OPTIMALISASI PENGADAAN di ERA EKONOMI DIGITAL · memberikan daya dorong pertumbuhan ekonomi melalui...

Edis i 19 | Tahun 2019

OPTIMALISASI PENGADAAN di ERA EKONOMI DIGITAL

ii | Edisi 19 Tahun 2019

GRATISSosialisasi Perpres 16 Tahun 2018 oleh DPP IAPI Di Jakarta

Acara Bimtek IAPI di Yogya IAPI IN ACTIONKegiatan IAPI Jawatimur dengan BUMN

IAPI PUSAT

Acara Bimtek IAPI di Yogya

IAPI IN ACTION

Kegiatan IAPI - Audiensi dengan Kepala LKPP

Edisi 19 Tahun 2019 | iii

Kegiatan IAPI - Audiensi dengan Kepala LKPP

Acara Bimtek IAPI di YogyaDPD IAPI JATIM

iv | Edisi 19 Tahun 2019

Sosialisasi Perpres 16 Tahun 2018 oleh DPP IAPI Di Jakarta

Acara Bimtek IAPI di Yogya IAPI IN ACTIONKegiatan IAPI Jawatimur dengan BUMN

IAPI PUSAT

Acara Bimtek IAPI di Yogya

IAPI IN ACTION

DPD IAPI SULSEL

Diskusi hukum oleh DPP IAPI

Edisi 19 Tahun 2019 | v

DPD IAPI BALI

Acara Bimtek IAPI di YogyaDPD IAPI SULTENG

vi | Edisi 19 Tahun 2019

DAFTAR ISIPEMBAYARAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH | 2

Muchamad Amrullah

MENUJU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG VALUE FOR MONEY | 5Lucky akbar

DIGITAL DISRUPTION | 9Andi Zabur Rahman, S.Kom., S.Si., MBA

PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA | 12Dwi Ari Wibawa, SIP, M.M

MENGETAHUI KETENTUAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH NEGARA | 22Koko Inarto

UJIAN SERTIFIKASI PELATIHAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH | 25Riyanto, SE., MM.

MERENCANAKAN PENGADAAN AYAM KAMPUNG | | 31 Afrizul

PENGADAAN LANGSUNG SECARA TRANSAKSIONAL | 44Feri Saputra, M. Si

HUMOR PENGADAAN | 54

KATEGORI KERUSAKAN DAN TINDAKAN | 55Syafruddin Syaf

PENELITIAN PADA PENGADAAN PEMERINTAH | 57Agus Arif Rakhman, M.M.

KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | 63Amik Tri Istiami

Edisi 19 | tahun 2019

Artikel atau tulisan bukan pendapat resmi IAPI

Edisi 19 Tahun 2019 | 1

P e n g a n t a r

Optimalisasi pengadaan, best value for money , cognitif procurement dst, adalah istilah yang sudah biasa di berbagai negara modern.

Pengadaan kita sedang dalam persimpangan, yaitu apakah masih meneruskan budaya tekstual dan berkutat dengan tafsiran-tafsiran prosedur aturan.

Jalan berikutnya apakah kita bergeser kepada best practise negara negara modern. Atau mencampurkan best practice atau aturan yang ada.

Bagi pengelola pengadaan di Indonesia tidak melaksanakan proses dengan memenuhi aturan adalah masalah besar, bisa risiko kriminal tindak pidana korupsi.

LKPP dengan organisasi profesi seperti IAPI memiliki kerja besar di persimpangan jalan ini.

Di bulan Maret 2019 ini IAPI mempunyai even kegiatan di Yogya pada tanggal 19-21 Maret 2019, yaitu expo dan seminar gratis.

Semoga di kegiatan ini akan terbahas harapan banyak pihak.

Mari ikuti dan datangi , daftarkan diri anda ke http://iapi-indonesia.org/event/

Sekian

Salam pengadaan

Salam dari kami IAPI

2 | Edisi 19 Tahun 2019

AbstrakKartu Kredit Pemerintah diterapkan dalam pembayaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Kartu Kredit Pemerintah diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Kartu Kredit Pemerintah dapat digunakan untuk membayar tagihan belanja barang dan belanja modal. Pemegang kartu kredit ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Pembayaran tagihan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah menggunakan mekanisme Uang Persediaan.Kata Kunci : Kartu Kredit Pemerintah, Uang Persediaan, Uang Persediaan

Pemerintah kembali mengeluarkan regulasi terkait mekanisme pencairan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Regulasi baru tersebut

adalah pembayaran pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan kartu kredit pemerintah. Penggunaan kartu kredit pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018.

Penggunaan kartu kredit pemerintah sudah dilakukan uji coba sejak bulan Oktober tahun 2017. Sampai dengan bulan desember 2018, pelaksanaan uji coba penggunaan kartu kredit dalam pembayaran tagihan sudah melibatkan 85 Kementerian/Lembaga dan 453 satuan kerja pemerintah (sumber Direktorat Jenderal Perbendaharaan). Setelah dilakukan uji coba, mulai bulan Juli 2019 rencananya akan diberlakukan penggunaan kartu kredit pemerintah.

Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Pemegang kartu kredit pemerintah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing satuan

Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa dengan Kartu Kredit Pemerintah

O l e h : M u c h a M a d a M r u l l a h | Widyaiswara Madya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan


kerja pemerintah. Pejabat atau pegawai yang dapat ditetapkan sebagi pemegang kartu kredit pemerintah adalah yang berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai lainnya.

Kartu Kredit Pemerintah diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah adalah Bank yang menerbitkan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) untuk kegiatan Satker. Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah merupakan bank yang sama dengan tempat rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dibuka dan kantor pusat bank tersebut telah melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dimulai dengan penujukan bank penerbit kartu kredit pemerintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Langkah berikutnya adalah KPA melakukan perjanjian kerja sama Satker dengan masing-masing Pejabat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang menjadi mitra kerjanya.

Pemegang Kartu Kredit Pemerintah di lingkungan satuan kerja ditetapkan oleh KPA. Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah kepada pemegang menyerahkan Kartu Kredit Pemerintah kepada Pemegang Kartu Kredit Pemerintah disertai Berita Acara Serah Terima Kartu Kredit Pemerintah dan Surat Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Pemegang Kartu Kredit Pemerintah ada dua kelompok besar yaitu pelaksana perjalanan dinas dan pegawai pelaksana kegiatan.

Kartu Kredit Pemerintah dapat digunakan untuk pembayaran pengadaan barang/jasa yang dibebankan pada jenis belanja barang dan jenis belanja modal. Pembayaran tersebut memperhatikan limit pembayaran dengan kartu kredit pemerintah dan batas tertinggi pembayaran dengan menggunakan mekanisme uang persediaan. Penggunaan kartu kredit pemerintah memperhatikan prinsip fleksibel, aman dalam transaksi dan mengurangii fraud penggunaan uang tunai, efektif mengurangi idle cash dan cost of fund, serta akuntabilitas.

Pembayaran tagihan penggunaan kartu kredit pemerintah dari bank penerbit menggunakan mekanisme uang persediaan (UP). Bendahara Pengeluaran/Bendaharan Pengeluaran Pembantu (BP/BPP) akan membayar tagihan tersebut setelah mendapat penggantian UP Kartu Kredit Pemerintah dari Rekening Kas Umum Negara.

Satker diharuskan menggunakan sebagian pembayaran mekanisme UP dengan Kartu Kredit Pemerintah walaupun dalam kondisi tertentu dapat diberikan dispensasi untuk tidak menggunakan kartu kredit pemerintah. Besaran UP yang diberikan kepada BP dibagi menjadi dua yaitu UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah. Proporsi alokasinya adalah 60% UP Tunai dan 40% Kartu Kredit Pemerintah. Proporsi ini bisa berubah setelah mendapat dispensasi dari pejabat terkait. Bendahara Pengeluaran hanya mendapat UP Tunai sebesar 60% yang bisa disimpan di rekening BP/BPP atau brangkas. Alokasi 40% UP Kartu Kredit


Pemerintah tidak diberikan dalam bentuk tunai tapi ada di Rekening Kas Umum Negara dan diwujudkan dalam bentuk limit penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Semoga implementasi Kartu Kredit Pemerintah berjalan lancar sesuai tujuannya. Tujuan tersebut adalah meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP.


I. Prolog

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan alat kekuasaan keuangan

negara yang digunakan untuk mencapai tujuan bernegara melalui tata kelola terintegrasi manajemen pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian (evaluasi dan pengawasan), dan pelaporan (pertanggungjawaban). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan, kinerja APBN tahun 2017 khususnya dari sisi penyerapan anggaran mencapai 93,8% atau Rp2.001,6 triliun. Penyerapan anggaran dari belanja operasional meningkat dari 85,34% di tahun 2016 menjadi 96,9%. Hal yang paling positif adalah penyerapan belanja modal. Pada tahun 2015 realisasinya mencapai 78%, tahun 2016 meningkat menjadi 82% dan terakhir tahun 2017 mencapai 92%.

Berdasarkan data penyerapan anggaran belanja Pemerintah yang setiap tahun terus meningkat tersebut, dapat dilihat upaya Pemerintah untuk secara kontinyu memberikan daya dorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara, yang outputnya antara lain pembangunan infrastruktur sehingga memudahkan usaha dan akses terhadap sumber-sumber perekonomian dan tentunya yang kita harapkan bersama adanya peningkatan peran yang lebih besar dari pelaku usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga pada akhirnya akan mendorong ke arah pemerataan perekonomian nasional. Tentunya, dalam konteks belanja negara tersebut peran Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah menjadi sangat strategis sebagai instrumen belanja yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang efisien dan efektif, serta menggerakkan roda perekonomian

Menuju Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

Value for Money

l u c k y a k b a r


dengan adanya proses transaksi dengan para Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

II. Kebijakan yang berlaku

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Presiden pada suatu kesempatan menyampaikan harapannya adanya deregulasi terkait aturan-aturan yang sudah ada, ke depan aturan-aturan terkait tata kelola pemerintah harus lebih flexible, agar dapat segera menyesuaikan dengan lingkungan strategis yang perubahannya sangat cepat, namun beliau berpesan akuntabilitasnya tetap terjaga. Arahan Bapak Presiden tersbut menjadi masukan dalam hal penyempurnaan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari kebijakan PBJ sebelumnya. Aturan baru ini pula diharapkan dapat membawa paradigma baru terhadap perilaku organisasi dan kinerja pelaksanaan PBJ Pemerintah, dan tentunya dapat merangsang semangat baru bagi para pelaku pengadaan untuk bersama-sama mendorong percepatan penyerapan anggaran secara maksimal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pengembangan ekonomi nasional dan daerah.

Menurut LKPP, perubahan mendasarnya adalah adanya simplifikasi dibandingkan regulasi sebelumnya. Dalam hal jumlah bab dan pasal, perpres baru ini berkurang dari 19 bab dan 139 pasal menjadi berjumlah 15 bab dengan 94 pasal. Selain jumlah pasalnya yang lebih sedikit, substansi perpres PBJ yang baru juga menghilangkan bagian penjelasan dan menggantinya dengan penjelasan norma-norma pengadaan. Hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas, dan fungsi organisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya.

III. Hasil-Hasil yang diharapkan

Sehingga dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pengadaan barang/jasa tahun 2018 yang sedang berjalan, mengingat terdapat 36% atau 524 triliun dari belanja pemerintah pusat yang akan melalui proses pengadaan. Pengadaan sebagai ujung tombak dari pelaksanaan APBN harus dikelola secara baik, karena pengelolaan pengadaan yang buruk akan berdampak negatif pada pengelolaan APBN secara keseluruhan termasuk memberikan kesempatan untuk timbulnya perilaku koruptif didalamnya, sehingga sangat dibutuhkan perhatian dan komitmen semua pihak, serta perbaikan secara terus menerus dalam proses yang dilakukan dengan tetap memperhatikan akuntabilitas, serta membuka peluang efisiensi dalam rangka pembiayaan program pembangunan secara proporsional.

Perubahan yang terdapat Perpres 16 Tahun 2018 ini membuka jalan hadirnya era baru dalam dunia pengadaan di Indonesia, setidaknya insan pengadaan di


republik ini. Banyak insan pengadaan berharap dengan diterbitkannya perpres tersebut kinerja pengadaan di lingkungan instansi pemerintah akan lebih baik lagi, yaitu pelaksanaan belanja pemerintah yang lebih pruden dan akuntabel. Hal ini tercermin dari harapan Menteri Keuangan saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemkeu), Kamis (28/6). Sebagaimana dikutip dari laman kontan.go.id, Menteri Keuangan mengatakan, “Saya berharap regulasi yang baru ini akan menciptakan peluang efisiensi dan semakin menghindari sikap korupsi. Perubahan ini bersifat fundamental dan harus dipahami secara detail.”

Penerapan kebijakan pengadaan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengadaan sebagai instrumen belanja yang transparan dan akuntabel antara lain melalui penyederhanaan regulasi PBJ Pemerintah dan membuka ruang untuk memperbanyak produk barang/jasa yang akan dimasukkan ke dalam Katalog Elektronik, termasuk secara intensif memberlakukan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Daerah guna meningkatkan penetrasi pasar dan peluang usaha bagi Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM) serta Pengusaha Lokal di daerah. Selain itu pengembangan aplikasi elektronik untuk berbagai jenis pengadaan harus menjadi perhatian, misalnya untuk pengadaan langsung yang sangat rawan dengan tindakan potensi persekongkolan dan memberikan kesempatan kepada penyedia lain untuk melakukan kompetesi secara terbuka. Dan yang tak kalah penting adalah mengembangkan Sistem Penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa secara kontinyu dan informatif, sehingga dapat mendukung terciptanya pasar pengadaan di Instansi Pemerintah yang semakin terbuka dan kompetitif.

