OPEN SOCIETY JUSTICE NITIATIVE I PENDIDIKAN HUKUM...
Transcript of OPEN SOCIETY JUSTICE NITIATIVE I PENDIDIKAN HUKUM...
OPEN SOCIETYOPEN SOCIETY
USTICE NITIATIVEUSTICE NITIATIVEIIJJ
Tinjauan UmumTinjauan UmumPENDIDIKAN HUKUM KLINIKPENDIDIKAN HUKUM KLINIK
OPEN SOCIETYOPEN SOCIETY
USTICE NITIATIVEUSTICE NITIATIVEIIJJ
Tinjauan UmumTinjauan UmumPENDIDIKAN HUKUM KLINIKPENDIDIKAN HUKUM KLINIK
Judul Asli:
Diterjemahkan dan diterbitkan oleh
atas seijin dari
Jakarta, Juli 2009
Penerbitan ini dimaksudkansebagai salah satu bahan bacaan untuk pengembangan
( ) di Indonesiauntuk kepentingan-kepentingan non-profit.
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)Alamat : Jl. Tebet Timur I No. 4, Jakarta Selatan
Phone : 021-93821173, Fax : 021- 8356641Email : [email protected] :
Legal Capacity Development Documents
Clinical Legal Education: General Overview
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
Clinical Legal Education CLE
Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan (KDT)Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum
Cetakan 1, Juli 2009
x + 20 hlm, 10,5 x 15,5 cmISBN 978-979-17584-2-0
www.mitrahukum.org
Jakarta: ILRC
OPEN SOCIETY
USTICE NITIATIVEIJ
Pendidikan Hukum Klinik; Pengantar
PENGANTAR
Visi pendidikan hukum hendaknya ditujukan untukmenyeimbangkan antara profesionalisme ( ) denganpemahaman mahasiswa atas nilai-nilai keadilan sosial.Pendidikan Hukum Klinik ( )merupakan jawaban atas visi pendidikan hukum yangmenyeimbangkan antara profesionalisme dan pema-haman nilai-nilai keadilan sosial. Buku Pendidikan Hu-kum Klinik : Tinjaun Umum ini mengupas perpaduanantara profesionalisme dan pemahaman nilai-nilai ke-adilan sosial tercermin di dalam elemen-elemen daripendidikan hukum klinik itu sendiri yaitu pengetahuan( ), keahlian ( ) dan nilai-nilai ( ).Pengetahuan berkaitan erat dengan pemahaman ataspengetahuan hukum dan non-hukum, sementara keahli-an berkaitan dengan penguasaan , dannilai-nilai menjelaskan bagaimana etika profesionalis-me penegak hukum serta prinsip-prinsip keadilan harusdihormati dan ditegakan.
Buku Pendidikan Hukum Klinik ini membuka wacanabaru tentang bagaimana mengefektifkan peran pendi-dikan hukum dalam memberikan kontribusinya atas ke-adilan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya
skill
Clinical Legal Education
knowledge skill values
lawyering skill
v
yang menimpa kelompok-kelompok marjinal. Selamaini, kita hanya mengenal kontribusi pendidikan hukumhubungannya dengan keadilan sosial dalam hal peranLembaga Bantuan Hukum (LBH) Kampus. EksistensiLBH Kampus merupakan implementasi Tri DharmaPerguruan Tinggi, khususnya dalam hal pengabdiankepada masyarakat. Di sini, Pendidikan Hukum Klinikdituntut tidak hanya menyediakan jasa hukum untukmasyarakat marjinal, tetapi juga dituntut untuk meng-hubungkan antara kurikulum pendidikan hukum, meto-de pengajaran dan peran [ mung-kin mirip perannya dengan LBH Kampus, tetapi di sinilain ada perbedaan khususnya dalam hal integrasi anta-ra dengan kurikulum dan metode pengajar-an]. Kurikulum pendidikan hukum harus mengakomo-dir pendidikan hukum klinik, sementara metode peng-ajarannya berbasis yaitu pendidikan untukorang dewasa ( ) yang berasumsi dasar, bahwaorang dewasa adalah dan mampu bertang-gungjawab atas putusannya. Terdapat banyak sekalimetode pengajaran dalam perspektif pendidikan hukumklinik seperti , dan sebagainya.
Meskipun Pendidikan Hukum Klinik sudah dikenal diIndonesia pada masa 1970-an, akan tetapi pada masatersebut Pendidikan Hukum Klinik lebih menekankankepada penguatan dan pembentukan LBH Kampus, danbelum mampu menghubungkannya dengan kurikulumdan metode pengajaran. Di sisi lain, Pendidikan HukumKlinik sangat relevan pada masa sekarang ini, terutamapasca transisi menuju demokrasi. Di masa tersebut
legal clinic legal clinic
legal clinic
andragogy
adult
self-directed
simulation role play
vi Pendidikan Hukum Klinik; Pengantar
membutuhkan peran pendidikan tinggi hukum untukikut mengkonsolidasikan dan merawat demokrasi. Halini dapat diraih jika pendidikan tinggi hukum mampumengarahkan mahasiswanya untuk memahami nilai-nilai keadilan sosial, dan tentunya dengan tidak melupa-kan penguasaan profesionalisme.
