OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
description
Transcript of OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
11
OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYOOLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETPEMERINTAH PROVINSI DIYPEMERINTAH PROVINSI DIY
OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYOOLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETPEMERINTAH PROVINSI DIYPEMERINTAH PROVINSI DIY
22
Pokok BahasanPokok Bahasan PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK
APBDAPBD PERMASALAHAN KETIDAK EFEKTIFAN PERMASALAHAN KETIDAK EFEKTIFAN
ANGGARANANGGARAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KETIDAKEFEKTIFAN ANGGARANKETIDAKEFEKTIFAN ANGGARAN
44
PRINSIP PENYUSUNAN PRINSIP PENYUSUNAN APBDAPBD
APBD disusun APBD disusun sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah;pemerintahan daerah;
APBD harus disusun APBD harus disusun secara tepat waktu secara tepat waktu sesuai tahapan sesuai tahapan dan jadwal;dan jadwal;
Penyusunan APBD dilakukan secara Penyusunan APBD dilakukan secara transparan,transparan, dimana dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang APBD;APBD;
Penyusunan APBD harus Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi melibatkan partisipasi masyarakatmasyarakat;;
APBD harus memperhatikan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutanrasa keadilan dan kepatutan;; Substansi APBD Substansi APBD tidak boleh tidak boleh bertentangan dengan bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.peraturan daerah lainnya.
55
SINKRONISASI SINKRONISASI UU PAKET PENGELOLAAN KEUANGANUU PAKET PENGELOLAAN KEUANGAN
UU 17/2003UU 17/2003UU 17/2003UU 17/2003 UU 1/2004UU 1/2004UU 1/2004UU 1/2004 UU 15/2004UU 15/2004UU 15/2004UU 15/2004UU 25/2004UU 25/2004UU 25/2004UU 25/2004 UU 33/2004UU 33/2004UU 33/2004UU 33/2004
PPPPPPPP PPPPPPPP PPPPPPPP
UU 32/2004UU 32/2004Pasal 222Pasal 222Pasal 237Pasal 237
UU 32/2004UU 32/2004Pasal 222Pasal 222Pasal 237Pasal 237
PP 58/2005PP 58/2005PP 58/2005PP 58/2005
PemerintahanPemerintahanDaerahDaerah
PemerintahanPemerintahanDaerahDaerah
OmnibusOmnibusRegulationRegulation
PERMENDAGRI 13/2006PERMENDAGRI 13/2006PERMENDAGRI 13/2006PERMENDAGRI 13/2006
PERMENDAGRI 59/2007PERMENDAGRI 59/2007PERMENDAGRI 59/2007PERMENDAGRI 59/2007
PPPPPPPP
PERMENDAGRI 55/2008PERMENDAGRI 55/2008PERMENDAGRI 55/2008PERMENDAGRI 55/2008
PERDA 4 Th 2007PERDA 4 Th 2007PERDA 4 Th 2007PERDA 4 Th 2007
PERMENDAGRI 22/2011PERMENDAGRI 22/2011PERMENDAGRI 22/2011PERMENDAGRI 22/2011
PERGUB 42 2010 & 13 2011PERGUB 42 2010 & 13 2011PERGUB 42 2010 & 13 2011PERGUB 42 2010 & 13 2011
PERMENDAGRI 21/2011PERMENDAGRI 21/2011PERMENDAGRI 21/2011PERMENDAGRI 21/2011
77
BULAN BULAN PERENCANAANPERENCANAAN
JANUARI - APRILJANUARI - APRIL MEI - AGUSTUSMEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBERSEPTEMBER - DESEMBER
RKPDRKPD30 APRIL30 APRIL
RENJA SKPDRENJA SKPD
KUAKUA++
PRIORITAS APBDPRIORITAS APBD
PAGU ANGGARANPAGU ANGGARAN
RKA- SKPDRKA- SKPD
PERDA APBDPERDA APBD31 OKTOBER31 OKTOBER
KEPUTUSAN KDHKEPUTUSAN KDH
PERINCIANPERINCIAN APBDAPBD
RAPERDA APBDRAPERDA APBD
BULAN BULAN ANGGARANANGGARAN
BULAN BULAN LEGITASILEGITASI
RKTRKT
DPADPADESEMBERDESEMBER
MUSRENBANGMUSRENBANG
JAN JAN DESA DESAFEB FEB KECAMATAN KECAMATANMARET MARET KABKOTA KABKOTAAPRIL APRIL PROP PROP
AUDIT BPKAUDIT BPK
88
Pembahasan & Pembahasan & Kesepakaan Kesepakaan KUAKUA antara KDH dgn DPRD (Juni) antara KDH dgn DPRD (Juni)
PembahasanPembahasan dan Kesepakatan dan Kesepakatan PPASPPAS antara KDH dgn DPRD (Juni)antara KDH dgn DPRD (Juni)
