Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB
OLEH ANNA NUR NAZILAH CHAMIM · Setelah mengikuti kuliah Hukum Perburuhan ... pengertian K3 dan...
Transcript of OLEH ANNA NUR NAZILAH CHAMIM · Setelah mengikuti kuliah Hukum Perburuhan ... pengertian K3 dan...
OLEH
ANNA NUR NAZILAH CHAMIM
Setelah mengikuti kuliah Hukum Perburuhan
selama satu semester, mahasiswa diharapkanmampu memahami dan menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan perburuhan bersertaperaturannya.
Tujuan Umum
Silabus
Referensi
Kriteria Penilaian
Tata Tertib Perkuliahan
Pembentukan Kelompok
Materi 1 : Pengantar Hukum Perburuhan
Pertemuan 1
Silabus
Pertemuan
ke-
Kemampuan akhir
yang diharapkan
Materi/Pokok
Bahasan
Strategi
Pembelajaran
Latihan yang
dilakukan
Kriteria
Penilaian
(Indikator)
1 Mampu mengenal dan
memahami pengertian dan
sejarah Hukum Perburuhan
Pengantar Hukum
Perburuhan
Ceramah dan
Diskusi
Menjawab
pertanyaan tentang
Pengertian dan
sejarah Hukum
Perburruhan
Kebenaran
menguraikan
jawaban dengan
tepat tentang
Pengertian dan
sejarah Hukum
Perburuhan
2 Mampu memahami tentang
Kesepakatan Kerja
Konsep perjanjian
kerja, masa
percobaan
Ceramah dan
Diskusi
Menjawab
pertanyaan tentang
Konsep perjanjian
kerja dan masa
percobaan
Kebenaran
menguraikan
jawaban dengan
tepat tentang
Konsep perjanjian
kerja dan masa
percobaan
3 Mampu memahami tentang
pembayaran upah
Kebijakan upah,
upah minimum,
penegakan
Ceramah dan
Diskusi
Menjawab
pertanyaan tentang
Kebijakan upah,
upah minimum,
penegakan
Kebenaran
menguraikan
jawaban dengan
tepat tentang
Kebijakan upah,
upah minimum,
penegakan
Silabus
Pertemuan
ke-
Kemampuan akhir
yang diharapkan
Materi/Pokok
Bahasan
Strategi
Pembelajaran
Latihan yang
dilakukan
Kriteria
Penilaian
(Indikator)
4 Mampu memahami Hukum
Perburuhan, Kesepatakan
Kerja, dan Pembayaran
Upah
Pengantar Hukum
Perburuhan, Konsep
perjanjian kerja,
masa percobaan,
Kebijakan upah,
upah minimum,
penegakan
Evaluasi Mengerjakan soal Kebenaran
menguraikan
jawaban dengan
tepat
5 Mampu mengenal dan
memahami Hukum
Pemutusan Hubungan Kerja
Penghentian
hubungan kerja oleh
Majikan,
Pengunduran diri
Ceramah dan Diskusi Menjawab
pertanyaan tentang
Penghentian
hubungan kerja oleh
Majikan,
Pengunduran diri
Kebenaran
menguraikan
jawaban dengan
tepat tentang
Penghentian
hubungan kerja oleh
Majikan,
Pengunduran diri
6 Mampu memahami tentang
Hak Mogok
Landasan
Pembenaran bagi
hak Mogok, Dasar
Hukum,
Pembatasan, Praktik
Mogok
Ceramah dan Diskusi Menjawab
pertanyaan tentang
Landasan
Pembenaran bagi
hak Mogok, Dasar
Hukum,
Pembatasan, Praktik
Mogok
Kebenaran
menguraikan
jawaban dengan
tepat tentang
Landasan
Pembenaran bagi
hak Mogok, Dasar
Hukum,
Pembatasan, Praktik
Mogok
Silabus
Pertemuan
ke-
Kemampuan akhir
yang diharapkan
Materi/Pokok
Bahasan
Strategi
Pembelajaran
Latihan yang
dilakukan
Kriteria
Penilaian
(Indikator)
7 Mampu memahami Hukum
Perburuhan Anak
Larangan
Perburuhan Anak
Ceramah dan Diskusi Menjawab