Untuk itu, Penyusunan strategi komunikasi yang tepat juga harus dilakukan agar stakeholders dan penyedia barang/jasa dapat memahami filosofi, ketentuan dan prosedur dari adanya kebijakan PBJ Pemerintah yang baru ini, sehingga para pihak tersebut dapat membantu kinerja pengawasan terhadap potensi/celah kecurangan dalam Siklus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana pernah disampaikan oleh KPK pada tahun 2014 dalam bentuk Kajian Pencegahan Korupsi pada PBJ Pemerintah, yang meliputi: Tahap Perencanaan dan Persiapan (a.l: Paket dijual terlebih dulu kepada penyedia sebelum anggaran disahkan, Persekongkolan DPR, K/L/I, dan Penyedia, serta Mark up harga), Tahap Pemilihan Penyedia, Kontrak/SPK, dan Pelaksanaan Pekerjaan (a.l: Persekongkolan Pengelola Pengadaan, Manipulasi dokumen lelang, dan Suap kepada pihak terkait), Tahap Serah Terima Pekerjaan (a.l: Tidak melakukan pengecekan fisik dan Manipulasi dokumen serah terima pekerjaan), dan Tahap Manajemen Hasil Pengadaan (a.l: Manipulasi laporan hasil pengadaan, Tidak proaktif melakukan pengawasan, dan Suap kepada APIP untuk menghilangkan temuan audit).


IV. Konklusi

Berdasarkan paparan hasil-hasil yang diharapkan, hal yang sangat penting untuk diwujudkan adalah bagaimana kebijakan perpres ini dapat meminimalisir terjadinya inefficiency dimana salah satunya yang kerap menjadi perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) adalah terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut, tujuan pengadaan utama yang ingin dicapai dari terbitnya regulasi ini yaitu Value for Money, yang memiliki arti menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Seperti kita ketahui bersama korupsi itu adalah penyelewengan terhadap uang negara yang semestinya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, dan korupsi dalam PBJ Pemerintah bukan hanya uang negara yang hilang tetapi juga kualitas dari manfaat yang dibutuhkan dari proses pengadaan itu juga tidak akan optimal dipenuhi. Sehingga dengan berbagai terobosan yang terdapat diregulasi PBJ Pemerintah yang baru tersebut, PBJ Pemerintah dinegara ini akan lebih berdayaguna dan berhasilguna, serta mampu mengantarkan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat secara tepat, efisien dan efektif.


Digital Distruption saat ini menjadi sorotan banyak pihak, sebenarnya

apa yang di maksud Digital Distruption ?

Digital Distruption dapat kita maknai sebagai adanya Transformasi MIND SET, dimana saat ini memasuki era Globaliasi yang menghilangkan berbagai Border/Batasan dalam segala aktifitas manusia, melalui suatu teknologi yang disebut sebagai Teknologi Digital.

Mengapa disebut dengan Distruption ?, yang makna aslinya adalah berarti penggangu, pengacau, atau perusak, karena membuat perubahan besar dalam era bisnis saat ini,Istilah Digital Disruption selanjutnya bisa dimaknai sebagai perubahan yang timbul karena Teknologi Digital dan Model Bisnis Digital yang berimbas kepada naik-turunnya nilai bisnis dari sebuah jasa atau barang yang telah ada sebelumnya.

Apa dampak dari adanya Digital Disruption dalam pengadaan Barang/Jasa ?, jika anda mengikuti perjalan regulasi pengadaan dari tahun ketahun, khususnya pada

era di bawah tahun 2003, maka dapat dilihat bahwa pengadaan Barang/Jasa masih menggunakan metode metode Analog, dimana hampir seluruh proses dilakukan secara manual. Berbeda dengan era 2010 keatas, dimana pengadaan di Indonesia prosesnya sudah sebahagian memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai alat pendukung.

Jika dulu kita mengenal Iklan Pengadaan melalui Koran bahkan di pajang di dinding gedung, sebagai keterbukaan Informasi Publik, dulu kita juga mengenal adanya pengiriman paket sampul 1, sampul 2, yang menimbulkan berbagai masalah hingga prangko, dulu juga untuk mengetahui penyedia itu valid atau tidak datanya sangatlah sulit, semua hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit, karena ada proses lain yang butuh waktu lebih.

Apa saja yang dapat ditransformasi dalam seluruh siklus pengadaan menjadi Dogitalisasi ?, jwabannya adalah seluruh proses dapat dilakukan secara Digital, dan tahap demi tahap kita semua akan

O l e h : a n d i Z a b u r r a h m a n , S . k O m . , S . S i . , m b a | Ketua Umum LPKN

Digital Disruption dalam Pengadaan Barang/Jasa


memasuki era tersebut.

Jika dilihat dari seluruh rangkaian proses pengadaan, maka hal hal yang dapat dilakukan atau di Transformasi ke Digitalisasi adalah :

1. Katalog, saat ini sudah tersedia e-katalog yang merupakan pengembangan dari kontrak payung, sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan pembelian tanpa melalui tender lagi

2. Perencanaan, proses ini sangat penting, mengingat hasil dari Perencanaan yang akan menjadi acuan dalam seluruh proses selanjutnya.

3. Pemilihan Penyedia , sudah diakomodir oleh aplikasi SPSE, mungkin yang perlu dilengkapi adalah bagaimana melakukan atau meriset ketersediaan penyedia bagik dari sisi kuantitas maupun kualitas terhadap pengadaan yang akan kita laksanakan.

4. Evaluasi Tender , hal ini diharapkan dapat segera dibuatkan dalam proses digitalisasi, tentunya dengan dukungan parameter parameter evaluasi yang tepat dengan dengan pengadaan yang dilaksanakan

5. Kontrak, saat ini masih bersifat Analog, masih melibatkan fisik untuk bertemu, dalam era Digitalisasi saat ini, smart contract bisa menjadi alternatif pilihan dalam mendukung kecepatan dan akuntabilitas dari pengadaan.

Digital Disruption dalam pengadaan sangat berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disruption menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologl digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, efektif, akuntabel, dan mampu mendukung tujuan Value For Money.

Ada 1 hal juga yang penting dari berbagai peluang peluang tersebut, yaitu Pemerintah memiliki kewajiban untuk Memberdayakan UMKM dan Produk Dalam Negeri serta memberi penguatan kepada pengusaha lokal, hal ini yang tidak dapat kita hilangkan dalam penerapannya. Meskipun patut kita sadari bahwa hal tersebut tidak bisa terus menjadi alasan kita untuk tidak meningkatkan kualitas SDM dan Produk kita sendiri, jika terus kalah bersaing, maka dapat di pastikan kita tidak akan mampu berkompetisi dalam era ekonomi digital saat ini.

Selanjutnya siapkah kita ?, salahsatu dampak dari adanya Digitalisasi adalah , berkurangnya peran Manusia sebagai Pekerja ?, sudah banyak contoh saat ini, seperti yang terjadi di jalan tol, yang dulunya di jaga oleh manusia, saat ini tergantikan oleh sebuah mesin kecil, hasilnya bagaimana ?, lebih bagus, efisien, dan tercatat dengan baik.

Nah apakah dampak dari Digitalisasi pada sektor pengadaan nantinya ?, akan sangat banyak terjadi efisiensi anggaran, contohnya adalah bagian Perbendaharaan, jika seluruh proses pengadaan dilakukan pembayaran secara otomatis, maka tidak perlu lagi ada berkas berkas di bagian bendahara yang saat ini sdm nya sangat banyak. Di proses pemilihan, mungkin cukup opetator sistem saja yang menjalankan. Contoh lain Auditor , tidak perlu banyak lagi, seluruhnya akan di pantau oleh sistem berdasarkan algoritma proses yang ada, sistem akan memberikan signal jika terjadi


kesalahan prosedur ataupun kesalahan lainnya, bahkan dapat dibuat proses tidak bisa dilaksanakan jika terjadi Fraud.

Semoga tulisan pendek ini bermanfaat, segala yang saya tulis adalah pendapat pribadi semata

Jakarta, 28 Januari 2019


Abstrak

Pembangunan bangunan gedung negara dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan teknis, pelaksanaan kontruksi dan pengawasan teknis. Perencanaan teknis dilakukan oleh penyedia jasa perencana kontruksi, sedangkan tahapan pengawasan kontruksi dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan kontruksi atau penyedia jasa manajemen kontruksi. Penyedia jasa perencana kontruksi bertanggung jawab pada tahapan perencanaan teknis, tahapan pelelangan penyedia dan tahapan pengawasan berkala. Penyedia jasa Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi bertanggungjawab terhadap pengawasan tahap perencanaan, pengawasan persiapan kontruksi, pengawasan pelaksanaan kontruksi s.d. serah terima pertama dan pengawasan tahap pemeliharaan s.d. serah terima akhir. Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi adalah pengawasan persiapan kontruksi, pengawasan tahap pelaksanaan kontruksi s.d. serah terima pertama dan pengawasan tahap pemeliharaan s.d. serah terima akhir. Pembayaran konsultan perencana didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan. Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan. Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Pembayaran atas beban APBN tersebut dilakukan setelah penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Jaminan yang dapat dilakukan terhadap pembayaran tersebut ada tiga yaitu surat jaminan, Surat Pernyataan Kesangupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) dan komitmen penyedia barang/jasa

Kata kunci : Konsultan, Pembayaran, Perencana, Pengawas

Pembayaran JASA KONSULTAN

Pembangunan Gedung Negara

O l e h : d w i a r i w i b a w a , S i P, m . m

Widyaiswara Madya pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan


Berdasarkan permen PU 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pembangunan bangunan gedung negara dilakukan melalui tahapan tiga tahapan, yaitu perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan teknis. Tahapan perencanaan teknis dilakukan oleh penyedia jasa perencana kontruksi, tahapan pelaksanaan kontruksi dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana kontruksi, dan tahapan pengawasan kontruksi dilakukan oleh penyedia jasa pengawas kontruksi atau jasa manajemen kontruksi.

Bagaimana tanggung jawab dan pembayaran terhadap penyedia jasa konsultan pada tahapan perencanaan dan pengawasan tersebut, dapat dijelaskan pada penjelasan sebagai berikut sebagai berikut.

A. TAHAPAN PERENCANAAAN TEKNIS

Tanggung jawab penyedia jasa perencana kontruksi tidak hanya bertanggung jawab pada tahapan perencanaan teknis, namun juga pada tahapan pelelangan penyedia dan tahapan pengawasan berkala. Apa yang dilakukan konsultan perencana pada setiap tahapan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tahapan Perencanaan Teknis

Pada tahapan perencanaan teknis ini tanggung jawab konsultan perencana meliputi penyusunan konsepsi perancangan, pra rancangan, pengembangan rancangan, dan rancangan detail. Rancangan detil ini meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pada tahap perencanaan teknis ini, konsultan perencana akan menghasilan output dokumen berupa:

b. Tahapan pelelangan penyedia

Pada tahapan pelelangan penyedia pelaksana kontruksi, konsultan perencana bertanggung jawab mendampingi pengelola penyedia pada tahapan pelelangan penyedia pelaksana kontruksi. Berikut secara rinci tugas konsultan perencana pada tahapan pelelangan penyedia :


1. membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan pelelangan pekerjaan konstruksi fisik.

2. membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat pengadaan dalam penyebarluasan pengumuman pelelangan, baik melalui papan pengumuman, media cetak, maupun media elektronik.

3. membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat pengadaan melakukan prakualifikasi calon peserta pelelangan (apabila pelelangan dilakukan melalui prakualifikasi).

4. membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan.

5. membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat pengadaan dalam menyusun harga perhitungan sendiri (HPS) atau owner’s estimate (OE) pekerjaan konstruksi fisik.

6. membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.

7. membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik.

8. menyusun laporan kegiatan pelelangan.

c. Tahapan pengawasan berkala.

Pada tahapan pengawasan berkala ini, tanggung jawab konsultan perencana meliputi :

1. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.

2. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.

3. mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik.

4. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.

5. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

6. menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.

7. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.


8. meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima I.

9. menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima I, dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan.

10. bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.

11. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.

12. Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung terbangun sesuai dengan IMB.

13. membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran.14. membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat.Pada pekerjaan pembangunan bangunan gedung negara dengan luas bangunan diatas 12.000 m2 (dua belas ribu meter persegi) atau diatas 8 (delapan) lantai, penyedia jasa perencanaan konstruksi diwajibkan pada tahap pra rancangan menyelenggarakan lokakarya rekayasa nilai (value engineering) selama 40 (empat puluh) jam, untuk mengembangkan konsepsi perancangan, dengan melibatkan partisipasi pengelola kegiatan, penyedia jasa manajemen konstruksi, dan pemberi jasa keahlian rekayasa nilai (value engineering).

Bagaimana pembayaran terhadap konsultan perencana?

Setelah memahami tugas dan tanggung jawab konsultan perencana, berikut akan disampaikan pembayaran biaya konsultan perencana. Alokasi pembayaran konsultan perencana digunakan untuk pembayaran komponen biaya sebagai berikut :


Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 pembayaran konsultan perencana didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan. Pembayaran untuk setiap tahapan penyelesaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No Tahapan % pembayaran1 Konsepsi perancangan 10%2 Pra Rancangan 20%3 Pengembangan Rancangan 25%4 Rancangan Detil (penyusunan rancangan gambar detail, penyusunan

Rencana Kerja dan Syarat/RKS, serta Rencana Anggaran Biaya/RAB)25%

5 tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi 25%6 tahap pengawasan berkala 15%

Apabila di daerah tempat pelaksanaan kegiatan tidak terdapat perusahaan yang memenuhi persyaratan dan bersedia melakukan tugas konsultansi perencanaan, maka dapat ditunjuk perusahaan yang memenuhi persyaratan dan bersedia dari daerah lain sesuai ketentuan. Apabila tidak terdapat penyedia jasa perencanaan konstruksi seperti tersebut di atas, maka fungsi tersebut dilakukan oleh instansi teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan


gedung, dengan biaya maksimal sebesar 60% (enam puluh persen)

B. TAHAPAN PENGAWASAN TEKNIS

Selain perencanaan teknis, tahapan pelaksanaan pembangunan gedung juga membutuhkan tahapan pengawasan teknis. Pengawasan teknis ini dapat dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi dilakukan pada pembangunan bangunan gedung negara dengan kriteria:

a. klasifikasi tidak sederhana dengan ketentuan jumlah lantai di atas 4 (empat) lantai dan dengan luas bangunan minimal 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) untuk pembangunan baru, perluasan dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung;

b. perawatan Bangunan Gedung Negara kecuali Rumah Negara untuk tingkat kerusakan berat dan perawatan terkait keselamatan bangunan;

c. bangunan Gedung Negara klasifikasi bangunan khusus; d. melibatkan lebih dari satu penyedia jasa, baik perencanaan maupun pelaksana

konstruksi; dan/atau e. pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran dengan menggunakan

kontrak tahun jamak.

Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan kriteria selain diatas dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau dapat dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi dengan rekomendasi dari instansi teknis.

Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi adalah sebagai berikut :

Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi adalah sebagai berikut :


Selain tugas diatas, penyedia jasa pengawas konstruksi atau manajemen konstruksi memiliki tanggung jawab memberikan rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung yang diawasi sesuai dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pengguna Anggaran.

Bagaimana pembayaran terhadap biaya pengawasan kontruksi?

Setelah memahami ruang lingkup tanggung jawab penyedia jasa pengawas dan manajemen kontruksi, berikut akan diuraikan pembayaran terhadap penyedia jasa konsultan pada tahapan pengawasan kontruksi. Alokasi biaya pengawasan konstruksi digunakan untuk pembayaran komponen biaya sebagai berikut :


Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan. Tahapan pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan sebagai berikut:

No Tahapan Persentase pembayaran1 Pengawasan kontruksi tahap pelaksanaan kontruksi

fisik s.d. serah terima pertamaMaksimal 90%

2 Pengawasan kontruksi tahap pemeliharaan s.d. serah terima akhir

10%

Apabila kita lihat pada tahapan pembayaran pengawasan teknis diatas, dapat dipahami bahwa konsultan pengawas hanya dapat dibayarkan maksimal 90 % sampai dengan tahapan pelaksanaan kontruksi fisik dilakukan serah terima pertama (provisional hand over). Konsultan pengawas akan mendapatkan pembayaran sampai dengan 100 % apabila pekerjaan pelaksanaan kontruksi fisik sudah selesai sampai tahapan serah terima akhir (final hand over).

Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 menyebutkan bahwa masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama (provisional hand over) pekerjaan konstruksi, apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung Negara. Masa pemeliharaan ini dapat melewati tahun anggaran.

Pembayaran konsultan pengawas tidak akan menemukan masalah apabila masa pemeliharaan pekerjaan kontruksi tidak melewati tahun anggaran, sehingga pembayaran prestasi 10 persen dapat dilakukan pada tahun anggaran yang sama setelah serah terima akhir pekerjaan kontruksi fisik dilakukan. Namun apabila pelaksanaan serah terima akhir pekerjaan kontruksi fisik dilakukan tahun anggaran berikutnya, karena masa pemeliharaan melewati batas tahun anggaran, apakah pembayaran sisa fisik 10% harus dilakukan dengan menggunakan DIPA tahun anggaran selanjutnya. Alokasi pembayaran konsultan pengawas pada DIPA tahun anggaran selanjutnya bukan hal yang mudah apabila kontrak pengawas kontruksi bukan merupakan kontrak tahun jamak.

Pada PP 45 tahun 2013 ditegaskan bahwa Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Pembayaran atas beban APBN tersebut dilakukan setelah penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Pada Perpres 16 tahun 2018 juga memberikan penegasan bahwa pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah untuk pembayaran sisa prestasi konsultan


pengawas tersebut harus melampirkan jaminan, sebagaimana pembayaran sisa prestasi pekerjaan pada pekerjaan kontruksi fisik dengan menggunakan jaminan pemeliharaan. Perpres 16 tahun 2018 mengatur bahwa pekerjaan jasa konsultansi tidak dipersyaratkan adanya jaminan.

Pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima diatur pada PMK 145/PMK.05/2017. PMK tersebut menyebutkan beberapa kegiatan yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu yaitu :

a. pemberian uang muka kerja;

b. sewa menyewa;

c. jasa asuransi dan/ atau pengambil alih risiko;

d. kontrak penyelenggaraan beasiswa;

e. pekerj aan pemeliharaan;

f. pemasangan atau penambahan daya listrik oleh perusahaan listrik negara;

g. pengadaan jurnal asing yang dibayarkan dengan uang persediaan; dan/ atau

h. pengadaan barang/ jasa secara elektronik yang dibayarkan dengan uang persediaan.

Jaminan yang dapat dilakukan terhadap pembayaran tersebut ada tiga yaitu surat jaminan, Surat Pernyataan Kesangupan Penyedia Barang dan Jasa (SPKPBJ) dan komitmen penyedia barang/jasa. Penggunaan masing-masing bentuk jaminan tersebut diatur sebagai berikut :

No Bentuk Jaminan Penggunaan1 Surat Jaminan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan2 SPKPBJ Sewa menyewa yang lebih dari Rp.50 juta

Jasa asuransi dan/atau pengambil alih resiko yang nilainya lebih dari Rp.50 JutaPemasangan atau penambahan daya listrik oleh PLN

3 Komitmen Bea siswaSewa menyewa sampai dengan Rp.50 jutaJasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko sampai dengan Rp.50 JutaPengadaan jurnal asing yang dibayar dengan uang persediaanPengadaan barang/jasa secara elektronik yang dibayar dengan uang persediaan

Apabila kita cermati ketentuan PMK 145/PMK.05/2017 diatas secara eksplisit tidak mengatur pembayaran dimuka terhadap sisa prestasi pekerjaan untuk konsultan pengawas. Namun menurut hemat penulis bentuk jaminan


SPKPBJ dan komitmen dapat digunakan untuk pembayaran sisa prestasi konsultan pengawas berdasar nilai pembayaran yang ditagihkan, apabila pembayaran konsultan pengawas dilakukan sebelum masa pemeliharaan selesai.

Daftar Pustaka

1. Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah2. PP No 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara 3. Permen PUPR No.22/PRT/M/2018 tentang Bangunan Gedung Negara3. PMK 145/PMK.05/2017 tentang Tatacara Pembayaran atas Beban Anggaran

dan Pendapatan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima


Mengetahui Ketentuan Barang Milik Negara

Berupa Rumah NegaraO l e h : k O k O i n a r t O | Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Denpasar

“Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang

pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.”

Bunyi Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dasar bagi pemerintah

untuk memberikan fasilitas hunian yang sekaligus sebagai sarana bagi para pegawai negeri untuk membina keluarganya. Jika kita kaitkan pengertian tersebut dengan konsep work-life balance atau keseimbangan kehidupan dengan pekerjaan, tanggung jawab seorang pegawai negeri untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya sehari-hari harus diiringi dengan motivasi dan kepuasan kerja yang tinggi. Untuk itu, negara diharapkan dapat menjamin kondisi kehidupan keluarga para pegawainya terjaga dengan baik, yang salah satunya dengan penyediaan fasilitas hunian yang memadai. Harapannya adalah agar produktivitas dan loyalitas pegawai terhadap pekerjaan selalu terjaga dalam kondisi yang prima. Konsep work-life balance ini, juga diamanatkan oleh Menteri Keuangan pada peringatan Hari Oeang ke-72 tanggal 30 Oktober 2018 lalu. Beliau menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya untuk kepentingan organisasi tetapi juga agar pegawai dapat menerapkan work-life balance.

Masuk ke dalam pembahasan rumah negara, terdapat satu ketentuan pokok mengenai penghunian rumah oleh pejabat dan/atau pegawai negeri. Hal pokok tersebut adalah bahwa penghunian hanya pada saat menduduki jabatan dan/atau masih aktif berdinas sebagai pegawai negeri sipil. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara. Terdapat 3 jenis rumah negara dengan masing-masing pengertiannya sebagai berikut:

1. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat


tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

2. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.

3. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Dari pengertian di atas, terlihat jelas bahwa untuk Rumah Negara Golongan I hanya dapat dihuni apabila saat seseorang memegang jabatan tertentu. Sedangkan, Rumah Negara Golongan II hanya dapat dihuni saat masih aktif sebagai pegawai negeri sipil. Penghunian tersebut dilakukan dengan penerbitan Surat Izin Penghunian (SIP) dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Begitu juga untuk Rumah Negara Golongan III, penghuniannya harus dibekali adanya SIP yang sah dan masih berlaku. Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpangan penghunian rumah negara, maka sanksi yang akan diterapkan adalah berupa pencabutan SIP. Jika hal itu terjadi, penghuni akan kehilangan hak untuk menghuni meskipun jangka waktu SIP-nya belum jatuh tempo.

Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara

Untuk itu, dalam rangka lebih memahami rumah negara, penulis merangkum ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan rumah negara sebagai bahan pembelajaran bersama yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman;3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah

dengan PP Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara;4. PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;5. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara;

8. PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;

9. PMK Nomor 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang


Milik Negara;10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang

Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Rumah Negara;12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang

Pedoman Teknik Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

13. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;

14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KM.6/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;

15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

16. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 05/SE/DC/2012 tentang Proses Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Angsuran Sewa Beli Rumah Negara Golongan III; dan

17. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 10/SE/DC/2012 tentang Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas Sewa Rumah Negara Golongan III.

Konsistensi pelaksanaan ketentuan-ketentuan di atas tentunya harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Peran pemerintah disini adalah sebagai pihak yang wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas rumah negara. Peran ini tentu akan berjalan lebih efektif dan efisien apabila didukung oleh masyarakat yang memahami peraturan. Laporan dari masyarakat atas penyimpangan atau penggunaan rumah negara oleh pihak yang tidak berhak akan menjadi masukan yang sangat baik bagi pemerintah untuk bertindak sesuai peraturan yang berlaku. Dengan pemahaman yang komprehensif atas peraturan yang ada, pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan rumah negara yang bersih, efektif, dan mampu meminimalisir terjadinya sengketa.

Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan bukan representasi instansi tempat penulis bekerja.


ABSTRAK

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyelenggarakan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak

tujuh angkatan pada tahun 2018. Kurikulum, silabus, bahan ajar, bahan tayang, dan soal-soal latihan menggunakan standar Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Untuk menjadi pengajar, yang bersangkutan harus memenuhi syarat telah mengikuti diseminasi Perpres nomor 16 tahun 2018. Peserta pelatihan harus mengikuti dua macam ujian, yaitu pre test dan post test serta ujian sertifikasi PBJ. Setelah dilakukan korelasi prosentase peserta pelatihan yang nilai post test-nya mengalami kenaikan (nilai post test > pre test) dengan prosentase peserta pelatihan yang lulus ujian sertifikasi PBJ, diperoleh indeks korelasi 0,4288. Indeks korelasi ini berarti keduanya memiliki hubungan pada tingkat sedang.

Kata Kunci: Post Test, Korelasi, Sertifikasi

Mengukur Korelasi Hasil Post Test dan Tingkat Kelulusan

Ujian Sertifikasi Pelatihan Pengadaan

Barang Jasa Pemerintah

pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Tahun Anggaran 2018

r i y a n t O , S e . , m m . |

Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan


PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sebuah organisasi menempati posisi yang sangat strategis. Karena strategisnya, bahkan ada yang menyebut SDM sebagai salah satu wujud dari aset. Aset adalah harta yang dimiliki dan menjadi hak organisasi. Aset berupa SDM ini kemudian dikenal dengan sebutan human capital. Sebagai aset, keberadaannya harus selalu di-maintain agar tingkat utilitasnya senantiasa optimal. Salah satu cara me-maintain-nya adalah melalui pelatihan.

Secara umum pengertian pelatihan adalah serangkaian pendidikan dan pelatihan yang mengutamakan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Mondy dan Noe (2005) dalam Rizka (2012;16) pelatihan adalah “activities designed to provide learners with the knowledge and skill needed for their present jobs”, artinya pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk penyiapan calon pegawai agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaannya. Hal yang sama dinyatakan oleh Dessler (2008) dalam Rizka (2012;17) bahwa “training means a new or present employees the skills they need to perform their jobs”.

Pendapat lain mengenai pengertian pelatihan disampaikan oleh Laird (1978) dalam Rizka (2012;17) bahwa “training is described as activities which are designed to improve human performance on the job employee is presently doing or is being hired to do”. Sedangkan Kenneth R. Robinson dalam Soebagio Atmowirjo (1993;2) menyatakan bahwa “training, therefore we are seeking by any instructional or experiental means to develop a person behavior pattern in the areas of knowledge, skill, or attitude in order to achieve a desired standard”. Terkait dengan pengertian tersebut, Soebagio Atmowirjo menambahkan bahwa pelatihan adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang terprogram dan terencana yang terjadi baik dalam ruangan tertentu atau di lapangan.

Secara spesifik, Grundy and Brown (2003) dalam Rizka (2012;18) menjelaskan bahwa “training can be defined as a delibrate and programmed activity aimed at improving once or more specific skills, either of the job or on the job, which can either be a group or individual activity, depending on the situation”. Oemar Hamalik (2007;10) berpendapat bahwa pelatihan pada hakikatnya mengandung unsur-unsur pembinaan dan pendidikan. Pendapat pakar yang lain, Valley et al. (2000) dalam Rizka (2012) menyatakan bahwa pelatihan merupakan salah satu proses yang signifikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

Dari pendapat para pakar tersebut di atas, dapat diambil simpulan bahwa pelatihan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan dalam rangka untuk memodifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman belajar untuk mencapai hasil yang efektif dalam suatu pekerjaan.

Sebagai sebuah rangkaian kegiatan terencana, pelatihan memiliki siklus manajerial, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi pelatihan didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi secara sistematis,


baik informasi yang bersifat deskriptif maupun judgemental yang diharapkan dapat membantu dalam mengambil keputusan secara efektif, dalam hal pemilihan, adopsi, maupun modifikasi terhadap berbagai kegiatan operasional dalam organisasi (Goldstein; 1993). Sedangkan menurut Noe (2002) dalam Detty dkk (2008), evaluasi pelatihan adalah suatu proses pengumpulan keluaran yang dibutuhkan untuk menilai apakah sebuah program pelatihan sudah efektif atau belum.

