentuk/status hukum Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan,

14 Terkait dengan jaminan berupa personal guarantee dari masing-masing pengurus, Perseroan melalui Surat Pernyataan-nya tanggal 20 April 2018 menyatakan bahwa tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh Perseroan kepada pengurus dengan disediakannya/diberikannya personal guarantee yang bersangkutan demi kepentingan Perseroan.

81

penggunaan dana Perseroan diluar usaha yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penjualan maupun pembebasan (penjaminan) atas saham Perseroan, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pelaksanaan akuisisi maupun investasi/penyertaan pada perusahaan lain, dan larangan mengadakan perjanjian dengan pihak lain.

Hukum Yang Berlaku:Hukum Indonesia.

Yuridiksi:Pengadilan Negeri Kota Semarang.

b. Akta Persetujuan Membuka Kredit (Kredit Investasi Refinancing) No. 68 tanggal 28 November 2016, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Deplesi dan Penarikan Sebagian Agunan Kredit (Kredit Investasi Refinancing) No. 8 tanggal 6 Juli 2018, keduanya dibuat di hadapan Maria Dwi Hartati S.H., M.K.n., Notaris di Semarang

Para Pihak:(1) Perseroan, selaku Debitur; dan(2) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”), selaku Kreditur.

Objek Perjanjian:Fasilitas kredit dari BRI kepada Perseroan berupa fasilitas kredit investasi refinancing co menurun dengan jumlah sebesar Rp790.000.000,- (dari semula sebesar Rp3.000.000.000,-).

Maksud dan Tujuan:Fasilitas kredit diberikan untuk keperluan refinancing kredit investasi atas 2 (dua) ruko dengan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik No. 1722/Krobokan dan No. 1726/Krobokan. Penarikan Sertipikat Hak Milik No. 1726. Jangka Waktu Pinjaman:84 bulan, sejak 28 November 2016 sampai dengan 28 November 2023, dengan jadwal pembayaran angsuran sebagai berikut:

No. Jadwal Angsuran Angsuran Pokok Fasilitas Kredit Jumlah1. Bulan ke-1 s/d ke-6 Rp25.000.000,- Rp 150.000.000,-2. Bulan ke-7 s/d ke-12 Rp27.000.000,- Rp 162.000.000,-3. Bulan ke-13 s/d ke-18 Rp28.000.000,- Rp 168.000.000,-4. Bulan ke-19 s/d ke-24 Rp30.000.000,- Rp 180.000.000,-5. Bulan ke-25 s/d ke-30 Rp31.000.000,- Rp 186.000.000,-6. Bulan ke-31 s/d ke-36 Rp33.000.000,- Rp 198.000.000,-7. Bulan ke-37 s/d ke-42 Rp34.000.000,- Rp 204.000.000,-8. Bulan ke-43 s/d ke-48 Rp36.000.000,- Rp 216.000.000,-9. Bulan ke-49 s/d ke-54 Rp38.000.000,- Rp 228.000.000,-

10. Bulan ke-55 s/d ke-60 Rp40.000.000,- Rp 240.000.000,-11. Bulan ke-61 s/d ke-66 Rp42.000.000,- Rp 252.000.000,-12. Bulan ke-67 s/d ke-72 Rp44.000.000,- Rp 264.000.000,-13. Bulan ke-73 s/d ke-78 Rp45.000.000,- Rp 270.000.000,-14. Bulan ke-79 s/d ke-84 Rp47.000.000,- Rp 282.000.000,-

Total Rp3.000.0000.000,-

Bunga:9,75 % per tahun.

Denda Keterlambatan:50% dari suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok maupun Bunga yang harus dibayar secara efektif.

82

Jaminan:Hak tanggungan peringkat I (pertama) dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp3.100.000.000,- atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 01722/Krobokan, Surat Ukur No. 00175/Krobokan/2015 tanggal 6 Mei 2015, seluas 53 m², yang terletak di Jl. Madukoro Raya, RT/RW 03/01, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Josafat Kurniawan Hadi, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.550.000.000,-;

Atas bidang tanah yang terdaftar atas nama Josafat Kurniawan Hadi tersebut di atas telah terdapat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah Toko No. 004/SK/C1D-L/U-PPJB/M/IX/2016 tertanggal 26 September 2016, yang ditandatangani oleh dan di antara Josafat Kurniawan Hadi sebagai penjual dan Perseroan sebagai pembeli, berdasarkan mana Josafat Kurniawan Hadi mengikatkan diri untuk menjual dan mengalihkan properti dimaksud kepada Perseroan.

Kewajiban Perseroan:(1) Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

perjanjian kredit;(2) Mengutamakan aktivitas keuangan melalui BRI dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:(a) Menyalurkan transaksi keuangan melalui rekening di BRI dan mutasinya aktif minimal 70%

dari total transaksi perbankan yang dilakukan oleh Perseroan di rekening giro operasional BRI pada kantor cabang Semarang Pattimura;

(b) Mewajibkan penarikan fasilitas pinjaman minimal 75% dari plafond pinjaman; dan(c) Menggunakan jasa-jasa perbankan BRI;(3) Memenuhi ketentuan perizinan dan peraturan yang berlaku dengan mengurus perpanjangan

jangka waktu perjanjian usaha yang akan jatuh tempo, dan Perseroan harus sudah memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka kegiatan usaha Perseroan yang harus disampaikan kepada BRI sebelum perjanjian kredit dan perjanjian pengakuan utang ditandatangani; dan

(4) Perseroan harus melakukan pemberitahuan kepada BRI sehubungan dengan sengketa dengan Pemerintah atau pihak lainnya, tuntutan atau kerusakan yang diderita oleh Perseroan dan tuntutan hukum terhadap Perseroan atau pihak pemberi jaminan.

Pembatasan-Pembatasan bagi Perseroan:Tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, Perseroan tidak diperbolehkan melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain manapun, kecuali yang sudah ada saat

ini;(2) Melakukan perubahan anggaran dasar dan/atau mengubah susunan serta pemegang saham

dan komposisi permodalan;(3) Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan bahwa

Perseroan pailit; dan(4) Menyewakan aset yang diagunkan di BRI kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari

BRI.

Terkait dengan pembatasan-pembatasan yang disebut di dalam perjanjian kredit/pinjaman dengan BRI tersebut di atas yang dapat mempengaruhi hak dan/atau kepentingan pemegang saham publik Perseroan bilamana dan dalam hal Perseroan telah menjadi “Emiten” atau “Perusahaan Publik” sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BRI, melalui Persetujuan dan Konfirmasi Persetujuan tanggal 18 Mei 2018, atas penghapusan dan tidak diberlakukannya/tidak diterapkannya bagi Perseroan pembatasan-pembatasan tersebut di atas yang antar lain, khususnya, terkait dengan larangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan larangan perubahan pemegang saham dalam Perseroan.

83

Pelanggaran atas Ketentuan Pemberian Fasilitas Kredit:BRI berhak menghentikan perjanjian kredit dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan pasal tentang Perjumpaan Utang dan Pasal tentang Kepailitan yang dimuat di dalam perjanjian kredit dan hal-hal sebagai berikut:(1) Jika fasilitas kredit, pembayaran bunga serta kewaban-kewajiban lainnya tidak dipenuhi

sebagaimana mestinya oleh Perseroan;(2) Jika Perseroan dinyatakan pailit/bangkrut;(3) Tanpa sepengetahuan BRI, Perseroan melaksanakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan

(negative covenant) sebagaimana diuraikan di atas;(4) Tidak melaksanakan syarat lain yang harus dilaksanakan (affirmative covenants) sebagaimana

diuraikan di atas;(5) Jika Perseroan tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam

perjanjian kredit dan/atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau kemudian akan diperlakukan oleh BRI;

(6) Jika atas harta kekayaan Perseroan dilakukan sitaan penjualan atau sitaan penjagaan jaminan;(7) Jika usaha yang dijalankan oleh Perseroan dihentikan dan/atau izin yang berkenaan dengan

usaha-usaha Perseroan tersebut dicabut oleh instansu yang berwenang atau dibubarkan, dinyatakan pailit, atau Perseroan mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran utang-utangnya atau karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan Perseroan kehilangan halnya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya;

(8) Jika bagian harta kekayaan Perseroan yang dijadikan jaminan utang ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada BRI kecuali yang sudah ada saat ini; dan

(9) Jika menurut pertimbangan BRI sendiri, kekayaan Perseroan sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha Perseroan mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas utangnya kepada BRI.

Hukum yang Berlaku:Hukum Indonesia.

Domisili Hukum:Pengadilan Negeri Semarang.

c. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 11 tanggal 12 April 2016, dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H., sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 079/PK.Lgl.SMG/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 dibuat dibawah tangan

Para Pihak:(1) PT Bank Bukopin Tbk (“Bukopin”), selaku Kreditur;(2) PT Kota Satu Persada, selaku Penjamin; dan(3) Perseroan, selaku Debitur.

Objek Perjanjian:Fasilitas kredit berupa pinjaman regular dengan sifat Uncommited Loan sebesar Rp10.495.000.000,-, tidak termasuk beban bunga dan biaya-biaya lainnya.

Maksud dan Tujuan:Fasilitas Kredit diberikan untuk Modal Kerja Developer Perumahan The Amaya.

Jangka Waktu Pinjaman:Sampai dengan tanggal 27 April 2023.

Bunga:12,54% per tahun yang dapat ditinjau setiap 3 (tiga) bulan sesuai suku bunga Kreditur yang berlaku.

Denda Keterlambatan:5% per bulan dari jumlah seluruh kewajiban Perseroan yang belum dibayar kepada Kreditur, dihitung secara harian.

84

Jaminan:(1) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 851 tanggal 8 Desember 2003, seluas 2.070

m2, Surat Ukur No. 00657/Kalirejo/2003 tanggal 27 Agustus 2003, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdaftar a.n. Suyatmini 15;

(2) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 412 tanggal 12 Oktober 1994, seluas 3.940 m2, Gambar Situasi No. 959/1993 tanggal 30 Maret 1993, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdaftar a.n. Jumino 16;

(3) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 825 tanggal 8 Desember 2003, seluas 2.157 m2, Surat Ukur No. 00631/Kalirejo/2003 tanggal 27 Agustus 2003, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdaftar a.n. Suyatmini 17;

(4) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 908 tanggal 1 September 2004, seluas 293 m2, Surat Ukur No. 00713/Kalirejo/2004 tanggal 16 Januari 2004, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdaftar a.n. Jumino 18;

(5) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 601 tanggal 2 Januari 2001, seluas 1.403 m2, Surat Ukur No. 17/Kalirejo/2000 tanggal 1 September 2000, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdaftar a.n. Mardiyani;

(6) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1670 tanggal 23 Agustus 2013, seluas 1.526 m2, Surat Ukur No. 00718/Kalirejo/2013 tanggal 26 Juli 2013, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdaftar a.n. Nurhadi;

(7) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 751 tanggal 20 Desember 2001, seluas 2.769 m2, Surat Ukur No. 00530/Kalirejo/2001 tanggal 17 September 2001, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdaftar a.n. Sarini Aminah;

(8) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 752 tanggal 20 Desember 2001, seluas 1.236 m2, Surat Ukur No. 00531/Kalirejo/2001 tanggal 17 September 2001, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdaftar a.n. Sugeng Widodo, Sarjana Tehnik Architecture;

(9) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1164 tanggal 5 Desember 2005, seluas 1.202 m2, Surat Ukur No. 00878/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdaftar a.n. Tafrikan;

(10) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1128 tanggal 5 Desember 2005, seluas 653 m2, Surat Ukur No. 00906/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdaftar a.n. Slamet;

(11) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1169 tanggal 5 Desember 2005, seluas 377 m2, Surat Ukur No. 00873/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdaftar a.n. Salamah;

(12) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1089 tanggal 5 Desember 2005, seluas 371 m2, Surat Ukur No. 00842/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdaftar a.n. Kamini;

(13) Sebidang tanah dengan Sertipikat HGB No. 2036 tanggal 23 Maret 1994, seluas 1.302 m2, Gambar Situasi No. 9.837/1993 tanggal 27 November 1993, terletak di Desa/Kel. Condongcatur, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdaftar a.n. PT Kota Satu Persada. 19.

Kewajiban Perseroan: Selama fasilitas kredit belum dibayar penuh, Perseroan wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (1) Menggunakan fasilitas kredit khusus untuk Modal Kerja Developer Perumahan The Amaya;(2) Pembayaran kewajiban dilakukan pada tanggal 25 setiap bulan berjalan selambat-lambatnya

pada akhir bulan berjalan;

15 Berdasarkan Surat Persetujuan Penambahan Kredit No.102/SMG-PIM/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Bukopin, dan kemudian turut ditandatangani oleh Perseroan, bidang tanah ini disebut sebagai “Agunan Lama”, dan tidak termasuk dalam daftar “Agunan Baru”. Adapun di dalam perjanjian kredit yang bersangkutan, tanggal 12 April 2016, bidang tanah ini masih disebut sebagai bagian dari jaminan. Selain itu, atas bidang tanah ini telah terbit HGB (induk) No. 00086/Kalirejo, dan atas HGB 00086/Kalirejo telah ada pemecahan yang dilakukan.

16 Ibid.17 Ibid.18 Ibid.19 Terkait dengan jaminan berupa hak atas bidang tanah a.n. KS Persada, Perseroan melalui Surat Pernyataan-nya tanggal

20 April 2018 menyatakan bahwa tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh Perseroan kepada KS Persada dengan dijaminkannya hak atas tanah KS Persada yang bersangkutan demi kepentingan Perseroan.

85

(3) Pengikatan kredit dapat dilakukan setelah ada PPJN dan Kuasa Jual dari pemilik sertipikat yang lama dan Covernote dari Notaris/PPA perihal pelepasan hak atau delegasi hak, penggabungan dan splitsing terhadap agunan-agunan yang berlokasi di Ungaran, Kab. Semarang;

(4) Seluruh agunan meng-cover seluruh fasilitas Perseroan;(5) Agunan Sertipikat HGB No. 2036/Condongcatur juga meng-cover fasilitas kredit penjamin

(Group Perseroan);(6) Menyerahkan:

(a) Akta Personal Guarantee a.n. Josafat Kurniawan Hadi dan diketahui isteri;(b) Berita Acara RUPS atas penjaminan aset PT Kota Satu Persada dan Perseroan;(c) Surat Pernyataan Notariil dari Perseroan perihal:

(i) Kesanggupan untuk menyediakan akses jalan menuju objek agunan baru yang dijaminkan di Bukopin;

(ii) Sumber pengembalian kewajiban kredit termasuk dari usaha yang lain;(iii) Agunan baru yang sudah dilakukan penggabungan, porsi Bukopin minimal sebanyak

60 kavling/sertipikat (diluar fasum dan fasos);(iv) Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan bukti setor lunas PBB tahun terkahir;(v) Laporan Keuangan Audited 2015, pemenuhan maksimal Juni 2016;(vi) Data site plan proyek perumahan yang dibiayai;

(7) Telah membayar/menyetor tunai atau dengan memberi kuasa kepada Bukopin untuk mendebet rekening giro/tabungan untuk mambayar biaya provisi kredit, biaya notaris/PPAT, biaya administrasi dan biaya premi asuransi, dan biaya-biaya lainnya;

(8) Fasilitas kredit harus dilunaskan sebelum jatuh tempo kredit apabila ada Surat Keterangan atau pemberitahuan dari dinas terkait yang menyatakan bahwa lahan tersebut tidak diperuntukkan bagi perumahan;

(9) Tanah yang dijaminkan apabila nanti di-splitsing benar-benar untuk perumahan dan bukan merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti jalan, taman, dan tempat ibadah;

(10) Dilakukan pencadangan biaya SKMHT dan APHT dengan jumlah tertentu untuk jaminan berupa tanah dan bangunan. Jika biaya yang dikeluarkan untuk sertipikat Hak Tanggungan melebihi dana cadangan, maka Perseroan wajib menanggung kekurangan biaya tersebut. Dana cadangan Akta Pemberian Hak Tanggungan akan dikembalikan apabila kredit telah dibayar lunas oleh Perseroan dan tidak terdapat kekurangan biaya apapun;

(11) Pengikatan atas objek yang dijaminkan dilakukan dengan SKMHT (kecuali sertipikat HGB No.2036/Condongcatur) yang setiap bulan diperpanjang, dan akan dilakukan pemasangan Hak Tanggungan apabila kondisi kredit Perseroan (kolektibilitas) menurun atau tidak membayar kewajiban lebih dari 1 (satu) bulan;

(12) Perseroan diupayakan membuat PKS Developer dengan Bukopin dan pihak Perseroan memberikan subsidi bunga minimal 1%;

(13) Mutasi usaha wajib di Bukopin;(14) Hasil penjualan setiap unit rumah harus digunakan untuk melunasi/menurunkan platfond kredit

minimal 50% dari harga jual rumah sesuai dengan RAB;(15) Apabila ada penjualan rumah secara tunai/KPR dari bank lain, harus terlebih dahulu ada

persetujuan dari Bukopin;(16) Apabila kredit tersebut dalam kondisi lancar dan dilunasi sebelum kredit jatuh tempo, maka

Perseroan dibebankan penalti minimal 2% dari platfond awal;(17) Cost overrun menjadi beban Perseroan;(18) Prioritas kepemilikan rumah tersebut oleh end user adalah melalui KPR Bukopin sepanjang

memenuhi ketentuan teknis Bukopin;(19) Apabila pengikatan kredit dilakukan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 25, maka

pencairan kredit dilakukan maksimal tanggal 25 bulan yang sama, dan apabila pengikatan kredit dilakukan antara tanggal 25 sampai dengan dengan 31, maka pencairan kredit maksimal dilakukan pada tanggal 25 bulan berikutnya;

(20) Tanah-tanah agunan yang dipergunakan untuk proyek perumahan diikat SKMHT, apabila jangka waktu SKMHT akan jatuh tempo dan Perseroan/penjamin belum melakukan pengikatan ulang, maka atas jaminan langsung dibebani Hak Tanggungan;

(21) Tanah sertipikat HGB No.2036/Condongcatur wajib dibebani Hak Tanggungan dan bangunan hotel wajib diasuransikan;

86

(22) Memberikan kepada Bukopin segala informasi/keterangan/data antara lain sebagai berikut:(a) Segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha Perseroan;(b) Bilamana terjadi perubahan dalam sifat atas luas lingkup usaha Perseroan;(c) Bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau

keuangan perusahaan setiap waktu, baik diminta maupun tidak;(23) (a) Memberitahukan setiap perubahan anggaran dasar (jika ada) termasuk perubahan

pemegang saham dan susunan pengurus serta wajib menyerahkan 1 (satu) fotokopi akta perubahan tersebut berikut Surat Keputusannya kepada Bukopin paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan;

(b) Tidak diperkenankan overdraft dan cross clearing;(24) Seluruh biaya yang timbul dari pemberian fasilitas kredit menjadi beban Perseroan;(25) Mendahulukan pembayaran kewajiban kepada Bukopin dari pada kepada pihak ketiga lainnya;(26) Membuka asuransi kerjasama antara Bukopin dengan AIA dengan premi minimal sebesar

Rp100.000.000,- per tahun;(27) Tetap tunduk dan melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai perkreditan yang sedang dan

akan berlaku di Bukopin;(28) Menyerahkan kepada Bukopin:

(a) Laporan keuangan per 6 (enam) bulan (unaudited), termasuk neraca dan perhitungan laba rugi, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal laporan, yang ditandatangani oleh Perseroan;

(b) Laporan keuangan tahunan (audited) yang merupakan Lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan atas Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya 180 hari sejak tanggal berakhirnya tahun takwim;

(29) Setiap waktu memberikan kepada Bukopin segala informasi/keterangan/data baik diminta maupun tidak, antara lain tentang:(a) Segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan keuangan dan usaha Perseroan atau

bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau luas lingkup usaha Perseroan atau bilamana terjadi sesuatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan Perseroan setiap waktu;

(b) Setiap pinjaman baru ataupun take over fasilitas kredit dari bank lain harus dengan memberitahukan kepada Bukopin secara tertulis terlebih dahulu, namun jika hal tersebut dilakukan untuk kebutuhan diluar core business Perseroan, harus dengan persetujuan tertulis dari Bukopin.

(30) Memberikan persetujuan kepada Bukopin untuk menjual bagian dari fasilitas kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit kepada bank lainnya atau lembaga keuangan lainnya yang dipilih oleh Bukopin;

(31) Tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada anggota grup yang lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha.

Pembatasan-Pembatasan bagi Perseroan:Selama fasilitas kredit belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bukopin, masing-masing debitur tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:(1) Tidak diperkenankan melakukan overdraft dan cross clearing, serta aktivitas perbankan harus

dilakukan di Bukopin termasuk transaksi trade finance;(2) (a) Atas biaya Perseroan sendiri dan dengan perusahaan asuransi yang ditunjuk/disetujui oleh

Bukopin, mengasuransikan semua barang jaminan atau menyebabkan diasuransikannya barang jaminan dan yang berhubungan langsung dengan projek berdasarkan Perjanjian ini yang layak diasuransikan dan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan liputan risiko serta nilai pertanggungan sebagaimana Bukopin setiap saat memintanya;

(b) Polis asuransi sebagaimana dimaksud di atas harus mencantumkan Bukopin sebagai penerima klaim, dan asli polis asuransi diserahkan kepada dan disimpan Bukopin;

(c) Apabila Perseroan lalai mengasuransikan atau memperbaharui asuransi, Bukopin berhak, dan dikuasakan oleh Perseroan untuk, mengasuransikan atau memperbaharui asuransi, demikian dengan ketentuan Bukopin akan memberitahukan Perseroan terlebih dahulu secara tertulis;

(d) Untuk keperluan tersebut, Bukopin berhak membuat dan menandatangani setiap dokumen yang perlu untuk mengasuransikan atau memperbaharui asuransi, sedangkan ongkosnya merupakan tanggungan Perseroan;

87

(3) Setiap perubahan Angaran Dasar dan perubahan pemegang saham serta perubahan susunan pengurus, Perseroan harus memberitahukan kepada Bukopin dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy perubahan tersebut berikut surat keputusannya (jika ada) kepada Bukopin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan.

Terkait dengan pembatasan-pembatasan yang disebut di dalam perjanjian kredit/pinjaman dengan Bukopin tersebut di atas yang dapat mempengaruhi hak dan/atau kepentingan pemegang saham publik Perseroan bilamana dan dalam hal Perseroan telah menjadi “Emiten” atau “Perusahaan Publik” sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bukopin, melalui Suratnya No. 247/PIM/SMG/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, atas perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam perjanjian kredit/pinjaman yang bersangkutan sehingga tidak ada lagi pembatasan-pembatasan bagi Perseroan sehubungan dengan, antara lain, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, perubahan pemegang saham dalam Perseroan, perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan pembagian sisa hasil usaha maupun dana cadangan Perseroan.

Perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh Bukopin di dalam suratnya tersebut di atas telah ditindaklanjuti dengan Perubahan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan di antara Perseroan dan Bukopin tanggal 18 Mei 2018.

Pengakhiran:(1) Perseroan dapat menghentikan perjanjian kredit dengan seketika asal saja membayar lunas

seluruh jumlah yang menjadi kewajibannya baik karena utang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya kepada Bukopin.

(2) Apabila Perseroan akan melakukan pelunasan kredit dipercepat, Perseroan wajib terlebih dahulu memberikan informasi pelunasan tersebut kepada Bukopin 1 (satu) bulan sebelum pelunasan;

(3) Bukopin berhak menagih seketika dan sekaligus lunas kepada Perseroan seluruh jumlah yang terutang ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya tanpa dilakukan teguran apapun juga, walaupun jangka waktu pinjaman belum berakhir, apabila terjadi satu atau lebih peristiwa atau hal-hal berikut:(a) Jika Perseroan dan/atau penjamin dinyatakan pailit atau mendapat tempo menunda

pembayaran kewajiban/utang (Surseance Van Betaling) baik yang bersifat sementara maupun yang pasti;

(b) Perseroan dibubarkan baik atas keputusan RUPS maupun keputusan pengadilan;(c) Jikalau atas kekaaan Perseroan dan/atau penjamin dilakukan sitaan penjualan atau suatu

sitaan penjagaan (conservatior beslaaag) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;(d) Jikalau Perseroan tidak membayar bunga uang asuransi selama 2 (dua) bulan berturut-turut

dan/atau tidak memenuhi salah satu dari kewajiban-kewajibannya yang telah ditetapkan, sedang dengan lewatnya waktu dan/atau telah terjadinya pelanggaran atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya telah cukup menjadi bukti yang nyata akan kelalaian dan/atau kesalahan Perseroan, sehingga peringatan dengan surat juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi;

(e) Jikalau Perseroan dan/atau penjamin kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya;(f) Jikalau apa yang dijaminkan berubah sedemikian rupa, sehingga harganya menurut

pendapat Bukopin tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas kewajiban utang Perseroan;

(g) Jikalau Perseroan dan/atau penjamin terlibat atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan/atau perbuatan melanggar hukum lainnya yang menurut pertimbangan Bukopin mencemarkan nama baik Perseroan dan/atau penjamin, untuk itu Bukopin tidak perlu menunggu sampai adanya keputusan pengadilan;

(h) Jikalau Perseroan memberikan keterangan-keterangan atau data-data yang ternyata tidak benar;(i) Jikalau Perseroan melanggar ketentuan/peraturan pemerintah yang menyebabkan

dicabutnya izin perusahaan;(j) Jikalau Perseroan tidak melaksanakan salah satu atau lebih ketentuan dan syarat-syarat;

dan/atau(k) Jikalau Perseroan tidak menemui salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan

dalam perjanjian kredit dan/atau peraturan yang lazim digunakan oleh Bukopin.

88


Yurisdiksi Hukum: Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

d. Akta Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 15 Juli 2016, dibuat di hadapan Ngadino, S.H., M.H., Notaris di Semarang, sebagaimana diubah beberapa kali, termasuk dengan Addendum Perjanjian Kredit No. 088/ADD.PK.IX/2016 tanggal 30 September 2016

Para Pihak(1) Perseroan, selaku Debitur; dan(2) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (“BPD Jateng”), selaku Kreditur.

Objek Perjanjian:Fasilitas kredit dari BPD Jateng kepada Perseroan dalam bentuk Kredit Usaha Produktif (KUP), sampai dengan jumlah Rp43.000.000.000,-, dengan jenis kredit modal kerja dan sifat kredit standby loan revolving.

Maksud dan Tujuan:Fasilitas kredit diberikan untuk modal kerja konstruksi dalam rangka pembangunan rumah di perumahan The Amaya tahap 2 sebanyak 115 unit yang terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, beserta sarana dan prasarananya.

Jangka Waktu:Perseroan mempunyai waktu 36 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit untuk membayar kembali pinjaman, dengan sistem angsuran bunga dibayar setiap bulan dan pokok dibayar sesuai dengan realisasi penjualan rumah, dengan utang pokok berikut bunganya harus sudah lunas selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 2019.

Bunga:12% per tahun (floating rate).

Kewajiban Perseroan:Selama fasilitas kredit belum dibayar lunas, Perseroam wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (1) Memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka

menjalankan kegiatan usaha Perseroan;(2) Memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Perseroan untuk membayar

kewajiban Perseroan yang jatuh tempo kepada BPD Jateng;(3) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BPD Jateng;(4) Mewajibkan lembaga keuangan penyedia kredit kepemilikan rumah atau produk sejenisnya

untuk menyalurkan fasilitas kredit yang digunakan untuk pembayaran pembelian rumah di The Amaya tahap 2 ke rekening Perseroan di BPD Jateng;

(5) Mencantumkan rekening escrow sebagai satu-satunya rekening penerimaan pembayaran pembelian rumah di The Amaya tahap 2 dari pembeli pada perjanjian antara Perseroan dengan pembeli di The Amaya tahap 2;

(6) Menyerahkan copy kontrak antara Perseroan dengan kontraktor pelaksana;(7) Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan

Ham serta kepada BPD Jateng;(8) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BPD Jateng data atau

laporan sebagai berikut:(a) Laporan aktivitas usaha per triwulan terkait dengan aktivitas penjualan properti yang

mencakup unit terjual, harga jual, pembayaran yang telah dan/atau belum diterima dari konsumen, metode dan jadwal pembayaran konsumen serta laporan prestasi pekerjaan proyek yang menjadi objek pembiayaan fasilitas kredit modal kerja konstruksi, yang disampaikan kepada BPD Jateng paling lambat 30 hari setelah berakhirnya periode laporan;

89

(b) Laporan aktivitas usaha per triwulan terkait mencakup pendapatan, piutang usaha (daftar piutang beserta umurnya), utang usaha dan laporan prestasi pekerjaan yang menjadi objek pembiayaan fasilitas kredit BPD Jateng, untuk disampaikan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya periode laporan;

(c) Laporan Keuangan (home statement) per triwulan berikut kejelasannya yang telah ditandatangani oleh Direktur Perseroan dan sudah diterima oleh BPD Jateng paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan;

(d) Laporan keuangan (audited) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK dan tidak tercantum dalam black list BPD Jateng, selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku, dengan ketentuan:(i) Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang

ditetapkan, maka terhadap kualitas kredit Perseroan dapat diturunkan dan dinilai setinggi-tingginya pada kualitas kredit kurang lancar (kolektibilitas 3);

(ii) Penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama (termasuk partner-nya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut;

(iii) Keterlambatan penyampaian laporan keuangan audit dikenakan penalti sebesar 0,25% dari maksimum kredit dan diperhitungkan secara proposional sesuai dengan lamanya keterlambatan.

(e) Laporan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK dan tidak tercantum dalam daftar black list BPD Jateng yang diserahkan paling lambat 30 hari setelah akhir semester yang memberikan penjelasan-penjelasan tentang beberapa hal yaitu:(i) Rincian unit properti Perseroan yang telah terjual dan pembelinya;(ii) Rincian pembayaran properti yang telah dan/atau belum diterima Perseroan dari

pembeli;(iii) Rincian jadwal pembayaran properti yang belum dibayar dari pembeli;

(f) Fotokopi SPT tahunan PPh;(g) Bukti pelunasan PBB tahunan atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi jaminan kredit;

(9) Melakukan penilaian kembali atas aset yang menjadi jaminan di BPD Jateng oleh perusahaan penilai rekanan BPD Jateng minimal 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan perusahaan penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, atau sesuai yang ditentukan oleh BPD Jateng;

(10) Menyerahkan jaminan tambahan sesuai yang ditetapkan oleh BPD Jateng pada saat penilaian jaminan oleh penilai independen terdapat penurunan nilai jaminan;

(11) Melakukan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi rekanan BPD Jateng atas seluruh barang jaminan yang insurable dengan polis banker’s clause BPD Jateng. Seluruh biaya yang timbul atas beban Perseroan dan polis asuransi diserahkan kepada BPD Jateng selambat-lambatnya 45 hari sejak tanggal penutupanya;

(12) Memberikan hak dan kuasa kepada BPD Jateng untuk:(a) Melakukan pendebetan rekening simpanan Perseroan kepada BPD Jateng, apabila terjadi

tunggakan kewajiban bunga dan/atau utang pokok pinjaman untuk sumber pembayaranya;(b) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memperoleh

Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain “unqualified opinion”;

(c) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Perseroan secara terpisah atau secara bersama-sama dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan jika Akuntan Publik memberikan opini selain “unqualified opinion”;

(d) Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit (sell down) kepada pihak lain;(13) Memberikan izin kepada BPD Jateng dan/atau petugas yang diberi kuasa oleh BPD Jateng

setiap saat untuk:(a) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan

perkembangan aktivitas perusahaan;(b) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap invoice atau tagihan yang berkaitan

dengan pembangunan objek pembiayaan, dokumen-dokumen kontrak kepada pihak ketiga, memeriksa barang jaminan dan dokumen lainnya.

(c) Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Perseroan;

90

(14) Memberitahukan secara tertulis kepada BPD Jateng selambat-lambatnya 14 hari kalender bilamana terjadi:(a) Kerusakan, kerugian, atau kemusanahan atas harta kekayaan Perseroan serta barang

agunan BPD Jateng;(b) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Perseroan maupun harta

kekayaan Perseroan;(c) Proses perkara antara pengurus Perseroan dengan pemegang saham, pemegang saham

dengan pemegang saham, atau pengurus dengan pengurus;(d) Pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan

pengurus;(e) Pelanggaran Dasar Perseroan oleh pengurus Perseroan;(f) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan;

(15) Memperpanjang izin-izin dan/atau legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya kepada BPD Jateng pada kesempatan pertama;

(16) Memberikan prioritas pertama kepada BPD Jateng bila pemegang saham berencana mengadakan aksi korporasi;

(17) Memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit dan perjanjian terkait lainnya;

(18) Mematuhi seluruh ketentuan dalam escrow account agreement, tetapi tidak terbatas pada menyalurkan seluruh pendapatan usahanya ke escrow account Perseroan di BPD Jateng;

(19) Mendudukkan utang pemegang saham dan/atau afiliasi yang digunakan untuk pembiayaan self financing sebagai pinjaman sub-ordinasi fasilitas kredit BPD Jateng dalam akta notaril atau sebagai setoran modal dalam akta perubahan Anggaran Dasar notariil;

(20) Mendudukkan utang pemegang saham dan/atau afiliasi yang digunakan untuk menutupi kekurangan dana Perseroan baik dalam hal operasional maupun non operasional sebagai pinjaman sub-ordinasi fasilitas kredit modal kerja dalam akta notariil atau sebagai setoran modal dalam akta perubahan Anggaran Dasar notariil;

(21) Mempertahankan posisi kepemilikan PT Kota Satu Indonesia dan/atau anak usahanya atas saham Perseroan sebesar 99,9%;

(22) Memberikan prioritas pertama kepada BPD Jateng untuk penyediaan jasa pengelolaan keuangan Perseroan melalui produk atau jasa yang dimiliki BPD Jateng;

(23) Memberikan kesempatan pertama kepada BPD Jateng (first right of refusal) untuk:(a) Menawarkan fasilitas pembiayaan kredit kepemilikan rumah kepada end user;(b) Menawarkan fasilitas pembiayaan kepada kontraktor atau supplier Perseroan;

(24) Mengubah susunan kepengurusan Perseroan apabila salah satu atau lebih pengurus Perseroan terlibat masalah hukum dengan pihak yang berwajib dan dapat mengganggu kelancaran aktivitas usaha;

(25) Memberitahukan pembagian dividen kepada BPD Jateng secara tertulis dalam kurun waktu 10 hari kerja atas pembagian dividen Perseroan;

(26) Menunjuk notaris rekanan BPD Jateng untuk melakukan proses pengurusan, penggabungan, dan/atau pemecahan sertipikat beserta pengikatan jaminan kepada BPD Jateng.

Pembatasan-Pembatasan bagi Perseroan:Selama fasilitas kredit belum dibayar penuh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BPD Jateng, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:(1) Mengubah bentuk dan/atau status hukum Perseroan, mengubah Anggaran Dasar (kecuali

untuk peningkatan modal), memindahtangankan saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.

(2) Mengubah susunan pengurus Perseroan (Direksi, Komisaris) dan kepemilikan saham Perseroan;

(3) Menggunakan dana Perseroan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BPD Jateng;

(4) Menjual, menjaminkan, dan/atau menyewakan harta kekayaan barang agunan dan/atau saham perusahaan kepada siapapun kecuali dalam rangka kegiatan usaha utama Perseroan yang wajar berdasarkan penilaian BPD Jateng;

(5) Menerima pinjaman dari pihak manapun (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali berupa utang pemegang saham dan/atau afiliasi serta pinjaman dalam rangka transaksi usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BPD Jateng;

91

(6) Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun baik untuk yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BPD Jateng, kepada pihak manapun kecuali dalam rangkaian kegiatan usaha utama Perseroan yang wajar berdasarkan penilaian BPD Jateng;

(7) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan;(8) Melakukan merger, akuisisi, reorganisasi, atau investasi atau pernyetaan pada perusahaan

lain;(9) Melakukan investasi yang melebihi proceed Perseroan (EAT+Depresiasi), kecuali untuk

pembangunan projek yang telah disetujui oleh BPD Jateng;(10) Mengubah bidang usaha;(11) Menerbitkan atau menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal yang dibuat secara notariil;(12) Melunasi seluruh atau sebagian utang (termasuk bunga maupun biaya lainnya yang terkait

dengan utang tersebut) kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi terhadap fasilitas BPD Jateng;

(13) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, tetapi tidak terbatas pada:(i) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi

Perseroan dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan;

(ii) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan;

(iii) Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, namun tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berbeda di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;

(14) Menyerahkan dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain;

(15) Melunasi atau membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/utang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui oleh BPD Jateng, akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya;

(16) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BPD Jateng;

(17) Menarik kembali modal yang telah disetor;(18) Menunggak kewajiban BPD Jateng serta kewajiban yang lainnya;(19) Melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.

Terkait dengan pembatasan-pembatasan yang disebut di dalam perjanjian kredit/pinjaman dengan BPD Jateng tersebut di atas yang dapat mempengaruhi hak dan/atau kepentingan pemegang saham publik Perseroan bilamana dan dalam hal Perseroan telah menjadi “Emiten” atau “Perusahaan Publik” sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Perseroan telah memperoleh izin dari BPD Jateng, melalui Suratnya No. 0858/KRD.01.01/021/2018 tanggal 22 Mei 2018, untuk pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) Perseroan sehingga terdapat perubahan terkait dengan, antara lain, susunan pemegang saham dan komposisi pemegang saham, nilai nominal saham, susunan kepengurusan Perseroan, dan status Perseroan (i.e. berubah menjadi perseroan terbatas terbuka).

Sebagaimana dapat diketahui dari isi surat BPD Jateng tersebut:a. Persetujuan BPD Jateng sebagaimana dimaksud di atas diberikan dengan syarat-syarat

tertentu, yakni Perseroan (i) menyerahkan surat pernyataan perihal tindak lanjut dan penyelesaian splitsing atas sisa bidang tanah yang masih dilakukan pengukuran ulang oleh BPN untuk menyesuaikan batas yang tertera dalam Peta Bidang dengan batas yang tertera dalam Surat Ukur, dengan batas waktu hingga 7 September 2018; dan (ii) menyerahkan Letter of Undertaking a.n. PT Kota Satu Indonesia yang menyatakan kesanggupan PT Kota Satu Indonesia setelah adanya IPO untuk menjamin kelancaran pemenuhan kewajiban Perseroan kepada BPD Jateng;

92

b. Atas beberapa ketentuan dalam perjanjian kredit untuk dilakukan perubahan (addendum), yang mana hal-hal yang pada awalnya/semula “memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BPD Jateng” (seperti perubahan Anggaran Dasar, pemindahtanganan saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain, perubahan susunan pengurus perusahaan, perubahan kepemilikan saham perusahaan, penjualan saham perusahaan) diubah menjadi “harus diberitahukan secara tertulis kepada BPD Jateng”.

Sehubungan dengan butir a. di atas, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.(i) dan juga Letter of Undertaking yang dimaksud pada butir a.(ii) sudah tersedia/sudah ada.

Adapun dalam kaitannya dengan butir b. di atas, telah terdapat konfirmasi yang diterima dari pihak BPD Jateng bahwa hal-hal/perubahan yang telah disetujui oleh pihak BPD Jateng sebagaimana dimaksud pada butir b. di atas telah berlaku walaupun belum dilakukan addendum yang terkait.

Keadaan Cidera Janji / Wanprestasi:Apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau peristiwa di bawah ini:(1) OJK, Bank Indonesia, atau peraturan dari lembaga regulator lainnya menentukan bahwa

fasilitas ini digolongkan dalam transaksi pihak-pihak yang terkait dengan BPD Jateng, atau terdapat perubahan dalam peraturan yang membatalkan hak BPD Jateng untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan;

(2) Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional usaha dan/atau situasi ekonomi, sosial politik di Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas kredit, mengalami penurunan yang material (material adverse change);

(3) Kegagalan Perseroan memenuhi seluruh janji atau pernyataan yang telah disampaikan kepada BPD Jateng;

(4) Kegagalan Perseroan melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit;

(5) Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan syarat, ketentuan, dan covenants yang ada dalam perjanjian kredit;

(6) Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau finansial covenants, affirmative covenants, dan negative covenants;

(7) Kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajiban penting kepada pihak lain yang menyebabkan pengaruh negatif yang besar;

(8) Kegagalan perusahaan afiliasi dalam memenuhi kewajiban kepada BPD Jateng;(9) Misrepresentasi dan pemberian garansi yang tidak sesuai dalam hal yang material;(10) Likuidasi atau pembubaran usaha Perseroan;(11) Perseroan menghentikan usahanya; dalam kondisi Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban

yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja perusahaan akan mengalami kebangkrutan, sesuai dengan hukum kebangkrutan yang berlaku;

(12) Seluruh aset atau usaha Perseroan mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian BPD Jateng, yang mana penilaian itu dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit;

(13) Perseroan meninggalkan usahanya untuk alasan apapun;(14) Akuisisi diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi, atau penyitaan aset Perseroan dalam jumlah

yang cukup besar;(15) Proses litigasi yang cukup besar yang dapat membawa pengaruh buruk pada kemampuan

Perseroan dalam memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit;(16) Pengurus Perseroan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga atau instansi lainnya

yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan;(17) Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan atau persetujuan lainnya yang

diperlukan dalam usahanya;(18) Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi, atau regulasi yang dapat mempengaruhi

kualitas kredit, maka Perseroan dinyatakan wanprestasi, dan Kreditur berhak secara sepihak:

(i) Menunjuk konsultan penilai dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan kepada BPD Jateng, dan semua atas beban Perseroan;

(ii) Meningkatkan tingkat suku bunga;

93

(iii) Membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas kredit;(iv) Meminta Perseroan untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan

dan/atau menghentikan perjanjian kredit;(v) Menjual dan/atau mengugaskan hak dan jaminan BPD Jateng yang terkait dengan fasilitas

kredit kepada pihak lain.(vi) Merekondisi dan/atau restrukturisasi dan/atau mengkonversi jenis valuta fasilitas kredit;(vii) Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit dan/atau

mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit;(viii) Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun untuk melaksanakan haknya berdasarkan

perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(ix) Menempatkan karyawan BPD Jateng dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap kapabel oleh BPD Jateng) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk mengawasi pengelolaan Perseroan.

Pengakhiran:Kreditur berhak mengakhiri pemberian fasilitas kredit sebelum tanggal pembayaran kembali, dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, dalam hal terjadi peristiwa cidera janji, perubahan dalam undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku, perintah, instruksi, penetapan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas moneter, lembaga peradilan, dan/atau perubahan moneter baik di dalam maupun di luar negeri atau sebab-sebab lainnya yang menurut pendapat BPD Jateng: (i) tidak memungkinkan bagi BPD Jateng untuk memberikan atau meneruskan fasilitas kredit; (ii) tidak sah atau melawan hukum bagi BPD Jateng untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit; (iii) tidak menguntungkan dan dapat mengganggu pembayaran segala sesuatu yang terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada BPD Jateng dan/atau pelaksanaan usaha Perseroan.


Domisili Hukum:Pengadilan Negeri di Semarang.

Addendum Perjanjian Kredit sebagaimana dimuat dalam Akta No. 20 tanggal 8 Juni 2018, dibuat di hadapan Notaris Ngadino, S.H.

Sebagaimana dimuat di dalam Addendum Perjanjian Kredit ini, jaminan-jaminan berdasarkan perjanjian kredit antara Perseroan dengan BPD Jateng adalah sebagai berikut:

Jaminan:(1) Agunan pokok, yaitu tanah lokasi proyek perumahaan The Amaya 2, yang berlokasi di Kel.

Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, yang telah ditaksasi oleh KJPP Sapto Kasmodiardi dan rekan sesuai laporan No. 04.005/ESP/P/KJPP-KR/KSP/II/2016, tanggal 26 Februari 2016, dengan nilai taksasi sebesar Rp35.285.000.000,-, berupa:(a) Sertipikat HGB No. 00087/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah

seluas 120 m², Surat Ukur No. 00187/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp529.319.521,-;

(b) Sertipikat HGB No. 00088/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 221 m², Surat Ukur No. 00188/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp663.127.975,-;

(c) Sertipikat HGB No. 00089/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 120 m², Surat Ukur No. 00189/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp529.319.521,-;

(d) Sertipikat HGB No. 00090/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 120 m², Surat Ukur No. 00190/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp529.319.521,-;

94

(e) Sertipikat HGB No. 00091/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 120 m², Surat Ukur No. 00191/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp529.319.521,-;

(f) Sertipikat HGB No. 00092/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 120 m², Surat Ukur No. 00192/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp529.319.521,-;

(g) Sertipikat HGB No. 00094/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 120 m², Surat Ukur No. 00194/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp529.319.521,-;

(h) Sertipikat HGB No. 00095/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 120 m², Surat Ukur No. 00192/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp529.319.521,-;

(i) Sertipikat HGB No. 00096/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 120 m², Surat Ukur No. 00196/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp529.319.521,-;

(j) Sertipikat HGB No. 00097/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 59 m², Surat Ukur No. 00197/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp645.904.320,-;

(k) Sertipikat HGB No. 00098/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 114 m², Surat Ukur No. 00198/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp521.370.558,-;

(l) Sertipikat HGB No. 00099/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 47 m², Surat Ukur No. 00199/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp529.319.521,-;

(m) Sertipikat HGB No. 00100/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 117 m², Surat Ukur No. 00200/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp529.319.521,-;

(n) Sertipikat HGB No. 00101/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 190 m², Surat Ukur No. 00201/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp622.057.430,-;

(o) Sertipikat HGB No. 00102/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 242 m², Surat Ukur No. 00202/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp690.948.447,-;

(p) Sertipikat HGB No. 00103/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 242 m², Surat Ukur No. 00203/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp690.948.447,-;

(q) Sertipikat HGB No. 00104/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 120 m², Surat Ukur No. 00204/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp529.319.521,-;

(r) Sertipikat HGB No. 00105/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 120 m², Surat Ukur No. 00205/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp529.319.521,-;

(s) Sertipikat HGB No. 00106/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 72 m², Surat Ukur No. 00206/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp529.319.521,-;

(t) Sertipikat HGB No. 00107/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 5 m², Surat Ukur No. 00201/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp622.057.430,-;

(u) Sertipikat HGB No. 00108/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 190 m², Surat Ukur No. 00201/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp622.057.430,-;

(v) Sertipikat HGB No. 00109/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 142 m², Surat Ukur No. 00209/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp606.159.502,-;

(w) Sertipikat HGB No. 00110/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 17 m², Surat Ukur No. 00210/Kalirejo/2016, tanggal 3 Agustus 2016, Sertipikat tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp529.319.521,-;

95

(x) Sertipikat HGB No. 00111/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 152 m², Surat Ukur No. 00211/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp657.177.128,-;

(y) Sertipikat HGB No. 00112/Kalirejo5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 152 m², Surat Ukur No. 00212/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp657.177.128,-;

(z) Sertipikat HGB No. 00113/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 152 m², Surat Ukur No. 00213/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp657.177.128,-;

(aa) Sertipikat HGB No. 00114/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 152 m², Surat Ukur No. 00214/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp657.177.128,-;

(bb) Sertipikat HGB No. 00115/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 126 m², Surat Ukur No. 00215/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp544.765.251,-;

(cc) Sertipikat HGB No. 00116/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 93 m², Surat Ukur No. 00216/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp402.088.638,-;

(dd) Sertipikat HGB No. 00117/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 6 m², Surat Ukur No. 00217/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp25.941.202,-;

(ee) Sertipikat HGB No. 00118/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 152 m², Surat Ukur No. 00218/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp657.177.128,-;

(ff) Sertipikat HGB No. 00119/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 190 m², Surat Ukur No. 00201/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp622.057.430,-;

(gg) Sertipikat HGB No. 00120/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 57 m², Surat Ukur No. 00201/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp246.441.423,-;

(hh) Sertipikat HGB No. 00121/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 26 m², Surat Ukur No. 00221/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp112.411.877,-;

(ii) Sertipikat HGB No. 00122/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 3 m², Surat Ukur No. 00222/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp12.970.601,-;

(jj) Sertipikat HGB No. 00123/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 142 m², Surat Ukur No. 00223/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp613.941.791,-;

(kk) Sertipikat HGB No. 00124/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 20 m², Surat Ukur No. 00224/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp86.470.675,-;

(ll) Sertipikat HGB No. 00125/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 24 m², Surat Ukur No. 00225/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp103.764.810,-;

(mm) Sertipikat HGB No. 00126/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 116 m², Surat Ukur No. 00226/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp501.529.914,-;

(nn) Sertipikat HGB No. 00127/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 134 m², Surat Ukur No. 00227/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp579.353.521,-;

(oo) Sertipikat HGB No. 00128/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 113 m², Surat Ukur No. 00228/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp488.559.313,-;

(pp) Sertipikat HGB No. 00129/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 58 m², Surat Ukur No. 00229/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp250.764.957,-;

96

(qq) Sertipikat HGB No. 00130/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 152 m², Surat Ukur No. 00230/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp657.177.128,-;

(rr) Sertipikat HGB No. 00131/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 152 m², Surat Ukur No. 00231/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp657.177.128,-;

(ss) Sertipikat HGB No. 00132/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 152 m², Surat Ukur No. 00232/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp657.177.128,-;

(tt) Sertipikat HGB No. 00133/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 59 m², Surat Ukur No. 00233/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp255.088.491,-;

(uu) Sertipikat HGB No. 00134/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 58 m², Surat Ukur No. 00234/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp250.764.957,-;

(vv) Sertipikat HGB No. 00135/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 152 m², Surat Ukur No. 00235/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp657.177.128,-;

(ww) Sertipikat HGB No. 00136/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 39 m², Surat Ukur No. 00236/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp168.617.816,-;

(xx) Sertipikat HGB No. 00137/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 152 m², Surat Ukur No. 00237/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp657.177.128,-;

(yy) Sertipikat HGB No. 00138/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 82 m², Surat Ukur No. 00238/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp354.529.767,-;

(zz) Sertipikat HGB No. 00139/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 152 m², Surat Ukur No. 00239/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp657.177.128,-;

(aaa) Sertipikat HGB No. 00140/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 131 m², Surat Ukur No. 00240/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp566.382.920,-;

(bbb) Sertipikat HGB No. 00141/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 211 m², Surat Ukur No. 00241/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp1.380.127.182,-;

(ccc) Sertipikat HGB No. 00142/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 128 m², Surat Ukur No. 00242/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp824.926.535,-;

(ddd) Sertipikat HGB No. 00143/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 298 m², Surat Ukur No. 00243/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp1.480.647.555,-;

(eee) Sertipikat HGB No. 00144/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 25 m², Surat Ukur No. 00244/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp167.301.932,-;

(fff) Sertipikat HGB No. 00145/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 173 m², Surat Ukur No. 00245/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp910.778.768,-;

(ggg) Sertipikat HGB No. 00146/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 143 m², Surat Ukur No. 00246/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp618.265.325,-;

(hhh) Sertipikat HGB No. 00147/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 248 m², Surat Ukur No. 00247/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp784.360.546,-;

(iii) Sertipikat HGB No. 00148/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 19 m², Surat Ukur No. 00248/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp82.147.141,-;

97

(jjj) Sertipikat HGB No. 00149/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 152 m², Surat Ukur No. 00249/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp657.177.128,-;

(kkk) Sertipikat HGB No. 00150/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 108 m², Surat Ukur No. 00250/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp466.941.644,-;

(lll) Sertipikat HGB No. 00151/Kalirejo tanggal 5 Agustus 2016, atas sebidang tanah seluas 120 m², Surat Ukur No. 00251/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp529.319.521,-,

kesemuanya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tertulis a.n. Perseroan; dan(a) Sertipikat Hak Milik No. 850/Kalirejo tanggal 8 Desember 2003, atas bidang tanah

seluas 1.918 m², Surat Ukur No. 00656/2003 tanggal 27 Agustus 2003, a.n. Suntani;(b) Sertipikat Hak Milik No. 1003/Kalirejo tanggal 5 Desember 2005, atas bidang tanah

seluas 1.857 m², Surat Ukur No. 885/2005 tanggal 5 Desember 2005, a.n. Anwar;(c) Sertipikat Hak Milik No. 946/Kalirejo tanggal 5 Desember 2005, atas bidang tanah

seluas 1.246 m², Surat Ukur No. 795/2005 tanggal 5 Desember 2005, a.n. Ngatiyem;(d) Sertipikat Hak Milik No. 1127/Kalirejo tanggal 12 Agustus 2002, atas bidang tanah

seluas 2.207 m², Surat Ukur No. 908/2005 tanggal 5 Desember 2005, a.n. Sutinem;(e) Sertipikat Hak Milik No. 777/Kalirejo tanggal 12 Agustus 2002, atas bidang tanah seluas

949 m², Surat Ukur No. 00563/2002 tanggal 26 Maret 2002, a.n. Iswati;yang mana 5 (lima) bidang tanah Hak Milik No: 850, 1003, 946, 1127, dan 777/Kalirejo tersebut di atas sedang dalam proses penggabungan dan splitsing di Kantor Pertanahan Kab. Semarang, yang diproses melalui Kantor Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H., Notaris Kab Semarang di Ambarawa;

(2) Agunan tambahan berupa:(a) Personal guarantee, a.n. Johan Prasetyo Santoso dan Herowiratno Gunawan, diikat

dengan akta jaminan pribadi (personal guarantee) No. 06 dan 08 tanggal 15 Juli 2016, dibuat di hadapan Notaris Ngadino, S.H., M.H. 20;

(b) Corporate Guarantee, dari PT Kota Satu Indonesia, selaku holding company Perseroan, diikat dengan akta jaminan perusahaan No. 21 tanggal 8 Juni 2018, dibuat di hadapan Notaris Ngadino, S.H., M.H.

Di dalam Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 8 Juni 2018 tersebut di atas, terdapat ketentuan dimana KS Indonesia tidak dapat melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-nya kecuali karena habis masa jabatannya atau apabila diperoleh persetujuan tertulis dari BPD Jateng.

Sehubungan dengan kewajiban untuk mempertahankan posisi kepemilikan KS Indonesia dan/atau anak usahanya atas saham Perseroan sebesar 99,9%, telah terdapat konfirmasi yang dikeluarkan oleh pihak BPD Jateng bahwa BPD Jateng telah menyetujui perubahan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, yang mana dengan perubahan tersebut jumlah saham yang dimiliki oleh KS Indonesia di dalam Perseroan tidak lagi sebesar 99,9%.

Selain itu, dapat disampaikan bahwa berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit antara Perseroan dan BPD Jateng yang dimuat di dalam Akta No. 20 tanggal 8 Juni 2018, dibuat di hadapan Notaris Ngadino, S.H., telah disepakati oleh Perseroan dan pihak BPD Jateng tentang, antara lain, perubahan terhadap komparisi yang memuat akta-akta Perseroan yang disebut di dalam perjanjian kredit, dimana dengan adanya perubahan dimaksud, akta-akta Perseroan yang disebut di dalam komparisi perjanjian kredit mencakup, antara lain, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 7 Maret 2018, dibuat oleh Notaris Rini Yulianti, S.H. (sebagaimana diuraikan pada Bagian II, huruf C, angka 2, dari Laporan Uji Tuntas Hukum ini), dan Akta No.

20 Terkait dengan Personal Guarantee yang diberikan oleh Johan Prasetyo Santoso dan Herowiratno Gunawan, Perseroan melalui Surat Pernyataan-nya tanggal 20 April 2018 menyatakan bahwa tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi atau dilak-sanakan oleh Perseroan kepada pemberi jaminan perorangan tersebut sehubungan dengan jaminan yang disediakan oleh perorangan itu demi kepentingan Perseroan.

98

1 tanggal 7 Maret 2018 tersebut memuat persetujuan RUPS Luar Biasa Perseroan atas, antara lain, penjualan-penjualan saham dalam Perseroan, yang mana dengan dan setelah dilakukannya penjualan-penjualan tersebut, jumlah saham yang dimiliki oleh KS Indonesia di dalam Perseroan tidak lagi sebesar 99,9%.

Catatan:Konsultan Hukum mencatat bahwa Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat setelah adanya Surat BPD Jateng No. 0858/KRD.01.01/021/2018 tanggal 22 Mei 2018, tidak memuat perubahan-perubahan sebagaimana yang telah disetujui oleh BPD Jateng di dalam Suratnya tanggal 22 Mei 2018 tersebut, yakni perubahan dari semula “harus mendapatkan persetujuan tertulis dari BPD Jateng” menjadi “harus diberitahukan secara tertulis kepada BPD Jateng” atas tindakan-tindakan tertentu yang disebut di dalam Surat BPD Jateng tanggal 22 Mei 2018 dimaksud di atas. Sehubungan dengan hal ini, telah terdapat konfirmasi yang diterima dari pihak BPD Jateng bahwa perubahan tersebut akan dituangkan di dalam dokumen terpisah, dan meskipun demikian, perubahan yang telah disetujui oleh pihak BPD Jateng itu telah berlaku walaupun adendum dimaksud belum ada.

e. Perjanjian Kredit No. 103/PK/RAS-WHD/XI/2016 tanggal 8 November 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 99/PK-ADD/RAS-WHD/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018

Para Pihak:(1) Perseroan, selaku Debitur; dan(2) Koperasi Rejo Agung Sukses (“Koperasi Rejas”), selaku Kreditur.

Objek Perjanjian:Fasilitas kredit dari Koperasi Rejas kepada Perseroan berupa pinjaman musiman (berjangka) sebesar Rp1.925.000.000,-.

Maksud dan Tujuan:Fasilitas kredit diberikan untuk modal kerja.

Jangka Waktu Fasilitas Kredit:Jangka waktu fasilitas kredit telah diperpanjang beberapa kali, dan terakhir diperpanjang dengan jangka waktu perpanjangan selama 6 (enam) bulan, dimulai pada 6 Oktober 2018 s/d 6 April 2019.

Bunga:21% flat per tahun.

Biaya :Biaya Provisi : Rp4.812.500,-Biaya Administrasi : Rp500.000,-

Pembayaran Dipercepat:Perseroan diperkenankan untuk melakukan pembayaran kembali lebih cepat/awal (pelunasan) atas pinjaman yang terutang berdasarkan perjanjian kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Koperasi Rejas.

Dalam hal Perseroan melakukan pembayaran kembali lebih cepat/awal (pelunasan), Perseroan wajib membayar uang denda/penalti kepada Koperasi Rejas yang besarnya sesuai dengan kebijakan di Koperasi Rejas. Uang denda/penalti tersebut harus dibayar oleh Perseroan pada waktu melaksanakan pembayaran kembali lebih cepat/awal.

Denda Keterlambatan:6% dari jumlah angsuran tertunggak kepada Koperasi Rejas.

99

Jaminan:(1) Sebidang tanah dengan Sertipikat HGB No. 60, seluas 42 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec.

Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdaftar a.n. Perseroan;(2) Sebidang tanah dengan Sertipikat HGB No. 057, seluas 48 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec.

Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdaftar a.n. Perseroan.

Kewajiban Perseroan: Sejak penandatanganan Perjanjian Kredit dan selama Fasilitas Kredit belum dibayar penuh, Perseroan wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (1) Perseroan wajib membayar kepada Kreditur suku bunga;(2) Perseroan dikenakan biaya Provisi dari jumlah kredit dan harus dibayar di muka; dan(3) Pembayaran angsuran (bunga) akan dilakukan oleh Perseroan kepada Kreditur dengan

rincian sesuai jadwal pembayaran angsuran. Jika tanggal angsuran jatuh pada bukan hari kerja Kreditur, maka tanggal angsuran jatuh pada hari sebelum tanggal angsuran tersebut.


Domisili Hukum: Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

f. Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama No. 52 dan Akta Perjanjian Kredit No. 53, keduanya tanggal 2 Maret 2014 dan keduanya dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H., sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 002/PPK/MAA/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018

Para Pihak:(1) Perseroan, selaku Debitur;(2) PT Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Artha Abadi (Bank Leader), selaku Kreditur; dan(3) PT Bank Perkreditan Rakyat Rudo Indobank (Bank Peserta), selaku Kreditur.

Objek Perjanjian:Fasilitas kredit dalam bentuk Pembiayaan Bersama Pemberian Kredit dari PT BPR Mandiri Artha Abadi dan PT BPR Rudo Indobank dalam bentuk pinjaman revolving OLB (On Liquidation Basic) dengan jumlah plafond sebesar Rp4.643.317.735,-

Maksud dan Tujuan:Fasilitas kredit digunakan untuk modal kerja.

Jangka Waktu Pinjaman:Fasilitas kredit pinjaman berlaku sejak 16 Maret 2018 sampai dengan 16 Maret 2019. Bunga:19% efektif, dan kreditur akan meninjau ulang suku bunga yang berlaku setiap ulang tahun dan karenanya suku bunga dapat berubah sesuai kondisi pasar (floating rate).

Denda Keterlambatan:2% per hari atas jumlah yang tertunggak pembayarannya.

Pembayaran Kembali:Pelunasan fasilitas kredit ini dapat dilakukan oleh Perseroan dengan syarat sebagai berikut:(1) Setiap pengambilan 1 (satu) unit rumah, Perseroan wajib cash-in sebesar Rp750.000.000,-;(2) Setiap pengambilan 1 (satu) unit ruko, Perseroan wajib cash-in sebesar Rp600.000.000,-;(3) Khusus untuk pengambilan SHGB No. 80, Perseroan wajib cash-in sebesar Rp500.000.000,-.(4) Khusus untuk pengambilan SHGB No. 71, Perseroan wajib cash-in sebesar Rp600.000.000,-.

100

Pembayaran Dipercepat:(1) Menyimpang dari jangka waktu, kreditur berhak mengakhiri perjanjian dan dalam hal ini

seluruh kewajiban Perseroan, baik karena utang pokok, provisi, denda, dan biaya-biaya lainnya yang terutang berdasarkan perjanjian kredit, dapat ditagih dan harus dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus lunas seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau lainnya yang serupa dengan itu.

(2) Jika pada suatu waktu terjadi perubahan undang-undang, peraturan-peraturan, atau petunjuk pelaksanaannya yang mengakibatkan kreditur tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian kredit karena dilarang atau dinyatakan melanggar hukum/tidak sah, maka kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit akan berakhir, dan dalam waktu yang ditentukan oleh kreditur, Perseroan wajib membayar seluruh pinjaman berikut bunga dan biaya yang terutang kepada kreditur.

Jaminan:Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan:(1) Sertipikat HGB No. 80 tanggal 30 Oktober 2013, atas bidang tanah seluas 120 m2, Surat

Ukur No. 00068/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober 2013, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, a.n. Perseroan;

(2) Sertipikat HGB No. 71 tanggal 8 November 2013, atas bidang tanah seluas 48 m2, Surat Ukur No. 00066/Sidomulyo/2013 tanggal 7 November 2013, terletak di Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, a.n. Perseroan;

(3) Sertipikat HGB No. 197 tanggal 5 Mei 2015, atas bidang tanah seluas 48 m2, Surat Ukur No. 00104/Sidomulyo/2015 tanggal 13 April 2015, terletak di Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, a.n. Perseroan;





(8) Sertipikat HGB No. 48 tanggal 30 Oktober 2013, atas bidang tanah seluas 48 m2, Surat Ukur No. 00036/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober 2013, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, a.n. Perseroan;



(11) Sebidang tanah seluas ± 933 m2 dengan No. NIB: 02308, terletak di Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang dikuasai dan dimiliki oleh Perseroan, yang akan dipergunakan sebagai Club House.

Kewajiban Perseroan:(1) Melakukan pembayaran kembali atas seluruh utang-utangnya kepada kreditur dengan

sebagaimana mestinya.(2) Menggunakan dana pinjaman sebagai modal kerja Perseroan;(3) Membayar bunga pinjaman setiap bulannya, dan membayar jumlah utang pokok sesuai

dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian kredit;(4) Memelihara sistem pembukuan/pengawasan keuangan dan barang sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku di Indonesia;

101

(5) Senantiasa memberi izin kepada kreditur dan/atau pihak yang ditunjuk oleh kreditur untuk setiap saat yang diperlukan pada jam kerja melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan administrasi Perseroan serta memeriksa barang-barang jaminan dan melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan-bangunan lain yang dipergunakan oleh Perseroan;

(6) Memelihara dan menyerahkan semua salinan/fotocopy tentang perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha Perseroan atau untuk sahnya perjanjian kredit;

(7) Memberikan kepada kreditur segala informasi/keterangan dan data-data, bila terjadi perubahan dalam sifat dan ruang lingkup usaha Perseroan, bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan Perseroan, setiap waktu baik diminta maupun tidak diminta oleh kreditur;

(8) Menyerahkan kepada kreditur keterangan dan informasi mengenai usaha dan keadaan keuangan Perseroan yang diminta oleh kreditur;

(9) Menjaga perputaran rekening secara aktif di bank milik kreditur;(10) Mendahulukan pembayaran apapun berdasarkan perjanjian kredit dari pembayaran-

pembayaran lain yang menjadi kewajiban Perseroan.

Pembatasan-Pembatasan bagi Perseroan:Tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur, Perseroan tidak akan: (1) Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan

sehari-hari;(2) Bertindak sebagai penjamin atas utang pihak ketiga;(3) Menjaminkan atau menggadaikan, menjual dan/atau mengalihkan hak atau menyewakan/

menyerahkan kepada pihak ketiga maupun juga bidang tanah dan/atau bangunan, barang-barang yang telah dijaminkan untuk fasilitas kredit, tanpa persetujuan tertulis dari kreditur;

(4) Mengubah sifat dan kegiatan usaha Perseroan yang sedang dijalankan;(5) Menerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari bank dan/atau lembaga keuangan lain.


Domisili Hukum:Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Semarang.

g. Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 14 Desember 2017, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 28 Mei 2018, keduanya dibuat di hadapan Dr. R. Djoko Setyo Hartono, Widagdo, S.E., M.M., S.H., M.K.n., Notaris di Kab. Semarang

Para Pihak:(1) Perseroan, selaku Debitur;(2) PT Bank Perkreditan Rakyat Restu Artha Makmur (“BPR RAM”), selaku Kreditur

Objek Perjanjian:Fasilitas kredit kepada Debitur dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.0000.000,-.

Maksud dan Tujuan:Fasilitas kredit digunakan untuk modal usaha. Jangka Waktu:Harus dilunasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 28 Mei 2018, dengan cara mengangsur setiap bulan secara berturut-turut tanpa terputus dengan angsuran ke-1 (satu) s/d ke-5 (lima) sebesar Rp40.000.000,-, sedangkan angsuran ke-6 (enam) atau terakhir sebesar Rp2.040.000.000,-, yang terdiri dari pokok bunga sehingga hutang tersebut lunas selambat-lambatnya pada tanggal 28 November 2018.

102

Bunga:2% per bulan yang akan dihitung dari jumlah kredit/plafond yang sudah ditarik, berlaku secara tetap (fixed) selama 6 (enam) bulan.

Denda Keterlambatan:0,25% per hari atas jumlah yang terlambat dibayarnya . Pembayaran Dipercepat:Setiap pelunasan sebelum jatuh tempo dihitung pokok hutang ditambah bunga 1 (satu) bulan berjalan sebelum tanggal jatuh tempo.

Jaminan:Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan:(1) Sebidang tanah HGB No. 66, terletak di Provinis Jawa Tengah, Kab. Semarang, Kec. Ungaran

Timur, Kel. Sidomulyo seluas 48 m2, Surat Ukur No. 00061/Sidomulyo/2013 tanggal 7 November 2013, dengan No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.07.18.08.02086, demikian menurut sertipikat HBG yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab. Semarang tertanggal 8 November 2013, tercatat a.n. Perseroan;

(2) Sebidang tanah HGB No. 67, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kab. Semarang, Kec. Ungaran Timur, Kel. Sidomulyo seluas 48 m2, Surat Ukur No. 00062/Sidomulyo/2013 tanggal 7 November 2013, dengan NIB: 11.07.18.08.02087, demikian menurut sertipikat HBG yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab. Semarang tertanggal 8 November 2013, tercatat a.n. Perseroan; dan

(3) Sebidang tanah HGB No. 69, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kab. Semarang, Kec. Ungaran Timur, Kel. Sidomulyo atas bidang tanah seluas 48 m2, Surat Ukur tanggal 7 November 2013, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab. Semarang tertanggal 8 November 2013, tercatat a.n. Perseroan .

