·Selasa o Rabu o Kamis o Jumat o Sabtu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1317 18 19 20 21 22 23 @ 25 26 27 28 29 30 31

OJan OPeb oMar OApr OMel OJun • Jut OAgs OSep OOkt ONov ODes

Krisis Global dan Urgensi Reforrna Agraria

BERNHARDLIMBONG

R evolusi Indonesia tanpa Land Re-form adalah sama saja dengan ge-dung tanpa alas, sama saja dengan

pohon tanpa batang, sama saja denganomong besar tanpa isi. Tanah tidak bolehmenjadi alat penghisapan. Tanah untuk Tani!Tanah untuk mereka yang betul-betul meng-garap tanah! (Ir. Soekarno, Proklamator danPresiden RI pertama)

Itulah visi, spirit, roh dari bangunan NKRIyang dikehendaki para Bapak bangsa (Foun-ding Fathers) yang tersurat dalam Pasal33 U-UD 1945: "Bumi, air, dan kekayaan alamyang terkandung di dalarnnya dikuasai olehnegara untuk sebesar-besarnya kemakmuranrakyat." Visi, spirit, cita-cita itu kemudian tu-run ke dalam UU No 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria de-ngan Land Reform sebagai agenda utama.

Sedemikian strategis dan vitalnya Pasal33 VUD 1945 itu, Bung Hatta yang menjadi

. tokotrkunci di MIlk perumusan Pasal 33 ter-sebut, menyebutnya sebagai politik sosialekonorni RI. Pasal33 UUD 1945 itu menjadilandasan konstitusional UU Peraturan DasarPokok Agraria (UUPA) 'Iahun 1960 denganLand Reform sebagai agenda utama.

Para pendiri bangs a Indonesia sejak awal-telah memaharni secara mendalam struktursosial ekonorni dan budaya masyarakat In-donesia, yang agraris dan mayoritas tinggal.di pedesaan yang miskin. Pemahaman yangmendalam itulah yang mengilhami parafounding fathers ketika merumuskan danmenyepakati paham Negara Kesejahteraandalam dasar negara Pancasila, UUD 1945,dan selanjutnya menetapkan UUPA 1960.UUPA merupakan tonggak penting dalamsejarah politik agraria nasional karena ter-kandung tekad politik yang kuat untuk mem-bongkar struktur penguasaan agraria yangbercorak kolonial dan menghisap menjadistruktur penguasaan yang dapat inenjaminterwujudnya "sebesar-besar kemakmuranrakyat". .

Land Reform (Reform a Agraria) meru-pakan strategi penting dalam menjamin hakrakyat atas pangan karena menjamin kepasti-an akan hak atas tanah, suatu sarana terpen-ting dalam menghasilkan pangan. Melaluikepemilikan atas tanah inilah, para petanikecil, kaum tunakisma dan buruh tani ber-ubah menjadi pemilik tanah yang pada gilir-annya mendorong mereka untuk meningkat-kan produksi pertaniannya, baik untuk kon-sumsi keluarga maupun pasar.

Secara konseptual, ada keterkaitan antaraprogram Reforma Agraria dengan pengurang-an, kemiskinan, peningkatan produktivitas,ketahanan pangan, pembangunan dan keman-dirian ekonorni, dan pe1estarian lingkungan.Reforma Agraria tidak hanya memajukan danmensejahterakan masyarakat pedesaan. Teta-pi juga memperkuat ketahanan pangan danpondasi perekonornian nasional.

Agenda transformasi struktur agraria(Reform a Agraria) seperti dikehendaki UU-PA berisi upaya politik sistematis untuk me:

Kllplng Humas Unpad 2012

lakukan perubahan struktur penguasaan ta-nah dan perbaikan jaminan kepastian pe-nguasaan tanah bagi rakyat yang memanfa-atkan tanah dan kekayaan alam yang me-nyertainya. Lebih jauh, agenda tersebutmengarah pada perbaikan sistem produksimelalui penyediaan fasilitas teknis dan kre-dit pertanian, perbaikan metode bertani,hingga infrastruktur sosiallainnya.

Setelah terbitnya UUPA, pada dekade1960-an, pemerintah melaksanakan salah sa-tu agenda pokok Reforma Agraria yanglangsung menyentuh kehidupan masyarakat,yaitu Program Redistribusi Tanah (Land Re-form). Sayangnya, upaya pelaksanaan prog-ram tersebut tidak berjalan mulus karena ter-noda konflik vertikal dan horizontal, teruta-ma akibat penolakan keras dari mereka yanganti-Landreform, ketidaksiapan perangkathukum, dan sumber daya manusia. Kericuh-an sosial dipengaruhi polarisasi ideologis-politis massa rakyat yang terkotak-kotak da-lam bingkai ideologi dan partisan.

Sejalan dengan perubahan konstelasi po-litik dan ekonorni dunia, pemerintahan OrdeBaru yang lebih mengejar pertumbuhan eko-nomi yang tinggi dibandingkan pemerataanekonomi, mulai meninggalkan kebijakanLand Reform ini. Pelaksanaan transmigrasidan pola Inti-Rakyat tidak efektif karena le-bih berorientasi pada pemenuhan kebutuhanperusahaan-perusahaan perkebunan dan per-tambangan tanpa diikuti pembangunan infra-struktur dan layanan dasar yang memadai.Politik agraria era Orde Baru yang kurangpeduli pada Reforma Agraria, akhirnya me-lahirkan sejurnlah komplikasi di bidang hu-kum, kelembagaan, dan kebijakan agrariayang tumpang tindih.

