Otonomi Daerah (1) Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Reformasi Birokrasi...

10
Reformasi Birokrasi Daerah Variasi Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Otonomi Daerah (1) By IGG Heru Marwanto WORD COUNT 2522 TIME SUBMITTED 01-JUL-2020 10:46AM PAPER ID 60726068

Transcript of Otonomi Daerah (1) Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Reformasi Birokrasi...

Page 1: Otonomi Daerah (1) Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Reformasi Birokrasi …fe.unik-kediri.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/... · 2020. 7. 1. · lapisan. Birokrasi perizinan daerah

Reformasi Birokrasi Daerah VariasiInovasi Birokrasi Perizinan Pasca

Otonomi Daerah (1)By IGG Heru Marwanto

WORD COUNT 2522 TIME SUBMITTED 01-JUL-2020 10:46AM

PAPER ID 60726068

Page 2: Otonomi Daerah (1) Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Reformasi Birokrasi …fe.unik-kediri.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/... · 2020. 7. 1. · lapisan. Birokrasi perizinan daerah
Page 3: Otonomi Daerah (1) Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Reformasi Birokrasi …fe.unik-kediri.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/... · 2020. 7. 1. · lapisan. Birokrasi perizinan daerah
Page 4: Otonomi Daerah (1) Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Reformasi Birokrasi …fe.unik-kediri.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/... · 2020. 7. 1. · lapisan. Birokrasi perizinan daerah
Page 5: Otonomi Daerah (1) Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Reformasi Birokrasi …fe.unik-kediri.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/... · 2020. 7. 1. · lapisan. Birokrasi perizinan daerah
Page 6: Otonomi Daerah (1) Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Reformasi Birokrasi …fe.unik-kediri.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/... · 2020. 7. 1. · lapisan. Birokrasi perizinan daerah
Page 7: Otonomi Daerah (1) Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Reformasi Birokrasi …fe.unik-kediri.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/... · 2020. 7. 1. · lapisan. Birokrasi perizinan daerah
Page 8: Otonomi Daerah (1) Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Reformasi Birokrasi …fe.unik-kediri.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/... · 2020. 7. 1. · lapisan. Birokrasi perizinan daerah
Page 9: Otonomi Daerah (1) Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Reformasi Birokrasi …fe.unik-kediri.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/... · 2020. 7. 1. · lapisan. Birokrasi perizinan daerah
Page 10: Otonomi Daerah (1) Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Reformasi Birokrasi …fe.unik-kediri.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/... · 2020. 7. 1. · lapisan. Birokrasi perizinan daerah

19%SIMILARITY INDEX

5%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDEBIBLIOGRAPHY

ON

EXCLUDE MATCHES OFF

Reformasi Birokrasi Daerah Variasi Inovasi Birokrasi PerizinanPasca Otonomi Daerah (1)ORIGINALITY REPORT

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

★pt.scribd.comInternet


ANALISI KINERJA BIROKRASI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA …eprints.unwahas.ac.id/781/1/ARISTIANTO - COVER.pdfANALISI KINERJA BIROKRASI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAHAN DAERAH

ANALISI KINERJA BIROKRASI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA …eprints.unwahas.ac.id/781/1/ARISTIANTO - COVER.pdfANALISI KINERJA BIROKRASI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAHAN DAERAH

Struktur Birokrasi Hubungan Pusat Daerah dan Hukum di Kerajaan

Struktur Birokrasi Hubungan Pusat Daerah dan Hukum di Kerajaan

EVALUASI PROLEGNAS SEKTOR ESDM 2015-2019 · MIGAS 23Sertifikasi/ Rekomendasi/ Perizinan DICABUT 18 DICABUT • Menghilangkan duplikasisertifikasi • Memangkas Birokrasi • Penyederhanaan

EVALUASI PROLEGNAS SEKTOR ESDM 2015-2019 · MIGAS 23Sertifikasi/ Rekomendasi/ Perizinan DICABUT 18 DICABUT • Menghilangkan duplikasisertifikasi • Memangkas Birokrasi • Penyederhanaan