Kewajiban Perseroan:(1) Dari waktu ke waktu atas jaminan yang diberikan untuk dilakukan oleh penilai intern Kreditur dengan menanggung semua biaya, ongkos dan upah untuk melakukan penilaian tersebut.(2) Menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kelalaian Debitur termasuk biaya penagihan dari pengacara, biaya lelang, biaya juru sita dan lain sebagainya.

Pembatasan-Pembatasan bagi Perseroan:Tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur, Perseroan tidak akan: (1) memperoleh pinjaman dari kreditor lain dengan jaminan yang sama;(2) memindahtangankan atau menyewakan barang jaminan kepada pihak manapun;(3) mengubah tau merombak semua bentuk atau tata susunan termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruh maupuns sebagian atas barang jaminan.

Yurisdikasi:Pengadilan Negeri Kota Semarang.

h. Akta Perjanjian Kredit No. 45 tanggal 28 Mei 2018, dibuat dihadapan Windarti, S.H., M.Kn, Notaris di Kab. Semarang

Para Pihak:(1) Perseroan, selaku Debitur;(2) PT Bank Perkreditan Rakyat Rudo Indobank (“BPR Rudo”), selaku Kreditur.

Objek Perjanjian:Fasilitas kredit musiman dari BPR Rudo kepada Perseroan dengan jumlah pagu kredit sebesar Rp1.700.000.000,-.

Maksud dan Tujuan:Tujuan kredit adalah untuk modal kerja (pembiayaan perumahan The Amaya).

103

Jangka Waktu Penggunaan Fasilitas Kredit:Sejak 28 Mei 2018 sampai dengan 28 November 2018.

Bunga:18% per tahun.

Denda Keterlambatan:0,2% per hari keterlambatan pembayaran.

Pembayaran Utang:Pembayaran utang wajib dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh BPR Rudo, dan harus sudah efektif diterima oleh BPR Rudo selambat-lambatnya pukul 15.00 waktu setempat.

Pembayaran utang wajib dilakukan Perseroan secara mengangsur dalam 6 (enam) kali angsuran bulanan, untuk angsuran ke-6 (keenam) atau terakhir Perseroan wajib membayar pokok berikut bunganya, dan untuk pertama kalinya bunga dibayar selambat-lambatnya tanggal 28 angsuran ke-1 (kesatu) sampai ke-6 (keenam) atau terakhir wajib dibayar pada tanggal yang sama dari tiap-tiap bulan berikutnya dengan ketentuan seluruh pokok berikut bunga atas Fasilitas Kredit wajib telah dilunasi oleh Perseroan kepada BPR Rudo selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penarikan atau pencairan Fasilitas Kredit.

Jaminan:(1) Sebidang tanah HGB No. 00061/Kalirejo/2013, seluas 48 m2, terletak di Provinsi Jawa Tengah,

Kab. Semarang, Kec. Ungaran Timur, Kel. Kalirejo, Sertipikat HGB tanggal 30 Oktober 2013, Surat Ukur No. 00049/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober 2013, a.n. Perseroan, yang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp1.081.200.000,- berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (“SKMHT”) No. 50/2018 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.;

(2) Sebidang tanah HGB No. 00062/Kalirejo, seluas 51 m2, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kab. Semarang, Kec. Ungaran Timur, Kel. Kalirejo Sertipikat HGB tanggal 30 Oktober 2013, Surat Ukur No. 00050/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober 2013, a.n. Perseroan, yang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp1.468.800.000,- berdasarkan Akta SKMHT No. 50/2018 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.

Kewajiban Perseroan:(1) Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau

instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan.(2) Segera memberitahu BPR Rudo secara tertulis tentang adanya perkara yang menyangkut

Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harya kekayaan Perseroan.

(3) Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak digunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan.

(4) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BPR Rudo yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan.

Kejadian Kelalaian:BPR Rudo berhak sewaktu-waktu menghentikan dan memutuskan perjanjian kredit, dalam hal mana seluruh utang Perseroan kepada BPR Rudo harus dibayar dengan seketika dan sekaligus, dalam hal terjadi salah satu dari kejadian sebagai berikut:(1) Kelalaian Perseroan untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana

ditentukan dalam perjanjian kredit;(2) Perseroan lalai atau tidak memenuhi syarat atau ketentuan atau kewajiban yang tercantum

dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian pengikatan jaminan serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan/atau perjanjian pengikatan jaminan;

(3) Perseroan atau pemberi agunan melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen jaminan;

104

(4) Perseroan menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya;(5) Menurut penilaian BPR Rudo, keadaan keuangan, bonafiditas, dan solvabilitas Perseroan

mundur sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran utang;

(6) Perseroan dan/atau pemberi agunan mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya;

(7) Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberi agunan disita akibat tersangkut perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau pemberi agunan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan;

(8) Agunan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan musnah, berkurang nilainya, atau disita oleh pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya, atau karena suatu hal berakhir hak penguasaannya;

(9) Persetujuan yang dibuat atau jaminan yang diserahkan oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan kepada BPR Rudo atau surat keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BPR Rudo terbukti tidak benar;

(10) Perseroan terlibat perkara di pengadilan yang menurut BPR Rudo dapat mengakibatkan Perseroan wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran utang;

(11) Perseroan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha Perseroan dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.

Domisili Hukum:Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang di Kota Semarang, dengan tidak mengurangi hak BPR Rudo untuk memohon pelaksanaan dari perjanjian kredit ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan melalui pengadilan negeri lainnya.

i. Akta Perjanjian Membuka Pinjaman No. 04 tanggal 7 Mei 2018, dibuat di hadapan Markus Gunanto Adhi Kristanto, Notaris di Kab. Semarang di Ambarawa

Para Pihak:(1) Perseroan, selaku Debitur;(2) Koperasi Simpan Pinjam Sedaya Karya Utama (“KSP Sekartama”), selaku Kreditur.

Objek Perjanjian:Fasilitas kredit KSP Sekartama kepada Perseroan dengan jumlah pagu kredit sebesar Rp22.500.000.000,-.

Maksud dan Tujuan:Tujuan kredit adalah untuk keperluan perluasan usaha atau tambahan modal.

Jangka Waktu Penggunaan Fasilitas Kredit:12 bulan sejak 7 Mei 2018 s/d 7 Mei 2019.

Bunga:13% per tahun dibayar setiap bulan, yang harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal jatuh temp pinjaman dan untuk pertama kalinya jasa pinjaman dibayar pada tanggal 7 Mei 2018.

Denda Keterlambatan:0,2% per hari keterlambatan pembayaran.

105

Jaminan:(1) Tanah SHGB No. 59, a.n. Perseroan, Surat Ukur No. 00047/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober

2013, seluas 48 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor Identifikasi Tanah (“NIB”): 11.07.18.09.01712, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (“SPPT PBB”) Nomor Objek Pajak (“NOP”): 33.22.141.010.009.0026.0;

(2) Tanah SHGB No. 54, a.n. Perseroan, Surat Ukur No. 00042/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober 2013, seluas 48 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan NIB: 11.07.18.09.01707, dan SPPT PBB NOP: 33.22.141.010.009-0026.0;



(5) Tanah SHGB No. 71, a.n. Perseroan, Surat Ukur No. 00066/Sidomulyo/2013 tanggal 7 November 2013, seluas 48 m², berlokasi di Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan NIB: 11.07.18.08.02091, dan SPPT PBB NOP: 33.22.141.011.025-0029.0;

(6) SHM No. 1148, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 919/2005 tanggal 5 Desember 2005, seluas 1.454 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan NIB: 11.07.14.09.011141, dan SPPT PBB NOP: 33.22.141.010.010-0022.0;

(7) SHM No. 690, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 77/Kalirejo/2000 tanggal 1 September 2000, seluas 1.097 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan NIB: 11.07.14.09.00554, dan SPPT PBB NOP: 33.22.141.010.010-0025.0;

(8) SHM No. 25, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1866/1981 tanggal 6 Juli 1981, seluas 1.115 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan SPPT PBB NOP: 33.22.141.010.002-0060.0;

(9) SHM No. 398, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 911/1994 tanggal 2 Maret 1994, seluas 185 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan SPPT PBB NOP: 33.22.141.010.002-0061.0;

(10) SHM No. 57, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1901/1983 tanggal 9 September 1983, seluas 2.160 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan SPPT PBB NOP: 33.22.141.010.009-0022.0;

(11) SHM No. 87, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1929/1983 tanggal 9 September 1983, seluas 1.690 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan SPPT PBB NOP: 33.22.141.010.010-0002.0;

(12) SHM No. 516, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 99/1998 tanggal 20 Januari 1998, seluas 854 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan SPPT PBB NOP: 33.22.141.010.010-0032.0;

(13) SHM No. 998, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 880/2005 tanggal 5 Desember 2005, seluas 515 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan NIB: 11.07.14.09.00927, dan SPPT PBB NOP: 33.22.141.010.010-0010.0;

(14) SHM No. 1537, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00122/2009 tanggal 6 Februari 2009, seluas 997 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan NIB: 11.07.18.09.01517, dan SPPT PBB NOP: 33.22.141.010.009-0021.0;

(15) SHM No. 997, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 879/2005 tanggal 5 Desember 2005, seluas 945 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan NIB: 11.07.14.09.00926, dan SPPT PBB NOP: 33.22.141.010.009-0020.0;

106

(16) SHM No. 1434, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1251/2005 tanggal 5 Desember 2005, seluas 2.563 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan NIB: 11.07.14.09.01085, dan SPPT PBB NOP: 33.22.141.010.013-0067.0;

(17) SHM No. 1116, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00928/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005, seluas 590 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan NIB: 11.07.14.09.01073, dan SPPT PBB NOP: 33.22.141.010.013-0067.0;

(18) SHM No. 813, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00619/Kalirejo/2003 tanggal 27 Agustus 2003, seluas 1.743 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan NIB: 11.07.14.09.00740, dan SPPT PBB NOP: 33.22.141.010.013-0063.0;

(19) SHM No. 957, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00783/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005, seluas 753 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan NIB: 11.07.14.09.01337, dan SPPT PBB NOP: 33.22.141.010.013-0063.0;

(20) Sertipikat Hak Milik No. 374, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 8471/1992 tanggal 22 Oktober 1992, seluas 1.822 m², berlokasi di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan SPPT PBB NOP: 33.22.141.010.013-0063.0 21;

(21) Sertipikat Hak Milik No. 1725, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00178/Krobokan/2015 tanggal 6 Mei 2015, seluas 50 m², berlokasi di Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kab./Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan NIB: 11011214.01572, dan SPPT PBB NOP: 33.74.120.014.010-0090.0;

(22) Tanah Persil No. 21 a, Blok II S, Kohir No. 1106 seluas ± 1.350 m²;(23) Tanah Persil No. 21 a, Blok II S, Kohir No. 284 seluas ± 3.350 m²;(24) Tanah Persil No. 22, Blok II S, Kohir No. 210 seluas ± 850 m²;(25) Tanah Persil No. 22 a, Blok II S, Kohir No. 174 seluas ± 5.500 m²;(26) Tanah Persil No. 20 a, Blok II S, Kohir No. 927 seluas ± 2.450 m² 22;(27) Tanah Persil No. 21 a, Blok II S, Kohir No. 143 seluas ± 3.550 m²;(28) Tanah Persil No. 56, Blok I S, Kohir No. 401 seluas ± 632 m²;(29) Tanah Persil No. 22a, Blok II S, Kohir No. 519 seluas ± 1.150 m²;

Kewajiban Perseroan:(1) Mengasuransikan segala sesuatu yang dijadikan jaminan hutang kepada maskapai asuransi terhadap bahaya kebakaran dan/atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh KSP Sekartama sebagai pihak yang berhak menerima uang asuransinya dan selanjutnya dan selanjutnya Perseroan wajib menyerahkan kepada KSP Sekartama semua surat/polis-polis asuransinya;(2) Menanggung premi dan segala biaya-biaya yang berhubungan dengan denda asuransi apabila Perseroan lalai untuk mengasuransikan segala sesuatu yang dijadikan jaminan hutang, yang kemudian diasuransikan oleh KSP Sekartama.

Kejadian Kelalaian:KSP Sekartama berhak menagih hutang berikut jasa pinjaman, provisi dan denda-denda dengan seketika dan sekaligus, dalam hal:(1) Perseroan menurut KSP Sekartama tidak menaati ketentian-ketentuan dalam perjanjian dan/atau dalam akta ini;(2) Perseroan karena apapunjuga dinyatakan tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaanya;(3) Kekayaan Perseroan sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain;(4) Perseroan dinyatakan pailit;(5) Keadaan kekayaan Perseroan mundur sedemikian rupa sehingga ia menurut pendapat KSP Sekartama tidak akan dapat membayar hutangnya lagi.

21 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Perseroan, bidang tanah dimaksud yang sebenarnya menjadi objek jaminan untuk KSP Sekartama adalah tanah Sertipikat Hak Milik No. 1894/Kalirejo (dan bukan tanah Sertipikat Hak Milik No. 374). Sehubungan dengan hal ini, pihak Perseroan menyampaikan akan melakukan pembicaraan dengan pihak KSP Sekartama untuk memposisikan dokumen perikatan kredit/pinjaman dengan KSP Sekartama sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

22 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Perseroan, bidang tanah ini seharusnya tidak masuk sebagai bagian dari jaminan untuk KSP Sekartama. Terkait dengan hal ini, pihak Perseroan menyampaikan sedang melakukan komunikasi dengan pihak KSP Sekartama dengan maksud untuk dilakukannya penyesuaian terhadap dokumen perikatan kredit/pinjaman yang bersangkutan.

107

Domisili Hukum:Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kendal, dengan tidak mengurangi hak KSP Sekartama untuk memohon pelaksanaan dari perjanjian kredit ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan melalui pengadilan negeri lainnya.

Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9700001811-PK-005 tanggal 2 November 2016

Para Pihak:(1) Perseroan, selaku Debitur; dan(2) PT BCA Finance Jakarta (“BCA Finance”), selaku Kreditur.

Objek Perjanjian:Fasilitas yang diberikan oleh BCA Finance kepada Perseroan adalah fasilitas pembiayaan konsumen dengan jumlah sebesar Rp112.000.000,-.

Maksud dan Tujuan:Fasilitas pembiayaan diberikan untuk membiayai pembelian barang-barang yang disetujui oleh BCA Finance (“Barang”) dari penjual/agen penjualan/supplier/dealer (“Penjual”).

Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan:35 bulan terhitung sejak 2 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019, dengan cara pembayaran angsuran sebagai berikut:(1) Jenis Angsuran : Bulanan, In Advance(2) Jangka Waktu Fasilitas : 36 kali angsuran(3) Sisa Angsuran : 35 kali angsuran(4) Jumlah Angsuran : Rp3.641.300,-

Bunga: (1) Suku bunga adalah 5,68% flat p.a. atau setara dengan 11,6% efektif p.a (informasi Suku

Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada media publikasi papan pengumuman/TV plasma di Kantor Cabang Bank BCA dan/atau website Bank BCA www.bca.co.id atau www.klikbca.co.id atau www.klikbca.com.

(2) Perseroan wajib membayar bunga setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali.

(3) BCA Finance berhak mengubah besarnya suku bunga yang berlaku ataupun merubah cara perhitungan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:(a) Terjadi perubahan di bidang keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi likuiditas

BCA Finance; dan(b) Meningkatnya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan/memelihara fasilitas

pembiayaan, sehingga menyebabkan BCA Finance tidak dapat mempertahankan pemberian fasilitas pembiayaan baik yang disebabkan oleh meningkatnya biaya dana yang terjadi di pasar keuangan maupun karena peraturan atau kebijakan badan-badan pemerintahan.

Denda Keterlambatan:4% / hari dari jumlah angsuran tertunggak.

Pembayaran Dipercepat:Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat/lebih awal hanya untuk seluruh fasilitas pembiayaan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:(1) Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pembayaran tersebut

selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pembayaran;(2) Pembayaran dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran;

108

(3) Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran, maka Perseroan harus membayar bunga berjalan; dan

(4) Penentuan kewajiban tersisa dihitung berdasarkan tingkat suku bunga effective dengan metode perhitungan anuitas.

Dalam hal Perseroan melakukan pembayaran dipercepat/lebih awal atas seluruh fasilitas pembiayaan, maka BCA Finance akan memperhitungkan kembali seluruh jumlah kewajiban utang baik pokok maupun bunga dan angsuran yang harus dibayar oleh Perseroan.

Jaminan:Hak atas Barang atau Barang Jaminan yang pembeliannya dibiayai dengan fasilitas ini, dan Perseroan melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berikut ketentuan undang-undang dan ketentuan/peraturan pemerintah lainnya yang terkait:

Jenis Mb. PenumpangMerek HondaTipe MOBILIO DD4 1.5 S MTTahun 2014Warna Abu-abu Metal MetalikNo. Rangka MHRDD4730EJ400745No. Mesin L15Z11104603No. BPKB L 02398561 INo. Polisi H 8901 DYBPKB a/n YOHANES WIJAYAJumlah 1Kondisi Bekas PakaiPenjual Refinancing 1

Kendaraan ini telah dibalik nama menjadi a.n. Perseroan, dengan BPKB No. M-13937549, No. Polisi H 9243 AG.

Kewajiban Perseroan: (1) Menutup pertanggungan atas Barang atau Barang Jaminan dengan masa pertanggungan

sesuai dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan (full tenor) pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCA Finance dengan jenis pertanggungan comperhensive atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggungan yang dapat disetujui oleh BCA Finance;

(2) Mencatatkan nama BCA Finance dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (Leasing Clause);

(3) Apabila terhadap Barang atau Barang Jaminan telah ditutup pertanggungannya, maka:(a) Perseroan wajib melakukan tindakan sebagaiman disebutkan pada angka (2) di atas;(b) Jika pada polis pertanggungan masih tertulis nama pihak ketiga sebagai pihak yang

ditunjuk untuk menerima hasil klaim, maka Perseroan wajib mencabut/menghapus atau membatalkan nama pihak ketiga tersebut dari polis pertanggungan dan mencatatkan nama BCA Finance sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima hasil klaim pertanggungan; dan

(c) Perseroan wajib mengajukan permohonan serta memperoleh persetujuan dari BCA Finance untuk menambah/memperluas jenis pertanggungan yang belum tercakup dalam jenis pertanggungan yang telah ditutup sebagaimana diatur pada angka (1) di atas.

Pembatasan-Pembatasan bagi Perseroan:Tanpa persetujuan tertulis dari BCA Finance, Perseroan dilarang membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihakan, menjual, membebani, atau membuat perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang atau Barang Jaminan dan penggantian kedudukan Perseroan selaku pihak yang berutang dalam perjanjian kepada pihak lain.

109

Pelanggaran atas Ketentuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan:BCA Finance berhak menghentikan dan mengakhiri perjanjian, tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi), dan dengan lewatnya waktu saja Perseroan dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadi peristiwa atau kejadian sebagai berikut:(1) Perseroan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian;(2) Perseroan lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga, serta biaya-

biaya yang timbul dari perjanjian fasilitas pembiayaan atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara BCA Finance dan Perseroan;

(3) Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen lainnya;

(4) Perseroan terlibat dalam perkara perdata, pajak, atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan Perseroan diputuskan membayar kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh BCA Finance dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada BCA Finance;

(5) Perseroan atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

(6) Perseroan terlibat dalam tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk, tapi tidak terbatas pada, tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak BCA Finance maupun pihak ketiga lainnya;

(7) Menurut pertimbangan BCA Finance, kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvibilitas Perseroan mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya;

(8) Harta kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenaang;

(9) Barang atau Barang Jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam malaksanakan kewajibannya membayar utang;

(10) Terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan kepada Perseroan palsu atau tidak benar.


Perjanjian Kerjasama Penyediaan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah

1. Akta Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Kota Satu Properti No. 17 tanggal 17 Desember 2013, dibuat di hadapan Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H., Notaris Kab. Semarang di Ambarawa

Para Pihak:(1) Perseroan; dan(2) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”).

Ruang Lingkup:Perjanjian kerjasama antara Perseroan dengan BRI dalam rangka pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”) bagi calon konsumen yang akan membeli rumah di perumahan The Amaya.

Jangka Waktu Perjanjian:Sejak 17 Desember 2013 sampai dengan seluruh kewajiban calon konsumen yang membeli rumah dalam perjanjian kerjasama ini telah dipenuhi.

Hak Perseroan:(1) Berhak menerima pencairan KPR a.n. calon konsumen.(2) Berhak mengambilalih kedudukan BRI selaku kreditur secara subrogasi setelah melunasi

seluruh angsuran KPR.

110

Kewajiban Perseroan:(1) Wajib membuka rekening giro a.n. Perseroan di BRI.(2) Wajib menyelesaikan pengurusan sertipikat dan dokumen-dokumen yang diperlukan

sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian.(3) Memberikan alasan-alasan yang dapat diterima BRI apabila Perseroan tidak dapat memenuhi

persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tepat pada waktunya.

(4) Wajib menyerahkan kepada BRI dokumen-dokumen asli yang diperlukan kepada BRI maupun Notaris-PPAT rekanan BRI.

(5) Wajib menanggung seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pengambilalihan pengurusan dokumen.

(6) Wajib menjadi media penyedia informasi fasilitas KPR kepada calon konsumen yang akan membeli rumah.

(7) Wajib membantu BRI untuk menjualkan atau memasarkan rumah apabila calon konsumen melakukan wanprestasi.

Penyelesaian Sengketa:Pengadilan Negeri Semarang.

2. Akta Perjanjian Kerjasama No. 28 tanggal 24 Februari 2014, dibuat di hadapan Titik Samsiyati, S.H., Notaris Kab. Semarang di Ambarawa

Para Pihak:(1) Perseroan; dan(2) PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah”).

Ruang Lingkup:Pemberian fasilitas pembiayaan pemilikan rumah sesuai prinsip syariah oleh BNI Syariah (“Griya iB Hasanah”) kepada calon pembeli rumah yang akan membeli rumah di perumahan The Amaya (“Nasabah Pembiayaan”).

Jangka Waktu Perjanjian:Sejak 24 Februari 2014 sampai dengan diakhirinya oleh masing-masing pihak secara bersamaan.

Hak Perseroan:Memperoleh dana hasil pencairan fasilitas Griya iB Hasanah sesuai dengan jumlah yang tercantum secara tegas dalam akad pembiayaan.

Kewajiban Perseroan:(1) Membantu calon Nasabah Pembiayaan dalam menyiapkan berkas-berkas permohonan

fasilitas Griya iB Hasanah.(2) Menyerahkan sertifikat induk (atau sertifikat pecahan apabila sertifikat induk sudah dipecah)

kepada BNI Syariah atau Notaris/PPAT yang ditunjuk BNI Syariah selambat-lambatnya pada saat penandatanganan akad pembiayaan.

(3) Menyediakan rumah siap huni dan/atau menyelesaikan pembangunan rumah hingga kondisi siap huni selambat-lambatnya 12 bulan sejak ditandatanganinya akad pembiayaan.

(4) Membayar denda keterlambatan kepada BNI Syariah sebesar Rp50.000,- untuk setiap hari kalender keterlambatan Perseroan menyediakan dokumen yang diperlukan kepada BNI Syariah.

(5) Membuka rekening operasional dan rekening giro penampungan.

Jaminan:Perseroan menjamin BNI Syariah bahwa Perseroan akan melunasi seluruh pembiayaan rumah Nasabah Pembiayaan, berikut tunggakan, denda keterlambatan, dan seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan kewajiban tersebut apabila: (i) Nasabah Pembiayaan menunggak pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut; (ii) BNI Syariah telah menyampaikan surat peringatan kepada Nasabah Pembiayaan selama 3 (tiga) kali dengan tembusan kepada Perseroan

111

dan sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan ketiga, Nasabah Pembiayaan belum membayar tunggakan tersebut dalam kondisi:(1) Perseroan belum menyelesaikan pembangunan;(2) BNI Syariah belum menerima asli sertifikat pecahan yang terdaftar a.n. Nasabah Pembiayaan

atau suami/istri Nasabah Pembiayaan atau anak Nasabah Pembiayaan, Akta Jual Beli, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, dan/atau Akta Pembebanan Hak Tanggungan berikut sertifikat Hak Tanggungan;

(3) BNI Syariah belum menerima asli Izin Mendirikan Bangunan atas satuan rumah (atau fotocopy induk yang dilegalisir per satuan rumah) berikut bentuk asli atau fotocopy denah bangunan dan fotocopy site plan/blok plan;

(4) Pembangunan sarana infrastruktur seperti listrik, air bersih, jalan, dan sebagainya belum selesai.

Penyelesaian Sengketa:Pengadilan Agama Semarang.

3. Akta Perjanjian Kerjasama No. 20 tanggal 27 Januari 2015, dibuat di hadapan Maria Yosefa Deni, S.H., Notaris di Kota Semarang, sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Februari 2016

Para Pihak:(1) Perseroan; dan(2) PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”).

Ruang Lingkup:Kerjasama dalam rangka memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”) kepada calon pembeli rumah yang akan membeli rumah kepada Perseroan (“Pembeli”) yang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentian pemberian fasilitas KPR.

Jangka Waktu Perjanjian:Tidak ditentukan lamanya, dengan ketentuan perjanjian dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.

Penjaminan dan Kewajiban Perseroan:(1) Perseroan menjamin BCA atas hal-hal sebagai berikut:

(a) Tanah dan bangunan yang dijual kepada Pembeli tidak tersangkut dalam sengketa atau perkara;

(b) Apabila sertifikat tanah dan bangunan sedang dijaminkan kepada bank lain atau pemberi kredit konstruksi, maka:(i) Perseroan menjamin bahwa surat roya dari bank lain akan diperoleh sebelum

penandatanganan fasilitas KPR oleh Pembeli;(ii) Maksimal 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penandatanganan AJB, Perseroan wajib

menyampaikan sertifikat pecah per kavling yang sudah bebas dari Hak Tanggungan ke Notaris/PPAT yang ditunjuk BCA.

(2) Mengundang Pembeli untuk menandatangani AJB dan APHT atas tanah dan bangunan yang dibeli dan dibiayai oleh fasilitas KPR.

(3) Mengikatkan diri serta menerima selaku kewajibannya atas beban dan kewajibannya dalam mengurus dan menyelesaikan proses pemecahan sertifikat atas tanah yang dibiayai fasilitas KPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak penandatanganan perjanjian fasilitas KPR.

(4) Membebaskan BCA dari sengketa yang timbul sehubungan dengan pengurusan pemecahan sertifikat.

(5) Menyelesaikan pembangunan tanah dan banguna yang dibiayai fasilitas KPR yang diberikan BCA, dalam jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian fasilitas KPR.

Penyelesaian Sengketa:Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

112

4. Akta Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT Kota Satu Properti Tentang Penyediaan Fasilitas KGU “Rumah Indent” Bagi Pembeli Tanah & Rumah “The Amaya” No. 22 tanggal 16 Agustus 2013, dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H., dan sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT Kota Satu Properti Tentang Penyediaan Fasilitas KGU “Rumah Indent” Bagi Pembeli Tanah & Rumah “The Amaya” No. 44 tanggal 30 Juni 2017, keduanya dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.

Para Pihak:(1) Perseroan; dan(2) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”).

Ruang Lingkup:Menyediakan fasilitas Kredit Griya Utama (“KGU”) rumah indent di perumahan “The Amaya” yang dimiliki dan dibangun oleh Perseroan yang terletak di Kel. Sidomulyo dan Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang

Jangka Waktu Perjanjian:3 (tiga) tahun, sejak 1 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2020.

Hak dan Kewajiban BTN:(1) Menyediakan fasilitas KGU rumah indent bagi masyarakat yang berminat untuk membeli tanah

dan rumah di perumahan “The Amaya”, yang terletak di Kel. Sidomulyo dan Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, yang dimiliki dan dibangun oleh Perseroan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat;

(2) Mempunyai kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak permohonan KGU rumah indent dan menetapkan besarnya maksimal kredit tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun;

(3) Memungkinkan perubahan suku bunga KGU rumah indent sewaktu-sewaktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank;

(4) Khusus untuk permohonan-permohonan KGU rumah indent yang disetujuai, BTN wajib menerbitkkan dan menyampaikan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (“SP3K”), kepada pemohon mealui Perseroan.

(5) Melaksanakan akad kredit KGU rumah indent setelah berkoordinasi dengan Perseroan , selambat-lambatnya sesuai dengan batas waktu berakhirnya SP3K, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:a. Sertipikat Hak Penguasaan Lahan (minimal SHGB induk);b. Asli surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional setempat yang menyatakan bahwa

sertipikat sedang dalam pengurusan (KGU rumah ident) atau covernote Notaris yang menyatakan bahwa sertifikat dapat dipecah/balik nama tidak masalah;

c. IMB (minimal IMB induk), izin lokasi, site plan, dan peil banjir;d. Akta Buy Back Guarantee yang dibuat dihadapan Notaris;e. Rencana anggaran biaya, spesifikasi bangunan per masing-masing tie yang diperjualbelikan

dengan dukungan KGU rumah indent, dan jadwal rencana pembangunan.(6) Melakukan pemindahbukuan dana yang berada di escrow account ke rekening giro operasional

secara bertahap, dan sisa dana yang tedapat dalam escrow account setelah pencaraian tahap 1 dapat ditampung dalam atas nama Perseroan sampai dengan batas waktu pencairan dana tahap berikutnya;

(7) Berhak menahan sejumlah dana milik Perseroan yang masih harus ditahan, sebagai jaminan penyelesaian kewajiban Perseroan.

Hak dan Kewajiban Perseroan:(1) Menyediakan perumahan di perumahan The Amaya Kel. Sidomulyo dan Kel. Kalirejo, Kec.

Ungaran Timur, Kab. Semarang yang dimiliki dan dibangun oleh Perseroan, berserta seluruh fasilitas-fasilitasnya dan melengkapi seluruh perjanjian-perjanjiannya;

(2) Membangun rumah di lokasi perumahan dimaskud, sesuai dengan rencana anggaran biaya, spesifikasi bangunan yang telah disepakati, jadwal rencana pembangunan dan sesuai dengan persyaratan-persyartan BTN;

113

(3) Menyelesaikan pembangunan rumah selambat-lambatnya sesuai dengan kesepakatan sejak tanggal pelaksanaan akad kredit KGU rumah indent;

(4) Menyelesaikan pengurusan IMB per masing-masing debitur KGU rumah indent;(5) Meyelesaikan pemecahan (splitzing) sertipikat dan pengurusan balik nama menjadi atas nama

masing-masing debitur melalui PPAT selambat-lambatnya 12 bulan sejak penandatanganan akad kredit;

(6) Menyampaikan harga jual yang sebenarnya kepada BTN untuk menentukan maksimal yang diberikan kepada Debitur;

(7) Selambat-lambatnya sebelum tanggal pelaksanaan kredit, pihak kedua wajib untuk menyarahkan kepada BTN sebagai berikut:a. SHM dan SHGB Induk (jka ada minimal NIB splitzing) atau surat keterangan dari BPN

setempat yang menyatakan sertipikat yang bersangkutan masih di BPN dan sedang dipergunakan untuk proses splitzing atau covernote Notaris yang menyatakan bahwa sertipikat dapat dipecah/balik nama tidak ada masalah;

b. IMB (minimal IMB Induk), Izin Lokasi, Site Plan, dan Peil Banjir;c. Akta Buy Back Guarantee;

(8) Menyampaikan persyaratan dan ketentuan KGU rumah indent kepada pemohon, mengkoordinir pemohon KGU rumah indent, serya menyampaikan berkas-berkas dimaksud kepada BTN secara kolektif.

Sanksi Keterlambatan:Apabila Perseroan tidak memenuhi batas waktu penyerahan IMB selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal kredit, maka BTN berhak, dan Perseroan menyetujui BTN melakukan hal-hal sebagai berikut:(1) Menunjuk pihak lain untuk mengambilalih pengurusan IMB yang seluruh biaya pengurusannya

berasal dari dana retensi IMB Perseroan;(2) Menjadi salah satu pertimbangan untuk dapat dihentikannya kerja sama penyediaan KGU

rumah indent untuk sementara waktu hingga selesainya IMB dimaksud.Apabila Perseroan tidak dapat menyelesaikan pembanguan sebagaimana yang telah disepakati sejak tanggal pelaksanaan akad kredit dan pembangunan rumah tidak sesuai dengan spesifikasi bangunan yang disampaikan, maka:(a) BTN berhak untuk sementara waktu mempertimbangkan untuk menghentikan pelaksanaan

akad kredit KGU rumah indent berikutnya hingga selesainya pekerjaan pembangunan fisik rumah dimaksud dan hingga Perseroan menyelesaikan pembangunan fisik rumah dengan spesifikasi bangunan per masing-masing unit rumah;

(b) Apabila konsumen menghendaki tanah dan rumah akan dijual kembali, Perseroan wajib membeli kembali sesuai dengan akta buy back guarantee;

(c) Apabila konsumen menghendaki pengembalian di atas, maka BTN berhak, dan Perseroan menyetujui BTN, menunjuk pihak lain untuk mengambilalih penyelesaian pembangunan rumah yang seluruh biayanya berasal dari sisa dana yang belum dicairkan.

Atas keterlambatan Perseroan dalam melaksanakan penyelesaian pekerjaan pembangunan fisik rumah sebagaimana diatur di atas, Perseroan dikenakan 1% per hari dari maksimal kredit KGU rumah indent.

Penyelesaian Sengketa:Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat dilakukannya penandatanganan perjanjian kerjasama.

Perjanjian Pembangunan Proyek The Amaya

1. Perjanjian Borongan Pembangunan Club House The Amaya No. 320/SK/C1D-L/U-LOA/16/X/17 tanggal 23 Mei 2017

Para Pihak:(1) Perseroan; dan(2) Supriyanto, selaku Kontraktor.

114

Lingkup Perjanjian dan Objek Perjanjian:Kontraktor melaksanakan pekerjaan pembangunan Club House Amaya di The Amaya Ungaran sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam bestek, gambar, dan ketentuan perjanjian.

Jangka Waktu Pekerjaan:6 (enam) bulan, sejak ditandatanganinya purchase order 16 Mei 2017 s/d 16 November 2017. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Perseroan, perjanjian ini masih berlaku karena terdapat perubahan desain secara keseluruhan, selain perubahan pada tampak luar juga terdapat perubahan pada struktur fungsi ruangan supaya dapat mengakomodasi kantor estate, manajemen, proyek, dan marketing.

Harga Pekerjaan:Rp774.981.667,-.

Kewajiban Perseroan: (1) Memberikan dokumen kerja dan informasi yang diperlukan untuk Kontraktor dapat melakukan

pekerjaannya.(2) Memastikan bahwa area proyek telah siap untuk dapat dikerjakan oleh Kontraktor.(3) Menyediakan pengawas lapangan yang dapat mengarahkan, mengontrol, dan menilai

kemajuan pekerjaan.(4) Melakukan pembayaran sesuai dengan tata cara pembayaran yang berlaku.(5) Menyediakan pengamanan di lingkungan proyek.

Kewajiban Kontraktor:(1) Menyelesaikan pekerjaan pembangunan Club House Amaya di The Amaya Ungaran yang

dipesan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.(2) Memastikan bahwa seluruh staf dan pekerjanya mengerti dan mematuhi segala peraturan

perusahaan yang berlaku di lokasi proyek.(3) Memastikan bahwa seluruh staf dan pekerjanya mengerti dan mematuhi segala peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di wilayah proyek.(4) Staf maupun pekerja dari Kontrakor yang diketahui melanggar poin (2) dan (3) di atas menjadi

tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya untuk menanggung segala kerugian yang diakibatkan.

Masa Pemeliharaan:(1) Masa pemeliharaan adalah 6 (enam) bulan atau 180 hari terhitung sejak tanggal berita acara

serah terima.(2) Selama masa pemeliharaan, segala pekerjaan dalam rangka perbaikan kerusakan,

penggantian material baik karena kerusakan maupun karena mutu yang dibawah standar adalah sepenuhnya menjadi kewajiban Kontraktor, segala perbaikan dan penggantian yang mungkin timbul harus dilaksanakan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum Perseroan dapat menerbitkan berita acara selesai masa pemeliharaan.

(3) Segala biaya yang timbul baik langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan perbaikan pada masa pemeliharaan adalah sepenuhnya tanggung jawab Kontraktor.

Sanksi Keterlambatan:(1) Dalam hal Kontraktor tidak dapat menyelesaikan pembangunan dalam jangka waktu yang

telah ditentukan oleh Perseroan, Kontraktor bersedia membayar denda keterlambatan sebesar 2 (dua) per mil per hari dari harga pekerjaan total. Nilai denda tersebut diakumulasi sampai maksimal sebesar 10% dari harga pekerjaan.

(2) Apabila nilai denda telah mencapai batas maksimum, Perseroan berhak memutus perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan Kontraktor.

115

Pengakhiran Perjanjian:(1) Pemutusan perjanjian sebelum pekerjaan selesai atau setelah pekerjaan selesai atau setelah

selesai masa pemeliharaan, Kontraktor tetap wajib menjamin spesifikasi dan mutu bagian pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Kontraktor sesuai dengan ketentuan perjanjian.

(2) Perseroan dapat memutus perjanjian tanpa persetujuan dari Kontraktor, dan berhak menunjuk pihak lain untuk meneruskan pekerjaan, apabila Kontraktor dinilai tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dan/atau telah menerima surat peringatan ketiga atau dalam melaksanakan pekerjaannya telah terlambat dari jadwal sebagaimana diatur dalam sanksi keterlambatan.

(3) Segala kerugian akibat pemutusan menjadi tanggung jawab Kontraktor.(4) Segala biaya pekerjaan yang timbul sebagai akibat kelalaian Kontraktor dalam melaksanakan

pekerjaannya ditanggung sepenuhnya oleh Kontraktor.(5) Bilamana Kontraktor hendak mengundurkan diri, maka harus terlebih dahulu mengajukan

permohonan pemutusan hubungan beserta alasannya kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pengunduran diri.

(6) Apabila terjadi pemutusan perjanjian, Perseroan hanya wajib membayar nilai sesuai opname progress pekerjaan dari quality assurance yang ditunjuk oleh Perseroan.

Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa:Pengadilan Negeri Kab. Semarang.

2. Perjanjian dengan CV Mandiri Cipta Sarana

Perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh Perseroan dengan CV Mandiri Cipta Sarana antara lain sebagai berikut:

No. Perjanjian Pekerjaan Harga Pekerjaan Jangka Waktu Pekerjaan1. Perjanjian Borongan

Pembangunan Rumah The Amaya No. 325/SK/C1D-L/U-LOA/04/X/17 tanggal 4 Oktober 2017

Pembangunan unit rumah tinggal tipe Fressia unit B1 No. 20 di The Amaya Ungaran

Rp314.703.000,-.Harga pekerjaan tambahan pembangunan unit rumah tipe Fressia unit B1 No. 20 sebesar Rp13.500.000,- diluar PPN belum dipotong PPh 3%.

6 (enam) bulan, sejak ditandatanganinya purchase order 13 Maret 2017 s/d 13 Maret 2018. Perjanjian ini masih berlaku karena BAST terkait belum disepakati.

2. Perjanjian Borongan Pembangunan Rumah The Amaya No. 326/SK/C1D-L/U-LOA/28/II/17 tanggal 4 Oktober 2017


Rp314.703.000,-. 6 (enam) bulan, sejak ditandatanganinya purchase order 13 Maret 2017 s/d 13 Maret 2018. Perjanjian ini masih berlaku karena BAST terkait belum disepakati.

3. Perjanjian Borongan Pembangunan Rumah The Amaya No. 327/SK/C1D-L/U-LOA/04/X/17 tanggal 4 Oktober 2017


Rp314.703.000,-.Harga pekerjaan tambahan pembangunan unit rumah tipe Fressia unit B2 No. 42 sebesar Rp13.500.000,- diluar PPN belum dipotong PPh 3%-.

6 (enam) bulan, sejak ditandatanganinya purchase order 13 Maret 2017 s/d 13 Maret 2018. Perjanjian ini masih berlaku karena BAST terkait belum disepakati.

Beberapa hal yang dimuat di dalam masing-masing perjanjian borongan pembangunan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:




116

Kewajiban Kontraktor:(1) Menyelesaikan pembuatan rumah yang dipesan Perseroan sesuai ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam perjanjian.(2) Memastikan bahwa seluruh staf dan pekerjanya mengerti dan mematuhi segala peraturan




Masa Pemeliharaan:(1) Masa pemeliharaan adalah 3 (tiga) bulan atau 90 hari terhitung sejak tanggal berita acara




Sanksi Keterlambatan:(1) Dalam hal Kontraktor tidak dapat menyelesaikan pembangunan dalam jangka waktu yang

telah ditentukan oleh Perseroan, Kontraktor bersedia membayar denda keterlambatan sebesar 2 (dua) per mil per hari dari harga pekerjaan total. Nilai denda tersebut diakumulasi sampai maksimal sebesar 10% dari harga pekerjaan.



selesai masa pemeliharaan, Kontraktor tetap wajib menjamin spesifikasi dan mutu bagian pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Kontraktor sesuai dengan ketentuan perjanjian







3. Perjanjian Borongan Infrastruktur No. 334/SK/C1D-L/U-LOA/II/XII/17 tanggal 7 November 2017

Para Pihak:(1) Perseroan; dan(2) Buyung Arlingga, selaku Kontraktor.

117

Lingkup Perjanjian dan Objek Perjanjian:Perseroan memberikan pekerjaan pengurugan tanah, saluran, talud, dan infrastruktur kepada Kontraktor sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalan bestek, gambar maupun yang telah disepakati dalam perjanjian.

Jangka Waktu Pekerjaan:1 (satu) tahun, sejak 7 November 2017 s/d 7 November 2018.

Sifat dan Harga Pekerjaan: Sifat pekerjaan adalah borongan, harga pekerjaan pengurugan tanah dan jasa pekerjaan pengurugan tanah sesuai yang tertera dalam purchase order.




Kewajiban Kontraktor:(1) Menyelesaikan pekerjaan pengurugan tanah, saluran, talud, dan infrastruktur yang dipesan

oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan perjanjian.(2) Memastikan bahwa seluruh staf dan pekerjanya mengerti dan mematuhi segala peraturan








Sanksi Keterlambatan:(1) Dalam hal Kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengurugan tanah, saluran, talud,

dan infrastruktur dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Perseroan, Kontraktor bersedia membayar denda keterlambatan sebesar 2 (dua) per mil per hari dari harga pekerjaan total. Nilai denda tersebut diakumulasi sampai maksimal sebesar 10% dari harga pekerjaan.





118






4. Perjanjian Borongan Infrastruktur No. 334/SK/C1D-L/U-LOA/II/XII/17 tanggal 13 November 2017

Para Pihak:(1) Perseroan; dan(2) Istichomah, selaku Kontraktor.

Lingkup Perjanjian dan Objek Perjanjian:Perseroan memberikan pekerjaan pengurugan tanah, saluran, talud, dan infrastruktur kepada Kontraktor sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalan bestek, gambar maupun yang telah disepakati dalam perjanjian.

Jangka Waktu Pekerjaan:1 (satu) tahun, sejak 13 November 2017 s/d 13 November 2018.

Sifat dan Harga Pekerjaan: Sifat pekerjaan adalah borongan, harga pekerjaan pengurugan tanah dan jasa pekerjaan pengurugan tanah sesuai yang tertera dalam purchase order.




Kewajiban Kontraktor:(1) Menyelesaikan pekerjaan pengurugan tanah, saluran, talud, dan infrastruktur yang dipesan

oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan perjanjian.(2) Memastikan bahwa seluruh staf dan pekerjanya mengerti dan mematuhi segala peraturan







119


Sanksi Keterlambatan:(1) Dalam hal Kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengurugan tanah, saluran, talud,

dan infrastruktur dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Perseroan, Kontraktor bersedia membayar denda keterlambatan sebesar 2 (dua) per mil per hari dari harga pekerjaan total. Nilai denda tersebut diakumulasi sampai maksimal sebesar 10% dari harga pekerjaan.










5. Perjanjian Borongan Pembangunan Rumah The Amaya No.341/SK/C1D-LU-LOA/4/VII/18 tanggal 4 Juli 2018

Para Pihak:(1) Perseroan; dan(2) CV Mahesa selaku Kontraktor.

Lingkup Perjanjian dan Objek Perjanjian:Kontraktor melaksanakan pekerjaan Pembangunan unit rumah tinggal tipe Fontana di The Amaya Ungaran sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam bestek, gambar, dan ketentuan perjanjian.

Jangka Waktu Pekerjaan:8 (delapan bulan) bulan, sejak diterbitkannya purchase order oleh Perseroan.

Harga Pekerjaan:Sifat pekerjaan adalah borongan. Harga pembangunan per unit rumah tinggal tipe Fontana di The Amaya Ungaran adalah sebesar Rp703.00.000,- (belum termasuk PPN dan belum termasuk urugan dalam rumah).



kemajuan pekerjaan.

120

(4) Melakukan pembayaran sesuai dengan tata cara pembayaran yang berlaku.(5) Menyediakan pengamanan di lingkungan proyek.

Kewajiban Kontraktor:(1) Menyelesaikan pekerjaan dan pekerjaan tambahan pembangunan rumah tinggal tipe Fontana

yang dipesan oleh Perseroan.(2) Mengkomunikasikan pekerjaan dilapangan dengan Perseroan apabila ada yang tidak sesuai

gambar atau Bill of Quantity.(3) Memastikan bahwa seluruh staf dan pekerjanya mengerti dan mematuhi segala peraturan



tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya untuk menanggung segala kerugian yang diakibatkan.(6) Kontraktor wajib menjaga kebersihan lingkungan proyek dan membuang sampah ataupun

limbah proyek di luar kawasan Perumahan The Amaya.





Sanksi Keterlambatan:(1) Dalam hal Kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan pekerjaan tambahan

pembangunan rumah tinggal tipe Fontana dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Perseroan, Kontraktor bersedia membayar denda keterlambatan sebesar 2 (dua) per mil per hari dari harga pekerjaan total. Nilai denda tersebut diakumulasi sampai maksimal sebesar 10% dari harga pekerjaan.








(6) Apabila terjadi pemutusan perjanjian, Perseroan hanya wajib membayar nilai sesuai opname progress pekerjaan dari quality suveyor yang ditunjuk oleh Perseroan.


121

6. Perjanjian Borongan Pembangunan Rumah The Amaya No. 399/SK/CID/L/U-LOA/17/V/18 tanggal 17 Mei 2018

Para Pihak:(1) Perseroan; dan(2) Supriono selaku Kontraktor.

Lingkup Perjanjian dan Objek Perjanjian:Kontraktor melaksanakan pekerjaan Pembangunan unit rumah tinggal tipe Linea Standart di The Amaya Ungaran sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam bestek, gambar, dan ketentuan perjanjian.

Jangka Waktu Pekerjaan:6 (enam bulan) bulan, sejak ditandatanganinya purchase order oleh para pihak.

Harga Pekerjaan:Sifat pekerjaan adalah borongan. Harga pembangunan per unit rumah tinggal tipe Lines Standart adalah sebesar Rp215.00.000,- (belum termasuk PPN dan belum termasuk tanah urugan dalam rumah).




Kewajiban Kontraktor:(1) Menyelesaikan pekerjaan dan pekerjaan tambahan pembangunan rumah tinggal tipe Lines

Standart yang dipesan oleh Perseroan.(2) Memastikan bahwa seluruh staf dan pekerjanya mengerti dan mematuhi segala peraturan



tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya untuk menanggung segala kerugian yang diakibatkan.(5) Kontraktor wajib menjaga kebersihan lingkungan proyek dan membuang sampah ataupun

limbah proyek di luar kawasan Perumahan The Amaya. Masa Pemeliharaan:(1) Masa pemeliharaan adalah 3 (tiga) bulan atau 90 hari terhitung sejak tanggal berita acara




122

Sanksi Keterlambatan:(1) Dalam hal Kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan pekerjaan tambahan

pembangunan rumah tinggal tipe Lines Standart dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Perseroan, Kontraktor bersedia membayar denda keterlambatan sebesar 2 (dua) per mil per hari dari harga pekerjaan total. Nilai denda tersebut diakumulasi sampai maksimal sebesar 10% dari harga pekerjaan.








(6) Apabila terjadi pemutusan perjanjian, Perseroan hanya wajib membayar nilai sesuai opname progress pekerjaan dari quality suveyor yang ditunjuk oleh Perseroan.


Perjanjian Sewa Menyewa

1. Perjanjian Sewa Menyewa Ruko The Amaya No. 001/C1D-L/PSM/29/III/2018

Para Pihak:(1) Perseroan; dan(2) Yunita Niqrisah Dwi P, selaku Penyewa.

Objek Sewa:1 (satu) bidang tanah beserta bangunan beserta bangunan Rumah Toko (“Ruko”):Blok : CC/19.Lantai : 3 (tiga)Alas Hak : SHGB No. 66 a.n. PT Kota Satu Properti.Luas Tanah : 48 m².Luas Bangunan : 144 m².Fasilitas : Jaringan listrik PLN, air bersih PDAM, pengelolaan sampah dan pengamanan.Letak : Desa Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur. Kab Semarang, Provinsi Jawa Tengah, setempat dikenal sebagai jalan MT. Haryono.

Jangka Waktu Sewa:1 (satu) tahun, sejak tanggal 1 Januari 2018 s/d 1 Januari 2019.

Uang Sewa:Rp40.000.000,-.

123

Simpanan Jaminan Sewa:Rp7.500.000,-, sebagai jaminan atas fasilitas/kewajiban umum yang harus dibayarkan oleh Penyewa, antara lain pembayaran PDAM, PBB.

Kewajiban Perseroan:(1) Menyerahkan Ruko dalam keadaan baik kepada Penyewa, termasuk fasilitas-fasilitas yang ada

di dalam bangunan Ruko tersebut semuanya berfungsi dengan baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

(2) Memperpanjang izin-izin Ruko yang telah habis masa berlakunya.

Hak Perseroan:(1) Menerima pembayaran sewa.(2) Apabila Penyewa melanggar ketentuan mengenai pengoperan hak sewa yang dimiliki Penyewa

sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian, Perseroan dapat memutuskan perjanjian secara sepihak.

Kewajiban Penyewa:(1) Membayar uang sewa;(2) Membayar biaya pemakaian listrik, telepon, air, dan restribusi usaha yang dimulai selama

masa sewa menyewa berlangsung;(3) Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan pemakaian

Ruko; dan(4) Merawat dan memelihara obek sewa menyewa secara terus menerus selama masa sewa,

seolah-olah seperti milik sendiri.

Hak Penyewa:Penyewa dapat mempunyai hak untuk menikmati Ruko sepenuhnya sebagaumana penyewa yang beritikad baik tanpa adanya gangguan dari siapapun.

Pengakhiran Perjanjian:1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian sewa menyewa berakhir akan diadakan perundingan antara kedua belah pihak untuk kemungkinan perpanjangan masa perjanjian.

Denda Keterlambatan:Bilamana Penyewa belum menyerahkan Ruko pada saat Jangka Waktu Sewa telah berakhir, maka Penyewa dikenakan denda atas keterlambatan sebesar Rp100.000,- untuk tiap hari keterlambatan dan wajib dibayar sampai hari dan tanggal Ruko diserahkan kembali kepada Perseroan.



2. Perjanjian Sewa Menyewa Ruko The Amaya No. 005/C1D-L/PSM/17/V/2017

Para Pihak:(1) Perseroan; dan(2) Wina Metayani Harmoni, selaku Penyewa.

Objek Sewa:1 (satu) bidang tanah beserta bangunan beserta bangunan Rumah Toko (“Ruko”):Blok : CA/12.Lantai : 2 (dua)Alas Hak : SHGB No. 52 a.n. PT Kota Satu Properti.Luas Tanah : 48 m².Luas Bangunan : 96 m².

124

Fasilitas : Jaringan listrik PLN, air bersih PDAM, pengelolaan sampah dan pengamanan.Letak : Desa Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur. Kab Semarang, Provinsi Jawa Tengah,

setempat dikenal sebagai jalan MT. Haryono.

Jangka Waktu Sewa:2 (dua) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2017 s/d 1 Juni 2019.

Uang Sewa:Rp50.000.000,-, dengan rincian Rp20.000.000,- di tahun pertama dan Rp30.000.000,- di tahun kedua.

Simpanan Jaminan Sewa:Rp2.000.000,-, sebagai jaminan atas fasilitas/kewajiban umum yang harus dibayarkan oleh Penyewa, antara lain pembayaran PDAM, PBB.

Kewajiban Perseroan:Perseroan wajib membetulkan kerusakan-kerusakan berat yang diakibatkan oleh bencana alam.

Hak Perseroan:(1) Menerima pembayaran sewa.(2) Apabila Penyewa melanggar ketentuan mengenai pengoperan hak sewa yang dimiliki Penyewa

sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian, Perseroan dapat memutuskan perjanjian secara sepihak.

(3) Apabila perjanjian tidak diperpanjang dan Penyewa tidak menyerahkan Ruko kepada Perseroan pada tanggal 1 Juli 2019, maka Perseroan berhak memberikan denda sebesar Rp300.000,- tiap hari atas keterlambatan Penyewa.

Kewajiban Penyewa:(1) Memelihara objek yang disewanya dengan sebaik-baiknya sampai dengan berakhirnya masa

sewa;(2) Ongkos perbaikan/perawatan kecil dari apa yang disewa akan dipikul dan dibayar oleh

Penyewa;(3) Kerusakan yang terjadi karena kesalahan Penyewa dibebankan kepada Penyewa;(4) Memenuhi kesehatan dan kebersihan dan mentaati semua undang-undang dan peraturan

pemerintah baik yang sekarang telah ada ataupun yang akan ada nantinya;(5) Membayar biaya-biaya yang ada hubunganya dengan tagihan PDAM, PBB, listrik dan telepon;(6) Khusus untuk pembayaran PBB, memberikan bukti pembayaran PBB kepada Perseroan; dan(7) Dalam hal perjanjian tidak diperpanjang, menyerahkan Ruko kepada Perseroan pada tanggal

1 Juli 2019.

Hak Penyewa:Penyewa dapat mengoperkan hak sewanya kepada pihak lain setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian:1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian sewa menyewa berakhir akan diadakan perundingan antara kedua belah pihak untuk kemungkinan perpanjangan masa perjanjian.


Domisili Hukum:Pengadilan Negeri di Kab. Semarang.

125

3. Perjanjian Sewa Menyewa Ruko The Amaya No. 005/C1D-L/PSM/17/V/2017

Para Pihak:(1) Perseroan; dan(2) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selaku Penyewa.

Objek Sewa:1 (satu) bidang tanah beserta bangunan beserta bangunan Rumah Toko (“Ruko”):Blok : CA-20.Lantai : 1 (satu)Alas Hak : SHGB No. 46 a.n. PT Kota Satu Properti.Luas Bangunan : 36 m².Fasilitas : Jaringan listrik PLN, AC, dan fasilitas parkir.

Jangka Waktu Sewa:3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Mei 2017 s/d 30 April 2020.


Kewajiban Perseroan:Menyerahkan Ruko dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan pada tanggal 1 Mei 2017.Kewajiban Penyewa:(1) Menggunakan Ruko sebagaimana dengan tujuan penggunaan yang telah disepakati;(2) Atas biaya sendiri selama Jangka Waktu Sewa wajib memperbaiki segala kerusakan pada Ruko

berserta fasilitas yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian Penyewa serta perbaikan-perbaikan kecil sehari-hari yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan listrik, telepon, bocor, kerusakan pada pintu, jendela, kaca, pengecatan, dan perbaikan lainnya.

Hak Penyewa:Penyewa dapat mengoperkan hak sewanya kepada pihak lain setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian:Para tanggal 30 April 2020, Penyewa wajib menyerahkan kembali Ruko kepada Perseroan, dan Penyewa akan dikenakan denda sebesar Rp1.000,- untuk setiap hari keterlambatan.



Perjanjian sehubungan dengan Kegiatan Pemasaran

1. Perjanjian Kerjasama Property Expo 2018 Paragon Mall

Para Pihak:(1) Perseroan; dan(2) C&C EO, selaku Pihak Yang Menyewakan atau Pemberi Sewa.

Ruang Lingkup Perjanjian:Kontrak kerjasama dimana Perseroan berpartisipasi dalam acara pameran “Property Expo Semarang 2018” (“PES 2018”).

126

Periode Jadwal Pameran:(1) Periode : Property Expo Semarang 3 2018.

Tanggal : 14 – 25 Maret 2018.Lokasi : Paragon Mall.No. Stand : Premium 1.Ukuran : 5 X 6 m. Harga : Rp130.000.000,-.

(2) Periode : Property Expo Semarang 6 2018.Tanggal : 8 – 9 Agustus 2018.Lokasi : Paragon Mall.No. Stand : VVIP 4.Ukuran : 5 X 6 m.Harga : Rp120.000.000,-.

(3) Periode : Property Expo Semarang 8 2018.Tanggal : 10 – 21 Oktober 2018.Lokasi : Paragon Mall.No. Stand : VVIP 4.Ukuran : 5 X 6 m.Harga : Rp120.000.000,-.

(4) Periode : Property Expo Semarang 10 2018.Tanggal : 30 November – 11 Desember 2018.Lokasi : Paragon Mall.No. Stand : VVIP 5.Ukuran : 5 X 6 m.Harga : Rp120.000.000,-.

Biaya Sewa:Rp418.950.000,- (sudah termasuk diskon anggota REI (10%) dan diskon partisipasi (5%) namun belum termasuk PPN (10%).

Metode Pembayaran:(1) Uang muka 20% : Rp92.169.000,-, dibayar paling lambat 15 Desember 2018.(2) Pelunasan pembayaran Rp368.676.000,- dibagi menjadi: (a) PES 3 2018 : Rp97.812.000,-, tanggal 13 Maret 2018; (b) PES 6 2018 : Rp90.288.000,-, tanggal 7 Agustus 2018; (c) PES 8 2018 : Rp90.288.000,-, tanggal 9 Oktober 2018; dan (d) PES 9 2018 : Rp90.288.000,-, tanggal 29 November 2018;

Fasilitas Pameran:(1) Listrik Paragon Mall Special (Premium, VVIP, VIP A) 6A, standard (S) 2A; dan(2) Keamanan.

Ketentuan:(1) Uang muka minimal 20% pada saat penandatanganan kontrak atau maksimal 1 (satu) minggu

setelah booking stand; dan(2) Pelunasan H-7 atau minimal sebelum setiap periode pameran berakhir;(3) Penambahan listrik dikenakan biaya Rp100,-/VA/hari (belum termasuk PPN 10%);(4) Apabila terjadi kerusakan pada lantai/properti mall, akan dikenakan denda sebesar

Rp2.500.000,-/ goresan; dan(5) Desain booth harus diajukan terlebih dahulu untuk direview oleh Pemberi Sewa agar sesuai

dengan standar ketentuan display pameran di mall.

127

Sanksi:(1) Apabila uang muka tidak diberikan sampai batas waktu yang ditentukan, maka stand akan

dibuka untuk calon peserta lain;(2) Pembatalan sebelum pameran berlangsung (H-3 bulan), uang muka dikembalikan 50%;(3) Pembatalan kurang dari H-3 bulan, maka uang muka dianggap hangus;(4) Apabila pelunasan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka tidak diperkenankan

loading out; dan(5) Apabila melakukan pembatalan setelah booking stand, maka uang muka harus tetap

dibayarkan.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. 1431 Tanggal 21 April 2018

Para Pihak:(1) Perseroan; dan(2) PT Mitra Grana Jaya, selaku Pemberi Sewa.

Objek Sewa:Sebidang tanah yang terletak di Kalirejo, Desa Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, seluas 15 m x 30 m, yang digunakan untuk keperluan pemasangan reklame perumahan The Amaya.

Jangka Waktu Sewa:1 (satu) tahun, sejak 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.


Kewajiban Pemberi Sewa:(1) Menyerahkan tanah kepada Perseroan dengan kondisi yang nyata pada hari penyerahan

tersebut.(2) Menanggung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang timbul berdasarkan perjanjian sewa

menyewa.(3) Apabila ada sengketa atau gugatan mengenai kepemilikan objek sewa yang mengakibatkan

Perseroan harus pindah dari objek sewa sebelum jangka waktu sewa habis, maka Pemberi Sewa wajib mengembalikan 3 (tiga) kali uang dari sisa waktu sewa menyewa yang masih berjalan.

Kewajiban Perseroan:(1) Tidak akan mempergunakan tanah selain untuk tujuan daripada yang telah disepakati, kecuali

mendapat izin tertulis dari Pemberi Sewa.(2) Mentaati seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang sekarang maupun yang

akan datang yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib mengenai pemakaian tanah.(3) Merawat objek sewa dengan baik dan teliti atas biaya sendiri.(4) Menyerahkan tanah dalam keadaan kosong dan baik kepada Pemberi Sewa saat Jangka

Waktu Sewa berakhir.(5) Tidak akan memindahkan ataupun mengalihkan hak sewa baik sebagian maupun seluruhnya

kepada orang lain kecuali atas izin tertulis dari Pemberi Sewa.(6) Menjalankan dan menaati segala peraturan dari pihak berwajib mengenai penggunaan objek

sewa sesuai tujuannya.

Pengakhiran Perjanjian:Apabila Perseroan memutus perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, Perseroan harus memberitahukan kepada Pemberi Sewa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, dan untuk itu Perseroan tidak berhak menuntut kembali biaya yang telah dikeluarkan.


Domisili Hukum:Pengadilan Negeri Kab Semarang.

128

3. Perjanjian Kontrak Sewa Lokasi No. 001/V/2018, tanggal 17 Mei 2018

Para Pihak:(1) Perseroan; dan(2) CV Matahari Trans Media selaku, Pemberi Sewa.

Objek Sewa:Lokasi billboard dengan ukuran 2 m x 4 m x 1 sisi horizontal, yang dipasang Pemeberi Sewa di Jl. Tol Ungaran-Bawen (setelah rest area km 22).

Jangka Waktu Sewa:1 (satu) tahun, sejak visual billboard pertama kali dipasang dan dijelesakan waktunya oleh keterangan dalam iin dan pajak reklame yang dibayarkan Perseroan.

Uang Sewa:Rp4.000.000,-/ bulan untuk periode sewa 12 bulan.

Kewajiban Pemberi Sewa:Menyerahkan tanah kepada Perseroan dengan kondisi yang nyata pada hari penyerahan tersebut;

Hak dan Kewajiban Pemberi Sewa:(1) Pemberi Sewa memberikan persetujuan dan izin untuk menampilkan produk milik Perseroan

selama masa kontrak;(2) Pemberi Sewa menjamin tidak akan ada tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan

pemasangan billboard di lokasi tersebut, namun apabila hal tersebut menjadi kenyataan, maka Perseroan dibebaskan dari segala tuntutan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemberi Sewa;

(3) Apabila terdapat peraturan baru atau peraturan tambahan yang mengakibatkan reklame dimaksud ditiadakan, sedangkan masa kontrak belum berakhir maka kedua belah pihak sepakat untuk mencari lokasi pengganti yang tata letaknya bisa diterima oleh kedua belah pihak.

Jaminan dan Ganti Rugi:(1) Pemberi Sewa bertanggung jawab atas segala akibat yang diderita Perseroan akibat kelalaian

yang dilakukan Pemberi Sewa sebesar kerugian, klaim, tuntutan, gugatan yang diterima atau dialami Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dari pihak manapun; dan

(2) Pemberi sewa bersedia membayar ganti rugi terhadap Perseroan sesuai dengan perhitungan Perseroan atas kerugian yang dialami Perseroan.

Pembongkaran Reklame:(1) Apabila Jangka Waktu Sewa berakhir dan sudah tidak diperpanjang lagi oleh Perseroan,

maka Pemberi Sewa akan menurunkan visual reklame beserta lampu-lampu yang dipasang dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak Pemberi Sewa menerima konfirmasi tertulis dari Perseroan bahwa lokasi billboard tersebut tidak diperpanjang;

(2) Apabila terdapat peraturan baru yang menyebabkan papan reklame harus dipindah maka Pemberi Sewa akan memberikan informasi kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pembongkaran dilakukan serta Pemberi Sewa akan mencarikan lokasi pengganti yang seimbang dan akan melakukan pemasangan kembali;

(3) Apabila papan reklame sudah harus dibongkar tapi belum ditemukan lokasi yang dianggap seimbang dan disepakati oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihak sepakat akan meneruskan perjanjian kerjasama ini maka Jangka Waktu Sewa akan diperhitungkan kembali;

(4) Biaya pembongkaran dan pemasangan kembali papan reklame akan mejadi beban Pemberi Sewa.

Domisili Hukum:Pengadilan Negeri Kota Semarang.

129

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Pekerja No. 001/PK-KSP/II/2018 tanggal 21 Februari 2018

Para Pihak:(1) Perseroan; dan(2) PT Prima Karya Sarana Sejahtera (“PKSS”).

Objek Perjanjian:PKSS setiap saat wajib menyediakan tenaga kerja sebagai satuan pengamanan (satpam) untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai kebutuhan Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian:12 bulan, sejak 21 Februari 2018 s/d 21 Februari 2019.

Hak dan Kewajiban:(1) Hak dan Kewajiban Perseroan:

(a) Membayar biaya jasa pekerjaan sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian;(b) Memberikan perintah secara langsung atau secara tidak langsung kepada tenaga kerja untuk

melaksanakan pekerjaan yang dimaksudkan; (c) Menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja yang sewajarnya disediakan oleh Perseroan

dalam rangka mendukung kelancaran kerja pekerja PKSS yang ditempatkan di Perseroan;(d) Memberikan wewenang kepada pekerja PKSS untuk memasuki ruang kerja yang ada di

Perseroan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang akan diselesaikan oleh pekerja PKKS;

(e) Memberikan lembur kepada pekerja PKSS yang melaksanakan lembur sesuai dengan perintah Perseroan;

(f) Berhak meminta kepada PKSS agar memberikan perlindungan kerja dan memberlakukan syarat-syarat kerja pada tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(g) Mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang terdapat di perjanjian.(2) Hak dan Kewajiban PKSS:

(h) Menyediakan pekerja yang terampil dan siap pakai sesuai permintaan Perseroan sebagaimana disampaikan melalui mekanisme penyediaan jasa pekerja satpam;

(i) Memenuhi persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan ketenagakerjaan yang berlaku;

(j) Menempatkan pekerja dengan memakai seragam kerja dan kartu identitas sebagaimana ditentukan oleh Perseroan;

(k) Menjamin bahwa setiap pekerja yang ditempatkan di Perseroan akan menjaga dengan baik reputasi Perseroan dan akan melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mematuhi setiap kebijakan dan peraturan yang berlaku;

(l) Memberi perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja, sekurang-kurangnya sama dengan yang ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku/dikeluarkan oleh Perseroan;

(m) Memberi perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja, sekurang-kurangnya sama dengan yang ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku;

(n) Bersedia mengganti pekerja PKSS yang ditempatkan di Perseroan apabila berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan Perseroan, pekerja PKSS yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam standar yang diatur dalam perjanjian;

(o) Bersedia mengganti pekerja PKSS yang ditempatkan di Perseroan yang tidak hadir disebabkan karena sakit, izin, cuti yang biayanya ditagihkan kepada Perseroan setiap bulannya menyesuaikan ketentuan menggantikan satpam tidak masuk kerja dengan melakukan pergantian jadwal kerja dengan satpam yang lain, dalam hal ini bukan menggantikan dengan personil selain satpam existing;

130

(p) Bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan pekerja PKSS yang ditugaskan pada Perseroan dan membebaskan Perseroan atas segala konsekuensi dan/atau tuntutan yang diajukan oleh pekerja PKSS yang timbul akibat langsung maupun tidak langsung permasalahan ketenagakerjaan dimaksud;

(q) Menunjuk orang yang mewakili PKSS yang bertugas untuk mengunjungi, bertemu, dan memonitor kinerja pekerja yang ditempatkan di Perseroan serta berkonsultasi dengan atasan langsung pekerja tersebut secara berkala minimal 1 (satu) kali, dengan tetap menjaga komunikasi melalui telepon, surat, e-mail, atau pada waktu/saat khusus lainnya sesuai permintaan Perseroan;

(r) Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja yang ditempatkan/ditugaskan pada Perseroan dan mendaftarkan surat perjanjian kerja tersebut ke instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan, serta menyerahkan salinan surat perjanjian kerja tersebut kepada Perseroan;

(s) Menyusun job description untuk masing-masing jenis pekerjaan sesuai dengan standar jasa/pekerja yang telah ditentukan oleh Perseroan dan menyerahkan salinan job description tersebut kepada Perseron;

(t) Menerima pekerja perusahaan outsourcing (perusahaan penyedia jasa pekerja) sebelumnya untuk jenis-jenis pekerjaan yang terus menerus ada di Perseroan dalam hal terjadi penggantian perusahaan outsourcing;

(u) Mengikutsertakan tenaga kerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan;(v) Mengikutsertakan tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan;(w) Menerima pembayaran biaya jasa pekerjaan.