Evaluasi pelatihan dapat dilakukan untuk mengevaluasi penyelenggaraannya, kinerja pengajar, dan hasil belajar peserta. Evaluasi pelatihan untuk mengukur tingkat capaian hasil belajar peserta dilakukan melalui ujian. Ujian dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pre test dan post test, ujian komprehensif, dan ujian kasus. Pre test dan post test dilakukan sebelum dan sesudah pelatihan dengan materi ujian yang sama, sedangkan ujian komprehensif dan ujian kasus biasanya dilakukan di akhir pelatihan.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan adalah salah satu unit eselon II di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan RI. Salah satu program pelatihan pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan adalah pelatihan pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah. Saat ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan adalah lembaga pendidikan dan pelatihan (LPP) yang telah diakreditasi oleh LKPP sebagai penyelenggara pelatihan PBJ.

Pada pelatihan di maksud, kurikulum, bahan ajar, bahan tayang mengikuti apa yang telah diatur oleh LKPP. Hanya saja dalam penyelenggaraannya, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menerapkan blended learning. Pada metode ini peserta mengalami dua tahap pembelajaran. Pada tahap pertama peserta wajib mengikuti kegiatan belajar mandiri melalui e-learning selama dua minggu. Pada tahap ini peserta harus mengikuti pre test terlebih dahulu, dilanjutkan dengan mempelajari secara mandiri bahan ajar yang telah tersedia di website BPPK. Pada tahap kedua peserta mengikuti kegiatan belajar klasikal selama seminggu. Di akhir kegiatan belajar klasikal ini, peserta wajib mengikuti post test dan ujian sertifikasi PBJ. Soal-soal pre dan post disusun oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, sedangkan soal-soal ujian sertifikasi PBJ disusun oleh Pusdiklat LKPP.

Dengan menggunakan kurikulum, bahan ajar, bahan tayang, dan mekanisme lain yang telah ditetapkan oleh LKPP, semestinya peserta yang nilai post test nya baik memiliki peluang untuk lulus ujian sertifikasi PBJ. Pertanyaannya adalah benarkah faktanya demikian?. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan cara mengujinya secara statistik.

PEMBAHASAN

Selama tahun anggaran 2018, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan tujuh angkatan kelas reguler pelatihan PBJ dengan total 222


orang peserta yang berasal dari unit-unit eselon I di lingkungan kementerian keuangan. Untuk melihat dampak pelatihan, penulis menggunakan data peserta yang memperoleh nilai post test lebih besar daripada nilai pre test. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa setelah mengikuti pelatihan semestinya pengetahuan dan keterampilan peserta meningkat. Peningkatan ini dapat diwakili dengan kenaikan nilai post test. Berikut ini adalah tabulasi hasil pelatihan PBJ pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan selama tahun anggaran 2018.

Tabel

Tabulasi hasil pelatihan PBJ pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Tahun Anggaran 2018

Angkatan Nilai Post Test Nilai Post Test Naik,

Nilai Post Test Naik,

Lulus

ke- Naik (%) Tapi Masih <=65 (%)

Sudah >65 (%)

Sertifikasi PBJ (%)

(1) (2) (3) (4) (5)1 97.06 35.29 61.76 90.322 100.00 0.00 100.00 86.673 93.94 9.09 87.88 77.424 97.30 0.00 97.30 88.575 87.10 6.45 87.10 80.006 81.25 15.63 75.00 79.317 72.00 4.00 68.00 84.00

Rerata 89.81 10.07 82.43 83.76

Berdasarkan kolom 2 tabel di atas, peserta pelatihan angkatan 1 yang nilai post test-nya naik adalah 97,06%, peserta pelatihan angkatan 2 yang nilai post test-nya naik adalah 100%, dan seterusnya. Rerata total peserta yang nilai post test-nya naik adalah 89,81%. Berdasarkan kolom 5 tabel di atas, peserta pelatihan angkatan 1 yang lulus ujian sertifikasi adalah 90,32%, peserta pelatihan angkatan 2 yang lulus ujian sertifikasi PBJ adalah 86,67%, dan seterusnya. Rerata total peserta yang lulus ujian sertifikasi PBJ adalah 83,76%. Dengan menggunakan menu Data Analysis pada Ms. Excel, penulis mengkorelasikan prosentase peserta yang nilai post test-nya naik dengan prosentase kelulusan ujian sertifikasi PBJ, hasilnya adalah sebagai berikut:

Menurut Sugiyono (2016), interpretasi hubungan koefisien korelasi adalah sebagai berikut:


Dari data tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa koefisien korelasi prosentase peserta yang nilai post test-nya naik dengan prosentase kelulusan ujian sertifikasi PBJ adalah 0,4288 (42,88%), artinya terdapat hubungan positif antara kenaikan nilai post test dengan kelulusan ujian sertifikasi PBJ pada tingkat sedang (berada di interval koefisien 0,40 – 0,599).

Muncul pertanyaan berikutnya, mengapa tingkat hubungannya hanya sedang?. Bukankah kurikulum yang digunakan sama, bahan ajar dan bahan tayang sama?. Bukankah semestinya hubungannya sangat kuat?, atau minimal kuat. Tentunya hal ini menarik untuk diulas lebih lanjut. Adapun faktor-faktor yang dapat penulis identifikasi adalah sebagai berikut:

a. Perbedaan cara pengajar menyampaikan materi. Masalah kompetensi tentu tidak perlu dibicarakan lagi karena para pengajar sudah mengikuti diseminasi perpres terbaru terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun demikian, karena pengajar memiliki cara masing-masing dalam menyampaikan materi, sangat dimungkinkan ada sebagian peserta yang mudah memahaminya dan ada sebagian lainnya yang tidak. Tingkat pemahaman ini patut diduga berpengaruh terhadap kelulusan peserta.

b. Perbedaan tipe soal ujian. Semua tipe soal pre dan post test adalah pilihan ganda, sedangkan tipe soal pada ujian sertifikasi PBJ ada tiga yaitu benar-salah, pilihan ganda, dan kasus tertutup (soal kasus yang pilihan jawabannya telah tersedia). Perbedaan ini kemudian memunculkan dugaan, bahwa soal pre dan post test tidak sesulit soal ujian sertifikasi PBJ.

c. Terdapat peserta yang post test-nya naik, tetapi nilainya masih ≤ 65. Sebenarnya pre test dan post test tidak mengenal lulus atau tidak lulus, tapi sebagai patokan penulis menggunakan nilai 65 sebagai nilai ambang batas. Angka 65 diambil dengan pertimbangan bahwa ambang batas kelulusan ujian sertifikasi PBJ adalah 63,02 (skor ambang batas lulus 167 dibagi total skor 265). Jika melihat kolom 4 tabel di atas, rerata peserta yang post test-nya naik dan nilainya > 65 adalah sebesar 82,43%, sedangkan peserta yang post test-nya naik tetapi nilainya ≤ 65 adalah sebesar 10,07% (kolom 3 tabel).


Angka 10,07% ini patut diduga cukup signifikan pengaruhnya terhadap koefisien korelasi.

d. Terdapat peserta yang nilai post test-nya tidak naik bahkan turun sebesar 10,19% (100% dikurangi 89,81%). Angka ini juga patut diduga cukup signifikan pengaruhnya terhadap koefisien korelasi.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdapat korelasi positif dengan tingkat korelasi sedang, antara prosentase jumlah peserta yang nilai post test-nya naik dengan prosentase jumlah peserta yang lulus ujian sertifikasi PBJ. Tingkat korelasi sedang ini dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, antara lain adanya perbedaan cara pengajar dalam menyampaikan materi, adanya perbedaan tipe soal post test dengan soal ujian sertifikasi PBJ, adanya peserta yang nilai post test-nya naik akan tetapi masih ≤ 65, dan adanya peserta yang nilai post test-nya tidak naik dan bahkan turun. Tentunya ada faktor-faktor lain yang terkait dengan hal ini, misalnya ketidaktepatan peserta yang dikirim untuk mengikuti pelatihan PBJ, motivasi peserta pelatihan yang rendah, dan kondisi fisik peserta pada saat mengikuti pelatihan dan ujian.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Oemar, Hamalik, 2007. Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan: Pendekatan Terpadu. Jakarta: PT Bumi Aksara

Soebagio, Atmowirjo (1993), Manajemen Training: Pedoman Praktis bagi Penyelenggara Training, Balai Pustaka: Jakarta

Jurnal dan KonferensiDetty, Regina dkk, 2008. Evaluasi Keefektifan Program Pelatihan “Know Your

Customer & Money Loundering” di Bank X Bandung. National Conference of Management Research. Makasar. 27 November 2008

Karya IlmiahRizka, Arief M, 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program

Pelatihan Keterampilan Kerja pada Loka Latihan Kerja (LLK) Selong Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Alumni Pelatihan Tahun 2011). Tesis. Tidak Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta

Dokumen Evaluasi PenyelenggaraanLaporan penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Tahun Anggaran 2018


MERENCANAKAN PENGADAAN AYAM

KAMPUNGO l e h a f r i Z u l |

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa Madya Kementerian Pertanian.

Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) merupakan salah satu program terobosan Kementerian Pertanian untuk mengurangi kemiskinan di

wilayah perdesaan. Program ini dilaksanakan di 1.000 desa pada 100 kabupaten, yang diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di bawah 10 persen pada tahun 2018.

Salah satu komoditi yang diadakan adalah ayam kampung untuk Rumah Tangga Petani Miskin (RTPM).

Masing-masing RTPM akan memperoleh 50 ekor bibit ayam kampung (42 ekor ayam betina dan 8 ekor ayam jantan) dan 450 kg pakan. Pemberian pakan ini sampai ayam berumur 24 minggu (6 bulan).

Kendala utama di dalam pengadaan ayam kampung ini adalah satker yang mendapat tugas mengadakan ayam dari kementerian adalah satker yang tidak membidangi teknis peternakan dan teknis pengadaan barang jasa yang berhubungan dengan peternakan sehingga sering ditemukan kejanggalan kejanggalan dan masalah dalam proses pengadaan barang/jasa khususnya dalam pengadaan ayam kampung ini. Kendala kedua adalah para Pelaku Usaha di bidang Peternakan ayam belum memahami leih mendalam tentang hal-hal Pengadaan komoditi ayam menggunakan Perpres 16 tahun 2018 beserta perlemb-perlemb yang melengkapinya. Kemungkinan, pengadaan ayam kampung akan meluas ke satker satker dinas di daerah baik dinas lingkup pertanian maupun dinas bukan pertanian. Oleh karena itu, sebagai referansi bagi insan pengadaan kami mencoba menuliskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadaan ayam kampung.


Penyusunan Perencanaan Pengadaan :

Penyusunan Perencanaan Pengadaan untuk pengadaan ayam kampung seyogyanya dilakukan sesuai dengan kaedah yang tertuang dalam perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa No. 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Menurut pasal 18 ayat 1,

“Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/ jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.”

Menurut perlemb no 9 tahun 2018, point 1.1.

“Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.”

Khusus untuk pengadaan ayam kampung dalam program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA), identifikasi kebutuhan dilakukan berdasarkan jumlah Rumah Tangga Petani Miskin (RTPM) yang sudah terdata dalam CPCL yang dilakukan sebelumnya. Bila masing-masing RTPM akan memperoleh 50 ekor bibit ayam kampung (42 ekor ayam betina dan 8 ekor ayam jantan) dan 450 kg pakan disertai dengan pakan sampai ayam berumur 24 minggu (6 bulan). Maka volume kebutuhan ayam dan pakan adalah hasil perkalian antara jumlah Rumah Tangga Petani Miskin (RTPM) yang sudah terdata dalam CPCL dikalikan dengan velume per Rumah Tangga Petani Miskin (RTPM). Dalam pedoman teknis Petunjuk Teknis Program BEKERJA biasanya sudah ditetapkan bahwa rincian kebutuhan tiap Rumah Tangga Petani Miskin (RTPM) adalah sebagai berikut :

1. Bibit ayam betina 42 ekor2. Bibit ayam jantan 8 ekor.3. Pakan jenis starter 100 kg.4. Pakan jenis dara 125 kg.5. Pakan jenis layer 225 kg.Dari identifikasi kebutuhan dapat ditetapkan barang jasa yang dibutuhkan yaitu jenis atau nama barang dan volumenya.

Sebelum sebuah hasil perencanan pengadaan dapat dimasukkan ke RKAKL seyogyanya dipastikan ketersediaan untuk pemenuhan kebutuhan dari barang jasa yang dibutuhkan dan harga dari masing masing barang jasa yang dibutuhkan. Untuk itu sepatutnya dilakukan survey dengan bukti kertas kerja ke beberapa penyedia barang jasa (produsen) yang ada sehingga di dalam proses pengadaan nantinya PPK dapat gambaran dengan cara bagaimana kebutuhan barang jasa tersebut dapat dipenuhi.

Khusus untuk bibit ayam kampung survey dilaksanakan ke Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata yang biasa memproduksi bibit ayam kampung.


Hal hal yang ingin diketahui adalah :

1. Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata mana saja yang dapat memenuhi kebutuhan pengadaan.

2. Seberapa besar kapasitas produksi dari Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata tersebut dapat memproduksi bibit ayam.

3. Bagaimana Surat Izin Usaha Perdagangan dari Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata tersebut. Apakah sesuai dengan ketentuan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, tearkhir tahun 2015.

4. Misalnya dengan kode 014, Peternakan dengan deskripsi : Golongan ini mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah dan kepompong ulat sutera. Dan atau lebih spesifik lagi yaitu 01463 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM BURAS dengan deskripsi Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam buras (bukan ras), untuk menghasilkan ternak bibit ayam buras petelur dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam buras untuk menghasilkan ayam buras potong, telur konsumsi dan lainnya.

5. Volume Pesanan dan atau kegiatan apa sajakah yang dilayani oleh Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata tersebut. Pasar mana saja yang harus dipasok oleh Farm/breeding atau kelompok peternak dengan data pasokannya serta sisa kemampuan produksinya yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan yang akan dilaksanakan.