Penyusunan RKA-SKPDPenyusunan RKA-SKPD & & RAPBD (Juli-September)RAPBD (Juli-September)
PembahasanPembahasan dan dan persetujuan persetujuan Rancangan Rancangan
APBDAPBD dgn DPRD dgn DPRD(Oktober-November)(Oktober-November)
Penetapan Perda APBDPenetapan Perda APBD(Desember)(Desember)
PenetapanPenetapan RKPD RKPD(Mei)(Mei)
MusrenbangMusrenbang Kab/KotaKab/Kota(Maret)(Maret)
Forum SKPDForum SKPDPenyusunan Renja Penyusunan Renja
SKPD Kab/Kota SKPD Kab/Kota (Maret)(Maret)
MusrenbangMusrenbang KecamatanKecamatan(Februari)(Februari)
Musrenbang DesaMusrenbang Desa(Januari)(Januari)
SKEDULSKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Penyusunan DPA SKPDPenyusunan DPA SKPD (Desember)(Desember)
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1111
1212
1010
1133
Pelaksanaan APBDPelaksanaan APBDJanuari thn berikutnyaJanuari thn berikutnya
Evaluasi Rancangan Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)Perda APBD (Desember)
99
Alur Perencanaan dan Alur Perencanaan dan PenganggaranPenganggaran
RPJM Daerah
RPJP Daerah
RKP RPJM
Nasional
RPJP Nasional
RKP Daerah
Renstra KL Renja - KL
Renstra SKPD
Renja - SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA - SKPD
APBN
Rincian APBN
APBD
Rincian APBD
Diacu
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
Planning
Pemerintah Pusat
Budgeting
Pemerintah Daerah
Pedoman
1010
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJMDRPJMD
RenstraSKPD
RenstraSKPD
RenjaSKPDRenjaSKPD RKPDRKPD
KUAKUA PPASPPAS
PEDOMANPENYUSUNAN
RKA-SKPD
PEDOMANPENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDAAPBD
RAPERDAAPBD
TAPDTAPD
RKA-SKPDRKA-SKPD
Dibahas bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun 1 tahun
RKPRKP
RPJMRPJM
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
1 tahun
121212
PENGERTIAN PENGERTIAN KEBIJAKAN UMUM APBDKEBIJAKAN UMUM APBD
SASARAN DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM SATU TAHUN ANGGARAN YANG MENJADI PETUNJUK DAN KETENTUAN UMUM YANG
DISEPAKATI SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN R-APBD DAN RP-APBD
131313
• RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA
• ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD
• STRATEGI & PRIORITAS APBD
• RPJPD
• RPJMD
• RKPD
• KU APBD
• PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KEPMENDAGRI No. 29/2002KEPMENDAGRI No. 29/2002 PERMENDAGRI BARUPERMENDAGRI BARU
PERBEDAAN DOKUMENPERBEDAAN DOKUMEN
141414
Proses Penyampaian Rancangan Proses Penyampaian Rancangan KUAKUA
DPRD
RancanganKUA
Disampaikanke DPRDpaling lambatPertengahanbulan Juni
RancanganKUA
TAPD
KOORDINATOR TAPD
RancanganKUA
KDH
RancanganKUA
Disampaikan ke KDHpaling lambatawal bulan Juni
Sekda selakuKoordinatorTAPD
Rancangan KUAdibahas bersama
PanitiaAnggara
nDPRD
PEMERINTAH DAERAH
Nota Kesepakatan
Paling lambat
Minggu ke-1Juli
RKPD
161616
PENGERTIAN PENGERTIAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)SEMENTARA (PPAS)
PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATAS MAKSIMAL ANGGARAN YANG
DIBERIKAN KEPADA SKPD UNTUK SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN SEBAGAI
ACUAN DALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD
PENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPAT DILAKUKAN SETELAH
MEMPERHITUNGKAN BELANJA PEGAWAI
171717
PENGERTIANPENGERTIAN
Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain
Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tsb
Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain
PRIORITASPRIORITAS
181818
TUJUANTUJUANPRIORITASPRIORITAS
Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.