Jumlah Personil:12 personil (1 komandan dan 11 anggota).

Harga Jasa Pengamanan dan Pembayaran:(1) Komandan Satpam : Rp2.583.893,-;(2) Anggota Satpam : Rp2.483.893,-.

Pengakhiran Perjanjian:Perseroan berhak secara sepihak tanpa keputusan hakim memutuskan perjanjian dengan PKSS. Apabila, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Perseroan, PKSS tidak mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau melaksanakan kewajiban sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh Perseroan serta tidak melakukan perbaikan, Perseroan dapat melakukan pemutusan perjanjian sepihak setelah terlebih dahulu Perseroan memberikan surat peringatan pertama dilanjutkan dengan surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga (terakhir), dengan tenggang waktu masing-masing surat peringatan 7 (tujuh) hari kalender.

Domisili Hukum:Pengadilan Negeri Kab. Semarang.

Entitas Anak Tidak Langsung (PT KS Persada)

Perjanjian Pinjaman

a) Perjanjian Kredit No. (1) 39/JDM/PK-KI/2016 tanggal 20 Oktober 2016 (“PK BNI”), sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (1) 39/JDM/PK-KI/2016 tanggal 21 Juni 2017 (“PK Restrukturisasi”)

Para Pihak:(1) KS Persada, selaku Debitur; dan(2) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”), selaku Kreditur.

Fasilitas Kredit:Maksimum sebesar Rp39.700.000.000,- (dari semula sebesar Rp40.000.000.000,-).

131

Maksud dan Tujuan Fasilitas Kredit:Untuk rescheduling angsuran pokok atas Kredit Investasi dengan objek pembiayaan refinancing bangunan hotel “All Stay Hotel Semarang”.

Jangka Waktu Fasilitas Kredit:s/d tanggal 20 November 2026.

Bunga:(1) Bulan ke-1 s/d bulan ke-9: 12,25% per tahun dengan pembebanan sebagai berikut:

(a) Efektif sebesar 8,50% per tahun mulai bulan ke-1 s/d bulan ke-9;(b) Atas selisih bunga yang ditangguhkan sebesar 3,75% dibayarkan penuh pada bulan ke-

10.(2) Bulan ke-10 sampai dengan lunas: Akan direview/disesuaikan dengan base rate pinjaman

Segmen Menengah yang diberlakukan oleh BNI.

Pembayaran:Sesuai dengan jadwal angsuran kredit sebagai berikut:

Bulan ke Nominal Angsuran Pokok (Rp)1 s/d 9 5.000.000

10 s/d 24 100.000.00025 s/d 24 200.000.00037 s/d 48 300.000.00049 s/d 60 400.000.00061 s/d 112 500.000.000

113 1.355.000.000

Pembayaran Lebih Cepat:Apabila Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga regulator lainnya menentukan bahwa fasilitas kredit ini digolongkan dalam transaksi pihak-pihak yang terkait dengan BNI, atau terdapat perubahan dalam peraturan kebijakan kredit Bank Indonesia/lembaga regulator lainnya, yang melarang BNI untuk meneruskan fasilitas kredit yang telah diberikan, maka BNI berhak mengakhiri seluruh fasilitas kredit, baik sekaligus atau sekali lunas.

Jaminan:(1) Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat HGB No. 156, tanggal 22 Desember 2012, luas ± 557

m2, lokasi di Jl. Veteran Gajah Mungkur, Kel. Gajahmungkur, Kec. Lempongsari, Kab. Jawa Tengah, a.n. KS Persada, berakhirnya hak tanggal 21 Desember 2035;

(2) Tagihan piutang dengan nilai sebesar Rp50.920.000,-, yang diikat dengan Akta Fidusia Notaril No. 17 tanggal 20 Oktober 2016 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.007369006.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 21 November 2016;

(3) Penanggungan/penjaminan dari Josafat Kurniawan Hadi, yang diikat berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) No. 19 tanggal 20 Oktober 2016;

(4) Penanggungan/penjaminan dari PT Kota Satu Indonesia, yang diikat dengan Akta Jaminan Perseroan No. 18 tanggal 20 Oktober 2016;

(5) Penanggungan/penjaminan dari Herowiratno Gunawan, yang akan diikat dengan Akta Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) Notariil; dan

(6) Penanggungan/penjaminan dari Johan Prasetyo Santoso, yang akan diikat dengan Akta Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) Notariil.

Hak Kreditur:(1) Menerima laporan keuangan audited tahun 2016 selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2017;(2) Menerima time table dan action plan sampai dengan 28 Februari 2018 terkait dengan rencana

penyelesaian kredit pada BNI.

132

Kewajiban KS Persada:Selama fasilitas kredit belum lunas, KS Persada wajib:(1) Menyalurkan transaksi keuangan usaha Hotel All Stay Semarang melalui BNI minimal 80%

dari rata-rata omset penjualan per bulan;(2) Memelihara persediaan dan piutang usaha minimal 125% dari kredit modal kerja;(3) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/laporan

sebagai berikut:(a) Laporan keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai

rekanan BNI, dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun;(b) Laporan keuangan (Home Statement) per bulan berikut penjelasannya yang telah

ditandatangani oleh Direksi KS Persada, dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan;

(c) Laporan aktivitas usaha per bulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan utang usaha, dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan;

(d) Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/ bangunan, selama masih menjadi jaminan ke BNI;

(e) Copy SPT/Tahunan PPh setiap tahun;(f) Copy rekening koran bank lain setiap bulan, dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya

periode pelaporan;(4) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan pada BNI oleh perusahaan

penilai yang terdafar di BNI, minimal setiap 2 (dua) tahun sekali, dengan ketentuan bahwa penggunaan perusahaan penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut;

(5) Menggunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, Internet Banking, dan lain-lain;

(6) Memberitahukan kepada BNI secara tertulis, dalam waktu 14 hari kalender, bilamana terjadi:(a) Kerusakan, kerugian, atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang

agunan BNI;(b) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta

kekayaan perusahaan;(c) Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang

saham dengan pemegang saham, atau pengurus dengan pengurus;(d) Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan; dan(e) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan;

(7) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:(a) Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris, dan lain-lain maupun biaya-biaya

yang berkenaan dengan pengikatan agunan;(b) Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan;(c) Pembayaran/ pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25

bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya;

(d) Perkiraan kewajiban 1 (satu) kali pembayaran pokok seluruh fasilitas kredit investasi, term loan, dan aflopend seluruh fasilitas kredit di dalam rekening Debt Services Reserve Accout (DSRA). Pembayaran/ pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya;

(8) Memberikan prioritas pertama kepada BNI untuk penyediaan jasa pengelolaan keuangan KS Persada melalui produk/jasa Cash Management dan/atau Virtual Account;

(9) Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya kepada BNI pada kesempatan pertama;

(10) Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan;

133

(11) Memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit dan didudukkan dalam perjanjian kredit beserta seluruh perubahannya;

(12) Memenuhi seluruh ketentuan Escrow Account Agreement, termasuk menyalurkan seluruh pendapatan usahanya ke escrow account KS Persada di BNI;

(13) Mengupayakan agar para pemasok/supplier/mitra usaha KS Persada untuk menyalurkan aktivitas keuangan melalui BNI;

(14) Melaporkan perkembangan proyek yang sedang dikerjakan setiap bulannya dan disampaikan kepada BNI setiap 3 (tiga) bulanan;

(15) Mencadangkan dana sebesar satu kali kewajiban setiap bulanannya atau minimal sebesar Rp750.000.000,-.

Pembatasan-Pembatasan KS Persada: Selama fasilitas kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, KS Persada

tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:(1) Mengadakan penggabungan usaha (marger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain;(2) Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga;(3) Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris, dan pemilikan saham perusahaan;(4) Melakukan investasi, penyertaan modal, atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;(5) Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;(6) Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah Anggaran Dasar (kecuali

meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain;

(7) Melunasi seluruh atau sebagian utang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau lebih didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (Sub-Ordinated Loan);

(8) Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga, melakukan investasi atau pembelian aktiva tetap tidak produktif/non lancar;

(9) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;

(10) Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;

(11) Mengambil lease dari perusahaan leasing;(12) Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan

maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh KS Persada kepada BNI) kepada pihak lain;

(13) Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan;(14) Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;(15) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas

kredit dari BNI;(16) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak

manapun;(17) Mengubah bidang usaha;(18) Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan, dan/atau anak

perusahaan;(19) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

(a) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi KS Persada dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha KS Persada;

(b) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha KS Persada dan mengancam keberlangsungan usaha KS Persada;

(c) Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk, namun tidak terbatas pada, perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;

(20) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban KS Persada yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

134

Terkait dengan pembatasan-pembatasan yang disebut di dalam perjanjian kredit/pinjaman KS Persada dengan BNI tersebut di atas yang dapat mempengaruhi hak dan/atau kepentingan pemegang saham publik Perseroan bilamana dan dalam hal Perseroan telah menjadi “Emiten” atau “Perusahaan Publik” sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, di antara BNI dan KS Persada telah dibuat dan ditandatangani Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (2) 39/JDM/PK-KI/2016 tanggal 14 Mei 2018, yang mana berdasarkan perubahan ini, untuk KS Persada membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) tidak diperlukan lagi persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI. Keadaan Wanprestasi / Pelanggaran:(1) Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, di

bawah 75%;(2) KS Persada tidak lagi memegang kendali atas lokasi/lapangan pengeboran minyak/

pertambangan batubara/pertambangan lainnya dari anak perusahaan;(3) Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas

kredit ini menentukan bahwa fasilitas kredit ini digolongkan dalam transaksi pihak-pihak yang terkait dengan BNI, atau terdapat perubahan dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank Indonesia/lembaga regulator lainnya, yang mana semuanya akan membatalkan hak BNI untuk meneruskan fasilitas kredit yang telah diberikan;

(4) Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional usaha dan/atau situasi ekonomi, sosial politik di Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas kredit ini, mengalami penurunan yang material (material adverse change);

(5) Kegagalan KS Persada memenuhi seluruh janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada BNI;

(6) Kegagalan KS Persada melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit;

(7) Kegagalan KS Persada dalam melaksanakan syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian fasilitas kredit ini;

(8) Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau financial covenants;(9) Kegagalan KS Persada dalam memenuhi kewajiban penting kepada pihak lain yang

menyebabkan pengaruh negatif cukup besar (menyebabkan cross default);(10) Misrepresentasi dan pemberian garansi yang tidak sesuai dalam hal yang material;(11) Likuidasi atau pembubaran usaha KS Persada;(12) KS Persada menghentikan usahanya; dalam kondisi mana KS Persada tidak dapat memenuhi

kewjiban yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja KS Persada akan mengalami kebangkrutan, sesuai dengan hukum kebangkrutan yang berlaku;

(13) Seluruh aset atau usaha KS Persada mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian BNI yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan KS Persada untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit ini;

(14) KS Persada meninggalkan usahanya untuk alasan apapun;(15) Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi, atau penyitaan aset KS Persada dalam

jumlah yang cukup besar;(16) Proses litigasi yang cukup besar yang dapat membawa pengaruh buruk pada kemampuan KS

Persada dalam memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas ini;(17) Pengurus KS Persada terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang

dapat mempengaruhi kemampuan keuangan KS Persada;(18) Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang

diperlukan dalam usahanya; dan(19) Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi, atau regulasi yang dapat mempengaruhi

kualitas kredit.


135

Sehubungan dengan perjanjian restrukturisasi di atas, KS Persada dan BNI juga menandatangani Perjanjian Penyelesaian Hutang No. 014/JDM/PPH/2017 tanggal 21 Juni 2017, berdasarkan mana utang KS Persada atas bunga, denda, dan biaya sehubungan dengan PK BNI untuk bulan Mei 2017 dan estimasi s/d akhir Juni 2017 yaitu sebesar Rp527.261.135 diselesaikan dengan cara mengangsur selama 24 bulan terhitung sejak 21 Juni 2017 s/d 20 Juni 2019. Jadwal pembayaran angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Bulan Ke Nominal Angsuran Pokok1 s/d 9 Rp4.000.000,-

10 s/d 23 Rp30.000.000,-24 Rp71.261.135

Pelunasan utang KS Persada berdasarkan perjanjian penyelesaian hutang di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan PK BNI dan PK Restrukturisasi.

b) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 12 tanggal 12 Maret 2015, dibuat di hadapan Aristyo, S.H., Notaris di Semarang, dan Akta-Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 70 dan 76 tanggal 19 Oktober 2015, dibuat di hadapan Tuti Wardhany, S.H., Notaris di Semarang, sebagaimana diubah beberapa kali, dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Addendum Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 146/PK/Lgl.SMG/VII/2017 tanggal 30 Juli 2018, dibuat dibawah tangan

Para Pihak:(1) KS Persada, selaku Debitur; dan(2) PT Bank Bukopin Tbk (“Bukopin”), selaku Kreditur.

Fasilitas Kredit:Kredit Uncomitted Loan dengan plafond sebesar Rp24.925.286.742,-.

Maksud dan Tujuan Fasilitas Kredit:Untuk Investasi Pembangunan Hotel.

Jangka Waktu Fasilitas Kredit:120 bulan, sejak 30 Juli 2018 s/d 30 Juli 2028.

Bunga dan Denda:(1) Bunga: 11,48% p.a. efektif terhitung sejak tanggal penarikan pinjaman sampai dengan jangka

waktu pelunasan pinjaman, dengan ketentuan selama 12 bulan pertama bunga yang dibayarkan sebesar 9% dan bunga sebesar 2,48% ditangguhkan dan dibayarkan secara angsuran pada bulan ke-13 s/d selesainya Jangka Waktu Fasilitas Kredit mengikuti repayment schedule.

Tingkat suku bunga dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan suku bunga Bukopin yang berlaku pada saat itu, dan Bukopin cukup memberitahukan kepada KS Persada secara tertulis.

Tingkat suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah apabila karena terjadinya perubahan undang-undang dan/atau ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan dari badan/lembaga otoritas moneter dan/atau Badan/Lembaga Pemerintah lainnya dan/atau informasi tertulis lainnya mengenai kejadian luar biasa yang mengakibatkan Bukopin harus melakukan penyesuaian tingkat suku bunga pinjaman dan Bukopin akan memberitahukan kepada KS Persada secara tertulis.

(2) Denda/penalty overdue: 5% per bulan dari total jumlah kewajiban yang tertunda, dihitung secara harian, dengan ketentuan tunggakan denda yang timbul sampai dengan dilaksanakannya restrukturisasi kredit ditangguhkan dan dibayarkan secara angsuran mulai bulan ke-13 s/d selesainya Jangka Waktu Fasilitas Kredit.

136

Pembayaran:Pembayaran angsuran Fasilitas Kredit oleh KS Persada dibayar setiap akhir bulan berjalan sesuai repayment schedule dan perubahan-perubahannya yang disepakati.

Pembayaran Lebih Cepat:KS Persada dapat melakukan pelunasan dipercepat dengan membayar lunas seluruh jumlah yang menjadi kewajibannya baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lain kepada Bukopin.

Jaminan:(1) Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat HGB No. 2036, luas ± 1302 m2, lokasi di Jl. Wahid

Hasyim, Kel. Condong Catur, Kec. Depok, Kab. Sleman, a.n. KS Persada, berakhirnya hak tanggal 2 September 2044;

(2) Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 601, Surat Ukur No. 17/Kalirejo/2000 tanggal 1 September 2000, luas ± 1.403 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, a.n. Mardiyani (dalam proses penggabungan, degradasi hak, splitsing, dan balik nama ke Perseroan);

(3) Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1670, Surat Ukur No. 18/Kalirejo/2013 tanggal 26 Juli 2013, luas ± 1.526 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, a.n. Nurhadi (dalam proses penggabungan, degradasi hak, splitsing, dan balik nama ke Perseroan);

(4) Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 751, Surat Ukur No. 530/Kalirejo/2001 tanggal 17 September 2001, luas ± 2.769 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, a.n. Sarini Aminah (dalam proses penggabungan, degradasi hak, splitsing, dan balik nama ke Perseroan);

(5) Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 752, Surat Ukur No. 531/Kalirejo/2001 tanggal 17 September 2001, luas ± 1.236 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, a.n. Sugeng Widodo, ST (dalam proses penggabungan, degradasi hak, splitsing, dan balik nama ke Perseroan);

(6) Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1164, Surat Ukur No. 878/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas ± 1.202 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, a.n. Tafrikan (dalam proses penggabungan, degradasi hak, splitsing, dan balik nama ke Perseroan);

(7) Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1128, Surat Ukur No. 906/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas ± 653 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, a.n. Slamet (dalam proses penggabungan, degradasi hak, splitsing, dan balik nama ke Perseroan);

(8) Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1169, Surat Ukur No. 873/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas ± 377 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, a.n. Salamah (dalam proses penggabungan, degradasi hak, splitsing, dan balik nama ke Perseroan);

(9) Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1089, Surat Ukur No. 842/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas ± 371 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, a.n. Kamini (dalam proses penggabungan, degradasi hak, splitsing, dan balik nama ke Perseroan);

(10) Personal Guarantee a.n. Josafat Kurniawan.Seluruh jaminan di atas meng-cover seluruh fasilitas kredit Perseroan di Bukopin.

Hak Kreditur:(1) Mendebet rekening KS Persada guna membayar utang pokok, bunga, provisi, dan biaya

lainnya yang timbul dari perjanjian kredit.(2) Menghentikan dan/atau menunda pencairan kelonggaran tarik yang masih tersisa karena

pertimbangan Bukopin sendiri. Untuk itu, Bukopin cukup memberitahukan secara tertulis kepada KS Persada sebelum Bukopin melakukan penghentian dan/atau penundaan.

(3) Sewaktu-waktu menolak pencairan Fasilitas Kredit apabila:- Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan angka (2) di atas;- Hal tersebut menyebabkan terjadinya pelampauan/pelanggaran Batas Maksimum

Pemberian Kredit;- Hal tersebut disebabkan karena terjadinya perubahan undang-undang atau perubahan

dalam penerapan dari undang-undang dan/atau ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan dari badan/lembaga otoritas moneter dan/atau Badan/Lembaga Pemerintah lainnya dan/atau informasi tertulis lainnya mengenai kejadian luar biasa yang mengakibatkan demikian;

137

- Terjadi penyimpangan tujuan penggunaan kredit/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam perjanjian;

- Sedang berlangsungnya kejadian wanprestasi/pelanggaran, meskipun masa pinjaman belum berakhir; dan/atau

- Kualitas kredit KS Persada dalam kondisi tergolong kurang lancar dan/atau diragukan dan/atau macet.

Kewajiban KS Persada: Selama masih berutang kepada Bukopin, KS Persada wajib memenuhi syarat dan ketentuan

sebagai berikut:(1) Pembayaran pokok dan kewajiban mengikuti repayment schedule dengan ketentuan 12

bulan pertama bunga yang dibayarkan sebesar 9% dan bunga sebesar 2,48% ditangguhkan kemudian dibayarkan secara angsuran pada bulan ke-13 s/d seesai Jangka Waktu Fasilitas Kredit mengikuti repayment schedule dengan suku bunga 11,48%;

(2) Tunggakan bunga serta denda yang timbul s/d dilaksanakannya restrukturisasi kredit dan ditangguhkan dan dibayarkan secara angsuran mulai bulan ke-13 s/d selesai Jangka Waktu Fasilitas Kredit, sesuai dengan repayment schedule;

(3) Fasilitas Kredit Restruktur sebesar Rp24.925.286.742,- hanya digunakan untuk investasi pembangunan hotel dan sebesar Rp974.000.000,- hanya digunakan untuk modal kerja hotel, tidak diperkenankan untuk pembiayaan selain hal tersebut;

(4) Apabila KS Persada tidak dapat membayar kewajiban pokok dan/atau bunga dan/atau kewajiban lainnya (wanprestasi) kepada Bukopin sehingga menurut penilaian Bukopin sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban kredit, maka Bukopin berhak melakukan lelang/eksekusi secara langsung atau mengalihkan hak tagih (cessie) Bukopin kepada pihak ketiga;

(5) Mengupayakan penurunan plafond/outstanding kredit atau menambah agunan sehingga rasp agunan sesuai dengan ketentuan Bukopin;

(6) Menggunakan minimal 4 (empat) produk/layanan Bukopin seperti bancassurance, payroll karyawan, kartu kredit, tabungan, deposito, pembayaran listrik, PDAM, cash management, dan lain-lain;

(7) Dilakukan penilaian ulang (retaksasi) atas jaminan minimal setiap 12 bulan oleh Credit Investigator Bukopin atau perusahaan appraisal independen rekanan Bukopin;

(8) Menyerahkan kepada Bukopin:- Laporan keuangan tahunan (audited/non audited), selambat-lambatnya 160 hari sejak

tangal laporan;- Laporan keuangan per 6 (enam) bulan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi,

selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal laporan, yang ditandatangani oleh pejabat KS Persada;

- Laporan keuangan tahunan yang merupakan lampiran surat pemberitahuan tahunan atas pajak penghasilan (SPT PPh), yang bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya 180 hari sejak tanggal laporan;

(9) Menyerahkan laporan perkembangan usaha minimal 6 (enam) bulan sekali;(10) Apabila dianggap perlu oleh Bukopin, memberikan izin kepada Bukopin atau petugas yang

diberikan kuasa oleh Bukopin untuk:- Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan, catatan-catatan keuangan, dan

administrasi KS Persada termasuk memeriksa barang jaminan (agunan);- Melakukan peninjauan ke kantor dan/atau tempat usaha/proyek KS Persada;- Menempatkan karyawan Bukopin dan/atau kuasanya dalam perusahaan KS Persada untuk

ikut mengawasi pengelolaan KS Persada, apabila KS Persada cidera janji/wanprestasi;(11) Tidak diperkenankan overdraft dan cross clearing;(12) Seluruh biaya yang timbul dari restrukturisasi fasilitas kredit menjadi beban KS Persada,

kecuali biaya tertentu yang disepakati merupakan biaya Bukopin, dan harus sudah tersedia di rekening KS Persada di Bukopin;

(13) Mendahulukan pembayaran kewajiban Bukopin daripada kepada pihak ketiga lainnya;(14) Bukopin berhak menghentikan dan atau menunda pencairan kelonggaran tarik yang masih

tersisa karena pertimbangan Bukopin sendiri;

138

(15) Berdasarkan pertimbangan Bukopin dan anaisa kelayakan Bukopin, maka Bukopin sewaktu-waktu dapat melakukan review suku bunga Fasilitas Kredit;

(16) Berdasarkan penilaian Bukopin, Bukopin dapat mengasuransikan dan/atau menjaminkan Fasilitas Kredit kepada perusahaan penjaminan dan/atau perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bukopin ;

(17) Bukopin diberikan kuasa untuk melakukan penutupan asuransi kredit dan/atau penjaminan kredit, mengajukan klaim, melakukan hapus buku, mengalihkan agunan dan tagihan kepada perusahaan asuransi atau perusahaan penjamin;

(18) Bukopin berdasarkan ketentuan yang berlaku berhak melakukan upaya-upaya penyelesaian terhadap Fasilitas Kredit, yang diantaranya melakukan penjualan kredit/piutang secara cessie kepada pihak ketiga;

(19) Jaminan diasuransikan selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit dengan pembayaran premi setiap tahun;

(20) Jaminan berupa tanah wajib dibebani Hak Tanggungan;(21) Dalam hal KS Persada tidak melakukan kewajiban pembayaran, maka Bukopin diberikan izin

dan persetujuan untuk melakukan pemasangan plang pada objek jaminan;(22) Memberikan kepada Bukopin segala informasi/keterangan/data antara lain:

- Segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha KS Persada;- Bilamana terjadi perubahan dalam sifat dan ruang lingkup usaha KS Persada;- Bilamana terjadi peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau

keuangan KS Persada baik diminta maupun tidak;- Setiap pinjaman baru ataupun melakukan take over fasilitas kredit bank lain harus

memberitahukan secara tertulis kepada Bukopin, namun jika hal tersebut dilakukan untuk kebutuhan diluar bisnis utama (core business), maka harus mendapat persetujuan tertulis dari Bukopin;

(23) Memberitahukan setiap perubahan Anggaran Dasar (jika ada) termasuk perubahan pemegang saham dan susunan pengurus serta wajib menyerahkan 1 (satu) fotocopy akta perubahan tersebut berikut surat keputusannya kepada Bukopin paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan.

Pembatasan-pembatasan KS Persada:(1) Untuk KS Persada mendapatkan pinjaman baru ataupun melakukan take over fasilitas kredit

bank lain untuk kebutuhan diluar bisnis utama (core business), KS Persada harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bukopin.

(2) KS Persada dilarang mengalihkan untuk menyewakan, mengalihkan, memindahkan barang-barang yang telah dijaminkan tanpa izin tertulis dari Bukopin.

Dapat disampaikan bahwa sebelum ditandatanganinya Addendum Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 146/PK/Lgl.SMG/VII/2017 tanggal 30 Juli 2018 antara KS Persada dan Bukopin, di dalam perikatan kredit/pinjaman antara KS Persada dan Bukopin terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat mempengaruhi hak dan/atau kepentingan pemegang saham publik Perseroan bilamana dan dalam hal Perseroan telah menjadi “Emiten” atau “Perusahaan Publik” sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yang mana sehubungan dengan hal tersebut KS Persada telah mendapatkan persetujuan dari Bukopin, melalui Suratnya No. 246/PIM-SMG/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, atas perubahan terhadap beberapa ketentuan perikatan kredit/pinjaman Bukopin sehingga di dalam perikatan kredit/pinjaman antara KS Persada dan Bukopin tidak ada lagi pembatasan-pembatasan bagi KS Persada sehubungan dengan, antara lain, perubahan Anggaran Dasar KS Persada, perubahan pemegang saham dalam KS Persada, perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KS Persada, dan pembagian sisa hasil usaha maupun dana cadangan KS Persada. Perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh Bukopin di dalam suratnya tersebut di atas telah ditindaklanjuti dengan Perubahan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan di antara KS Persada dan Bukopin tanggal 18 Mei 2018, yang kemudian pembatasan-pembatasan yang bersangkutan sudah tidak tercantum lagi di dalam Addendum Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 146/PK/Lgl.SMG/VII/2017 tanggal 30 Juli 2018 tersebut di atas.

139

Keadaan Wanprestasi / Pelanggaran: Bukopin berhak menagih seketika dan sekaligus lunas kepada KS Persada seluruh jumlah yang

terutang ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya, melakukan lelang atas jaminan KS Persada, melakukan penjualan kredit/piutang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini secara cessie kepada pihak ketiga walaupun jangka waktu pinjaman belum berakhir apabila terjadi satu atau lebih peristiwa atau hal-hal sebagai berikut:(1) Jika KS Persada dinyatakan pailit atau mendapat tempo menunda pembayaran baik yang

bersifat sementara maupun yang pasti;(2) Jika KS Persada dibubarkan baik atas keputusan RUPS memutuskan untuk membubarkan KS

Persada maupun keputusan Pengadilan;(3) Jika KS Persada tidak membayar bunga 2 (dua) bulan berturut-turut secara penuh dan/atau

tidak memenuhi salah satu dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini telah cukup menjadi bukti nyata akan kelalaian dan/atau kesalahan KS Persadan hingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi;

(4) Jika KS Persada kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya;(5) Jika atas kekayaan KS Persada dilakukan sitaan penjualaan atau sitaan penjagaan;(6) Jika apa yang dijaminkan dengan akta ini berubah sedemikian rupa, sehingga harganya

menurut pendapat Bukopin tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas hutang;

(7) Jika KS Persada terlibat atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan/atau perbuatan melanggar hukum lainnya yang menurut pertimbangan Bukopin mencemarkan nama baik KS Persada, untuk itu Bukopin tidak perlu menunggu sampai adanya keputusan Pengadilan;

(8) Jika KS Persada memberikan keterangan-keterangan atau data-data yang ternyata tidak benar;

(9) Jika KS Persada melanggar ketentuan/peraturan pemerintah yang menyebabkan dicabutnya izin perusahaan;

(10) Jika KS Persada tidak melaksanakan salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang termaktub dalam perjanjian ini;

(11) Jika KS Persada tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian ini dan/atay aturan yang lazim digunakan oleh Bukopin.


Yurisdiksi:Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

c) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 72 tanggal 19 Oktober 2015, dibuat di hadapan Tuty Wardhani, S.H., Notaris di Semarang, sebagaimana diubah beberapa kali, dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Addendum Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 147/PK/Lgl.SMG/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, dibuat dibawah tangan

Para Pihak:(1) KS Persada, selaku Debitur; dan(2) PT Bank Bukopin Tbk (“Bukopin”), selaku Kreditur.

Fasilitas Kredit:Kredit (Uncomited Loan) Maksimum Rp974.000.000,-.

Maksud dan Tujuan Fasilitas Kredit:Untuk Modal Kerja Hotel.

Jangka Waktu Fasilitas Kredit:120 bulan, sejak 30 Juli 2018 s/d 30 Juli 2028.

140

Bunga dan Denda:(1) Bunga: 11,48% p.a. efektif terhitung sejak tanggal penarikan pinjaman sampai dengan jangka

waktu pelunasan pinjaman, dengan ketentuan selama 12 bulan pertama bunga yang dibayarkan sebesar 9% dan bunga sebesar 2,48% ditangguhkan dan dibayarkan secara angsuran pada bulan ke-13 s/d selesainya Jangka Waktu Fasilitas Kredit mengikuti repayment schedule.

Tingkat suku bunga dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan suku bunga Bukopin yang berlaku pada saat itu, dan Bukopin cukup memberitahukan kepada KS Persada secara tertulis.

Tingkat suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah apabila karena terjadinya perubahan undang-undang dan/atau ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan dari badan/lembaga otoritas moneter dan/atau Badan/Lembaga Pemerintah lainnya dan/atau informasi tertulis lainnya mengenai kejadian luar biasa yang mengakibatkan Bukopin harus melakukan penyesuaian tingkat suku bunga pinjaman dan Bukopin akan memberitahukan kepada KS Persada secara tertulis.

(2) Denda/penalty overdue: 5% per bulan dari total jumlah kewajiban yang tertunda, dihitung secara harian, dengan ketentuan tunggakan denda yang timbul sampai dengan dilaksanakannya restrukturisasi kredit ditangguhkan dan dibayarkan secara angsuran mulai bulan ke-13 s/d selesainya Jangka Waktu Fasilitas Kredit.

Pembayaran:Pembayaran angsuran Fasilitas Kredit oleh KS Persada dibayar setiap akhir bulan berjalan sesuai repayment schedule dan perubahan-perubahannya yang disepakati.

Pembayaran Lebih Cepat:KS Persada dapat melakukan pelunasan dipercepat dengan membayar lunas seluruh jumlah yang menjadi kewajibannya baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lain kepada Bukopin.

Jaminan:(1) Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat HGB No. 2036, luas ± 1302 m2, lokasi di Jl. Wahid

Hasyim, Kel. Condong Catur, Kec. Depok, Kab. Sleman, a.n. KS Persada, berakhirnya hak tanggal 2 September 2044;

(2) Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 601, Surat Ukur No. 17/Kalirejo/2000 tanggal 1 September 2000, luas ± 1.403 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, a.n. Mardiyani (dalam proses penggabungan, degradasi hak, splitsing, dan balik nama ke Perseroan);

(3) Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1670, Surat Ukur No. 18/Kalirejo/2013 tanggal 26 Juli 2013, luas ± 1.526 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, a.n. Nurhadi (dalam proses penggabungan, degradasi hak, splitsing, dan balik nama ke Perseroan);

(4) Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 751, Surat Ukur No. 530/Kalirejo/2001 tanggal 17 September 2001, luas ± 2.769 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, a.n. Sarini Aminah (dalam proses penggabungan, degradasi hak, splitsing, dan balik nama ke Perseroan);

(5) Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 752, Surat Ukur No. 531/Kalirejo/2001 tanggal 17 September 2001, luas ± 1.236 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, a.n. Sugeng Widodo, ST (dalam proses penggabungan, degradasi hak, splitsing, dan balik nama ke Perseroan);

(6) Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1164, Surat Ukur No. 878/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas ± 1.202 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, a.n. Tafrikan (dalam proses penggabungan, degradasi hak, splitsing, dan balik nama ke Perseroan);

(7) Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1128, Surat Ukur No. 906/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas ± 653 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, a.n. Slamet (dalam proses penggabungan, degradasi hak, splitsing, dan balik nama ke Perseroan);

(8) Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1169, Surat Ukur No. 873/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas ± 377 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, a.n. Salamah (dalam proses penggabungan, degradasi hak, splitsing, dan balik nama ke Perseroan);

(9) Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1089, Surat Ukur No. 842/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas ± 371 m2, terletak di Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, a.n. Kamini (dalam proses penggabungan, degradasi hak, splitsing, dan balik nama ke Perseroan);

(10) Personal Guarantee a.n. Josafat Kurniawan.Seluruh jaminan di atas meng-cover seluruh fasilitas kredit Perseroan di Bukopin.

141

Hak Kreditur:(1) Mendebet rekening KS Persada guna membayar utang pokok, bunga, provisi, dan biaya

lainnya yang timbul dari perjanjian kredit.(2) Menghentikan dan/atau menunda pencairan kelonggaran tarik yang masih tersisa karena

pertimbangan Bukopin sendiri. Untuk itu, Bukopin cukup memberitahukan secara tertulis kepada KS Persada sebelum Bukopin melakukan penghentian dan/atau penundaan.

(3) Sewaktu-waktu menolak pencairan Fasilitas Kredit apabila:- Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan angka (2) di atas;- Hal tersebut menyebabkan terjadinya pelampauan/pelanggaran Batas Maksimum

Pemberian Kredit;- Hal tersebut disebabkan karena terjadinya perubahan undang-undang atau perubahan

dalam penerapan dari undang-undang dan/atau ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan dari badan/lembaga otoritas moneter dan/atau Badan/Lembaga Pemerintah lainnya dan/atau informasi tertulis lainnya mengenai kejadian luar biasa yang mengakibatkan demikian;

- Terjadi penyimpangan tujuan penggunaan kredit/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam perjanjian;

- Sedang berlangsungnya kejadian wanprestasi/pelanggaran, meskipun masa pinjaman belum berakhir; dan/atau

- Kualitas kredit KS Persada dalam kondisi tergolong kurang lancar dan/atau diragukan dan/atau macet.

Kewajiban KS Persada: Selama masih berutang kepada Bukopin, KS Persada wajib memenuhi syarat dan ketentuan

sebagai berikut:(1) Pembayaran pokok dan kewajiban mengikuti repayment schedule dengan ketentuan 12

bulan pertama bunga yang dibayarkan sebesar 9% dan bunga sebesar 2,48% ditangguhkan kemudian dibayarkan secara angsuran pada bulan ke-13 s/d seesai Jangka Waktu Fasilitas Kredit mengikuti repayment schedule dengan suku bunga 11,48%;

(2) Tunggakan bunga serta denda yang timbul s/d dilaksanakannya restrukturisasi kredit dan ditangguhkan dan dibayarkan secara angsuran mulai bulan ke-13 s/d selesai Jangka Waktu Fasilitas Kredit, sesuai dengan repayment schedule;

(3) Fasilitas Kredit Restruktur sebesar Rp24.925.286.742,- hanya digunakan untuk investasi pembangunan hotel dan sebesar Rp974.000.000,- hanya digunakan untuk modal kerja hotel, tidak diperkenankan untuk pembiayaan selain hal tersebut;

(4) Apabila KS Persada tidak dapat membayar kewajiban pokok dan/atau bunga dan/atau kewajiban lainnya (wanprestasi) kepada Bukopin sehingga menurut penilaian Bukopin sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban kredit, maka Bukopin berhak melakukan lelang/eksekusi secara langsung atau mengalihkan hak tagih (cessie) Bukopin kepada pihak ketiga;

(5) Mengupayakan penurunan plafond/outstanding kredit atau menambah agunan sehingga rasp agunan sesuai dengan ketentuan Bukopin;

(6) Menggunakan minimal 4 (empat) produk/layanan Bukopin seperti bancassurance, payroll karyawan, kartu kredit, tabungan, deposito, pembayaran listrik, PDAM, cash management, dan lain-lain;

(7) Dilakukan penilaian ulang (retaksasi) atas jaminan minimal setiap 12 bulan oleh Credit Investigator Bukopin atau perusahaan appraisal independen rekanan Bukopin;

(8) Menyerahkan kepada Bukopin:- Laporan keuangan tahunan (audited/non audited), selambat-lambatnya 160 hari sejak

tangal laporan;- Laporan keuangan per 6 (enam) bulan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi,

selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal laporan, yang ditandatangani oleh pejabat KS Persada;

- Laporan keuangan tahunan yang merupakan lampiran surat pemberitahuan tahunan atas pajak penghasilan (SPT PPh), yang bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya 180 hari sejak tanggal laporan;

(9) Menyerahkan laporan perkembangan usaha minimal 6 (enam) bulan sekali;

142

(10) Apabila dianggap perlu oleh Bukopin, memberikan izin kepada Bukopin atau petugas yang diberikan kuasa oleh Bukopin untuk:- Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan, catatan-catatan keuangan, dan

administrasi KS Persada termasuk memeriksa barang jaminan (agunan);- Melakukan peninjauan ke kantor dan/atau tempat usaha/proyek KS Persada;- Menempatkan karyawan Bukopin dan/atau kuasanya dalam perusahaan KS Persada untuk

ikut mengawasi pengelolaan KS Persada, apabila KS Persada cidera janji/wanprestasi;(11) Tidak diperkenankan overdraft dan cross clearing;(12) Seluruh biaya yang timbul dari restrukturisasi fasilitas kredit menjadi beban KS Persada,

kecuali biaya tertentu yang disepakati merupakan biaya Bukopin, dan harus sudah tersedia di rekening KS Persada di Bukopin;

(13) Mendahulukan pembayaran kewajiban Bukopin daripada kepada pihak ketiga lainnya;(14) Bukopin berhak menghentikan dan atau menunda pencairan kelonggaran tarik yang masih

tersisa karena pertimbangan Bukopin sendiri;(15) Berdasarkan pertimbangan Bukopin dan anaisa kelayakan Bukopin, maka Bukopin sewaktu-

waktu dapat melakukan review suku bunga Fasilitas Kredit;(16) Berdasarkan penilaian Bukopin, Bukopin dapat mengasuransikan dan/atau menjaminkan

Fasilitas Kredit kepada perusahaan penjaminan dan/atau perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bukopin ;

(17) Bukopin diberikan kuasa untuk melakukan penutupan asuransi kredit dan/atau penjaminan kredit, mengajukan klaim, melakukan hapus buku, mengalihkan agunan dan tagihan kepada perusahaan asuransi atau perusahaan penjamin;

(18) Bukopin berdasarkan ketentuan yang berlaku berhak melakukan upaya-upaya penyelesaian terhadap Fasilitas Kredit, yang diantaranya melakukan penjualan kredit/piutang secara cessie kepada pihak ketiga;

(19) Jaminan diasuransikan selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit dengan pembayaran premi setiap tahun;

(20) Jaminan berupa tanah wajib dibebani Hak Tanggungan;(21) Dalam hal KS Persada tidak melakukan kewajiban pembayaran, maka Bukopin diberikan izin

dan persetujuan untuk melakukan pemasangan plang pada objek jaminan.(22) Memberikan kepada Bukopin segala informasi/keterangan/data antara lain:

- Segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha KS Persada;- Bilamana terjadi perubahan dalam sifat dan ruang lingkup usaha KS Persada;- Bilamana terjadi peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau

keuangan KS Persada baik diminta maupun tidak;- Setiap pinjaman baru ataupun melakukan take over fasilitas kredit bank lain harus

memberitahukan secara tertulis kepada Bukopin, namun jika hal tersebut dilakukan untuk kebutuhan diluar bisnis utama (core business) maka harus mendapat persetujuan tertulis dari Bukopin;

(23) Memberitahukan setiap perubahan Anggaran Dasar (jika ada) termasuk perubahan pemegang saham dan susunan pengurus serta wajib menyerahkan 1 (satu) fotocopy akta perubahan tersebut berikut surat keputusannya kepada Bukopin paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan.

Pembatasan-pembatasan KS Persada:(1) Untuk KS Persada mendapatkan pinjaman baru ataupun melakukan take over fasilitas kredit

bank lain untuk kebutuhan diluar bisnis utama (core business), KS Persada harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bukopin.

(2) KS Persada dilarang mengalihkan untuk menyewakan, mengalihkan, memindahkan barang-barang yang telah dijaminkan tanpa izin tertuis dari Bukopin.

Dapat disampaikan bahwa sebelum ditandatanganinya Addendum Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 147/PK/Lgl.SMG/VII/2017 tanggal 30 Juli 2018 antara KS Persada dan Bukopin, di dalam perikatan kredit/pinjaman antara KS Persada dan Bukopin terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat mempengaruhi hak dan/atau kepentingan pemegang saham publik Perseroan bilamana dan dalam hal Perseroan telah menjadi “Emiten” atau “Perusahaan Publik” sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yang mana sehubungan

143

dengan hal tersebut KS Persada telah mendapatkan persetujuan dari Bukopin, melalui Suratnya No. 246/PIM-SMG/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, atas perubahan terhadap beberapa ketentuan perikatan kredit/pinjaman Bukopin sehingga di dalam perikatan kredit/pinjaman antara KS Persada dan Bukpoin tidak ada lagi pembatasan-pembatasan bagi KS Persada sehubungan dengan, antara lain, perubahan Anggaran Dasar KS Persada, perubahan pemegang saham dalam KS Persada, perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KS Persada, dan pembagian sisa hasil usaha maupun dana cadangan KS Persada. Perubahan-perubahan yang telah disetujui oleh Bukopin di dalam suratnya tersebut di atas telah ditindaklanjuti dengan Perubahan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan di antara KS Persada dan Bukopin tanggal 18 Mei 2018, yang kemudian pembatasan-pembatasan yang bersangkutan sudah tidak tercantum lagi di dalam Addendum Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 147/PK/Lgl.SMG/VII/2017 tanggal 30 Juli 2018 tersebut di atas.

Keadaan Wanprestasi / Pelanggaran: Bukopin berhak menagih seketika dan sekaligus lunas kepada KS Persada seluruh jumlah yang

terutang ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya, melakukan lelang atas jaminan KS Persada, melakukan penjualan kredit/piutang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini secara cessiekepada pihak ketiga walaupun jangka waktu pinjaman belum berakhir apabila terjadi satu atau lebih peristiwa atau hal-hal sebagai berikut:(1) Jika KS Persada dinyatakan pailit atau mendapat tempo menunda pembayaran baik yang

bersifat sementara maupun yang pasti;(2) Jika KS Persada dibubarkan baik atas keputusan RUPS memutuskan untuk membubarkan KS

Persada maupun keputusan Pengadilan;(3) Jika KS Persada tidak membayar bunga 2 (dua) bulan berturut-turut secara penuh dan/atau

tidak memenuhi salah satu dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini telah cukup menjadi bukti nyata akan kelalaian dan/atau kesalahan KS Persadan hingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi;

(4) Jika KS Persada kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya;(5) Jika atas kekayaan KS Persada dilakukan sitaan penjualaan atau sitaan penjagaan;(6) Jika apa yang dijaminkan dengan akta ini berubah sedemikian rupa, sehingga harganya

menurut pendapat Bukopin tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas hutang;

(7) Jika KS Persada terlibat atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan/atau perbuatan melanggar hukum lainnya yang menurut pertimbangan Bukopin mencemarkan nama baik KS Persada, untuk itu Bukopin tidak perlu menunggu sampai adanya keputusan Pengadilan;

(8) Jika KS Persada memberikan keterangan-keterangan atau data-data yang ternyata tidak benar;

(9) Jika KS Persada melanggar ketentuan/peraturan pemerintah yang menyebabkan dicabutnya izin perusahaan;

(10) Jika KS Persada tidak melaksanakan salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang termaktub dalam perjanjian ini;

(11) Jika KS Persada tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian ini dan/atay aturan yang lazim digunakan oleh Bukopin.


Yurisdiksi:Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

144

5. Aset Tetap

Perseroan

Perseroan memiliki dan menguasai harta kekayaan antara lain sebagai berikut:

A. Bidang-bidang Tanah

Perseroan mempunyai hak-hak kepemilikan atas tanah yang uraian ringkasnya dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

1) Hak Guna Bangunan

No. No. SHGB Luas LokasiTanggal

Penerbitan SHGB

Penerbit SHGBMasa Berlaku

SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan

Kel. Kalirejo1. 46/Kalirejo 48 m² Kel. Kalirejo

Kec. Unggaran Timur, Kab. Semarang

30 Oktober 2013

Kepala Kantor Pertanahan Kab.

Semarang

22 Oktober 2043

No. 00034/Kalirejo tanggal 29 Oktober 2013, diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Semarang

-

2. 47/Kalirejo 48 m² Kel. Kalirejo, Kec. Unggaran Timur, Kab. Semarang

30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043

No. 00035/Kalirejo tanggal 29 oktober 2013, diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Semarang

-


30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043

No. 00036 tanggal 29 Oktober 2013, diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Semarang

Dijaminkan secara Hak Tanggungan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Artha Abadi sebagai Bank Leader dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Rudo Indobank Bank Peserta


30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043

No. 00037 tanggal 29 Oktober 2013, diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Semarang.



30 oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043

No. 00038 tanggal 29 oktober 2013, diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Semarang

-


30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043

No. 00040 tanggal 29 Oktober 2013, diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Semarang

Dijaminkan dengan Hak Tanggungan pertama, kedua, dan seterusnya kepada KSP Sekartama

7. 53/Kalirejo 48 m² Kel. Kalirejo, Kec. Unggrana Timur, Kab. Semarang

30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043

No. 00041/Kalirejo tanggal 29 Oktober 2013, diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Semarang


145


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan


30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043

No. 00042/Kalirejo tanggal 29 Oktober 2013, diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengurkuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Semarang



30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043

No. 00044/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober 2013, diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang


10. 57/Kalirejo 48 m² Kel. Kalirejo, Kec. Unggaran Timur, Kab Semarang

30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043

No. 00045/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober 2013, diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Semarang

Dijaminkan secara Hak Tanggungan kepada Koperasi Rejo Agung Sukses


30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043

No.00046/Kalirejo/2013 tanggal 29 Oktober 2013, diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Semarang

-

12. 59/Kalirejo 48m² Kel. Kalirejo, Kec. Unggaran Timur, Kab. Semarang, Jaa Tengah

30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043



13. 60/Kalirejo 48m² Kel. Kalirejo, Kec. Unggaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah

30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043


Dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada Koperasi Rejo Agung Sukses

14. 61/Kelirejo 48m² Kel. Kalirejo, Kec Unggaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah

30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043


Akan dijaminkan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Rudo Indobank

15. 62/Kalirejo 51 m² Kel. Kalirejo, Kec. Unggaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah

30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043



16. 64/Kalirejo 120 m²

Kel. Kalirejo, Kec. Unggaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah

30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043


Dijaminkan secara Hak Tanggungan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

146


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan


Kel. Kalirejo, Kec. Unggaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah

30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043



18. 66/Kalirejo 120m2 Kel. Kalirejo, Kec. Unggaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah

30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043




30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043




30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043




30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043




30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043


-


30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043




30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043




30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043



147


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan


30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043




30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043




Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah

30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043





30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043





30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043





30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043


Dijaminkan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Rudo Indobank



30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043





30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043





30 Oktober 2013


Semarang

22 Oktober 2043



148


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan



5 Agustus 2016


Semarang

26 Juni 2046 No. 00187/Kalirejo/2016 tanggal 3 Agustus 2016, diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Semarang

Dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

36. 88/ Kalirejo 221 m²


5 Agustus 2016


Semarang



37. 89/ Kalirejo 120 m²


5 Agustus 2016


Semarang



38. 90/ Kalirejo 120 m²


5 Agustus 2016


Semarang





5 Agustus 2016


Semarang





5 Agustus 2016


Semarang





5 Agustus 2016


Semarang





5 Agustus 2016


Semarang





5 Agustus 2016


Semarang



149


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan



5 Agustus 2016


Semarang



45. 99/Kalirejo 47 m² Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah

5 Agustus 2016


Semarang



46. 100/Kalirejo 117 m²


5 Agustus 2016


Semarang



47. 101/Kalirejo 190 m²


5 Agustus 2016


Semarang



48. 102/Kalirejo 242 m²


5 Agustus 2016


Semarang



49. 103/Kalirejo 242 m²


5 Agustus 2016


Semarang



50. 104/Kalirejo 120 m²


5 Agustus 2016


Semarang



51. 105/Kalirejo 120 m²


5 Agustus 2016


Semarang




5 Agustus 2016


Semarang



150


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan


5 Agustus 2016


Semarang



54. 109/Kalirejo 142 m²


5 Agustus 2016


Semarang




5 Agustus 2016


Semarang



56. 111/Kalirejo 152 m²


5 Agustus 2016


Semarang



57. 112/Kalirejo 152 m²


5 Agustus 2016


Semarang



58. 113/Kalirejo 152 m²


5 Agustus 2016


Semarang



59. 114/Kalirejo 152 m²


5 Agustus 2016


Semarang



60. 115/Kalirejo 126 m²


5 Agustus 2016


Semarang




5 Agustus 2016


Semarang



151


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan


5 Agustus 2016


Semarang



63. 118/Kalirejo 152 m²


5 Agustus 2016


Semarang



64. 119/Kalirejo 120 m²


5 Agustus 2016


Semarang




5 Agustus 2016


Semarang




5 Agustus 2016


Semarang




5 Agustus 2016


Semarang



68. 123/Kalirejo 142 m²


5 Agustus 2016


Semarang




5 Agustus 2016


Semarang




5 Agustus 2016


Semarang



152


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan

71. 126/Kalirejo 116 m²


5 Agustus 2016


Semarang



72. 127/Kalirejo 134 m²


5 Agustus 2016


Semarang



73. 128/Kalirejo 113 m²


5 Agustus 2016


Semarang




5 Agustus 2016


Semarang



75. 130/Kalirejo 152 m²


5 Agustus 2016


Semarang



76. 131/Kalirejo 152 m²


5 Agustus 2016


Semarang



77. 132/Kalirejo 152 m²


5 Agustus 2016


Semarang




5 Agustus 2016


Semarang




5 Agustus 2016


Semarang



153


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan

80. 135/Kalirejo 152 m²


5 Agustus 2016


Semarang


Dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah


5 Agustus 2016


Semarang



82. 137/Kalirejo 152 m²


5 Agustus 2016


Semarang




5 Agustus 2016


Semarang



84. 141/Kalirejo 211 m²


5 Agustus 2016


Semarang



85. 142/Kalirejo 128 m²


5 Agustus 2016


Semarang



86. 143/Kalirejo 298 m²


5 Agustus 2016


Semarang




5 Agustus 2016


Semarang



88. 145/Kalirejo 173 m²


5 Agustus 2016


Semarang



154


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan

89. 146/Kalirejo 143 m²


5 Agustus 2016


Semarang



90. 147/Kalirejo 248 m²


5 Agustus 2016


Semarang




5 Agustus 2016


Semarang



92. 149/Kalirejo 152 m²


5 Agustus 2016


Semarang



93. 150/Kalirejo 108 m²


5 Agustus 2016


Semarang



94. 151/Kalirejo 120 m²


5 Agustus 2016


Semarang



Kel. Sidomulyo95. 66/

Sidomulyo48 m² Kel.

Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah

8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043

No. 00061/Sidomulyo/2013 tanggal 7 November 2013, diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Penataan Kantor Pertanahan Kab. Semarang

Dijaminkan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Restu Artha Makmur

96. 67/Sidomulyo

48 m² Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah

8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043

No. 00062/Sidomulyo/2013 tanggal 7 November 2013, diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Semarang


97. 68/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

155


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan

98. 69/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



99. 71/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang.

22 Oktober 2043


• Dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada Koperasi Simpan Pinjam Sedaya Karya Utama (KSP Sekartama)

• Dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Artha Abadi sebagai Bank Leader dan PT Bank Perkreditan Rakyat Rudo Indobank sebagai Bank Peserta.

100. 74/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

101. 75/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

102. 80/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



103. 82/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

104. 83/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

105. 84/Sidomulyo

136 m²

Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah

8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


Dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

156


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan

106. 87/Sidomulyo

136 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



107. 88/Sidomulyo

136 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

108. 89/Sidomulyo

209 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



109. 92/Sidomulyo

178 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



110. 95/Sidomulyo

182 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



111. 99/Sidomulyo

146m² Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah

8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



112. 101/Sidomulyo

144 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



113. 102/Sidomulyo

258 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

114. 103/Sidomulyo

451 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



157


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan

115. 104/Sidomulyo

164 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



116. 105/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



117. 108/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

118. 110/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

119. 115/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

120. 117/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



121. 119/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



122. 121/Sidomulyo

198 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



123. 122/Sidomulyo

139 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



158


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan

124. 123/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



125. 124/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



126. 125/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



127. 126/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



128. 127/Sidomulyo

178 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



129. 128/Sidomulyo

178 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



130. 129/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



131. 132/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

132. 133/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



159


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan

133. 134/Sidomulyo

148 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



134. 135/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



135. 136/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



136. 137/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



137. 138/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



138. 141/Sidomulyo

178 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



139. 142/Sidomulyo

178 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

140. 145/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



141. 147/Sidomulyo

152 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



160


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan

142. 148/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



143. 149/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



144. 150/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



145. 151/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



146. 152/Sidomulyo

178 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

147. 154/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

148. 156/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

149. 158/Sidomulyo

178 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



150. 161/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

161


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan

151. 163/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

152. 164/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

153. 165/Sidomulyo

178 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

154. 172/Sidomulyo

176 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

155. 173/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



156. 176/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

157. 177/Sidomulyo

120 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



158. 179/Sidomulyo

178 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



159. 180/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



162


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan

160. 181/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

161. 182/Sidomulyo


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



162. 183/Sidomulyo

117 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043


-

163. 185/Sidomulyo

178 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



164. 186/Sidomulyo

115 m²


8 November

2013


Semarang

22 Oktober 2043



165. 189/Sidomulyo

102 m²


5 Mei 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kab.

Semarang

9 Februari 2045

No. 00096/Sidomulyo/2015 tanggal 13 April 2015, diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Semarang

-

166. 195/Sidomulyo



Semarang

9 Februari 2045


-

167. 196/Sidomulyo



Semarang

9 Februari 2045


Dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Artha Abadi sebagai Bank Leader dan PT Bank Perkreditan Rakyat Rudo Indobank sebagai Bank Peserta

168. 197/Sidomulyo



Semarang

9 Februari 2045



163


Penerbitan SHGB


SHGB (s/d)

Surat Ukur Catatan

169. 201/Sidomulyo



Semarang

9 Februari 2045



170. 202/Sidomulyo



Semarang

9 Februari 2045



171. 203/Sidomulyo



Semarang

9 Februari 2045



172. 204/Sidomulyo



Semarang

9 Februari 2045


-

173. 205/Sidomulyo



Semarang

9 Februari 2045


-

174. 207/Sidomulyo



Semarang

9 Februari 2045



175. 208/Sidomulyo

117 m²



Semarang

9 Februari 2045


-

176. 209/Sidomulyo



Semarang

9 Februari 2045


-

177. 210/Sidomulyo

124 m²



Semarang

9 Februari 2045



164

2) Hak Milik

No. No. SHM Luas Lokasi

Tanggal Penerbitan

SHM

Penerbit SHM

Pemegang Hak Yang Terdaftar

Surat Ukur Dasar Penguasaan oleh Perseroan Catatan

Fase I1. 999 1962

m2Desa Kalirejo, Kec. Ungarang, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

5 Desember 2005

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Muslimin 00881/Kalirejo/2005 Akta Perjanjian No. 14 tanggal 17 Mei 2013 dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, SH.

• Dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

• Akan dijaminkan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Rudo Indobank

Fase II2. 946 1246

m2Desa Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

5 Desember 2005

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Ngatiyem No. 00795/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang

Akta Perjanjian Pelepasan Hak No. 39 tanggal 30 Maret 2016, dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.


3. 777 949 m2 Desa Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

12 Agustus 2002

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Iswati No. 00563/Kalirejo/2002 tanggal 26 Maret 2002, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang


Dijaminkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

4. 1003 1857 m2

Desa Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

5 Desember 2005

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Anwar No. 00885/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desemebr 2005, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang


Dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

5. 850 1918 m2


8 Desember 2003

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Suntani No. 00656/Kalirejo/2003 tanggal 27 Agustus 2020, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang



6. 1127 2207 m2

Desa Kalirejo, Kec. Ungarang, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

5 Desember 2005

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Sutinem No. 00908/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang



7. 1148 1454 m2


5 Desember 2005

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Istiromah No. 00919/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang

Akta Perjanjian No. 22 tanggal 7 Maret 2014 dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.


165


Tanggal Penerbitan

SHM

Penerbit SHM



Fase III8. 690 1097

m2Desa Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

2 Januari 2001

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Abdi Yusuf No. 77/Kalirejo/2000 tanggal 1 September 2000, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang

Akta Perjanjian No. 45 tanggal 24 Agustus 2015 dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, SH.


9. 601 1403 m2


2 Januari 2001

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Mardiyani No. 17/Kalirejo/2000 tanggal 1 September 2000, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang


Dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada PT. Bank Bukopin Tbk

10. 751 2769 m2


20 Desember

2001

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Sarini Aminah

No. 00530/Kalirejo/2001 tanggal 17 September 2001, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang




5 Desember 2005

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Kamini No. 00842/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang



12. 1670 1526 m2


23 Agustus 2013

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Nurhadi No. 00018/Kalirejo/2013 tanggal 26 Juli 2013, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang



13. 752 1236 m2


20 Desember

2001

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Sugeng Widodo,

ST

No. 00531/Kalirejo/2001 tanggal 17 Septemebr 2001, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang


Dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Bukopin Tbk


5 Desember 2005

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Slamet No. 00906/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang




5 Desember 2005

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Salamah No. 00873/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang



166


Tanggal Penerbitan

SHM

Penerbit SHM




8 Desember 2003

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Nasroh No. 00622/Kalirejo/2003 tanggal 27 Agustus 2003, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang

Akta Perjanjian No. 10 tanggal 9 Desember 2014 dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.

17. 1164 1202 m2


5 Desember 2005

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Tafrikan No. 00878/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang



Fase IV18. 997 945 m2 Desa

Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

5 Desember 2005

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Djumini No. 00879/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang

Akta Perjanjian No. 09 tanggal 5 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.



5 Desember 2005

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Muslimin No. 00880/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang




24 Februari 2009

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Muslimin No. 00122/Kalirejo/2009 tanggal 6 Februari 2009, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang




4 April 1998 Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Sri Sumiyati

No. 99/1998 tanggal 20 Januari 1998, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang



22. 57 2160 m2


19 September

1983

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Moehroni bin Sahri

No. 1901/1983 tanggal 9 September 1983, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang



23. 87 1690 m2


19 September

1983

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Ngaidi bin Usup

No. 1929/1983 tanggal 9 September 1983, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang



167


Tanggal Penerbitan

SHM

Penerbit SHM



Tahap 224. 25 1115 m2 Desa


25 Agustus 1981

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Budhi Hartono Sugiarto

No.1866/1981 tanggal 6 Juli 1981 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang

- Dijaminkan dengan Hak Tanggungan pertama, kedua, dan seterusnya kepada KSP Sekartama


9 Mei 1984 Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Budhi Hartono dh Tan Bian

Hook

No. 991/1994 tanggal 2 Maret 1994 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang

- Dijaminkan dengan Hak Tanggungan pertama, kedua, dan seterusnya kepada KSP Sekartama

Tahap 326. 957 753 m2 Desa


5 Desember 2005

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Insinyur Sabandi

No.00783/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang

Akta Perjanjian No. 28 tanggal 13 September 2014 dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.



5 Desember 2005

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Aenah No.00928/Kalirejo/2005 tanggal 5 Desember 2005 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang

Akta Perjanjian No. 13 tanggal 11 Juni 2015 dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.


28. 813 1743 m2


8 Desember 2003

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Jupri No.00619/Kalirejo/2003 tanggal 27 Agustus 2003 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang



29. 1434 2563 m2

Desa Kalirejo, Kec. Ungarang, Kab. Semaran, Provinsi Jawa Tengah.

5 Desember 2005

Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Aenah & Sudjar

No. 01251/2005 tanggal 5 Desember 2005 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang



30. 1894 1802 m2


7 Juni 2017 Kepala Kantor

Pertanahan Kab.

Semarang

Sabandani No.00282/Kalirejo/2017 tanggal 12 Mei 2017 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Semarang

-

Ruko31. 01722 53 m2 Jl. Madukoro

Raya, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah


Pertanahan Kota

Semarang

Josafat Kurniawan

Hadi

No. 00175/Krobokan/2015 tanggal 6 Mei 2015, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah Toko No. 004/SK/C1D-L/U-PPJB/M/IX/2016 tanggal 26 September 2016

Dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

168


Tanggal Penerbitan

SHM

Penerbit SHM



32. 01725 50 m2 Jl. Madukoro Raya, RT. 03/RW. 01, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah


Pertanahan Kota

Semarang

Josafat Kurniawan

Hadi




33. 01726 61 m2 Jl. Madukoro Raya, RT. 03/RW. 01, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah

9 Juni 2015 Kepala Kantor

Pertanahan Kota

Semarang

Josafat Kurniawan

Hadi



Dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

3) Persil/ Letter C

No. No. Persil Luas Lokasi Penerbit Persil Pemegang Hak

Yang TerdaftarDasar Penguasaan Oleh

Perseroan Catatan

Tahap 1 / Fase 31. 143 660 m2 Desa Kalirejo, Kec. Ungaran,

Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Lurah Kalirejo, Kec. Ungaran, Kab.

Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Pasilah Doelmanan

Akta Perjanjian No. 49 tanggal 24 Agustus 2015 dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.

-

2. 174 5.500 m2




Sadenan Kalam Akta Perjanjian No. 59 tanggal 24 Agustus 2015 dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.

-




Sahro Akta Perjanjian No. 51 tanggal 24 Agustus 2015 dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.

-




Djasmin Karto Akta Perjanjian No. 53 tanggal 24 Agustus 2015 dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.

-




Muchalip M. Akta Perjanjian No. 05 tanggal 5 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.

-




Hardi bin Kusno - -




Karmi Jaswadi Akta Perjanjian No. 09 tanggal 11 Juni 2015 dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.

-




Sugondo (Sapto) - -




Wasini Akta Perjanjian No. 55 tanggal 24 Agustus 2015 dibuat di hadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.

-

Atas bidang-bidang tanah tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran PBB terutang tahun 2017 berdasarkan Surat-Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2017.

169

B. Kendaraan Bermotor

Perseroan mempunyai hak kepemilikan atas kendaraan-kendaraan bermotor yang uraian ringkasnya dijabarkan sebagai berikut:

Kendaraan Roda Empat

No. Merek Tipe Tahun Pembuatan

No. Polisi Pemilik No. Mesin No. Rangka Bukti

Kepemilikan Catatan

1. BMWX3

XDRIVE20D CKD

2013 H 710 HN Perseroan 75208378 MHHWY3606DK935685

BPKB No.

L-06681574

2. Nissan Grand Livina SV 2013 H 8985

ZR Perseroan HR15915136C MHBG1CG1FDJ127166BPKB No.

K-03124409

3. Suzuki A1J310F GL 4X2 MT 2014 H 9084

GZ Perseroan K10BT1019093 MHYHMP31SEJ114995BPKB No.

L-06682629

4. HondaMobilio DD 11.55 MT

CKD2014 H 9243

AG Perseroan LT5Z11104603 MHRDD4730EJ400745BPKB No.

M-13937549

Pembelian atas kendaraan ini dibiayai dengan fasilitas pembiayaan PT BCA Finance. Sehubungan dengan fasilitas pemiayaan tersebut, kendaraan ini dijadikan sebagai jaminan.

5. Toyota Kijang Innova 2013 H 8557

ZR Perseroan ITR1509900 MHFXW40GXD4504513BPKB No.

K-02967435

6. Mitsubishi L 300 M/T 2012 H 1607 PF

PT Jauwhannes

Traco4D56CH07159 MHMLOPU39CK107758

BPKB No.

J-03485698

Kendaraan Roda Dua

No. Merek Tipe Tahun Pembuatan No. Polisi Pemilik No. Mesin No. Rangka Bukti Kepemilikan

1. Yamaha 54P A/T 2013 H 5331 AIG Perseroan 54P804964 MH354P00CDJ804802 BPKB No. K-04679756

Entitas Anak Tidak Langsung (PT KS Pesada)

PT KS Persada memiliki dan menguasai harta kekayaan antara lain sebagai berikut:

All Stay Hotel SemarangTanah

Bangunan CatatanSertipikat Gambar Situasi Luas Lokasi Tanggal Berakhir HGB

Pemegang Hak yang Terdaftar

Sertipikat HGB No. 156, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang tanggal 22 Desember 1995

No. 3452/1994 tanggal 16 Mei 1994

± 557 m²

Jl. Veteran No. 51,

Semarang

22 Desember 2035

KS Persada Bangunan yang terletak di atas tanah ini pada saat ini dikenal dengan nama gedung All Stay Hotel Semarang

Dijaminkan dengan Hak Tanggungan peringkat I kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 13959/2016 tanggal 20 Desember 2016

All Stay Hotel YogyakartaTanah

Bangunan CatatanSertipikat Gambar Situasi Luas Lokasi Tanggal Berakhir HGB

Pemegang Hak yang Terdaftar

Sertipikat HGB No. 2036, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sleman tanggal 23 Maret 1994

No. 9837/1993 tanggal 27 November 1993

1.302 m²

2 September 2044

KS Persada Bangunan yang berada di atas tanah ini pada saat ini dikenal dengan nama gedung All Stay Hotel Yogyakarta

Dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada PT Bank Bukopin

170

Kendaraan Roda Empat

No. Merek Tipe Tahun Pembuatan No. Polisi Pemilik No. Mesin No. Rangka Bukti

Kepemilikan1. Toyota Avanza 1.3 G

M/T2016 H 8516 ZZ KS Persada 1NRF108711 MHKM5EA3JGK010193 BPKB No.