REFORMASI BIROKRASI, PELAYANAN PUBLIK, PERIZINAN DAN ...web.dpmptsp.jatengprov.go.id/packages/upload/portal... · model reformasi birokrasi kontekstual peraturan perundang-undangan

REFORMASI BIROKRASI, PELAYANAN PUBLIK, PERIZINAN DAN ...web.dpmptsp.jatengprov.go.id/packages/upload/portal... · model reformasi birokrasi kontekstual peraturan perundang-undangan

Kepemimpinan Birokrasi Pemerintah Daerah

Kepemimpinan Birokrasi Pemerintah Daerah

REFORMASI BIROKRASI BIDANG PERIZINAN …

REFORMASI BIROKRASI BIDANG PERIZINAN …

REFORMASI BIROKRASI, PELAYANAN PUBLIK, PERIZINAN …...Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) Indeks Reformasi Birokrasi Angka

REFORMASI BIROKRASI, PELAYANAN PUBLIK, PERIZINAN …...Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) Indeks Reformasi Birokrasi Angka

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN PENYELENGGARAAN PELAYANAN … · standar pelayanan perizinan, dilakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan perizinan.

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN PENYELENGGARAAN PELAYANAN … · standar pelayanan perizinan, dilakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Reformasi Birokrasi di Era Otonomi Daerah Abstract · Pengertian birokrasi, ... Jadi menurut asal katanya, ... satunya adalah “administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis

Reformasi Birokrasi di Era Otonomi Daerah Abstract · Pengertian birokrasi, ... Jadi menurut asal katanya, ... satunya adalah “administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis

Salinan PERDA Retribusi Perizinan Tertentu€¦ · pemerintah kota tanjungpinang peraturan daerah kota tanjungpinang nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu dengan

Salinan PERDA Retribusi Perizinan Tertentu€¦ · pemerintah kota tanjungpinang peraturan daerah kota tanjungpinang nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu dengan

REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATKAN INVESTASI (Studi ...eprints.ums.ac.id/58626/16/HALAMAN DEPAN.pdfi REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATKAN INVESTASI (Studi tentang Pelayanan Perizinan

REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATKAN INVESTASI (Studi ...eprints.ums.ac.id/58626/16/HALAMAN DEPAN.pdfi REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATKAN INVESTASI (Studi tentang Pelayanan Perizinan

...(SOP) dengan Keputusan Kepala Penyelengara Perizinan; 4. Menyampaikan laporan atas penyelenggaraan perizinan secara berkala kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait. BAB KETENTUAN

...(SOP) dengan Keputusan Kepala Penyelengara Perizinan; 4. Menyampaikan laporan atas penyelenggaraan perizinan secara berkala kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait. BAB KETENTUAN

Kelompok 5 perizinan di daerah (1)

Kelompok 5 perizinan di daerah (1)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG … · Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG … · Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya

Merencanakan Reformasi Birokrasi Di Pemerintah Daerah

Merencanakan Reformasi Birokrasi Di Pemerintah Daerah

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA … · pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA … · pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai

ANGKUTAN JALAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN … · Retribusi Perizinan Angkutan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengawasan dan pemberian perizinan-perizinan

ANGKUTAN JALAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN … · Retribusi Perizinan Angkutan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengawasan dan pemberian perizinan-perizinan

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Perizinan

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Perizinan

PROSEDUR PERIZINAN PEMBANGUNAN HOTEL … PROSEDUR PERIZINAN PEMBANGUNAN HOTEL OLEH DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012

PROSEDUR PERIZINAN PEMBANGUNAN HOTEL … PROSEDUR PERIZINAN PEMBANGUNAN HOTEL OLEH DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012

Era Otonomi Daerah Akuntabilitas Diskresi Birokrasi di

Era Otonomi Daerah Akuntabilitas Diskresi Birokrasi di