Contoh : - Prioritas Pendidikan : Program Wajib Belajar 9 Thn
- Prioritas Kesehatan : Penurunan tingkat kematian
ibu dan anak - Keamanan & Ketertiban : Antisipasi peledakan
bom - Infrastruktur : Jalan, Jembatan dan
Irigasi
191919
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)(PPAS)
Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawaidaerah, termasuk didalamnya belanja pegawai
Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD, selanjutnya menjadi dasar penyusunan SE Kepala Daerah DPRD, selanjutnya menjadi dasar penyusunan SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan APBD, yang menjadi acuan SKPD tentang Pedoman Penyusunan APBD, yang menjadi acuan SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. dalam menyusun RKA-SKPD.
PPA yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam PPA yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah pada penyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah pada masing-masing satuan kerja perangkat daerahmasing-masing satuan kerja perangkat daerah
202020
LANGKAH-LANGKAH DALAM LANGKAH-LANGKAH DALAM PEMBAHASAN PPASPEMBAHASAN PPAS
Tentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan
Tentukan urutan program dalam masing-masing urusan
Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program (berdasarkan prioritas kegiatan)
KUA
2222
STRUKTUR ANGGARANSTRUKTUR ANGGARANSTRUKTUR ANGGARANSTRUKTUR ANGGARANKEPMENDAGRI 29/2002KEPMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006PERMENDAGRI 13/2006
Belanja diklasifikasikan menurut Belanja diklasifikasikan menurut Bidang Kewenangan, Bidang Kewenangan, Organisasi, Kelompok, Jenis, Organisasi, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian ObyekObyek dan Rincian Obyek
Belanja diklasifikasikan menurut urusan Belanja diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Akun, Kelompok, Program, Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian obyekJenis, Obyek dan Rincian obyek
Pengklasifikasian belanja menurut Fungsi Pengklasifikasian belanja menurut Fungsi Statistik keuangan Negara Statistik keuangan Negara
Pemisahan secara tegas antara Pemisahan secara tegas antara belanja aparatur & belanja belanja aparatur & belanja pelayanan publikpelayanan publik
Tidak dipisahkan Tidak dipisahkan anggaran terpadu anggaran terpadu (Unified Budget) (Unified Budget)
Pemisahan belanja aparatur dan Pemisahan belanja aparatur dan pelayanan publik tercermin dalam pelayanan publik tercermin dalam program & kegiatanprogram & kegiatan
Pengelompokan BAU, BOP & BM Pengelompokan BAU, BOP & BM cenderung menimbulkan cenderung menimbulkan terjadinya tumpang tindih terjadinya tumpang tindih penganggaranpenganggaran
Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Langsung Efisiensi Efisiensi anggarananggaran
Menggabungkan antara jenis Menggabungkan antara jenis belanja sebagai input dan belanja sebagai input dan kegiatan dijadikan sebagai jenis kegiatan dijadikan sebagai jenis belanjabelanja
Restrukturisasi jenis-jenis belanjaRestrukturisasi jenis-jenis belanja
2323
I PENDAPATAN XXX
Pendapatan Asli Daerah xxx
Dana Perimbangan xxx
Lain-lain Pendapatan yang Sah xxx
II BELANJA XXX
APARATUR / PUBLIK XXX
Belanja Administrasi Umum xxx
Belanja Operasi dan Pemeliharaan xxx
Belanja Modal xxx
SURPLUS/(DEFISIT) XXX
III PEMBIAYAAN XXX
Penerimaan Pembiayaan xxx
Pengeluaran Pembiayaan xxx
STRUKTUR APBD (Kepmendagri 29/2002)STRUKTUR APBD (Kepmendagri 29/2002)
2424
STRUKTUR APBD (Permendagri 13/2006)STRUKTUR APBD (Permendagri 13/2006)
PENDAPATANPENDAPATAN XXXXXX
BELANJABELANJA Belanja Tidak LangsungBelanja Tidak Langsung Belanja LangsungBelanja Langsung
xxxxxx
XxxXxx
XXXXXX