M-139333762. Toyota Avanza 1.3 G

M/T2016 H 9208 VZ KS Persada 1NRF113784 MHKM5EA3JGJ030745 BPKB No.

M-13863935

C. Peralatan dan Barang Inventaris

Perseroan memiliki dan menguasai peralatan dan barang-barang inventaris sebagai berikut:

Perlengkapan IT Kantor :- Computer PC, laptop, printer, wireless router, server, harddisk eksternal, telephone, scanner,

televise, handphone dan perangkat teleconference

Peralatan Kantor:- Kursi, meja, lemari, lukisan, filling cabinet, lemari baja dan proyektor

Peralatan Lainnya:- Kamera, speaker, mesin absen, AC, timbangan pegas dan mesin hitung utang

6. Asuransi

Pembukaan asuransi yang telah dilakukan oleh maupun untuk kepentingan Perseroan adalah sebagai berikut :

A. Asuransi Properti

Asuransi Kebakaran

No. dan Tanggal Polis : No. 12.03.01.18.03.0.00015 tanggal 2 Maret 2018.Penanggung : PT MNC Insurance.Tertanggung : Perseroan.Jangka Waktu Pertanggungan : 2 Maret 2018 sampai dengan 2 Maret 2019.Objek Pertanggungan : Kantor Pemasaran Properti.Lokasi Objek Pertanggungan : Ruko The Amaya C 1-3 Jl. MT Hariyono, Ungaran Semarang.Coverage : Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang.Nilai Pertanggungan : Rp3.200.000.000,-. - Bangunan : Rp2.300.000.000,-; - Stock : Rp900.000.000,-.Premi : Rp1.214.600,-

Berdasarkan bukti transfer dana ke rekening BCA, premi atas asuransi tersebut di atas telah dibayarkan pada tanggal 27 Maret 2018, sejumlah Rp 1.214.600,-.

B. Asuransi Kendaraan Bermotor

Uraian ringkas mengenai asuransi kendaraan bermotor Perseroan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.No. Sertifikat

Asuransi / Nama

Penanggung

Objek PertanggunganJangka Waktu

PertanggunganRisiko Sendiri

Nilai Pertanggungan

Penutupan Risiko / Premi PembayaranMerk / Jenis / Tahun /

No. Mesin / No. Rangka / No. Polisi

1. 2311.0221. 170002088 / PT Bess Central Insurance

• BMW X 3 XDRIVE20D CKD A/T

• Sedan• 2013• 75208378• MHHWY3606DK935685• H710HN

20 Oktober 2017

- 20 Oktober

2018

CASCO: Rp300.000,-.

CASCO: Rp430.000.000,-.

Tanggung Jawab Hukum pihak ketiga: Rp25.000.000,-.

Premi: Rp4.223.500,-.

Berdasarkan mutasi rekening giro Perseroan, premi asuransi ini telah dibayarkan pada tanggal 10 November 2017.

171

No.No. Sertifikat

Asuransi / Nama

Penanggung

Objek PertanggunganJangka Waktu

PertanggunganRisiko Sendiri

Nilai Pertanggungan

Penutupan Risiko / Premi PembayaranMerk / Jenis / Tahun /

No. Mesin / No. Rangka / No. Polisi

2. 002.1050.301 .2018.003896.00 / PT Asuransi Wahana Tata Cabang Semarang

• Toyota Kijang Inova J• Minibus• 2013• ITR7509900• MHFXW40GXD4504513• H 8557 ZR

16 Juli 2018 –

16 Juli 2019

Gabungan: Rp300.000,-.

Angin topan, badai, hujan es, bajir, dan atau tanah longsor 10% dari claim paid minimum Rp500.000,-

Tanggung Jawab Hukum pihak ketiga 0-25 juta: 1%

Kendaraan Bermotor Gabungan: Rp125.000.000,-.


Jaminan Tambahan:Angin topan, badai, hujan es. Nanjir, dan atau tanah longsor: Rp125.000.000,-.

Premi: Rp4.457.500,-.

Berdasarkan Debit Note No.002.50.301. 17.004930 tanggal 19 Juni 2017, premi asuransi ini telah dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2017.

3. 002.1050.301 .2017.006362.00 / PT Asuransi Wahana Tata Cabang Semarang

• Nissan Grand Livina SV 1.5

• Minibus• 2013• HR15915136C• MHG1CG1FDJ127166• H 8985 ZR

11 Oktober 2017 -

11 Oktober 2018

Gabungan: Rp300.000,-. Tanggung Jawab Hukum pihak ketiga: Rp300.000,-.

Kendaraan Bermotor Gabungan: Rp125.000.000,-.


Premi: Rp3.472.500,-.

Berdasarkan mutasi rekening giro Perseroan, premi asuransi ini telah dibayarkan pada tanggal 17 Oktober 2017

4. 010072 / PT Asuransi Umum BCA

• Honda Mobilio DD4 1.5 S MT

• Passanger• 2014• L15Z11104603• MHRDD4730EJ400745• H 8901 DY

2 November 2016

-2 November

2019

Gabungan: Rp300.000,-

Casco: Rp420.000.000,- (02/11/2016 – (02/11/2019)

Premi: Rp8.708.000,-

Berdasarkan mutasi rekening giro Perseroan, premi asuransi ini telah dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2018

7. Struktur Kepemilikan Saham

99,998%

99,998%

Pemegang saham pengendali (beneficiary owner) Perseroan adalah Johan Prasetyo Santoso dan Herowiratno Gunawan.

172

Bagan dan tabel di bawah ini menggambarkan kelompok usaha dari Perseroan dan hubungan antar Perusahaan dalam kelompok usaha tersebut:

No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Hubungan dengan Perseroan

1 PT Kota Satu Indonesia Bidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan Darat, Agrobisnis, Percetakan,

Perbengkelan dan Jasa kecuali Jasa dalam Bidang Hukum dan Pajak

Pemegang saham Perseroan

2 PT Surya Fajar Capital Bidang Pembangunan, Perdagangan, Industri, Percetakan, Transportasi dan Jasa

Pemegang saham Perseroan

3 PT Kota Satu Manajemen Bidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan Darat, Agrobisnis, Percetakan,


Entitas Anak

4 PT Kota Satu Pratama Bidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan Darat, Agrobisnis, Percetakan,


Entitas Anak

5 PT Kota Satu Persada Penyediaan Akomodasi dan Pelayanan Penginapan Entitas Anak Tidak Langsung

8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

PT Kota Satu Indonesia

Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Kota Satu Indonesia (PT KS Indonesia) berdasarkan Akta Pendirian PT KS Indonesia No. 19 tanggal 22 Agustus 2013, dibuat di hadapan Stefanie Hartanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-51310.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013, dan telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0092519.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013.

Anggaran Dasar PT KS Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kota Satu Indonesia No. 07 tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat oleh Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H., Notaris Kab. Semarang di Ambarawa, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-0006574.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 dan telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0041022.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 (selanjunya disebut “Akta 07/2018”).

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PT KSI, maksud dan tujuan PT KS Indonesia ialah menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, agrobisnis, percetakan, perbengkelan, dan jasa.

Struktur Modal, Para Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No.7 tanggal 15 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H., struktur permodalan dan pemegang saham PT KSI adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal per Saham Rp100.000,-


Persentase(%)

Modal Dasar 100.000 10.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh1. Herowiratno Gunawan 22.000 2.200.000.000 50,002. Johan Prasetyo Santoso 22.000 2.200.000.000 50,00Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 44.000 4.400.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 56.000 5.600.000.000

173

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.07/2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT KS Indonesia adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris : Herowiratno Gunawan

DireksiDirektur : Johan Prasetyo Santoso

PT Surya Fajar Capital


PT Surya Fajar Capital (“SFC”) berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 5 April 2016 (“Akta 12/2016”), dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara.

SFC beralamat di Satrio Tower, Lantai 14, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 No. 5, RT/ RW 7/2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12950.

Kegiatan usaha SFC adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, antara lain bidang Pembangunan, Perdagangan, Industri, Percetakan, Transportasi dan Jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas SFC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:(a) Menjalankan usaha di bidang pembangunan pada umumnya, bertindak sebagai pengembang yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (General Contractor), antara lain pembangunan kawasan Perumahan (Real Estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukuan, pengurukan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/ wilayah yang akan dibangun;

(b) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, namun tidak terbatas pada perdagangan pada umumnya, namun tidak terbatas pada perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property, perantara perdagangan properti, pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran unit-unit ruangan apartemen, ruang kondominium, ruang kantor dan ruang pertokoan;

(c) Menjalankan usaha di bidang industri, yang meliputi industri beton siap pakai (ready mix) dan Prestressing, industri material bangunan, industri cat dan Plameir, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri Wood Working dan Furniture (meubel), industri makanan, industri minuman, industri pakaian jadi, dan kegiatan usaha yang terkait;

(d) Menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset;

(e) Menjalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penumpang, barang, Container, Traking Trailer, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa, termasuk ekspedisi, dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait;

(f) Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, antara lain jasa-jasa konsultasi bisnis/manajemen, agent property, jasa pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, pertokoan, taman hiburan, kawasan berikat, pengelolaan parkir, jasa penyewaan dan pengelolaan Property, jasa penyewaan ruangan, jasa keamanan (securities), jasa franchise, jasa konsultan bidang arsitekl, Landscape, Design dan Interior, jasa konsultasi bidang teknik Engineering, bidang konstruksi sipil, bidang mesin (mekanikal), konsultan bidang listrik (elektrikal), bidang instalasi pemasangan dan perbaikan air conditioner, konsultasi bidang listrik Elektronika, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan Property Real Estate dan kawasan industri, jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor, jasa rumah makan/ restoran, jasa pembuatan perangkat lunak

174

(Software), jasa komputer, hardware dan peripheral, ekspedisi, pengepakan dan pergudangan (bukan Veem), pengerahan tenaga kerja, konsultasi sumber daya manusia, penyediaan sumber daya manusia, training dan development, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.


Berdasarkan Akta No. 12/2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, M.Kn Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Komisari dari SFC adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris : Ellen Yanury Luassa

DireksiDirektur Utama : SteffenDirektur : Hevy Yafanny

Struktur Permodalan dan Pemegan Saham

Berdasarkan Akta No. 12/2016 struktur permodalan dan pemegang saham SFC adalah sebagai berikut:


Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase(%)Modal Dasar 1.000 1.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh1. PT Bumi Tirta Rahayu 153 153.000.000 51,002. Steffen 147 147.000.000 49,00Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 300 300.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 700 700.000.000

9. Pengawasan Dan Pengurusan Perseroan

Berdasarkan Akta No. 2/2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Johan Prasetyo SantosoKomisaris Independen : Moch. Zaenal Arifin Direksi

Direktur Utama : Herowiratno GunawanDirektur Independen : Stefani Adi Kristanti Manuwobo

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 tahun.

175

Berikut dibawah ini adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Dewan Komisaris

Johan Prasetyo Santoso Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada tahun 1974, saat ini ber-domisili di Kota Semarang.

Memperoleh gelar Sarjana Fakultas Teknik, jurusan Teknik Arsitektur Real Estate dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1996.

Pengalaman kerja:- Tahun 1996 – 1997

- Tahun 1997 – 1990

- Tahun 2000 – 2010 - Tahun 2011 – sekarang

- Tahun 2012 – 2017

- Tahun 2012 - sekarang

- Tahun 2013 – sekarang



:

:

::

:

:

Bekerja di PT First Pasific Davies dengan posisi sebagai Appraisal, Feasibility Study & Consultancy StaffMenjabat sebagai Direktur pada PT Pondok Jaya Mukti PerkasaBekerja di CV Faustine sebagai DirekturBekerja di PT Mitra Faustindo sebagai DirekturMenjabat sebagai Direktur PT Kota Satu Properti Menjabat sebagai Komisaris PT Kota Satu PersadaMenjabat sebagai Direktur Utama PT Kota Satu IndonesiaMenjabat sebagai Komisaris Utama PT Kota Satu ManajemenMenjabat sebagai Komisaris Utama PT Kota Satu Properti

Moch. Zaenal Arifin Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Kendal pada tahun 1975, saat ini berdo-misili di Kendal.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari STIE Widya Wiwaha Yogyakarta pada tahun 1998.Pengalaman kerja:- Tahun 1998 - 1999

- Tahun 1999

- Tahun 2000 – 2015- Tahun 2004 – 2015


:

:

::

:

Menjadi Staf Auditor di Kantor Akuntan Publik Dra. Sri Suhari, AK di YogyakartaMenjadi Staf Auditor di Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas Iguna di JakartaSebagai auditor Krisenko WeleriMenjabat sebagai Komisaris PT BPR Mentari Terang TubanMenjabat sebagai Komisaris Independen PT Kota Satu Properti

176

Direksi

Herowiratno Gunawan Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1972, saat ini berdo-misili di Kota Semarang.

Lulus pada tahun 1991 dari SMA Kebon Dalem, Semarang.

Pengalaman kerja:- Tahun 2012 – 2017




- Tahun 2017 - sekarang

:

:

:

:

:

Menjabat sebagai Komisaris pada PT Kota Satu PropertiMenjabat sebagai Direktur pada PT Kota Satu PersadaMenjabat sebagai Komisaris pada PT Kota Satu IndonesiaMenjabat sebagai Komisaris pada PT Kota Satu PratamaMenjabat sebagai Direktur pada PT Kota Satu Properti

Stefani Adi Kristanti Manuwobo Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada tahun 1989, saat ini ber-domisili di Semarang.

Memperoleh gelar sarjana S1 Ilmu Komputer dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2011.

Pengalaman Kerja: - Tahun 2010 – sekarang

- Tahun 2011

- Tahun 2011 – 2012

- Tahun 2012 – 2013

- Tahun 2013

- Tahun 2018

:

:

:

:

:

:

Owner pada Perusahaan Velvet Room Boutique dan Spotlight Event OrganizerBekerja sebagai MM Team Member di PT Astra Otoparts, Tbk dan di PT Nutricia Indonesia SejahteraBekerja sebagai MM Team Member AQUA Group (PT Tirta Investama, PT Aqua Golden Mississippi dan PT Tirta Sibayakindo)Bekerja sebagai MM Team Member PT Sari HusadaBekerja sebagai MM Team Member sekaligus Lead Testing Coordinate Kawan Lama Group (PT Kawan Lama Sejahtera, PT Ace Hardware, PT Home Center Indonesia, PT Krisbow Indonesia)Menjabat sebagai Direktur Independen PT Kota Satu Properti

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Emiten.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

177

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, Untuk tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 jumlah kompensasi kepada manajemen kunci yang seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek masing-masing sebesar Rp152.500.000,-, Rp680.500.000,- dan Rp626.750.000,-. Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Emiten.

10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (Good Corporate Governance) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder.)

Dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan dan citra Perusahaan. GCG dilengkapi code of conduct yang berisi etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya.

Dewan Direksi dan Komisaris

Tugas dan Wewenang Dewan Direksi dan Komisaris

Dalam 1 (satu) terakhir Dewan Komisaris Perseroan telah menjalankan tugas pengawasan (Supervisory) dengan baik termasuk koordinasi yang baik dari 2 anggota Dewan Komisaris, demikian pula Direksi Perseroan telah menjalankan tugas pengurusan (Management) dengan baik sesuai fungsi yang diemban oleh masing-masing anggota Direksi dengan tetap mengedepankan koordinasi yang baik dan solid dari fungsi-fungsi yang diemban maupun dari masing-masing anggota Direksi sendiri, dan semuanya berjalan dalam kerangka Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau Good Corporate Governance.

Frekuensi Tingkat Kehadiran Dewan Direksi dan Komisaris

Dengan fasilitas video-conference dan tele-conference yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak, sangat mudah dan cepat bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk berkomunikasi dan mengadakan rapat baik secara rutin untuk pembahasan kinerja triwulan (3 bulan) maupun yang insidental untuk pembahasan dan keputusan tertentu. Dengan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing adalah 3 anggota, serta fasilitas-fasilitas yang ada, rapat pada umunya dapat terselenggara tanpa kendala dengan kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi mencapai 100%.

Sesuai dengan peraturan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, rapat Direksi dan Dewan Komisaris akan dilaksanakan secara wajib sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Sedangkan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 1(satu) kali dalam waktu 4 (empat) bulan.

178

Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 Direksi dan Dewan Komisaris mengadakan rapat sebagaimana dipandang perlu yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan tingkat kehadiran sebesar 100% untuk keseluruhan Direksi dan Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik juncto Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. 1-A, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 015/KSPro-DIR/IPO/III/2018 tanggal 8 Maret 2018, Perseroan telah menunjuk Nathalia Iswanti Tjokrohadi sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku

di bidang Pasar Modal.2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan

perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang

meliputi:a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web

perusahaan;b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dane. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan

Komisaris.4. Sebagai penghubung Perusahaan dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik,

Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya.5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris

perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.9. Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan

informasi resmi Perusahaan.10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan,

Keputusan, dan data – data yang dihasilkan di dalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah – masalah Perusahaan secara umum.12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip

GCG.13. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen – dokumen Perusahaan.14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau shareholder atas informasi yang dibutuhkan

pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:a. Laporan Keuangan Tahunan (Audited);b. Laporan Kinerja Perusahaan (Annual Report); c. Informasi Fakta Material;d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode

khusus, dll);e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

179

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perusahaan : Ruko The Amaya Jl. MT Haryono CA 1-3, Ungaran 50511Telepon : 024 7690 1735, 7690 1000Faksmili : 024 7690 1749Email : [email protected]

Pelatihan untuk Corporate Secretary

Untuk menumbuhkembangkan serta pemutakhiran Corporate Secretary Perseroan mengikuti training dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

Komite Audit

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam POJK No.55 dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2018.

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perseroan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. KEP—00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 dan POJK No.55, Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/KSPro-KOM/IPO/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta menidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain meliputi:a. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit

dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan;b. Memastikan kesesuaian standar audit yang berlaku dengan pelaksanaan tugas Audit Eksternal;c. Melihat kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;

Sampai dengan saat ini Komite Audit belum pernah mengadakan rapat karena Komite Audit baru dibentuk tahun 2017.

Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Moch. Zaenal Arifin, S.E.Anggota : Hengky Susanto

Handoko Saktiyono

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

Moch. Zaenal Arifin, S.E. merupakan Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1975, yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari STIE Widya Wiwaha Yogyakarta pada tahun 1998.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Moch. Zaenal Arifin, S.E. selama tiga tahun terakhir :Tahun 2018 – sekarang : Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Kota Satu PropertiTahun 2015 : Menjabat sebagai Komisaris PT BPR Mentari Terang Tuban Tahun 2015 : Sebagai auditor Krisenko Weleri

Hengky Susanto merupakan Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1974 yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi dari Universitas Satya Wacana pada tahun 1997.

180

Berikut adalah pengalaman kerja dari Hengky Susanto selama tiga tahun terakhir :Tahun 2015 – sekarang : Bekerja sebagai wiraswasta

Handoko Saktiyono merupakan Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971, yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dari Universitas IKIP PGRI (UPGRIS), Semarang pada tahun 1998.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Handoko Saktiyono selama tiga tahun terakhir :Tahun 2015 – sekarang : Menjabat sebagai Manajer Operasional di CV Faustine

Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No.56 dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan tanggal 10 Oktober 2018 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Kemudian Direktur Utama Perseroan, dengan keputusannya atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, telah mengangkat Hanna Priskilla Rahardja sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Hanna Priskilla Rahardja merupakan Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1988, yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dari Universitas Dian Nuswantoro, Semarang pada tahun 2011.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Hanna Priskilla Rahardja selama tiga tahun terakhir :Tahun 2018 – sekarang : FleelancerTahun 2017 : Menjabat sebagai GM Finance di PT Kota Satu Properti Tahun 2016 : Menjabat sebagai Finance and Accounting Manager di PT Kota Satu

Persada

Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Unit Audit Internal (“UAI”) dalam memberikan jasa assurance dan consulting yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan. UAI membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas risk management, internal control, dan governance processes.

Komite Remunerasi Dan Nominasi

Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memenuhi ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang tertuang dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan tanggal 10 Oktober 2018.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:a. Dalam bidang remunerasi: 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

• Struktur Remunerasi;• Kebijakan atas Remunerasi; dan• Besaran atas Remunerasi;

2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

181

b. Dalam bidang nominasi:1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

• Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris• Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi• Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Moch. Zaenal Arifin, S.E.Anggota : Johan Prasetyo Santoso

Diar Yunvitantri

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan:

Moch. Zaenal Arifin, S.E. merupakan Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1975, yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari STIE Widya Wiwaha Yogyakarta pada tahun 1998.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Moch. Zaenal Arifin, S.E. selama tiga tahun terakhir :Tahun 2018 – sekarang : Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Kota Satu PropertiTahun 2015 : Menjabat sebagai Komisaris PT BPR Mentari Terang Tuban Tahun 2015 : Sebagai auditor Krisenko Weleri

Johan Prasetyo Santoso merupakan Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1974 yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Fakultas Teknik, jurusan Teknik Arsitektur Real Estate dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1996.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Johan Prasetyo Santoso selama tiga tahun terakhir :Tahun 2016 – sekarang : Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Kota Satu ManajemenTahun 2017 – sekarang : Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Kota Satu Properti

Diar Yunvitantri merupakan Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1978 yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana S1-Teknik dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia dari Universitas Diponegoro pada tahun 2003

Berikut adalah pengalaman kerja dari Diar Yunvitantri selama tiga tahun terakhir :Tahun 2016 – sekarang : Menjabat corporate HCGA Manager di PT Kota Satu Indonesia

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untukmenjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

182

Adapun program CSR yang telah dilaksanakan oleh Perseroan antara lain:

Tahun 2017 : - Acara Buka bersama di Allstay hotel dengan anak-anak dari panti asuhan Tarbiyatul- Outing The Amaya- Penanaman Bibit Mangrove di Pantai Tirang All Stay Hotel Semarang- PT Kota Satu Properti menyambut perayaan Natal melakukan kegiatan bersama anak-anak panti

asuhan Bala Keselamatan Semarang, panti asuhan Santo Petrus Ungaran, dan panti asuhan Sayap Ibu Yogyakarta

Tahun 2016 : - Kegiatan donor darah All Stay Hotel Semarang

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, biaya CSR yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp95.000.000,-.

Sumber : PerseroanGambar Kegiatan CSR sepanjang tahun 2017 dan 2016

183

Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

11. Sumber Daya Manusia Perseroan dan Entitas Anak

Per tanggal 30 April 2018, Perseroan memiliki 45 karyawan. Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan pada Desember 2017, 2016, 2015 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perseroan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan30 April 31 Desember

2018 2017 2016 2015Direktur & Manajer 7 7 4 5Dept. Head 10 10 10 10Supervisor 12 12 11 13Staff 16 11 10 29Non-staff 0 0 0 0Jumlah 45 40 35 57

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia30 April 31 Desember

2018 2017 2016 2015>50 Tahun 2 2 0 341 – 50 Tahun 12 12 10 1331 – 40 Tahun 13 11 7 3121 – 30 Tahun 17 15 18 10<21 Tahun 1 0 0 0Jumlah 45 40 35 57

184

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan30 April 31 Desember

2018 2017 2016 2015S2/S1 15 15 12 24Diploma 19 18 7 16SMA atau sederajat 11 7 16 17Jumlah 45 40 35 57

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status


2018 2017 2016 2015Tetap 45 40 35 57Tidak Tetap (Kontrak) 0 0 0 0Jumlah 45 40 35 57

PT KS Manajemen

PT KS Manajemen tidak mempunyai tenaga kerja kecuali anggota Direksi yang menjabat. Untuk saat ini PT KS Manajemen dibantu oleh personil-personil dari entitas grup usaha.



2018 2017 2016 2015Direktur 1 1 1 1Manajer 0 0 0 1Dept. Head 0 0 0 2Supervisor 0 0 0 2Staff 0 0 0 4Non-staff 0 0 0 0Jumlah 1 1 1 10



2018 2017 2016 2015>50 Tahun 0 0 0 141 – 50 Tahun 1 1 1 131 – 40 Tahun 0 0 0 421 – 30 Tahun 0 0 0 4<21 Tahun 0 0 0 0

Jumlah 1 1 1 10



2018 2017 2016 2015S2/S1 1 1 1 6

Diploma 0 0 0 2SMA atau sederajat 0 0 0 2Jumlah 1 1 1 10

185




PT KS Pratama

PT KS Manajemen tidak mempunyai tenaga kerja kecuali anggota Direksi yang menjabat. Untuk saat ini PT KS Manajemen dibantu oleh personil-personil dari entitas grup usaha.






2018 2017 2016 2015>50 Tahun 0 0 0 041 – 50 Tahun 1 1 0 031 – 40 Tahun 0 0 1 121 – 30 Tahun 0 0 0 0<21 Tahun 0 0 0 0Jumlah 1 1 1 1



2018 2017 2016 2015S2/S1 1 1 1 1





186

PT KS Persada






2018 2017 2016 2015>50 Tahun 0 0 0 -41 – 50 Tahun 9 7 8 631 – 40 Tahun 33 33 36 1621 – 30 Tahun 48 46 51 21<21 Tahun 14 13 11 9Jumlah 104 99 106 52



2018 2017 2016 2015S2/S1 19 19 19 14





Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Untuk mendukung perluasan kegiatan operasional serta mengantisipasi persaingan, Perseroan senantiasa memperhatikan peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia serta pendayagunaan secara optimal dengan cara menempatkan karyawan secara tetap dan efisien, membangun budaya kerja dan budaya perusahaan sesuai tuntutan dinamika industri.

Selain itu, Perseroan secara aktif terus-menerus mengembangkan sumber daya manusia yang ada, dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman nilai inovasi yang terus menerus dijalankan melalui program pelatihan karyawan.

Perseroan telah memiliki sistem manajemen yang sistematis dan khususnya sistem pengelolaan produksi yang menjadi standar kerja baku di lingkungan internal Perseroan.

187

Tenaga Asing Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki tenaga kerja asing.

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan tetap Perseroan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan seperti kegiatan Keagamaan dan kegiatan Gathering Perusahaan. Karyawan tetap pada tingkat tertentu juga mendapatkan bonus. Karyawan dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Propinsi).

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)- Tunjangan Jabatan- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)- Cuti Tahunan

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai Perseroan mengacu pada Ketentuan dan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan/serikat pekerja.

12. Perkara-perkara Yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 September 2018, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Entitas Anak tanggal 27 September 2018, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

188

13. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Perseroan memiliki penyertaan langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:


Tahun Penyertaan

Kepemilikan Langsung(saat ini)

Kepemilikan Tidak

langsung

Status Operasional

1. PT Kota Satu Manajemen



kecuali Jasa dalam Bidang Hukum dan

Pajak

Desember 2017 99,68% - Belum

Beroperasi

2. PT Kota Satu Pratama



kecuali Jasa dalam Bidang Hukum dan

Pajak

Desember 2017 99,998% -

Sebagai Induk Usaha PT Kota Satu

Persada (non-operating dan strategic sub holding company)

3. PT Kota Satu PersadaPenyediaan Akomodasi

dan Pelayanan Penginapan

Desember 2017 -

99,997%(Melalui PT Kota Satu Pratama)

Beroperasi

PT Kota Satu Manajemen


PT Kota Satu Manajemen (PT KS Manajemen) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 887 tanggal 27 Februari 2014 dibuat di hadapan Notaris Stefanie Hartanto S.H., M.Kn. Akta Pendirian PT KSM telah memperoleh pengesahan Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-10.06905.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 19 Maret 2014 dan telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. 03704 tanggal 19 Maret 2014 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 29523 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 4 Juli 2014.

Anggaran Dasar PT KS Manajemen telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta No. 43 tanggal 24 Maret 2018, dibuat di hadapan Grace Giovani, S.H., M.Kn., Notaris di Kab. Semarang (“Akta No. 43/2018”).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PT KS Manajemen, maksud dan tujuan PT KS Manajemen adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, argobisnis, percetakan, perbengkelan dan jasa.Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 43/2018, berikut adalah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT KS Manajemen saat ini : Dewan KomisarisKomisaris Utama : Johan Prasetyo SantosoKomisaris : Herowiratno Gunawan

DireksiDirektur : Dedy Sumardi

189

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan serta para pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam PT KS Manajemen saat ini adalah berdasarkan Akta No. 48 tanggal 27 Desember 2017, dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., sebagai berikut :



Persentase(%)

Modal Dasar 10.000 1.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:Perseroan 2.492 249.200.000 99,68Dedy Sumardi 8 800.000 0,32Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 2.500 250.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 7.500 750.000.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan PT KS Manajemen untuk tahun yang berakhir pada periode 30 April 2018 dan 2017 dan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 :



2018 2017 2017 2016 2015Jumlah Aset 987 985 190 986 629 Jumlah Liabilitas 1.674 1.820 850 1.821 850 Jumlah Ekuitas (686) (834) (660) (834) (221)Pendapatan 58 - - 151 592 Beban Usaha (84) - - (692) (786)Laba (Rugi) Bersih (27) (0) (0) (613) (281)

Pada periode 30 April 2018 jumlah aset PT KS Manajemen mengalami peningkatan sebesar Rp2 juta atau naik sebesar 0,2% dibandingkan jumlah aset pada tanggal 30 April 2017. Dalam hal ini jumlah liabilitas juga mengalami penurunan sebesar Rp146 juta atau berkurang sebesar 8,0%, sedangkan jumlah ekuitas pada periode 30 April 2018 mengalami perbaikan dengan peningkatan sebesar Rp148 juta atau meningkat 17,7% menjadi Rp686 juta dibandingkan ekuitas pada tanggal 30 April 2017.

Dari sisi pendapatan, pada periode 30 April 2018 PT KS Manajemen telah membukukan pendapatan sebesar Rp58 juta dengan beban usaha sebesar Rp84 juta, hal ini disebabkan karena PT KS Manajemen telah mengaktifkan kembali aktivitas operasional pada tahun 2018 dengan konsep baru. Rugi bersih PT KS Manajemen pada periode 30 April 2018 yaitu sebesar Rp27 juta.

PT Kota Satu Pratama


PT Kota Satu Pratama (PT KS Pratama) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 410 tanggal 8 Agustus 2014, dibuat di hadapan Notaris Stefanie Hartanto, S.H., M.Kn. Akta Pendirian PT KS Pratama telah memperoleh pengesahan Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-23651.40.10.2014 tanggal 8 September 2014 dan telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0090058.40.80.2014 tanggal 8 September 2014. Akta Pendirian PT KS Pratama telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 73318 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 30 Desember 2014.

Anggaran Dasar PT KS Pratama telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir yakni sebagaimana dimuat dalam Akta No. 44 tanggal 24 Maret 2018, dibuat di hadapan Notaris Grace Giovani, S.H., M.Kn. (“Akta No. 44/2018”).

190

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PT KS Pratama, maksud dan tujuan PT KS Pratama ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, agrobisnis, percetakan, perbengkelan, dan jasa.


Berdasarkan Akta 44/2018, susunan Direksi dan Komisaris PT KS Pratama yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris : Johan Prasetyo Santoso

DireksiDirektur : Herowiratno Gunawan


Struktur permodalan serta para pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam PT KS Pratama saat ini adalah berdasarkan Akta No. 50 tanggal 27 Desember 2017, dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., sebagai berikut:



Persentase(%)

Modal Dasar 1.600.000 160.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:Perseroan 399.990 39.999.000.000 99,998PT KS Manajemen 10 1.000.000 0,002Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 400.000 40.000.000.000 100,000Jumlah Saham Dalam portepel 1.200.000 120.000.000.000 -

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan PT KS Pratama (Konsolidasi) untuk tahun yang berakhir pada periode 30 April 2018 dan 2017 dan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 :

(dalam Rupiah)


2018 2017 2017 2016 2015Jumlah Aset 92.078 86.383 93.292 87.844 79.939 Jumlah Liabilitas 70.678 98.960 69.870 98.416 81.534 Jumlah Ekuitas 21.400 (12.577) 23.422 (10.571) (1.596)Pendapatan 4.886 4.637 15.512 11.838 2.142 Beban Usaha (2.648) (2.354) (6.825) (5.758) (2.766)Laba (Rugi) Bersih (2.086) (2.015) (4.307) (9.083) (2.820)

Pada periode 30 April 2018 jumlah aset PT KS Pratama mengalami peningkatan sebesar Rp5.695 juta atau 6,6% dibandingkan jumlah aset tanggal 30 April 2017. Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp28.282 juta atau 28,5%, sementara jumlah ekuitas pada tanggal 30 April 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp33.977 juta dibandingkan Ekuitas pada tanggal 30 April 2017.

Dari sisi pendapatan, pada periode 30 April 2018 PT KS Pratama yaitu sebesar Rp4.886 juta, meningkat Rp249 juta atau 5,4% dari pendapatan pada periode 30 April 2017. Beban usaha pada periode 30 April 2018 yaitu sebesar Rp2.648 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp294 juta atau 12,5% dari periode 30 April 2017. Rugi bersih PT KS Persada pada 30 April 2018 yaitu sebesar Rp2.086 juta yang meningkat Rp71 juta atau 3,5% dari rugi bersih pada periode 30 April 2017.

191

PT Kota Satu Persada


PT Kota Satu Persada (PT KS Persada) berkedudukan di Semarang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 45 tanggal 26 Juli 2012 dibuat di hadapan Notaris Maria Yosefa Deni, S.H. Akta Pendirian PT KSPersada telah memperoleh pengesahan Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-46821.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 dan telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0078902.AH.01.09.Tahun 2012. Akta Pendirian PT KS Persada telah di diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 53827 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 2013.

Anggaran Dasar PT KSPersada telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir yakni sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT KSPersada No. 52 tanggal 27 Desember 2017 dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti S.H. (“Akta No. 52/2017”).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PT KS Persada, maksud dan tujuan PT KS Persada adalah bergerak dalam bidang Pariwisata.


Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 24 Maret 2018, dibuat di hadapan Notaris Grace Giovani, S.H., M.Kn., berikut adalah susunan Direksi dan Komisaris PT KS Persada yang menjabat saat ini :

Dewan KomisarisKomisaris : Herowiratno Gunawan

DireksiDirektur : Johan Prasetyo Santoso


Struktur permodalan serta para pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam PT KS Persada saat ini adalah berdasarkan Akta No. 52/2017, sebagai berikut:



Persentase(%)

Modal Dasar 140.000 140.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:1. Kota Satu Pratama 36.999 36.999.000.000 99,9971. Kota Satu Manajemen 1 1.000.000 0,003Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 37.000 37.000.000.000 100,000Jumlah Saham Dalam portepel 103.000 103.000.000.000

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan PT KS Persada untuk tahun yang berakhir pada periode 30 April 2018 dan 2017 dan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 :

(dalam Rupiah)

Keterangan30 April 31 Desember2018 2017 2017 2016 2015

Jumlah Aset 89.342 86.383 90.494 87.844 79.939 Jumlah Liabilitas 70.704 99.361 69.898 98.817 81.935 Jumlah Ekuitas 18.638 (12.978) 20.597 (10.972) (1.997)Pendapatan 4.886 4.637 15.512 11.838 2.142 Beban Usaha (2.585) (2.354) (6.749) (5.758) (2.766)Laba (Rugi) Bersih (1.959) (2.005) (4.231) (9.079) (2.820)

192

Pada periode 30 April 2018 jumlah aset PT KS Persada mengalami peningkatan sebesar Rp2.959 juta atau meningkat 3,4% dibandingkan aset pada tanggal 30 April 2017. Dalam hal jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp28.657 juta atau turun sebesar 28,8%, sedangkan jumlah ekuitas pada tanggal 30 April 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp31.616 juta dibandingkan Ekuitas pada tanggal 30 April 2017.

Dari sisi pendapatan, pada periode 30 April 2018 PT KS Persada berhasil memperoleh pendapatan sebesar Rp4.886 juta yang meningkat sebesar Rp249 juta atau 5,4% dari pendapatan periode 30 April 2017. Beban usaha PT KS Persada dalam periode 30 April 2018 yaitu sebesar Rp2.585 juta yang bertambah sebesar Rp231 juta atau 9,8% dari periode 30 April 2017. Rugi bersih PT KS Persada pada periode 30 April 2018 yaitu sebesar Rp1.959 juta yang berkurang Rp46 juta atau 2,3% dari rugi bersih periode 30 April 2017.

Kontribusi Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan dan Entitas Anak mengelola bisnis usaha real estat dan hotel yang berdasarkan pendapatan segmen usaha terbagi atas Pengembang Properti dan Perhotelan.

Tabel berikut memberikan informasi mengenai penjualan dan pendapatan usaha Perseroan serta persentasenya terhadap jumlah penjualan dan pendapatan usaha untuk periode-periode berikut:

Entitas Anak 30 April 201831 Desember

2017 2016 2015PT KS Manajemen 58 0,3% - - 151 0,3% 592 1,5%PT KS Pratama (Konsolidasi) 4.886 22,6% 15.512 28,8% 11.838 24,0% 2.142 5,4%

14. Kegiatan Usaha

14.1. Perseroan

PT Kota Satu Properti Tbk merupakan Perseroan Terbatas di Indonesia yang berfokus pada bidang properti. Kegiatan usaha utamanya adalah mengembangkan real estate, hotel dan commercial properti. Perseroan didirikan pada pada tanggal 3 Oktober 2012 dan berdasarkan Pasal 3 Akta No. 6/2012, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembangunan dan pengembangan, perdagangan dan jasa.

Bisnis real estate Perseroan diwujudkan dalam pengembangan modern residential estate The Amaya di Ungaran, Kabupaten Semarang, propinsi Jawa Tengah. The Amaya adalah perumahan modern yang berkualitas dengan konsep ’Luxury Home Resort’ yang menghadirkan tempat tinggal yang memenuhi kriteria hunian yang baik, nyaman, asri dan sehat. PT Kota Satu Properti Tbk. adalah perusahaan pengembang pertama dan menjadi pioner dalam memperkenalkan konsep perumahan modern di kota Ungaran, Kabupaten Semarang. Dimana pemilik rumah dikelilingi oleh kenyamanan fasilitas modern diantaranya: club house, lounge, kolam renang, kids playground, RFID gate system, panic button, CCTV & 24hours security, housekeeping & laundry, broadband internet (Wifi), ATM dan minimarket. Konsumen juga dimanjakan dengan Amaya Care yang menyediakan jasa perbaikan dan perawatan rumah & Amaya Lifestyle untuk menjawab kebutuhan konsumen yang ingin mempercantik rumah mereka dengan jasa arsitektur dan interior design. Disamping itu, The Amaya dikelilingi area perbukitan hijau kota Ungaran yang asri dan minim polusi serta menghadirkan ketenangan dan keseimbangan untuk kehidupan penghuni. Hal ini sesuai dengan motto The Amaya yakni ”Enjoying Life Balance”.

Perumahan The Amaya menyasar segmen kelas menengah, mulai lower middle hingga upper middle dengan rentang harga dari Rp499 juta hingga Rp2,5 miliar per unit rumah dengan kualitas premium. The Amaya mulai diperkenalkan sebagai landed residential estate pada awal tahun 2015 yang menjangkau pasar konsumen properti pada wilayah kota Semarang, Solo, Ungaran, Yogyakarta, Salatiga, Kudus dan Kediri, bahkan ada pula pembeli dari Jakarta dan luar pulau Jawa. Di awal debutnya, The Amaya

193

berhasil memperoleh kesuksesan dengan meraih 75% (tujuh puluh lima persen) penjualan Fase 1 di tahun pertama. Hal ini seiring dengan tren hunian yang bergeser ke daerah hinterland/ sub-urban, menjauh dari kebisingan, polusi, kemacetan dan banjir.

The Amaya berlokasi strategis di jalan M.T. Haryono Ungaran. Dimana terletak pusat kegiatan masyarakat di alun-alun Bung Karno. Terletak di area perbukitan hijau dengan akses yang istimewa sebab terhampar di area exit Tol Ungaran, dimana jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan tol trans Jawa. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan, jalan tol ini akan menghubungkan 3 (tiga) kota besar di Jawa Tengah, yaitu Semarang, Solo dan Yogjakarta sekaligus ke berbagai kota besar yang dilaluinya mulai dari Bandung, Jakarta, Cirebon, Tegal, hingga Malang dan Surabaya. Hanya memerlukan waktu 15 (lima belas) menit dari kota Semarang juga merupakan salah satu keunggulan dari Perumahan ini. Hal ini menjadikan The Amaya sebagai perumahan yang memiliki akses terbaik dibandingkan dengan para pesaingnya.

Lokasi strategis The Amaya tidak hanya ditunjang dengan fasilitas keberadaan jalan tol, namun juga berada dekat dengan area Industri Ungaran yang menjadi lokasi usaha dan bisnis dari hampir sejumlah 1.500 pabrik dimana lebih dari 700 tenaga kerja asing asal Korea Selatan, India, Eropa dan ekspatriat lainnya bekerja pada pabrik dan perkantoran di kawasan ini. Adapun beberapa pabrik besar yang beroperasi di Ungaran antara lain pabrik jamu Sido Muncul, pabrik biskuit Nissin, pabrik farmasi Phapros, pabrik Ungaran Sari Garmen, pabrik minuman Coca Cola dan banyak lainnya. Hal ini tentu menjadikan The Amaya menjadi pilihan terbaik bagi kalangan ekspatriat dan pekerja eksekutif untuk menjadikan The Amaya sebagai pilihan hunian yang nyaman bagi mereka.

Pengembangan The Amaya Tahap 1 - Hunian, Rumah Toko (Ruko) dan Clubhouse

Pengembangan The Amaya Tahap 1 mencakup area seluas kurang lebih 11 hektar dengan total pembangunan 580 unit rumah, 42 unit ruko dan 2 buah clubhouse. Sebanyak 225 unit rumah dan 32 unit ruko sudah terjual dan terbangun. Sebanyak 40 kepala keluarga sudah menempati rumah yang dibeli.

Site Plan Tahap 1Sumber : Perseroan

Tipe unit rumah unggulan The Amaya di tahap 1 yaitu tipe Foresta (LB65/LT120) – 1 lantai, tipe Montana (LB135/LT120) – 2 lantai, tipe Linea (LB65/LT81) – 2 lantai, tipe Fressia (LB80/LT152) – 1 lantai dan tipe terbesar yakni tipe Fontana (LB195/LT207) yakni rumah 2 lantai yang dilengkapi dengan kolam renang (optional).

Disamping itu, pada pertengahan tahun 2017 Perseroan memperkenalkan cluster baru, yaitu rumah tipe Rosewood (LB52/LT38). Cluster ini mengusung konsep healthy community living, dengan 60% luas lahan diperuntukan bagi taman yang hijau dan area bermain anak-anak, dikelilingi dengan rumah bertipe landed condo. Sedangkan untuk parkir kendaraan disiapkan area parkir mobil tersendiri, dimana 1 unit rumah mendapatkan 1 lot parkir mobil. Konsep healthy community living ini menyasar bagi keluarga muda yang ingin memilki rumah pertama dengan harga yang terjangkau. Disamping itu, rumah dengan tipe ini cocok bagi mereka yang ingin merasakan tinggal di apartemen dengan segala fasilitasnya, namun tetap memiliki sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang dimiliki.

194

Site plan RosewoodSumber : Perseroan

14.2. Entitas Anak Langsung dan Tidak Langsung

Dalam pengembangannya, Perseroan selain menggeluti bisnis properti residensial juga memperluas ekspansi propertinya ke dunia hospitality atau perhotelan melalui :

PT Kota Satu Manajemen yang merupakan Entitas Anak Langsung Perseroan, dikenal juga dengan brand COHG (Cityone Hotels Group) selaku Hotel Management Company atau perusahaan jasa operator dan pengelolaan hotel.

PT Kota Satu Manajemen atau COHG kedepannya akan mengelola 5 brand hotel, yaitu :1. Allstay Resort and Convention, untuk hotel berbintang 4 yang dilengkapi fasilitas MICE (Meetings,

Incentives, Conventions and Events)2. Allstay Hotel, untuk hotel berbintang 3 yang letaknya di tengah kota atau di pusat bisnis dan

diperuntukan bagi bisnis traveller atau profesional muda3. Allstay Ecotel, untuk hotel berbintang 2+ yang diperuntukan bagi pebinis dan profesional muda

yang kreatif, yang memperhatikan value for money namun tetap mendapatkan standar pelayanan dan kebersihan layaknya hotel berbintang 3

4. Cityone Hotel, untuk hotel berbintang 2 bagi bujet traveller5. Cityone Xpress, adalah budget hotel bagi transit traveller yang memerlukan tempat beristirahat

sebelum melanjutkan perjalanan. Hotel ini menyediakan room only bagi para tamunya.

PT Kota Satu Persada yang merupakan Entitas Anak Tidak Langsung Perseroan, adalah pengembang dan pemilik dari hotel-hotel yang dibangun oleh Group Usaha Kota Satu. Perseroan membidik pengembangan hotel-hotel baik di ibu kota provinsi seperti Semarang, Yogyakarta dan kota-kota besar dan sekunder lainnya di Jawa Tengah, yang diproyeksikkan akan mengalami pertumbuhan yang pesat di waktu mendatang.

Perseroan memulai debut hotelnya dengan membangun dua hotel sekaligus, yaitu Allstay Hotel Simpang Lima, Semarang dan Allstay Ecotel Wahid Hasyim, Yogyakarta di tahun 2015. Pada awal tahun 2016, kedua hotel ini mulai beroperasi secara commercial.

ALLSTAY Hotel Simpang Lima, Semarang

Terletak di Jalan Veteran 51-53 Semarang dan mengusung konsep modern lifestyle hotel, dengan interior bernuansa modern natural. Memiliki 90 (sembilan puluh) unit kamar (84 deluxe + 6 junior suite), Sphere Meeting Room berkapasitas 200 orang dan Bystro Coffe Shop yang siap menerima tamu hingga dini hari. AllStay Hotel Simpang Lima Semarang merupakan hotel bintang 3 yang membidik target market traveller dan profesional muda. Allstay Hotel Simpang Lima menyuguhkan fasilitas hotel yang relevan dengan kebutuhan target marketnya dengan lobby yang lapang, kamar yang nyaman dan cozy dilengkapi dengan full HD TV disertai dengan fasilitas wifi berkecepatan tinggi. Dengan standar pelayanan, keramahan, kebersihan dan keamanan yang setara dengan hotel berbintang 4 Allstay Hotel Simpang Lima Semarang dijadikan pilihan utama pelanggannya.

195

AllStay Hotel Simpang Lima SemarangSumber : Perseroan

Sejak pembukaan di awal tahun 2016, Allstay Hotel Simpang Lima mengalami peningkatan okupansi dan room rate yang sangat luar biasa. Di akhir tahun 2017, okupansi rata-rata Allstay Hotel Simpang Lima year-on-year mencapai 90%, salah satu yang tertinggi untuk hotel sekelas di kota Semarang. Tidak heran apabila Allstay Hotel Simpang Lima menyabet banyak penghargaan dan review rating yang tinggi dari para tamu yang setia di berbagai media online seperti Tripadvisor, Google Place, Traveloka, Agoda, dan sebagainya.

Foto penghargaan booking.com dan tripadvisorSumber : Perseroan

Allstay Hotel Simpang Lima, Semarang akan terus bertumbuh sejalan dengan kebutuhan akan kamar dan juga meeting room di kota Semarang. Oleh sebab itu, Perseroan akan terus berinovasi untuk memastikan kenyamanan dan kebutuhan para tamu terpenuhi. Disamping terus berkreatif dalam memasarkan Allstay Hotel Simpang Lima melalui teknologi online marketing dan branding yang mutakhir.

ALLSTAY Ecotel Wahid Hasyim, Yogyakarta

Sebagai sister Allstay hotel di Semarang, Allstay Ecotel Wahid Hasyim juga menikmati peningkatan okupansi yang luar biasa sejak commercial opening di awal tahun 2016. Allstay Ecotel Wahid Hasyim mengusung tema pop-art hotel dengan nuansa interior modern industrial. Terletak di jalan Wahid Hasyim Yogyakarta, memiliki total 88 (delapan puluh delapan) unit kamar, ”Skoop” Meeting Room 150 orang (theater style) dan ”Nook” Resto & Coffe Shop yang selalu siap sedia melayani kebutuhan tamu. Allstay Ecotel Wahid Hasyim, Yogyakarta merupakan hotel bintang 2+ yang cocok bukan saja untuk profesional dan pebisnis muda, juga para turis asing dan domestik yang berkunjung ke Yogyakarta. Allstay Ecotel Wahid Hasyim bernuansa pop-art, kamar yang nyaman dan cozy dilengkapi dengan full HD TV disertai dengan fasilitas wifi berkecepatan tinggi. Ditambah lagi dengan kesiapan dan keramahan pelayanan staff hotel yang hospitality minded.

196

AllStay YogyakartaSumber : Perseroan

Allstay Ecotel Wahid Hasyim berlokasi sangat strategis, diapit oleh 2 mall besar, yaitu Plaza Ambarukmo dan Hartono Mall, serta berjarak hanya 15 menit ke bandar udara Adisutjipto, Yogyakarta. Disamping itu, letak Hotel berdekatan dengan beberapa kampus universitas ternama, membuat Allstay Ecotel Wahid Hasyim sangat strategis apabila ada kegiatan kampus yang memerlukan akomodasi tempat bermalam. Ditambah dengan pelayanan yang penuh dengan keramahan dan kehangatan khas Yogyakarta, memberi kesan yang mendalam bagi para tamunya. Sehingga Allstay Ecotel Wahid Hasyim senantiasa dikunjungi ulang oleh tamu-tamu yang setia. Terbukti dengan tingkat okupansi yang cukup tinggi di weekdays, bahkan senantiasa full dihari weekend (Jumat dan Sabtu) khususnya hari-hari libur.

14.3. Proses Pengembangan dan Pembangunan

Dalam rangka Pengembangan dan Pembangunan Lini Bisnis pada Perseroan dan Entitas Anak terdapat 5 (lima) tahap yang terdiri dari :

1) Peluang BisnisPerseroan memanfaatkan berbagai peluang dalam memperoleh lahan yang dapat dikembangkan menjadi proyek yang berpotensi tinggi. Peluang-peluang ini datang dari berbagai sumber seperti akuisisi lahan dari pihak ketiga, hasil negosiasi Perseroan melalui rekomendasi atau permintaan dari pemilik tanah dan pengembang properti lainnya yang ingin bekerjasama dengan Perseroan, melalui referensi dari pemegang saham dan afiliasinya, maupun persediaan lahan Perseroan yang saat ini masih belum dikembangkan.

2) Studi Kelayakan LokasiSalah satu faktor agar lini bisnis Perseroan dan Entitas Anak dalam bidang properti dapat menarik konsumen atau masyarakat sekitar adalah dengan melakukan studi kelayakan lokasi. Untuk dapat menemukan lokasi yang baik dan strategis guna pengembangannya lini bisnis, maka akan dilakukan studi kelayakan lokasi dengan riset/ kunjungan langsung ke lokasi yang dilakukan oleh internal dari Perseroan atau Entitas Anak sendiri.

3) Pembebasan TanahProgram pembebasan tanah dilakukan berdasarkan studi kelayakan baik dari sudut prospek bisnis maupun sudut legalitasnya. Dengan bantuan tim negosiasi yang dibentuk untuk mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan beragam pemilik tanah didaerah yang akan dibebaskan sehingga tercipta negosiasi dengan pemilik tanah dan pimpinan masyarakat setempat.

Dalam wilayah pembebasan tanah terdapat banyak kepemilikan tanah dengan status telah bersertifikat yang selanjutnya akan dimohonkan hak secara keseluruhan pada Badan Pertahanan Nasional.

197

4) Perencanaan PengembanganSehubungan dengan rencana pembangunan di area/ kawasan tertentu, Perseroan dan Entitas Anak wajib mengajukan permohonan hak pada Badan Pertahanan Nasional dan permohonan atas site plan. Persiapan fasilitas-fasilitas yang disediakan dan perencanaan infrastruktur fisik yang akan dibuat dan alokasi area dari fasilitas publik harus sesuai dengan perencanaan pemerintah setempat dan harus sudah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

5) Pemasaran dan PembangunanPerseroan dan Entitas Anak Langsung juga Tidak Langsung melakukan promosi melalui pendekatan dengan staf pemasaran internal. Manajemen akan melakukan riset pasar, sehingga manajemen mengetahui kebutuhan dari masyarakat mengenai jenis ruang dan harga yang paling bisa diterima. Dalam pembangunan perumahan, pertokoan dan hotel, manajemen bekerjasama dengan para kontraktor. Untuk menjaga kualitas produk, manajemen selalu melakukan alokasi ruang yang dibangun sesuai dengan kapasitas masing-masing kontraktor agar dapat memiliki standar sesuai dengan yang ditentukan oleh Perseroan. Selain itu Perseroan dan Entitas Anak Langsung juga Tidak Langsung melakukan peningkatan mutu bangunan dengan cara pengawasan yang ketat untuk setiap proyek yang sedang dikerjakan langsung oleh manajer lapangan yang akan memastikan hasil bangunan sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan.

6) Permohonan HakSetelah site plan disahkan oleh instansi yang berwenang, Perseroan dan Entitas Anak harus mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Badan Pertahanan Nasional agar kepastian hukum Perseroan dan Entitas Anak atas legalitas hak atas tanah yang telah dibebaskan.

7) Serah Terima

Perseroan atau Entitas Anak Langsung maupun Tidak Langsung yang menjalankan kegiatan operasional tersebut akan melakukan serah terima kepada konsumen atau tenant.

Flowchart proses pengembangan

Peluang Bisnis

Pembebasan Tanah

Perencanaan

Pemasaran dan Pembangunan

Permohonan Hak

Serah Terima

1 3 4

5

Studi Kelayakan Lokasi 2

67

Flowchart proses pengembangan

14.4. Penjualan dan Pemasaran

Pada tahun 2017, Perseroan memperoleh penjualan terutama dari penjualan properti residensial The Amaya terkait dengan pembangunan proyek hunian kawasan dan memperoleh penjualan dan pendapatan dari lini bisnis penjualan kamar hotel serta lini bisnis operator dan manajemen hotel.

Sistem penjualan yang diterapkan oleh Perseroan secara garis besar terbagi atas penjualan langsung dan penjualan tidak langsung. Yang dimaksud dengan penjualan langsung adalah Perseroan mempunyai sales executive sendiri, perolehan penjualan dilakukan dari aktivitas kanvasing, gathering, dan aktivitas promosi baik secara above the line maupun below the line. Tidak kalah pentingnya adalah melalui pengelolaan database customer yang merupakan pelanggan Perseroan yang jumlahnya telah mencapai ribuan. Yang dimaksud dengan penjualan tidak langsung adalah Perseroan bekerjasama dengan agent-agent properti, bisa dalam bentuk lead agent ataupun multi agent. Dalam satu proyek properti skala besar jumlah agent properti yang dilibatkan mencapai ratusan. Agent yang diajak bekerjasama termasuk di dalamnya agent-agent yang berasal dari kota-kota besar di Indonesia.

198

Kegiatan promosi Perseroan dilakukan dengan menerapkan beberapa metode melalui kanal-kanal sebagai berikut:- Kegiatan promosi / iklan berbayar melalui agensi periklanan (above the line) antara lain mencakup:

• Kegiatan promosi melalui iklan di media iklan elektronik; radio dan televisi• Kegiatan promosi melalui iklan di media cetak; koran dan majalah• Kegiatan promosi melalui iklan di media on line; ad-words, social media• Kegiatan promosi melalui iklan di media outdoor; billboard, banner (spanduk, umbul-umbul)

- Kegiatan promosi dilakukan tanpa melalui agensi periklanan (below the line) antara lain mencakup:• Kegiatan promosi melalui produksi dan penyebaran media katalog, brosur, flyer• Kegiatan promosi melalui media elektronik; distribusi SMS blast, Whatsapp • Kegiatan promosi melalui social media; facebook, twitter, youtube, path, instagram

- Kegiatan promosi dilakukan melalui penyelenggaraan pameran properti, baik yang dilakukan sendiri, maupun mengikuti event yang diselenggarakan pihak ketiga bersama-sama perusahaan properti lain.

- Kegiatan promosi melalui penyelenggaraan event; pertemuan dengan prospek konsumen, talks show, pertemuan dengan blogger atau komunitas, kompetisi menulis, kompetisi foto.

- Kegiatan promosi dengan metode kerjasama (joint promotion) di media elektronik; radio, televisi, ataupun di media cetak; koran dan majalah, serta dalam penyelenggaraan event.

- Kegiatan promosi melalui konsep sponsorship; pada penyelenggaraan event, pembuatan film.- Kegiatan promosi melalui kegiatan public relation; pertemuan press media, kunjungan media.

Fokus kegiatan pemasaran mencakup wilayah di mana lokasi properti–properti Perseroan berada.

Secara umum segmen pasar properti-properti milik Perseroan ditargetkan untuk masyarakat segmen status ekonomi sosial menengah ke atas. Saat ini, dengan mempertimbangkan kecenderungan bahwa calon pembeli umumnya adalah masyarakat yang tinggal di lokasi kurang lebih 10 – 20 km sekitar properti milik Perseroan yang dibangun, fokus pemasaran diutamakan ke wilayah sekitar properti-properti Perseroan dibangun. Namun dengan mempertimbangkan bahwa calon pembeli juga banyak terdiri dari investor di bidang properti yang tinggal di luar fokus wilayah pemasaran, maka peluang untuk memperluas wilayah pemasaran sangat mungkin dilakukan. Saat ini dengan memilih kanal promosi seperti media cetak yang cakupannya nasional, maka perluasan wilayah pemasaran tersebut sudah dengan sendirinya dilakukan.

14.5. Pelanggan dan Pemasok Perseroan

Perseroan akan terus mengembangkan bisnisnya dengan mengkombinasikan segala pengetahuan dan kemampuan karyawannya baik dari segi desain maupun kualitas pembangunan yang semakin baik dan berkomitmen kepada pelanggan serta pemasok.

Pada tanggal 31 Desember 2017 Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan tertentu yang terbukti dari tidak terdapatnya penjualan realti dan pendapatan properti dari pelanggan Perseroan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan realti dan pendapatan properti.

Perseroan memiliki sejumlah utang yang timbul kepada kepada pihak ketiga yang merupakan utang kepada pemasok dan kontraktor atas pengadaan bahan bangunan sehubungan dengan pelaksanaan suatu proyek dan dalam mata uang Rupiah.

14.6. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan pada keunggulan kompetitif utamanya yang mencakup adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Proyek Pembangunan yang Strategis

Perseroan dan Entitas Anak Perseroan Langsung maupun Tidak Langsung memiliki proyek dan aset yang terletak di lokasi-lokasi yang strategis. Pada proyek Perseroan, The Amaya memiliki akses yang mudah dari pintu tol Semarang, dan untuk aset Entitas Anak di Semarang dan Yogyakarta merupakan salah satu tempat yang dekat dengan pusat kota maupun tujuan para wisatawan.

199

2. Portofolio Proyek yang Sehat

Proyek yang ada di Perseroan dan Aset yang dimiliki oleh Entitas Anak Tidak Langsung menghasilkan pendapatan secara terus menerus yang mampu memberikan konstribusi terhadap kekuatan cash flow Perseroan dan Entitas Anak.

3. Manajemen Tim yang Handal

Meskipun Perseroan dan Entitas Anak baru memulai kegiatan usahanya sekitar 5 (lima) tahun terakhir, namun tim manajemen Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari tim profesional dan telah memiliki pengalaman yang teruji di masing-masing bidangnya. Perseroan dan Entitas Anak yakin dengan tim manajemen yang handal dan berpengalaman tersebut merupakan kunci sukses dari kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk masa yang akan datang.

14.7. Strategi Usaha

Dalam rangka memenuhi keberhasilan atas kegiatan usahanya, maka Perseroan memiliki dan menerapkan beberapa strategi usaha. Adapun strategi usaha Perseroan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Perluasan Bisnis Usaha pada Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan dan Entitas Anak Perseroan Langsung maupun Tidak Langsung akan terus berinovasi dan berupaya untuk mengembangkan dan menyelesaikan rencana pengembangan proyek Kawasan The Amaya Tahap 2 dan Tahap 3 dimana hal ini akan menciptakan keberlanjutan dan pertumbuhan pendapatan bagi Perseroan ke depan sekaligus membantu menyeimbangkan kontribusi reccuring income dan non-reccuring income bagi Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan kualitas produk, menjaga harga jual dan melanjutkan pembangunan proyek dengan terus mencari potensi penambahan landbank di lokasi-lokasi yang strategis dan potensial.

2. Fokus, tepat waktu dan berkomitmen dalam penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan

Perseroan saat ini sedang melakukan kajian-kajian dalam melakukan pengembangan kawasan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup kaum urban dan pasangan muda. Pengembangan proyek tersebut membutuhkan fokus, ketepatan waktu dan komitmen dalam menyelesaikan proyek yang sedang dan akan dikembangkan.

3. Selalu berinovasi dan memberikan penawaran produk unik, kreatif yang berkonsep ”Luxury Home Resort”

Perseroan menghadirkan perumahan sub-urban modern yang berkualitas dengan konsep ”Luxury Home Resort” yang menggambarkan bahwa kawasan yang dikembangkan oleh Perseroan memenuhi kriteria hunian yang baik, nyaman, asri dan sehat. Perseroan bekerjasama sama dengan arsitek yang handal untuk dapat memenuhi keinginan Perseroran dalam mewujudkan konsep yang dimiliki ini yang juga membedakan kualitas Perseroan dengan produk properti lain.

4. Menargetkan Pasar dengan Penghasilan Menengah

Properti-properti perumahan dan hotel Perseroan terletak secara strategis untuk menargetkan pasar penghasilan menengah dengan pertumbuhan yang tinggi di daerah Semarang dan sekitarnya. Perseroan percaya pasar ini terutama belum dilayani secara memadai oleh para peserta pasar properti ritel, hotel, dan perumahan Indonesia sekarang ini.

200

15. Prospek Usaha

Proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2018 diperkirakan akan menjadi dorongan positif bagi industri properti secara umum. Perseroan berkeyakinan bahwa prospek usaha Perseroan dalam 5 tahun ke depan sangat menjanjikan sebagai dampak angin segar membaiknya kondisi perekonomian Indonesia yang terus bertumbuh secara signifikan. Beberapa katalis yang mendukung prospek usaha properti di Jawa Tengah antara lain seperti:a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh meningkatnya tingkat konsumsi domestik

yang didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat, berdampak terhadap peningkatan permintaan hunian baik dari segmen menengah ke bawah sampai ke segmen menengah ke atas

b. Menurut data Biro Pusat Statistik, di tahun 2017 Indonesia masih mengalami backlog suplai rumah yakni sebanyak 13,38 juta unit rumah

c. Meningkatnya taraf hidup masyarakat mengakibatkan pergeseran gaya hidup dan peningkatan permintaan akan hunian yang lebih berkualitas

d. Bagi masyarakat Indonesia secara umum rumah masih menjadi pilihan utama investasi yang aman dan menjanjikan return yang baik

e. Adanya deregulasi peraturan-peraturan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kemudahan investasi, terutama yang berkaitan langsung dengan industri properti seperti kebijakan kepemilikan rumah oleh orang asing

f. Bergesernya pengembangan zona dan kompleks industri dari Jabodetabek dan Cikarang ke Jawa Tengah sebagai akibat dari upah minimum pekerja yang relatif lebih rendah di Jawa Tengah pada umumnya serta iklim kerja yang kondusif khususnya di area Ungaran, Bawen, Salatiga dan Boyolali

g. Pembangunan berbagai sarana infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi di Jawa Tengah sedang digencarkan di beberapa tahun terakhir; perluasan pelabuhan dan terminal peti kemas Tanjung Emas di Semarang, perluasan dan pembangunan Bandara Internasional Ahmad Yani di Semarang, pembangunan jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan semua kota besar di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan banyak kota sekunder yang dilaluinya termasuk Ungaran

Pengembangan Kawasan The Amaya Tahap 2 - Kawasan Hunian Modern

Setelah setelah sukses melakukan Pengembangan Kawasan The Amaya Tahap 1, Perseroan merencanakan untuk memulai Pengembangan Kawasan The Amaya Tahap 2 sebagai hunian modern dengan berbagai fasilitas pendukung.

Kawasan The Amaya Tahap 2 akan dibangun di atas area lahan seluas 9 (sembilan) hektar, yang dikembangkan dan dipasarkan sebagai area modern residences yang terdiri dari low rise apartments (5-8 lantai) dan townhouses. Faktor yang menjadi keunggulan The Amaya tahap 2 ini nantinya adalah konsep pengembangan yang mengutamakan Ruang Terbuka Hijau. Di mana 60% dari total luas area diperuntukan menjadi Green Open Space dimana para penghuhi dimanja dengan kesegaran udara dan alam dataran tinggi sambil menikmati pemandangan spektakuler gunung Ungaran. Dan disaat yang sama bisa menikmati 5-star facilities yang disediakan khusus untuk segmen target market keluarga muda modern kelas ekonomi menengah hingga menengah atas. The Amaya Tahap 2 dirancang dengan cerdas untuk membangun kembali suasana kekeluaragaan komunitas yang ramah dan lingkungan sosial yang sehat menuju tercapainya kekeseimbangan dalam hidup bagi para penghuninya (Enjoying Life Balance). Untuk mencapai tujuan tersebut, The Amaya Tahap 2 ditunjang dengan berbagai fasilitas modern, antara lain :

Smart card entrance - exit gate system Club house & community lounge Kolam renang, gym, jogging track, basketball court Children Playground Broadband internet (Fiber Optic) up to 100Mbps CCTV & 24 hours security

201

Serta beberapa fasilitas yang tidak dimiliki oleh perumahan lain yakni Amaya Care dan Amaya Lifestyle; 24 hours Emergency Assistance (Amaya Care program) Housekeeping dan laundry on demand (Amaya Care program) Layanan pemeliharaan dan perbaikan rumah (Amaya Care program) Design Interior dan renovasi rumah (Amaya Lifestyle program)

Site Plan of Stage 2Sumber : Perseroan

Pengembangan PT Kota Satu Pratama

Sampai dengan saat ini PT Kota Satu Pratama adalah non operating dan strategic sub holding company yang bertugas untuk merencanakan kebijakan yang dirumuskan dari pemegang saham kepada PT Kota Satu Persada sehingga PT Kota Satu Pratama tidak beroperasi, namun tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang akan menjadi profit center bagi Grup.

Pengembangan PT Kota Satu Manajemen - Hotel Management Operator

Seiring dengan menggeliatnya industri pariwisata, perbaikan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi serta membaiknya iklim investasi di Indonesia beberapa tahun belakangan, industri perhotelan yang mengalami kelesuan hingga tahun 2016 lalu mulai mengalami rebound dan menunjukkan peningkatan baik dari sisi okupansi maupun average room rate (ARR). Para pengamat dan pelaku bisnis perhotelan berkata bahwa peningkatan ini akan mengalami puncaknya di tahun 2019 - 2023 sejalan dengan pertumbuhan jumlah tamu wisatawan maupun bisnis baik domestik maupun asing.

Dengan brand COHG, PT Kota Satu Manajemen berencana melakukan penetrasi secara masif ke pasar jasa hotel management - operator hotel berbintang di Indonesia yang akan dilakukan mulai semester akhir 2018. Target kami adalah sampai akhir tahun 2023, COHG berencana akan menjadi operator sedikitnya 50 hotel berbintang di berbagai di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan visi “To be leading national chain hotel in Indonesia, through innovation, uniqueness and service excellent”, PT Kota Satu Manajemen saat ini sedang mempersiapkan segala aspek yang diperlukan guna melaksanakan misi tersebut. Yang sudah dilakukan sampai saat ini antara lain mempersiapkan branding dan SOP untuk 4 brand di 4 kelas berbeda yakni; Allstay Hotel untuk bintang 3, Allstay Ecotel untuk bintang 2+, Cityone Hotel untuk bintang 2 dan Cityone Express untuk bintang 1. Tahun 2019 kami juga akan mempersiapkan Allstay Resort untuk bintang 4 dan tidak menutup kemungkinan brand untuk hotel berbintang 5 di masa mendatang.