Benang KusutIronisnya, sejumlah komplikasi itu gagal

teratasi pada Era Reformasi. Kelahiran TAPMPR No.lX Tahun 2001 ternyata belummampu mengurai benang-kusut ketimpang-an agraria serta regulasi dan kebijakan yangtumpang-tindih, Konstitusi RI menjaminhak-hak dasar setiap warga negara di bidangekonomi, sosial, dan budaya, politik, dan hu-kum. Dalam kaitan dengan pertanahan, se-tiap WN dijamin oleh konstitusi untuk me-miliki tanah sebagai aset produktif, pekerja-an, rumah tempat berdiam, kekerabatan, ke-luarga, organisasi, perlindungan masyarakatadat, hak ulayat, dll.).

Negara, sebagai pemangku kewajibandalam hak asasi manusia, berkewajiban me-lakukan penghormatan, perlindungan, danpemenuhan hak warga negaranya. Negarawajib menghormati hak warga negara atassumber daya agraria sebagai sumber pokokkehidupannya. Negara tidak dapat melaku-kan penggusuran atas tanah-tanah masyara-kat dengan mengatasnamakan pembangunansecara sepihak. Negara harus menghormatipenguasaan dan pengelolaan sumber dayaagraria oleh rnasyarakat. Selain hak atassumber daya agrarian, negara juga wajibmenghormati hak warga negara untuk me-ngembangkan budidaya pertanian, berhakuntuk bebas menentukan jenis dan varietastanaman dan hak atas kebebasan berorgani-sasi bagi petani.

Negara juga wajib melindungi warga ne-gara atas sumber daya agraria dari ancamanpihak non-negara. Negara harus mampumencegah dan menindak pihak yang me-langgar. Negara, rnisalnya harus menjaminpetani mendapatkan harga yang layak atas

hasil produksinya. Negara tidak dapat mem-biarkan sistem pasar bebas melalui pelaku-pe1akunya, berkuasa penuh terhadap penen-tuan harga hasil produksi pertanian petani.

Negara juga wajib memenuhi hak warganegara terkait dengan usaha-usaha pertanian.Negara wajib menyediakan informasi yangbenar dan seimbang tentang modal, pasar,kebijakan, harga, teknologi, dan lain-lain halyang berhubungan dengan kepentingan peta-ni. Dengan demikian, pelaksanaan ReformaAgraria dapat membawa dampak terhadapsemua aspek kehidupan masyarakat danbangsa. Dampak ini mempertegas urgensipelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.Pengabaian terhadap Reforma Agraria seba-gai perwujutan nilai-nilai dasar dalam Pan-casila, UUD 1945, dan UUPA itulah yangmelahirkan berbagai persoalan besar sosialekonomi yang mendera Negara Bangsa kitahari ini.

Kita memang negara besar. Bukan kare-na berhasil 'dibesarkan' akan tetapi karenaterberikan (given). Karena itu, kita tak perlubangga masuk sebagai anggota G-20 karenamemang potensi ekonomi dan penduduk(konsumen) kita sangat besar. Bukankah se-jak zaman dulu, negeri ini diakui sebagaisumber perdagangan rempah-rempah? Bah-kan, kebesaran Kerajaan Sriwijaya dan Ma-japahit sudah diakui dunia.

Yang justru menjadi concern kita ialahpersoalan 'kemiskinan, kekumuhan perkota-an, tingkat pengangguran dan kejahatanyang. tinggi, kebodohan, gizi buruk, konfliksosial, bunuh diri dan depresi karena terhim-pit masalah ekonomi, ketergantungan padabarang impor, berbagai persoalan TKI, keru-sakan lingkungan, banjir, kekeringan, hingga .melambungnya harga barang-barang kebu-tuhan pokok.

Tulisan ini mau mengingatkan sekali lagibahwa solusi mendasar atas semua persoalansosial ekonomi di atas adalah menjalankanReforma Agraria secara lebih massif danberkualitas (tencana, terkawal, dan terukur).Kita tidak bisa lagi berharap banyak padakebijakan-kebijakan berkualifikasi 'pema-dam kebakaran' dalam berbagai konflikagraria dan konflik sosial lainnya, ketidak-nyamanan warga ibukota, kemacetan, banjir,danau-danau yang semakin dangkal, kenaik-an harga-harga barang kebutuhan pokok., Tantangan mewujutkan Reforma Agraria

berkualitas memang sangat berat di era glo-balisasi yang digerakkan oleh kapitalismeglobal dewasa ini. Namun kita punya modalbesar untuk mewujudkannya. Apa saja? Ba-nyak: mulai dari ideologi Pancasila dan

. Konstitusi negara UUD 1945 yang meng-anut paham kesejahteraan (welfare state);political will pemerintah dan parlemen; ada-nya gerakan akar rumput seperti gerakan or-ganisasi nonpemeritnah, akademisi, dan me-dia massa. Posisi dan citra kita juga bagus dimata dunia, termasuk Iembaga-lembaga ke-uangan internasional untuk mendapatkan du-kungan pendanaan internaisonal.

Di awal abad ke-21 ini, Negara-negaraAmerika Latin berani dan sukses melaksana-kan Reforma Agraria. Mungkin kita (parle-men, instansi pemerintah terkait, akadernisi,LSM) perlu studi banding secara serius danmendalam ke sana. Itu sangat murah demisebuah solusi besar persoalan mahabesarNegara Bangsa ini.

PENULIS ADALAH DOKTO,R HlJKUM PERTANAHAN,

UNPAD BANDUNG