(-)(-)
Surplus/(Defisit)Surplus/(Defisit) XXXXXX
PEMBIAYAANPEMBIAYAAN PenerimaanPenerimaan PengeluaranPengeluaran
xxxxxx
xxx (-)xxx (-)
Pembiayaan NetoPembiayaan Neto XXX (-)XXX (-)
SILPA Tahun BerjalanSILPA Tahun Berjalan XXXXXX
2525
STRUKTUR PENDAPATAN STRUKTUR PENDAPATAN
A.A. Pendapatan Asli Daerah:Pendapatan Asli Daerah:1.1. Pajak DaerahPajak Daerah2.2. Retribusi DerahRetribusi Derah3.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan4.4. Lain-lain PAD yang sahLain-lain PAD yang sah
B.B. Dana Perimbangan:Dana Perimbangan:1.1. Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil2.2. Dana Alokasi UmumDana Alokasi Umum3.3. Dana Alokasi KhususDana Alokasi Khusus
C.C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:1.1. HibahHibah2.2. Dana DaruratDana Darurat3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnyaDaerah lainnya4.4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUSDana Penyesuaian & Dana OTSUS5.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnyaBantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
2626
STRUKTUR BELANJASTRUKTUR BELANJA
A.A. Belanja Tidak Langsung:Belanja Tidak Langsung:1.1. Belanja PegawaiBelanja Pegawai2.2. Belanja BungaBelanja Bunga3.3. Belanja SubsidiBelanja Subsidi4.4. Belanja HibahBelanja Hibah5.5. Belanja Bantuan SosialBelanja Bantuan Sosial6.6. Belanja Bagi HasilBelanja Bagi Hasil7.7. Bantuan KeuanganBantuan Keuangan8.8. Belanja Tak TerdugaBelanja Tak Terduga
B.B. Belanja Langsung:Belanja Langsung:1.1. Belanja PegawaiBelanja Pegawai2.2. Belanja Barang dan JasaBelanja Barang dan Jasa3.3. Belanja ModalBelanja Modal
2727
STRUKTUR PEMBIAYAANSTRUKTUR PEMBIAYAAN
A.A. Penerimaan Pembiayaan:Penerimaan Pembiayaan:1.1. Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun
SebelumnyaSebelumnya2.2. Pencairan Dana CadanganPencairan Dana Cadangan3.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang DipisahkanHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan4.4. Penerimaan Pinjaman DaerahPenerimaan Pinjaman Daerah5.5. Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanPenerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
B.B. Pengeluaran Pembiayaan:Pengeluaran Pembiayaan:1.1. Pembentukan Dana CadanganPembentukan Dana Cadangan2.2. Penyertaan Modal pemerintah DaerahPenyertaan Modal pemerintah Daerah3.3. Pembayaran Utang PokokPembayaran Utang Pokok4.4. Pemberian PinjamanPemberian Pinjaman
Pembiayaan Neto (A – B)Pembiayaan Neto (A – B)
2929
PENDEKATAN KINERJAPENDEKATAN KINERJA
OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN BARANG ATAU JASABARANG ATAU JASA YANG YANG DIHASILKAN OLEH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK DIHASILKAN OLEH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PROGRAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PROGRAM DAN KEBIJAKANDAN KEBIJAKAN
INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER DAYA BAIK INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER DAYA BAIK YANG YANG BERUPA PERSONIL, BARANG MODAL TERMASUK BERUPA PERSONIL, BARANG MODAL TERMASUK PERALATAN DAN TEKNOLOGI, DANA,PERALATAN DAN TEKNOLOGI, DANA, ATAU ATAU KOMBINASI DARI KOMBINASI DARI BEBERAPA ATAU KESEMUA JENIS SUMBERDAYABEBERAPA ATAU KESEMUA JENIS SUMBERDAYA YANG YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATANDIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN
KINERJA/PRESTASI KERJA ADALAH KELUARAN/HASIL DARI KINERJA/PRESTASI KERJA ADALAH KELUARAN/HASIL DARI KEGIATAN/PROGRAM YANG AKAN ATAU TELAH DICAPAI KEGIATAN/PROGRAM YANG AKAN ATAU TELAH DICAPAI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN KUANTITAS DAN KUALITAS YANG TERUKURKUANTITAS DAN KUALITAS YANG TERUKUR
SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN OUTPUT DARI INPUT YANG DITETAPKANPENCAPAIAN OUTPUT DARI INPUT YANG DITETAPKAN
3030
DASAR PENILAIAN KINERJADASAR PENILAIAN KINERJA
MASUKANMASUKANBESARAN SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN BESARAN SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATANKEGIATAN
KELUARANKELUARAN
BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKANBARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN DARI DARI PROGRAM ATAU KEGIATANPROGRAM ATAU KEGIATAN
HASILHASILSEGALA SESUATU YANG MENCERMINKAN SEGALA SESUATU YANG MENCERMINKAN BERFUNGSINYA KELUARAN BERFUNGSINYA KELUARAN DARI KEGIATAN-DARI KEGIATAN-KEGIATAN DALAM SUATU PROGRAM ATAU KEGIATAN DALAM SUATU PROGRAM ATAU KEGIATANKEGIATAN
3131
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJAKINERJA
DAMPAK
MANFAAT
Kepmendagri No 29 Tahun 2002
HASIL
KELUARAN
KEGIATAN 1
KEGIATAN 2
DST…………
MASUKAN
PENILAIAN KINERJA
PENYUSUNAN ANGGARAN
3232
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJAKINERJAPERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
HASIL
KELUARAN
PROGRAM
KEGIATAN 1
KEGIATAN 2
DST…………
MASUKAN
PENILAIAN KINERJA
PENYUSUNAN ANGGARAN
3333
HUBUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN HUBUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN TOLOK UKUR KINERJADENGAN TOLOK UKUR KINERJA
OUTCOME / HASIL1. Prosentase (%)
2. Rasio
3. Kuantitas, Jumlah
OUTCOME / HASIL
1. Prosentase (%)
2. Rasio
3. Kuantitas, Jumlah
SASARAN 5 TAHUN
SASARAN 1 TAHUN
PROGRAM
• Kegiatan 1
• Kegiatan 2
• Dst……..
KELUARAN
• Kuantitas
• Jumlah
POLA PIKIR PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
3434
PENERAPAN PENYUSUNANPENERAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJAPOLA PIKIR YANG DIKEMBANGKAN DALAM
PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
• Mempertimbangkan Tingkat Kesulitan Dalam Pelaksanaan Kepmendagri No 29 Tahun 2002
• Penyederhanaan Format Dan Cara Pengisian RASK (RKA-SKPD)
• Penyederhanaan Tolok Ukur Kinerja
• Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur Kinerja Dengan Program dan Kegiatan
• Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur Kinerja Program dan Kegiatan Dengan Tolok Ukur Dalam KUA dan PPAS
3535
PRASYARAT PRASYARAT DALAM PENERAPAN ANGGARAN KINERJADALAM PENERAPAN ANGGARAN KINERJA
DATA YANG RELIABLE (dpt dipercaya) DAN VALID (benar)
TOLOK UKUR KINERJA YANG BENAR
3636
Target Pencapaian Kinerja yang Terukur Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah
KODEBIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET (%)
ORGANISASIPAGU
INDIKATIF(Juta Rp)
1 URUSAN WAJIB
1 01 Pendidikan
Program ......
Kegiatan ......
dst ...
1 02 Kesehatan
Program ......
Kegiatan ......
dst ...
3737
NO URAIAN
JUMLAHBERTAMBAH/(BERKURANG)
TA (n-1)Proyeksi TA
(n)Rp %
1. PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan asli daerah
1.1.1 Pajak Daerah
1.1.2 …..
1.2 Dana perimbangan
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2 …..
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1.3.1 Hibah
1.3.2 …..
Jumlah Pendapatan
2. BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja pegawai
2.1.2 Belanja bunga
2.1.3 ……
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja pegawai
2.2.2 ……
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)
ProyeksiPendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah
3838
NO URAIAN
JUMLAHBERTAMBAH/(BERKURANG)
TA (n-1)Proyeksi TA (n)
Rp %
Surplus/(Defisit)
3. PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
3.1.2 Pencairan dana cadangan
3.1.3 ……
Jumlah penerimaan pembiayaan
3.2 Pengeluaran pembiayaan
3.2.1 Pembentukan dana cadangan
3.2.2 ......