Yang membedakan COHG dari hotel operator lain adalah kami menawarkan pelayanan yang unik dan berstandar internasional sesuai kebutuhan segmen market yang dituju. Dengan demikian tamu dari setiap hotel yang dioperatori oleh COHG akan mengalami pengalaman unik yang melebihi ekspektasinya. Hal ini akan dapat tercapai secara efisien berkat integrasi antara studi market, perencanaan konsep design hotel, branding, marketing komunikasi, penerapan teknologi serta sistem manajemen yang mutakhir. Review yang baik dari berbagai media dan situs online maupun berbagai reward dan penghargaan sebagai hotel terbaik telah diraih baik oleh Allstay Hotel Semarang, Allstay Ecotel Yogyakarta maupun Cityone Express Lamper Semarang membuktikan komitmen kami dalam menjadi yang terbaik.

202

Selain berfokus dalam memenuhi kebutuhan tamu, tak kalah penting kami juga memberikan sistem informasi dan teknologi yang maju bagi pemilik hotel yang menggunakan jasa COHG. Owner akan mendapatkan data-data hotel yang dimiliki secara real time dari manajemen dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet. Tim manajemen yang ahli dan berpengalaman, SOP yang baik dan manajemen informasi yang mutakhir menjamin kepuasan pemilik hotel terhadap COHG.

16. Persaingan

Dengan semakin banyaknya pengembang properti berskala besar dan kecil, menyebabkan ketatnya persaingan dalam merebut pangsa pasar maupun lokasi-lokasi serta lahan lahan yang strategis. Kompetisi dari pengembang properti lain mempengaruhi tingkat permintaan terhadap hunian tempat tinggal, maupun lahan siap bangun yang dibangun dan disiapkan oleh Perseroan. Dikarenakan persaingan ini, Perseroan dituntut untuk menjaga kualitas produk, pelayanan pada segi sarana dan prasarana, kelengkapan infrastruktur, dan kualitas pelayanan purna jual yang baik serta kualitas perawatan yang konsisten. Kompetisi dari para pengembangan tersebut di atas akan mempengaruhi tingkat permintaan terhadap produk yang ditawarkan Perseroan. Untuk mempertahankan posisinya, Perseroan memposisikan produknya pada segmen pasar yang lebih spesifik dan menekankan lokasinya yang sangat strategis disertai dengan produk dan pelayanan yang lebih inovatif dalam kualitas dan harga yang kompetitif.

17. Hak Kekayaan Intelektual

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak Tidak Langsung Perseroan yaitu PT KS Persada memiliki HAKI sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

No. No. Pendaftaran/ No. Agenda

Pemilik Merek

Tanggal Pendaftaran

Merek

Etiket Merek

Jangka Waktu Kelas Barang

1. IDM000498600 KS Persada 21 September 2015

Kota Satu

3 Juli 2023 (36) Urusan real estate, urusan keuangan.


Kota Satu

3 Juli 2023 (37) Pembangunan (konstruksi) bangunan, jasa perbaikan dan instalasi bangunan.


City One 3 Juli 2023 (37) Pembangunan (konstruksi) bangunan, jasa perbaikan dan instalasi bangunan


City One 3 Juli 2023 (43) Jasa penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara.


City One 3 Juli 2023 (43) Jasa penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara.

18. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Kelompok Usaha dalam kegiatan usahanya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Saldo akun dari transaksi yaitu sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

Pihak 30 April 201831 Desember

2017 2016 2015Piutang lain-lain – pihak berelasi PT HWL Construction - - 2.515.000.000 500.000.000

Utang lain-lain – pihak berelasi Herowiratno Gunawan - 250.477.770 25.137.773.740 28.603.752.071 Josafat Kurniawan Hadi - 1.900.000.000 32.172.602.000 20.133.640.333 Elizabeth Diana Anggraeni - - 71.918.444 2.500.000.000 Johan Prasetyo Santoso - - 15.401.535.905 14.224.333.333 Jumlah - 2.150.477.770 72.73.830.089 65.461.725.737

203

Piutang dan utang dari pihak berelasi berasal dari transaksi non-usaha.

Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa seluruh piutang pihak berelasi dapat tertagih, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan atau penurunan nilai.

Pada bulan Maret 2014, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman untuk modal kerja pembangunan rumah The Amaya dari Herowiratno Gunawan dengan plafon pinjaman sebesar Rp23.500.000.000. Pinjaman ini diterima Perseroan tanpa jaminan apapun dan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 4 tahun yang berakhir pada bulan Maret 2018. Perseroan telah melakukan pelunasan seluruh pinjaman pada bulan Desember 2017.

Pada bulan Januari 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman untuk modal kerja pembangunan rumah The Amaya dari Herowiratno Gunawan dengan plafon pinjaman sebesar Rp250.000.000. Pinjaman ini diterima Perseroan tanpa jaminan apapun dan tidak dikenakan bunga. Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan April 2018.

Pada bulan Mei 2013, PT KS Persada memperoleh fasilitas pinjaman untuk pembangunan hotel dari Herowiratno Gunawan dengan plafond pinjaman sebesar Rp6.000.000.000. Pinjaman ini tanpa jaminan dan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 5 tahun yang berakhir pada bulan Mei 2018. PT KS Persada telah melakukan pelunasan seluruh pinjaman pada bulan Desember 2017.

Pada bulan Januari 2014, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman untuk modal kerja pembangunan proyek The Amaya dari Johan Prasetyo Santoso dengan plafon pinjaman sebesar Rp14.000.000.000. Pinjaman ini tanpa jaminan dan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 4 tahun yang berakhir pada bulan Desember 2017. Perseroan telah melakukan pelunasan seluruh pinjaman pada bulan Desember 2017.

Pada bulan Mei 2013, PT KS Persada memperoleh fasilitas pinjaman untuk pembangunan hotel dari Johan Prasetyo Santoso dengan plafon pinjaman sebesar Rp8.000.000.000. Pinjaman ini tanpa jaminan dan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 5 tahun yang berakhir pada bulan Mei 2018. PT KS Persada telah melakukan pelunasan seluruh pinjaman pada bulan Desember 2017.

Pada bulan Mei 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman untuk modal kerja pembangunan proyek The Amaya dari Josafat Kurniawan Hadi dengan plafon pinjaman sebesar Rp 30.000.000.000. Pinjaman ini tanpa jaminan dan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 3 tahun yang berakhir pada bulan Mei 2018. Perseroan telah melakukanpelunasan seluruh pinjaman pada bulan Januari 2018.

Pada bulan Mei 2013, PT KS Persada memperoleh fasilitas pinjaman untuk pembangunan hotel dari Josafat Kurniawan Hadi dengan plafon pinjaman sebesar Rp 6.500.000.000. Pinjaman ini tanpa jaminan dan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 5 tahun yang berakhir pada bulan Mei 2018. PT KS Persada telah melakukan pelunasan seluruh pinjaman pada bulan Desember 2017.

Pada bulan September 2014, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman untuk modal kerja pembangunan rumah The Amaya dari Elisabeth Diana Anggraeni dengan plafond pinjaman sebesar Rp2.500.000.000. Pinjaman ini diterima Perseroan tanpa jaminan apapun dan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 3 tahun yang berakhir pada bulan September 2017. Perusahaan telah melakukan pelunasan seluruh pinjaman pada bulan Januari 2017.

204

19. Penghargaan

Daftar penghargaan yang diraih oleh Perseroan dan Entitas Anak Langsung dan Tidak Langsung dari berbagai institusi ternama adalah sebagai berikut :

- Good Reputation pada website Google sebagai 4,2 stars hotel

- Indonesia Hotel Award 2017 from The Goverment, signed by: Ms. Puan Maharani- Minister of Human Development & Culture of Republic Indonesia dan Mr. M. Hanif Dhakiri- Ministry of Manpower & Transmigration of Republic Indonesia.

- Mendapatkan Certificate of Excellence dari TripAdvisor yang merupakan situs wisata terbesar di dunia yang membantu wisatawan dalam merencanakan dan memesan perjalanan wisata

- Mendapatkan Best Guest Experience in Service Central Java pada acara Traveloka Hotel Awards Tahun 2017

- Mendapatkan Guest Review Awards 2017 dari Booking.com, perusahaan e-commerce perjalanan terbesar di dunia.

20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

1) Rekomendasi atas Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup:No. : 660.1/ukl-upl/07/III/2013Dikeluarkan di/tanggal : Ungaran, 25 Maret 2013.Dikeluarkan oleh : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Semarang.Dikeluarkan kepada : Perseroan. Isi : Pemberian rekomendasi atas Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup untuk Kegiatan Usaha Perumahan The Amaya.Kewajiban Pemegang Izin : Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup

dan pemantauan lingkungan hidup kepada Bupati Semarang c.q. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Semarang setiap 6 (enam) bulan sekali.

2) Rekomendasi atas Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup:No. : 660.1/UKP-UPL/1308/2016Dikeluarkan di/tanggal : Ungaran, 13 Juni 2016.Dikeluarkan oleh : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Semarang.Dikeluarkan kepada : Perseroan. Isi : Pemberian rekomendasi atas Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup untuk pengembangan perumahan The Amaya.Kewajiban Pemegang Izin : (1) Memberikan prioritas kesempatan kerja kepada penduduk sekitar usaha dan/atau kegiatan;(2) Mengelola, memantau, dan melaporkan kualitas udara ambien, dan tingkat gangguan

(kebisingan dan kebauan) yang bersumber dari usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Mengelola sampah dengan penerapan sistem 3R (reduce, reuse, recycle);(4) Melaksanakan pengendalian dampak limpasan air hujan yang disebabkan oleh usaha dan/

atau lubang resapan biopori serta pengaturan sistem drainase sesuai ketentuan yang berlaku;(5) Melaksanakan penghijauan dalam wilayah usaha dan/atau kegiatan;(6) Melakukan penanganan dampak sosial, budaya, serta kesehatan masyarakat sebagai akbit

dari usaha dan/atau kegiatan;(7) Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan

hidup kepada Bupati Semarang c.q. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Semarang setiap 6 (enam) bulan sekali.

205

3) Izin Lingkungan Pengembangan Perumahan The Amaya Di Jalan MT Haryono Kel. Sidomulyo, Kel. Kalirejo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang

No. : 660.1/IL/137/2016.Dikeluarkan di/tanggal : Ungaran 13 Juni 2016.Dikeluarkan oleh : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Semarang.Nama Perusahaan : PT Kota Satu Properti.Isi : Memberikan Izin Lingkungan untuk kegiatan Pembangunan

Perumahan The Amaya di Jl. M.T Haryono Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, dengan luas lahan total 98.468m².

Kewajiban Pemegang Izin : (1) Memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya;(2) Memberikan prioritas kesempatan kerja kepada penduduk di sekitar usaha dan/atau kegiatan; (3) Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tercantum dalam Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;(4) Mengelola, memantau dan melaporkan kualitas udara, ambien, air bersih yang bersumber dari

usaha dan /atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;(5) Mengelola sampah dengan penerapan sistem 3R (reduce, reuse, recycle);(6) Melaksanakan pengendalian dampak limpasan air hujan yang disebabkan oleh usaha dan/

atau lubang resapan biopori serta pengaturan sistem drainase sesuai ketentuan yang berlaku;(7) Melaksanakan penghijauan dalam wilayah usaha dan/atau kegiatan;(8) Melakukan penanganan dampak sosial, budaya, serta kesehatan masyarakat sebagai akibat

dari usaha dan/atau kegiatan;(9) Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan

hidup kepada Bupati Semarang c.q. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Semarang setiap 6 (enam) bulan sekali;

(10) Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

4) Surat Rekomendasi Dampak Lalu Lintas:

No. : 050/1327/ADLL/IV/2013.Dikeluarkan di/tanggal : 5 April 2013.Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Semarang.Isi : Konfirmasi bahwa bangkitan/tarikan perjalanan yang dihasilkan oleh

pembangunan perumahan dan ruko The Amaya tidak menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

206

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan Ekuitas Perseroan yang didasarkan pada Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tahun-tahun yang berakhir pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Registered Public Accountants), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA., CPA., CPI., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0394. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum (Certified Public Accountants, Audit Alliance International Audit Firm) Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang, Ak., CA., CPA (Managing Partner pada KAP Griselda, Wisnu & Arum) dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0671.


Uraian 30 April 201831 Desember

2017 2016 2015EKUITASEkuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas indukModal saham – nilai nominal Rp100 per saham pada 31 Maret 2018 dan Rp1.000.000 per saham pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

Modal dasar – 3.000.000.000 saham pada tanggal 30 April 2018 dan 300.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 4.800 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Modal ditempatkan dan disetor penuh – 750.000.000 saham pada tanggal 30 April 2018, 75.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 1.200 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

75.000 75.000 1.200 1.200

Tambahan modal disetor (17.325) (17.325) 253 -Ekuitas merging bisnis - - (11.497) (1.814)Penghasilan (kerugian) komprehensif lain 343 183 75 (5)Saldo laba (defisit) 3.210 2.770 (1.929) (2.474) Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 61.228 60.629 (11.897) (3.092)

Kepentingan nonpengendali (13) (13) (12) (2)JUMLAH EKUITAS 61.215 60.616 (11.909) (3.094)

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian terakhir sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Setelah melakukan penawaran umum sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dengan kisaran Harga Pelaksanaan sebesar Rp117,- (seratus tujuh belas Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah dana yang diperoleh dari penawaran umum seluruhnya berjumlah Rp58.500.000.000,- (lima puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah), maka posisi jumlah modal ditempatkan dan disetor per tanggal 30 April 2018 menjadi sejumlah Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

207

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 APRIL 2018 Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 April 2018 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:


Keterangan Modal SahamTambahan

Modal Disetor

Penghasilan (kerugian)

komprehensif lain

Saldo Laba (Defisit)

Kepentingan Non-

Pengendali Ekuitas

Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 30 April 2018

75.000 (17.325) 343 3.210 (13) 61.215

Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 April 2018 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal terserbut :

Penawaran Umum sejumlah 500.000.000 saham biasa atas nama nilai nominal Rp100 per saham dengan Harga Penawaran Rp117 (seratus tujuh belas Rupiah) per saham setelah dikurangi estimasi baiaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan

50.000 5.092 - - - 55.092

Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per tanggal 30 April 2018 setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan

125.000 (12.233) 343 3.210 (13) 116.307

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

208

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen tunai dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen tunai tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen tunai tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen tunai Perseroan mengalami kerugian, maka dividen tunai yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen tunai tidak dikembalikan oleh pemegang saham. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba di tahan yang positif.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan laba bersih tahun 2018, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih untuk masa yang akan datang.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada: - laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis

di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan

oleh Direksi.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

209

XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

• Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan• Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang

menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;

3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

210

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau; 2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui

kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat: • Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;• Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;• Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan

Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;• Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan• Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor

pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

211

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (“PPh”), Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

212

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam berarti perjanjian antara Perseroan dengan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 23 tanggal 23 Maret 2018 juncto dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 16 tanggal 18 April 2018 juncto Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 10 tanggal 16 Agustus 2018 juncto Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 33 tanggal 27 September 2018 juncto Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 38 tanggal 23 Oktober 2018 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (Full Commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut :

No. Penjamin EmisiPorsi Penjaminan

Jumlah saham Nilai (Rp) Persentase (%)Penjamin Pelaksana Emisi Efek:

1. PT Victoria Sekuritas Indonesia 499.340.000 58.422.780.000 99,868Penjamin Emisi Efek:

1. PT Valbury Sekuritas Indonesia 200.000 23.400.000 0,0402. PT Erdhika Elit Sekuritas 120.000 14.040.000 0,0243. PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk 120.000 14.040.000 0,0244. PT Panin Sekuritas Tbk 120.000 14.040.000 0,0245. PT Waterfront Sekuritas Indonesia 100.000 11.700.000 0,020

TOTAL 500.000.000 58.500.000.000 100,000

Penjamin Pelaksana Emisi merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal

maupun vertikal;b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau

komisaris yang sama;

213

d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai “Afiliasi” dalam UUPM.

B. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (Bookbuilding).

Dalam masa Bookbuilding, kisaran harga terendah yang digunakan adalah Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Bookbulding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp117,- (seratus tujuh belas Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:- Kondisi pasar pada saat Bookbuilding dilakukan;- Permintaan dari calon investor;- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Quality Institutional Buyer (QIB);- Kinerja Keuangan Perseroan;- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan

keterangan mengenai industri energi di Indonesia;- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau

maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian

untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di

Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada diatas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

214

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a)(Registered Public Accountants) dengan opini tanpa modifikasian

Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA., CPA., CPI., dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0394

Cabang Jakarta SelatanJl. Mampang Prapatan VIII No. R 25B Jakarta 12790 IndonesiaTel : 021 797 5542/ 798 9085/ 7064 1138Fax : 021 799 6851

No. STTD : STTD.AP-312/PM.22/2018Tanggal STTD : 8 Februari 2018Surat Penunjukan : 003/KSPI/IPO/IX/2018 tanggal 4 September 2018

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : NKN LegalNurhadian Kartohadiprodjo NoorcahyoPlaza Bisnis Kemang IIJl. Kemang Raya No. 2Jakarta 12730, [email protected] Tel : 021 7179 1973/ 78Fax : 021 7179 3478

No. STTD : 509/PM/STTD-KH/2003 dan 05/PM.2.5/STTD-KH/2013

Tanggal STTD : 31 Juli 2003 dan 29 Mei 2013Surat Penunjukan : 001/KSPI/IPO/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

215

Notaris : Kantor Notaris Rini Yulianti, S.HKomplek Bina Marga IIJl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa – Jakarta 13450 Tel : 021 8641 170/ 8690 9544Fax : 021 8641 170

No. STTD : STTD.N-40/PM.22/2018Tanggal STTD : 21 Maret 2018Surat Penunjukan : No. 002/KSPI/IPO/XII/2017

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa KorporaRukan Kirana Boutique OfficeJl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250Tel : 021 2936 5287/ 98Fax : 021 2928 9961

No. STTD : No. KEP-41/D.04/2014Tanggal STTD : 19 September 2017Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek

Indonesia (ABI)Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi

BAE Indonesia Surat Penunjukan : PW-035/KSP/012018 tanggal 18 Januari 2018

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM

216

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 2, tanggal 4 September 2018 (“Akta 2/2018”), dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018204.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116457.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 September 2018.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHAPasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengembangan, perdagangan dan jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:- Kegiatan Usaha Utama, yaitu:

a. Melakukan perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan dan pengembangan, dan/atau penyediaan, pengoperasian, pengelolaan, dan/atau pemeliharaan, sarana dan prasarana yang meliputi, antara lain:

- Perumahan, bangunan apartemen, bangunan kondominium, bangunan tempat tinggal,bangunan bukan tempat tinggal (seperti perkantoran, pertokoan, pusat niaga, pusat perbelanjaan, pusat kebugaran/sarana olahraga, gudang, fasilitas penyimpanan pribadi, dan lainnya), dan kawasan industri (industrial estate),baik beserta maupun tanpa fasilitas fasilitasnya;

- Fasilitas-fasilitas, sarana, dan prasarana penunjang dan/atau pendukung seperti, namun tidak terbatas pada, jalan-jalan, jembatan-jembatan, sarana dan prasarana infrastruktur perairan, instalasi listrik, instalasi air, instalasi jaringan telekomunikasi, lapangan golf, klub-klub, restoran, tempat-tempat hiburan lain beserta fasilitas-fasilitasnya;

b. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk dan/atau dalam rangka memperoleh/mendapatkan tanah tanah, bangunan-bangunan, dan/atau ruangan ruangan, serta kegiatan pematangan, pengurugan/penggalian, dan pengolahan tanah;

c. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk dan/atau dalam rangka memperoleh/mendapatkan barang barang, material-material, dan perlengkapan perlengkapan yang diperlukan untuk keperluan dan dalam rangka pengembangan dan pembangunan properti beserta fasilitas-fasilitasnya;

d. Melakukan penyusunan desain (baik eksterior maupun interior) dari bangunan maupun ruangan;

e. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan antara lain perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan pengembangan properti;

f. Menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain jasa yang berhubungan dengan usaha real estate dan pengembangan properti termasuk kawasan komersial seperti jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengembangan properti,jasa konsultasi di bidang bisnis properti.

- Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu :a. Melakukan penelitian atas potensi pasar; melakukan penelitian atas kebiasaan, tingkah

laku, permintaan (demand), dan opini masyarakat dan pelaku usaha; melakukan studi mengenai berbagai aspek (antara lain aspek komersial (bisnis), aspek sosial) untukkeperluan pengembangan usaha;

b. Melakukan penyertaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada perusahaan perusahaan lain, terutama yang bergerak dalambidang usaha real estate maupun pengembangan properti maupun yang bergerak di bidang usahaperencanaan, perancangan, pengelolaan, dan/atau pemeliharaan kawasan, lahan-lahan, bangunan-bangunan, maupun ruangan-ruanganbeserta fasilitas-fasilitasnya;

217

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang jasa yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain jasa keamanan dan jasa kebersihan; dan

d. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MODALPasal 4.

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, masing masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah);

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah sejumlah 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain : a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan benda

yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan- di bidang Pasar Modal, pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;

d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan,agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

e. Penyetoran atas saham dengan dari kompensasi/ konversi tagihan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dilakukan dengan memperhatikan peraturan-peraturan termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dalam surat kabar harianberbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi,yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

218

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebutwajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan EfekTerlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundangan undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus di alokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebih jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan dibidang Pasar Modal.

f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek :i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham,

yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Sahamiii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh

Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atauiv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

g. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

219

9. Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk

menambah modal dasar;b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua

puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)dari modaldasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;

e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.

11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undanganan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAMPasal 5.

1. Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. 2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik satu saham, yaitu

orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

4. Selama ketentuan ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham,peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

7. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

8. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

220

DIREKSIPasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi,- dengan susunan sebagai berikut :- seorang Direktur Utama; dan - seorang Direktur atau lebihserta wajib, apabila dipersyaratkan, memenuhi jumlah Direktur Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2- dan 3 pasal ini.

5. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham kecuali ditentukan lain oleh

Rapat Umum Pemegang Saham, untuk masa jabatan selama 1 (satu)periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu waktu.

c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.7. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang

anggota Direksiyang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.

b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

8. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

10. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.

11. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.

12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

221

13. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dan Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

14. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 12 di atas tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.

b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.

15. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : a. masa jabatannya berakhir;b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; d. meninggal dunia; e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran

Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan

menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.

d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementaratidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir c.e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pemberhentian sementara anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

17. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSIPASAL 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib

disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

222

3. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

4. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya,serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

5. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan Datang.

6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris :a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan(tidak termasuk mengambil uang

Perseroan di bank bank) yang besarnya melebihi jumlah dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

b. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap (fixed asset) dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk kepentingan pihak lain atau badan hukum lain, yang besarnya melebihi jumlah dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

d. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain.8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan

utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila :a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;

ataub. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar ini.

12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruhanggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

223

14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau oleh keputusan Direksi.

16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSIPASAL 13.

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh: a. Seorang atau lebih anggota Direksi;b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama

mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.

3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat.4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang

disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham saham Perseroan dicatatkan asal saja di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan Mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu,dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melaluifaksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

224

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 12 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut.

14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihatdan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengansah dalam Rapat.

16. a. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi maupun bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

b. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah Rapat Direksi wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

DEWAN KOMISARISPasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :- Seorang Komisaris Utama; dan - seorang Komisaris atau lebih; serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah

orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota- Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan.Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.

4. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham kecuali ditentukan

225

lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota -Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima)- setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak -mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.

c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.6. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang

anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.

b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/ digantikan tersebut.

7. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untukmengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.

10. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.

11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

13. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 di atas tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.

14. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :a. masa jabatan berakhir;b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;d. meninggal dunia;e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Sahamf. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.15. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan

Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

226

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARISPasal 15.

1. Dewan Komisaris melakukan :a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para

pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya yang

dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, buktibukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai

rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku

yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;

f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau Diberlakukan.

g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada

Perseroan dan pada perusahaan lain.

RAPAT DEWAN KOMISARISPasal 16.

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;b. Seorang atau lebih anggota Direksi;c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama

mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

227

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (hari) hari sebelum rapat diadakan.

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.

6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisarislainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektroniklainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).

7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satuper dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkansuara dalam Rapat.

11. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

12. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 11 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.

13. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

228

15. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris maupun bersama Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

b. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

16. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMPasal 18.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran

Dasar ini.b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar- ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agardiselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan cara mengajukan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam bentuk surat tercatat disertai dengan alasannya, yang mana tata cara pengajuan permintaan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Bagi pemegang saham yang telah meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat3 Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham.

5. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana harus diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan menurut undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. Perseroan menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dan tersedia sejak -tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat berupa salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan (jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham) dan/atau dapat berupa salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.

7. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Ketua Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan

b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

229

c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANPasal 19.

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaandan jalannya Perseroan untuk

mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;

b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;

c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;

d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik terdaftar;e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum

Pemegang Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar.3. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 20.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselengarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

230

PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN TEMPATPENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21.

1. a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media dan menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

b. Pengumuman tersebut paling kurang memuat:1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;3. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;4. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;

3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham melalui media dan menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

b. Pemanggilan tersebut paling kurang memuat informasi:1. tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;2. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;3. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;4. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan5. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang

saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.

4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham yang telah dilakukan, sesuai dengan tata cara pemanggilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan di :a. tempat kedudukan Perseroan;b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;

ataud. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling

lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

b. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.

231

c. Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan tata cara melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.

7. a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum PemegangSaham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturankepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, dibuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sesuai denganperaturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang untuk pengesahan risalahnya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris.

5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi paling kurang:a. tanggal, tempat, waktu dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;b. anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir;c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan persentasenya dari jumlah seluruh

saham yang mempunyai hak suara yang sah;d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan

dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan;f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

232

g. hasil pemungutan suara meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;

h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dani. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak dalam hal

terdapat keputusan terkait dividen tunai.7. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan melalui media dan

menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

233

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No. SP-088/SHM/KSEI/0918 tanggal 26 September 2018.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut

akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dan BAE;

2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (SKPS) kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;

3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP);

4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

234

6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;

11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/ domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja pada tanggal 29 – 30 Oktober 2018 pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada para Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan cek atau tunai atau pemindahbukuan atau giro.

235

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi (in good funds). Pembayaran dengan cek/pemindahbukuan/giro hanya dapat diterima pada hari pertama Masa Penawaran.

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.

Selanjutnya, semua setoran dari Penjamin Emisi Efek harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank Victoria International, TbkCabang Senayan, Jakarta

No. Rek. 048 0000 650Atas Nama PT Victoria Sekuritas Indonesia

Untuk pemesanan saham yang dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek yang telah menyampaikan konfirmasi dari Bank Pembayar pada saat penyampaian pemesanan pembelian saham dapat melakukan penyetoran pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sebagaimana diatur pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

8. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembailan uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

9. Penjatahan Saham

Tanggal akhir penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 1 Nopember 2018.

Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) dan Penjatahan Terpusat (Pooling) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (Pooling).

236

(I) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada: Dana Pensiun Asuransi Reksadana Korporasi Perorangan

Pelaksanaan Penjatahan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan

mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek

atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri;

c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak para Penjamin Emisi Efek, kecuali melalui Bursa jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa.

(II) Penjatahan Terpusat (Pooling)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan minimal 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:a. Jika setelah mengecualikan Pemesanan Saham yang mempunyai hubungan istimewa yang

merupakan Direktur, Komisaris, pekerja atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Emisi Efek atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.

b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:1. Prioritas dapat diberikan kepada pemesan yang menjadi pekerja dan/atau pihak-pihak

tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 1% (satu persen) dari Emisi.

2. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagi dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan dicatatkan.

3. Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

(III) Penjatahan bagi Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Jika para pemesan karyawan perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

237

Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

Penjamin Emisi Efek atau Perseroan (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum disertai dengan laporan Penjatahan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

10. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama

3 (tiga) hari bursa berturut-turut;b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan

terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atauc) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum

dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

iv. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika tidak terdapat Penjamin Emisi Efek) bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian Saham secepat mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar Suku Bunga per tahun untuk deposito Rupiah satu bulan yang berlaku di Bank Penerima, yang dihitung dari Hari Kerja ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan.

b. Tata cara dalam pengembalian uang tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Alat pembayarannya dalam bentuk cek atau bilyet giro atas nama pemesan dengan

menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya Bank Penerima ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

238

2. Cara pembayarannya diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda jati diri pada Biro Administrasi Efek, dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan atau pada Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Apabila uang pengembalian pemesanan Saham sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil pengembalian uang dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

c. Tentang pengembalian uang pemesanan, kepada para pemesan termasuk Para Pemesan Khusus, sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku ketentuan sebagai berikut:i. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang

pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar tarif suku bunga jasa giro bank penerima per tahun yang berlaku pada saat itu (“Suku Bunga”) menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, maka oleh karenanya Perseroan harus dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan, gugatan, klaim dan/atau ganti rugi yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang dan denda tersebut.

ii. Apabila hal tersebut terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:

1. Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang telah diterimanya kepada Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek untuk dikembalikan kepada para pemesan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham sebesar Suku Bunga.

2. Setiap Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya dari Perseroan kepada setiap pemesan saham paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pembayaran kembali uang pemesanan pembelian dari Perseroan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka Penjamin Emisi Efek yang melakukan keterlambatan pembayaran tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar Suku Bunga.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku untuk pengembalian uang pemesanan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Para Pemesan Khusus yang menjadi tanggung jawab Perseroan dan Perseroan harus menyelesaikan pengembalian uang pemesanan kepada Para Pemesan Khusus dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

12. Lain-Lain

Sejalan dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak terrtentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

239

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafililasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek.

240

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 29 – 30 Oktober 2018, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota bursa efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Victoria Sekuritas IndonesiaSenayan City, Panin Tower Lantai 8Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270

Telp : 021 7278 2310Fax : 021 7278 2287

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Erdhika Elit SekuritasSucaco Building Lantai 3Jl. Kebon Sirih Kav. 71

Jakarta 10340Telp. : 021 3983 6420Fax. : 021 315 2841

PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk

Equity Tower Lantai 11, SCBD Lot 9Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190Telp. : 021 525 555Fax. : 021 527 1527

PT Panin Sekuritas TbkGedung Bursa Efek Indonesia

Tower II Suite 1705Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190Telp. : 021 515 3055 Fax. : 021 515 3061

PT Valbury Sekuritas IndonesiaMenara Karya Lantai 9

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2Jakarta 12950

Telp. : 021 2553 3600Fax. : 021 2553 3700

PT Waterfront Sekuritas IndonesiaSona Topas Tower, Lantai 15A

Jl. Jend. Sudirman Kav. 56Jakarta 12920

Telp. : 021 250 6355Fax. : 021 250 6322

GERAI PENAWARAN UMUM SELAMA MASA PENAWARAN

PT Adimitra Jasa KorporaRukan Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini merupakan salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun oleh Konsultan Hukum NKN Legal, Nurhadian Kartohadiprodjo Noorcahyo.

241

Ref. No. 353/AN CBP/461.001/L/18

Jakarta, 23 Oktober 2018

Kepada Yth.PT Kota Satu Properti TbkRuko The Amaya CA 1 3Jl. M.T. HaryonoKalirejo, Ungaran TimurKabupaten Semarang

Perihal : Pendapat Hukum – Penawaran Umum Perdana SahamPT Kota Satu Properti Tbk

Dengan hormat,

Kami bertindak sebagai konsultan hukum yang ditunjuk oleh PT Kota Satu Properti Tbk, beralamat di Ruko The AmayaCA 1 3, Kalirejo, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang (selanjutnya disebut “Perseroan”), berdasarkan SuratPenunjukan yang dikeluarkan oleh Perseroan No. 001/KSPI/IPO/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 sehubungan dengandan dalam rangka rencana penawaran umum perdana saham Perseroan.

Perseroan berencana melakukan penawaran umum perdana saham dengan menerbitkan dan menawarkan sebanyak500.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp100, per saham, dengan harga penawaransebesar Rp117, per saham, melalui PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “Penawaran Umum”).

Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari pihak Perseroan, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelahdikurangi dengan biaya biaya emisi, direncanakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja gunamendukung kegiatan usaha dan pengembangan usaha Perseroan, Entitas Anak langsung yaitu PT Kota Satu Manajemen(selanjutnya disebut “KS Manajemen”) dan Entitas Anak tidak langsung yaitu PT Kota Satu Persada (selanjutnya disebut“KS Persada”). Penyaluran dana Perseroan kepada KS Manajemen akan dilakukan melalui penyertaan dalam bentuktambahan modal disetor, sedangkan penyaluran dana Perseroan kepada KS Persada akan dilakukan melalui penyertaandalam bentuk modal disetor kepada PT Kota Satu Pratama (selanjutnya disebut “KS Pratama”) yang selanjutnya akandisalurkan kepada KS Persada. Penyertaan dalam bentuk modal disetor tersebut di atas dilakukan baik secara langsungmaupun bertahap disesuaikan dengan kebutuhan dana dari KS Manajemen maupun KS Persada.

Dalam memenuhi salah satu tugas sebagai konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum, dengan ini kami:

a. Aji Nurhadian, S.H., terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum) berdasarkanSurat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 509/PM/STTD KH/2003 tanggal 31 Juli 2003,dan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor Anggota 200410; dan

b. Chandra Bima Prakasa, S.H., terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum)berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 05/PM.2.5/STTD KH/2013 tanggal29 Mei 2013, dan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor Anggota201227;

dari kantor konsultan hukum:

Nurhadian Kartohadiprodjo Noorcahyo, atau dikenal juga dengan NKNLegal

berkantor di Plaza Bisnis Kemang II, Jalan Kemang Raya No. 2, Jakarta Selatan;

memberikan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini mengenai dan terkait dengan aspek hukumPerseroan.

243

Pendapat hukum ini:

(a) menggantikan secara keseluruhan pendapat hukum yang telah kami sampaikan sebelumnya sebagaimanadimuat di dalam Surat kami dengan Ref. No. 341/AN CBP/461.001/L/18 tanggal 10 Oktober 2018, dan olehkarena itu, pendapat hukum yang dimuat di dalam Surat kami dengan Ref. No. 341/AN CBP/461.001/L/18tanggal 10 Oktober 2018 tersebut tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya pendapat hukum ini; dan

(b) didasarkan pada hasil dari pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukan, dan hasil dari pemeriksaantersebut disajikan dan diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum terhadap PT Kota Satu Properti Tbk tanggal26 Maret 2018, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Adendum dan Pernyataan Kembali LaporanUji Tuntas Hukum terhadap PT Kota Satu Properti Tbk tanggal 23 April 2018, dan selanjutnya diubah dandinyatakan kembali lagi dengan Adendum dan Pernyataan Kembali Laporan Uji Tuntas Hukum terhadap PT KotaSatu Properti Tbk II tanggal 20 Agustus 2018 dan Adendum dan Pernyataan Kembali Laporan Uji Tuntas Hukumterhadap PT Kota Satu Properti Tbk III tanggal 28 September 2018, Adendum atas Adendum dan PernyataanKembali Laporan Uji Tuntas Hukum terhadap PT Kota Satu Properti Tbk III tanggal 10 Oktober 2018, sertaAdendum dan Pernyataan Kembali Laporan Uji Tuntas Hukum terhadap PT Kota Satu Properti Tbk IV tanggaltanggal 23 Oktober 2018, yang telah kami susun (selanjutnya disebut “Laporan Uji Tuntas Hukum”).

Pemeriksaan dari segi hukum oleh kami sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan memperhatikan:

(i) Laporan Keuangan Konsolidasian PT Kota Satu Properti Tbk dan Entitas Anak untuk Periode yang berakhir padatanggal 30 April 2018 dan Tahun Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, yangdisusun oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, Auditor Independen (selanjutnyadisebut “Laporan Keuangan Perseroan”);

(ii) Materi pemeriksaan dari segi hukum (materi uji tuntas) sebagaimana yang diuraikan di dalam KeputusanHimpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. Kep.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 tentangStandar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan (1) Keputusan HKHPMNo. Kep.04/HKHPM/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012; (2) Keputusan HKHPM No. 01/KEP HKHPM/II/2014tanggal 4 Februari 2014; dan (3) Keputusan HKHPM No. 02/KEP HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017; dan

(iii) Peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk ketentuan hukum pasar modal dan ketentuan hukummengenai perseroan terbatas.

I. Pendapat Hukum

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan (sertaperusahaan lain pada mana Perseroan mempunyai penyertaan secara langsung), hasil pemeriksaan mana telahdisajikan dan diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, dan dengan tunduk pada asumsi asumsi dankualifikasi kualifikasi yang diuraikan pada Bagian II di bawah, kami menyampaikan pendapat hukum pada dan pertanggal surat ini sebagai berikut:

1. Perseroan merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan secara sah berdasarkanketentuan hukum Negara Republik Indonesia, dan berkedudukan di Kabupaten Semarang.

2. a. Anggaran Dasar Perseroan yang pertama kali dan yang merupakan dasar pendirian Perseroan dimuatdalam Akta Pendirian No. 6 tanggal 3 Oktober 2012, dibuat di hadapan Maria Yosefa Deni, S.H., Notaris diKota Semarang (selanjutnya disebut “Akta Pendirian”).

Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal pengesahan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Menteri Hukum dan HAM”) atas Akta Pendirian,pengesahan mana sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU58590.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 19 November 2012.

244

Akta Pendirian:(1) telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU 0099284.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal

19 November 2012; dan(2) telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “TBN”)

No. 65951 dari Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “BNRI”) No. 45 tanggal 6 Juni2013.

b. (1) Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan setiap perubahanAnggaran Dasar Perseroan tersebut, dalam kaitannya dengan dan ditinjau dari sudut pandang halhal yang disyaratkan untuk dilakukan oleh dan di sisi Perseroan, telah memperhatikan dan sesuaidengan ketentuan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta ketentuan peraturan perundanganundangan, yang berlaku bagi perubahan dimaksud untuk dapat berlaku efektifnya perubahan yangbersangkutan.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut “UU PT”), perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas Indonesiaterbagi atas 2 (dua) jenis, yakni:

(a) Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri yang tugas dantanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, yang dalam hal ini dan pada saatini adalah Menteri Hukum dan HAM, dimana perubahan anggaran dasar ini mulai berlakusejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai persetujuanperubahan anggaran dasar; dan

(b) Perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM,dimana perubahan anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya suratpenerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan HAM.

(2) (a) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 4September 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur(selanjutnya disebut “Akta No. 2 tanggal 4 September 2018”), akta mana memuatpenegasan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas, antara lain, (i) rencanaPerseroan untuk melakukan penawaran umum perdana atas saham saham dalam Perseroankepada masyarakat dan mencatatkan saham saham Perseroan tersebut pada PT Bursa EfekIndonesia (“BEI”); (ii) perubahan kembali Anggaran Dasar Perseroan menjadi anggaran dasarperusahaan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk peraturan dibidang pasar modal; (iii) pencatatan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yangtelah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI; dan (iv) perubahan struktur permodalan dansusunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan penawaranumum perdana dan pencatatan saham saham Perseroan dalam BEI dalam rangka penawaranumum perdana. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir ini (i) telah disetujuioleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU0018204.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 4 September 2018, yang telah dimasukkan dalamDaftar Perseroan dengan No. AHU 0116457.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 September2018; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan pemberitahuantersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan HukumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut“Kementerian Hukum dan HAM”) sebagaimana ternyata dari Surat yang dikeluarkan olehPlt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHUAH.01.03 0239224 tanggal 4 September 2018, dan telah dimasukkan dalam Daftar Perseroandengan No. AHU 0116457.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 September 2018.

245

(b) Dengan merujuk kepada penjelasan atas ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf f UU PT, atasperubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan statusPerseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbukasebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 2 tanggal 4 September 2018 tersebut di atasdiperlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, dan persetujuan dari Menteri Hukumdan HAM diberikan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar yang bersangkutan.

(c) Dalam rangka dan sehubungan dengan Penawaran Umum, perubahan Anggaran DasarPerseroan mengenai status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroanterbatas terbuka mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakannya Penawaran Umum. Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU PT.

UU PT di dalam Pasal 25 ayat (2) mensyaratkan dilakukannya perubahan kembali anggarandasar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan menteri (i.e. MenteriHukum dan HAM) apabila (i) Pernyataan Pendaftaran (yang diajukan kepada lembagapengawas di bidang pasar modal bagi perusahaan publik) tidak menjadi efektif; atau (ii)perusahaan yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran tidak melaksanakan penawaranumum saham.

(d) Dengan merujuk kepada ketentuan UU PT, pengumuman perubahan Anggaran DasarPerseroan tersebut pada butir (2)(a) di atas dalam TBN dilakukan oleh Menteri Hukum danHAM.

(3) Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum di dalam Akta No. 2 tanggal 4 September 2018 telahmemperhatikan ketentuan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modaldan Lembaga Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Bapepam dan LK”) No. IX.J.1tentang Pokok Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek BersifatEkuitas dan Perusahaan Publik, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LKNo. Kep 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; Peraturan Otoritas Jakarta Keuangan RepublikIndonesia (selanjutnya disebut “OJK”) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut“Peraturan OJK No. 33/2014”).

(4) Sehubungan dengan perubahan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dapat disampaikan bahwamenurut ketentuan UU PT, akta perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas diumumkandalam TBN, dan pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnyadi bidang hukum dan hak asasi manusia, yang dalam hal ini dan pada saat ini adalah Menteri Hukumdan HAM. Sehubungan dengan hal ini dalam kaitannya dengan belum diperolehnya oleh kami TBNatas beberapa perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kami (i) telah melakukan pengecekan padasitus www.beritanegara.co.id, yang mana berdasarkan hasil dari pengecekan tersebut terdapatperubahan Anggaran Dasar Perseroan (yang dibuat pada tahun 2016) yang sudah diumumkandalam TBN; dan (ii) telah menerima surat surat keterangan dari notaris notaris yang membuatakta akta yang memuat perubahan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat/dilakukanpada tahun 2017 dan 2018, yang menerangkan bahwa akta akta tersebut sedang dalam prosespengumuman dalam BNRI.

3. a. Struktur modal Perseroan pada Batas Waktu Penerimaan Dokumen adalah sebagai berikut:

(1) Modal Dasar:Rp300.000.000.000, , terbagi atas 3.000.000.000 saham yang masing masing bernilai nominalRp100, .

246

(2) Modal Ditempatkan:Rp75.000.000.000, , yang merupakan jumlah total nilai nominal dari 750.000.000 saham.

(3) Modal Disetor:Rp75.000.000.000,

(4) Modal Dalam Simpanan (Portepel):Rp225.000.000.000, .

b. Sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 2 tanggal 4 September 2018, para pemegang saham dankomposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham Jumlah Saham Jumlah Nominal(Rp) %

1. PT Kota Satu Indonesia 456.250.000 45.625.000.000 60,83

2. Martinus GW Liman 75.000.000 7.500.000.000 10,00

3. Widya Susanti Kusyono 60.000.000 6.000.000.000 8,00

4. Roy Wirya Subrata 60.000.000 6.000.000.000 8,00

5. PT Surya Fajar Capital 43.750.000 4.375.000.000 5,83

6. Soerjono Walujo 30.000.000 3.000.000.000 4,00

7. Kasim Prajitna 25.000.000 2.500.000.000 3,33

Total 750.000.000 75.000.000.000 100,00

c. Atas saham saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tidak ada pembagian klasifikasi saham.

d. Perubahan perubahan terhadap struktur modal, susunan pemegang saham, dan komposisi kepemilikansaham dalam Perseroan yang terjadi sejak Perseroan didirikan sampai dengan Batas Waktu PenerimaanDokumen adalah berkesinambungan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Anggaran DasarPerseroan serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

e. Kasim Prajitna pertama kali menjadi pemegang saham Perseroan pada Bulan Desember 2017, yang manaberada dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran PenawaranUmum kepada OJK. Juga pada Bulan Desember 2017, PT Kota Satu Indonesia mendapatkan sejumlahsaham baru dalam Perseroan, yang merupakan saham tambahan atas saham saham (dalam Perseroan)yang telah dimiliki sebelumnya oleh PT Kota Satu Indonesia.

Adapun Martinus GW Liman, Widya Susanti Kusyono, Roy Wirya Subrata, PT Surya Fajar Capital, danSoerjono Walujo masing masing pertama kali menjadi pemegang saham Perseroan pada Bulan Maret2018, yang juga masih berada dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut di atas. Padabulan yang sama (yakni Bulan Maret 2018), Kasim Prajitna mendapatkan saham saham tambahan dalamPerseroan, yang berasal dari transaksi jual beli saham.

Sehubungan dengan saham saham dimaksud di atas (dalam Perseroan) yang diperoleh/didapatkan olehPT Kota Satu Indonesia, Martinus GW Liman, Widya Susanti Kusyono, Roy Wirya Subrata, PT Surya FajarCapital, Soerjono Walujo, dan Kasim Prajitna dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum disampaikannyaPernyataan Pendaftaran Penawaran Umum kepada OJK, masing masing pihak tersebut, berdasarkanperaturan perundang undangan terutama di bidang pasar modal, tidak diperkenankan untuk mengalihkanbaik sebagian ataupun seluruh kepemilikannya atas saham saham dimaksud sampai dengan 8 (delapan)bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum menjadi efektif, apabila harga perolehan atassaham saham yang bersangkutan lebih rendah daripada harga penawaran saham pada Penawaran Umum.

247

4. Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai denganketentuan UU PT.

5. a. Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan sejalan dengan apa yang termasuk dalam maksuddan tujuan serta kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana yang tercantum di dalam Anggaran DasarPerseroan.

b. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 4 September 2018:

(1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengembangan,perdagangan, dan jasa.

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatanusaha sebagai berikut:

(a) Kegiatan Usaha Utama:(i) Melakukan perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan dan pengembangan,

dan/atau penyediaan, pengoperasian, pengelolaan, dan/atau pemeliharaan, saranadan prasarana yang meliputi, antara lain:

Perumahan, bangunan apartemen, bangunan kondominium, bangunan tempattinggal, bangunan bukan tempat tinggal (seperti perkantoran, pertokoan, pusatniaga, pusat perbelanjaan, pusat kebugaran/sarana olahraga, gudang, fasilitaspenyimpanan pribadi, dan lainnya), dan kawasan industri (industrial estate), baikbeserta maupun tanpa fasilitas fasilitasnya;Fasilitas fasilitas, sarana, dan prasarana penunjang dan/atau pendukung seperti,namun tidak terbatas pada, jalan jalan, jembatan jembatan, sarana dan prasaranainfrastruktur perairan, instalasi listrik, instalasi air, instalasi jaringantelekomunikasi, lapangan golf, klub klub, restoran, tempat tempat hiburan lainbeserta fasilitas fasilitsnya;

(ii) Melakukan kegiatan kegiatan untuk dan/atau dalam rangka memperoleh/mendapatkan tanah tanah, bangunan bangunan, dan/atau ruangan ruangan, sertakegiatan pematangan, pengurugan/penggalian, dan pengolahan tanah;

(iii) Melakukan kegiatan kegiatan untuk dan/atau dalam rangka memperoleh/mendapatkan barang barang, material material, dan perlengkapan perlengkapan yangdiperlukan untuk keperluan dan dalam rangka pengembangan dan pembangunanproperti beserta fasilitas fasilitasnya;

(iv) Melakukan penyusunan desain (baik eksterior maupun interior) dari bangunanmaupun ruangan;

(v) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan antara lain perdagangan yangberhubungan dengan usaha real estate dan pengembangan properti;

(vi) Menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain jasa yang berhubungan denganusaha real estate dan pengembangan properti termasuk kawasan komersial sepertijasa konsultasi bidang perencanaan dan pengembangan properti, jasa konsultasi dibidang bisnis properti.

(b) Kegiatan Usaha Penunjang:(i) Melakukan penelitian atas potensi pasar; melakukan penelitian atas kebiasaan,

tingkah laku, permintaan (demand), dan opini masyarakat dan pelaku usaha;melakukan studi mengenai berbagai aspek (antara lain aspek komersial (bisnis), aspeksosial) untukkeperluan pengembangan usaha;

248

(ii) Melakukan penyertaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung padaperusahaan perusahaan lain, terutama yang bergerak dalam bidang usaha real estatemaupun pengembangan properti maupun yang bergerak di bidang usahaperencanaan, perancangan, pengelolaan, dan/atau pemeliharaan kawasan, lahanlahan, bangunan bangunan, maupun ruangan ruangan beserta fasilitas fasilitasnya;

(iii) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang jasa yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain jasakeamanan dan jasa kebersihan; dan

(iv) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang tidak bertentangan denganperaturan perundang undangan yang berlaku.

6. a. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat per Batas Waktu PenerimaanDokumen adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Akta No. 2 tanggal 4 September 2018, yakni:

Direksi:Direktur Utama : Herowiratno GunawanDirektur (Independen) : Stefani Adi Kristanti Manubowo

Dewan Komisaris:Komisaris Utama : Johan Prasetyo SantosoKomisaris (Independen) : Moch. Zaenal Arifin, S.E.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secarasah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan peraturanperundang undangan yang berlaku.

b. Setiap anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan memenuhi persyaratan yang diaturdalam Peraturan OJK No. 33/2014.

c. Masing masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi atau tersangkutpada atau terlibat dalam perkara atau sengketa/perselisihan hukum apapun, baik perdata, pidana, tatausaha negara, niaga, kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang, pajak, hubunganindustrial atau ketenagakerjaan, persaingan usaha, hak asasi manusia, atau lainnya, baik di dalam, dihadapan, maupun di luar instansi atau badan peradilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaiansengketa atau perselisihan lainnya manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, dan baik dalamkapasitas selaku pribadi, selaku anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan, maupun dalamkapasitas atau kedudukan lainnya, yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usahaPerseroan.

d. (1) Perseroan mempunyai Sekretaris Perusahaan.

(2) Yang telah diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah Nathalia Iswanti Tjokrohadi,berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. 015/KSPro DIR/IPO/III/2018 Bulan Maret 2018tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan.

(3) Berdasarkan hal hal tersebut di atas, dan sehubungan dengan kewajiban bagi Perseroan untukmemiliki fungsi sekretaris perusahaan, Perseroan telah memenuhi ketentuan untuk memiliki fungsisekretaris perusahaan sebagaimana yang disyaratkan berdasarkan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

e. (1) Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroantanggal 10 Oktober 2018.

(2) Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/KSPro KOM/IPO/X/2018 tanggal 10Oktober 2018, telah diangkat sebagai anggota anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

249

Ketua : Moch. Zaenal Arifin, S.E. (yang juga merupakan Komisaris Independen dariPerseroan)

Anggota : Hengky SusantoAnggota : Handoko Saktiyono

(3) Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Dewan KomisarisPerseroan pada tanggal 10 Oktober 2018.

(4) Atas dasar hal tersebut di atas, dan sehubungan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk memilikiKomite Audit, Perseroan telah memenuhi ketentuan pembentukan Komite Audit sebagaimana yangdisyaratkan oleh Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan PedomanPelaksanaan Kerja Komite Audit.

f. (1) Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 10 Oktober 2018, telah dibentuk Unit AuditInternal Perseroan, dan Hanna Priskilla Rahardja telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit InternalPerseroan berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perseroan tanggal 10 Oktober 2018.

(2) Perseroan juga memiliki Piagam Unit Audit Internal, yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroanpada tanggal 10 Oktober 2018 setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

(3) Berdasarkan hal tersebut di atas, dan sehubungan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk memilikiUnit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memenuhi ketentuan untukmemiliki Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal sebagaimana yang disyaratkan olehPeraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam UnitAudit Internal.

g. (1) Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan KomisarisPerseroan tanggal 10 Oktober 2018.

(2) Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 005/KSPro KOM/IPO/X/2018 tanggal10 Oktober 2018, telah diangkat sebagai anggota anggota Komite Nominasi dan RemunerasiPerseroan sebagai berikut:

Ketua : Moch. Zaenal Arifin, S.E. (yang juga merupakan Komisaris Independen dariPerseroan)

Anggota : Johan Prasetyo SantosoAnggota : Diar Yunvitantri

Para anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana tersebut di atas telahdiangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Perseroan memiliki izin usaha yang secara material dan bersifat umum disyaratkan berdasarkan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang saat inidijalankan oleh Perseroan, dan izin tersebut masih berlaku.

8. Perseroan telah terdaftar di dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP, dan Tanda Daftar Perusahaan(TDP) Perseroan masih berlaku efektif.

9. Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP).

250

10. a. Pada Batas Waktu Penerimaan Dokumen, Perseroan memiliki maupun menguasai harta kekayaan berupahak atas bidang bidang tanah, bangunan di atas beberapa bidang tanah tersebut, kendaraan bermotor,peralatan dan barang inventaris, serta investasi pada perusahaan perusahaan lain.

b. (1) Untuk bidang bidang tanah yang dimiliki maupun dikuasai oleh Perseroan, proses balik nama atasbidang bidang tanah tersebut ke atas nama Perseroan dilakukan secara bertahap. Proses baliknama atas bidang bidang tanah itu dilakukan secara bertahap karena bidang bidang tanah yangbersangkutan diperoleh/didapatkan oleh Perseroan secara bertahap, dan, selain itu,pengembangan lahan di area yang bersangkutan oleh Perseroan juga berlangsung secara bertahap.

(2) Untuk kendaraan bermotor, pemilikan maupun penguasaan oleh Perseroan atas kendaraanbermotor tersebut didasarkan pada dan didukung oleh dokumen dokumen pemilikan dan/ataupenguasaan yang sah menurut dan sesuai dengan peraturan perundang undangan serta kebiasaanyang berlaku di Indonesia. Terdapat beberapa kendaraan yang pembeliannya dibiayai denganfasilitas pembiayaan dari perusahaan pembiayaan, dan sehubungan dengan fasilitas pembiayaantersebut yang diterima oleh Perseroan, kendaraan kendaraan yang bersangkutan dijadikan sebagaijaminan.

(3) Menurut daftar aset Perseroan yang telah kami terima, Perseroan memiliki dan menguasaiperalatan dan barang barang inventaris berupa, antara lain, peralatan kantor dan peralatan ITkantor. Dengan merujuk kepada dan berdasarkan ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang UndangHukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”), Perseroan dianggap sebagai pemilik darisetiap barang inventaris yang berada dalam penguasaan Perseroan.

(4) Adapun dalam kaitannya dengan investasi pada perusahaan lain, pada Batas Waktu PenerimaanDokumen, Perseroan memiliki penyertaan modal secara langsung maupun secara tidak langsungpada perusahaan perusahaan sebagai berikut (masing masing perusahaan tersebut selanjutnyadisebut “Entitas Anak”):

No. Nama Entitas Anak

PenyertaanModal

(langsung /tidak langsung)

Nama Entitas/Perusahaan melaluimana Penyertaan

dilakukan

PersentasePenyertaan

1. PT Kota Satu Manajemen Langsung 99,68%2. PT Kota Satu Pratama Langsung 99,998%3. PT Kota Satu Persada Tidak Langsung PT Kota Satu Pratama 99,997%

(penyertaan langsungPT Kota Satu Pratama)

Baik penyertaan Perseroan pada masing masing PT Kota Satu Manajemen dan PT Kota SatuPratama, maupun penyertaan PT Kota Satu Pratama pada PT Kota Satu Persada, tersebut di atasadalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang undangan.

Uraian ringkas dari masing masing perusahaan di atas disampaikan pada Angka 15 di bawah.

c. Harta kekayaan Perseroan terutama bidang bidang tanah sebagaimana tersebut di atas secara substansialsedang dijaminkan kepada krediturnya. Apabila jaminan berupa bidang bidang tanah dimaksud dieksekusioleh pihak kreditur, maka hal tersebut dapat menyebabkan beralihnya hak atas tanah yang bersangkutankepada pihak lain, yang karenanya Perseroan dapat kehilangan haknya atau kesempatannya untukmemperoleh pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh dari pengembangan atas bidang bidang tanahyang bersangkutan, dan hal tersebut berpengaruh terhadap jalannya usaha Perseroan.

251

d. Tidak ada perkara yang sedang berlangsung dimana harta kekayaan Perseroan sebagaimana tersebut diatas merupakan objek dari perkara.

11. a. Aset material Perseroan untuk keperluan kegiatan operasionalnya yakni kantor pusat Perseroan yangberlokasi di Ruko The Amaya, Jl. M.T. Haryono, Ungaran, Kabupaten Semarang, telah diasuransikandengan asuransi kebakaran, dan sebagian kendaraan bermotor yang dimiliki maupun dikuasai olehPerseroan juga telah diasuransikan.

b. Asuransi yang telah dibuka oleh Perseroan tersebut di atas masih berlaku efektif.

c. Nilai/jumlah pertanggungan dari asuransi asuransi tersebut di atas memadai untuk mengganti objek yangdiasuransikan dan/atau untuk menutup risiko yang dipertanggungkan.

12. a. Perseroan telah memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku mengenai kewajibanmenyampaikan laporan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 7 tahun1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (selanjutnya disebut “UU Wajib LaporKetenagakerjaan”), sebagaimana ternyata dari laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perseroan BulanFebruari 2018 yang telah disahkan oleh Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang,Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

b. Sehubungan dengan kewajiban yang terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnyadisebut “BPJS”), Perseroan telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

c. Dalam kaitannya dengan upah minimum bagi karyawan Perseroan, upah terendah yang dibayarkan olehPerseroan kepada karyawannya, sebagaimana yang tercantum di dalam laporan Wajib LaporKetenagakerjaan Perseroan Bulan Februari 2018 yang telah disampaikan kepada dan disahkan oleh DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan terhadapjumlah upah tenaga kerja Perseroan yang dimuat di dalam daftar upah tenaga kerja Perseroan per tanggal31 Agustus 2018 yang telah diterima dari pihak Perseroan, tidak lebih rendah daripada upah minimumyang menurut peraturan berlaku di Kabupaten Semarang untuk tahun 2018.

d. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi/pihak berwenang diKab. Semarang tanggal 4 Juni 2018 dan Peraturan Perusahaan tersebut berlaku untuk jangka waktu 2(dua) tahun terhitung sejak tanggal pengesahannya.

13. a. Perseroan telah mengadakan, antara lain, perjanjian perjanjian kredit/pinjaman dimana Perseroansebagai pihak yang menerima fasilitas kredit/pinjaman, perjanjian perjanjian pembiayaan dimanaPerseroan sebagai pihak yang menerima fasilitas pembiayaan, perjanjian perjanjian kerjasama denganbank untuk penyediaan fasilitas kredit pemilikan rumah bagi konsumen, dan perjanjian perjanjian untukpembangunan unit unit rumah dan club house di lahan milik maupun yang dikuasai oleh Perseroan diKabupaten Ungaran, dan setiap perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sah bagi Perseroan.

b. Di antara perjanjian perjanjian kredit/pinjaman tersebut di atas ada beberapa yang memuat pembatasanatas hal hal yang berkaitan dengan dan dalam rangka Penawaran Umum, di antaranya laranganperubahan pemegang saham dalam Perseroan, larangan pemindahan hak atas saham dalam Perseroan,dan larangan pembagian dividen oleh Perseroan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak yangbertransaksi dengan Perseroan. Atas larangan larangan tersebut, Perseroan telah memperolehpersetujuan atas pengesampingan atau penghapusannya dari kreditur kreditur Perseroan yang relevanyaitu persetujuan dari masing masing PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, PTBank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan karenanyatidak terdapat lagi ketentuan ketentuan dan/atau pembatasan pembatasan yang dapat menghalangirencana Penawaran Umum Perseroan dan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publikPerseroan.

252

14. Perseroan tidak sedang menghadapi atau tersangkut pada atau terlibat dalam perkara atausengketa/perselisihan hukum apapun, baik perdata, pidana, tata usaha negara, niaga, kepailitan maupunpenundaan kewajiban pembayaran utang, pajak, hubungan industrial atau ketenagakerjaan, persaingan usaha,hak asasi manusia, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan, maupun di luar instansi atau badan peradilan,arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaian sengketa atau perselisihan lainnya manapun, baik di dalammaupun di luar negeri, yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

15. Uraian ringkas dari masing masing Entitas Anak dapat disampaikan sebagai berikut:

a. PT Kota Satu Manajemen

(1) KS Manajemen merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sahberdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, dan berkedudukan di Kota Semarang.

(2) (a) Anggaran Dasar KS Manajemen yang pertama kali dan yang merupakan dasar pendirian KSManajemen dimuat dalam Akta Pendirian No. 887 tanggal 27 Februari 2014, dibuat dihadapan Stefanie Hartanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

KS Manajemen memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 19 Maret 2014, yangmerupakan tanggal dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU10.06905.PENDIRIAN PT.2014 tentang pengesahan badan hukum perseroan KS Manajemen.

Akta Pendirian KS Manajemen telah diumumkan dalam TBN No. 29523 dari BNRI No. 53tanggal 4 Juli 2014.

(b) (i) Anggaran Dasar KS Manajemen telah mengalami beberapa kali perubahan.

(ii) Setiap perubahan Anggaran Dasar KS Manajemen tersebut, dalam kaitannya dengandan ditinjau dari sudut pandang hal hal yang disyaratkan untuk dilakukan oleh dan disisi KS Manajemen, telah mematuhi dan memperhatikan ketentuan ketentuanAnggaran Dasar KS Manajemen, serta peraturan perundangan undangan, yangberlaku bagi perubahan dimaksud untuk dapat berlaku efektifnya perubahan yangbersangkutan.

Perubahan Anggaran Dasar KS Manajemen yang terakhir adalah sebagaimana yangdimuat dalam Akta No. 43 tanggal 24 Maret 2018, dibuat di hadapan Grace Giovani,S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Semarang (selanjutnya disebut “Akta No. 43 tanggal24 Maret 2018”), dan sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan KSManajemen (menjadi di Kota Semarang). Perubahan Anggaran Dasar KS Manajemenyang terakhir ini telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAMsebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU 0006778.AH.01.02.Tahun2018 tanggal 26 Maret 2018, dan juga telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan No.AHU 0042588.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Maret 2018.

(3) (a) Struktur modal KS Manajemen pada Batas Waktu Penerimaan Dokumen adalah sebagaiberikut:

(i) Modal Dasar:Rp1.000.000.000, , terbagi atas 10.000 saham yang masing masing bernilai nominalRp100.000, .

(ii) Modal Ditempatkan:Rp250.000.000, , yang merupakan jumlah total nilai nominal dari 2.500 saham.

253

(iii) Modal Disetor:Rp250.000.000,

(iv) Modal Dalam Simpanan (Portepel):Rp750.000.000, .

(b) Sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 48 tanggal 27 Desember 2017, dibuat di hadapanNotaris Rini Yulianti, S.H., pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam KSManajemen adalah sebagai berikut:


1. Perseroan 2.492 249.200.000 99,68

2. Dedy Sumardi 8 800.000 0,32

Total 2.500 250.000.000 100,00

(c) Atas saham saham yang telah dikeluarkan oleh KS Manajemen tidak ada pembagianklasifikasi saham.

(d) Perubahan perubahan terhadap struktur modal, susunan pemegang saham, dan komposisikepemilikan saham dalam KS Manajemen yang terjadi sejak KS Manajemen didirikan sampaidengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen adalah berkesinambungan dan pelaksanaannyasesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar KS Manajemen serta peraturan perundangundangan yang berlaku.

(4) Direksi KS Manajemen telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan DaftarKhusus sesuai dengan ketentuan UU PT.

(5) Maksud dan tujuan KS Manajemen ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan,perindustrian, pengangkutan darat, agrobisnis, percetakan, perbengkelan, dan jasa. Aktivitas yangsaat ini telah dijalankan secara efektif oleh KS Manajemen adalah sejalan dengan izin yang telahdimiliki oleh KS Manajemen dan juga Anggaran Dasar KS Manajemen yang berlaku.

(6) (a) Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris KS Manajemen yang menjabat per Batas WaktuPenerimaan Dokumen adalah sebagaimana yang dimuat di dalam Akta No. 43 tanggal 24Maret 2018, yakni:

Direksi:Direktur : Dedy Sumardi

Dewan Komisaris:Komisaris Utama : Johan Prasetyo SantosoKomisaris : Herowiratno Gunawan

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris KS Manajemen sebagaimana tersebut di atastelah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar KS Manajemen dandengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

254

(b) Masing masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris KS Manajemen tidak sedangmenghadapi atau tersangkut pada atau terlibat dalam perkara atau sengketa/perselisihanhukum apapun, baik perdata, pidana, tata usaha negara, niaga, kepailitan maupunpenundaan kewajiban pembayaran utang, pajak, hubungan industrial atau ketenagakerjaan,persaingan usaha, hak asasi manusia, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan, maupun di luarinstansi atau badan peradilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaian sengketa atauperselisihan lainnya manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, dan baik dalam kapasitassaya selaku pribadi, selaku anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris KS Manajemen,maupun dalam kapasitas atau kedudukan lainnya, yang secara material dapat mempengaruhikelangsungan usaha KS Manajemen.

(7) KS Manajemen belum menjalankan kegiatan usahanya, namun demikian KS Manajemen telahmemiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Lebih lanjut, KS Manajemen belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk menjalankankegiatan usaha manajemen/pengelolaan hotel. Berdasarkan peraturan perundang undangan,terdapat sanksi yang dapat dikenakan dalam hal pengusaha pariwisata tidak melakukanpendaftaran usaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisatanya, yakni berupa tegurantertulis (yang dapat dikeluarkan sebanyak tiga kali) dan, bilamana sanksi teguran tertulis sudahdikeluarkan sebanyak tiga kali dan tidak diindahkan, sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KSManajemen yang mensyaratkan KS Manajemen untuk menyampaikan laporan kegiatan setiap 6(enam) bulan kepada pejabat penerbit SIUP, KS Manajemen telah menyampaikan Laporan Kegiatanberdasarkan SIUP nya terakhir kali untuk semester II tahun 2017 pada tanggal 5 Juni 2018 kepadaPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun Laporan Kegiatanuntuk semester I tahun 2018 belum disampaikan; yang mana bilamana kewajiban penyampaianlaporan tidak dipenuhi, terdapat sanksi administratif yang dikenakan berupa peringatan tertulispaling banyak 3 (tiga) kali. Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama3 (tiga) bulan dikenakan apabila peringatan tertulis tersebut tidak dihiraukan, dan, lebih jauh,terdapat sanksi administratif berupa pencabutan SIUP yang dikenakan bilamana kewajibanpenyampaian laporan tetap tidak dipenuhi. Lebih lanjut, bilamana SIUP KS Manajemen dicabutmaka hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya izin usaha KS Manajemen, yang karenanya KSManajemen dapat kehilangan haknya untuk melakukan kegiatan usahanya, dan hal tersebutberpengaruh terhadap jalannya usaha KS Manajemen.

(8) KS Manajemen telah terdaftar di dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP, dan TDP KSManajemen masih berlaku efektif.

(9) KS Manajemen telah memiliki NPWP.

(10) Pada Batas Waktu Penerimaan Dokumen, KS Manajemen memiliki penyertaan modal secaralangsung pada PT Kota Satu Pratama (dengan porsi kepemilikan saham sebesar 0,002%) dan PTKota Satu Persada (dengan porsi kepemilikan saham sebesar 0,003%) dan tidak mempunyai asetlain. Penyertaan modal oleh KS Manajemen tersebut di atas adalah sah sesuai dengan ketentuananggaran dasar dan peraturan perundang undangan.