Nampaknya, Pendidikan Hukum Klinik menghadapikendala, khususnya dalam hal pemahaman dari kala-ngan pendidikan tinggi hukum itu sendiri atas Pendidik-an Hukum Klinik. Konsep Pendidikan Hukum Kliniklebih luas dari LBH Kampus, hanyalah salahsatu implementor dari Pendidikan Hukum Klinik itusendiri. Buku ini diharapakan akan menambah wawa-san dan pemahaman pembaca mengenai Pendidikan
Hukum Klinik.
sangat berkepentingan untuk menerjemah-kan buku terbitan dan karangan
untuk memperkenalkan dan mempro-mosikan Pendidikan Hukum Klinik di Indonesia. Akti-vitas ILRC banyak bersentuhan dengan PendidikanHukum Klinik, khususnya dalam mereformasi pendi-dikan hukum yang berbasis keadilan sosial. Untuk ituILRC mengucapkan terima kasih kepada OSJI yangtelah mengizinkan untuk menerjemahkan dan mener-bitkan buku ini ke dalam Bahasa Indonesia.
Terlepas kelemahan dan kelebihan buku ini, perlu kira-nya kita mempertimbangkan konsep Pendidikan Hu-kum Klinik diakomodir di dalam kurikulum dan metodepengajaran di pendidikan hukum, dan mengintegrasi-
legal clinic
Open Society Justice
Initiative (OSJI)
The Indonesian Legal Resource Cen-
ter (ILRC)
viiPendidikan Hukum Klinik; Pengantar
kannya dengan selaras dengan peran .
Jakarta, 30 Juli 2009
legal clinic
Uli Parulian SihombingDirektur Eksekutif The Indonesian Legal Resource Center
Pendidikan Hukum Klinik; Pengantarviii
DAFTAR ISI
Pengantar v
Pengenalan 1
Apakah Pendidikan Hukum Klinik itu? 2
Tujuan dan Keuntungan Pendidikan Hukum Klinik 7
Latar Belakang dan Alasan 8
Kebutuhan dan Tantangan-Tantangan CLE 11
Keseimbangan antara Tujuan Pendidikan dan Pelayanan 11
Resistensi dari Profesi Hukum dan Fakultas Hukum 12
Pengembangan Bahan-Bahan Pengajaran 13
Masalah Keuangan 14
Pengembangan Sumber Daya Manusia 15
Mendirikan Program Legal Clinic yang Baru 16
Kesimpulan 19
Pengenalan
Makalah ini dimaksudkan untuk menyediakan panda-ngan umum tentang ( )atau Pendidikan Hukum Klinik, sebagai suatu konseppengajaran ilmu hukum dan keadilan sosial, dimak-sudkan untuk memperkenalkan kepada pembaca aspek-aspek pendefinisian Pendidikan Hukum Klinik sebagaisebuah metodologi pendidikan hukum. Lalu kemudianmengidentifikasi secara umum tujuan utama Pendidi-kan Hukum Klinik, dan menganalisa alasan diadakan-nya Pendidikan Hukum Klinik, juga menganalisa kebu-tuhan dan tantangan utama dalam menjalankan inisiatifPendidikan Hukum Klinik di fakultas hukum, pende-katan dan metodologi mengadakan Pendidikan Hukum
Clinical Legal Education CLE
Pendidikan Hukum Klinik:Tinjauan Umum
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum 01
Klinik, juga menyimpulkan dengan mengetahui elemenutama konsep Pendidikan Hukum Klinik dan keuntu-ngannya untuk fakultas hukum, profesi hukum dan ma-syarakat secara umum.
Pendidikan Hukum Klinik didefinisikan dengan cara-cara yang berbeda di seluruh negara, kadang-kadangjuga didefiniskan secara berbeda di fakultas-fakultashukum yang berbeda tetapi ada di negara yang sama.Istilah Pendidikan Hukum Klinik dalam hal ini dapatdidefinisikan sebagai sebuah proses pembelajaran de-ngan maksud menyediakan mahasiswa hukum denganpengetahuan praktis ( ), keahlian( ), nilai-nilai ( ) dalam rangka mewujudkanpelayanan hukum dan keadilan sosial, yang dilaksana-kan atas dasar metode pengajaran secara interaktif danreflektif.
Pendidikan Hukum Klinik adalah sebuah gaya peng-ajaran dinamis yang juga digambarkan sebagai pembe-lajaran secara eksperimental dan pembelajaran atas da-sar praktik. Mahasiswa/mahasiswi yang mengambilmata kuliah Pendidikan Hukum Klinik dihadapkan de-ngan pekerjaan kepengacaraan yang nyata dengan tu-juan untuk mengetahui apa itu pekerjaan pengacara.Pembelajaran tersebut dilakukan melalui bekerja ber-hadapan dengan permasalahan hukum yang nyata danpengalamannya melalui mendampingi klien secara
Apakah Pendidikan Hukum Klinik itu?
practical knowledge
skills values
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum02
langsung, ataupun melalui kolaborasi dengan berbagaibadan pemerintah atau lembaga kemasyarakatan.