6. Pengalaman dari Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata tersebut, untuk mengetahui apakah pengalaman usahanya dapat memenuhi Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang seperti yang tertera dalam perlemb no. 9 tahun 2018. point 3.4.2.a.1), sebagai berikut :

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang, meliputi : Memiliki pengalaman:a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan

b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

Pengertian divisi pada point a) dan kelompok/grup pada point b) mengacu pada ketentuan yang terdapat pada KBKI (Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia, tahun 2012).

7. Apakah Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata tersebut sudah biasa menghasilkan bibit ayam kampung yang sehat yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner atau SKKH dari instansi yang berwerang biasanya


dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten/kota.8. Apakah Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata tersebut sudah

biasa menghasilkan bibit ayam kampung yang telah divaksin ND dan tidak terindikasi gejala klinis penyakit AI (avian influenza), yang dinyatakan dari instansi berwenang, biasanya dikeluarkan oleh Dinas Peternakan.

9. Apakah Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata tersebut memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP), khusus untuk Non Usaha Mikro, sedangkan untuk usaha mikro diperlukan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

10. Apakah Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata tersebut mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

11. Apakah Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata tersebut mempunyai akte pendrian perusahaan serta perubahannya kalau ada, apakah ada NPWP-nya dan apakah selalu melunasi pajak (SPT tahunan).

12. Bibit ayam unggul jenis apa saja yang sudah biasa dihasilkan oleh Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata tersebut, misalnya ayam kampung jenis sentul, ayam kampong jenis sentul hasil seleksi, dan jenis-jenis ayam kampung unggul lainnya.

13. Berapa harga masing masing jenis Bibit ayam unggul tersebut ditingkat Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata. Harga yang diperlukan adalah mulai dari DOC, umur seminggu, umur dua minggu, umur tiga minggu, demikian seterusnya sampai umur 8 minggu. Hal ini diperlukan untuk memudahkan PPK dalam menyusun HPS dan bagi pokja pengadaan dalam negosiasi teknis dan harga.

14. Hal hal lain yang berkaitan dengan kualifikasi perlu pula diselidiki misalnya, - Pimpinan atau pengurus badan usaha bukan Pegawai K/L/PD atau bukan

Pegawai K/L/PD yang mengablin cuti di luar tanggungan Negara.- Pimpinan atau pengurus badan usaha atau manajemen badan usaha tidak

dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.

- Badan usaha, Pimpinan atau pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam.

- Pimpinan atau pengurus badan usaha atau manajemen badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

- Kemampuan keuangan SKN untuk penyedia dengan kualifikasi non kecil, oleh sebab itu perlu ditanyakan hasil audit keuangan Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata tersebut agar dapat dihtung SKN nya.

15. Produsen pakan ternak yang dapat memenuhi kebutuhan pengadaan, dan mempunyai produk pakan yang Mempunyai nomor pendaftaran produk Pakan ternak dengan di SK-kan oleh Menteri Pertanian baik untuk jenis starter, jenis dara maupun jenis layer.

16. Harga pakan ternak di tingkat produsen juga perlu diketahui, menurut


jenisnya. Hal ini diperlukan untuk memudahkan PPK dalam menyusun HPS dan bagi pokja pengadaan dalam negosiasi teknis dan harga.

17. Biaya ongkos angkut ternak dan pakan juga perlu diketahui. Hal ini tentu ditelusuri dari perusahaan ekspedisi yang biasa melayani pengeiriman ternak dari lokasi produsen ke lokasi RTPM yang akan mendapat pembagian hasil pengadaan. Hal ini juga diperlukan untuk memudahkan PPK dalam menyusun HPS dan bagi pokja pengadaan dalam negosiasi teknis dan harga.

18. Produsen pakan ternak dapat memberikan dukungan ketersedian produknya kepada Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata dalam memenuhi kebutuhan pengadaan ini.

19. Apakah Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata tersebut mempunyai sarana dan sumberdaya manusia yang cukup untuk mengelola pekerjaan pengadaan ayam kampung yang dibuktikan dengan data peralatan, sarana dan sumberdaya manusianya.

Pertanyaan selanjutnya adalah Ada berapa Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata yang dapat memenuhi kebutuhan pengadaan? Apabila ada beberapa Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata yang dapat memenuhi kebutuhan pengadaan maka cara pemilihan penyedia tentu dengan pemilihan penyedia (Tender). Apabila hanya satu Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata yang dapat memenuhi kebutuhan pengadaan maka tentu sudah dapat diputuskan oleh PPK bahwa cara pemilihan penyedianya adalah melalui penunjukan langsung. Apabila hanya dua Farm/breeding atau kelompok peternak yang terdata yang dapat memenuhi kebutuhan pengadaan tentu pemilihan penyedia (tender) dilaksanakan dengan tender terbatas dan selanjutnya.

Menyusun jadwal pengadaan.Setelah dapat diketahui hal-hal seperti di atas, berarti pihak penyusun perencanaan pengadaan sudah mengantongi Daftar Penyedia yang dapat memenuhi Kualifikasi, kapasitas produksi, spesikikasi produksi (baik bibit ayam maupun pakan) yang dapat memenuhi kebutuhan pengadaan. Dengan demikian PPK sudah dapat mengusulkan Spesifikasi dan HPS ke KPA untuk ditetapkan, dan selanjutnya PPK dapat menyusun KAK pengadaan.

Dalam menyusun jadwal pengadaan minimal ada beberapa hal yang pelu diperharikan.

1. Waktu untuk menyusun persiapan pengadaan, yaitu Spesifikasi, HPS, KAK, Rancangan kontrak dan sebagainya.

2. Waktu untuk melakukan seleksi penyedia oleh Pokja Pengadaan.3. Waktu untuk melaksanakan pekerjaan oleh penyedia hasil seleksi.Untuk menghindari hal hal yang tidak dinginkan maka ploting waktu sebaiknya juga mempertimbangkan hal hal yang tidak terduga, misalnya lambatnya proses persuratan antara PPK, ULP/UKPBJ dan pokja Pengadaan karena para pejabat


tidak selalu berada di tempat, terjadinya gagal lelang akibat kesalahan PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan, Pokja akibat kesalahan menyusun dokumen pengadaan dan evaluasi dan calon penyedia akibat kesalahan dan ketidak pahaman dalam mengimput dokumen penawaran, teknis dan kualifikasi.

Spesifikasi Teknis :

Spesifikasi ayam dan pakan sebaiknya ditulis dengan jelas dan ada parameternya atau keterangan yang jelas dan dapat dibuktikan atau diklarifikasi. Contoh spesifikasi ayam adalah sebagai berikut :

1. Jenis ayam kampung : Ayam Sentul.2. Umur : 6 sd 8 minggu.3. Bobot minimal : 500 gram betina dan 600 gram jantan.4. Vaksinasi : Sudah divaksin ND dan AI yang dinyatakan dari instansi

berwenang, biasanya dikeluarkan oleh Dinas Peternakan.5. Kondisi ayam : sehat, akan dibuktikan dengan sertifikat veteriner atau SKKH

dari instansi yang berwerang biasanya dikeluarkan oleh Dinas Peternakan, pada saat bibit ayam akan diangkut.

Contoh spesifikasi pakan adalah sebagai berikut :

JENIS STARTERKadar air maks 13%Protein kasar min 19%Lemak kasar min 3%Serat kasar maks 6%Abu maks 7%Kalsium 9 sd 1,2%Phosphor total min 0,5%Asam amino lisin min 1%Energi metabolis min 2800Kkal/kgAflatoksin maks 50 ppb

JENIS DARA / GROWERKadar air maks 13%Protein kasar min 15,5%Lemak kasar min 3%Serat kasar maks 8%Abu maks 8%Kalsium 0,8 sd 1,2%Asam amino

Lisin min 0,70%Metionin min 0,30%Metionin + sistin min 0,60%Treonin min 0,17%Triptovan min 0,50%Energi metabolis min 2700 Kkal/kgAviatoksin maks 50 ppn

JENIS LAYERKadar air maks 13%Protein kasar min 16,5%Lemak kasar min 3%Serat kasar maks 7%Abu maks 14%Kalsium 3,25 sd 4,25%Phosphor total min 0,45%Lisin min 0,98%Energi metabolis min 2700 Kkal/kgAviatoksin maks 50 ppb


Pemenuhan spesifikasi pakan akan terlihat pada SK menteri Pertanian mengenai Nomor Pendaftaran Produk Pakan yang bersangkutan. Itu salahn satu sebabnya produk pakan hendaknya disertai dengan SK menteri Pertanian mengenai Nomor Pendaftaran Produk Pakan yang bersangkutan sedang yang lainnya adalah pernyataan (statemen) bahwa pakan ayam yang ditawarkan oleh penyedia sudah diuji pada laboratorium penguji pakan ternak yang terakreditasi.

Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak

Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa No. 9 tahun 2018, point 2.3, Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak adalah sebagai berikut :

1. Tujuan.Penyusunan rancangan kontrak bertujuan sebagai pedoman bagi Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran.

2. Proses Penyusunan rancangan kontrak.PPK menyusun rancangan kontrak yang antara lain memuat: Jenis Kontrak, Bentuk Kontrak, Naskah Perjanjian, Uang Muka, Jaminan Pengadaan, Sertifikat Garansi, Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor, Penyesuaian Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

3. Jenis KontrakPPK memilih jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan antara lain; jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/KAK, volume, lama waktu pekerjaan, dan/atau kesulitan dan risiko pekerjaan. Untuk pengadaan ayam seyogyanya dipilih koktrak lumsum, karena menganut ciri ciri pekerjaan sebagai berikut :1) Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan,

dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Mengingat Pengadaan Ayam Kampung sudah sudah mempunyai ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas maka PPK tentu menetapkan Jenis Kontraknyan adalah Kontrak Lumsum. Kriteria selanjtunya tentu mengikuti kondisi ini yaitu :

2) Pembayaran dalam Kontrak Lumsum dengan harga pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam Kontrak.

3) Pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan hasil/keluaran atau pembayaran secara bertahap pekerjaan berdasarkan tahapan atau bagian keluaran yang dilaksanakan.


Penyusunan KAK.

Setelah semua bahan tersebut didapatkan maka barulah dapat dilakukan penyusunan KAK sebagai produk akhir dari penyusunan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan dokumen yang memuat uraian tentang acuan-acuan yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Lay out KAK berikut dapat digunakan sebagai contoh :

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PEKERJAAN :

PENGADAAN AYAM

1. LATAR BELAKANG : ________________________________________________________________________________________________(disesuaikan dengan visi dan misi K/L/PD dan/atau kepala daerah)

2. MAKSUD DAN TUJUAN : Maksud dari pekerjaan ini adalah ______________________________________________________________________________________________

Tujuan dari pekerjaan ini adalah ____________________________________

3. TARGET DAN SASARAN : Target dan sasaran yang ingin dicapai dari pekerjaan ini adalah ____________________________________________

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA

: a.b.c.d.e.

K/L/PDSatker/SKPDKPAPPKBendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaranPembantu

:::::::

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN

: a.

b.

Sumber Dana : ___________________________________________________Total Perkiraan Biaya Pekerjaan/HPS : Rp________________________(________________. /terbilang) (berdasarkan Pasal 26 Ayat (8) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi dan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi)

6. JENIS KONTRAK : a.

b.

c.

d.

Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak Lump Sum/ Kontrak Harga Satuan/ Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan/ Kontrak Persentase/ Kontrak Terima Jadi (pilih salah satu), Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pasal 27; Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak Tahun Tunggal/ Kontrak Tahun Jamak (pilih salah satu);Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal/ Kontrak Pengadaan Bersama/ Kontrak Payung (pilih salah satu); danKontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal/ Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi (pilih salah satu).

7. JENIS, ISI, JUMLAH LAPORAN (Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

: ____(____________/terbilang) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja

9. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN

: a.

b.

Ruang Lingkup : ______________________________________________________________________________________________Lokasi Pekerjaan : ______________________________________________________________

10. KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN

: Terwujudnya _______________________________________________________________________________________________

11. DAFTAR PERSONIL INTI(Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya

: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


No. Jabatan Pendidikan Pengalaman Jumlah1.2.dst

12. PERALATAN :

No. Jenis Peralatan dan Kapasitas Jumlah dan Satuan1.2.

dst

Keterangan : (apabila diperlukan)______________________________________________________________________________________________________________

13 MASA BERLAKU PENAWARAN

: ____. (____________/terbilang) hari kalender

14. UJI MUTU/ TEKNIS/FUNGSI YANG DIPERLUKAN UNTUK (Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi)

: a.

b.

Bahan ___________________________________________ ____________________________________________________________________Alat _______________________________________________________________________________

15 SPESIFIKASI TEKNIS : __________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. PERSYARATAN KUALIFIKASI(Pengadaan Barang)

: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. METODA PELAKSANAAN(Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya)

: __________________________________________________________________________________________________________________________________________


18. JAMINAN : a.

b.

Jaminan Uang Muka, Nilai Jaminan Uang Muka: __________________________________________________________________________________- pada Kontrak Tahun Tunggal, dapat diberikan 30 % dari nilai

kontrak (untuk usaha kecil) dan paling tinggi 20% dari nilai kontrak (untuk usaha non kecil);

- pada Kontrak Tahun Jamak, dapat diberikan 20% dari Kontrak Tahun Pertama atau 15% dari nilai kontrak. (ketentuan Uang Muka berdasarkan Pasal 29 Perpres Nomor 16 Tahun 2018).

Jaminan Pelaksanaan, Masa berlaku jaminan pelaksanaan : ____ (________________/terbilang) hari kalender(sejak tanggal kontrak sampai serah terima barang/jasa atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi)(ketentuan jaminan pelaksanaan berdasarkan Pasal 33 ayat (3)Perpres Nomor 16 Tahun 2018)

19. HAL-HAL LAIN YANG DIPERLUKAN

: ___________________________________________________________________________________________________________.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan dapat digunakan sebagaiman mestinya.

Jakarta, ________________. 20_______

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Nama

Pangkat/Golongan

NIP. ____________


Pemaketan Pengadaan Ayam.