(11) Pada Batas Waktu Penerimaan Dokumen, KS Manajemen tidak mempunyai tenaga kerja kecualianggota anggota Direksi dan Dewan Komisaris KS Manajemen yang menjabat, dan kegiatanoperasional KS Manajemen untuk sementara dilaksanakan oleh personil personil dari pemegangsaham KS Manajemen maupun dari entitas anak lain dari pemegang saham KS Manajemen yangdiberbantukan untuk menangani kegiatan operasional KS Manajemen.

255

(12) KS Manajemen telah mengadakan perjanjian penyediaan jasa pengelolaan hotel (manajemen hotel)dengan PT Triguna Realtindo Jaya sebagai pemilik bangunan Hotel, dan juga perjanjian pinjam pakairuang kantor, dan setiap perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sah bagi KS Manajemen.Perjanjian yang diadakan oleh KS Manajemen dengan pihak lain tidak memuat ketentuan yangsecara langsung menyangkut hak dan kepentingan pemegang saham publik dari Perseroan ketikadan bilamana Perseroan telah menjadi Emiten sesuai dengan dan berdasarkan peraturanperundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Bangunan untuk keperluan hotel yang bersangkutan masih dalam tahap pembangunan (finishing)dan belum beroperasi secara komersial, sehingga meskipun sudah ada perjanjian pengelolaan hotel(manajemen hotel) yang diadakan oleh KS Manajemen, dalam kenyataanya belum ada jasapengelolaan hotel/jasa manajemen hotel yang diimplementasikan oleh KS Manajemen. KSManajemen belum mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, namun KS Manajemenberkomitmen untuk melakukan pengurusan dan mendapatkan izin izin yang dipersyaratkan olehperaturan dan perundang undangan yang berlaku, termasuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

(13) KS Manajemen tidak sedang menghadapi atau tersangkut pada atau terlibat dalam perkara atausengketa/perselisihan hukum apapun, baik perdata, pidana, tata usaha negara, niaga, kepailitanmaupun penundaan kewajiban pembayaran utang, pajak, hubungan industrial atauketenagakerjaan, persaingan usaha, hak asasi manusia, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan,maupun di luar instansi atau badan peradilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaiansengketa atau perselisihan lainnya manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, yang secaramaterial dapat mempengaruhi kelangsungan usaha KS Manajemen.

b. PT Kota Satu Pratama

(1) KS Pratama merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sahberdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, dan berkedudukan di Kota Semarang.

(2) (a) Anggaran Dasar KS Pratama yang pertama kali dan yang merupakan dasar pendirian KSPratama dimuat dalam Akta Pendirian No. 410 tanggal 8 Agustus 2014, dibuat di hadapanNotaris Stefanie Hartanto, S.H., M.Kn.

Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal pengesahan MenteriHukum dan HAM atas Akta Pendirian KS Pratama, pengesahan mana sebagaimana tertuangdi dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU 23651.40.10.2014 tanggal 8September 2014.

Akta Pendirian KS Pratama telah diumumkan dalam TBN No. 73318 dari BNRI No. 104 tanggal30 Desember 2014.

(b) (i) Anggaran Dasar KS Pratama telah mengalami beberapa kali perubahan.

(ii) Setiap perubahan Anggaran Dasar KS Pratama tersebut, dalam kaitannya dengan danditinjau dari sudut pandang hal hal yang disyaratkan untuk dilakukan oleh dan di sisiKS Pratama, telah mematuhi dan memperhatikan ketentuan ketentuan AnggaranDasar KS Pratama, serta peraturan perundangan undangan, yang berlaku bagiperubahan dimaksud untuk dapat berlaku efektifnya perubahan yang bersangkutan.

Perubahan Anggaran Dasar KS Pratama yang terakhir dimuat dalam Akta No. 44tanggal 24 Maret 2018, dibuat di hadapan Notaris Grace Giovani, S.H., M.Kn.(selanjutnya disebut “Akta No. 44 tanggal 24 Maret 2018”), dan sehubungan denganperubahan tempat kedudukan KS Pratama (menjadi di Kota Semarang). PerubahanAnggaran Dasar KS Pratama yang terakhir ini telah memperoleh persetujuan MenteriHukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU0006812.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 26 Maret 2018, dan juga telah dimasukkandalam Daftar Perseroan No. AHU 0042785.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Maret2018.

256

(3) (a) Struktur modal KS Pratama pada Batas Waktu Penerimaan Dokumen adalah sebagai berikut:

(i) Modal Dasar:Rp160.000.000.000, , terbagi atas 1.600.000 saham yang masing masing bernilainominal Rp100.000, .

(ii) Modal Ditempatkan:Rp40.000.000.000, , yang merupakan jumlah total nilai nominal dari 400.000 saham.

(iii) Modal Disetor:Rp40.000.000.000,

(iv) Modal Dalam Simpanan (Portepel):Rp120.000.000.000, .

(b) Sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 50 tanggal 27 Desember 2017, dibuat di hadapanNotaris Rini Yulianti, S.H., pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam KSPratama adalah sebagai berikut:


1. Perseroan 399.990 39.999.000.000 99,998

2. KS Manajemen 10 1.000.000 0,002

Total 400.000 40.000.000.000 100,000

(c) Atas saham saham yang telah dikeluarkan oleh KS Pratama tidak ada pembagian klasifikasisaham.

(d) Perubahan perubahan terhadap struktur modal, susunan pemegang saham, dan komposisikepemilikan saham dalam KS Pratama yang terjadi sejak KS Pratama didirikan sampai denganBatas Waktu Penerimaan Dokumen adalah berkesinambungan dan pelaksanaannya sesuaidengan ketentuan Anggaran Dasar KS Pratama serta peraturan perundang undangan yangberlaku.

(4) Direksi KS Pratama telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusussesuai dengan ketentuan UU PT.

(5) Maksud dan tujuan KS Pratama ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan,perindustrian, pengangkutan darat, agrobisnis, percetakan, perbengkelan, dan jasa. Pelaksanaankegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan secara efektif oleh KS Pratama adalah sesuai denganizin yang telah dimiliki oleh KS Pratama dan Anggran Dasar KS Pratama yang berlaku.

(6) (a) Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris KS Pratama yang menjabat per Batas WaktuPenerimaan Dokumen adalah sebagaimana yang dimuat di dalam Akta No. 44 tanggal 24Maret 2018, yakni:

Direksi:Direktur : Herowiratno Gunawan

Dewan Komisaris:Komisaris : Johan Prasetyo Santoso

257

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris KS Pratama sebagaimana tersebut di atas telahdiangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar KS Pratama dan denganmemperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(b) Masing masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris KS Pratama tidak sedang menghadapiatau tersangkut pada atau terlibat dalam perkara atau sengketa/perselisihan hukum apapun,baik perdata, pidana, tata usaha negara, niaga, kepailitan maupun penundaan kewajibanpembayaran utang, pajak, hubungan industrial atau ketenagakerjaan, persaingan usaha, hakasasi manusia, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan, maupun di luar instansi atau badanperadilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaian sengketa atau perselisihan lainnyamanapun, baik di dalam maupun di luar negeri, dan baik dalam kapasitas saya selaku pribadi,selaku anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris KS Pratama, maupun dalam kapasitasatau kedudukan lainnya, yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha KSPratama.

(7) KS Pratama telah memperoleh izin usaha dan telah melakukan kewajiban pelaporan sesuai denganperizinan yang dimiliki yang secara material dan bersifat umum disyaratkan berdasarkan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya, dan izintersebut masih berlaku.

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan sebagaimana tersebut di atas yakni kewajiban pelaporanberdasarkan SIUP KS Pratama yang mensyaratkan KS Pratama untuk menyampaikan laporankegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada pejabat penerbit SIUP, KS Pratama telah menyampaikanLaporan Kegiatan berdasarkan SIUP nya terakhir kali untuk semester II tahun 2017 pada tanggal 5Juni 2018 kepada PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun Laporan Kegiatan untuksemester I tahun 2018 belum disampaikan, yang mana bilamana kewajiban penyampaian laporantidak dipenuhi, terdapat sanksi administratif yang dikenakan berupa peringatan tertulis palingbanyak 3 (tiga) kali. Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga)bulan dikenakan apabila peringatan tertulis tersebut tidak dihiraukan, dan, lebih jauh, terdapatsanksi administratif berupa pencabutan SIUP yang dikenakan bilamana kewajiban penyampaianlaporan tetap tidak dipenuhi. Lebih lanjut, bilamana SIUP KS Pratama dicabut maka hal tersebutdapat menyebabkan hilangnya izin usaha KS Pratama, yang karenanya KS Pratama dapat kehilanganhaknya untuk melakukan kegiatan usahanya, dan hal tersebut berpengaruh terhadap jalannyausaha KS Pratama.

(8) KS Pratama telah terdaftar di dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP, dan TDP KSPratama masih berlaku efektif.

(9) KS Pratama telah memiliki NPWP.

(10) Pada Batas Waktu Penerimaan Dokumen, KS Pratama memiliki penyertaan modal secara langsungpada PT Kota Satu Persada (dengan porsi kepemilikan saham sebesar 99,997%) dan tidakmempunyai aset lain. Penyertaan modal oleh KS Pratama tersebut di atas adalah sah sesuai denganketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang undangan.

(11) Pada Batas Waktu Penerimaan Dokumen, KS Pratama tidak mempunyai tenaga kerja kecualianggota anggota Direksi dan Dewan Komisaris KS Pratama yang menjabat, dan kegiatan operasionalKS Pratama untuk sementara dilaksanakan oleh personil personil dari pemegang saham KS Pratamamaupun dari entitas anak lain dari pemegang saham KS Pratama yang diberbantukan untukmenangani kegiatan operasional KS Pratama.

(12) KS Pratama telah mengadakan perjanjian sewa menyewa kantor maya (virtual office) di Jakartadimana KS Pratama sebagai pihak penyewa dan perjanjian pinjam pakai ruang kantor di Semarang,dan setiap perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sah bagi KS Pratama.

258

(13) KS Pratama tidak sedang menghadapi atau tersangkut pada atau terlibat dalam perkara atausengketa/perselisihan hukum apapun, baik perdata, pidana, tata usaha negara, niaga, kepailitanmaupun penundaan kewajiban pembayaran utang, pajak, hubungan industrial atauketenagakerjaan, persaingan usaha, hak asasi manusia, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan,maupun di luar instansi atau badan peradilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaiansengketa atau perselisihan lainnya manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, yang secaramaterial dapat mempengaruhi kelangsungan usaha KS Pratama.

c. PT Kota Satu Persada

(1) KS Persada merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sahberdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Semarang.

(2) (a) Anggaran Dasar KS Persada yang pertama kali dan yang merupakan dasar pendirian KSPersada dimuat dalam Akta Pendirian No. 45 tanggal 26 Juli 2012, dibuat di hadapan MariaYosefa Deni, S.H., Notaris di Kota Semarang.

Pendirian KS Persada telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM,sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU46821.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 4 September 2012.

Akta Pendirian KS Persada telah diumumkan dalam TBN No. 53827 dari BNRI No. 43 tanggal28 Mei 2013.

(b) (i) Anggaran Dasar KS Persada telah mengalami beberapa kali perubahan.

(ii) Setiap perubahan Anggaran Dasar KS Persada tersebut, dalam kaitannya dengan danditinjau dari sudut pandang hal hal yang disyaratkan untuk dilakukan oleh dan di sisiKS Persada, telah mematuhi dan memperhatikan ketentuan ketentuan AnggaranDasar KS Persada, serta peraturan perundangan undangan, yang berlaku bagiperubahan dimaksud untuk dapat berlaku efektifnya perubahan yang bersangkutan.

Perubahan Anggaran Dasar KS Persada yang terakhir dimuat dalam Akta No. 52tanggal 27 Desember 2017, dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H., dansehubungan dengan peningkatan modal dasar serta peningkatan modal ditempatkandan modal disetor. Perubahan Anggaran Dasar KS Persada yang terakhir ini telahmemperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari SuratKeputusannya No. AHU 0027743.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017,telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, pemberitahuan mana telahditerima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum KementerianHukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat yang dikeluarkan oleh Plt. DirekturJenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHUAH.01.03 0205913 tanggal 27 Desember 2017, dan juga telah dimasukkan dalamDaftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimanahal tersebut disyaratkan menurut ketentuan UU PT.

(3) (a) Struktur modal KS Persada pada Batas Waktu Penerimaan Dokumen adalah sebagai berikut:

(i) Modal Dasar:Rp140.000.000.000, , terbagi atas 140.000 saham yang masing masing bernilainominal Rp1.000.000, .

259

(ii) Modal Ditempatkan:Rp37.000.000.000, , yang merupakan jumlah total nilai nominal dari 37.000 saham.

(iii) Modal Disetor:Rp37.000.000.000,

(iv) Modal Dalam Simpanan (Portepel):Rp103.000.000.000, .

(b) Sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 52 tanggal 27 Desember 2017, dibuat di hadapanNotaris Rini Yulianti, S.H., pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam KSPersada adalah sebagai berikut:


1. KS Pratama 36.999 36.999.000.000 99,997

2. KS Manajemen 1 1.000.000 0,003

Total 37.000 37.000.000.000 100,000

(c) Atas saham saham yang telah dikeluarkan oleh KS Persada tidak ada pembagian klasifikasisaham.

(d) Perubahan perubahan terhadap struktur modal, susunan pemegang saham, dan komposisikepemilikan saham dalam KS Persada yang terjadi sejak KS Persada didirikan sampai denganBatas Waktu Penerimaan Dokumen adalah berkesinambungan dan pelaksanaannya sesuaidengan ketentuan Anggaran Dasar KS Persada serta peraturan perundang undangan yangberlaku.

(4) Direksi KS Persada telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusussesuai dengan ketentuan UU PT.

(5) Maksud dan tujuan KS Persada ialah berusaha dalam bidang pariwisata. Kegiatan usaha yang saatini dijalankan oleh KS Persada sejalan dengan apa yang termasuk dalam maksud dan tujuan KSPersada sebagaimana yang tercantum di dalam Anggaran Dasar KS Persada.

(6) (a) Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris KS Persada yang menjabat per Batas WaktuPenerimaan Dokumen adalah sebagaimana yang dimuat di dalam Akta No. 45 tanggal 24Maret 2018, dibuat di hadapan Notaris Grace Giovani, S.H., M.Kn., yakni:

Direksi:Direktur : Johan Prasetyo Santoso

Dewan Komisaris:Komisaris : Herowiratno Gunawan

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris KS Persada sebagaimana tersebut di atas telahdiangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar KS Persada dan denganmemperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

260

(b) Masing masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris KS Persada tidak sedang menghadapiatau tersangkut pada atau terlibat dalam perkara atau sengketa/perselisihan hukum apapun,baik perdata, pidana, tata usaha negara, niaga, kepailitan maupun penundaan kewajibanpembayaran utang, pajak, hubungan industrial atau ketenagakerjaan, persaingan usaha, hakasasi manusia, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan, maupun di luar instansi atau badanperadilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaian sengketa atau perselisihan lainnyamanapun, baik di dalam maupun di luar negeri, dan baik dalam kapasitas saya selaku pribadi,selaku anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris KS Persada, maupun dalam kapasitasatau kedudukan lainnya, yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha KSPersada.

(7) (a) Untuk bangunan hotel yang dimiliki oleh KS Persada dan terletak di Kota Semarang, terdapatizin yang telah diterbitkan untuk pembangunannya. KS Persada juga telah melakukanpendaftaran usaha pariwisata pada instansi yang berwenang untuk usaha perhotelan dilokasi tersebut. Lebih lanjut, KS Persada memiliki izin usaha yang secara material danbersifat umum disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang saat ini dijalankan oleh KSPersada, dan izin izin tersebut masih berlaku.

(b) Untuk bangunan hotel yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, terdapat izin yangtelah diterbitkan untuk pembangunannya, namun pada saat ini terdapat proses yang sedangberlangsung dalam rangka penyesuaian atas izin yang bersangkutan (termasuk dokumen danperizinan di bidang lingkungan hidup) dengan mengingat kondisi/struktur dari bangunankarena dan dengan dilakukannya peremajaan. Adapun dalam rangka dan untukpenyelenggaraan usaha perhotelan di lokasi tersebut, telah dilakukan pendaftaran usahapariwisata pada, dan sudah ada tanda daftar usaha pariwisata perhotelan yang dikeluarkanoleh, instansi yang berwenang.

Terdapat sanksi pidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000, dan paling banyak Rp3.000.000.000, yangdikenakan apabila melakukan usaha dan/atau kegiatan usaha yang wajib memiliki izinlingkungan tetapi tidak memiliki izin lingkungan

(8) KS Persada telah terdaftar di dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP, yang mana TDP KSPersada (dengan alamat lokasi (kantor) yang lama) masih berlaku efektif.

(9) KS Persada telah memiliki NPWP.

(10) (a) Pada Batas Waktu Penerimaan Dokumen, KS Persada memiliki maupun menguasai hartakekayaan berupa hak atas bidang bidang tanah beserta bangunan di atasnya, kendaraanbermotor, peralatan dan barang inventaris, serta hak atas kekayaan intelektual.

(b) (i) Untuk bidang bidang tanah, pemilikan maupun penguasaan oleh KS Persada atasbidang bidang tersebut didasarkan pada dan didukung oleh dokumen dokumenpemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut dan sesuai dengan peraturanperundang undangan serta kebiasaan yang berlaku di Indonesia.

(ii) Untuk kendaraan bermotor, pemilikan maupun penguasaan oleh KS Persada ataskendaraan bermotor tersebut didasarkan pada dan didukung oleh dokumen dokumenpemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut dan sesuai dengan peraturanperundang undangan serta kebiasaan yang berlaku di Indonesia.

261

(iii) Menurut daftar aset KS Persada yang telah kami terima, KS Persada memiliki danmenguasai peralatan dan barang barang inventaris berupa, antara lain, peralatanhotel, peralatan kantor, dan peralatan IT kantor. Dengan merujuk kepada danberdasarkan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata, KS Persada dianggap sebagai pemilikdari setiap barang inventaris yang berada dalam penguasaan KS Persada.

(iv) Hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh KS Persada adalah berupa merekmerek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum dan HAM, yakni merek “Kota Satu” (kelas 36, 37, dan 43) danmerek “City One” (kelas 37 dan 43), dengan jangka waktu perlindungan merek sampaidengan Bulan Juli 2023.

(c) Harta kekayaan KS Persada sebagaimana tersebut di atas secara substansial sedangdijaminkan kepada krediturnya. Apabila jaminan berupa bidang bidang tanah dimaksuddieksekusi oleh pihak kreditur, maka hal tersebut dapat menyebabkan beralihnya hak atastanah yang bersangkutan kepada pihak lain, yang karenanya KS Persada dapat kehilanganhaknya atau kesempatannya untuk memperoleh pendapatan yang seharusnya dapatdiperoleh dari pengembangan atas bidang bidang tanah yang bersangkutan, dan hal tersebutberpengaruh terhadap jalannya usaha KS Persada.

(d) Tidak ada perkara yang sedang berlangsung dimana harta kekayaan KS Persada sebagaimanatersebut di atas merupakan objek dari perkara.

(11) (a) Aset material KS Persada untuk keperluan pelaksanaan kegiatan usahanya telahdiasuransikan dengan asuransi property all risks, dan kendaraan bermotor yang dimilikimaupun dikuasai oleh KS Persada juga telah diasuransikan.

(b) Asuransi yang telah dibuka oleh KS Persada tersebut di atas masih berlaku efektif.

(c) Nilai/jumlah pertanggungan dari asuransi asuransi tersebut di atas memadai untukmengganti objek yang diasuransikan dan/atau untuk menutup risiko yang dipertanggungkan.

(12) (a) KS Persada telah memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku mengenaikewajiban menyampaikan laporan ketenagakerjaan sesuai dengan UU Wajib LaporKetenagakerjaan, sebagaimana ternyata dari laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan KSPersada tanggal 23 Mei 2018 yang telah disampaikan kepada Kementerian KetenagakerjaanRepublik Indonesia (untuk tenaga kerja di lokasi kerja KS Persada di Kota Semarang) danlaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan KS Persada tanggal 23 Maret 2018 yang telah disahkanoleh Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman (untuktenaga kerja di lokasi kerja KS Persada di Yogyakarta).

(b) Sehubungan dengan kewajiban yang terkait dengan BPJS, KS Persada telah menjadi pesertaBPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

(c) Dalam kaitannya dengan pemenuhan atas ketentuan upah minimum bagi karyawan KSPersada di Kota Semarang dan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, kami telah menerimadaftar pendapatan karyawan KS Persada Bulan Agustus 2018, dan berdasarkan hasilpemeriksaan terhadap jumlah pendapatan karyawan KS Persada yang dimuat di dalam daftartersebut, jumlah pendapatan bagi karyawan KS Persada untuk lokasi kerja baik di KotaSemarang maupun di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Bulan Agustus 2018 tidak lebihrendah daripada jumlah upah minimum tahun 2018 yang menurut peraturan berlaku baik diKota Semarang maupun di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

262

(d) Peraturan Perusahaan KS Persada untuk dan dalam kaitannya dengan All Stay HotelSemarang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Semarang No. KEP.560/L590/2018 tanggal 2 Oktober 2018, dan berlakusampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.

Adapun sehubungan dengan Peraturan Perusahaan KS Persada untuk dan dalam kaitannyadengan All Stay Hotel Yogyakarta, saat ini KS Persada sedang dalam proses menguruspengesahan perpanjangannya, sebagaimana ternyata dari tanda penerimaan berkaspermohonan pengesahan perpanjangan Peraturan Perusahaan yang ditandatangani olehDinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 5 Oktober 2018.

(13) KS Persada telah mengadakan, antara lain, perjanjian perjanjian kredit/pinjaman dimana Perseroansebagai pihak yang menerima fasilitas kredit/pinjaman, perjanjian sewa menyewa lahan, danperjanjian perjanjian kerjasama seperti, antara lain, perjanjian penyediaan unit hygiene system,perjanjian kerjasama pencucian linen, laundry, dan dry cleaning, perjanjian penyediaan jasapromosi, penawaran, dan pemesanan/reservasi akomodasi secara online, perjanjian kerjasamapemesanan kamar, perjanjian penggunaan jasa tenaga satuan pengamanan, perjanjian kerjasamacatering, dan perjanjian jasa layanan internet, dan setiap perjanjian tersebut mengikat dan berlakusah bagi KS Persada. Perjanjian perjanjian yang diadakan oleh KS Persada dengan pihak pihak laintidak memuat ketentuan yang secara langsung menyangkut hak dan kepentingan pemegang sahampublik dari Perseroan ketika dan bilamana Perseroan telah menjadi Emiten sesuai dengan danberdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal; di antaraperjanjian perjanjian tersebut ada beberapa yang memuat pembatasan bagi KS Persada berupalarangan pembagian dividen oleh KS Persada tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak yangbertransaksi dengan KS Persada, hal mana, dengan mengingat KS Persada merupakan (i) entitasanak yang laporan keuangannya dikonsolidasi dengan laporan keuangan Perseroan dengankepemilikan oleh Perseroan secara tidak langsung; dan (ii) perusahaan yang aktif beroperasi,kemungkinan dapat berdampak secara tidak langsung terhadap manfaat bagi pemegang sahampublik dari Perseroan. Atas larangan larangan tersebut, KS Persada telah memperoleh persetujuanatas pengesampingan atau penghapusannya dari kreditur kreditur KS Persada yang relevan yaitudari PT Bank Bukopin Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

(14) KS Persada tidak sedang menghadapi atau tersangkut pada atau terlibat dalam perkara atausengketa/perselisihan hukum apapun, baik perdata, pidana, tata usaha negara, niaga, kepailitanmaupun penundaan kewajiban pembayaran utang, pajak, hubungan industrial atauketenagakerjaan, persaingan usaha, hak asasi manusia, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan,maupun di luar instansi atau badan peradilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaiansengketa atau perselisihan lainnya manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, yang secaramaterial dapat mempengaruhi kelangsungan usaha KS Persada.

16. a. Sehubungan dengan dan dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani:(1) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Kota Satu Properti Tbk

berikut dengan adendumnya, dengan PT Victoria Sekuritas Indonesia selaku Penjamin PelaksanaEmisi Efek, sebagaimana dimuat dalam Akta No. 23 tanggal 23 Maret 2018, Akta Adendum I No. 16tanggal 18 April 2018, Akta Adendum II No. 10 tanggal 16 Agustus 2018, Akta Adendum III No. 33tanggal 27 September 2018, dan Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian PenjaminanEmisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Kota Satu Properti, Tbk. No. 38 tanggal 23 Oktober2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H.;

(2) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Kota SatuProperti Tbk berikut dengan adendumnya, dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku BiroAdministrasi Efek, sebagaimana dimuat dalam Akta No. 22 tanggal 23 Maret 2018, Akta Adendum INo. 32 tanggal 27 September 2018, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali PerjanjianPengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Kota Satu Properti Tbk No. 39 tanggal 23Oktober 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H;

263

(3) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI tanggal 26 September 2018, dengan PTKustodian Efek Indonesia; dan

(4) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (Preliminary Listing Agreement) tanggal 24 April 2018,berikut dengan adendumnya yaitu Adendum I Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP00595/BEI.HKM/10 2018 tanggal 18 Oktober 2018, dengan PT Bursa Efek Indonesia.

b. Dari sisi Perseroan, masing masing perjanjian tersebut di atas telah ditandatangani untuk dan atas namaPerseroan dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewenangan bertindak untuk dan atas nama sertamewakili Perseroan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, dan karenanya masingmasing perjanjian itu sah dan mengikat bagi Perseroan, kecuali apabila pelaksanaannya dibatasi olehkekuatan peraturan perundang undangan.

17. Untuk dapat melakukan Penawaran Umum, (i) Perseroan harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dandokumen pendukungnya kepada OJK; dan (ii) Pernyataan Pendaftaran tersebut harus sudah menjadi efektif.

Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:(1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni:

(a) 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap; atau(b) 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK

dipenuhi; atau(2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih

lanjut yang diperlukan.

18. Berkaitan dengan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangibiaya biaya emisi, sebagaimana yang diuraikan pada bagian awal dari pendapat hukum ini, dapat kamisampaikan sebagai berikut:

a. Dengan mengingat bahwa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum direncanakan untukdigunakan, antara lain, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja guna mendukung kegiatan usaha danpengembangan usaha KS Manajemen sebagai Entitas Anak langsung dan KS Persada sebagai Entitas Anaktidak langsung (yang mana penyaluran dana oleh Perseroan kepada KS Manajemen direncanakandilakukan melalui penyertaan dalam bentuk tambahan modal disetor, dan penyaluran dana olehPerseroan kepada KS Persada direncanakan dilakukan melalui penyertaan dalam bentuk modal disetorkepada KS Pratama yang selanjutnya disalurkan kepada KS Persada), maka transaksi penyertaan tambahanmodal itu merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud oleh dan di dalam, dan karenanya tundukpada ketentuan, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut“Bapepam dan LK”) No. IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu(selanjutnya disebut “Peraturan No. IX.E.1.”). Dalam hal nilai dari penyertaan tambahan modal tersebutmemenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (selanjutnya disebut “Peraturan No.IX.E.2.”) dan tidak terdapat benturan kepentingan, maka berdasarkan ketentuan angka 5 dari PeraturanNo. IX.E.1., Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2.; dan

b. Adapun dalam kaitannya dengan Peraturan No. IX.E.2., dengan kondisi besaran persentase kepemilikansaham oleh Perseroan pada Entitas Anak, sebagaimana diuraikan pada Angka 10 huruf b.(4) di atas, makaketika Perseroan melakukan penyertaan dalam bentuk tambahan modal disetor dalam/pada Entitas Anakdan transaksi penyertaan tambahan modal itu merupakan Transaksi Material, ketentuan tentangTransaksi Material sebagaimana diatur dalam angka 2 dari Peraturan No. IX.E.2. tidak berlaku terhadaptransaksi penyertaan tambahan modal tersebut oleh Perseroan.

264

19. Sehubungan dengan Prospektus yang diterbitkan untuk dan dalam rangka Penawaran Umum, kami telahmemeriksa aspek hukum dari Perseroan yang tercantum di dalam Prospektus dimaksud, dan aspek hukum yangtelah kami periksa tersebut telah sesuai dengan hasil dari pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukanterhadap Perseroan.

II. Kualifikasi dan Asumsi

1. Kualifikasi

a. Pendapat hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan terkait dengan rencana Perseroanuntuk melakukan Penawaran Umum.

b. Untuk keperluan penyusunan pendapat hukum ini, kami mendasarkan diri pada dokumen, data,konfirmasi, pernyataan, dan keterangan yang kami peroleh dan terima sampai dengan tanggal BatasWaktu Penerimaan Dokumen yang diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, yakni tanggal 23Oktober 2018.

c. Dalam menyusun pendapat hukum ini, kami mendasarkan diri pada kebenaran dari isi setiap dan semuadokumen, konfirmasi, pernyataan (termasuk yang berkaitan dengan keterlibatan pada suatu perkara), danketerangan, baik lisan maupun tertulis, yang kami peroleh dan terima sampai dengan Batas WaktuPenerimaan Dokumen.

d. Kami tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian secara mandiri mengenai status kepemilikan hakmaupun penguasaan oleh Perseroan maupun Entitas Anak atas harta kekayaan berupa barang bergerak(tidak termasuk kendaraan bermotor) yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Perseroan maupun EntitasAnak, yang mana dalam hal tersebut kami mendasarkan diri pada dokumen dan keterangan yangdiberikan oleh Perseroan maupun Entitas Anak dan telah diterima oleh kami.

e. Terkait dengan status kepemilikan hak oleh Perseroan maupun Entitas Anak atas harta kekayaan berupabidang bidang tanah, kami hanya mendasarkan diri pada dokumen dokumen tanah yang diperlihatkan,dan keterangan yang diberikan, kepada kami oleh Perseroan maupun Entitas Anak.

f. Dalam hubungannya dengan penyetoran atas saham saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroanmaupun Entitas Anak, kami tidak, kecuali dinyatakan lain di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, melakukanpemeriksaan atas bukti bukti dari penyetoran tersebut atau penerimaan atas penyetoran tersebut, dankarenanya kami hanya mendasarkan diri semata mata pada ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasardan dokumen korporasi lainnya dari Perseroan maupun Entitas Anak yang mengatur mengenaipenyetoran atas saham saham dalam Perseroan maupun Entitas Anak serta Laporan Keuangan Perseroanmaupun laporan laporan keuangan Entitas Anak.

g. Kami tidak melakukan penilaian politis, perpajakan, komersial, atau keuangan terhadap Perseroan, EntitasAnak, maupun pemegang sahamnya masing masing. Khusus berkaitan dengan aspek keuanganPerseroan, kami mendasarkan diri pada Laporan Keuangan Perseroan.

h. (1) Pendapat hukum ini, serta uraian yang dijabarkan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, didasarkansemata mata pada hukum, praktek, dan materi yang berlaku sampai dengan Batas WaktuPenerimaan Dokumen di Negara Republik Indonesia.

(2) Kami tidak memberikan pandangan atau pendapat hukum ataupun keterangan atau penjelasan darisudut pandang hukum maupun praktek yang diterapkan atau berlaku di negara lain selain NegaraRepublik Indonesia, dan kami tidak mempunyai kompetensi untuk memberikan pendapat maupunketerangan mengenai aspek hukum dari pihak pihak yang bukan merupakan Warga NegaraIndonesia maupun bukan merupakan badan yang didirikan berdasarkan hukum Negara RepublikIndonesia, dalam kapasitas apapun.

265

i. Untuk fakta fakta yang tidak diungkapkan kepada kami tetapi bersifat material bagi pendapat hukum inimaupun bagian atau suatu hal yang terkandung di dalam pendapat hukum ini, kami mendasarkan diripada dokumen dokumen, baik dokumen asli maupun berupa fotokopi, serta konfirmasi konfirmasi,pernyataan pernyataan, dan keterangan keterangan yang kami peroleh dan terima sampai dengan BatasWaktu Penerimaan Dokumen.

2. Asumsi

a. Setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah sah dan lengkap, danisinya benar, akurat, dan sepenuhnya sesuai dengan kenyataan, serta telah dibuat dan ditandatanganioleh orang ( orang) yang berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani dokumen tersebutberdasarkan aturan hukum, peraturan peraturan, dan ketentuan ketentuan yang berlaku pada saatdokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan dan pernyataankembali yang dibuat terhadapnya dan darinya, termasuk yang terkini, sampai dengan Batas WaktuPenerimaan Dokumen.

b. Setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan, atausalinan adalah lengkap dan isinya benar dan sepenuhnya sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumenaslinya tersebut adalah sah dan lengkap, dan isinya benar, akurat, dan sepenuhnya sesuai dengankenyataan, serta telah dibuat dan ditandatangani oleh orang ( orang) yang berhak dan berwenang untukmembuat dan menandatangani dokumen tersebut berdasarkan aturan hukum, peraturan peraturan, danketentuan ketentuan yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputisetiap dan semua perubahan dan pernyataan kembali yang dibuat terhadapnya dan darinya, termasukyang terkini, sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen.

c. Selain dari dokumen dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluanpenyusunan Laporan Uji Tuntas Hukum dan pendapat hukum ini, baik dokumen asli maupun dokumendalam bentuk fotokopi, turunan, dan/atau salinan, tidak ada dokumen lain mengenai dan/atau yangberhubungan dengan hal hal yang disinggung di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum dan pendapat hukum inimaupun yang merupakan objek pemeriksaan hukum untuk keperluan penyusunan Laporan Uji TuntasHukum.

d. Semua tanda tangan, meterai, coretan, dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen asli yangdiberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, sah, dan berlaku.

e. Semua tanda tangan, meterai, coretan, dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikandan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan, atau salinan adalah sesuaisepenuhnya dengan tanda tangan, meterai, coretan, dan tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya,dan tanda tangan, meterai, coretan, dan tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli,sah, dan berlaku.

f. Setiap konfirmasi, pernyataan, atau keterangan yang kami peroleh atau terima, termasuk konfirmasi,pernyataan, atau keterangan dari Direksi dan/atau karyawan maupun personil Perseroan maupun EntitasAnak, baik lisan maupun tertulis, adalah benar dan menggambarkan situasi dan kondisi yang terakhir sertasepenuhnya sesuai dengan kenyataan.

g. Setiap dokumen atau konfirmasi, pernyataan, atau keterangan yang kami peroleh atau terima, baik lisanataupun tertulis, telah diberikan oleh pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan dokumenatau mengungkapkan konfirmasi, pernyataan, atau keterangan tersebut.

h. Setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/ataudiperlihatkan kepada kami, baik dokumen asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah benar dan sepenuhnyasesuai dengan kenyataan.

266

i. Instansi pemerintah atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan izin, persetujuan, lisensi,keterangan, sertipikat, keputusan, atau bukti pendaftaran kepada Perseroan maupun Entitas Anak adalahinstansi atau pihak yang berwenang secara hukum untuk melakukan tindakan tersebut dan diwakili olehorang ( orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan, dan/ataumenandatangani izin, persetujuan, lisensi, keterangan, sertipikat, keputusan, atau bukti pendaftaran yangbersangkutan.

j. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan maupun Entitas Anak telah diwakili olehorang ( orang) atau organ yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, dan orang ( orang) atau organtersebut telah memperoleh setiap dan semua izin dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengananggaran dasar pihak yang bersangkutan maupun peraturan perundang undangan dan/atau kebiasaanyang berlaku, dan karenanya orang ( orang) atau organ tersebut berwenang secara sah untuk mengikatpihak yang diwakilinya dengan Perseroan maupun Entitas Anak serta menandatangani perjanjiandimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah sah dan mengikat bagi pihak yangbersangkutan.

k. Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan data dan fakta yang ada, dan, kecuali untuk halhal dimana kami telah melakukan pemeriksaan secara mandiri, kami tidak mempunyai kewajiban untukmelakukan pemeriksaan kembali atas keterangan yang dimuat di dalam Laporan Keuangan Perseroan.

l. Setiap notulen, risalah, atau berita acara Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi, maupun RapatDewan Komisaris Perseroan ataupun Entitas Anak, maupun setiap keputusan sirkuler para pemegangsaham, Direksi, maupun Dewan Komisaris Perseroan atau Entitas Anak, baik yang dibuat dibawah tanganmaupun yang dibuat maupun dinyatakan di dalam akta notaris, telah disusun sesuai dengan dan memuatdengan benar dan akurat hasil dari pembicaraan yang berlangsung di dalam rapat rapat maupunpembicaran/diskusi yang bersangkutan.

Pendapat hukum ini dibuat dengan sebenarnya oleh kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidakterafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan dengan merujuk kepada peraturan perundang undangan yang berlaku diRepublik Indonesia, dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,NKNLegal Nurhadian Kartohadiprodjo Noorcahyo

Aji Nurhadian, S.H. Chandra Bima Prakasa, S.H.

267

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini disajikan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Registered Public Accountants), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA., CPA., CPI., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0394. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum (Certified Public Accountants, Audit Alliance International Audit Firm) Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang, Ak., CA., CPA (Managing Partner pada KAP Griselda, Wisnu & Arum) dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0671.

269

Catatan 30 April 2018 2017 2016 2015

ASET

Aset LancarKas 4,29,30 2.729.653.225 3.726.432.882 1.910.705.889 1.814.930.508 Rekening yang dibatasi penggunaannya 5,29,30 7.707.163.843 4.534.637.247 2.800.895.571 4.328.336.567 Piutang usaha - pihak ketiga 6,29,30 10.545.221.696 10.000.882.180 7.073.513.220 2.888.954.025 Piutang lain-lain

Pihak berelasi 28,29,30 - - 2.515.000.000 500.000.000 Pihak ketiga 29,30 10.000.700 6.924.873 33.199.595 500.284.536

Persediaan 7 136.711.273.264 137.879.651.614 125.385.823.785 101.398.551.712 Biaya dibayar di muka 835.603.448 315.779.536 580.278.182 975.924.955 Aset lain-lain 11 2.684.678.601 2.014.500.000 45.000.000 45.000.000

Jumlah Aset Lancar 161.223.594.777 158.478.808.332 140.344.416.242 112.451.982.303

Aset Tidak LancarTanah untuk pengembangan 8 14.478.647.450 14.478.647.450 14.478.647.450 13.272.725.000 Properti Investasi - setelah dikurangi akumulasi

penyusutan masing-masing sebesar Rp 82.644.364pada tanggal 30 April 2018 dan Rp 56.865.388, Rp 3.791.026 dan Rp 0 pada tanggal31 Desember 2017, 2016 dan 2015 9 2.216.714.555 2.242.493.531 272.255.762 -

Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutanmasing-masing sebesar Rp 13.882.473.478 padatanggal 30 April 2018 dan Rp 11.701.358.126, Rp 6.482.727.040 dan Rp 1.458.578.544 pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 10 90.737.538.820 93.116.745.972 91.485.569.477 79.623.998.699

Aset pajak tangguhan 15 2.042.903.645 1.389.928.320 - -

Jumlah Aset Tidak Lancar 109.475.804.470 111.227.815.273 106.236.472.689 92.896.723.699

JUMLAH ASET 270.699.399.247 269.706.623.605 246.580.888.931 205.348.706.002

tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT Kota Satu Properti Tbk dan Entitas AnakLaporan Posisi Keuangan Konsolidasian

30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang

31 Desember

276

Catatan 30 April 2018 2017 2016 2015

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas Jangka Pendek Utang usaha - pihak ketiga 12,29,30 2.166.732.913 1.221.195.215 1.868.583.681 2.327.201.704 Utang lain-lain

Pihak berelasi 28,29,30 - 2.150.477.770 12.027.918.444 - Pihak ketiga 1.333.565.369 2.340.261.779 1.354.484.388 410.151.555

Utang pajak 15 1.703.798.829 1.760.950.067 926.343.017 843.678.471 Utang jangka panjang - bagian jatuh tempo

satu tahunBank dan lembaga keuangan lainnya 13,29,30 55.802.723.966 50.925.406.131 7.568.925.321 38.565.824.963 Sewa pembiayaan 29,30 - - - 16.781.255

Uang muka penjualan 14,29,30 38.683.945.277 36.264.148.252 37.823.795.170 48.868.255.745 Utang akrual 29,30 1.010.022.362 1.238.461.472 941.319.534 634.055.523

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 100.700.788.716 95.900.900.686 62.511.369.555 91.665.949.216

Liabilitas Jangka PanjangUtang jangka panjang - setelah dikurangi

setelah dikurangi bagian jatuh tempo bagian jatuh tempo satu tahunBank dan lembaga keuangan lainnya 13,29,30 107.212.089.566 111.768.089.566 134.162.445.947 50.792.748.705

Utang lain-lainPihak berelasi - - 60.755.911.646 65.461.725.737 Pihak ketiga 29,30 48.774.303 110.028.215 283.602.034 119.272.241

Liabilitas imbalan pascakerja 16 1.522.400.945 1.311.650.089 776.552.504 403.573.469

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 108.783.264.814 113.189.767.870 195.978.512.131 116.777.320.152

Jumlah Liabilitas 209.484.053.530 209.090.668.556 258.489.881.686 208.443.269.368

EkuitasEkuitas yang dapat diatribusikan kepada

pemilik entitas indukModal saham - nilai nominal Rp 100 per saham pada 30 April 2018dan Rp 1.000.000 per saham pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

Modal dasar - 3.000.000.000 saham pada tanggal30 April 2018 dan 300.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 4.800 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Modal ditempatkan dan disetor penuh -750.000.000 saham pada tanggal 30 April 2018, 75.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 1.200 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 17 75.000.000.000 75.000.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000

Tambahan modal disetor 1c,15,18 (17.324.730.117) (17.324.730.117) 253.417.800 - Ekuitas merging bisnis 19 - - (11.496.615.557) (1.813.943.877) Penghasilan (kerugian) komprehensif lain 342.806.558 183.394.143 75.469.347 (4.598.984) Saldo laba (defisit) 20 3.210.329.253 2.770.162.309 (1.929.098.718) (2.473.610.313) Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan

kepada pemilik entitas induk 61.228.405.694 60.628.826.335 (11.896.827.128) (3.092.153.174) Kepentingan nonpengendali 21 (13.059.977) (12.871.286) (12.165.627) (2.410.192)

Jumlah Ekuitas 61.215.345.717 60.615.955.049 (11.908.992.755) (3.094.563.366)

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 270.699.399.247 269.706.623.605 246.580.888.931 205.348.706.002


(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Kota Satu Properti Tbk dan Entitas Anak


31 Desember

277

Catatan 2018 2017 2017 2016 2015

Pendapatan 22 21.580.099.475 14.899.446.957 53.789.560.218 49.228.858.570 39.623.498.351

Beban pokok pendapatan 23 (13.749.771.482) (9.387.470.544) (32.184.784.063) (32.414.812.248) (27.374.852.400)

Laba kotor 7.830.327.993 5.511.976.413 21.604.776.155 16.814.046.322 12.248.645.951 Beban penjualan 24 (603.384.929) (622.694.008) (2.025.750.053) (3.494.615.580) (3.405.306.931) Beban umum dan administrasi 25 (5.097.448.321) (4.652.375.041) (13.646.446.657) (14.427.110.351) (10.404.777.137) Penghasilan bunga 18.732.078 5.843.450 62.877.707 72.770.136 119.996.932 Beban keuangan 26 (2.238.401.510) (2.315.231.573) (6.963.042.530) (7.857.848.853) (733.719.074) Keuntungan lainnya - bersih 84.002.008 85.218.108 893.043.945 500.950.860 122.965.795 Beban pajak final 15 (227.780.807) (159.652.143) (971.003.092) (640.198.319) (507.556.882)

RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (233.953.488) (2.146.914.794) (1.045.544.525) (9.032.005.785) (2.559.751.346)

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILANPajak kini 15 (581.664) - - (119.885.931) (27.344.096) Pajak tangguhan 15 674.510.043 637.707.051 1.401.887.882 - -

Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan 673.928.379 637.707.051 1.401.887.882 (119.885.931) (27.344.096) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH

DAMPAK PENYESUAIAN EKUITASMERGING BISNIS 439.974.891 (1.509.207.743) 356.343.357 (9.151.891.716) (2.587.095.442)

DAMPAK PENYESUAIAN EKUITASMERGING BISNIS DARI RUGI NETO - (2.013.851.570) (4.342.692.644) (9.686.644.465) (3.097.901.815)

LABA TAHUN BERJALAN SEBELUMDAMPAK PENYESUAIAN EKUITASMERGING BISNIS 439.974.891 504.643.827 4.699.036.001 534.752.749 510.806.373

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Kota Satu Properti Tbk dan Entitas AnakLaporan Laba Rugi dan

Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal31 Desember 2017, 2016 dan 2015

Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2018 (Diaudit) dan 2017 (Tidak Diaudit)


278

Catatan 2018 2017 2017 2016 2015

PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugiPengukuran kembali imbalan pascakerja 16 180.950.495 (12.629.515) 155.764.011 84.044.526 (4.598.984) Pajak penghasilan terkait (21.534.718) (3.383.430) (11.959.562) - -

Jumlah 159.415.777 (16.012.945) 143.804.449 84.044.526 (4.598.984)

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN EKUITAS MERGING BISNIS 599.390.668 (1.525.220.688) 500.147.806 (9.067.847.190) (2.587.095.442)

DAMPAK PENYESUAIAN EKUITASMERGING BISNIS DARI PENGHASILANKOMPREHENSIF LAIN - (2.003.709.992) (4.306.814.857) (9.682.671.680) (3.097.901.815)

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN EKUITASMERGING BISNIS 599.390.668 478.489.304 4.806.962.663 614.824.490 510.806.373

Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:Pemilik entitas induk 440.166.944 506.272.650 4.699.261.027 544.511.595 514.125.725 Kepentingan non-pengendali (192.053) (1.628.823) (225.026) (9.758.845) (3.319.352)

439.974.891 504.643.827 4.699.036.001 534.752.750 510.806.373

Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:Pemilik entitas induk 599.579.359 480.210.872 4.807.185.823 624.579.926 509.526.741 Kepentingan non-pengendali (188.691) (1.721.568) (223.159) (9.755.435) (3.319.352)

599.390.668 478.489.304 4.806.962.664 614.824.491 506.207.389

Laba per saham 27 0,59 421.893,88 2.334.197,80 453.759,66 428.438,10


PT Kota Satu Properti Tbk dan Entitas AnakLaporan Laba Rugi dan

Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian





279

Tambahan Ekuitasmodal emerging Saldo laba Kepentingan

Catatan Modal saham disetor bisnis (defisit) Jumlah nonpengendali Jumlah ekuitas

Saldo per 1 Januari 2015 1.200.000.000 - 1.283.957.938 (2.987.736.038) (503.778.100) 909.160 (502.868.940)

Laba (rugi) tahun berjalan - - - 514.125.725 514.125.725 (3.319.352) 510.806.373

Kerugian komprehensif lain tahun berjalan - - - (4.598.984) (4.598.984) - (4.598.984)

Efek penyesuaian laba emerging bisnis - - (3.097.901.815) - (3.097.901.815) - (3.097.901.815)

Saldo per 31 Desember 2015 1.200.000.000 - (1.813.943.877) (2.478.209.297) (3.092.153.174) (2.410.192) (3.094.563.366)

Laba (rugi) tahun berjalan - - - 544.511.595 544.511.595 (9.758.845) 534.752.750

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - - - 80.068.331 80.068.331 3.410 80.071.741

Dampak pengampunan pajak menurut PSAK 70 15 - 253.417.800 - - 253.417.800 - 253.417.800

Dampak penyesuaian laba emerging bisnis - - (9.682.671.680) - (9.682.671.680) - (9.682.671.680)

Saldo per 31 Desember 2016 1.200.000.000 253.417.800 (11.496.615.557) (1.853.629.371) (11.896.827.128) (12.165.627) (11.908.992.755)

Laba (rugi) periode berjalan - - - 506.272.650 506.272.650 (1.628.823) 504.643.827

Penghasilan komprehensif lain periode berjalan - - - (26.061.778) (26.061.778) (92.745) (26.154.523)

Dampak penyesuaian laba emerging bisnis - - (2.003.709.992) - (2.003.709.992) - (2.003.709.992) Saldo per 30 April 2017 1.200.000.000 253.417.800 (13.500.325.549) (1.373.418.499) (13.420.326.248) (13.887.195) (13.434.213.443)

Saldo per 1 Januari 2017 1.200.000.000 253.417.800 (11.496.615.557) (1.853.629.371) (11.896.827.128) (12.165.627) (11.908.992.755)

Setoran modal 73.800.000.000 - - - 73.800.000.000 - 73.800.000.000

Laba (rugi) tahun berjalan - - - 4.699.261.027 4.699.261.027 (225.026) 4.699.036.001

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - - - 107.924.796 107.924.796 1.867 107.926.663

Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali 1c,18 - (17.578.147.917) - - (17.578.147.917) - (17.578.147.917)

Dampak penyesuaian laba emerging bisnis - - (4.306.814.857) - (4.306.814.857) - (4.306.814.857)

Pembalik atas proforma modal yang timbul dari kombinasi bisnis entitas sepengendali 15.803.430.414 15.803.430.414 (482.500) 15.802.947.914

Saldo per 31 Desember 2017 75.000.000.000 (17.324.730.117) - 2.953.556.452 60.628.826.335 (12.871.286) 60.615.955.049

Rugi periode berjalan - - - 440.166.944 440.166.944 (192.053) 439.974.891

Penghasilan komprehensif lain periode berjalan - - - 159.412.415 159.412.415 3.362 159.415.777

Saldo per 30 April 2018 75.000.000.000 (17.324.730.117) - 3.553.135.811 61.228.405.694 (13.059.977) 61.215.345.717

PT Kota Satu Properti Tbk dan Entitas Anak

Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2018 (Diaudit) dan 2017 (Tidak Diaudit)Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015


Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian


280

Catatan 2018 2017 2017 2016 2015

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan dari pelanggan 5,6,14,22 20.319.394.024 16.457.030.828 47.568.802.664 35.527.279.796 41.650.914.274 Pembayaran kepada kontraktor 7,12,23 (5.182.316.715) (3.842.314.016) (27.526.421.345) (37.524.761.287) (36.979.064.210) Pembayaran kepada pemasok (3.858.044.380) (1.185.357.133) (6.398.437.015) (6.192.205.861) (4.573.087.343) Pembayaran untuk beban operasional lainnya (1.394.550.173) (1.711.625.448) (3.616.347.842) (5.248.530.249) (5.616.454.271) Pembayaran kepada karyawan 15,16,25 (2.960.537.707) (2.402.486.857) (7.695.088.964) (7.537.414.286) (4.023.263.498)

Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) dari operasi 6.923.945.049 7.315.247.374 2.332.507.498 (20.975.631.887) (9.540.955.048)

Pembayaran beban keuangan 7,10,26 (5.963.865.258) (5.801.077.428) (14.169.954.222) (19.658.255.315) (11.911.398.120) Pembayaran pajak penghasilan 15 (288.699.513) (137.821.251) (885.143.978) (765.384.114) (514.291.007)

Kas Neto Diperoleh dari(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi 671.380.278 1.376.348.695 (12.722.590.702) (41.399.271.316) (21.966.644.175)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPerolehan aset tetap 10 - (255.051.853) (7.059.067.100) (13.298.921.457) (33.074.494.432) Penerimaan dari penjualan aset tetap 10 161.000.000 - 1.017.309.008 63.802.083 - Pembayaran untuk akuisisi entitas anak

setelah dikurangi kas yang diperoleh 1c - - (1.775.200.003) - - Penerimaan bunga deposito - - - - 7.013.698

Kas Neto Diperoleh dari(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi 161.000.000 (255.051.853) (7.816.958.095) (13.235.119.374) (33.067.480.734)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANPenerimaan utang bank 13 1.900.000.000 934.794.015 28.742.141.195 147.271.276.833 57.971.355.818 Pembayaran utang bank 13 (1.578.682.165) (3.389.985.598) (7.780.016.766) (94.898.479.233) (5.424.061.173) Penerimaan dari pihak berelasi 26 148.092.080 1.107.676.782 2.515.000.000 17.812.295.000 7.562.320.100 Pembayaran kepada pihak berelasi 26 (2.298.569.850) (617.508.208) (74.921.848.639) (15.691.563.074) (5.327.086.905) Penerimaan setoran modal 17 - - 73.800.000.000 - - Penambahan kas dari pengampunan pajak - - - 253.417.800 - Pembayaran sewa pembiayaan - - - (16.781.255) (41.307.745)

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (1.829.159.935) (1.965.023.009) 22.355.275.790 54.730.166.071 54.741.220.095

PENURUNAN NETO KAS (996.779.657) (843.726.167) 1.815.726.993 95.775.381 (292.904.814)

KAS AWAL PERIODE 3.726.432.882 1.910.705.889 1.910.705.889 1.814.930.508 2.107.835.322

KAS AKHIR PERIODE 4 2.729.653.225 1.066.979.722 3.726.432.882 1.910.705.889 1.814.930.508


PT Kota Satu Properti Tbk dan Entitas AnakLaporan Arus Kas Konsolidasian






281

PT Kota Satu Properti Tbk dan Entitas Anak Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian


Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum PT Kota Satu Properti Tbk (“Perusahaan” atau Entitas Induk) didirikan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 3 Oktober 2012 dari Maria Yosefa Deni, S.H., notaris di Kota Semarang. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-58590.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 19 November 2012, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.45 tanggal 6 Juni 2013, Tambahan Berita Negara No. 65951. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 1 tanggal 7 Maret 2018 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan komposisi pemegang saham dan pengurus Perusahaan, perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka serta perubahan nilai nominal saham Perusahaan. Akta perubahan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0034463.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengembangan, perdagangan, dan jasa. Pada saat ini kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan adalah pembangunan dan penjualan rumah tinggal pada proyek The Amaya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2013. Perusahaan berkedudukan di Kota Semarang dengan kantor pusat beralamat di Jl. M.T. Haryono Ruko The Amaya CA. 1-3 Ungaran, Jawa Tengah. Pada tanggal 31 Maret 2018, pemegang saham utama Perusahaan adalah PT Kota Satu Indonesia, sedangkan pemegang saham terakhir Perusahaan adalah Herowiratno Gunawan dan Johan Prasetyo Santoso.

b. Susunan Pengurus dan Karyawan

Jumlah karyawan tetap Perusahaan dan entitas anak (secara bersama-sama disebut sebagai “Kelompok Usaha”) masing-masing sebanyak 151, 141, 143 dan 111 karyawan pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015. Berikut susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 sebagai berikut:

30 April 2018 2017 2016 2015

Komisaris utama : Johan Prasetyo Santoso Johan Prasetyo Santoso Josafat Kurniaw an Hadi Josafat Kurniaw an HadiKomisaris

(Independen) : Moch. Zaenal Arif in, S.E. - - -Komisaris : - Josafat Kurniaw an Hadi Herow iratno Gunaw an Herow iratno Gunaw anDirektur Utama : Herow iratno Gunaw an - - -Direktur

(Independen) : Stefani Adi Kristanti Manubow o - - -Direktur : - Herow iratno Gunaw an Johan Prasetyo Santoso Johan Prasetyo Santoso

31 Desember

Personel manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebesar Rp 281.476.225, Rp 152.500.000, Rp 680.500.000 dan Rp 626.750.000 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

282





Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 001/KSPro-KOM/IPO/III/2018 tanggal 8 Maret 2018, Perusahaan menetapkan pembentukan Komite Audit Perusahaan dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/KSPro-KOM/IPO/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 telah diangkat Komite Audit Perusahaan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Moch. Zaenal Arifin, S.E. Anggota : 1. Hengky Susanto

2. Handoko Saktiyono Perusahaan telah membentuk dan menyusun Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal pada tanggal 8 Maret 2018 sesuai dengan Peraturan No. IX.I.7, dimana Perusahaan diwajibkan untuk membentuk Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Perusahaan juga telah menunjuk Hanna Priskilla Rahardja sebagai Kepala Unit Audit Internal Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Dikreksi Perusahaan No. 003/KSPro-DIR/IPO/III/2018 tanggal 8 Maret 2018. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 015/KSPro-DIR/IPO/III/2018 tanggal 8 Maret 2018, Perusahaan menetapkan Ny. Nathalia Iswanti Tjokrohadi sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 006/KSPro-KOM/IPO/III/2018 tanggal 8 Maret 2018, Perusahaan membentuk dan Komite Nominasi dan Renumerasi Perusahaan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Moch. Zaenal Arifin, S.E. Anggota : 1. Johan Prasetyo Santoso

2. Diar Yunvitantri

c. Entitas Anak Yang Dikonsolidasi Perusahaan memiliki saham entitas anak dan memiliki pengendalian atas entitas anak tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Rincian entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

30 April 30 April

2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015

Kepemilikan langsungPT Kota Satu Pratama Jakarta Pembangunan, perdagangan,

perindustrian, pengangkutan darat, agrobisnis, percetakan, perbengkelan, dan

jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak

Belum beroperasi (entitas induk PT Kota

Satu Persada)

- 99,998% 99,998% - - 92.078.113.802 93.471.288.184 - -

PT Kota Satu Manajemen Jakarta Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat,

agrobisnis, percetakan, perbengkelan, jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum

dan pajak

Beroperasi 2014 99,68% 99,68% - - 987.439.220 987.280.502 - -

Kepemilikan tidak langsungPT Kota Satu Persada Semarang Penyediaan akomodasi berupa hotel dan

pelayanan penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya yang

digunakan untuk tujuan pariwisata

Beroperasi 2013 99,995% 99,995% - - 89.341.603.341 91.047.206.503 - -

31 Desember Entitas anak Kedudukan

Tahun operasi komersial dimulai

31 Desember Bidang usaha Status operasional

Presentase kepemilkan Jumlah aset (sebelum eliminasi)

PT Kota Satu Pratama (KSPT) KSPT didirikan berdasarkan Akta No. 410 tanggal 8 Agustus 2014 dari Stefanie Hartanto, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No. AHU-23651.40.10.2014 tanggal 8 September 2014. KSPT bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, agrobisnis, percetakan, perbengkelan dan jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

283





Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan memiliki 399.990 saham di KSPT atau sebesar Rp 39.999.000.000 dengan kepemilikan sebesar 99,998%. Perusahaan mengakuisisi KSPT pada tanggal 13 dan 27 Desember 2017 melalui pengambilalihan 7 lembar saham KSPT dari Ny. Elizabeth Diana Anggraeni, pihak berelasi, dan 16.983 lembar saham KSPT dari PT Kota Satu Indonesia (KSI), entitas induk Perusahaan. Pada tanggal 27 Desember 2017, modal dasar dan modal disetor Perusahaan ditingkatkan masing-masing dari 50.000 lembar saham menjadi 1.600.000 lembar saham dan dari 17.000 lembar saham menjadi 400.000 lembar saham. Transaksi antara Perusahaan dengan KSI dicatat sesuai PSAK 38 - Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Tidak terdapat dampak terhadap ekuitas Perusahaan atas transaksi tersebut. Perhitungan selisih transaksi entitas sepengendali sebagai berikut:

Nilai tercatat

Aset neto 23.318.115.893 Dikurangi nilai tercatat kepentingan nonpengendali 9.344.029 Nilai tercatat imbalan dialihkan (39.999.000.000)

Selisih transaksi entitas sepengendali (16.671.540.078) PT Kota Satu Manajemen (KSM) KSM didirikan berdasarkan Akta No. 887 tanggal 27 Februari 2014 dari Stefanie Hartanto, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No. AHU-10.06905.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 19 Maret 2014.

KSM bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, agrobisnis, percetakan, perbengkelan dan jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan memiliki 2.492 saham di KSM atau sebesar Rp 249.200.000 dengan kepemilikan sebesar 99,68%. Perusahaan mengakuisisi KSM pada tanggal 13 dan 27 Desember 2017 melalui pengambilalihan 742 lembar saham KSM dari pihak berelasi. Pada tanggal 27 Desember 2017, modal dasar dan modal disetor Perusahaan ditingkatkan masing-masing dari 3.000 lembar saham menjadi 10.000 lembar saham dan dari 750 lembar saham menjadi 2.500 lembar saham. Transaksi antara Perusahaan dengan KSI dicatat sesuai PSAK 38 - Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Tidak terdapat dampak terhadap ekuitas Perusahaan atas transaksi tersebut. Perhitungan selisih transaksi entitas sepengendali sebagai berikut:

Nilai tercatat

Aset neto (657.407.839) Nilai tercatat imbalan dialihkan (249.200.000)

Selisih transaksi entitas sepengendali (906.607.839)

284





PT Kota Satu Persada (KSPD) KSPD didirikan berdasarkan Akta No. 45 tanggal 26 Juli 2012 dari Maria Josefa Deni, S.H., Notaris di Semarang. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No. AHU-46821.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 4 September 2012. KSPD bergerak dalam bidang pariwisata. Kegiatan utama KSPD saat ini adalah usaha perhotelan. Pada tanggal 29 Desember 2014, KSPT mengakuisisi KSPD melalui pengambilalihan 1.199 saham atau sebesar Rp 1.199.000.000 (99,92%) dari pihak-pihak berelasi. Tranksaksi antara KSPT dengan pihak-pihak berelasi tersebut dicatat sesuai dengan PSAK 38 – Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali, tidak terdapat dampak terhadap ekuitas KSPT atas transaksi tersebut. Pada tanggal 27 Desember 2017, modal dasar dan modal disetor KSPD ditingkatkan masing-masing dari 4.800 lembar saham menjadi 140.000 lembar saham dan dari 1.200 lembar saham menjadi 37.000 lembar saham, sehingga kepemilikan KSPT pada KSPD menjadi sebesar 99,997%.

Perhitungan selisih transaksi entitas sepengendali sebagai berikut:

Nilai tercatat

Aset neto 823.180.543 Nilai tercatat imbalan dialihkan (1.199.000.000)

Selisih transaksi entitas sepengendali (375.819.457) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh OJK, khususnya Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan Amandemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan”. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2018. Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Kelompok Usaha menerapkan PSAK 2 (revisi 2009), “Laporan Arus Kas”. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

285





Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha. Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam Rupiah (“Rp”), kecuali dinyatakan lain. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Kelompok Usaha, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

c. Perubahan Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut: - Amandemen PSAK 2 “Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan” - Amandemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk

Rugi yang Belum Direalisasi” - Amendemen PSAK 13 “Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi” - Amendemen PSAK 53 “Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran

Transaksi Pembayaran Berbasis Saham” - Penyesuaian PSAK 15 “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” - Penyesuaian PSAK 67 “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain” - PSAK 69 “Agrikultur”

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi berikut yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2018 sebagai berikut: - Amendemen PSAK 15 “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang

Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” - Amandemen PSAK 16 “Aset Tetap” - PSAK 71 “Instrumen Keuangan” - PSAK 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan” - PSAK 73 “Sewa” - Amandemen PSAK 62 “Penerapan PSAK 71 untuk PSAK 62”

Penerapan akuntansi baru dan amandemen lainnya tidak berdampak potensial terhadap laporan keuangan Kelompok Usaha.

d. Dasar Konsolidasi

Apabila entitas mengendalikan investee, maka hal tersebut diklasifikasikan sebagai entitas anak. Entitas mengendalikan investee jika tiga elemen berikut terpenuhi: - kekuasaan atas investee, - eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan - kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah

286





imbal hasil investor. Pengendalian dapat dikaji kembali ketika fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa terdapat kemungkinan adanya perubahan pada elemen pengendalian tersebut.

Pengendalian de facto terjadi pada situasi di mana entitas memiliki kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan atas investee tanpa memiliki hak suara mayoritas. Untuk menentukan apakah pengendalian defacto terjadi, maka entitas mempertimbangkan beberapa fakta dan keadaan berikut ini: - Ukuran kepemilikan hak suara entitas relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan

pemilik suara lain - Hak suara potensial substantif yang dimiliki oleh entitas dan para pihak lain - Pengaturan kontraktual lain - Pola historis dalam penggunaan hak suara Laporan keuangan konsolidasian menyajikan hasil Kelompok Usaha seolah-olah merupakan satu entitas. Transaksi antar entitas dan saldo antara entitas kelompok usaha oleh karena itu dieliminasi secara penuh.

e. Kepentingan Nonpengendali Untuk bisnis kombinasi yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 2011, Kelompok Usaha pada awalnya mengakui adanya kepentingan Nonpengendali (KNP) pada pihak yang diakuisisi pada bagian proporsional milik KNP dari aset neto milik pihak yang diakuisisi. Untuk kombinasi bisnis yang terjadi setelah tanggal 1 Januari 2011, Kelompok Usaha memiliki pilihan, atas dasar transaksi per transaksi, untuk pengakuan awal KNP atas pihak yang diakuisisi yang merupakan kepentingan kepemilikan masa kini dan memberikan kepada pemegangnya sebesar bagian proporsional atas aset neto milik entitas ketika dilikuidasi baik dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi atau, pada bagian proporsional kepemilikan instrumen masa kini sejumlah aset neto teridentifikasi milik pihak yang diakuisisi. Komponen lain KNP seperti opsi saham beredar secara umum diakui pada nilai wajar. Kelompok Usaha tidak memilih untuk menggunakan opsi nilai wajar pada tanggal akuisisi yang telah selesai saat ini. Sejak tanggal 1 Januari 2011, total penghasilan komprehensif yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh entitas anak diatribusikan kepada pemilik dari entitas induk dan kepada KNP dalam proporsi sesuai dengan kepentingan kepemilikan. Sebelum tanggal tersebut, kerugian yang tidak didanai dalam entitas anak diatribusikan seluruhnya kepada Kelompok Usaha. Berdasarkan persyaratan ketentuan transisi dalam PSAK 4 (Revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Terpisah, nilai tercatat KNP pada tanggal efektif amandemen tersebut tidak disajikan kembali.

f. Kombinasi Bisnis

Akuisisi entitas anak dicatat dengan menggunakan metode pembelian (purchase method). Biaya kombinasi bisnis adalah keseluruhan nilai wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset yang diperoleh, liabilitas yang terjadi atau yang diasumsikan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai penggantian atas pengendalian dari perolehan ditambah biaya-biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan pada penggabungan usaha tersebut. Dalam penerapannya, imbalan untuk akuisisi termasuk setiap aset atau liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjen diukur terhadap nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar disesuaikan dengan biaya akuisisi ketika memenuhi syarat sebagai penyesuaian pengukuran periode. Semua perubahan selanjutnya dalam nilai wajar dari imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yang dihitung sesuai dengan standar akuntansi. Perubahan dalam nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak dicatat.

287





Kelompok Usaha mengakui KNP pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional KNP atas aset neto pihak yang diakuisisi. KNP disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

g. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali Kombinasi bisnis antara entitas sepengendali diperlakukan sesuai dengan PSAK 38. Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada di dalam suatu Perusahaan yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak menimbulkan laba atau rugi bagi Perusahaan secara keseluruhan ataupun bagi entitas individu dalam Perusahaan tersebut. Karena transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak menyebabkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan. Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yangbergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali. Selisih antara imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Ekuitas bersih entitas anak pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015, yang diakuisisi pada bulan Desember 2017 dicatat dan disajikan pada akun “Ekuitas merging bisnis”. Selanjutnya akun tersebut disesuaikan untuk perubahan-perubahan pada ekuitas bersih entitas anak yang diakuisisi. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku pada saat pengalihan atau penjualan disajikan sebagai “Tambahan Modal Disetor”, yang merupakan komponen dari ekuitas, pada saat restrukturisasi menjadi efektif pada tahun 2017. Pendapatan dari entitas anak sebelum akuisisi entitas anak disajikan dalam akun “Dampak Penyesuaian Ekuitas Merging Bisnis dari Laba (Rugi)” dalam laba rugi.

h. Penjabaran Mata Uang Asing Mata Uang Fungsional dan Pelaporan Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas dalam Kelompok Usaha diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha. Transaksi dan Saldo Transaksi dalam mata uang selain mata uang Rupiah (mata uang asing) dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba-rugi, kecuali jika ditangguhkan di dalam ekuitas sebagai lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi bersih yang memenuhi syarat.