Dari bentuknya, Pendidikan Hukum Klinik terdiri daritiga komponen yaitu ;
1. Komponen Perencanaan. Mahasiswa mempersiap-kan dan merencanakan untuk memperoleh pengalamanpraktik hukum yang nyata. Hal ini melibatkan pembe-lajaran dan pengajaran teori-teori kepengacaraan sepertiteknik dalam memberikan pelayanan hukum, jenis-jenisisu dalam hal kepengacaraan, pengembangan kasus ter-tulis atau rencana proyek dan menstimulasikannya de-ngan kehidupan nyata;2. Komponen Praktik. Mahasiswa menguji kemampuankepengacaraannya (wawancara, pemberian nasehat,dan mewakili klien di persidangan, dsb). Atau melaku-kan kegiatan-kegiatan praktik lainnya dibawah super-visi dan bimbingan dosen atau pengacara praktik;3. Komponen Refleksi. Mahasiswa merefleksikanpengalamannya, dan mengevaluasi kemampuannya.Proses ini termasuk refleksi tertulis, latihan melakukanevaluasi secara mandiri, dan kritik, evaluasioleh supervisor.
Terdapat sejumlah tujuan dari Pendidikan HukumKlinik antara lain; pengajaran teori-teori hukum, keahli-an praktik-praktik kepengacaraan, dan tanggung jawabprofesional, memperkenalkan mahasiswa atas isu-isukeadilan sosial melalui pengalamannya dalam meng-advokasi kelompok-kelompok marjinal. Pendidikan
peer review
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum 03
Hukum Klinik melandasi sebuah fondasi dasar maha-siswa dalam meniti karier profesional sebagai peng-acara yang memiliki rasa komitmen profesionalismeyang besar terhadap etika dan nilai-nilai pelayananpublik. Pendidikan Hukum Klinik menyediakan pela-yanan hukum yang diperlukan untuk komunitas di luarfakultas hukum yang hampir tidak dibatasi oleh wila-yah doktrinal hukum. Pendidikan Hukum Klinik jugamembenamkan akademisi hukum (dosen dan maha-siswa) ke dalam dunia sebagai aktor bukan hanyapengamat.
Elemen kunci implementasi Pendidikan Hukum Klinikadalah pembentukan legal clinic (catatan: dalam praktikdi Indonesia identik dengan istilah Lem-baga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau LBH Kam-pus), di mana tersebut dijalankan olehmahasiswa dengan supervisi dosen, dengan diatur olehaturan yang sama terhadap LBH di luar fakultas hukum.
biasanya dihubungkan dengan fakultashukum sebagai basis operasionalnya. Di beberapanegara di Afrika dan Amerika Latin, kantor-kantorhukum yang ada di komunitas yang menyediakan pela-yanan hukum juga disebut . Suatu fakultashukum yang mungkin menjalankan LBH di komunitastempat alumni, mahasiswa, dosen dan volunter lokalmenyediakan bantun hukum termasuk ke dalam pe-ngertian .
Terdapat banyak yang ada dan atau dijalan-kan oleh fakultas hukum. Jenisnya tergantung pada
Legal Clinic
legal clinic
Legal clinic
legal clinic
legal clinic
legal clinic
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum04
banyak faktor, baik internal maupun eksternal yang me-nentukan model yang dipilih. Tergantung pada lokasipraktiknya, di mana terdapat yang ada difakultas hukum ( ) dan di luar fakultashukum ( ).
Program-program dari terdiri;
a. , yaitu mahasiswa bekerja di sebuah kan-tor hukum atau kantor pemerintahan di bawah supervisidari pengacara praktik atau pejabat pemerintahan;
b. , tempat mahasiswa bekerja secaralangsung di komunitas;
c. , mahasiswa mengunjungi komunitasuntuk memberikan pendapat hukum dan atau memberi-tahukan komunitas atas hak-haknya, atau memberikannasehat jenis tertentu permasalahan hukum dan carapenyelesaiannya.
Program-program dari terdiri dari;a. “ ”/” ” , di mana mahasiswamenyediakan pelayanan hukum secara langsung kepadaklien;b. , di mana mahasiswa mensimulasi-kan kehidupan nyata atas dasar dengantujuan untuk melatih kemampuan kepengacaraan maha-siswa. Biasanya kasus-kasus yang nyata dipakai dalam
ini.
Model yang populer, sering diistilahkan de-ngan , yaitu menyediakan pendidikanhukum dan hak-hak terhadap siswa Sekolah Menengah
legal clinic
in-house clinic
out-house clinic
out-house clinic
in-house clinic
life client real–client clinic
Simulation clinic
role-playing
simulation clinic
legal clinic
Street Law Clinic
Externship
Community Clinic
Mobile Clinic
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum 05
Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)dan juga masyarakat marjinal. Selain mendiskusikantentang hak-hak kewarganegaraan, mahasiswa juga bi-sa berdiskusi tentang pemahaman dasar hukum misal-nya tentang jual beli tanah, penulisan surat wasiat danlain-lain.
Di semua kasus, akan mempunyai; (1) sebu-ah komponen untuk mengajarkan keahlian dan nilai-nilai tentang keadilan sosial (ditujukan kepada
), (2) sebuah komponen untuk menerapkankeahlian-keahlian itu di dalam suatu(ditujukan untuk ), (3) refleksi dan eva-luasi (komponen refleksi dan evaluasi).
Di dalam program yang paling sederhana,mahasiswa mengikuti mata kuliah klinik denganmemperoleh kredit. Mahasiswa mendampingi kliennyasecara nyata, pada saat itu juga dia menghadiri per-kuliahan [ ] yang memparalelkannya denganpengalaman lapangan mereka. Struktur kerja lapanganyang hampir sama, dan paralel seminar dipakai juga didalam . Dosen yang bekerja di legalclinic melakukan supervisi kerja mahasiswa dengan su-atu jumlah kasus yang terbatas, hal yang penting pem-belajaran untuk pelayanan kepada masyarakat. Dosen-dosen tersebutlah yang akan mengawasi aktivitas ma-hasiswa, apakah itu kegiatan litigasi atau jenis-jenispelayanan hukum lainnya.