Pemaketan Pengadaan ayam tetap berpatokan kepada Pasal 24 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa No. 7 tahun 2018, yang menyatakan:

(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:a. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan Kementerian

/ Lembaga / Perangkat Daerah;b. volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/

jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah serta kemampuan dari Pelaku Usaha;

c. ketersediaan barang/jasa di pasar;d. kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis/KAK yang

dibutuhkan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; dan/ataue. ketersediaan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

(2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar

di beberapa lokasi/daerah yang memiliki sifat pekerjaan sama dan tingkat efisiensi baik dari sisi waktu dan/atau biaya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing sesuai dengan hasil kajian/telaah;

b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapatkan penyedia yang sesuai;

c. menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/atau

d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

(3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyakbanyaknya paket untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis dengan nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.

Penyusunan biaya pendukung.

Biaya Pendukung Pengadaan Ayam tetap berpedoman kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, No. 7 tahun 2018, pasal 27 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8). Hal hal yang bisa dimasukkan sebagai biaya pendukung adalah sebagai berikut :

Ayat (5) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat meliputi namun tidak terbatas pada:

a. biaya pelatihan;b. biaya instalasi dan testing;


c. biaya administrasi; dan/ataud. biaya lainnya.

Ayat (6) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dapat meliputi namun tidak terbatas pada:

a. biaya pengumuman;b. biaya survei lapangan;c. biaya survei pasar;d. honorarium para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan/ataue. penggandaan dokumen.

Ayat (7) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dialokasikan di tahun anggaran berjalan untuk:a. pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan; dan/ataub. pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun

pelaksanaan pengadaannya dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

Ayat (8) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dapat meliputi namun tidak terbatas pada:a. biaya pendapat ahli hukum kontrak;b. biaya uji coba;c. biaya sewa;d. biaya rapat; dan/ataue. biaya komunikasi.

Penentuan biaya pendukung dan besarnya, tentu sangat perlu melihat kepada kebutuhan biaya pendukung dalam pedoman dan petunjuk teknis pengadaan ayam tersebut.

Demikian yang dapat kami tuliskan mengenai PENGADAAN AYAM KAMPUNG yang mana pada tulisan ini kami terfokus pada sisi Perencanaan Pengadaannya, hal ini disebabkan karena Porsi Perencanaan dalam manajemen pengadaan barang jasa mempunyai porsi yang sangat menentukan. Apabila perencanaan pengadaan barang jasa dikakukan dengan baik maka akan dapat meyakinkan para stake holder dan pelaksana bahwa pada pelaksanaannya dan hasilnya dapat diharapkan memberikan nilai yang tinggi di dalam Pengadaan Barang Jasa. Di dalam penulisan ini tentu banyak hal hal yang bersifat kekurangan dari kami selaku penulis oleh sebab itu tidak lupa kami sampaikan bahwa panulis tetap mengharapkan adanya kritikan kritikan yang membangun untuk kesempurnaan penulisan ini. Kepada para pembaca dan insan pengadaan tentu kami berharap semoga tulisan ini memberikan pencerahan dan panduan dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Ayam Kampung.


Pengadaan Langsung SECARA TRANSAKSIONAL

Pada Aplikasi SPSE Versi 4.3 Oleh Pejabat Pengadaan Berdasarkan Peraturan Presiden Ri Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pejabat pengadaan merupakan pejabat administrasi / pejabat fungsional / personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung,

penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing (Pasal 1 Angka 13 Perpres No.16 Tahun 2018).

Non Tender digunakan dalam hal dapat menggunakan

• E-purchasing, • Pengadaan langsung, • Penunjukan Langsung

Menjadi Pejabat Pengadaan (PP) harus memenuhi syarat yang tertuang dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang pelaku pengadaan barang/jasa bagian ketiga pejabat Pengadaan pasal 8,

(1). PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah menetapkan Pejabat Pengadaan .

(2). Persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan yaitu :a. Merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil

Negara/TNI/Polri/ personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan .

b. memiliki integritas dan disiplin;c. menandatangani Pakta Integritas

(3). Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan tidak terikat tahun

O l e h f e r i S a P u t r a , m . S i *


anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.(4). Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai :

a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau bendahara; atau

b. PJPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama. tugas pokok dan wewenang Pejabat Pengadaan berdasarkan Perpres No 16 Tahun 2018, di Pasal 12. Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas :

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Para pelaku pengadaan termasuk Pejabat Pengadaan harus mengetahui jenis-jenis pengadaan, dimana pada Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 14 dijelaskan penetapan Jenis Pengadaan Barang/Jasa. Adapun Jenis-jenis pengadaan meliputi:

1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang

2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.

3. Jasa konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)

4. Jasa lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan atau ketrampilan (skillware) dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Berdasarkan jenis-jenis pengadaan maka dapat kita tentukan jenis kontrak atas pengadaan tersebut, pada Perpres No. 54 Tahun 2010 tidak ada perbedaan jenis kontrak antara Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Dengan adanya pengaturan baru dimana pada Perpres No. 16 Tahun 2018 ada perbedaan jenis kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.

Perbedaan jenis kontrak atas perubahan peraturan


PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 PERPRES NO. 16 TAHUN 2018Pengadaan Barang/JasaDibagi dalama. Kontrak berdasarkan cara pembayaran (4

jenis)b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun

Anggaran (2 jenis)c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan (3

jenis)d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan (2 jenis)

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyaa. Lumsumb. Harga satuanc. Gabungan lumsum dan harga satuand. Terima jadi (Turn key)e. Kontrak Payung

Pengadaan Jasa Konsultansia. Lumsumb. Waktu Penugasanc. Kontrak Payung

Adapun Kontrak Lumsum yang dimaksud merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan bahwa semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia, berorientasi kepada keluaran dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.

Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dimana volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan merupakan kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dimana jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu


tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.

Kontrak berdasarkan waktu penugasan merupakan kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefenisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan.

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan meliputi:

a. Penetapan metode pemilihan Penyedia;

b. Penetapan metode Kualifikasi;

c. Penetapan metode evaluasi penawaran;

d. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;

e. Penetapan jadwal pemilihan; dan

f. Penyusunan Dokumen Pemilihan.

Dalam menjalankan tugas sebagai PPK/Pejabat Pengadaan berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dimana dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain tender / seleksi sebagaimana pada ayat (1) huruf d menggunakan Metode :

a, E- Purchasing

b. Pembelian Melalui Toko Darling

c. Penunjukan Langsung

d. Pengadaan langsung

e. Tender cepat

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 69 ayat (1) bab X dan pada pasal 3 PerLKPP


No. 9/2018 diperkuat lagi pada pasal 28 Perpres No 16 tahun 2018 mengenai bentuk kontrak dimana adanya bukti pembelian/pembayaran dan kwitansi ini diakomodir dalam SPSE. 4.3 yaitu pada pencatatan non tender.

Adapun kewenangan tugas Pejabat Pengadaan terdapat pada pengadaan Non Tender yaitu : E-purchasing, Pengadaan langsung dan Penunjukan Langsung

PENGADAAN LANGSUNG PENUNJUKAN LANGSUNG PURCHASING• Pengadaan Langsung

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

• Pengadaan Langsung jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang /pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan berulang (Repeat Order) melalui Proses Penunjukan langsungPermintaan berulang dilakukan paling banyak 2 kali.

E-Purchasing atau yang sering dikenal pembelian secara Elektronik adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui system katalog elektronik. E-marketplace pengadaan Barang/jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang / jasa pemerintah.Jenis Katalog Elektronik :• Kalatog Nasional• Katalog Sektoral• Katalog Lokal

A. PENGADAAN LANGSUNG

Pengadaan langsung termasuk salah satu metode pemilihan penyedia, jika tidak dilakukan tanpa melalui Aplikasi SPSE dapat ditafsirkan perbuatan melawan hukum, dimana pengadaan harus dilakukan secara menyeluruh, jika ada tahapan yang tidak dilalui dalam arti kata dilakukan secara manual, akan menyebabkan pengadaan menggantung dan berpotensi sebagai temuan auditor.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 40 dan 41 Perpres No. 16 tahun 2018

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyakRp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Pengadaan langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik 4.3 pengadaan langsung dilakukan dalam dua cara, yaitu : Pengadaan Langsung Transaksional dan Pengadaan Langsung Non Transaksional.


1. Pengadaan Langsung Transaksional

Pengadaan Langsung Transaksional yaitu Pemilihan penyedia yang dilakukan melalui aplikasi SPSE 4.3 oleh Pejabat Pengadaan.

Pengadaan Langsung Untuk :1) Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah); 2) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

3) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan

dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.

3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.

4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.

5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.

(Mengunakan SPK) 6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi,

teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.

7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1.

8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan menai berikut :

9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari :

a) nama dan alamat Penyedia; b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);


d) hasil negosiasi harga (apabila ada); e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan f) tanggal dibuatnya Berita Acara. 10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.

Calon Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Pelaku Usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan.

2. Pengadaan Langsung Non Transaksional

Pengadaan Langsung Non Transaksional yaitu Pemilihan penyedia dilakukan secara manual yang dilakukan diluar aplikasi SPSE dan data transaksinya dimasukan ke dalam (di input) aplikasi SPSE 4.3 yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang dilakukan secara manual seperti biasa dan kemudian dilakukan pencatatan non tender di dalam SPSE Versi 4.3. dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1) Pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa lainnya ke penyedia2) Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa lainnya3) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kwitansi kepada

PPK dan/atauPPK dalam melaksanakan tahapan pengadaan langsung dapat dibantu oleh tim pendukung

Setelah pemilihan Pengadaan Langsung Non Transaksional pencatatan Non tender dilakukan oleh PPK, adapun yang perlu diinput oleh PPK, yaitu :

1. Jenis Pengadaan 2. Metode Pemilihan 3. Bukti Pemilihan (SPK / Non SPK)4. Realisasi (kwitansi, Bukti Pembelian, Srt Perjanjian, Surat Pesanan dan Dok

lainnya)5. Tanggal Selesai Pekerjaan6. Uraian Pekerjaan


Pengadaan langsung Jasa Konsultansi

Perpres No 54 Tahun 2010 Perpres No. 16 Tahun 2018u Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk

paket Pengadaan Jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000

u Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 100.000.000

B. PENUNJUKAN LANGSUNG

PPK menyerahkan dokumen persiapan pengadaan kepada Pejabat Pengadaan atau UKPBJ

Penunjukan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penunjukan langsung dilakukan oleh Pokja Pemilihan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penunjukan Langsung

PERPRES NO 54 TAHUN 2010 PERPRES NO 16 TAHUN 2018u Metode Pemilihan penyedia barang/jasa

dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.

u Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.

Dalam keadaan tertentu dimaksud apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

A. PENUNJUKAN LANGSUNG PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA ADAPUN KRITERIANYA MELIPUTI:

1) penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

2) barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

4) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;


5) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

6) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;

7) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau

8) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

B. PENUNJUKAN LANGSUNG JASA KONSULTANSI

Penunjukan Langsung dapat dilakukan dalam hal:

a) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

b) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

c) Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau

d) Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali. Permintaan berulang (repeat order) dapat digunakan: 1). untuk pekerjaan yang berkaitan dan ruang lingkupnya sama dengan

pekerjaan sebelumnya, contohnya pekerjaan audit. 2). desain berulang, contohnya pekerjaan pembuatan desain gedung sekolah,

gedung rumah sakit, gedung kantor, dan lain-lain

C. E-PURCHASING

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Prosedur E-Purchasing meliputi :

a. PPK/Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa pada katalog


elektronik; b. Calon Penyedia menanggapi pesanan dari PPK/Pejabat Pengadaan; c. PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia dapat melakukan negosiasi

teknis dan harga, kecuali untuk barang/jasa yang tidak dapat dinegosiasikan. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan barang/jasa dengan mempertimbangkan kuantitas barang/jasa yang diadakan, ongkos kirim (apabila ada), biaya instalasi/training (apabila diperlukan);

d. PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia menyetujui/menyepakati pembelian barang/jasa; dan

e. Penerbitan Surat Pesanan. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Penyedia yang dapat menyediakan

barang/jasa yang dibutuhkan, maka untuk mendapat harga barang/jasa terbaik dapat dilakukan:

a. Negosiasi kepada penyedia yang harga barang/jasanya paling murah dan telah memperhitungkan ongkos kirim, instalasi, training (apabila diperlukan); atau

b. E-Reverse Auction.

Saat PPK menyerahkan proses E-purchasing kepada Pejabat Pengadaan maka PPK menyampaikan Spesifikasi teknis, perkiraan/refernsi harga dan rancangan Surat Pesanan kepada Pejabat Pengadaan

Pemesanan E-Purchasing

PERPRES NO 54 TAHUN 2010 PERPRES NO 16 TAHUN 2018Dilakukan oleh PPK/Pejabat Pengadaan/Petugas yang ditunjuk tanpa batas nilai bernilai

Pembagian kewenangan melakukan E-Purchasing berdasarkan nilai uPejabat Pengadaan paling banyak Rp 200.000.000uPPK paling sedikit diatas Rp 200.000.000 s/d tidak

dibatasi.uuntuk E-Purchasing > 100 Miliar PPK harus melalui

persetujuan PA

Penulis : FERI SAPUTRA, M. Si | NIP. 19781106 201102 1 002

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda

Biro Adm. Pembangunan Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat Daerah Provinsi Riau


Di area pemakaman, seorang rohaniwan melihat seorang dokter dengan pakaian rapi menangis di depan sebuah makam yg tanahnya masih merah.

Uniknya di pusara makam terletak batu NISAN berbentuk HATI yg cukup besar serta mencolok.

Rohaniwan : “Sudah... IKHLASKAN saja jgn terus Menangis..!”

Dokter : “Bapak.. gimana saya tidak sedih...Bagaimana kalau saya yg mati.. ???!”

Rohaniwan : “Semua orang pasti mati.. Dok... !!!”

Dokter : “Begini Bapak.., yg mati ini teman saya..!” .Kami para kumpulan Dokter Spesialis sudah sepakat kontrak bersama.., Siapa saja di antara kami yg mati maka akan dibuatkan batu nisan dgn gambar sesuai bidang spesialis yg kami tekuni..! “

Rohaniwan : “Ooo... Teman dokter yg mati ini apa spesialis-nya.. ???!”