288





Kurs yang digunakan pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, masing-masing sebesar Rp 14.824, Rp 13.548, Rp 13.436 dan Rp 13.795 per Dolar AS (AS$) 1.

i. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK 7 (Penyesuaian 2015): “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Berdasarkan PSAK tersebut: Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan Kelompok Usaha, jika:

1. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Kelompok Usaha; 2. memiliki pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha; atau 3. merupakan personil manajemen kunci Kelompok Usaha atau entitas induk dari Perusahaan.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Kelompok Usaha jika:

1. langsung atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan Kelompok Usaha; (ii) memiliki kepentingan dalam Kelompok Usaha yang memberikan pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Kelompok Usaha;

2. suatu pihak merupakan asosiasi dengan Kelompok Usaha; 3. suatu pihak adalah ventura bersama dimana Kelompok Usaha sebagai venturer; 4. suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Kelompok Usaha atau induk; 5. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1)

atau (4); 6. suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi

signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); atau

7. suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Kelompok Usaha atau entitas yang terkait dengan Kelompok Usaha.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

j. Instrumen Keuangan i. Aset Keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan tersedia untuk dijual, atau mana yang sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan mereka pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi ulang penunjukan ini pada setiap akhir tahun keuangan. Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, dalam hal investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau konvensi di pasar (pembelian secara teratur) diakui pada tanggal transaksi, yaitu tanggal saat Kelompok Usaha berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

289





Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak dikutip di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif (“SBE”). Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, Kelompok Usaha memiliki kas, rekening yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha – pihak ketiga dan piutang lain-lain.

Kelompok Usaha telah menentukan bahwa semua aset keuangan dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditujukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak dikategorikan pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang dan investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan laba atau rugi yang tidak direalisasi diakui pada ekuitas hingga investasi tersebut tidak diakui. Pada saat yang sama, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui pada ekuitas harus direklasifikasikan pada laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan memiliki investasi dalam saham lainnya yang diukur dengan menggunakan nilai wajar, dimana kepemilikan sahamnya kurang dari 20%. Penghentian pengakuan aset keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi jika:

a) hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut

berakhir; atau b) Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset

keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (a) Kelompok Usaha secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Kelompok Usaha secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak mentransfer maupun memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan atas aset keuangan tersebut.

290





Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai tercatat aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha. Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan kewajiban baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan sebagian (sebagai contoh ketika Kelompok Usaha memegang opsi untuk membeli kembali bagian dari aset yang ditransfer) Kelompok Usaha mengalokasikan nilai tercatat sebelumnya dari aset keuangan antara bagian berkelanjutan yang diakui dalam keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui dengan menggunakan nilai wajar relatif dari bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara nilai tercatat yang dialokasikan dengan bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari penerimaan dari bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan dan telah diakui pada penghasilan komprehensif lainnya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya dialokasikan antara bagian yang berkelanjutan diakui dan bagian yang tidak lagi diakui dengan dasar nilai wajar relatif pada bagian-bagian tersebut. Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (‘peristiwa yang merugikan’) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Kelompok Usaha pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Kelompok Usaha memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk kerugian penurunan nilai yang tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Jumlah kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif pada awal aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

291





Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi pada saat ini. Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan, pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkolerasi dengan wanprestasi. Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi

Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan, jika ada, telah direalisasi atau telah dialihkan kepada Kelompok Usaha.

Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penuruan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan akun penyisihan.

Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan yang diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Total pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut juga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga pasar dan tidak dicatat pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada tahun berikutnya.

ii. Liabilitas Keuangan

Pengakuan Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dimana, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, sudah termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

292





Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, Kelompok Usaha telah menentukan bahwa utang usaha kepada pihak ketiga, utang lain-lain, utang bank dan lembaga keuangan lainnya, utang sewa pembiayaan, uang muka penjualan, dan utang akrual dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Ketika sebuah liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau terdapat modifikasi secara substansial atas persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari aset keuangan dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang (termasuk semua biaya yang diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur dari aset keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Hirarki nilai wajar

Kelompok Usaha menilai instrumen keuangan seperti derivatif, pada nilai wajar setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Nilai wajar atas instrumen keuangan diukur pada biaya diamortisasi diungkapkan di catatan terkait. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Kelompok Usaha harus memiliki akses ke pasar utama. Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

293





Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan dimana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.

Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Kelompok Usaha telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

iii. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

iv. Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan Biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskon pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta komisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

k. Kas

Kas terdiri dari saldo kas dan saldo rekening di bank yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

l. Rekening yang Dibatasi Penggunaannya

Rekening yang dibatasi penggunaannya merupakan rekening yang diperoleh dari bank melalui metode penjualan Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”) yang dibatasi penggunaannya oleh Kelompok Usaha sampai pengakuan konstruksi tahap-tahap tertentu dicapai tergantung pada kesepakatan dengan bank terkait.

294





m. Persediaan

Persediaan terdiri dari persediaan hotel dan aset real estat. Persediaan (aset real estat) terdiri dari tanah dalam proses pengembangan, unit bangunan siap dijual (rumah tinggal dan rumah toko) dan bangunan yang sedang dikonstruksi, dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Biaya perolehan tanah dalam proses pengembangan meliputi biaya perolehan tanah untuk dikembangkan ditambah dengan biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aset pengembangan real estat serta biaya pinjaman. Tanah dalam proses pengembangan akan dipindahkan ke tanah dan unit bangunan yang siap dijual pada saat tanah tersebut selesai dikembangkan dengan menggunakan metode luas areal. Biaya pengembangan tanah, termasuk tanah yang digunakan sebagai jalan dan prasarana atau area yang tidak dijual lainnya, dialokasikan berdasarkan luas area yang dapat dijual. Biaya perolehan bangunan yang sedang dikonstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat dan biaya pinjaman, serta dipindahkan ke bangunan yang siap dijual pada saat selesai dibangun dan siap dijual. Biaya aktivitas pengembangan real estat yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat adalah: - biaya pra-perolehan tanah; - biaya perolehan tanah; - biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek; - biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat; dan - biaya pinjaman. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan kegiatan pengembangan dikapitalisasi ke proyek pengembangan. Kapitalisasi dihentikan pada saat proyek pengembangan tersebut ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya atau secara substansial siap untuk digunakan sesuai tujuannya. Biaya yang dialokasikan sebagai beban proyek termasuk: - biaya pra-perolehan tanah atas tanah yang tidak berhasil diperoleh; - kelebihan biaya dari hasil yang diperoleh atas pembangunan sarana umum yang

dikomersialkan, yang dijual atau dialihkan, sehubungan dengan penjualan unit. Kelompok Usaha tetap melakukan akumulasi biaya ke proyek pengembangan walaupun realisasi pendapatan pada masa depan lebih rendah dari nilai tercatat proyek, atas perbedaan yang terjadi Kelompok Usaha melakukan penyisihan secara periodik. Jumlah penyisihan tersebutakan mengurangi nilai tercatat proyek dan dibebankan ke laba rugi berjalan. Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat dialokasikan ke setiap unit real estat dengan metode identifikasi khusus. Biaya pemeliharaan dan perbaikan yang terjadi atas proyek yang sudah selesai dan secara substansial siap untuk digunakan sesuai tujuannya dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Beban yang tidak berhubungan dengan proyek real estat dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Persediaan lainnya seperti makanan, minuman dan persediaan lain-lain sehubungan dengan kegiatan operasional hotel dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto (the lower of cost or net realizable value).

295





n. Tanah Untuk Pengembangan

Tanah untuk pengembangan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan. Biaya perolehan tanah untuk pengembangan meliputi biaya pra-perolehan dan perolehan tanah dan dipindahkan ke tanah dalam proses pengembangan pada saat pematangan tanah akan dimulai.

o. Biaya Dibayar Dimuka Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Aset tetap Aset tetap pada pengakuan awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Sama halnya dengan harga pembelian, biaya perolehan termasuk biaya yang dapat diatribusikan langsung ke biaya perolehan dan perkiraan nilai kini dari setiap biaya yang tidak dapat dihindari di masa depan untuk pembongkaran atau pelepasan. Liabilitas terkait diakui sebagai pencadangan. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada, kecuali untuk tanah yang tidak disusutkan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Selanjutnya, pada saat pemeriksaan yang signifikan dilakukan untuk kelangsungan dari pengoperasian suatu aset tetap, biaya pemeriksaan itu diakui ke dalam jumlah tercatat (carrying amount) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan tidak memenuhi kriteria pengakuan dibebankan langsung pada operasi tahun berjalan. Sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2011) tentang Aset Tetap dan ISAK No. 25 tentang Ha katas Tanah, biaya perolehan hak atas tanah dalam bentuk hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai diakui sebagai aset tetap. Biaya perolehan tersebut merupakan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh hak atas tanah tersebut termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali. Tanah tidak disusutkan. Begitu juga hak atas tanah, dalam bentuk hak guna bangunan, tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah tersebut kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Penyusutan untuk aset dalam konstruksi tidak dapat dilakukan kecuali aset tersebut telah selesai atau siap digunakan. Penyusutan diterapkan untuk seluruh aset tetap sehingga akan menghapuskan nilai tercatat selama masa manfaat ekonomi yang diharapkan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut: Bangunan : 5% (20 tahun) Kendaraan : 12,5% (8 tahun) Perabotan dan perlengkapan : 25% (4 tahun) Peralatan kantor : 25% (4 tahun) Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau estimasi masa manfaat ekonomis tanah, periode mana yang lebih pendek. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap atau properti investasi yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai

296





dikerjakan dan siap digunakan. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

q. Properti Investasi Properti investasi dicatat dan disajikan berdasarkan PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015). Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Biaya perolehan tercatat termasuk biaya penggantian dari bagian properti investasi, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat ekonomis properti investasi sebagai berikut: Bangunan : 5% (20 tahun)

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi dikreditkan atau dibebankan pada operasi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut. Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Perusahaan menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan Perusahaan menjadi properti investasi, Perusahaan mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

r. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan Berdasarkan PSAK No. 48 (Revisi 2014), pada tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menelaah nilai tercatat aset nonkeuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Kelompok Usaha mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset. Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi. Pada tanggal 30 April 2018, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai aset nonkeuangan.

297





s. Transaksi Sewa

Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2011), penentuan apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut. Apabila evaluasi ulang telah dilakukan, maka akuntansi sewa harus diterapkan atau dihentikan penerapannya pada tanggal dimana terjadi perubahan kondisi pada skenario a, c, atau d dan pada tanggal pembaruan atau perpanjangan sewa pada skenario b. Sewa pembiayaan Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Sewa operasi Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa yang diterima dan/atau dibayarkan oleh dan/atau dari Kelompok Usaha sebagai lessor dan/atau lessee diakui sebagai pendapatan dan/atau beban dengan metode garis lurus (straight-line method) selama masa sewa.

t. Imbalan Kerja Efektif 1 Januari 2016, Kelompok Usaha menerapkan Amandemen PSAK No. 24 (2015), “Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja”. PSAK No. 24 meminta entitas untuk mempertimbangkan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, iuran tersebut harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada mengalokasikan iuran tersebut pada periode jasa. Penerapan Amandemen PSAK No. 24 (2015) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Kelompok Usaha mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Kelompok Usaha ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodic dengan menggunakan metode projected-unit credit dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil yang diharapkan atas asset dana pensiun dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan. Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak mengreklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya. Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

298





Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga neto, dan biaya jasa diakui dalam laba atau rugi.

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pengakuan pendapatan dan beban atas aktivivitas pengembangan real estate didasarkan pada PSAK No. 44. Pengakuan Pendapatan Pendapatan dari penjualan rumah tinggal, ruko dan bangunan sejenis lainnya beserta tanah kavling diakui dengan metode akrual penuh (full accrual method) apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi: - proses penjualan telah selesai; - harga jual akan tertagih; - tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman

lain yang akan diperoleh pembeli; dan - penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli

melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.

Jika ada salah satu kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pembayaran uang yang diterima dari pembeli diakui sebagai uang muka yang diterima dan dicatat dengan metode deposit sampai seluruh kriteria tersebut terpenuhi. Uang sewa diterima dimuka dicatat sebagai “Pendapatan Diterima Dimuka”. Pendapatan ditangguhkan tersebut diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu sewa.

Pendapatan dari hunian kamar hotel diakui pada periode terhuninya. Pendapatan dari jasa hotel lainnya diakui pada saat jasa atau barang diserahkan kepada pelanggan.

Pengakuan Beban Unsur-unsur biaya yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat antara lain meliputi biaya pra-perolehan tanah, biaya perolehan tanah dan biaya-biaya lain yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat. Biaya-biaya tersebut dialokasikan ke proyek pengembangan real estat menggunakan metode luas area yang dapat dijual atau metode nilai jual. Biaya yang tidak jelas hubungannya dengan suatu proyek real estat, seperti biaya umum dan administrasi, diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Revisi terhadap estimasi biaya, jika ada, yang pada umumnya, dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat, dialokasikan kepada proyek yang sedang berjalan dan proyek masa mendatang. Penyesuaian yang berasal dari penyesuaian periode berjalan dan penyesuaian periode sebelumnya harus diakui pada laba rugi periode berjalan, sedangkan penyesuaian yang berkaitan dengan periode mendatang harus dialokasi selama sisa periode pengembangan.

v. Biaya Pinjaman

Berdasarkan PSAK No. 26, biaya pinjaman dikapitalisasi ketika dapat diatribusikan langsung terhadap akuisisi, kontribusi atau produksi suatu aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual dapat dikapitalisasi.

299





Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dimulai dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan sementara jika aktivitas pembangunan terganggu untuk waktu yang berkelanjutan. Beban bunga juga dikapitalisasi ke dalam biaya perolehan dari properti yang diperoleh secara spesifik untuk pembangunan, tetapi hanya atas aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan properti sedang dalam penyelesaian. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya pinjaman dapat meliputi beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan dan selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya pinjaman.

w. Provisi Provisi diakui ketika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Kelompok Usaha diharuskan menyelesaikan liabilitas dan estimasi andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat. Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi liabilitasnya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan liabilitas kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas. Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

x. Perpajakan Pajak Final Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), “Pajak penghasilan”. Pajak Final Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Pajak penghasilan final dihitung pada jumlah total tagihan untuk nilai kontrak yang dikumpulkan selama setahun. Oleh karena itu, tidak ada aset/kewajiban pajak tangguhan yang diakui. Dengan menerapkan PSAK revisi tersebut, Kelompok Usaha memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penjualan rumah dan rumah toko sebagai pos tersendiri.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasian dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi. Menurut Undang-undang No. 12 tahun 1994, nilai pengalihan adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan.

300





Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2008 tanggal 4 November 2008, efektif tanggal 1 Januari 2009, penghasilan dari penjualan atau pengalihan tanah dan bangunan untuk pengembang real estat (developer) dikenakan pajak final sebesar 5% dari nilai penjualan atau pengalihan, yang telah digantikan oleh PP No. 34/2016 tanggal 8 Agustus 2016, efektif tanggal 8 September 2016, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan pajak final sebesar 2,5% dari nilai penjualan atau pengalihan. Pajak Penghasilan Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika berkaitan dengan item yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dalam ekuitas. Dalam kasus ini, pajak diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung dalam ekuitas. Pajak kini Beban pajak penghasilan kini dihitung dengan dasar hukum pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan. Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini terdiri dari kewajiban kepada atau klaim dari otoritas pajak yang berhubungan dengan periode pelaporan kini atau sebelumnya, yang belum dibayar pada akhir periode tanggal pelaporan. Pajak penghasilan diperhitungkan berdasarkan tarif pajak dan hukum pajak yang berlaku pada periode fiskal terkait, berdasarkan laba kena pajak untuk periode tersebut. Seluruh perubahan pada aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen biaya pajak penghasilan dalam laporan laba rugi. Pajak tangguhan Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui ketika jumlah tercatat dari aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berbeda dari dasar perpajakannya, kecuali jika perbedaan itu terjadi karena: - Pengakuan awal goodwill, - Pengakuan awal aset atau liabilitas pada saat transaksi yang bukan merupakan kombinasi

bisnis dan pada saat transaksi terjadi tidak mempengaruhi akuntansi atau laba kena pajak, dan

- Investasi pada entitas anak dan pengendalian bersama entitas di mana Kelompok Usaha mampu mengendalikan waktu pembalikan perbedaan dan kemungkinan besar bahwa perbedaan tersebut tidak akan dibalik pada masa yang akan datang.

Pengakuan dari aset pajak tangguhan terbatas pada saat di mana terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia terhadap perbedaan yang dapat digunakan. Jumlah aset atau liabilitas ditentukan dengan menggunakan tarif pajak pada saat tanggal pelaporan dan di harapkan akan digunakan ketika liabilitas pajak tangguhan/(aset) telah diselesaikan/ (dipulihkan). Aset dan liabilitas pajak tangguhan di saling hapus ketika Kelompok Usaha memiliki hak hukum untuk saling hapus aset dan liabilitas pajak kini yang berhubungan dengan pungutan oleh otoritas pajak yang sama atas: - Kelompok Usaha yang dikenakan pajak adalah sama, atau - Kelompok entitas yang berbeda yang bertujuan untuk menyelesaikan aset pajak kini secara

neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas, pada periode masa depan dimana jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan signifikan diharapkan untuk di selesaikan atau di pulihkan.

301





y. Laba Per Saham Dasar Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan. Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biaya yang dilutif.

z. Segmen Operasi Identifikasi segmen operasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Kelompok Usaha yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Kelompok Usaha. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas: a) Yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban

(termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan alokasi sumber daya dan penilaian kinerjanya lebih difokuskan pada kategori properti dan jasa perhotelan.

aa. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuai), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian asumsi dan estimasi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian: Pengklasifikasian aset keuangan dan liabilitas keuangan Kelompok Usaha menetapkan pengklasifikasian aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 55 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti yang diungkapkan pada Catatan 2j.

302





Penilaian properti

Nilai wajar tanah yang diungkapkan sebagai bagian dari akun “Properti investasi” dan “Aset tetap” ditentukan oleh penilai real estat independen dengan menggunakan teknik penilaian yang telah diakui. Teknik penilaian tersebut merupakan pendekatan biaya dan pendekatan pasar dan pendapatan. Pada kasus tertentu, nilai wajar aset ditentukan berdasarkan transaksi real estat terkini yang memiliki karakteristik dan lokasi aset Kelompok Usaha yang sejenis. Jumlah nilai wajar pada tanggal 30 April 2018, diungkapkan di Catatan 9 dan 10 dalam laporan keuangan konsolidasian. Estimasi dan Asumsi

Asumsi kunci mengenai masa depan dan sumber kunci lainnya untuk estimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijabarkan sebagai berikut:

Penentuan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model discounted cash flow. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan. Estimasi masa manfaat atas aset tetap dan properti investasi

Kelompok Usaha mengestimasi masa manfaat dari aset tetap dan properti investasi berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap dan properti investasi adalah berdasarkan penelaahan Kelompok Usaha secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Namun, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Jumlah dan waktu dari beban yang dicatat untuk setiap tahun akanterpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap dan properti investasi Kelompok Usaha akan meningkatkan beban pokok penjualan dan beban langsung dan beban operasi dan menurunkan aset.

Estimasi beban pensiun dan imbalan kerja lainnya

Beban dari program pensiun manfaat pasti dan nilai kini dari liabilitas pensiun ditentukan dengan menggunakan metode projected-unit-credit. Penilaian aktuaris termasuk membuat variasi asumsi yang terdiri dari, antara lain, tingkat diskonto, tingkat pengembalian dana pensiun yang diharapkan, tingkat kenaikan kompensasi dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Kelompok Usaha diakui langsung seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya dikarenakan kompleksitas dari penilaian, dasar asumsi dan periode jangka panjang, liabilitas manfaat pasti sangat sensitif terhadap perubahan asumsi.

303





Kelompok Usaha percaya bahwa asumsi mereka adalah memadai dan tepat, perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual Kelompok Usaha atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat mempengaruhi secara material beban imbalan kerja dan liabilitas imbalan kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Semua asumsi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan. Asumsi kunci mengenai masa depan dan sumber kunci lainnya untuk estimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijabarkan sebagai berikut:

Ketidakpastian liabilitas perpajakan

Dalam situasi tertentu, Kelompok Usaha tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi”. Kelompok Usaha membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

304




(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4. KAS

30 April 2018 2017 2016 2015

Kas 31.929.752 31.080.047 338.177.313 148.971.818

BankPihak ketigaRupiahPT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.595.894.077 1.733.966.144 213.441.307 10.336.778 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 348.941.239 1.481.548 37.172.758 44.253.123 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 279.310.244 275.454.545 79.617.899 263.676.867 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 150.896.703 254.427.381 780.208.644 506.722.764 PT Bank Central Asia Tbk 202.277.789 1.276.417.552 137.937.414 379.671.028 PT Bank Jabar Banten Tbk 46.938.745 46.855.430 46.601.700 46.349.987 PT Bank Jateng 41.187.329 18.746.328 100.626.750 - PT Bank Bukopin Tbk 27.732.048 61.346.018 43.529.055 272.664.935 PT CIMB Niaga Tbk 3.775.915 25.737.571 106.114.426 107.182.880 PT Bank Syariah Mandiri Tbk 769.384 920.318 1.299.336 1.659.749 PT Bank Victoria Tbk - - - 12.175.017 PT Bank BPD DIY - - 25.979.287 21.265.562

Jumlah 2.729.653.225 3.726.432.882 1.910.705.889 1.814.930.508

31 Desember

5. REKENING YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

30 April 2018 2017 2016 2015

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 3.806.400.666 631.460.666 300.000 300.000 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 1.588.198.483 1.698.974.260 1.986.260.517 3.002.696.762 PT Bank Central Asia Tbk 1.716.644.694 1.608.282.321 814.335.054 1.325.339.805 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 595.920.000 595.920.000 - -

Jumlah 7.707.163.843 4.534.637.247 2.800.895.571 4.328.336.567

31 Desember

Rekening bank yang dibatasi penggunaannya merupakan rekening penampungan yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit kepemilikan rumah kepada pelanggan Perusahaan.

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA Rincian piutang usaha terdiri dari:

30 April 2018 2017 2016 2015

a. Berdasarkan jenis transaksi

PenjualanRumah tinggal 9.803.434.375 8.947.176.778 6.634.998.423 2.620.504.954 Rumah toko 616.173.718 751.597.142 212.722.764 124.087.309

Jasa Hotel 111.129.133 302.108.260 225.792.033 144.361.762 Jasa Manajemen 14.484.470 - - -

Jumlah 10.545.221.696 10.000.882.180 7.073.513.220 2.888.954.025

31 Desember

305





30 April 2018 2017 2016 2015

b. Berdasarkan umur

Belum jatuh tempo 8.043.154.740 8.474.390.345 5.736.363.260 2.585.493.610 Telah jatuh tempo

Sampai dengan 1 bulan 1.892.897.008 1.132.996.399 822.908.731 173.083.332 1 - 3 bulan 284.605.534 161.213.359 194.111.696 94.337.500 3 - 6 bulan 324.564.414 232.282.077 320.129.533 36.039.583

Jumlah 10.545.221.696 10.000.882.180 7.073.513.220 2.888.954.025

31 Desember

Seluruh piutang usaha milik Kelompok Usaha merupakan saldo piutang usaha kepada pihak ketiga dalam mata uang Rupiah. Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, sebagian piutang usaha dari pihak ketiga bank digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan lembaga keuangan lainnya (Catatan 13). Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha bersifat lancar dan dapat tertagih seluruhnya dan oleh karena itu, tidak diperlukan penyisihan untuk kerugian penurunan nilai.

7. PERSEDIAAN Akun ini terdiri dari:

30 April 2018 2017 2016 2015

Aset real estat 136.515.358.417 137.679.906.631 125.240.466.682 101.398.551.712 Persediaan hotel 195.914.847 199.744.983 145.357.103 -

Jumlah 136.711.273.264 137.879.651.614 125.385.823.785 101.398.551.712

31 Desember

Aset real estat merupakan persediaan perusahaan atas projek The Amaya yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah, terdiri dari:

30 April 2018 2017 2016 2015

Bangunan siap dijual 4.544.175.559 3.710.435.089 7.780.188.872 5.970.697.838 Bangunan dalam penyelesaian 119.144.140.164 119.079.856.333 96.001.543.191 81.914.686.956 Tanah dalam proses pengembangan 12.827.042.694 14.889.615.209 21.458.734.619 13.513.166.918

Jumlah 136.515.358.417 137.679.906.631 125.240.466.682 101.398.551.712

31 Desember

306





Bangunan Siap Dijual Rincian bangunan siap dijual sebagai berikut:

30 April 2018 2017 2016 2015

Saldo awal 3.710.435.089 7.780.188.872 5.970.697.838 - Reklasifikasi dari bangunan dalam penyelesaian 11.026.719.865 22.327.043.122 26.257.044.680 31.371.798.110

Reklasifikasi ke Aset Tetap(Catatan 10) - (919.124.981) - -

Reklasifikasi ke Properti Investasi(Catatan 9) - (2.023.312.131) (276.046.788) -

Pembebanan ke beban pokok penjualan properti (Catatan 23)Rumah tinggal (10.192.979.395) (22.649.307.685) (22.667.518.483) (22.766.708.892) Rumah toko - (805.052.108) (1.503.988.375) (2.634.391.380)

Saldo akhir 4.544.175.559 3.710.435.089 7.780.188.872 5.970.697.838

31 Desember

Bangunan Dalam Penyelesaian Rincian bangunan dalam penyelesaian sebagai berikut:

30 April 2018 2017 2016 2015

Saldo awal 119.079.856.333 96.001.543.191 81.914.686.956 68.213.941.920 PenambahanPembangunan konstruksi 3.981.446.477 21.382.980.459 15.606.696.954 12.624.711.812 Kapitalisasi biaya pinjaman 3.670.281.163 11.598.931.365 11.491.205.243 6.211.329.181 Reklasifikasi dari tanah dalamproses pengembangan 3.439.276.056 12.423.444.440 13.245.998.718 26.236.502.153

Sub-jumlah 11.091.003.696 45.405.356.264 40.343.900.915 45.072.543.146

Pengurangan Reklasifikasi ke bangunan siap dijual (11.026.719.865) (22.327.043.122) (26.257.044.680) (31.371.798.110)

Saldo akhir 119.144.140.164 119.079.856.333 96.001.543.191 81.914.686.956

31 Desember

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke persediaan bangunan dalam penyelesaian terdiri atas biaya pinjaman dari:

30 April 2018 2017 2016 2015

Utang bank dan lembagakeuangan lainnya (Catatan 13) 3.670.281.163 7.787.286.096 9.012.352.634 4.553.961.190

Utang lain-lain - pihak berelasi(Catatan 28 dan 34) - 3.811.645.269 2.478.852.609 1.657.367.991

Jumlah 3.670.281.163 11.598.931.365 11.491.205.243 6.211.329.181

31 Desember

Bangunan dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya aktivitas pengembangan real estat dalam tahap konstruksi untuk projek The Amaya dengan persentase penyelesaian masing-masing 53%, 55%, 77% dan 43% pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 dan waktu penyelesaian yang diestimasikan pada tahun 2018.

307





Tanah Dalam Proses Pengembangan Rincian tanah dalam proses pengembangan sebagai berikut:

30 April 2018 2017 2016 2015

Saldo awal 14.889.615.209 21.458.734.619 13.513.166.918 5.557.340.948 Kapitalisasi biaya pengembangan 1.376.703.541 5.854.325.030 21.091.566.419 22.486.728.123 Pembelian tanah - - 100.000.000 11.705.600.000 Reklasifikasi ke bangunan

dalam penyelesaian (3.439.276.056) (12.423.444.440) (13.245.998.718) (26.236.502.153)

Saldo akhir 12.827.042.694 14.889.615.209 21.458.734.619 13.513.166.918

31 Desember

Hak legal atas tanah persediaan real estat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama perorangan, pihak ketiga, yang telah dikuasai Perusahaan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Perusahaan berjangka waktu 30 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2043. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dalam perpanjangan dan proses sertifikasi hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai. Total persediaan real estat yang pengikatan jual belinya telah berlaku, tetapi penjualannya belum diakui adalah sebagai berikut:

30 April 2018 2017 2016 2015

Bangunan siap dijualRumah tinggal 755.417.781 475.329.387 458.287.484 2.837.343.357

Bangunan dalam penyelesaianRumah tinggal 2.809.161.349 1.280.908.171 5.888.735.673 2.330.033.298

Jumlah 3.564.579.130 1.756.237.557 6.347.023.157 5.167.376.655

31 Desember

Nilai wajar persediaan aset real estat pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 182.248.230.000 yang dinilai berdasarkan laporan KJPP Herly, Ariawan & Rekan, penilai independen, dengan laporan penilaian tertanggal 12 Maret 2018. Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, sebagian persediaan dijadikan sebagai jaminan utang bank dan lembaga keuangan lainnya (Catatan 13). Akun persediaan hotel terdiri dari perlengkapan operasional, makanan dan minuman dan lainnya milik KSPD, entitas anak.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik persediaan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa persediaan telah mencerminkan nilai realisasi netonya dan tidak ada persediaan yang dalam keadaan usang, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan atas persediaan tersebut pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

8. TANAH UNTUK PENGEMBANGAN

Tanah untuk pengembangan merupakan tanah yang akan dikembangkan yang dimiliki dan dikuasai Perusahaan berlokasi di Kota Ungaran, Jawa Tengah masing-masing seluas 11.950 m2, 11.950 m2, 11.950 m2 dan 10.957 m2 pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015. Status kepemilikan legal atas tanah untuk pengembangan berupa sertifikat hak milik dan tanah girik yang sedang diurus proses balik namanya.

308





Nilai wajar tanah untuk pengembangan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 16.248.700.000 yang dinilai berdasarkan laporan KJPP Herly, Ariawan & Rekan, penilai independen, dengan laporan penilaian tertanggal 12 Maret 2018. Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, sebagian tanah untuk dikembangkan dijadikan sebagai jaminan utang bank dan lembaga keuangan lainnya (Catatan 13). Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dalam proses sertifikasi hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai. Tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke tanah untuk dikembangkan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

9. PROPERTI INVESTASI

Saldo awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo akhir

Biaya perolehan Tanah 752.620.398 752.620.398 Bangunan 1.546.738.521 1.546.738.521

2.299.358.919 - - - 2.299.358.919

Akumulasi penyusutanBangunan 56.865.388 25.778.976 - - 82.644.364

Jumlah tercatat 2.242.493.531 2.216.714.555

30 April 2018


Biaya perolehan Tanah 94.077.550 - - 658.542.848 752.620.398 Bangunan 181.969.238 - - 1.364.769.283 1.546.738.521

276.046.788 - - 2.023.312.131 2.299.358.919

Akumulasi penyusutanBangunan 3.791.026 53.074.362 - - 56.865.388

Jumlah tercatat 272.255.762 2.242.493.531

31 Desember 2017


Biaya perolehan Tanah - - - 94.077.550 94.077.550 Bangunan - - - 181.969.238 181.969.238

- - - 276.046.788 276.046.788

Akumulasi penyusutanBangunan - 3.791.026 - - 3.791.026

Jumlah tercatat - 272.255.762

31 Desember 2016

309





Pada tahun 2017 dan 2016, reklasifikasi dari aset real estat menjadi properti investasi dengan nilai buku neto masing-masing sebesar Rp 2.023.312.131 dan Rp 276.046.788 dikarenakan oleh perubahan intensi manajemen sehubungan dengan penggunaan aset tersebut (Catatan 7). Beban penyusutan dialokasikan ke beban umum dan administrasi sebesar Rp 25.778.976, Rp 53.074.362 dan Rp 3.791.026 masing-masing untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 25). Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 6.732.430.000 yang dinilai berdasarkan laporan KJPP Herly, Ariawan & Rekan, penilai independen, dengan laporan penilaian tertanggal 12 Maret 2018. Pada tanggal 30 April 2018, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas properti investasi.

10. ASET TETAP


Biaya perolehan Pemilikan langsung

Tanah 22.970.999.337 - - - 22.970.999.337 Bangunan 69.665.268.205 - - - 69.665.268.205 Kendaraan 2.000.472.058 - 198.091.800 - 1.802.380.258 Perabotan dan perlengkapan 9.223.789.074 - - - 9.223.789.074 Peralatan kantor 957.575.424 - - - 957.575.424

Jumlah 104.818.104.098 - 198.091.800 - 104.620.012.298

Akumulasi penyusutanPemilikan langsung

Bangunan 6.665.788.826 1.148.330.136 - - 7.814.118.962 Kendaraan 731.891.185 80.323.921 83.371.669 - 728.843.437 Perabotan dan perlengkapan 3.614.939.821 955.590.322 - - 4.570.530.143 Peralatan kantor 688.738.294 80.242.642 - - 768.980.936

Jumlah 11.701.358.126 2.264.487.021 83.371.669 - 13.882.473.478

Jumlah tercatat 93.116.745.972 90.737.538.820

30 April 2018

310







Tanah 22.995.833.360 - 307.066.672 282.232.649 22.970.999.337 Bangunan 65.409.751.040 3.061.024.271 692.933.328 1.887.426.222 69.665.268.205 Kendaraan 2.124.086.058 - 123.614.000 - 2.000.472.058 Perabotan dan perlengkapan 5.272.296.532 3.951.492.542 - - 9.223.789.074 Peralatan kantor 915.795.637 46.550.287 4.770.500 - 957.575.424 Aset dalam pembangunan 1.250.533.890 - - (1.250.533.890) -

Jumlah 97.968.296.517 7.059.067.100 1.128.384.500 919.124.981 104.818.104.098


Bangunan 3.350.441.777 3.378.865.937 63.518.888 - 6.665.788.826 Kendaraan 502.261.264 273.409.879 43.779.958 - 731.891.185 Perabotan dan perlengkapan 2.171.894.599 1.443.045.222 - - 3.614.939.821 Peralatan kantor 458.129.400 234.385.540 3.776.646 - 688.738.294

Jumlah 6.482.727.040 5.329.706.578 111.075.492 - 11.701.358.126

Jumlah tercatat 91.485.569.477 93.116.745.972

31 Desember 2017



Tanah 21.460.500.000 1.535.333.360 - - 22.995.833.360 Bangunan 12.554.300 14.639.071.912 - 50.758.124.828 65.409.751.040 Kendaraan 1.667.405.800 398.330.258 125.000.000 183.350.000 2.124.086.058 Perabotan dan perlengkapan 4.892.027.514 380.269.018 - - 5.272.296.532 Peralatan kantor 858.080.911 57.714.726 - - 915.795.637 Aset dalam pembangunan 52.008.658.718 - - (50.758.124.828) 1.250.533.890

Aset sewa pembiayaanKendaraan 183.350.000 - - (183.350.000) -

Jumlah 81.082.577.243 17.010.719.274 125.000.000 - 97.968.296.517


Bangunan 167.311 3.350.274.467 - - 3.350.441.778 Kendaraan 282.884.641 227.097.456 61.197.917 53.477.083 502.261.263 Perabotan dan perlengkapan 906.882.655 1.265.011.944 - - 2.171.894.599 Peralatan kantor 238.085.604 220.043.796 - - 458.129.400

Aset sewa pembiayaanKendaraan 30.558.333 22.918.750 - (53.477.083) -

Jumlah 1.458.578.544 5.085.346.413 61.197.917 - 6.482.727.040

Jumlah tercatat 79.623.998.699 91.485.569.477

31 Desember 2016

311







Tanah 16.170.000.000 5.290.500.000 - - 21.460.500.000 Bangunan 2.300.000 10.254.300 - - 12.554.300 Kendaraan 1.442.014.000 225.391.800 - - 1.667.405.800 Perabotan dan perlengkapan 728.098.230 4.163.929.284 - - 4.892.027.514 Peralatan kantor 599.386.235 258.694.676 - - 858.080.911 Aset dalam pembangunan 15.821.766.346 36.186.892.372 - - 52.008.658.718

Aset sewa pembiayaanKendaraan 183.350.000 - - - 183.350.000

Jumlah 34.946.914.811 46.135.662.432 - - 81.082.577.243


Bangunan 9.585 157.726 - - 167.311 Kendaraan 83.208.915 199.675.726 - - 282.884.641 Perabotan dan perlengkapan 241.823.658 665.058.997 - - 906.882.655 Peralatan kantor 48.221.996 189.863.608 - - 238.085.604

Aset sewa pembiayaanKendaraan 7.639.583 22.918.750 - - 30.558.333

Jumlah 380.903.737 1.077.674.807 - - 1.458.578.544

Jumlah tercatat 34.566.011.074 79.623.998.699

31 Desember 2015

Pada tahun 2017, reklasifikasi dari aset real estat menjadi aset tetap dengan nilai sebesar Rp 919.124.981 dikarenakan oleh perubahan intensi manajemen sehubungan dengan penggunaan aset tersebut (Catatan 7).

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tetap bangunan terdiri atas biaya pinjaman dari:

30 April 2018 2017 2016 2015

Utang bank dan lembagakeuangan lainnya (Catatan 9) - - 3.711.797.817 7.110.025.047

Utang lain-lain - pihak berelasi(Catatan 28 dan 34) - - - 660.642.953

Jumlah - - 3.711.797.817 7.770.668.000

31 Desember

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

30 April 2018 2017 2016 2015

Beban pokok pendapatan (Catatan 23) 1.940.965.410 4.630.568.807 4.442.053.079 665.216.724

Beban umum dan administrasi (Catatan 25) 323.521.611 699.137.771 643.293.334 412.458.083

Jumlah 2.264.487.021 5.329.706.578 5.085.346.413 1.077.674.807

31 Desember

312





Perhitungan keuntungan pelepasan aset tetap sebagai berikut:

30 April 2018 2017 2016 2015

Hasil penjualan aset tetap 161.000.000 1.017.309.008 63.802.083 - Nilai tercatat aset tetap yang dijual 114.720.131 1.017.309.008 47.604.166 -

Keuntungan penjualan aset tetap 46.279.869 - 16.197.917 -

31 Desember

Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, sebagian aset tetap Kelompok Usaha dijadikan sebagai jaminan utang bank dan lembaga keuangan lainnya (Catatan 13). Nilai wajar aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 97.556.000.000 yang dinilai berdasarkan laporan KJPP Herly, Ariawan & Rekan, penilai independen, dengan laporan penilaian tertanggal 12 Maret 2018. Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, Kelompok Usaha mengasuransikan aset tetapnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 76.616.355.624, Rp 76.616.355.624, Rp 76.616.510.990 dan Rp 35.116.355.624. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang diasuransikan. Berdasarkan penilaian manajemen, tidak ada kerugian penurunan nilai yang harus diakui atas aset tetap tersebut.

11. ASET LAIN-LAIN

30 April 2018 2017 2016 2015

Beban jasa profesionalterkait proses pelepasansaham ke masyarakat 2.639.678.601 1.969.500.000 - -

Uang jaminan sewa 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000

Jumlah 2.684.678.601 2.014.500.000 45.000.000 45.000.000

31 Desember

Biaya jasa professional Perusahaan terkait proses pelepasan saham Perusahaan ke masyarakat (go public). Jika proses pelepasan saham Perusahaan ke masyarakat tidak dapat terlaksana, maka biaya-biaya ini akan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

12. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

30 April 2018 2017 2016 2015

CV Mandiri Cipta Sarana 662.549.725 - 181.177.099 481.177.096 CV Cipta Cahaya 377.055.000 - - - CV Tesala Putradarma 98.681.719 330.210.000 99.999.922 883.543.272 CV Guci Merbabu 55.034.873 55.034.873 246.968.514 187.489.807 PT Suara Merdeka Press 22.470.000 22.470.000 484.458.625 - PT Prokon Jaya Bangun Persada - 17.960.869 - 101.505.101 PT Timber Solution - - - 252.321.300 Lain-lain (di bawah Rp 100 juta) 950.941.596 795.519.473 855.979.521 421.165.128

Jumlah 2.166.732.913 1.221.195.215 1.868.583.681 2.327.201.704

31 Desember

Tidak terdapat aset Kelompok Usaha yang dijaminkan sehubungan dengan utang usaha kepada pihak ketiga tersebut pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

313




(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

30 April 2018 2017 2016 2015

Bank:PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 39.831.406.231 40.109.406.131 39.900.000.000 - PT Bank Bukopin Tbk 36.350.286.742 36.441.286.742 37.151.264.418 35.411.558.900 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 31.620.000.000 32.711.000.000 37.050.000.000 13.826.484.287 PT BPR Gunung Rizki 22.500.000.000 22.500.000.000 - - PT Bank Jateng 20.296.802.824 20.296.802.824 19.509.045.850 - PT BPR Mandiri Artha Abadi dan

PT BPR Rudo Indobank 4.843.317.735 4.850.000.000 5.146.061.000 7.000.000.000 PT BPR Restu Artha Makmur 2.125.000.000 2.125.000.000 - - PT BPR Rudo Indobank 1.900.000.000 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 1.548.000.000 1.660.000.000 2.975.000.000 - PT Bank BPD DIY - - 33.120.530.481

Lembaga keuangan lainnya:Koperasi Rejo Agung Sukses 2.000.000.000 2.000.000.000 - -

Jumlah pokok pinjaman 163.014.813.532 162.693.495.697 141.731.371.268 89.358.573.668 Dikurangi:Bagian jatuh tempo dalam satu tahun (55.802.723.966) (50.925.406.131) (7.568.925.321) (38.565.824.963)

Bagian jangka panjang 107.212.089.566 111.768.089.566 134.162.445.947 50.792.748.705

Rata-rata tingkat bunga per tahun 15,45% 15,20% 13,43% 13,65%

31 Desember

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Pada bulan Oktober 2016, KSPD memperoleh pinjaman kredit angsuran untuk investasi refinancing Hotel Allstay Semarang dengan plafon maksimal sebesar Rp 40.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,5% (floating) per tahun dengan jangka waktu 120 bulan yang berakhir pada bulan Oktober 2026. Pada bulan Juni 2017, pinjaman ini direstrukturisasi dengan plafon menjadi Rp 39.700.000.000, menurunkan bunga menjadi sebesar 12,25% (floating) untuk 9 bulan dengan membayar 8,5% dan menangguhkan 3,75% dibayarkan penuh di bulan ke 10 dan jangka waktu kredit berakhir menjadi November 2026.

Pinjaman ini dijamin dengan sebidang tanah beserta bangunannya berstatus HGB seluas 557 m2 berlokasi di Kota Semarang dan piutang tagihan KSPD senilai Rp 50.920.000, jaminan personal atas nama Josafat Kurniawan Hadi dan jaminan perusahaan dari PT Kota Satu Indonesia. Berdasarkan perjanjian kredit antara KSPD dengan BNI tersebut diatas, KSPD diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: Menjaga rasio keuangan tertentu sebagai berikut: - Current ratio minimum 1 kali. - Debt to Equity Ratio maksimal 2,1 kali. - Debt Service Coverage Ratio minimal 100% Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, Perusahaan tidak diperkenankan untuk: - Mengadakan penggabungan usaha (merger) atau konsolidasi dengan perusahaan lain. - Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga. - Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain. - Mengubah bentuk dan/atau status hukum Perusahaan, mengubah Anggaran Dasar (kecuali untuk

peningkatan modal), memindahtangankan saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.

- Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.

314





- Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang agunan. - Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit. - Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut

diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha. - Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud

apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Debitur kepada BNI, kepada pihak lain. - Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. Melakukan

investasi atau pembelian aktiva tetap tidak produktif/non lancar. - Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak

manapun. - Mengubah bidang usaha. - Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan. - Mengubah susunan pengurus Direksi, Komisaris dan kepemilikan saham perusahaan. - Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, tetapi tidak terbatas pada :

1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Debitur dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Debitur.

2. Melakukan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Debitur dan mengancam keberlangsungan usaha Debitur.


- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang tirnbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

- Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain. - Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saharn dan/atau

perusahaan Afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman sub ordinasi kredit fasilitas BNI.

- Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.

- Mengambil lease dari perusahaan leasing. Melalui surat tanggal 14 Mei 2018, BNI telah menyetujui untuk mencabut negative covenants yaitu pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham KSPD. Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang KSPD ke BNI masing-masing sebesar Rp 39.831.406.231, Rp 40.109.406.131 dan Rp 39.900.000.000. PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) a. Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas dari Bukopin sebagai berikut:

- Pada bulan April 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dengan maksimal penarikan sebesar Rp 9.500.000.000 yang digunakan untuk modal kerja. Pinjaman ini dikenakan bunga efektif sebesar 13,65% (floating) per tahun dengan jangka waktu 24 bulan yang berakhir pada bulan April 2017. Pada bulan Juli 2016 pinjaman ini dilunasi. Pinjaman ini dijamin dengan: 1. 4 (empat) bidang tanah bersertifikat hak milik yang dikuasai Perusahaan seluas 8.460 m2

yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah. 2. 1 (satu) bidang tanah bersertifikat HGB atas nama KSPD seluas 1.302 m2 yang berlokasi di

Condongcatur, Yogyakarta. 3. Jaminan pribadi atas nama Josafat Kurniawan Hadi.

315





- Pada bulan April 2016, Perusahaan kembali memperoleh pinjaman kredit uncommitted loan untuk modal kerja Perusahaan sebesar Rp 10.500.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,54% (floating) dengan jangka waktu 24 bulan yang berakhir pada bulan April 2018.

- Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 063/PL/Lgl.SMG/IV/2018 tanggal 27 April 2018, Perusahaan telah mendapatkan persetujuan untuk merestrukturisasi pinjaman pada Bank Bukopin ke dalam bentuk kredit angsuran dan perpanjangan pinjaman menjadi 60 bulan sejak tanggal restrukturisasi dengan bunga sebesar 11,50% (efektif) per tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan: 1. Tanah bersertifikat hak milik yang dikuasai Perusahaan seluas 17.997 m2 yang berlokasi di

Ungaran, Jawa Tengah. 2. Tanah berstatus HGB atas nama KSPD, seluas 1302 m2 yang berlokasi di Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta. 3. Jaminan pribadi atas nama Josafat Kurniawan Hadi. 4. Penjaminan aset atas nama Perusahaan dan KSPD.

Melalui surat tanggal 16 Mei 2018, Bukopin telah menyetujui untuk mencabut negative covenants atas Perusahaan sebagai berikut: - perubahan anggaran dasar termasuk didalamnya melakukan perubahan susunan dan

komposisi pemegang saham, susunan anggota dewan direksi dan komisaris - pembayaran sesuatu atas sisa hasil usaha atau pembagian dana cadangan Perusahaan dari

waktu ke waktu - mengadakan perusahaan baru atau memperbesar perusahaan-perusahaannya yang sekarang

ada.

b. KSPD memperoleh beberapa fasilitas dari Bukopin sebagai berikut: - Pada bulan Maret 2015, KSPD memperoleh fasilitas pinjaman kredit angsuran dengan

maksimal pencairan sebesar Rp 20.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk investasi pembangunan hotel di Yogyakarta, dikenakan bunga sebesar 13,65% (floating) per tahun dengan jangka waktu 96 bulan yang berakhir pada bulan Maret 2023.

- Pada bulan Oktober 2015, KSPD memperoleh pinjaman kredit angsuran untuk pembangunan tambahan serta pembelian dan pembangunan lahan parkir dengan plafon sebesar Rp 5.000.000.000 dan Rp 4.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 13,53% (floating) per tahun dengan jangka waktu 96 bulan yang berakhir pada bulan Oktober 2023.

- Pada bulan Juni 2016, KSPD mengubah pinjaman kredit angsuran dengan plafon sebesar Rp 4.000.000.000 diatas menjadi Rp 3.000.000.000 dan mengubah yang seharusnya jatuh tempo pada Oktober 2023 menjadi Juni 2024. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 13,53% (floating) per tahun.

- Pada bulan Oktober 2015, KSPD memperoleh pinjaman kredit angsuran untuk modal kerja Hotel City One dengan plafon sebesar Rp 1.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 13,53% (floating) per tahun dengan jangka waktu 36 bulan yang berakhir pada bulan Oktober 2018.

Pada bulan Juni 2017, pinjaman dengan plafon Rp 20.000.000.000, Rp 5.000.000.000, Rp 3.000.000.000 dan Rp 1.000.000.000 tersebut di saldo pinjamannya digabung untuk direstrukturisasi plafonnya menjadi Rp 25.995.286.742, bunga diturunkan menjadi sebesar 11,48% (floating) per tahun dan jatuh tempo menjadi bulan Juni 2025.

- Pada bulan Juni 2017, pinjaman ini direstrukturisasi dengan menurunkan bunga menjadi

11,48% (floating) per tahun dan jatuh tempo menjadi Juni 2025. Sebelum restrukturisasi, Fasilitas pinjaman tersebut diatas dijamin dengan tanah milik KSPD berstatus HGB seluas 1.302 m2 berlokasi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan jaminan pribadi atas nama Josafat Kurniawan Hadi.

316





Setelah restrukturisasi, Jaminan atas pinjaman tersebut ditambah dengan 8 (delapan) bidang tanah bersertifikat hak milik yang dikuasai Perusahaan seluas 9.537 m2 berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah. Semua Jaminan diatas juga mengcover seluruh fasilitas pinjaman Perusahaan. Melalui surat tanggal 16 Mei 2018, Bukopin telah menyetujui untuk mencabut negative covenants atas KSPD sebagai berikut: - perubahan anggaran dasar termasuk didalamnya melakukan perubahan susunan dan

komposisi pemegang saham, susunan anggota dewan direksi dan komisaris - pembayaran sesuatu atas sisa hasil usaha atau pembagian dana cadangan KSPD dari waktu

ke waktu - mengadakan perusahaan baru atau memperbesar perusahaan-perusahaannya yang sekarang

ada. Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, saldo utang Kelompok Usaha ke Bukopin sebagai berikut:

30 April 2018 2017 2016 2015

Perusahaan 10.475.000.000 10.500.000.000 10.500.000.000 9.500.000.000 KSPD 25.875.286.742 25.941.286.742 26.651.264.418 25.911.558.900

Jumlah 36.350.286.742 36.441.286.742 37.151.264.418 35.411.558.900

31 Desember

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas dari BTN sebagai berikut: - Pada bulan Juni 2013, Perusahaan memperoleh pinjaman kredit revolving untuk pembiayaan

pembangunan proyek Perusahaan sebesar Rp 20.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 12 % per tahun (floating) dengan jangka waktu 24 bulan yang berakhir pada bulan Juni 2015. Perjanjian ini setuju diperpanjang hingga Juni 2017, namun pada bulan Maret 2016 pinjaman ini dilunasi. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: 1. Tanah berstatus hak milik yang dikuasai Perusahaan, sebanyak 8 bidang seluas 29.896 m2 yang

berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah. 2. Jaminan pribadi atas nama Johan Prasetyo Santoso, Josafat Kurniawan Hadi dan

Herowiratno Gunawan. 3. Cessie atas piutang yang berkaitan dengan penjualan rumah yang dibiayai oleh BTN Berdasarkan perjanjian kredit antara Perusahaan dengan BTN tersebut diatas, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: Perusahaan tidak diperkenankan untuk: - Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek ini, kecuali

pinjaman dari pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim. - Mengikat diri sebagai penjamin hutang. - Merubah Anggaran Dasar Perusahaan (terkait modal, kepemilikan dan pengurus). - Melakukan merger atau akuisisi. - Mengajukan permohonan pailit. - Memindahtangankan dalam bentuk apapun atau dengan nama apapun dan dengan

maksud apapun juga kepada pihak ketiga. - Menjual secara tunai tanpa seijin pihak bank.

- Pada bulan Maret 2016, Perusahaan memperoleh pinjaman kredit konstruksi untuk pembiayaan

pembangunan proyek Amaya dari BTN sebesar Rp 38.000.000.000 dan tingkat bunga 13% per tahun (floating) dengan jangka waktu 24 bulan yang berakhir pada bulan Maret 2018. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

317





1. Tanah berstatus HGB atas nama Perusahaan sebanyak 73 bidang seluas 12.986 m2 yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

2. Jaminan pribadi atas nama Johan Prasetyo Santoso, Josafat Kurniawan Hadi dan Herowiratno Gunawan.

3. Jaminan perusahaan atas nama PT Kota Satu Indonesia. 4. Cessie atas piutang terkait semua proyek The Amaya. Berdasarkan perjanjian kredit antara Perusahaan dengan BTN tersebut diatas, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: Perusahaan tidak diperkenankan untuk: - Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek ini, kecuali pinjaman dari

pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim. - Mengikat diri sebagai penjamin hutang. - Merubah Anggaran Dasar Perusahaan (terkait modal, kepemilikan dan pengurus). - Melakukan merger atau akuisisi. - Membayar deviden perusahaan. - Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit. - Menyewakan perusahaan kepada pihak lain. - Memindahtangankan dalam bentuk apapun atau dengan nama apapun dan dengan maksud

apapun juga kepada pihak ketiga terhadap lokasi proyek ataupun terhadap Perusahaan - Menggunakan rekening Bank lain dalam rangka penjualan unit rumah yang dibiayai BTN. Pada bulan Oktober 2017, Perusahaan melakukan Restrukturisasi Kredit KMK Konstruksi BTN yang telah didokumentasikan dalam akta No. 96 tanggal 30 Oktober 2017 dengan plafon sebesar Rp 34.752.000.000 dan perpanjangan jangka waktu hingga 24 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2020.

Melalui surat tanggal 14 Agustus 2018 dan 18 Mei 2018, BTN telah menyetujui untuk mencabut negative covenants yaitu perubahan bentuk/status hukum Perusahaan, penerbitan saham baru, pemindahan hak atas saham, penggunaan dana Perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit BTN, pembagian deviden, perubahan anggaran dasar, mengubah susunan dewan direksi dan dewan komisaris, penjualan maupun pembebanan hak jaminan (penjaminan) atas saham Perusahaan, pelaksanaan akuisisi maupun investasi/penyertaan pada perusahaan lain dan mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, saldo utang Perusahaan kepada BTN masing-masing sebesar Rp 31.620.000.000, Rp 32.711.000.000, Rp 37.050.000.000 dan Rp 13.826.484.287. PT Bank Jateng (Bank Jateng) Pada bulan Juli 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit usaha produktif dari Bank Jateng untuk modal kerja sebesar Rp 43.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12% (floating) per tahun dengan jangka waktu 36 bulan yang berakhir pada bulan Juli 2019.

Pinjaman ini dijamin dengan: 1. Tanah berstatus HGB atas nama Perusahaan seluas 11.273 m2 dan tanah dengan sertifikat hak

milik yang dikuasai Perusahaan seluas 8.177 m2, yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah. 2. Jaminan pribadi atas nama Tn. Johan Prasetyo Santoso, Tn. Josafat Kurniawan Hadi dan

Tn. Herowiratno Gunawan. 3. Jaminan perusahaan atas nama PT Kota Satu Indonesia. 4. Piutang terkait proyek The Amaya tahap 2.

Berdasarkan perjanjian kredit antara Perusahaan dengan Bank Jateng tersebut diatas, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

318





Menjaga rasio keuangan tertentu sebagai berikut: - Current ratio minimum 1,2 kali. Perbandingan aset lancar dan hutang lancar (selain bagian hutang

jangka panjang) - Debt to Equity Ratio maksimal 2,7 kali. - Loan to value maksimal 80%. - DSCR minimal 100% Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, Perusahaan tidak diperkenankan untuk: - Mengubah bentuk dan/atau status hukum Perusahaan, mengubah Anggaran Dasar (kecuali untuk

peningkatan modal), memindahtangankan saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.

- Mengubah susunan pengurus perusahaan (Direksi, Komisaris dan kepemilikan saham perusahaan. - Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari

Bank Jateng. - Menjual, menjaminkan dan/atau menyewakan harta kekayaan, barang agunan dan/atas saham

perusahaan kepada siapapun kecuali dalam rangka kegiatan usaha usaha debitur yang wajar berdasarkan penilaian Bank Jateng.

- Menerima pinjaman dari pihak manapun (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali berupa hutang pemegang saham dan/atau afiliasi serta pinjaman dalam rangka transaksi usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian Bank Jateng.

- Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun baik untuk yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Debitur kepada Bank Jateng, kepada pihak manapun kecuali dalam rangka kegiatan usaha utama Debitur yang wajar berdasarkan penilaian Bank Jateng.

- Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan tindakan kepailitan. - Melakukan merger, akuisisi, reorganisasi atau investasi atau penyertaan pada perusahaan lain. - Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + Depresiasi), kecuali untuk

pembangunan proyek yang telah disetujui Bank Jateng. - Mengubah bidang usaha. - Menerbitkan atau menjual saham kecuali di konversi menjadi modal yang dibuat secara Notariil. - Melunasi seluruh atau sebagian hutang (termasuk bunga maupun biaya lainnya yang terkait dengan

hutang tersebut) kepada pemegang saharn dan/atau perusahaan Afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman sub ordinasi terhadap fasilitas Bank Jateng.

- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, tetapi tidak terbatas pada: 1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Debitur

dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Debitur. 2. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Debitur

dan mengancam keberlangsungan usaha Debitur.


- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang tirnbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

- Melunasi atau membayar pokok dan atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman / kredit / hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui Bank Jateng, akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.

- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian Bank Jateng.

- Menarik kembali modal yang telah disetor. - Menunggak kewajiban Bank Jateng serta kewajiban yang lainnya. - Melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang

berlaku.

319





Melalui surat tanggal 22 Mei 2018, Bank Jateng telah menyetujui untuk mencabut negative covenants sebagai berikut: a. Perubahan bentuk dan/atau status hukum Perusahaan, perubahan anggaran dasar (kecuali untuk

peningkatan modal), memindahtangankan saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain

b. Susunan pengurus dan kepemilikan saham Perusahaan c. Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari

Bank Jateng d. Menjual, menjaminkan dan/atau menyewakan harta kekayaan, barang agunan dan/atau saham

Perusahaan kepada siapapun dalam rangka kegiatan usaha utama Perusahaan yang wajar berdasarkan penilaian Bank Jateng

e. Melakukan merger, akuisisi, reorganisasi atau investasi atau penyertaan pada perusahaan lain f. Menerbitkan atau menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal yang dibuat secara notariil Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang Perusahaan kepada Bank Jateng masing-masing sebesar Rp 20.296.802.824, Rp 20.296.802.824 dan Rp 19.509.045.850.

PT Bank Perkreditan Rakyat Gunung Rizki Pusaka Utama (GR) Pada bulan Desember 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dari GR sebesar Rp 22.500.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 15% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun yang berakhir pada bulan Desember 2018. Pinjaman ini dijamin dengan 16 bidang tanah berstatus HGB atas nama Perusahaan seluas 17.932 m2, yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah. Pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017, saldo utang Perusahaan kepada BPR GR masing-masing sebesar Rp 22.500.000.000. PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mandiri Artha Abadi (MAA) dan Bank Pekreditan Rakyat (BPR) Rudo Indobank (Rudo) Perusahaan memperoleh fasilitas dari MAA dan Rudo sebagai berikut: - Pada bulan Maret 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit usaha produktif dari MAA

sebagai Bank Leader dan Rudo sebagai Bank Peserta dalam bentuk Revolving OLB sebesar Rp 7.000.000.000 dengan pembagian pembiayaan yaitu MAA sebesar Rp 4.500.000.000 dan Rudo sebesar Rp 2.500.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 19% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan yang berakhir pada bulan Maret 2015.

Pinjaman ini dijamin dengan tanah berstatus Hak Milik seluas 2.637 m2 yang dikuasai Perusahaan, yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, Perusahaan tidak diperkenankan untuk: - Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari hari. - Bertindak sebagai penjamin atas hutang pihak ketiga. - Menjaminkan atau menggadaikan, menjual dan/atau mengalihkan haka tau

menyewakan/menyerahkan kepada pihak ketiga manapun juga bidang Tanah dan/atau Bangunan, barang-barang yag telah dijaminkan untuk fasilitas kredit ini.

- Mengubah sifat kegiatan usaha Perusahaan yang sedang dijalankan. - Menerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau lembaga keuangan lain.

- Pada bulan Maret 2015, fasilitas pinjaman kredit usaha produktif dari MAA sebagai Bank Leader dan

Rudo sebagai Bank Peserta dalam bentuk Revolving OLB diperpanjang dengan fasilitas sebesar Rp 5.800.000.000 dengan pembagian pembiayaan yaitu MAA sebesar Rp 3.732.000.000 dan Rudo sebesar Rp 2.068.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 19% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan yang berakhir pada bulan Maret 2016.

320





Pinjaman ini dijamin dengan tanah berstatus Hak Milik seluas 2.637 m2 yang dikuasai Perusahaan, yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

- Pada bulan Juni 2015, fasilitas pinjaman kredit usaha produktif dari MAA sebagai Bank Leader dan

Rudo sebagai Bank Peserta dalam bentuk Revolving OLB diatas ditingkatkan jumlah fasilitas kreditnya menjadi sebesar Rp 7.000.000.000 dengan pembagian pembiayaan yaitu MAA sebesar Rp 4.500.000.000 dan Rudo sebesar Rp 2.500.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 19% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan yang berakhir pada bulan Maret 2016. Pinjaman ini dijamin dengan 14 bidang tanah berstatus HGB atas nama Perusahaan seluas 1.726 m2 yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

- Pada bulan Maret 2016, fasilitas pinjaman kredit usaha produktif dari MAA sebagai Bank Leader dan Rudo sebagai Bank Peserta dalam bentuk Revolving OLB diatas untuk fasilitas kredit sebesar Rp 7.000.000.000 dengan pembagian pembiayaan yaitu MAA sebesar Rp 4.500.000.000 dan Rudo sebesar Rp 2.500.000.000 diperpanjang hingga Maret 2017. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 19% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan 14 bidang tanah berstatus HGB atas nama Perusahaan seluas 1.726 m2 yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

- Pada bulan April 2017, fasilitas pinjaman kredit usaha produktif dari MAA sebagai Bank Leader dan

Rudo sebagai Bank Peserta dalam bentuk Revolving OLB diatas diturunkan fasilitas kreditnya menjadi sebesar Rp 4.843.317.735 dengan pembagian pembiayaan yaitu MAA sebesar Rp 3.117.995.000 dan Rudo sebesar Rp 1.725.322.735. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 19% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan yang berakhir pada bulan Maret 2018.

- Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pembiayaan Bersama Pemberian Kredit No. 174/PPPBPK/MAA/III/2018 dan 175/PPK/MAA/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, fasilitas pinjaman kredit usaha produktif dari MAA dan Rudo dalam bentuk Revolving OLB diperpanjang dengan jangka waktu 12 bulan yang berakhir pada bulan Maret 2019.

Pinjaman ini dijamin dengan 11 bidang tanah berstatus HGB atas nama Perusahaan seluas 1.566 m2 yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, saldo utang Perusahaan kepada BPR MAA dan BPR Rudo masing-masing sebesar Rp 4.843.317.735, Rp 4.850.000.000, Rp 5.146.061.000 dan Rp 7.000.000.000. PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Restu Artha Makmur (RAM) Pada bulan Desember 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dari RAM sebesar Rp 2.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dengan jangka waktu 6 bulan yang berakhir pada bulan Juni 2018. Pinjaman ini dijamin dengan 3 kavling tanah berstatus HGB atas nama Perusahaan seluas 144 m2 yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, Perusahaan tidak diperkenankan untuk: - Memperoleh pinjaman dari kreditur lain dengan jaminan yang sama. - Memindahtangankan atau menyewakan barang jaminan kepada pihak manapun. - Mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan termasuk mengubah sifat dan tujuan

kegunaannya baik seluruh maupun sebagian atas barang jaminan.

Pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017, saldo utang Perusahaan kepada BPR RAM masing-masing sebesar Rp 2.125.000.000.

321





PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rudo Indobank (Rudo) Perusahaan memperoleh fasilitas dari Rudo sebagai berikut: - Pada bulan Mei 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dari Rudo

sebesar Rp 2.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 18% per tahun dengan jangka waktu 3 bulan yang berakhir pada bulan Agustus 2017.

Pinjaman ini dijamin dengan 3 bidang tanah berstatus HGB atas nama Perusahaan seluas 356 m2 yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

Pada bulan Agustus 2017, Perusahaan memperpanjang fasilitas pinjaman kredit modal kerja dari Rudo sebesar Rp 2.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 18% per tahun dengan jangka waktu 3 bulan yang berakhir pada bulan November 2017. Pada tanggal 31 Desember 2017, utang ini telah dilunasi.

- Pada bulan Januari 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja untuk

properti dari Rudo sebesar Rp 1.900.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 18% per tahun dengan jangka waktu 1 bulan yang berakhir pada bulan Februari 2018. Berdasarkan perjanjian kredit No. 24 tanggal 28 Februari 2018 dari Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H., notaris di Kabupaten Semarang, fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada Bulan Mei 2018. Pinjaman ini dijamin dengan 3 bidang tanah berstatus HGB atas nama Perusahaan seluas 356 m2 yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

Pada tanggal 30 April 2018, saldo utang Perusahaan kepada BPR Rudo masing sebesar Rp 1.900.000.000.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Pada bulan September 2016, Perusahaan memperoleh pinjaman kredit investasi refinancing dari BRI untuk pembelian rumah toko sebesar Rp 3.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 9,75% per tahun (efektif) dengan jangka waktu 84 bulan yang berakhir pada bulan November 2023. Pinjaman ini dijamin dengan 3 bidang tanah bersertifikat hak milik yang dikuasai Perusahaan seluas 169 m2 beserta bangunannya atas nama Josafat Kurniawan Hadi, pihak berelasi, yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada bulan September 2017, Perusahaan melakukan perubahan atas pinjaman diatas dari fasilitas kredit sebesar Rp 3.000.000.000 diturunkan menjadi Rp 1.823.000.000 dengan menarik jaminan 1 bidang tanah seluas 55 m2.

Berdasarkan perjanjian kredit antara Perusahaan dengan BRI tersebut diatas, Perusahaan diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, Perusahaan tidak diperkenankan untuk: - Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan kepada

pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini. - Melakukan perubahan anggaran dasar dan atau mengubah susunan serta pemegang saham dan

komposisi permodalan. - Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit

Perusahaan sendiri. - Menyewakan aset yang diagunkan di BRI kepada pihak lain tanpa persetujuan dari BRI.

322





Melalui surat tanggal 18 Mei 2018, Bukopin telah menyetujui untuk mencabut negative covenants yaitu perubahan anggaran dasar dan/atau mengubah susunan serta pemegang saham dan komposisi permodalan. Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang Perusahaan kepada BRI masing-masing sebesar Rp 1.548.000.000, Rp 1.660.000.000 dan Rp 2.975.000.000. PT Bank BPD DIY (BPD DIY) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit pada bulan Desember 2013, KSPD memperoleh fasilitas pinjaman kredit investasi untuk pembangunan hotel dari BPD DIY dengan maksimum kredit sebesar Rp 32.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar Rp 10,25% (floating) per tahun dengan jangka waktu 120 bulan. Pada saat yang sama, KSPD juga memperoleh fasilitas pinjaman kredit interest during construction dari BPD DIY dengan maksimum kredit Rp 2.500.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,25% (floating) per tahun dengan jangka waktu 36 bulan. Pinjaman ini dijamin dengan tanah dengan status HGB atas nama KSPD seluas 557 m2 beserta bangunannya seluas 4.500 m2. Berdasarkan perjanjian kredit antara Perusahaan dengan BPD DIY tersebut diatas, KSPD diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: Perusahaan tidak diperkenankan untuk: - Melakukan pemindahan hak atas barang jaminan. - Mengubah anggaran dasar, perubahan modal saham, susunan pengurus, status debitur tanpa

persetujuan dari BPD DIY. - Menjaminkan, menjamin kembali, menjual, mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaan

debitur. - Tanpa persetujuan Bank melakukan tindakan merger, akuisisi, investasi, go public & penjualan

aset-aset perusahaan. - Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan

perusahaan kepada pihak lain. - Melakukan pelunasan/membayar hutang kepada pemegang saham/hutang pesero sebelum hutang

di BPD DIY Cabang Utama dilunasi terlebih dahulu. - Melakukan pembayaran bunga dan atau pinjaman kepada pemegang saham. - Melakukan penyertaan saharn, baik kepada group sendiri maupun perusahaan lain. - Memberikan pinjaman kepada group usaha atau pihak lain yang tidak berkaitan dengan usahanya. - Melakukan penggantian operator pengelola / manajemen hotel kepada pihak lain tanpa persetujuan

dari BPD DIY. Pinjaman ini telah dilunasi pada Bulan Oktober 2016.