Hanya melalui perencanaan dan keseimbangan semua
legal clinic
planning
component
practical setting
practice setting
legal clinic
legal clinic
externship program
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum06
komponen yang menjadikan tujuan Pendidikan HukumKlinik dalam hal mendidik mahasiswa menjadi peng-acara di masa depan atas dasar semangat pendekatanyang ditujukan kepada klien dan keadilan sosial, akantercapai.
Terdapat banyak tujuan dari Pendidikan Hukum Klinik,yaitu; Pertama, program ditujukan untukmenyediakan kesempatan pendidikan yang terstrukturuntuk mahasiswa, untuk menambah pengalaman maha-siswa dalam praktik kepengacaraan yang nyata ataumelalui simulasi mewakili klien, dan juga untukmemperoleh pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai daripengalaman itu; Kedua, dimaksudkan untukmenambah dukungan untuk bantuan hukum terhadapmasyarakat marjinal; Ketiga, ditujukan un-tuk menanamkan semangat pelayanan publik dan kea-dilan sosial, dan untuk membangun dasar pengem-bangan tanggungjawab profesi hukum; Keempat, dosensupervisor di memberikan kontribusi untukpengembangan scholarship mengenai keahlian danteori-teori hukum praktis yang menghubungkan duniaakademik dengan organisasi kepengacaraan secaralebih dekat; Kelima, penggunaan metode pengajaransecara interaktif dan reflektif yang menggerakan maha-siswa untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut diatas, yang tidak diperoleh di bangku kuliah. Lebih lan-jut, metode pembelajaran yang reflektif ini telah terbuk-
Tujuan dan Keuntungan Pendidikan Hukum Klinik
legal clinic
legal clinic
legal clinic
legal clinic
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum 07
ti merupakan cara yang paling efektif untuk pembela-jaran mahasiswa secara abadi; dan Keenam, legal clinicditujukan untuk memperkuat , dengan me-rawat tanggungjawab profesional pengacara melaluipenekanan kebutuhan bantuan hukum untuk melindu-ngi masyarakat marjinal.
Pendidikan Hukum Klinik merupakan salah satu bentukinovasi-inovasi yang berhasil di dalam pendidikanhukum dalam waktu 30 tahun terakhir ini. Di seluruhdunia, legal clinic telah berkembang melalui mahasiswadan kegiatan fakultas, biasanya sebagai respon ataskegagalan keterlibatan dunia akademik di dalam ke-hidupan politik dan hukum masyarakat majinal. Secarasederhana, mahasiswa meminta peran dalam mewu-judkan idealismenya dan visi praktik hukum yang se-cara normal menggambarkan mereka sebagai calonpengacara di masa depan.
Pendidikan Hukum Klinik dimulai di Amerika Serikat(AS) pada dekade aktivis tahun 1960-an, dan komponenpraktik hukum merupakan kewajiban di dalam kuriku-lum pendidikan di AS. Tetapi sebagai tambahan peng-abdian kepada masyarakat, dosen supervisor di
di seluruh AS mulai mengembangkan a[semacam lembaga di dalam kampus untuk
mengembangkan kepedulian terhadap keadilan sosial]tidak hanya dalam hal keahliaan seperti teknik wawan-
civil society
legal
clinic body of
scholarship
Latar Belakang dan Alasan
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum08
cara, teori, counseling, negosiasi, persidangan danadvokasi di tingkat banding, alternatif penyelesaiansengketa, tetapi juga teori-teori praktik hukum daninstitusi hukum, begitu juga etika praktik hukum. Parascholars tersebut merupakan kontributor utama untukbekerjanya dalam hal praktikhukum untuk kepentingan publik dan pelayanan
.
Di Amerika Latin, merupakan komponenutama di dalam pendidikan hukum. Mahasiswa yangmengambil mata kuliah wajib mungkindiwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaannya atas be-berapa kasus tertentu sebelum mereka lulus dari fakul-tas hukum. juga dihubungkan dengan pe-riode pelayanan sosial dan kepentingan publik yangwajib dilakukan oleh mahasiswa sebelum mereka lulusdari universitas. juga mungkin programsukarela untuk mereka yang tertarik tanpa memperolehkredit.
Pendidikan Hukum Klinik di negara-negara AmerikaLatin seperti di Chile, Argentina dan Brazil mempuyaikelahiran yang sama dengan gerakan sosial di sana,yang kemudian memberikan pengaruh ke AS. Secaraumum Pendidikan Hukum Klinik dikenal di komunitasakademisi hukum, walaupun ada perlawanan darifakultas hukum yang tradisional, yang melihatPendidikan Hukum Klinik menjadi ancaman terhadapperan fakultas hukum dalam pengajaran teori-teorihukum. Pendidikan Hukum Klinik juga dianggap
a body of scholarship
pro
bono
legal clinic
legal clinic
Legal clinic
Legal clinic
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum 09
merupakan ancaman untuk profesi hukum, khususnyaancaman terhadap hukum bisnis.