Dokter : “Dia spesialis HATI.., Maka-nya batu nisan dia ber-Bentuk HATI...! “

Rohaniwan : “Lalu apa yg membuat anda begitu khawatir.. ???!”

*Dokter* : “Lahh.. kalau saya mati.., gak bisa ngebayangin batu nisan yg akan dibuat utk saya sesuai kontrak bersama ...!”

Rohaniwan : “Emang dokter spesialis apa.. ???!”

Dokter : “Saya kan Dokter spesialis KELAMIN.., bapak... ! !!”

Rohaniwan : “Oh my God ampunilah dosa hamba Mu ya Tuhan”

( Rohaniwan sampai melompat.... mikir dan tersenyum krn gak bisa nahan ke-tawa akhirnya rohaniwan ketemu perubahan kontrak )

“Gak apa-apa.., Tenang aja.. Entar batu NISAN-nya sesuai perubahan kontrak dipakein CELANA ...!!”

```Нaªªнaªªнaªªнaªª```

si Dokter akhirnya ketawa juga..!”

*_Semua masalah ada solusinya & tersenyum bikin awet muda_*

HUMOR


KATEGORI KERUSAKAN DAN TINDAKAN

S y a f r u d d i n S y a f

Mari kenali kategori kerusakan akibat gempa PALU dan tindakan yang perlu diambil di akhir 2018 untuk bangkit di 2019.

1. Kategori 0 (T) : Tidak Rusak

Kerusakan : Tidak ada kerusakan

Tindakan : Tidak perlu ada tindakan

2. Kategori I : Ringan - Non Struktur (R)

Kerusakan : Retak halus pada plesteran, serpihan plesteran berjatuhan mencakup luas yang terbatas. Retak halus adalah retak dengan lebar celah tidak lebih dari 0,075 cm.

Tindakan : Bangunan tidak perlu dikosongkan, hanya perlu perbaikan secara arsitektur.

3. Kategori II : Ringan - Struktur (R)

Kerusakan : Retak kecil pada dinding, plesteran berjatuhan mencakup luas bagian2 non struktur seperti lisplank dsb. Kemampuan memikul beban tidak banyak berkurang. Retak kecil adalah retak dengan lebar tidak lebih dari 0,5 cm.

Tindakan : Bangunan tidak perlu dikosongkan. Diperlukan perbaikan yg bersifat arsitektur agar daya tahan bangunan tetap terpelihara.

4. Kategori III : Sedang (S)

Kerusakan : Retak besar pada dinding yg menyebar luas di banyak tempat seperti


pada dinding pemikul benan dan kolom. Kemampuan struktur untuk memikul benan adh sebagian berkurang. Retak besar adalah retak dengan lebar celah lebih dari 0,5 cm.

Tindakan : Bangunan perlu dikosongkan dan boleh dihuni kembali setelah dilakukan restorasi dan perkuatan. Laksanakan restorasi komponen struktur yg rusak dan kalau perlu lakukan perkuatan untuk menahan beban gempa. Setelah itu dilakukan perbaikan secara arsitektur.

5. Kategori IV : Berat (B)

Kerusakan : Dinding pemikul beban terbelah dan roboh, kegagalan komponen2 pengikat menyebabkan bangunan terpisah. Lebih dari 40% komponen struktur utama mengalami kerusakan dan bangunan menjadi sangat berbahaya.

Tindakan : Bangunan harus dikosongkan, dapat dirobohkan atau dilakukan restorasi atau perkuatan secara menyeluruh sebelum dihuni kembali.

6. Kategori 5 : Roboh

Kerusakan : Sebagian besar atau seluruh bangunan roboh.

Tindakan : Bersihkan lokasi, kumpulkan bahan yg masih bisa dipakai dan bangun kembali.

Semoga bermanfaat. Assalamu Alaikum WrWb..

Salam doa...


PENELITIAN PADA PENGADAAN PEMERINTAHa g u S a r i f r a k h m a n , m . m .

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah membahas khusus tentang penelitian. Pada pasal 1 Ketentuan

Umum dijelaskan definisi penelitian adalah kegiatan yan gdilakukan menurut kaidah dan metodeilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Dari definisi ini terlihat bahwa tujuan kegiatan penelitian pada lingkup ini adalah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran. Selain itu juga penelitian harus dapat menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.


Penelitian ini juga menjadi perhatian khusus di bidang pengadaan pemerintah yang dibuktikan dengan pencantuman kegiatan penelitian ke dalam salah satu tujuan pengadaan yang dijelaskan pada pasal 4 Perpres No 16 Tahun 2018 huruf e yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan pengadaan adalah untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.

Kemudian pada pasal 5 dipertegas lagi pada bahwa kebijakan pengadaan barang/jasa harus bisa mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif.

Lalu pada pasal 62, bab penelitian di bahas tersendiri dalam Perpres walaupun masih dalam pembahasan umum. Pada bagian ini dijeaskan bahwa penelitian dapat dilakukan oleh 2 pihak, antara lain PA/KPA pada K/L/PD sebagai “penyelenggara penelitian”. Istilah ini baru diperkenalkan pada Perpres ini. Penyelenggara penelitian adalah pihak yang memiliki kewenangan menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional. Sebagai contoh adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) pada masing-masing K/L/PD. Dengan kebijakan ini Puslitbang memiliki ruang dan payung hukum untuk dapat mengembangkan kegiatan penelitian berdasarkan arah pengembangan penelitian nasional.

Selain itu penyelenggara penelitian memiliki kewenangan menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis penelitian dan/atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan naisonal, selain menetapkan program penelitian, penyelenggara penelitian juga berwenang untuk melakukan penjamian mutu pelaksanaan penelitian. Itulah penjelasan salah satu pihak yang dapat melakukan penelitian.


Selain PA/KPA sebagai penyelenggara penelitian, kegiatan penelitian dapat juga dilakukan oleh “pelaksana penelitian”. Istilah ini juga merupakan hal baru dimana terdapat 5 kelompok yang dapat memenuhi kriteria sebagai pelaksana penelitian yaitu :

1. Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/ non Pegawai ASN

2. K/L/PD3. Perguruan tinggi4. Organisasi masyarakat5. Badan usahaItulah pihak-pihak yang dapat menjadi pelaksana penelitian dimana penetapannya dibuat berdasarkan hasil kompetisi ataupun juga hasil suatu penugasan atau menggunakan surat tugas.

Kompetisi untuk menjadi pelaksana penelitian dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian, sedangkan penugasan ditetapkan oleh penyelenggara penelitian yang dijelaskan sebelumnya untuk penelitian yang bersifat khusus.

Hal yang perlu diketahui bersama adalah penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 atau lebih dari 1 penyelenggara penelitian atau dapat dikatakan menggunakan anggara konsorsium untuk melakukan penelitian. Kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 tahun anggaran atau lebih dari 1 tahun anggaran tergantung dari ruang lingkup dan kompleksitas obyek penelitian.

Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak penelitian. Pembayaran kontrak penelitian ini dilakukan berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang pada akhirnya tanggal 8 Juni 2018 Menristek Dikti mengeluarkan Peraturan Menristek Dikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Peraturan ini merupakan petujuk teknis dari Perpres No 16 Tahun 2018 tentang penelitian yang dikeluarkan hampir bersamaan dengan berbagai Peraturan LKPP yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Perpres baru ini.

Pada peraturan ini dijelaskan bahwa lingkup penelitian yang dimaksud disini adalah :

1. Penelitian dasar 2. Penelitian terapan3. Pengembangan4. Kajian yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan penelitian dasar,

penelitian terapan, dan pengembangan


Keempat jenis penelitian ini dilaksanakan melalui kompetisi ataupun penugasan.

Penelitian dasar adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru atau sesuai dengan pengukuran tingkat “kesiapterapan” teknologi pada tingkat 1 sampai tingkat 3.

Penelitian terapan adalah penelitian yang ditujukan untk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 4 sampai tingkat 6

Pengembangan adalahkegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 7 sampai tingkat 9.

Dan terakhir kajian merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, partisipatif yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan.

Kemudian dijelaskan bahwa penentuan pelaksana penelitian yang dilakukan dengan kompetisi meliputi :

Sedangkan tahapan penelitian melalui penugasan dilakukan dengan proses sebagai berikut :

Tahapan pengumuman melalui kompetisi dilakukan melalu media cetak, media elektronik, papan pengumuman resmi bahkan harus dapat diakses untuk penyandang disabilitas. Isi pengumuman paling sedikit memuat : maksud dan tujuan, batas waktu penyampaian, dan persyaratan. Sedangkan apabila melalui penugasan, maka pengumuman hanya memuat maksud dan tujuan penelitian saja.

Setelah pengumuman, tahapan berikutnya adalah pengusulan. Penelitian melalui kompetisi dilakukan ole calon pelaksana penelitian dengan mengajukan proposal penelitian kepada penyelenggara penelitian, sedangkan penelitian yang melalui penugasan dilakukan melalui pengajuan Proposal Penelitian oleh calon pelaksana penelitian dan/atau Penyelenggara Penelitian berdasarkan apa


yang disebut dengan “Pedoman Pelaksanaan Penelitian”.

Tahap berikutnya adalah penyeleksian proposal untuk penelitian melalui kompetisi yang dilakukan oleh “Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian terhadap usulan Proposal Penelitan dari para pengusul. Sedangkan penelitian melalui penugasan juga sama dengan komite di atas hanya saja proposal yang ditelaah adalah proposal yang sudah ditentukan oleh komite di atas. Hasil penilaian proposal oleh komite berupa “Rekomendasi” yang dituangkand dalam berita acara. Berita acara ini kemudian diserahkan kepada Penyelenggara Penelitan sebagai dasar pertimbangan penetapan.

Tahapan penetapan sudah pasti mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia. Pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan “Kontrak Penelitian” dimana jenis kontraknya adalah tahun tunggal atau tahun jamak. Kontrak penelitian atas nama Penyelenggara Penelitian harus ditandatangani oleh PA/KPA yang dapat didelegasikan kewenangannya kepada PPK.

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan penelitian, tetapi tidak mencapai hasil yang diharapkan, tidak dapat dinyatkaan sebagai penelitian gagal, namun tetap dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemutusan kontrak/penghentian kontrak penelitian, penghentian pembayaran, dan/atau tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu tententu sesuai dengan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian yang semuanya harus diatur dalam Kontrak Penelitian. Ketentuan ini merupakan payung hukum bagi para peneliti yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan agar tidak dilarikan ke kasus pidana seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Asalkan tahapan penelitian sudah memenuhi kaidah penelitian dan rancangan pelaksanaan penelitian, apapun hasilnya tidak bisa diajukan ke ranah pidana. Demikian sekilas pembahasan mengenai penelitian pada Perpres No 16 Tahun 2018

PENULIS

Nama Agus Arif Rakhman, M.M.NIP 198005272008121002Jabatan JFT Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa MudaSatuan kerja Sub Bagian Pengadaan – Pokja ULPInstansi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan GeofisikaPendidikan terakhir Magister Manajemen – KeuanganKompetensi 1. Sertifkat Kompetensi Ahli Pengadaan Tingkat Muda dari BNSP –

LKPP2. Sertifikat Kompetensi Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) dari

Kementerian KeuanganEmail [email protected]


Pengalaman di luar kantor 1. Tutor Tutorial Online Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka (UT)2. Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Fungsional

Pengadaan Indonesia (IFPI)3. Penasehat Lembaga Bimbingan Belajar Magnetic Computer di

Sumenep, MaduraTempat tanggal lahir Gresik, 27 Mei 1980Kontak 085330686593Pengalaman kerja 1. Supervisor accounting CV Media Ilmu Penerbit Buku di Sidoarjo,

2002 s.d. 20052. Pialang investasi PT Interpan Pasifik di Surabaya, 2005 s.d. 2009

Tentang saya Moto “Selalu Tuk bisa”, berusaha produktif, bekerja dengan timeline, ingin melayani, berusaha segala sesuatunya tersistem


Abstrak

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupaka salah satu strategi pengadaan barang/jasa pemerintah agar pengadaan tersebut menjadi lebih

efisien. Banyak manfaat yang didapat dari praktik pengadaan dengan cara konsolidasi, namun tetap harus juga memperhatikan hal-hal yang mungkin bisa menjadi kendala bagi kelancaran pelaksanakan konsolidasi sehingga bisa merancang mitigasinya.

Kata kunci: Konsolidasi, pengadaan barang/jasa pemerintah

PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa itu merupakan kebutuhan mutlak bagi suatu instansi. Namun dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan baik secara proses maupun outputnya. Yang perlu dipahami, bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut diusahakan memenuhi kaidah “Value for Money”, yaitu setiap sen uang yang kita keluarkan memang sesuai dengan yang kita dapatkan. Lebih jauh lagi, kita bisa usahakan pengadaan barang/jasa tersebut dengan prosedur yang lebih efisien, salah satunya adalah dengan cara konsolidasi. Namun, banyak yang belum paham bagaiman mekanismenya sehingga di sini perlu disampaikan agar bisa dipahami bagaimana prosesnya.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasar Perpres 16 tahun 2018 pasal 1 no. 51 menyatakan bahwa Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barng/jasa yang sejenis.

KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

O l e h a m i k t r i i S t i a m i


B. Manfaat Konsolidasi

Dalam beberapa hal pengadaan barang/jasa pemerintah konsolidasi bisa menjadi pilihan yang lebih efisien dan efektif dibandingkan jika pengadaan tersebut dilakukan dengan tidak secara konsolidasi. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan jika pengadaan tersebut dilakukan dengan cara konsolidasi, antara lain:

1. Potensi mendapatkan harga yang lebih efisien karena dengan konsolidasi maka volume pengadaannya menjadi relative lebih besar. Di pasar, secara umum ada karakteristik jika kita membeli dalam jumlah besar harganya akan relative lebih murah dibandingkan dengan pembelian dalam jumlah yang lebih kecil, meski hal tersebut tidak selalu berlaku bagi semua komoditas.

2. Waktu yang kita habiskan untuk melaksanakan pemilihan penyedia relative lebih hemat. Hal ini karena kita tidak perlu melakukan pemilihan penyedia secara berkali-kali untuk pengadaan yang sama.

3. Dengan menggabungkan pengadaan yang sama sehingga jumlahnya besar, maka nilainya juga besar. Kita bsa mendapatkan penyedia yang relative lebih kompeten daripada jika paket pengadaan kita nilainya kecil.

4. Dengan melakukan konsolidasi, kita akan lebih mudah dalam menentukan standar pengadaannya dibandingkan dengan jika pengadaannya sendiri-sendiri.

Kesemua hal manfaat konsolidasi di atas, diharapkan menuju kondisi “Value for Money” yang merupakan hakikat dari pengadaan barang/jasa pemerintah.

C. Pelaksanaan KonsolidasiBeradasarkan Pasal 21 Perpres 16 tahun 2018 dan berdasar Peraturan LKPP no 7 tahun 2018 tentang pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa konsolidasi pengadaan dapat dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan/atau persiapan pemilihan penyedia. Selain itu, Konsolidasi tersebut juga dilakukan oleh yang berwenang melaksanakan konsolidasi, yaitu:1. PA/KPA yang melaksanakan konsolidasi pada saat tahap perencanaan

pengadaan di kegiatan penyusunan paket pengadaan dan itu dilakukan sebelum pengumuman RUP

2. PPK melakukan konsolidasi di tahap persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan ini dilakukan setelah RUP diumumkan sehingga baru bias setelah dilakukan perubahan RUP

3. UKPBJ melaksanakan konsolidasi saat tahapan persiapan pemilihan penyedia dan harus didahului dengan dilakukannya perubahan RUP

D. Mekanisme Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa1. Konsolidasi oleh PPK, tahapannya sebagai berikut:

a. PPk menerima dokumen perencanaan pengadaan dari PA/KPAb. PPK melakukan reviu untuk mendapatkan data barang/jasa sejenis

(bias sejenis spesifikasinya, maupun yang saling melengkapi)


c. PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang sejenis tersebut

d. PPK mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA/KPA menjadi paket yang sudah dikonsolidasi

e. PPK menyampaikan hasil konsolidasi kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ untuk kemudian dilakukan pemilihan penyedia sesuai aturan

2. Konsolidasi oleh UKPBJ, tahapannya sebagai berikut:a. UKPBJ menerima dokumen Persiapan Pengadaan melalui

Penyedia yang berasal dar PPKb. UKPBJ melakukan reviu terhadap paket pengadaan barang/jasa

yang sejenis/yang memiliki kualifikasi penyedia yang samac. UKPBJ melakukan koordinasi dengan PPK untuk melaksanakan

strategi tender bersama/tender itemizedd. UKPBJ mengusulkan perubahan pemaketan kepada PPK/KPA/PAe. Jika perubahan pemaketan disetujui oleh PA/KPA

ditindaklanjutidengan dilakukannya perubahan RUPf. PPK menyampaikan hasil konsolidasi kepada UKPBJ utuk

kemudian dilakukan pemilihan penyedia3. Konsolidasi antar KPA dengan Strategi Tender Bersama, tahapannya

sebagai berikut:a. Perencanaan Konsolidasi yang dilakukan di tingkat PA, yang harus

dilakukan adalah:i. Analisis barang/jasa yang akan dikonsolidasikanii. Analisis Pasariii. Menetapkan kosolidator

b. Persiapan Pengadaan yang dilakukan oleh PPK dan konsolidator, yaitu:i. Koordinasi terkait spesifikasi, HPS dan Rancangan Kontrakii. Menarik RUP peserta konsolidasi pada saat pembuatan

paket tender di SPSEc. Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dilakukan oleh

Pokja Pemilihan Konsolidator dengan melakukan koordinasi yang terkait dengan metode pemilihan, metode kualifikasi, metode evaluasi penawaran, jadwal, dll

d. Pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh masing-masing PPK yang paketnya ikut konsolidasi, dengan melakukan:i. Menerbitkan SPPBJii. Penandatanganan Kontrakiii. Pengendalian Kontrak

E. Yang Perlu Diperhatikan dalam Konsolidasi1. Perlu adanya dorongan dan komitmen dari jajaran pimpinan2. Perlu koordinasi dan keterbukaan informasi antar pihak yang

melakukan konsolidasi3. Memperhatikan Jadwal/waktu yang diperlukan untuk persiapan


konsolidasi sampai jadwal/waktu barang/jasa tersebut dibutuhkan oleh instansi pengguna

4. Perlu kuatnya komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam konsolidasi untuk melaksanakan kontrak sesuai yang telah disepakati di awal, missal tentang: pembayaran, kuota pemesanan jika pemenang lebih dari satu, dll

PENUTUP

Demikian paparan tentang konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 yang mungkin diperlukan bagi instansi yang akan melaksanakan pengadaan dengan strategi konsolidasi. Selain ada manfaat yang bias kita dapatkan dari pengadaan barang/jasa dengan konsolidasi perlu juga dperhatikan hal-hal yang lain yang mungkin bias menjadi kendali dalam pelaksanaan kosolidasi tersebut sehingga bisa dipertimbangakan juga mitigasinya sehingga konsolidasi bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah2. Peraturan LKPP no 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah3. Peraturan LKPP no 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa melalui Penyedia4. Bahan Paparan “ KOnsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, oleh Eka

Wara Marthianti


Buku Baru Pengadaan


Buku Baru Pengadaan

*pesan buku ke : Reza 0878 818 121 988


Buku Baru Pengadaan

*pesan buku ke : Reza 0878 818 121 988

Jilid

123


SEKILAS PROGRAM

SEKILAS TENTANG KONSENTRASIMANAJEMEN PENGADAAN PUBLIK

Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik

Universitas Diponegoro membuka pendaftaran mahasiswa

baru Pogram Studi Magister Teknik dan Manajemen Industri

untuk tahun ajaran 2017/2018. Program ini dibuka

berdasarkan SK Pendirian 467/KPT/I/2016 dan SK Ijin

Operasional 42/UN7.P/HK/2017

Dengan fasilitas lengkap serta tenaga pengajar yang

berpengalaman, lulusan S2 Magister Teknik dan Manajemen

Industri mampu menjawab perkembangan jaman, memiliki

kompetensi sebagai entrepreneur dan profesional

dibidangnya, beberapa kerjasama dengan universitas luar

negeri sedang dirintis anatara lain dengan Tunghai University,

Taiwan dan UTM, Malaysia. Bentuk kerjasama yang dilakukan

adalah program dual degree.

Merupakan konsentrasi yang mencetak para tenaga

ahli dan riset dalam bidang pengadaan pada sektor publik

dan sektor privat, berpijak pada landasan etika profesi dan

profesionalisme profesi, mampu menguasai sisi teori dan sisi

praktek pengadaan, serta memiliki komitmen moral yang

tinggi dan paradigma baru dalam penyelanggaraan aspek

pengadaan barang dan jasa pada skala lokal, regional dan

nasional.

Dalam hal ini konsentrasi manajemen pengadaan publik

memiliki tujuan berikut.

a) Menyelenggarakan program pendidikan bidang

pengadaan

b) Menghasilkan riset terkini untuk pengembangan

keilmuwan dan praktik di bidang pengadaan

c) Mencetak para tenaga ahli pengadaan yang beretika dan

profesional.

d) Memenuhi kebutuhan tenaga ahli pengadaan, yang akan

banyak berkiprah pada sisi-sisi misalnya: pembuat

kebijakan, pengguna jasa, kuasa pengguna anggaran,

panitia dan pejabat pengadaan, baik pada sektor

pemerintah maupun swasta.

STRUKTUR MATA KULIAH

MATA KULIAH MATRIKULASI

Mata Kuliah Matrikulasi diberikan bagi mahasiswa S2 yang telah

diterima berasal dari S1 non-Teknik Industri dan lulusan S1 Teknik

Industri yang memiliki nilai kompetensi kurang. Kelompok mata kuliah

ini adalah mata kuliah dasar Teknik Industri. Mata Kuliah Penyetaraan

mencakup gagasan (economic, social, environment) yang bersesuaian

dengan keteknik Industrian :

Quantitive Method (2)

Cost Analysis and Estimation (2)Human Factors & Ergonomic (2)

Production Planning and Inventory Control (PPIC) (2)

Program Magister Teknik dan Manajemen Industri

UNIVERSITAS DIPONEGORO

INDUSTRIAL ENGINEERINGDEPARTMENT

The Land of Creativityand Innovation

FAKULTASTEKNIK

No Mata Kuliah SK1 Statistika 32 Penelitian Operasional 33 Falsafah Teknik dan Manajemen Industri 3

9

No Mata Kuliah SK1 Prinsip Pengadaan Stratejik 32 Metodologi Riset 3

3 Konsentrasi Wajib 1: Manajemen Proyek Pengadaan 3

4 Konsentrasi Wajib 2: Pemilihan dan Evaluasi Penyedia 3

12

No Mata Kuliah SK1 Konsentrasi Wajib 3: Analisis Perencanaan Kebutuhan 32 Pilihan Konsentrasi 1*) 33 Pilihan Konsentrasi 2*) 3

9

No Mata Kuliah SK1 Thesis 6

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

JUMLAH

JUMLAH

*)Pilihan Konsentrasi

Konsentrasi Manajemen Pengadaan Publik

Manajemen Logistik dan Supply Chain; Sistem Informasi Pengadaan; Analisis Pasar Penyedia, Manajemen Resiko; Manajemen Aset; Management Inventori; Manajemen Kinerja Pengadaan


DOSEN PENGAMPU

PERSYARATAN

KELENGKAPAN BERKAS

JURUSAN/PROGRAM STUDI

SELEKSI TES

INFORMASI PENDAFTARAN

BIAYA PERKULIAHAN

TANGGAL PENTING

1. Dr. Ir. Bambang Purwanggono, M.Eng.

2. Dr. Aries Susanty, S.T., M.T.

3. Dr. Naniek Utami Handayani, S.Si., M.T.

4. Dr. Ratna Purwaningsih, S.T., M.T.

5. Dr.rer.oec. Arfan Bakhtiar, S.T., M.T.

6. Dr.-Ing. Novie Susanto, S.T., M.Eng.

7. Dr. Hery Suliantoro, S.T., M.T.

8. Dr. Singgih Saptadi, S.T., M.T.

9. Dr. Denny Nurkertamanda, S.T., M.T.

10. Dr. Purnawan Adi Wicaksono, S.T., M.T.

11. Dr. Ir. KRMT Haryo Santoso H., M.M.

Prodi Magister Teknik dan Manajemen Industri menerima mahasiswa

baru dari berbagai jurusan . Adapun jurusan yg bisa mendaftar adalah:

1. Semua jurusan bidang Engineering yg ada di Fakultas Teknik

(Industri, Sipil, Arsitek, Kimia, Mesin, Elektro, PWK, Lingkungan,

Perkapalan, Penerbangan, Komputer, Informatika, Pertambangan,

dll)

2. Jurusan Matematika, Statistika, Fisika, Ilmu Komputer

3. Jurusan Manajemen & Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

4. Jurusan Teknologi Industri Pertanian

Seleksi/Tes akan dilakukan dengan 2 tahap:

- Tes Potensi Akademik (TPA) UNDIP

- Test Bahasa Inggris

- Tes kompetensi keilmuan berupa test tertulis/wawancara sesuai

program studi yang dituju

(Jadwal test program studi bisa berbeda dengan jadwal test TPA dan

bahasa inggris).

- Lulusan Sarjana Strata 1 (bukan D4)

- TOEFL minimal 450

- IPK Minimal 2,75 dari perguruan tinggi terakreditasi

- Daftar riwayat hidup/ riwayat pekerjaan

- Rekomendasi Akademik dari 2 orang (boleh pembimbing S1/atasan

langsung dg kualifikasi min. S2)

- Foto copy ijazah S1 dan transkrip nilai yang telah dilegalisir masing-

masing 2 lembar

- Surat Penyataan kesanggupan menyelesaikan studi (bermaterai)

- Surat ijin dari instansi kerja (bagi yang sudah bekerja)

- Proyeksi/Gambaran umum tentang penelitian Tesis yang akan

diambil

- Fotocopy TOEFL 2 tahun terakhir

- Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah

- Surat keterangan jaminan pembiayaan studi (bermaterai)

- Pas Foto berwarna ukuran 3×3 (3 lembar), 3×4 (3 lembar),

4x6 (3 lembar)

Pendaftaran secara online dapat diakses melalui website

um.undip.ac.id

Info lebih lanjut bisa menghubungi:

- LP2MP UNDIP .

Telp: 024-7460033.

Website: www.um.undip.ac.id

- Departemen Teknik Industri UNDIP

Telp. 024 7460052

HP. 081215746212 (Arfan Bakhtiar)

HP. 08112205563 (Aries Susanty)

Email: [email protected]

Berkas pendaftaran dikumpulkan langsung ke

Departemen Teknik IndustriJl. Prof Soedarto, SH. , Tembalang, Semarang, 50275

FACILITY

No Jenis Tarif Satuan Tarif

1 Pendaftaran Per mahasiswa / 1 kali Rp750.000,-

2 SPP Per mahasiswa / semester Rp7.000.000,-

3Sumbangan

Pengembangan InstitusiPer mahasiswa / 1 kali Rp5.000.000,-

4 Matrikulasi Per mahasiswa / 1 kali Rp3.000.000,-

No Keterangan Gelombang 1 Gelombang 2

1 Pendaftaran Online 5-31 Maret 2019

2 Ujian Tertulis 07 April 2019

3 Pengumuman Kelulusan 16 April 2019

PROGRAM UNGGULAN

Program dual degree (opsional) dengan Tunghai University, Taiwan

atau UTM Malaysia.

OPTIMALISASI PENGADAAN di ERA EKONOMI DIGITAL · memberikan daya dorong pertumbuhan ekonomi melalui...

Documents

Transcript of OPTIMALISASI PENGADAAN di ERA EKONOMI DIGITAL · memberikan daya dorong pertumbuhan ekonomi melalui...