Koperasi Rejo Agung Sukses (RA) Pada bulan Mei 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari RA sebesar Rp 200.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 21% per tahun dengan jangka waktu 1 Tahun yang berakhir pada bulan Mei 2018. Tidak terdapat jaminan atas pinjaman ini. Pada bulan Oktober 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari RA sebesar Rp 1.925.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 21% per tahun dengan jangka waktu 3 Bulan yang berakhir pada bulan Januari 2018. Berdasarkan Perjanjian Perubahan terhadap Kredit no. 260/PK-ADD/RAS-WHD/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 yang diubah dengan Perjanjian Perubahan terhadap Kredit No. 033/PK-ADD/RAS-WHD/IV/2018 tanggal 7 April 2018, pinjaman Perusahaan kepada Koperasi Rejo Agung Sukses telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2018.

323





Pinjaman ini dijamin dengan 3 bidang tanah berstatus HGB atas nama Perusahaan seluas 96 m2, yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah. Pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017, saldo utang Perusahaan kepada Koperasi RA masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000.

14. UANG MUKA PENJUALAN

49

30 April 2018 2017 2016 2015Pihak ketiga

Rumah tinggal 38.662.667.777 36.264.148.252 35.365.614.144 44.758.391.713 Rumah toko - - 2.458.181.026 4.109.864.032 Jasa manajemen 21.277.500 - - -

Jumlah 38.683.945.277 36.264.148.252 37.823.795.170 48.868.255.745

31 Desember

Persentase pembayaran uang muka sebagai berikut:

30 April 2018 2017 2016 2015Rumah tinggal

100% 11.020.580.685 6.821.909.430 4.826.749.409 5.614.882.483 50% sampai dengan 99% 21.894.089.957 20.823.952.857 24.081.658.309 34.459.655.503 20% sampai dengan 49% 2.936.014.467 5.944.703.691 5.232.069.243 2.946.217.501 Dibawah 20% 2.811.982.667 2.673.582.274 1.225.137.183 1.737.636.226

Sub-jumlah 38.662.667.777 36.264.148.252 35.365.614.144 44.758.391.713

31 Desember

Rumah toko

100% - - 2.176.508.000 4.050.467.300 50% sampai dengan 99% - - - - 20% sampai dengan 49% - - 281.673.026 - Dibawah 20% - - - 59.396.732

Sub-jumlah - - 2.458.181.026 4.109.864.032

Jumlah 38.662.667.777 36.264.148.252 35.365.614.144 44.758.391.713

15. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

30 April 2018 2017 2016 2015

Pajak final - Perusahaan 29.968.882 90.887.588 - - Pajak penghasilan

Pasal 4(2) 12.318.529 - - 13.733.619 Pasal 21 47.340.603 35.177.654 36.285.476 178.441 Pasal 23 1.027.406.985 1.030.848.641 459.810.787 486.643 Berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 46 tahun 2013 11.865.024 11.283.360 16.311.834 21.611.698 Pajak pertambahan nilai 119.875.527 246.853.156 264.960.028 690.145.505 Pajak pembangunan - Entitas anak 455.023.279 345.899.668 148.974.892 117.522.565

Jumlah 1.703.798.829 1.760.950.067 926.343.017 843.678.471

324





b. Beban Pajak Final

Beban pajak final Kelompok Usaha terdiri dari beban pajak final Perusahaan. Perhitungan pajak final sebagai berikut:

2018 2017 2017 2016 2015

Pendapatan yang dikenakan pajak final pada tarif yang berlaku 16.635.664.255 10.262.204.791 38.277.623.605 37.240.262.200 36.889.088.727

Beban pajak final - periode berjalan (227.780.807) (159.652.143) (971.003.092) (640.198.319) (507.556.882)

31 Desember30 April

Perhitungan beban pajak final di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Pajak Penghasilan Badan Perusahaan untuk tahun buku 2017, 2016 dan 2015.

Perusahaan telah menyampaikan pajak penghasilan badan tahun 2017 ke Kantor Pelayanan Pajak. Pajak penghasilan badan tahun 2017 Perusahaan dilaporkan berdasarkan perhitungan di atas. Pada tanggal 4 November 2008, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2008 tentang “perubahan ketiga atas PP No. 48/1994 mengenai pembayaran pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan”. Peraturan ini mengatur, efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2009, penghasilan wajib pajak yang berasal dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, akan dikenai pajak yang bersifat final sebesar 5% dari nilai penjualan atau pengalihan, yang telah digantikan oleh PP No. 34/2016 tanggal 8 Agustus 2016, efektif tanggal 8 September 2016, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan pajak final sebesar 2,5% dari nilai penjualan atau pengalihan.

c. Beban Pajak Penghasilan - neto

Beban (manfaat) pajak Kelompok Usaha terdiri dari beban (manfaat) pajak penghasilan KSPD, entitas anak. Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain KSPD dengan estimasi rugi fiskal KSPD pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:

30 April 2018 31 Desember 2017

Rugi sebelum pajak penghasilan (2.698.257.192) (5.668.466.263) Perbedaan temporer

Imbalan pasca kerja 141.586.749 328.510.569 Perbedaan tetap

Jamuan dan representasi 300.000 20.705.450 Biaya Komunikasi - 42.299.328 Pendapatan jasa giro (82.981) (2.090.041)

Estimasi rugi fiskal (2.556.453.424) (5.279.040.957)

Berdasarkan perhitungan di atas, KSPD mengalami rugi fiskal pada periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2018 dan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sehingga tidak dibebankan pajak penghasilan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, KSPD telah menyampaikan pajak penghasilan badan tahun 2017 ke Kantor Pelayanan Pajak. Pajak penghasilan badan tahun 2017 dilaporkan berdasarkan perhitungan di atas.

325





30 April 2018 2017 2016 2015

Beban pajak penghasilan - Entitas anak (581.664) - (119.885.931) (27.344.096) Manfaat (beban) pajak tangguhan

Entitas anakPenyisihan untuk rugi fiskal 639.113.356 1.319.760.239 - - Penyisihan untuk imbalan kerja 35.396.687 82.127.643 - -

Sub-total 674.510.043 1.401.887.882 - -

Manfaat (beban) pajak penghasilan 673.928.379 1.401.887.882 (119.885.931) (27.344.096)

31 Desember

Manajemen KSPD berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan di atas tersebut dapat dipulihkan kembali melalui penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, KSPD menghitung beban pajak penghasilan berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 dengan tarif sebesar 1% dari nilai peredaran bruto usaha. Perhitungan tersebut di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Pajak Penghasilan Badan KSPD untuk tahun buku 2016 dan 2015. Pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, KSM menghitung beban pajak penghasilan berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 dengan tarif sebesar 1% dari nilai peredaran bruto usaha. Perhitungan tersebut di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Pajak Penghasilan Badan KSPD untuk tahun buku 2016 dan 2015.

d. Pajak Tangguhan

Rincian dari aset pajak tangguhan Perusahaan sebagai berikut:

1 Januari 2017 Mutasi 31 Desember 2017 Mutasi 30 April 2018

Estimasi rugi fiskal - (1.319.760.239) 1.319.760.239 (639.113.356) 1.958.873.595 Liabilitas imbalan pasca kerja - (82.127.643) 82.127.643 (35.396.687) 117.524.330 Penghasilan komprehensif lain - 11.959.562 (11.959.562) 21.534.718 (33.494.280)

Estimasi aset pajak tangguhan - (1.389.928.320) 1.389.928.320 (652.975.325) 2.042.903.645

e. Pengampunan Pajak

Pada tahun 2016, Perusahaan dan KSPD telah mengikuti program pengampunan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang “Pengampunan Pajak” (UU) yang berlaku efektif 1 Juli 2016. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur di dalam UU. Pengampunan pajak diberikan atas kewajiban perpajakan Perusahaan sampai dengan tahun pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan meliputi pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai.

Sehubungan dengan program tersebut, Perusahaan dan KSPD telah memperoleh SKPP sebagai berikut:

No. SKPP Tanggal SKPPNilai kas yang diungkapkan

Perusahaan KET-108/PP/WPJ.10/2016 11 Agustus 2016 150.202.800 KSPD KET-6908/PP/WPJ.10/2016 5 Oktober 2016 103.215.000

Nilai kas yang diungkapkan dalam program pengampunan pajak tersebut dicatat sebagai tambahan modal disetor (dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha (Catatan 18).

326




(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 16. IMBALAN KERJA

Perusahaan dan entitas anak mencatat liabilitas imbalan kerja untuk seluruh karyawan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Total kewajiban imbalan kerja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tanggal 30 April 2018 dan 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dihitung oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing tertanggal 21 September 2018 dan 9 Februari 2018. Asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut: 31 Desember 30 April 2018 2017 2016 2015 Tingkat bunga diskonto : 7,4% 7,3% 8,5% 9,1% Tingkat kenaikan upah (% p.a.) : 8,0% Usia pension : 55 Tingkat mortalita : Indonesia – III (2011) Tingkat cacat (% p.a.) : 0,02 % Tingkat pengunduran diri : 5% sampai usia 30 tahun dan menurun bertahap ke 0%

pada usia 55 Metode : Projected Unit Credit

a. Beban imbalan kerja

2018 2017 2017 2016 2015

Biaya jasa:Biaya jasa kini 360.531.133 249.309.813 624.854.634 420.298.375 221.563.109 Biaya jasa lalu - - - - -

Beban bunga bersih 31.170.218 21.406.789 66.006.962 36.725.186 13.898.665

Beban imbalan kerja 391.701.351 270.716.602 690.861.596 457.023.561 235.461.774


b. Liabilitas imbalan kerja

30 April 2018 2017 2016 2015

Nilai kini kewajiban imbalan pasti 1.522.400.945 1.311.650.089 776.552.504 403.573.469 Nilai wajar dari aset program - - - -

Jumlah liabilitas imbalan kerja 1.522.400.945 1.311.650.089 776.552.504 403.573.469

31 Desember

c. Mutasi pendapatan komprehensif lainnya

30 April 2018 2017 2016 2015

Saldo awal periode (235.209.553) (79.445.542) 4.598.984 - Keuntungan (kerugian) aktuaria pada

liabilitas imbalan kerja (8.672.755) (155.764.011) (84.044.526) 4.598.984 Kerugian aktuaria pada aset program - - - -

Saldo akhir periode (243.882.308) (235.209.553) (79.445.542) 4.598.984

31 Desember

327





d. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

30 April 2018 2017 2016 2015

Saldo awal periode 1.311.650.089 776.552.504 403.573.469 163.513.711 Biaya jasa:

Biaya jasa kini 360.531.133 624.854.634 420.298.375 221.562.109 Biaya jasa lalu - - - -

Beban bunga bersih 31.170.218 66.006.962 36.725.186 13.898.665 Keuntungan (kerugian) aktuaria

yang timbul atas:Perubahan pada asumsi aktuarial (17.970.522) 165.552.924 54.135.888 (31.405.089) Penyesuaian (162.979.973) (321.316.935) (138.180.414) 36.004.073

Saldo akhir 1.522.400.945 1.311.650.089 776.552.504 403.573.469

31 Desember

e. Rincian nilai kini liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 April 2018 dan periode empat tahun sebelumnya yaitu 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 sebagai berikut:

30 April 2018 2017 2016 2015 2014

Nilai kini liabilitas imbalan pasti 1.522.400.945 1.311.650.089 776.552.504 403.573.469 163.513.711 Penyesuaian yang timbul pada

liabilitas program 162.979.973 321.316.935 138.180.414 36.004.073- -

31 Desember

f. Perubahan sebesar satu persen pada tingkat diskonto akan berdampak pada nilai kini liabilitas

imbalan kerja dan biaya jasa kini:

1% Kenaikan 1% Penurunan

Nilai kini liabilitas imbalan pasti 1.357.278.987 1.715.689.016 Biaya jasa kini 324.875.636 402.284.228 Biaya bunga 31.170.218 31.170.218

30 April 2018


Nilai kini liabilitas imbalan pasti 1.171.596.436 1.475.914.060 Biaya jasa kini 556.981.980 705.549.293 Biaya bunga 66.006.962 66.006.962

31 Desember 2017


Nilai kini liabilitas imbalan pasti 689.056.958 6.609.212.333 Biaya jasa kini 371.871.452 477.679.369 Biaya bunga 36.725.186 36.725.186

31 Desember 2016

328






Nilai kini liabilitas imbalan pasti 355.586.013 460.314.831 Biaya jasa kini 194.355.116 253.855.412 Biaya bunga 13.898.665 13.898.665

31 Desember 2015

Analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan metode yang mengekstrapolasi dampak atas liabilitas manfaat pasti sebagai akibat perubahan atas asumsi utama yang muncul pada akhir periode pelaporan. Hasil sensitivitas tersebut diatas menentukan dampak secara individu atas liabilitas manfaat pasti masing-masing program pada akhir periode. Dalam kenyataannya, setiap program tergantung pada beberapa hal lain eksternal yang dapat menyebabkan liabilitas manfaat pasti bergerak baik searah maupun berlawanan, dan sensitivitas setiap program dapat berubah secara bervariasi dari waktu ke waktu. Tidak terdapat perubahan metode dan asumsi yang digunakan dalam menghitung analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

17. MODAL SAHAM

Persentase Jumlah modalJumlah saham kepemilikan (%) disetor

PT Kota Satu Indonesia 456.250.000 60,83% 45.625.000.000 Martinus GW Liman 75.000.000 10,00% 7.500.000.000 Widya Susanti Kusyono 60.000.000 8,00% 6.000.000.000 Roy Wirya Subrata 60.000.000 8,00% 6.000.000.000 PT Surya Fajar Capital 43.750.000 5,83% 4.375.000.000 Lain-lain (di bawah 5%) 55.000.000 7,33% 5.500.000.000

Jumlah 750.000.000 100,00% 75.000.000.000

30 April 2018

Nama pemegang saham


PT Kota Satu Indonesia 74.999 99,999% 74.999.000.000 Tn. Kasim Prajitna 1 0,001% 1.000.000

Jumlah 75.000 100,000% 75.000.000.000

31 Desember 2017

Nama pemegang saham


PT Kota Satu Indonesia 1.199 99,92% 1.199.000.000 Ny. Elizabeth Diana Anggraeni 1 0,08% 1.000.000

Jumlah 1.200 100,00% 1.200.000.000

31 Desember 2016 dan 2015

Nama pemegang saham

329





Berdasarkan Akta No. 46 tanggal 27 Desember 2017 oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dari 4.800 lembar saham senilai Rp 4.800.000.000 menjadi 300.000 lembar saham senilai Rp 300.000.000.000 dan modal tambahan disetor Perusahaan dari 1.200 lembar saham senilai Rp 1.200.000.000 menjadi 75.000 lembar saham senilai Rp 75.000.000.000. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0027735.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 27 Desember 2017. Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 7 Maret 2018 oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham untuk melakukan perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0034463.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018.

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR

30 April 2018 2017 2016 2015

Selisih transaksi entitas sepengendali(Catatan 1c) (17.578.147.917) (17.578.147.917) - -

Dampak pengampunan pajak sesuai PSAK 70 Perusahaan (Catatan 15e) 150.202.800 150.202.800 150.202.800 - Entitas anak (Catatan 15e) 103.215.000 103.215.000 103.215.000 -

Jumlah (17.324.730.117) (17.324.730.117) 253.417.800 -

31 Desember

19. EKUITAS MERGING BISNIS

30 April 2018 2017 2016 2015

Penyertaan Perusahaan pada:

KSPR (99,998%)Modal saham - - 1.699.957.500 1.699.957.500 Tambahan modal disetor

(Catatan 1c) - - (375.810.062) (375.810.062) Defisit - - (2.918.002.320) (99.997.500) Rugi tahun berjalan - - (9.075.244.469) (2.818.004.820) Penghasilan komprehensif lain - - 3.972.785 -

Subjumlah - - (10.665.126.566) (1.593.854.882)

31 Desember

Penyertaan Perusahaan pada:

KSM (99,680%)Modal saham - - 74.760.000 74.760.000 Defisit - - (294.848.995) (14.952.000) Rugi tahun berjalan - - (611.399.996) (279.896.995)

Subjumlah - - (831.488.991) (220.088.995)

Jumlah - - (11.496.615.557) (1.813.943.877)

20. SALDO LABA (DEFISIT)

30 April 2018 2017 2016 2015

Saldo laba (defisit) - awal 2.770.162.309 (1.929.098.718) (2.473.610.313) (2.987.736.038) Laba tahun berjalan 440.166.944 4.699.261.027 544.511.595 514.125.725

Saldo laba (defisit) - akhir 3.210.329.253 2.770.162.309 (1.929.098.718) (2.473.610.313)

31 Desember

330




(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

30 April 2018 2017 2016 2015 30 April 2018 2017 2016 2015

KSPR (8.760.828) (8.538.820) (1.703.646) 717.160 (103.487) (222.007) (7.792.674) (2.420.806) KSM (4.110.459) (4.109.307) (706.546) 192.000 (85.204) (1.152) (1.962.761) (898.546)

Jumlah (12.871.287) (12.648.127) (2.410.192) 909.160 (188.691) (223.159) (9.755.435) (3.319.352)

31 Desember 31 DesemberKepentingan non-pengendali atas aset bersih atas laba (rugi) komprehensif

Kepentingan non-pengendali

22. PENDAPATAN

2018 2017 2017 2016 2015

Penjualan properti:Rumah tinggal 16.635.664.255 10.262.204.791 35.212.149.423 32.639.316.745 30.517.554.636 Rumah toko - - 3.065.474.182 4.600.945.455 6.371.534.091

Sub-jumlah 16.635.664.255 10.262.204.791 38.277.623.605 37.240.262.200 36.889.088.727


Pendapatan hotel:

Kamar 3.847.687.598 3.818.712.833 12.381.858.690 10.075.023.254 1.988.674.105 Makanan dan minuman 981.524.729 767.511.294 2.970.923.755 1.661.619.294 149.774.584 Lain-lain 57.056.474 51.018.040 159.154.168 101.287.522 3.511.080

Sub-jumlah 4.886.268.801 4.637.242.167 15.511.936.613 11.837.930.070 2.141.959.769

Pendapatan jasa manajemen 58.166.419 - - 150.666.300 592.449.855

Jumlah 21.580.099.475 14.899.446.957 53.789.560.218 49.228.858.570 39.623.498.351

23. BEBAN POKOK PENDAPATAN ‘

2018 2017 2017 2016 2015

Beban pokok ataspenjualan properti:

Rumah tinggal 10.430.621.473 6.657.955.365 22.649.307.685 22.667.518.483 22.766.708.892 Rumah toko - - 805.052.108 1.503.988.375 2.634.391.380

Sub-jumlah 10.430.621.473 6.657.955.365 23.454.359.793 24.171.506.858 25.401.100.272

31 Desember30 April

Beban pokok atas pendapatan hotel:

Penyusutan 1.940.965.410 1.488.111.977 4.630.568.807 4.442.053.079 665.216.724 Departemental 965.350.813 834.958.271 2.252.174.189 2.204.531.411 659.107.755 Langsung 412.830.786 406.444.931 1.847.681.274 1.526.983.988 568.431.149

Sub-jumlah 3.319.147.009 2.729.515.179 8.730.424.270 8.173.568.478 1.892.755.628 Beban pokok atas pendapatan

Jasa manajemen - - - 69.736.912 80.996.500

Jumlah 13.749.771.482 9.387.470.544 32.184.784.063 32.414.812.248 27.374.852.400

24. BEBAN PENJUALAN

2018 2017 2017 2016 2015

Iklan dan promosi 410.292.273 460.912.528 1.596.952.058 2.515.053.561 2.235.926.670 Komisi 187.092.656 160.642.630 420.822.305 943.748.744 407.680.153 Perjalanan dinas dan transportasi 6.000.000 1.138.850 7.975.690 35.813.275 760.490.708 Lain-lain (di bawah Rp 100 juta) - - - - 1.209.400

Jumlah 603.384.929 622.694.008 2.025.750.053 3.494.615.580 3.405.306.931


331





25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

2018 2017 2017 2016 2015

Gaji dan tunjangan 2.960.537.707 2.514.924.148 7.693.981.142 7.573.521.321 4.017.438.214 Imbalan kerja (Catatan 16) 391.701.351 270.716.602 690.861.596 457.023.561 235.460.774 Penyusutan (Catatan 9 dan 10) 349.300.587 230.984.118 752.212.133 647.084.360 412.458.083 Kantor 308.391.464 347.295.542 857.239.724 1.351.966.430 1.371.770.096 Perjalanan dinas dan transportasi 209.636.385 168.923.521 528.300.068 670.029.999 646.190.732 Jasa profesional 206.150.000 226.689.090 501.182.452 486.863.645 112.133.266 Sewa 205.929.502 62.503.334 461.944.320 426.222.590 341.070.000 Pajak dan perijinan 190.405.949 54.788.318 936.450.647 1.185.503.130 1.007.922.271 Pemeliharaan dan perbaikan 137.413.317 239.704.847 524.943.037 697.676.016 295.069.251 Jamuan dan representasi 23.869.656 504.749.510 556.200.999 724.200.839 1.807.133.193 Lain-lain (dibawah Rp 100.000.000) 114.112.403 31.096.011 143.130.539 207.018.460 158.131.257

Jumlah 5.097.448.321 4.652.375.041 13.646.446.657 14.427.110.351 10.404.777.137


26. BEBAN KEUANGAN

2018 2017 2017 2016 2015

Beban bunga bank 2.141.613.959 2.290.709.365 6.417.562.674 6.580.726.631 119.118.743 Beban administrasi bank 87.527.861 10.662.436 34.592.092 242.999.259 180.509.945 Bunga kredit pemilikan kendaraan 9.259.690 13.859.772 34.036.714 43.319.218 65.641.470 Beban provisi - - - 282.980.182 365.727.000 Beban bunga utang lain-lain -

pihak berelasi (Catatan 28) - - 476.851.050 707.519.818 - Beban bunga sewa pembiayaan - - - 303.745 2.721.916

Jumlah 2.238.401.510 2.315.231.573 6.963.042.530 7.857.848.853 733.719.074


27. LABA PER SAHAM

2018 2017 2017 2016 2015

Jumlah laba yang digunakan dalamperhitungan laba per saham dasar:Jumlah laba bersih yang dapat

diatribusikan kepada pemilik entitas induk 440.166.944 506.272.650 4.699.261.027 544.511.595 514.125.725

Jumlah rata-rata tertimbang saham(dalam lembar saham penuh) 750.000.000 1.200 2.013 1.200 1.200

Laba per saham dasaryang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 0,59 421.893,88 2.334.197,80 453.759,66 428.438,10


28. SALDO AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Kelompok Usaha dalam kegiatan usahanya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Saldo akun dari transaksi tersebut sebagai berikut:

332





30 April 2018 2017 2016 2015

Piutang lain-lain - pihak berelasiPT HWL Construction - - 2.515.000.000 500.000.000

Utang lain-lain - pihak berelasiHerowiratno Gunawan - 250.477.770 25.137.773.740 28.603.752.071 Josafat Kurniawan Hadi - 1.900.000.000 32.172.602.000 20.133.640.333 Elizabeth Diana Anggraeni - - 71.918.444 2.500.000.000 Johan Prasetyo Santoso - - 15.401.535.905 14.224.333.333

Jumlah - 2.150.477.770 72.783.830.089 65.461.725.737

31 Desember

Piutang dan utang dari pihak berelasi berasal dari transaksi non-usaha. Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa seluruh piutang pihak berelasi dapat tertagih, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan atau penurunan nilai. Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi Hubungan Transaksi PT HWL Construction

Pemegang saham dan pengurusnya sama dengan Kelompok Usaha

Piutang lain-lain – pihak berelasi

Josafat Kurniawan Hadi

Pemegang saham Kelompok usaha terdahulu dan Pengurus Perusahaan

Utang lain-lain – pihak berelasi, jaminan pribadi atas utang bank dan lembaga keuangan lainnya

Herowiratno Gunawan Pemegang saham Kelompok usaha terdahulu dan Pengurus Perusahaan


Elizabeth Diana Anggraeni Pemegang saham Kelompok usaha terdahulu

Utang lain-lain – pihak berelasi

Johan Prasetyo Santoso Pemegang saham Kelompok usaha terdahulu dan Pengurus Perusahaan


Pada bulan Maret 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman untuk modal kerja pembangunan rumah The Amaya dari Herowiratno Gunawan dengan plafon pinjaman sebesar Rp 23.500.000.000. Pinjaman ini diterima Perusahaan tanpa jaminan apapun dan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 4 tahun yang berakhir pada bulan Maret 2018. Perusahaan telah melakukan pelunasan seluruh pinjaman pada bulan Desember 2017. Pada bulan Januari 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman untuk modal kerja pembangunan rumah The Amaya dari Herowiratno Gunawan dengan plafon pinjaman sebesar Rp 250.000.000. Pinjaman ini diterima Perusahaan tanpa jaminan apapun dan tidak dikenakan bunga. Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan April 2018.

333





Pada bulan Mei 2013, KSPD memperoleh fasilitas pinjaman untuk pembangunan hotel dari Herowiratno Gunawan dengan plafond pinjaman sebesar Rp 6.000.000.000. Pinjaman ini tanpa jaminan dan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 5 tahun yang berakhir pada bulan Mei 2018. KSPD telah melakukan pelunasan seluruh pinjaman pada bulan Desember 2017. Pada bulan Januari 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman untuk modal kerja pembangunan proyek The Amaya dari Johan Prasetyo Santoso dengan plafon pinjaman sebesar Rp 14.000.000.000. Pinjaman ini tanpa jaminan dan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 4 tahun yang berakhir pada bulan Desember 2017. Perusahaan telah melakukan pelunasan seluruh pinjaman pada bulan Desember 2017. Pada bulan Mei 2013, KSPD memperoleh fasilitas pinjaman untuk pembangunan hotel dari Johan Prasetyo Santoso dengan plafon pinjaman sebesar Rp 8.000.000.000. Pinjaman ini tanpa jaminan dan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 5 tahun yang berakhir pada bulan Mei 2018. KSPD telah melakukan pelunasan seluruh pinjaman pada bulan Desember 2017. Pada bulan Mei 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman untuk modal kerja pembangunan proyek The Amaya dari Josafat Kurniawan Hadi dengan plafon pinjaman sebesar Rp 30.000.000.000. Pinjaman ini tanpa jaminan dan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 3 tahun yang berakhir pada bulan Mei 2018. Perusahaan telah melakukan pelunasan seluruh pinjaman pada bulan Januari 2018. Pada bulan Mei 2013, KSPD memperoleh fasilitas pinjaman untuk pembangunan hotel dari Josafat Kurniawan Hadi dengan plafon pinjaman sebesar Rp 6.500.000.000. Pinjaman ini tanpa jaminan dan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 5 tahun yang berakhir pada bulan Mei 2018. KSPD telah melakukan pelunasan seluruh pinjaman pada bulan Desember 2017.

Pada bulan September 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman untuk modal kerja pembangunan rumah The Amaya dari Elisabeth Diana Anggraeni dengan plafond pinjaman sebesar Rp 2.500.000.000. Pinjaman ini diterima Perusahaan tanpa jaminan apapun dan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 3 tahun yang berakhir pada bulan September 2017. Perusahaan telah melakukan pelunasan seluruh pinjaman pada bulan Januari 2017. Tabel berikut adalah rasio utang lain-lain - pihak berelasi terhadap pendapatan pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

30 April 2018 2017 2016 2015

Utang lain-lain - pihak berelasi - 2.150.477.770 72.783.830.090 65.461.725.737 Pendapatan 21.580.099.475 53.789.560.218 49.228.858.570 39.623.498.351 Rasio utang lain-lain pihak berelasi

terhadap jumlah pendapatan 0,00% 4,00% 147,85% 165,21%

31 Desember

Tabel berikut adalah rasio utang lain-lain - pihak berelasi terhadap jumlah aset pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

30 April 2018 2017 2016 2015

Utang lain-lain - pihak berelasi - 2.150.477.770 72.783.830.090 65.461.725.737 Jumlah aset 270.699.399.247 269.706.623.605 246.580.888.931 205.348.706.002 Rasio utang lain-lain pihak berelasi

terhadap jumlah aset 0,00% 0,80% 29,52% 31,88%

31 Desember

334





Tabel berikut adalah rasio utang lain-lain - pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

30 April 2018 2017 2016 2015

Utang lain-lain - pihak berelasi - 2.150.477.770 72.783.830.090 65.461.725.737 Jumlah liabilitas 209.484.053.530 209.090.668.556 258.489.881.686 208.443.269.368 Rasio utang lain-lain pihak berelasi

terhadap jumlah liabilitas 0,00% 1,03% 28,16% 31,41%

31 Desember

29. INSTRUMEN KEUANGAN Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan Kelompok Usaha yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar

Kas 2.729.653.225 2.729.653.225 3.726.432.882 3.726.432.882 1.910.705.889 1.910.705.889 1.814.930.508 1.814.930.508 Rekening yang dibatasi

penggunaannya 7.707.163.843 7.707.163.843 4.534.637.247 4.534.637.247 2.800.895.571 2.800.895.571 4.328.336.567 4.328.336.567 Piutang usaha - pihak ketiga 10.545.221.696 10.545.221.696 10.000.882.180 10.000.882.180 7.073.513.220 7.073.513.220 2.888.954.025 2.888.954.025 Piutang lain-lain

Pihak berelasi - - - - 2.515.000.000 2.515.000.000 500.000.000 500.000.000 Pihak ketiga 10.000.700 10.000.700 6.924.873 6.924.873 33.199.595 33.199.595 500.284.536 500.284.536

Jumlah aset keuangan 20.992.039.464 20.992.039.464 18.268.877.182 18.268.877.182 14.333.314.275 14.333.314.275 10.032.505.636 10.032.505.636


2017 2016 2015

Utang usaha - pihak ketiga 2.166.732.913 2.166.732.913 1.221.195.215 1.221.195.215 1.868.583.681 1.868.583.681 2.327.201.704 2.327.201.704 Utang lain-lain

Pihak berelasi - - 2.150.477.770 2.150.477.770 72.783.830.090 72.783.830.090 65.461.725.737 65.461.725.737 Pihak ketiga 1.382.339.672 1.382.339.672 2.450.289.994 2.450.289.994 1.638.086.422 1.638.086.422 529.423.796 529.423.796

Utang bank dan lembagakeuangan lainnya 163.014.813.532 163.014.813.532 162.693.495.697 162.693.495.697 141.731.371.268 141.731.371.268 89.358.573.668 89.358.573.668

Utang sewa pembiayaan - - - - - - 16.781.255 16.781.255 Uang muka penjualan 38.683.945.277 38.683.945.277 36.264.148.252 36.264.148.252 37.823.795.170 37.823.795.170 48.868.255.745 48.868.255.745 Utang akrual 1.010.022.362 1.010.022.362 1.238.461.472 1.238.461.472 941.319.534 941.319.534 634.055.523 634.055.523

Jumlah liabilitas keuangan 206.257.853.756 206.257.853.756 206.018.068.400 206.018.068.400 256.786.986.165 256.786.986.165 207.196.017.428 207.196.017.428

Nilai wajar didefinisikan sebagai total dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan yang dipaksakan atau penjualan likuidasi. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas yang didiskontokan dan model penetapan harga opsi yang sewajarnya. Kelompok Usaha menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan: Tingkat 1 :

Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.

Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Tidak terdapat instrumen keuangan yang diukur dengan menggunakan hierarki tingkat 1, 2 dan 3. Metode-metode dan asumsi-asumsi di bawah ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk masing-masing kelas instrumen keuangan: a. Kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan lancar lainnya, utang bank dan lembaga

keuangan lainnya, utang usaha kepada pihak ketiga, utang lain-lain, utang akrual, utang pihak-pihak berelasi non-usaha, uang muka dan jaminan yang diterima - uang jaminan pelanggan, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun dan liabilitas imbalan kerja mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

335





b. Piutang lain-lain, piutang pihak-pihak berelasi non-usaha, utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, utang pihak-pihak berelasi non-usaha, uang muka dan jaminan yang diterima - jaminan pelanggan dan aset dan liabilitas keuangan jangka panjang lainnya. Nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut tidak dapat diukur secara handal karena tidak ada tanggal pembayaran pasti, sehingga diukur pada harga perolehan.

c. Nilai wajar uang muka yang diterima - uang jaminan pelanggan dan aset keuangan tidak lancar lainnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan tingkat suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, resiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

d. Utang bank dan lembaga keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Liabilitas keuangan utama Kelompok Usaha terdiri dari utang bank dan lembaga keuangan lainnya, utang usaha kepada pihak ketiga, utang lain-lain, utang akrual, utang pihak-pihak berelasi non-usaha, uang muka, liabilitas imbalan kerja dan liabilitas keuangan jangka panjang lainnya. Tujuan utama dari liabilitas keuangan adalah untuk meningkatkan permodalan Kelompok Usaha dalam menunjang aktivitas operasi dan investasi. Kelompok Usaha memiliki beberapa jenis aset keuangan, seperti kas, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang pihak-pihak berelasi non-usaha dan aset keuangan lancar dan tidak lancar lainnya yang timbul langsung dari kegiatan usahanya. Risiko utama dari instrumen keuangan Kelompok Usaha adalah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko harga komoditas), risiko tingkat suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Penelaahan manajemen dan kebijakan yang disetujui untuk mengelola masing-masing risiko ini dijelaskan secara detail sebagai berikut: a. Risiko mata uang asing

Kelompok Usaha tidak secara signifikan menggunakan mata uang asing karena hampir semua transaksi, aset dan liabilitas Kelompok Usaha dalam mata uang rupiah. Mata uang pelaporan Kelompok Usaha adalah rupiah. Kelompok Usaha menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena biaya pembelian impor atas peralatan dan perlengkapan gedung tetapi hal tersebut tidak material, sehingga risiko terhadap mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat tidak signifikan. Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing. Apabila diperlukan, Kelompok Usaha akan melakukan lindung nilai untuk mengurangi risiko terhadap risiko mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing selain dari yang berhubungan dengan operasional rutin dijaga pada tingkat minimum yang bisa diterima.

b. Risiko harga komoditas

Dampak risiko harga komoditas yang dihadapi Kelompok Usaha terutama sehubungan dengan pembelian bahan baku utama bangunan seperti besi, baja, cat dan semen. Sebelum hal tersebut terjadi, Kelompok Usaha mengantisipasi dengan membuat kontrak dengan pemasok terkait yang mengikat harga, kuantitas dan periode pengiriman sesuai kebutuhan Kelompok Usaha. Kebijakan Kelompok Usaha untuk meminimalkan risiko yang berasal dari fluktuasi harga komoditas adalah dengan menjaga tingkat kestabilan biaya pembangunan, disamping laba neto tahun berjalan yang harus dicapai Kelompok Usaha.

336





c. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga Kelompok Usaha terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Kelompok Usaha kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Kelompok Usaha mengelola tingkat suku bunganya dengan cara mengkombinasikan antara pinjaman dengan suku bunga tetap dan mengambang.

d. Risiko kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Kelompok Usaha berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan penyewa. Untuk meringankan risiko ini, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Untuk pelanggan yang gagal bayar terhadap properti yang dibeli, maka Kelompok Usaha tidak akan melakukan serah terima kepemilikan atas properti tersebut. Sedangkan untuk penyewa yang menunggak pembayaran uang sewa akan dipantau dari uang jaminan yang sudah diterima Kelompok Usaha. Sehingga sebelum tunggakan menjadi lebih besar dari jaminan, perlu diambil tindakan, seperti pemutusan perjanjian sewa-menyewa dan menjadwalkan kembali pembayaran. Manajemen Kelompok Usaha berpendapat tidak ada risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha. Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya yang mencakup kas dan setara kas, risiko kredit yang dihadapi Kelompok Usaha timbul karena wanprestasi dan counter party. Kelompok Usaha memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen kredit dengan risiko tinggi dan menempatkan kas dan setara kasnya hanya pada bank yang memiliki reputasi yang baik. Tabel di bawah menunjukkan eksposur maksimum risiko kredit untuk komponen dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2018:

30 April 2018

Pinjaman yang diberikan dan piutang:Kas 2.729.653.225 Rekening yang dibatasi penggunaannya 7.707.163.843 Piutang usaha - pihak ketiga 10.545.221.696 Piutang lain-lain - pihak ketiga 10.000.700

Jumlah 20.992.039.464

e. Risiko Likuiditas

Kelompok Usaha mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas, serta ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup. Kelompok Usaha secara regular mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari utang dan hari piutangnya. Sedapat mungkin, Kelompok Usaha memperoleh pendanaan baik dari pasar modal dan lembaga keuangan dan saldo portofolionya dengan pendanaan jangka pendek untuk mencapai pembiayaan yang efisien. Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Kelompok Usaha berdasarkan pembayaran dalam kontrak pada tanggal 30 April 2018:

337





1 tahun 1 - 5 tahun 5 tahun Jumlah

Utang bank dan lembagakeuangan lainnya 55.802.723.966 83.967.802.824 23.244.286.742 163.014.813.532

Utang usaha - pihak ketiga 2.166.732.913 - - 2.166.732.913 Utang lain-lain - pihak ketiga 1.382.339.672 - - 1.382.339.672 Uang muka penjualan 38.683.945.277 - - 38.683.945.277 Utang akrual 1.010.022.362 - - 1.010.022.362

Jumlah 99.045.764.190 83.967.802.824 23.244.286.742 206.257.853.756

Manajemen modal Kelompok Usaha bertujuan untuk mencapai struktur modal yang optimal dalam mencapai tujuan usahanya, termasuk mempertahankan rasio modal yang sehat dan peringkat kredit yang kuat, dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Beberapa instrumen utang Kelompok Usaha mencakup persyaratan yang menetapkan rasio leverage maksimum. Selain itu, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak kreditur bank. Manajemen memantau modal menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan seperti rasio liabilitas terhadap ekuitas. Pada tanggal 30 April 2018, tujuan Kelompok Usaha adalah menjaga rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimum sebesar 10. Pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, rasio liabilitas terhadap ekuitas Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

30 April 2018 2017 2016 2015

LiabilitasUtang bank dan lembaga

keuangan lainnya 163.014.813.532 162.693.495.697 141.731.371.268 89.358.573.668 Jumlah ekuitas 61.215.345.717 60.749.601.829 11.908.992.755- 3.094.563.366-

Rasio liabilitas terhadap ekuitas 266,30% 267,81% -1190,12% -2887,60%

31 Desember

31. INFORMASI SEGMEN Kelompok Usaha dikelola dan dikelompokkan dalam usaha real estat dan hotel. Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen yang dilaporkan: Pendapatan: - Pengembang properti - Perhotelan Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

338





Pengembang properti Perhotelan Lain-lain

Pendapatan neto 38.277.623.605 15.511.936.613 - 53.789.560.218

Laba kotor 14.823.263.812 6.781.512.343 - 21.604.776.155 Laba (rugi) usaha 6.252.464.514 649.007.195 (75.848.319) 6.825.623.390

Penghasilan bunga 60.787.666 2.090.041 - 62.877.707 Beban keuangan (642.989.031) (6.319.563.499) (490.000) (6.963.042.530)

Laba sebelum beban pajak finaldan pajak penghasilan (74.541.433)

Beban pajak final (971.003.092) - - (971.003.092)

Laba sebelum beban pajak penghasilan (1.045.544.525) Manfaat (beban) pajak penghasilan - bersih - 1.401.887.882 - 1.401.887.882

Laba tahun berjalan 356.343.357

Informasi lainnyaAset segmen 180.050.913.718 89.645.429.384 10.280.503 269.706.623.605 Liabilitas segmen 139.341.354.467 69.749.314.089 - 209.090.668.556 Perolehan aset tetap

dan properti investasi 2.069.862.417 7.012.516.813 - 9.082.379.230 Penyusutan (686.795.850) (4.695.985.089) - (5.382.780.939)

31 Desember 2017

Konsolidasi


Pendapatan neto 16.635.664.255 4.886.268.801 58.166.419 21.580.099.475

Laba kotor 6.205.042.783 1.567.118.791 58.166.419 7.830.327.993

Laba (rugi) usaha 3.235.332.589 (1.080.458.196) 58.622.358 2.213.496.751

Penghasilan bunga 18.649.097 82.981 - 18.732.078 Beban keuangan (557.336.542) (1.680.399.968) (665.000) (2.238.401.510)

Laba sebelum beban pajak finaldan pajak penghasilan (6.172.681)


Laba sebelum beban pajak penghasilan (233.953.488) Manfaat (beban) pajak penghasilan - bersih 673.928.379

Laba tahun berjalan 439.974.891

Informasi lainnyaAset segmen 182.118.910.685 88.492.315.002 88.173.560 270.699.399.247 Liabilitas segmen 140.219.016.310 69.238.252.195 26.785.025 209.484.053.530 Perolehan aset tetap

dan properti investasi - - - - Penyusutan (215.943.998) (2.074.321.999) - (2.290.265.997)

30 April 2018

Konsolidasi

339






Pendapatan neto 37.240.262.200 11.837.930.070 150.666.300 49.228.858.570

Laba kotor 13.068.755.342 3.664.361.592 80.929.388 16.814.046.322 Laba (rugi) usaha 1.640.445.213 (1.635.677.835) (611.496.127) (606.728.749)

Penghasilan bunga 69.476.493 3.293.643 - 72.770.136 Beban keuangan (525.215.103) (7.332.273.750) (360.000) (7.857.848.853)

Laba sebelum beban pajak finaldan pajak penghasilan (8.391.807.466)


Laba sebelum beban pajak penghasilan (9.032.005.785) Manfaat (beban) pajak penghasilan - bersih - (118.379.301) (1.506.630) (119.885.931)

Laba tahun berjalan (9.151.891.716)

Informasi lainnyaAset segmen 159.575.253.905 86.994.194.525 11.440.501 246.580.888.931 Liabilitas segmen 178.543.215.620 78.975.995.605 970.670.461 258.489.881.686 Perolehan aset tetap

dan properti investasi 5.333.761.513 11.953.004.549 - 17.286.766.062 Penyusutan (681.381.091) (4.407.756.348) - (5.089.137.439)

31 Desember 2016

Konsolidasi


Pendapatan neto 36.889.088.727 2.141.959.769 592.449.855 39.623.498.351

Laba kotor 11.487.988.455 249.204.141 511.453.355 12.248.645.951 Laba (rugi) usaha 1.640.445.213 (2.462.129.159) (616.788.376) (1.438.472.322)

Pendapatan keuangan 115.489.661 4.507.271 - 119.996.932 Beban keuangan (391.804.932) (341.384.142) (530.000) (733.719.074)

Laba sebelum beban pajak finaldan pajak penghasilan (2.052.194.464)


Laba sebelum beban pajak penghasilan (2.559.751.346) Beban pajak penghasilan - (21.419.597) (5.924.499) (27.344.096)

Laba tahun berjalan (2.587.095.442)

Informasi lainnyaAset segmen 125.630.840.060 79.088.733.147 629.132.796 205.348.706.003 Liabilitas segmen 132.259.549.357 76.183.720.013 - 208.443.269.370 Perolehan aset tetap

dan properti investasi 2.583.836.712 78.498.740.532 - 81.082.577.244 Penyusutan (396.833.083) (855.841.724) - (1.252.674.807)

31 Desember 2015

Konsolidasi

32. PERISTIWA PENTING SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Berdasarkan akta No. 4 tanggal 7 Mei 2018 dari Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H., Notaris Kabupaten Semarang di Ambarawa, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Koperasi Sekartama, yang digunakan untuk pelunasan pinjaman Perusahaan dari BPR Gunung Rizki, sebesar Rp 22.500.000.000 dengan bunga 13% per tahun dan akan jatuh tempo pada bulan Mei 2019.

340





Pinjaman ini dijamin dengan 5 bidang tanah berstatus legal SHGB atas nama Perusahaan seluas 240 m2, 16 bidang tanah berstatus legal hak milik yang telah dikuasai Perusahaan seluas 18.506 m 2 dan 8 bidang tanah persil yang telah dikuasai Perusahaan seluas 19.432 m2, seluruh bidang tanah tersebut berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

b. Berdasarkan surat keterangan dari BPR Gunung Rizki No. 1121/V/S. Ket/GR/18 tanggal 14 Mei

2018 menyatakan bahwa pinjaman Perusahaan pada BPR Gunung Rizki sebesar Rp 22.500.000.000 telah lunas pada tanggal 7 Mei 2018.

c. Berdasarkan akta No. 40 tanggal 28 Mei 2018 dari Dr. R. Djoko Setyo Hartono Widagbo, S.E., M.M., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Semarang, fasilitas pinjaman kredit modal kerja dari BPR RAM diperpanjang sampai dengan bulan November 2018.

d. Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 45 tanggal 28 Mei 2018 dari Sri Windarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Semarang, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit musiman dari BPR Rudo dengan jumlah pagu kredit sebesar Rp 1.700.000.000 yang digunakan untuk modal kerja (pembiayaan pengembangan proyek perumahan The Amaya). Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 18% per tahun dan akan jatuh tempo pada bulan November 2018.

Pinjaman ini dijamin dengan 2 bidang tanah berstatus legal SHGB seluas 99 m2 yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah. Berdasarkan surat keterangan dari BPR Rudo No. 061/ADM-RI/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 menyatakan bahwa pinjaman Perusahaan pada BPR Rudo sebesar Rp 1.900.000.000 telah lunas pada tanggal 31 Mei 2018.

e. Berdasarkan perjanjian kredit No. 51/PK/KRAS-WHD/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit pinjaman berjangka dari Koperasi RA sebesar Rp 200.000.000. Fasilitas kredit ini merupakan perpanjangan dari fasilitas kredit sebelumnya. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 21% dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2018 dan telah dilunasi pada tanggal tersebut.

f. Berdasarkan akta No. 8 tanggal 6 Juli 2018 dari Maria Dwi Hartati, S.H., M.Kn., notaris di Kota Semarang, BRI telah menyetujui untuk penurunan plafond fasilitas kredit investasi refinancing Perusahaan menjadi sebesar Rp 790.000.000 dan penarikan jaminan 1 bidang tanah seluas 61 m2.

g. Berdasarkan perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit No. 63/PK-ADD/RAS-WHD/VII/2018

tanggal 7 Juli 2018, fasilitas pinjaman kredit dari Koperasi RA sebesar Rp 1.925.000.000 diperpanjang sampai dengan bulan Oktober 2018.

h. Berdasarkan addendum perjanjian kredit No. 146/PK/Lgl.SMG/VII/2018 dan No.

147/PK/Lgl.SMG/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, Bank Bukopin telah merevisi jadwal angsuran atas pinjaman yang diperoleh KSPD.

i. Pada tanggal 9 Agustus 2018, KSM mengadakan perjanjian pengelolaan Hotel CityOne Hotel

Seroja dengan PT Triguna Realtindo Jaya yang berlokasi di Kota Semarang. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun sejak tanggal pembukaan hotel.

j. Berdasarkan akta No. 26 tanggal 30 Agustus 2018 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta,

pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk mengubah status Perusahaan menjadi perusahaan tertutup dan menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan anggaran dasar perusahaan tertutup. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusannya No. AHU-0017863.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 31 Agustus 2018.

341





k. Berdasarkan akta No. 2 tanggal 4 September 2018 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan telah mengambil keputusan sebagai berikut: 1) Menegaskan kembali persetujuan pemegang saham Perusahaan atas rencana Perusahaan

untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham Perusahaan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta persetujuan unttuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.

2) Menegaskan persetujuan pemegang saham Perusahaan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana atas: a) Perubahan kembali anggaran dasar Perusahaan menjadi anggaran dasar perusahaan

terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal dengan ketentutan-ketentuan anggaran dasar.

b) Pencatatan seluruh saham-saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

c) Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perusahaan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

3) Menegaskan kembali susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan dengan susunan sebagai berikut: Direktur Utama : Herowiratno Gunawan Direktur Independen : Stefani Adi Kristanti Manubowo Komisaris Utama : Johan Prasetyo Santoso Komisaris Independen : Moch. Zaenal Arifin, S.E.

4) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perusahaan.

5) Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak subtitusi yang menyesuaikan ketentuan anggaran dasar Perusahaan yang relevan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

6) Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak subtitusi dalam hal penawaran umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani sedala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali anggaran dasar Perusahaan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perusahaan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perusahaan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

33. KOMITMEN PENTING

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perusahaan telah mengadakan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (PPEE) Penawaran Saham Perdana antara Perusahaan dengan

PT Victoria Sekuritas sebagai “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” yang telah didokumentasikan dalam akta No. 23 tanggal 23 Maret 2018 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta. PPEE ini telah diubah sehubungan dengan penetapan harga penawaran, penjaminan emisi, penjatahan dan pengambilan uang, pernyataan dan jaminan Emiten, serta masa berlakunya dan pengakhiran perjanjian penjaminan emisi efek. Perubahan tersebut telah didokumentasikan dalam akta No. 16 tanggal 18 April 2018 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta. PPEE ini telah diaddendum kedua kali melalui akta No. 10 tanggal 16 Agustus 2018 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta.

2. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, antara Perusahaan dengan PT Adimitra Jasa Korpora yang telah didokumentasikan dalam akta No. 22 tanggal 23 Maret 2018 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta.

342





3. Perjanjian pendaftaran efek bersifat ekuitas di KSEI antara Perusahaan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang telah didokumentasikan dalam perjanjian No. SP-027/SHM/KSEI/0318 tanggal 23 Maret 2018.

4. Pada tanggal 24 April 2018, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan

Pencatatan Efek dengan PT Bursa Efek Indonesia.

34. KELANGSUNGAN USAHA ENTITAS ANAK Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan anggapan bahwa Kelompok Usaha akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dengan mempertimbangkan realisasi aset dan pembayaran liabilitas dilakukan dengan bisnis normal Kelompok Usaha. KSM, entitas anak Perusahaan, selama periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 serta selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, KSM mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp 26.626.311, Rp 360.000, Rp 613.362.757 dan Rp 280.795.541, dan mengalami defisiensi modal masing-masing sebesar Rp 686.144.609, Rp 659.518.298, Rp 834.158.298 dan Rp 220.795.541 pada tanggal 30 April 2018 serta 31 Desember 2017, 2016 dan 2015. KSPD, entitas anak tidak langsung Perusahaan melalui KSPR, selama periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 serta selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp 1.959.142.997, Rp 4.230.699.697, Rp 9.079.064.359 dan Rp 2.820.425.626, namum tidak mengalami defisiensi modal. Sedangkan dalam laporan keuangan KSPR, secara konsolidasi, selama periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 serta selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp 2.021.552.485, Rp 4.306.678.016, Rp 9.079.064.359 dan Rp 2.820.425.626, namum tidak mengalami defisiensi modal. Perusahaan, sebagai pemegang saham utama dan entitas induk, baik secara langsung dan tidak langsung, dari KSM, KSPR dan KSPD, menyatakan komitmen dalam memberikan dukungan keuangan untuk menutupi beban operasional dan kerugian yang dialami KSM dan KSPD. Langkah-langkah konkrit yang dilakukan entitas anak Perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangan sebagai berikut:

a. Kelompok usaha akan memaksimalkan pendapatan, baik dari hotel dan manajemen hotel yang menjadi usaha utama entitas anak Perusahaan.

b. Melakukan efisiensi pada beban umum dan administrasi. c. Melakukan efisiensi pada beban keuangan dengan mencari alternatif pendanaan dengan biaya

yang lebih rendah.

35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Perusahaan harus menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) lain untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 karena KAP sebelumnya, KAP Griselda, Wisnu & Arum, hanya memiliki satu Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk pasar modal. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 23 Mei 2018.

343





Terdapat perubahan penyajian dan/atau penambahan pengungkapan sebagai berikut: Laporan arus kas konsolidasian : Pemisahan pembayaran kepada pemasok dan pembayaran untuk beban

operasional lainnya Catatab 1a. Pendirian dan Informasi Umum

:

Nama entitas induk Perusahaan

Catatan 1b. Susunan Pengurus Dan Karyawan

:

Pengangkatan Komite Audit dan pembentukan dan penyusunan PiagamUnit Audit Internal dan Unit Audit Internal Perusahaan

Catatan 2g. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

: Penjelasan untuk akun “Ekuitas merging bisnis”

Catatan 2p. Aset Tetap : Penjelasan PSAK No. 16 (Revisi 2011) dan ISAK No. 25 Catatan 2q, 2r, 2s, 2u, 2v (Properti Investasi, Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan, Transaksi Sewa, Pengakuan Pendapatan dan Beban, Biaya Pinjaman)

:

PSAK yang mendasari kebijakan akuntansi

Catatan 7. Persediaan : Penjelasan bahwa persediaan tanah Perusahaan dengan sertifikat SHM adalah atas nama perorangan, pihak ketiga.

Catatan 8. Tanah Untuk Pengembangan

:

Perubahan penyebutan tanah C-Desa menjadi tanah girik

Catatan 9. Properti Investasi : Perubahan penyebutan amortisasi menjadi penyusutan Catatan 10. Aset Tetap : Perubahan “Bangunan dalam proses” menjadi “Aset dalam

pembangunan” Catatan 11. Aset Lain-Lain : Tabel rincian saldo aset lain-lain Catatan 13. Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

:

Saldo masing-masing utang bank pada tanggal laporan keuangan sertapenambahan pengungkapan negative covenant dan pencabutannya

Catatan 15. Perpajakan : Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan

Catatan 17. Modal Saham : Penyesuaian pengungkapan sesuai Peraturan VIII.G.7 Catatan 19. Ekuitas Merging Bisnis

:

Catatan untuk akun ekuitas merging bisnis

Catatan 20. Saldo Laba : Catatan untuk akun saldo laba (defisit) Catatan 28. Saldo Akun dan Transaksi Dengan Pihak- Pihak Berelasi

:

Tabel rasio utang lain-lain pihak berelasi terhadap pendapatan, aset danliabilitas

Catatan 32. Peristiwa Penting Setelah Periode Pelaporan

:

Peristiwa penting setelah periode pelaporan

Catatan 34. Kelangsungan Usaha Entitas Anak

:

Kelangsungan usaha entitas anak

Catatan 35. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

:

Catatan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian

Catatan 38. Informasi Tambahan : Informasi tambahan mengenai lampiran laporan keuangan induk saja

344




(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 36. AKTIVITAS NON-KAS

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas sebagai berikut:

30 April 2018 2017 2016 2015

Perolehan persediaan tanah melalui utang lain-lain - pihak berelasi (Catatan 7) - - - 11.705.600.000

Perolehan tanah untuk pengembangan melalui utang lain-lain - pihak berelasi(Catatan 8) - - - 11.104.700.000

Perolehan aset tetap tanah melalui utang lain-lain - pihak berelasi (Catatan 10) - - - 5.290.500.000

Beban bunga atas utang lain-lain - pihak berelasi yang dikapitalisasike persediaan aset real estat(Catatan 7) - 3.811.645.269 2.478.852.609 1.657.367.991

Beban bunga atas utang lain-lain - pihak yang dikapitalisasi ke aset tetap(Catatan 10) - - - 660.642.953

31 Desember

37. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN Dewan Direksi bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah difinalkan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2018.

38. INFORMASI TAMBAHAN Informasi tambahan pada halaman 71 - 76 adalah informasi keuangan Perusahaan (Entitas Induk Saja) pada dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018 (diaudit) dan 2017 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya dan bukan metode konsolidasian.

345

30 April 2018 2017 2016 2015

ASET

Aset LancarKas 2.559.078.854 3.559.408.914 813.365.998 1.123.451.385 Rekening yang dibatasi penggunaannya 7.707.163.843 4.534.637.247 2.800.895.571 4.328.336.567 Piutang usaha - pihak ketiga 10.419.608.093 9.698.773.920 6.847.721.187 2.744.592.263 Piutang lain-lain - pihak berelasi 1.439.500.000 300.000.000 21.954.535.144 5.850.500.000 Persediaan aset real estat 136.515.358.417 137.679.906.631 125.240.466.682 101.398.551.712 Uang jaminan 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Biaya dibayar di muka - - 34.000.000 139.000.000 Aset lain-lain 2.639.678.601 1.969.500.000 - -

Jumlah Aset Lancar 161.325.387.808 157.787.226.712 157.735.984.582 115.629.431.927

Aset Tidak LancarTanah untuk pengembangan 14.478.647.450 14.478.647.450 14.478.647.450 13.272.725.000 Properti Investasi - setelah dikurangi akumulasi

penyusutan masing-masing sebesar Rp 82.644.364pada tanggal 30 April 2018 dan Rp 56.865.388, Rp 3.791.026 dan Rp 0 pada tanggal31 Desember 2017, 2016 dan 2015 2.216.714.555 2.242.493.531 272.255.762 -

Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 1.743.089.531, Rp 1.636.296.179,Rp 1.113.650.182 dan Rp 504.653.579 pada tanggal 30 April 2018,31 Desember 2017, 2016 dan 2015 5.537.660.872 5.842.546.025 6.527.901.255 2.079.183.133

Investasi pada entitas anak 40.248.200.000 40.248.200.000 - -

Jumlah Aset Tidak Lancar 62.481.222.877 62.811.887.006 21.278.804.467 15.351.908.133

JUMLAH ASET 223.806.610.685 220.599.113.718 179.014.789.049 130.981.340.060

PT Kota Satu Properti TbkDaftar I : Laporan Posisi Keuangan


31 Desember

347

30 April 2018 2017 2016 2015

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas Jangka Pendek Utang usaha - pihak ketiga 1.228.561.264 442.060.723 1.443.593.556 2.065.365.953 Utang lain-lain

Pihak berelasi 2.836.265.660 5.235.971.424 13.002.918.444 - Pihak ketiga 1.006.429.899 1.885.786.397 126.643.733 249.688.089

Utang pajak 1.019.039.537 1.175.546.027 632.691.039 704.365.767 Utang jangka panjang - bagian jatuh tempo

satu tahunBank 44.206.317.735 42.326.000.000 6.625.947.645 3.185.000.000 Sewa pembiayaan - - - 16.781.255

Uang muka penjualan 38.662.667.777 36.264.148.252 37.823.795.170 48.868.255.745

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 88.959.281.872 87.329.512.823 59.655.589.587 55.089.456.809

Liabilitas Jangka PanjangUtang bank - setelah dikurangi

bagian jatuh tempo satu tahun 53.101.802.824 54.316.802.824 68.554.159.205 27.141.484.287 Utang lain-lain

Pihak berelasi - - 50.646.798.271 49.520.253.271 Pihak ketiga 21.154.006 31.298.530 98.353.528 119.272.241

Liabilitas imbalan pascakerja 973.043.268 817.740.291 563.315.029 389.082.749

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 54.096.000.098 55.165.841.645 119.862.626.033 77.170.092.548

Jumlah Liabilitas 143.055.281.970 142.495.354.468 179.518.215.620 132.259.549.357

EkuitasModal saham - nilai nominal Rp 100 per saham pada 30 April 2018dan Rp 1.000.000 per saham pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

Modal dasar - 3.000.000.000 saham pada tanggal30 April 2018 dan 300.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 4.800 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Modal ditempatkan dan disetor penuh -750.000.000 saham pada tanggal 30 April 2018, 75.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 1.200 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 75.000.000.000 75.000.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000

Tambahan modal disetor 150.202.800 150.202.800 150.202.800 - Penghasilan (kerugian) komprehensif lain 278.210.048 183.398.423 75.472.658 (4.598.984) Saldo laba 5.322.915.867 2.770.158.027 (1.929.102.029) (2.473.610.313)

Jumlah Ekuitas 80.751.328.715 78.103.759.250 (503.426.571) (1.278.209.297)

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 223.806.610.685 220.599.113.718 179.014.789.049 130.981.340.060

PT Kota Satu Properti TbkDaftar I : Laporan Posisi Keuangan


31 Desember

348

2018 2017 2017 2016 2015

Pendapatan 16.635.664.255 10.262.204.791 38.277.623.605 37.240.262.200 36.889.088.727

Beban pokok pendapatan (10.430.621.473) (6.657.955.365) (23.454.359.793) (24.171.506.858) (25.401.100.272)

Laba kotor 6.205.042.782 3.604.249.426 14.823.263.812 13.068.755.342 11.487.988.455 Beban penjualan (533.452.994) (485.214.710) (1.734.882.349) (3.346.224.064) (2.674.576.974) Beban umum dan administrasi (2.436.257.200) (2.435.559.717) (7.112.137.845) (8.125.342.587) (7.583.779.183) Penghasilan bunga 18.649.097 4.734.148 60.787.666 69.476.493 115.489.661 Beban keuangan (557.336.542) (107.091.987) (642.989.031) (525.215.103) (391.804.932) Keuntungan lainnya 83.893.504 84.909.091 276.220.895 43.256.522 68.365.580 Beban pajak final (227.780.807) (159.652.143) (971.003.092) (640.198.319) (507.556.882)

LABA PERIODE BERJALAN 2.552.757.840 506.374.108 4.699.260.056 544.508.284 514.125.725

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINPos yang tidak akan

direklasifikasi ke laba rugiPengukuran kembali imbalan pascakerja 94.811.625 (26.163.236) 107.925.765 80.071.642 (4.598.984)

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF

PERIODE BERJALAN 2.647.569.465 480.210.872 4.807.185.821 624.579.926 509.526.741

PT Kota Satu Properti TbkDaftar II : Laporan Laba Rugi danPenghasilan Komprehensif Lain

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal31 Desember 2017, 2016 dan 2015


Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal30 April 2018 (Diaudit) dan 2017 (Tidak Diaudit) dan


349

Tambahanmodal Saldo laba Jumlah ekuitas

Modal saham disetor (defisit) (defisiensi modal)

Saldo per 1 Januari 2015 1.200.000.000 - (2.987.736.038) (1.787.736.038)

Laba tahun berjalan - - 514.125.725 514.125.725

Kerugian komprehensif laintahun berjalan - - (4.598.984) (4.598.984)

Saldo per 31 Desember 2015 1.200.000.000 - (2.478.209.297) (1.278.209.297)

Laba tahun berjalan - - 544.508.284 544.508.284

Penghasilan komprehensif laintahun berjalan - - 80.071.642 80.071.642

Dampak pengampunan pajakmenurut PSAK 70 - 150.202.800 - 150.202.800

Saldo per 31 Desember 2016 1.200.000.000 150.202.800 (1.853.629.371) (503.426.571)

Laba periode berjalan 506.374.108 506.374.108

Penghasilan komprehensif lainperiode berjalan (26.163.236) (26.163.236)

Saldo per 30 April 2017 1.200.000.000 150.202.800 (1.373.418.499) (23.215.699)

Saldo per 1 Januari 2017 1.200.000.000 150.202.800 (1.853.629.371) (503.426.571)

Setoran modal 73.800.000.000 - - 73.800.000.000

Laba tahun berjalan - - 4.699.260.056 4.699.260.056

Penghasilan komprehensif laintahun berjalan - - 107.925.765 107.925.765

Saldo per 31 Desember 2017 75.000.000.000 150.202.800 2.953.556.450 78.103.759.250

Laba periode berjalan - - 2.552.757.840 2.552.757.840

Penghasilan komprehensif lainperiode berjalan - - 94.811.625 94.811.625

Saldo per 30 April 2018 75.000.000.000 150.202.800 5.601.125.915 80.751.328.715

PT Kota Satu Properti Tbk Daftar III : Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


350

2018 2017 2017 2016 2015

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan dari pelanggan 15.140.823.011 11.912.601.896 32.133.182.278 23.620.113.697 39.053.500.480 Pembayaran kepada kontraktor (5.182.316.716) (3.842.314.016) (27.526.421.345) (37.524.761.287) (36.979.064.210) Pembayaran kepada pemasok dan

untuk beban operasional lainnya (2.175.075.129) (1.918.822.982) (4.581.248.997) (6.781.108.892) (6.427.588.175) Pembayaran kepada karyawan (1.554.555.979) (1.098.609.526) (3.403.368.335) (3.752.212.350) (3.211.328.173)

Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) dari operasi 6.228.875.187 5.052.855.372 (3.377.856.399) (24.437.968.832) (7.564.480.078)

Pembayaran bunga (4.227.617.705) (3.654.833.333) (8.410.384.460) (9.501.900.860) (4.877.402.736) Pembayaran pajak penghasilan (288.699.513) (137.821.251) (880.115.504) (640.198.319) (507.556.882)

Kas Neto Digunakan untukAktivitas Operasi 1.712.557.969 1.260.200.788 (12.668.356.363) (34.580.068.011) (12.949.439.696)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPerolehan aset tetap - (7.747.000) (46.550.287) (5.057.714.725) (484.086.476) Penerimaan dari penjualan aset tetap 161.000.000 - 1.017.309.008 - - Pembayaran untuk

akuisisi entitas anak - - (40.248.200.000) - - Kas Neto Digunakan untuk

Aktivitas Investasi 161.000.000 (7.747.000) (39.277.441.279) (5.057.714.725) (484.086.476)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANPenerimaan utang bank 1.900.000.000 934.794.015 35.700.052.355 71.913.613.022 13.300.345.000 Pembayaran utang bank (1.234.682.265) (2.598.000.000) (14.237.356.381) (27.059.990.459) (5.424.061.173) Penerimaan dari pihak berelasi 148.092.080 1.107.676.782 21.654.535.144 12.923.540.994 12.852.820.100 Pembayaran kepada pihak berelasi (3.687.297.844) (617.508.205) (62.225.390.560) (18.582.887.753) (7.007.867.991) Penerimaan setoran modal - - 73.800.000.000 - - Penambahan kas

dari pengampunan pajak - - - 150.202.800 - Pembayaran sewa pembiayaan - - - (16.781.255) (41.307.745)

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (2.873.888.029) (1.173.037.408) 54.691.840.558 39.327.697.349 13.679.928.191

PENURUNAN NETO KAS (1.000.330.060) 79.416.380 2.746.042.916 (310.085.387) 246.402.019

KAS AWAL PERIODE 3.559.408.914 813.365.998 813.365.998 1.123.451.385 877.049.366

KAS AKHIR PERIODE 2.559.078.854 892.782.378 3.559.408.914 813.365.998 1.123.451.385

PT Kota Satu Properti TbkDaftar IV : Laporan Arus Kas





351

Perincian penjelasan investasi kepemilikan langsung dalam entitas anak sebagai berikut:

30 April2018 2017 2016 2015 30 April 2018 2017 2016 2015

PT Kota Satu Pratama Jakarta Belum beroperasi 99,998% 99,998% - - 39.999.000.000 39.999.000.000 - - PT Kota Satu Manajemen Jakarta Belum beroperasi 99,680% 99,680% - - 249.200.000 249.200.000 - -

Jumlah 40.248.200.000 40.248.200.000 - -

Investasi dalam entitas anak dalam informasi tambahan entitas induk disajikan dengan metode biaya.

PT Kota Satu Properti TbkInformasi Tambahan

Daftar V : Informasi Investasi Dalam Entitas Anak




Presentase kepemilkan

Entitas anak Kedudukan

Tahun operasi komersial

dimulai31 Desember 31 Desember

Jumlah investasi

352

OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”) TIDAK MEMBERIKAN … · otoritas jasa keuangan (”ojk”) tidak...

Documents

Transcript of OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”) TIDAK MEMBERIKAN … · otoritas jasa keuangan (”ojk”) tidak...