Di Afrika, program Pendidikan Hukum Klinik yangpaling sukses telah berdiri sejak tahun 1970-an di AfrikaSelatan (Afsel), dan menyebar secara berlahan-lahan kenegara-negara lain belahan selatan benua Afrika.Terdapat sedikit program-program Pendidikan HukumKlinik yang dijalankan di Afrika Timur sejak awal1990-an, dan gelombang baru untuk membentuk
di universitas dimulai pada 2003 dengan adanyaevent pertama “ ”yang diorganisasikan oleh AULAI (
).
(COLPI)memulai pada 1990 meluncurkan inisiatif untuk men-dukung Pendidikan Hukum Klinik di Eropa Tengah,Timur, Asia Tengah dan Mongolia. Hasil-hasilnya me-nakjubkan, di mana terdapat lebih dari 75telah berdiri di lebih dari 15 negara di region tersebut,dan jumlahnya terus meningkat. Mayoritastersebut mempunyai akreditas dari universitas dan men-jalankan yang menyediakan bantuanhukum untuk masyarakat marjinal.
legal
clinic
the First All-Africa CLE Colloquium
The Justice Initi-ative and Association of University Legal Aid Institu-tions of South Africa
The Constitutional and Legal Policy Institute
legal clinic
legal clinic
in-house clinics
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum10
Kebutuhan dan Tantangan-Tantangan CLE
Hal-hal dibawah ini merupakan tantangan dan kebutu-han yang umum dihadapi oleh program PendidikanHukum Klinik, ketika program-program PendidikanHukum Klinik tersebut diluncurkan dan selama per-kembangannya. Tantangan dan pengalaman ini meru-pakan hal-hal yang ditemukan berdasarkan pengalamanOSJI dalam mendukung dan mengembangkan pro-gram-program tersebut, dan juga berdasarkan peng-alaman program Pendidikan Hukum Klinik yangdijalankan oleh lembaga lain.
Mungkin tantangan tunggal Pendidikan Hukum Klinikadalah menjaga keseimbangan antara tujuan pendidikandan pelayanan. Di negara-negara di mana sedikit, atautidak ada program pemerintah untuk membiayai bantu-an hukum atau di negara-negara di mana konsep
masih lemah di kalangan profesi hukum dan LSM ,maka perlu kerja ekstra keras dalam mewujudkan Pen-didikan Hukum Klinik. Sehingga Pendidikan HukumKlinik menjadi fokus utama dalam usaha untuk peme-nuhan kebutuhan bantuan hukum untuk masyarakatmarjinal. Akan tetapi dalam hal tujuan adanya
, ketika isu itu sedang didengungkan, tidak dapatdiharapkan dicapai oleh atau programPendidikan Hukum Klinik. Terdapat resiko yang besar
Keseimbangan antara Tujuan Pendidikan danPelayanan
pro
bono
access to
justice
legal clinic
11Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum
jika menempatkan mahasiswa dalam memenangkan se-jumlah kasus yang ditanganinya tanpa adanya penga-wasan ataupun supervisi dari dosen. Mahasiswa yangmenangani kasus-kasus berlebihan tanpa pengawasanyang layak dari dosen, tidak akan menjadi sebuahpembelajaran bagaimana mempraktikkan hukum, jugabukan menyediakan pelayanan secara efektif kepadaklien. harus dilihat sebagai bagian dari selu-ruh strategi , tetapi bukan komponenutamanya.
Ketika pertama kali diperkenalkan, seringterdapat resistensi dari fakultas hukum dan profesihukum. Fakultas hukum dan kalangan akademisi seringmelihat sebagai ancaman terhadappengajaran hukum tradisional, misalnya prinsip-prinsipobjektif, norma dan standar. Pengajaran tradisionalhukum ini meliputi transmisi pengetahuan teori hukumtentang sistem hukum, legislasi, dan yurisprudensi.Juga, pengelola pendidikan hukum mungkin melihatpengoperasian legal clinic terlalu mahal, badan usaha itu
yang dilakukan secara intensif yangmempekerjakan buruh, mengurangi potensi pendapatanfakultas hukum dengan mewajibkan supervisi yang ketatdari dosen. Selain itu, terdapat tuntutan perkuliahanyang efektif dan besar dengan jumlah mahasiswa yangbanyak. Ada sejumlah pertanyaan pragmatis yangdiangkat berkaitan dengan apa hubungan antara suatu
Legal clinic
access to justice
legal clinic
legal clinic
[legal clinic]
Resistensi dari Profesi Hukum dan Fakultas Hukum
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum12
fakultas hukum dengan , apa yang terjadidengan kasus-kasus klien ketika fakultas hukum di-tutup. Profesi hukum sering prihatin secara teori danpragmatis. Aturan-aturan praktik hukum, secara rijidmelarang non-pengacara untuk mengasumsikan peranhukum, baik pengacara maupun dosen kadang-kadangmenemukan kesulitan untuk membayangkan bahwamahasiswa mampu menjadi kuasa hukum/pendampingyang kompeten di depan pengadilan, bahkan [khusus-nya] dengan dosen .
Walaupun demikian, organisasi advokat tidak selaluresisten dengan pembentukan secara efektif.Di beberapa negara, organisasi advokat memainkanperanan kepemimpinan dalam mendukung legislasi,aturan-aturan dan praktik-praktik yang mengizinkanmahasiswa dalam hal akses terbatas ke pengadilanuntuk mewakili klien dengan pengawasan dosennya,tanpa mengambil lahan kerja pengacara dan meng-kompromikan . Organisasi advokatdapat mengambil peran penting sebagai sekutu untukmengembangkan inovatif dan efektif dancara-cara lain untuk membangun secara efektifkapasitas hukum.