Jumlah pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan neto
3.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
3939
HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA
NO
PRIORITAS PEMBANGUNA
NPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATANORGA NISAS
IPAGU INDIKATIF
LOKASI
Hasil Keluaran HasilJumlah (Rp) Sum
ber
1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
Dinas Pendi dikan
858.000.000
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas untuk setiap sekolah
1.Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50
2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
754.000.000
APBDKec. AKec. BKec. C
Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD
Rata-rata biaya pendidikan menurun sebesar 20%
100.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Sekolah
Biaya Ujian Gratis
Biaya Pendidikan menurun sebesar 20%
100.000.000
APBNSetiap
SD
CONTOH RKPD
4040
HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA
NO
PRIORITAS PEMBANGUNA
NPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATANORGA NISAS
IPAGU INDIKATIF
LOKASI
Hasil Keluaran HasilJumlah (Rp) Sum
ber
1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
Dinas Pendi dikan
858.000.000
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas untuk setiap sekolah
1.Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50
2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
754.000.000
APBDKec. AKec. BKec. C
RKPD YANG DITUANGKAN DALAM KUA
4141
HUBUNGAN TOLOK UKUR HUBUNGAN TOLOK UKUR PROGRAM DAN KEGIATANPROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN• INDIKATOR PROGRAM • INDIKATOR KEGIATAN
• Hasil • Keluaran • Hasil
Program Pendidikan Anak Usia Dini
• Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas setiap sekolah.
1. Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50
2. Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
Pengadaan mebelair sekolah
•Mebelair pendidikan untuk 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas setiap sekolah.
1. Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50
2. Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dengan muatan local.
•Tersusunnya kurikulum 7 mata pelajaran pokok berbasis minat dan bakat bermuatan lokal.
• Terpenuhinya kurikulum untuk pelayanan pendidikan anak usia dini sebanyak 400 orang anak.
4242
HUBUNGAN INFORMASI DALAM RKPD DENGAN RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN
KONDISI TAHUN 2005
KeluaranHasil
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
50 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) yang terdiri dari 3 kelas setiap sekolah
1.Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 40
2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 500 orang
Rasio Jumlah Sekolah dan anak didik sebesar 1 : 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah rata-rata sebesar 600 orang.
INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 )
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIFLOKAS
I
KeluaranHasil
Jumlah (Rp) Sum ber
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) yang terdiri dari 3 kelas setiap sekolah.
1.Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50
2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
754.000.000
APBDKec. AKec. BKec. C
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )
4343
CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN
KONDISI TAHUN 2005Hasil
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 40
Rasio Jumlah Kelas dan anak didik sebesar 1 : 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah rata-rata sebesar 600 orang.
INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 )
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF
HasilJumlah (Rp) Sumber
Dana
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50
754.000.000 APBD
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )
PENCAPAIAN TARGET 2007
(70-50) : (70 - 40) { } x 100% = 66,67%
4444
KODEBIDANG URUSANPEMERINTAHAN
DAERAH
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET (%)
ORGANISASI
PAGU INDIKATIF•(Juta Rp)
1 URUSAN WAJIB
101 PENDIDIKAN
101
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
66,67 %
Dinas Pendidikan
858.000.000
101
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50 dengan terbangunnya 5 unit sekolah baru (USB) TK dengan standar 1 sekolah terdiri dari 3 kelas sehingga jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
66,67%Dinas Pendidikan
754.000.000
CONTOH PENYAJIAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
4545
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN (KELUARAN)(KELUARAN)
INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN (HASIL)(HASIL)
Program Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Administrasi PerkantoranPerkantoran
Prosentase Prosentase jumlah surat jumlah surat terkirim terkirim dibanding dibanding dengan total dengan total jumlah surat jumlah surat dalam satu dalam satu tahun adalah tahun adalah 80%80%
Penyediaan jasa surat Penyediaan jasa surat menyuratmenyurat
1500 surat 1500 surat terkirimterkirim
Tercapainya Tercapainya prosentase prosentase rata-rata surat rata-rata surat yang gagal yang gagal Tersampaikan Tersampaikan 20% dari rata-20% dari rata-rata jumlah rata jumlah surat yang surat yang seharusnya seharusnya terkirim.terkirim.
4646
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN (KELUARAN)(KELUARAN)
INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN (HASIL)(HASIL)
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perbandingan jumlah mebelair layak pakai dengan jumlah pegawai non struktural adalah 1 : 1
Pengadaan mebeleur (meja-kursi)
62 unit (meubelair) meja kursi
Tercapainya prosentase total mebelair untuk pegawai non struktural yang tidak layak pakai sebesar 30% dari total meubelair yang dimiliki
4848
Perencanaan (1)Perencanaan (1)
Keterlibatan masyarakat masih minim dalam Keterlibatan masyarakat masih minim dalam tahap perencanaantahap perencanaan
Informasi forum-forum perencanaan belum Informasi forum-forum perencanaan belum terpublikasikan secara luasterpublikasikan secara luas
Usulan masyarakat (basis Kelurahan/Desa) Usulan masyarakat (basis Kelurahan/Desa) belum dapat diakomodasi APBD secara nyata belum dapat diakomodasi APBD secara nyata (baru sedikit) (baru sedikit)
Tidak ada informasi dengan baik berkaitan Tidak ada informasi dengan baik berkaitan dengan plafon anggaran per sektor/bidang dengan plafon anggaran per sektor/bidang urusan pemerintahurusan pemerintah
4949
Lanjutan….Lanjutan….
Mekanisme perencanaan APBD belum Mekanisme perencanaan APBD belum membuka ruang keterlibatan luas membuka ruang keterlibatan luas masyarakat.masyarakat.
Belum optimalnya Manajemen informasi dan Belum optimalnya Manajemen informasi dan dokumentasi usulan perencanaan yang dokumentasi usulan perencanaan yang dapat diakses masyarakat.dapat diakses masyarakat.
Proses perencanaan dan penyusunan Proses perencanaan dan penyusunan anggaran masih dianggap terpisahanggaran masih dianggap terpisah
Tidak sinkronnya antara pendekatan politik, Tidak sinkronnya antara pendekatan politik, teknokratis, bottom up, top down dan teknokratis, bottom up, top down dan partisipatifpartisipatif
5050
Pelaksanaan (2)Pelaksanaan (2) Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus
pada pelaporan penggunaan dana, sehingga banyak yang tidak pada pelaporan penggunaan dana, sehingga banyak yang tidak berkelanjutan.berkelanjutan.
Tenaga teknis disetiap SKPD (akuntan, tehnik sipil, penilai aset) Tenaga teknis disetiap SKPD (akuntan, tehnik sipil, penilai aset) belum mencukupi sehingga menghambat proses desentralisasi belum mencukupi sehingga menghambat proses desentralisasi pengelolaan keuangan daerah di SKPD; pengelolaan keuangan daerah di SKPD;
Ketentuan tentang pengelolaan keuangan di daerah sering Ketentuan tentang pengelolaan keuangan di daerah sering berganti sehingga membingungkanberganti sehingga membingungkan
Secara umum, masih rendahnya inovasi pendanaan yang Secara umum, masih rendahnya inovasi pendanaan yang mengarah pada kesejahteraan rakyat (tergantung aturan, mengarah pada kesejahteraan rakyat (tergantung aturan, konteks, potensi dan permasalahan di masing-masing daerah)konteks, potensi dan permasalahan di masing-masing daerah)
Egoisme Bidang dan Subbidang di SKPD, sehingga program Egoisme Bidang dan Subbidang di SKPD, sehingga program dan kegiatan atas selera pribadi serta sarat dengan belanja yg dan kegiatan atas selera pribadi serta sarat dengan belanja yg bersifat penunjang. Contoh : setiap lembar DPA selalu ada bersifat penunjang. Contoh : setiap lembar DPA selalu ada honor tim, lembur, perjalanan dinas.honor tim, lembur, perjalanan dinas.
5151
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KETIDAKEFEKTIFAN ANGGARANKETIDAKEFEKTIFAN ANGGARAN
5252
Perencanaan (1)Perencanaan (1) Pelibatan secara aktif stakeholder Pelibatan secara aktif stakeholder
(masyarakat/swasta, perguruan tinggi, eksekutif dan (masyarakat/swasta, perguruan tinggi, eksekutif dan legislatif) dilakukan dengan terjadwal dari mulai legislatif) dilakukan dengan terjadwal dari mulai forum musrenbang, forum skpd, penyusunan RKPD, forum musrenbang, forum skpd, penyusunan RKPD, kua ppas dan APBD.kua ppas dan APBD.
Penyediaan hak akses informasi melalui media cetak Penyediaan hak akses informasi melalui media cetak atau internet berkaitan dengan keputusan-keputusan atau internet berkaitan dengan keputusan-keputusan yang telah dan akan diambil.yang telah dan akan diambil.
Kerjasama semua pihak dalam mencapai tujuan yang Kerjasama semua pihak dalam mencapai tujuan yang telah disepakati (berpedoman dengan Renja SKPD, telah disepakati (berpedoman dengan Renja SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD)RKPD, RPJMD, dan RPJPD)
5353
Pelaksanaan (2)Pelaksanaan (2)
Pelaksanaan program dan kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman terhadap dokumen perencanaan berpedoman terhadap dokumen perencanaan yang disepakati sehingga terdapat yang disepakati sehingga terdapat keberlanjutan program/kegiatankeberlanjutan program/kegiatan
Bimbingan teknis terhadap SDM bagi eksekutif Bimbingan teknis terhadap SDM bagi eksekutif maupun legislatif.maupun legislatif.