Tantangan ketiga dari Pendidikan Hukum Klinik adalahkurangnya bahan untuk pengajaran mata kuliah
, seperti pengetahuan khusus, keahlian-keahlian,
legal clinic
supervisor
legal clinic
profesionalisme
legal clinic
legal
clinic
Pengembangan Bahan-Bahan Pengajaran
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum 13
etika, dan nilai-nilai. Di banyak negara di mana OSJIberoperasi, terdapat kekurangan buku hukum secaraumum, bahkan terdapat kevakuman secara umum.Hampir tidak ada penulisan secara profesional denganmetodologi yang konkret, dan atas dasar pertanyaan-pertanyaan operasional yang dapat menolong untukmenajamkan program-program di dalamsistem hukum yang khusus. Ketika terdapat kaya danbervariasinya dalam banyak subjek di dalambahasa Inggris, tetapi sedikit bahan yang diterjemahkanke dalam bahasa lokal*.
Tantangan keempat dari Pendidikan Hukum Klinikadalah mahalnya biaya program Pendidikan HukumKlinik, yang sebenarnya hal ini relatif.biasanya membutuhkan dukungan keuangan yangminimal untuk membayar sewa kantor, pengembanganbahan ajar, keterlibatan pengacara praktik, biaya komu-nikasi dan surat menyurat, pembayaran untuk pengajar,akses ke dan lain-lain. biasanyadijalankan sebagai kantor hukum. Karenanya, biayauntuk perawatan kantor kadang-kadang tinggi. Lebihjauh, tidak membebankan biaya kepadaklien, adanya fokus dalam pendidikan mengakibatkansumber-sumber keuangan sering tidak cukup.
Tetapi apabila berhasil menjadikan sebuahkasus yang kuat sebagai alat untuk pendidikan hukum,
legal clinic
literature
Legal clinic
database Legal clinic
legal clinic
legal clinic
Masalah Keuangan
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum14
dan jika mereka menginspirasikan staf akademik danmahasiswa yang lain, kemudian fakultas hukum akanmenemukan sumber-sumber keuangan dan akademikuntuk menutupi biaya operasional . Faktoryang lain adalah kompetisi antara fakultas hukum. Jika
menjadi indikator untuk menentukankriteria fakultas hukum yang , kemudianpengelola fakultas hukum akan lebih suka memilihdukungan keuangan untuk tersebut.
Fakultas harus menyadari, bahwa metode pengajarandan beban kerja dari program Pendidikan Hukum Kliniklebih banyak menuntut dibandingkan dengan metodepengajaran tradisional. Suatu kelas untuk mata kuliah
menuntut dosen dengan kualifikasiseorang pengacara praktik, menguasai pengetahuansubstantif di dalam area hukum yang relevan,berpengalaman di dalam metode pengajaran
, waktu dan keinginan untuk bekerja secara dekatdengan mahasiswa melalui cara metode interaktif.
Terdapat banyak pengajar yang berkualifikasimemahami pengetahuan hukum substantif dan jugabertambahnya pemahaman praktik hukum. Tetapi,mengembangkan keahlian pengajaran yangunik dan menaruh mereka di dunia praktik secarareguler menuntut komitmen waktu dan pengabdian.Banyak fakultas hukum tidak mempunyai staf pengajar
legal clinic
legal clinic
excellence
legal clinic
legal clinic full time
legal
clinic
legal clinic
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum 15
yang diperlukan untuk mengerjakan secara. Kebayakan pengajaran masih
mengerjakan program-programnya sebagai haltambahan dari bagian beban kerja pengajaran reguler.Lebih jauh, metode pengajaran interaktif dan atas dasarpengalaman biasanya hal yang baru ketika untukpertamakalinya program diluncurkan.Sebagai hasilnya, pengajaran menjadikelebihan beban dan kadang-kadang tidak memperolehkredit untuk kerjanya tersebut.
Pendekatan terbaik untuk membuat programadalah mengindentifikasi penentuan fakultas hu-
kum yang layak menjalankan program . Inimelibatkan penemuan lokasi di mana terdapat kombi-nasi yang kuat antara kepentingan mahasiswa kuat pada
, dengan anggota fakultas hukum yang sudah, yang tertarik untuk mengalokasikan waktu-
nya dan usahanya dalam mengembangkan programdan menyakinkan koleganya tentang pen-
tingnya hal tersebut.
Karena memperkenalkan metode peng-ajaran, dan karena mereka terlibat di dalam isu logistikyang komplek dari manajemen kasus, dan juga peng-awasan mahasiswa, metode-metode yang paling baikuntuk membuat dukungan bagi adalah se-ring melibatkan model yang telah berhasil menjalankan
legal clinic
full time legal clinic
legal clinic
legal clinic
legal cli-
nic
legal clinic
legal clinic
establish
legal clinic
legal clinic
legal clinic
Mendirikan Program Legal Clinic yang Baru
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum16
program . Contoh pemodelan bisa datangdari penulisan isu-isu pembentukan Pendidikan HukumKlinik, yang tidak ada di dalam bahasa Inggris, juga didunia intelektual . Tetapi, pengajar yang pa-ling baik di dalam Pendidikan Hukum Klinik itu sendiriadalah pengalaman. Observasi untuk program legalclinic di dalam praktiknya menyediakan cara-cara yangbermanfaat untuk pembelajaran solusi yang tepat untukpendekatan Pendidikan Hukum Klinik.
Karena tingkat partisipasi mahasiswa yang sangat tinggidi dalam program Pendidikan Hukum Klinik, para ma-hasiswa sendiri dapat menjadi sumber energi dan inspi-rasi untuk pengembangan Pendidikan Hukum Klinik.Mahasiswa yang sudah berpatisipasi di dalam Pendi-dikan Hukum Klinik, menyediakan untukpengajar yang berpotensi, dan sebagai
setelah mereka lulus.
Pendidikan Hukum Klinik yang sudah berhasil di Ame-rika Utara dan Selatan, juga di seluruh Eropa Tengahdan Timur serta negara-negara bekas Uni Sovyet sertaAsia Tengah. OSJI melanjutkan dukungannya untuk
yang sudah terindentifikasi di negara-negaraEropa Tengah dan Timur dalam pengembangan bahanajar, pengembangan sumber daya manusia, memper-banyak yang berorientasi untuk kepentinganpublik.
Jaringan Pendidikan Hukum Klinik yang berhasil, jugatelah berkembang di Afrika Selatan. Jaringan ini me-
legal clinic
legal clinic
critical pool
pro bono super-
visor
legal clinic
legal clinic
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum 17
nyediakan dukungan untuk usaha OSJI dalam membuatjaringan serupa di seluruh Afrika. Dalam mengeksplore
, OSJI juga menyediakan substantif danjuga dukungan teknis bagi mereka yang telah menjadipioneer di Ethiophia, Mozambique, Nigeria, SierraLeone, dan Uganda.
Di Asia Tenggara, Phillipina dan China menjadi garisdepan dalam gerakan Pendidikan Hukum Klinik,walaupun ada perkembangan yang menjanjikan dandapat dipertimbangkan sedang terjadi di Indonesia,Kamboja, dan Thailand. OSJI baru-baru ini sedangmengeksplore kemungkinan pembentukandan kesempatan kerjasama di region Asia Tenggaradalam hal Pendidikan Hukum Klinik.
Pendidikan Hukum Klinik sendiri juga dapat menghu-bungkan dengan bantuan hukum yang ada atau programbantuan hukum LSM. Ketika program-program itu su-dah berdiri, program membuat kerjasama/kemitraan program bantuan hukum dibandingkan de-ngan membuat suatu hal yang baru di fakultas hukum.Atau LSM menginjinkan mahasiswa untuk mem-peroleh kesempatan pendidikan hukum klinik di kantorLSM tersebut. Hubungan tersebut menyediakan maha-siswa dengan pengalaman pembelajaran yang bermak-na ketika menyediakan sumber-sumber dukungan pen-ting untuk kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakatmarjinal.
new frontiers
legal clinic
legal clinic
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum18
Kesimpulan
Program Pendidikan Hukum Klinik merupakan alatuntuk mereformasi sistem pendidikan hukum, dengantujuan utama adalah memperbaiki kualitas profesihukum di masa depan, dukungan dan pembentukan
dan pengacara yang peduli permasalahan sosial dimasyarakat. Pendidikan Hukum Klinik merupakan kon-sep yang terdiri dari elemen-elemen multidimensional;pengembangan skill kepengacaraan dan nilai-nilai ber-sama dengan dan budaya kepentingan publik,menggunakan metode reflektif dan interaktif berfokuspada partisipasi aktif dari mahasiswa dengan istilah“ ”, penerapan keahlian kepengacara-an yang didapat dengan menguji pengetahuan, keahlian,dan nilai-nilai; refleksi dan self-assesment atas pekerja-annya; dan mengindentifikasi kebutuhan untuk peruba-han lebih lanjut. Konsep ini, atau agaknya metodologiyang digunakan, didasarkan atas teori pendidikan untukorang dewasa [ ].
Hal tambahan, program Pendidikan Hukum Klinikmenyediakan suatu kesempatan untuk menguji sistempendidikan hukum di suatu negara. Meningkatkanstandar umum untuk praktisi hukum, dan pendamping-an klien dengan mengubah fokus kepentingan-kepen-tingan klien, mendirikan hubungan yang sistematisantara universitas dan masyarakat sipil, dan masyarakatsecara umum. Memperkuat peran yang dimainkan olehfakultas-fakultas hukum dalam mempromosikan ke-pentingan publik dan budaya di dalam profesi
pro
bono
pro bono
learning by doing
andragogy
pro bono
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum 19
hukum; dan mempromosikan untukkelompok-kelompok yang paling termarjinalkan danrentan di masyarakat.
Walaupun keuntungan Pendidikan Hukum Klinikuntuk profesi hukum dan masyarakat adalah berganda,dan paling bernilai oleh penerima manfaatnya, satu halyang tetap harus diingat adalah kebutuhan keseim-bangan antara komponen pendidikan dan praktik, dankerja, serta usaha perencanaan secara besar yang perluagar program Pendidikan Hukum Klinik berhasil men-jadi terakreditasi dan berkelanjutan oleh univeritas-universitas, begitu juga implikasi keuangannya untukmenjaga kesuksesan program tersebut.
access to justice
* OSJI telah dibantu oleh pada 2004 untuk meng-kompilasi dan mempublikasikan manual CLE di dalam bahasa Polandia.Usaha-usaha tambahan telah dilakukan untuk menerjemahkan
ke dalam bahasa Perancis untuk Negara-negara Francophone diAfrika. Dari 1999-2004 , COLPI/OSJI secara aktif terlibat dalampengembangan materi CLE di Rusia untuk negara-negara eks Uni Sovyetmelalui dukungan dan kompilasi untuk manual tentang dan
untuk organisasi pengajar. Saat ini, usaha yang dilakukan untukpengembangan material CLE di Afrika, dan mempersiapkan bahan untukprogram training komunitas yang diimplementasikan oleh .