Penerapan Standar Belanja Harga Barang dan Penerapan Standar Belanja Harga Barang dan Jasa (SHBJ), Analisis Standar Belanja (ASB) dan Jasa (SHBJ), Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Pasar menjadi acuan pelaksanaan APBD, Harga Pasar menjadi acuan pelaksanaan APBD, sehingga tidak ada “mark up anggaran”.sehingga tidak ada “mark up anggaran”.
5454
MENERAPKAN PRINSIP MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOOD GOVERNANCEGOVERNANCE
A. TransparansiB. PartisipasiC. Akuntabilitas
5555
A. TRANSPARANSIA. TRANSPARANSI
Membuka akses publik seluas-luasnyaMembuka akses publik seluas-luasnya Publikasi jadwal Musrenbang Desa, kecamatan, Forum Publikasi jadwal Musrenbang Desa, kecamatan, Forum
SKPD, Musrenbang Kabupaten , Musrenbang Provinsi SKPD, Musrenbang Kabupaten , Musrenbang Provinsi dan pembahasan anggaran (KUA, PPA, RAPBD)dan pembahasan anggaran (KUA, PPA, RAPBD)
Publikasi dokumen-dokumen perencanaan anggaran; Publikasi dokumen-dokumen perencanaan anggaran; RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, evaluasi program tahun lalu, KUA,PPA, RKA SKPD, evaluasi program tahun lalu, KUA,PPA, RKA SKPD, RAPBD, APBD,hasil setiap tahapan Musrenbang, dan RAPBD, APBD,hasil setiap tahapan Musrenbang, dan alasan usulan yang ditolak alasan usulan yang ditolak
Informasi plafon anggaran untuk tiap sektor pada Informasi plafon anggaran untuk tiap sektor pada setiap tahapan pembahasansetiap tahapan pembahasan
5656
Musrenbang Desa melibatkan seluruh Musrenbang Desa melibatkan seluruh warga yang ingin terlibat, Musrenbang warga yang ingin terlibat, Musrenbang Kec, Kab, dan Provinsi melibatkan Kec, Kab, dan Provinsi melibatkan perwakilan harga.perwakilan harga.
Forum SKPD melibatkan unsur-unsur Forum SKPD melibatkan unsur-unsur sektor dan delegasi Musrenbangsektor dan delegasi Musrenbang
Warga memiliki hak kontrol dalam Warga memiliki hak kontrol dalam pembahasan anggaranpembahasan anggaran
Pembahasan anggaran dibuka ke publikPembahasan anggaran dibuka ke publik
B. PARTISIPASIB. PARTISIPASI
5757
Akuntabitas APBD berdasarkan kinerja Akuntabitas APBD berdasarkan kinerja pelayanan pada masyarakatpelayanan pada masyarakat
Akuntabilitas pada proses perencanaan; Akuntabilitas pada proses perencanaan; audit proses perencanaan atau audit proses perencanaan atau kelayakan hasil perencanaankelayakan hasil perencanaan
Publikasi indikator pencapaian tahunan Publikasi indikator pencapaian tahunan yang dicapai Pemda untuk setiap unit yang dicapai Pemda untuk setiap unit kerja dan keseluruhankerja dan keseluruhan
C. AKUNTABILITASC. AKUNTABILITAS
5858
FUNGSI PERENCANAAN APBD FUNGSI PERENCANAAN APBD PARTISIPATIFPARTISIPATIF
Fungsi KognitifFungsi Kognitif: menghasilkan keputusan yang : menghasilkan keputusan yang rasional mempertimbangkan kajian akademis, rasional mempertimbangkan kajian akademis, masukan, kritik kelompok terkait, alokasi sumber masukan, kritik kelompok terkait, alokasi sumber dayadaya
Fungsi InstrumentalFungsi Instrumental; Alat mempertemukan berbagai ; Alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusankepentingan dalam pengambilan keputusan
Fungsi politikFungsi politik: mengurangi resistensi terhadap : mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil karena diambil berdasarkan keputusan yang diambil karena diambil berdasarkan keputusan bersama, legetimasi publikkeputusan bersama, legetimasi publik
Fungsi sosialFungsi sosial; mengidentifikasi kebutuhan riil di ; mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan menyelesaikan problem utama.masyarakat dan menyelesaikan problem utama.