Polish CLE Foundation
CLE
materials
legal clinic
workshop
legal clinic
Pendidikan Hukum Klinik; Tinjauan Umum20
PROFILE; The Indonesian Legal Resource Center
PROFILE
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) adalah orga-nisasi non pemerintah yang konsen pada reformasi pendidi-kan hukum. Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesiamenghadapi masalah korupsi, minimnya jaminan hak azasimanusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya penegakanhukum. Masalah penegakan hukum membutuhkan jugabudaya hukum yang kuat di masyarakat. Faktanya kesadaranhak di tingkat masyarakat sipil masih lemah, begitu juga ka-pasitas untuk mengakses hak tersebut. Ketika instrumenuntuk mengakses hak di tingkat masyarakat tersedia, tetapitidak dilindungi oleh Negara, misalnya hukum adat.
Peran perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum sebagaibagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menye-diakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas dan meng-ambil bagian di berbagai profesi yang ada, seperti birokrasi,institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organisa-si-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai po-sisi yang untuk memimpin pembaharuan hukum.Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukummempunyai peranan penting untuk membangun budayahukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.
Pendirian The Indonesia Legal Resource Center (ILRC)merupakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan hukumyang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial.Pendidikan hukum di perguruan tinggi cenderung membuatlulusan fakultas hukum menjadi dan meng-abaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun perguruan
legitimate
profit lawyer
tinggi mempunyai instrument/institusi untuk menyediakanbantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin,tetapi pada umumnya mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda-beda.
ILRC adalah “Memajukan Hak Asasi Manusia dankeadilan sosial di dalam pendidikan hukum”.
Sedangkan ILRC adalah :1. Menjembatani jarak antara perguruan tinggi dengandinamika sosial;2. Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuatperspektif keadilan sosial;3. Mendorong perguruan tinggi dan organisasi-organisasimasyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dankeadilan sosial.
: Dadang Trisasongko (Ketua), RenataArianingtyas (Sekretaris), Sony Setyana (Bendahara), Prof.Dr. Muhamad Zaidun, SH (Anggota), Prof. SoetandyoWignjosoebroto (Anggota), Uli Parulian Sihombing(Anggota)
: Uli Parulian Sihombing (Direktur), Fulthoni(Program Manager), Siti Aminah Tardi (Program Officer),Evi Yuliawati (Keuangan), Herman Susilo (Administrasi)
Visi dan Misi
Visi
Misi
Badan Pengurus
Eksektutif
PROFILE; The Indonesian Legal Resource Center
PROFILE; Open Society Justice Initiative (OSJI)
Open Society Justice Initiative (OSJI)
A critical phenomenon of our times is the globalizationof legal norms. Over the past two decades, internationalactors have become increasingly involved in the inter-nal affairs of sovereign states through diplomatic eng-agement, military action, international peacekeeping,and/ or efforts to promote legal and institutional reform.As a result, what happens inside national borders is nowoften a matter of global concern, and law reform as-sistance has burgeoned.
International law, long considered marginal, is gainingpolitical weight. The decisions of regional and inter-national human rights protection mechanisms areincreasingly (though not universally) heeded, anddomestic tribunals make more frequent reference toprinciples of international law to buttress their rulings. Abody of international criminal law has emerged throughthe work of ad hoc post-conflict tribunals. And for thefirst time in history, a permanent International CriminalCourt has come into being to punish the most heinouscrimes.
In an effort to encourage and advance these trends, theOpen Society Institute (OSI) created the Open SocietyJustice Initiative. The Justice Initiative is developingstrategies for law reform adequate to the challenge ofglobalization yet rooted in local needs. Its projects seek
to shape law reform policy and achieve concrete resultsthrough hands-on technical assistance to governments,NGOs, and intergovernmental bodies; litigation andlegal assistance; knowledge dissemination and networkbuilding among law reform advocates; and advice todonor institutions supporting the rule of law.
The Open Society Justice Initiative, an operationalprogram of the Open Society Institute (OSI), pursueslaw reform activities grounded in the protection ofhuman rights, and contributes to the development oflegal capacity for open societies worldwide. The JusticeInitiative combines litigation, legal advocacy, technicalassistance, and the dissemination of knowledge tosecure advances in the following priority areas: anti-corruption, equality and citizenship, freedom ofinformation and expression, international justice, andnational criminal justice. Its offices are in Abuja,Brussels, Budapest, London, New York, andWashington DC.
PROFILE; Open Society Justice Initiative (OSJI)
Pendidikan Hukum Klinik merupakan sebuah prosespembelajaran dengan maksud menyediakan maha-siswa hukum dengan pengetahuan praktis (
), keahlian ( ), dan nilai-nilai ( )dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dankeadilan sosial, yang dilaksanakan atas dasar metodepengajaran secara interaktif dan reflektif.
practical
knowledge skills values
OPEN SOCIETY
USTICE NITIATIVEIJ
Mitra Pembaruan
Pendidikan Hukum
Indonesia
ISBN-978-979-17584-2-0