pertanyaan dan
menganalisis kasus
hubungan individual
Kebenaran
menguraikan
jawaban dan
menganalisis dengan
tepat tentang Kasus
hubungan individual
8 Mampu memahami Hukum
Pemutusan Hubungan
Kerja, Hak Mogok, dan
Perburuhan Anak
Hukum Pemutusan
Hubungan Kerja, Hak
Mogok, dan
Perburuhan Anak
Evaluasi Mengerjakan soal
evaluasi
Kebenaran
menguraikan
jawaban dan
menganalisis dengan
tepat tentang Hukum
Pemutusan
Hubungan Kerja, Hak
Mogok, dan
Perburuhan Anak
9 Mampu memahami dan
menganalisis kasus-kasus
Perburuhan
Penyelesaian
Perselisihan
Perburuhan,
Penegakan Hukum
Perburuhan
Ceramah dan Diskusi Menjawab
pertanyaan tentang
Penyelesaian
Perselisihan
Perburuhan
Kebenaran
menguraikan
jawaban dan
menganalisis dengan
tepat tentang
Penyelesaian
Perselisihan
Perburuhan,
Penegakan Hukum
Perburuhan
Silabus
Pertemuan
ke-
Kemampuan akhir
yang diharapkan
Materi/Pokok
Bahasan
Strategi
Pembelajaran
Latihan yang
dilakukan
Kriteria
Penilaian
(Indikator)
10 Mampu memahami dan
menganalisis kasus-kasus
Perburuhan
Kasus hubungan
individual, Kolektif,
Ceramah dan Diskusi Menjawab pertanyaan
dan menganalisis
kasus hubungan
individual, Kolektif,
Perselisihan
Perburuhan
Kebenaran
menguraikan
jawaban dan
menganalisis
dengan tepat
tentang Kasus
hubungan individual,
kolektif
11 Mampu memahami
pengertian K3 dan
Ketenagakerjaan
Pengantar K3 dan
Ketenagakerjaan
Ceramah dan Diskusi Menjawab pertanyaan
Pengertian K3 dan
Ketenagakerjaan
Kebenaran
menguraikan
jawaban Pengantar
K3 dan
Ketenagakerjaan
12 Mampu memahami kasus-
kasus perburuhan,
pengertian k3 dan
ketenagakerjaan
Kasus perburuhan,
pengantar K3 dan
ketenagakerjaan
Evaluasi Menjawab pertanyaan
dan menganalisis
kasus
perburuhan,pengantar
K3 dan ketenagakerjaan
Kebenaran
menguraikan
jawaban dan
menganalisis
dengan tepat
tentang Kasus
perburuhan,
pengantar k3 dan ketenagakerjaan
Silabus
Pertemuan
ke-
Kemampuan akhir
yang diharapkan
Materi/Pokok
Bahasan
Strategi
Pembelajaran
Latihan yang
dilakukan
Kriteria
Penilaian
(Indikator)
13 Mampu memahami
Kecelakaan Kerja dan
Pencegahannya
Kecelakaan Kerja
dan pencegahannya
Ceramah dan Diskusi Menjawab
pertanyaan
Kecelakaan kerja
dan pencegahannya
Menjawab
pertanyaan
Kecelakaan kerja
dan pencegahannya
14 Mampu memahami Hukum
Ketenagakerjaan
UU no 13 th 2003 Ceramah dan Diskusi Menjawab
pertanyaan tentang
UU no 13 th 2003
Kebenaran
menguraikan
jawaban tentang UU
no 13 th 2003
15 Mampu memahami dan
menganalisis kasus-kasus
Perburuhan, tentang K3 dan
Ketenagakerjaan
Kasus-kasus
hubungan
perburuhan dan
perselisihan, K3 dan
ketenagakerjaan
UAS Mengerjakan soal-
soal Evaluasi
Kebenaran
menguraikan
jawaban dan
menganalisis dengan
tepat tentang
Penyelesaian
Perselisihan
Perburuhan dan K3
dan Ketenagakerjaan
1. Bab-bab tentang Hukum Perburuhan di Indonesia
Editor :Guus Heerma van Voss, Surya Tjandra
2. K3 dan Hukum Ketenagakerjaan
Oleh : Maman Soemantri, S.Pd. MT.
Referensi
Kehadiran 15 %
Presentasi 15 %
Tugas/kuis 10 %
Evaluasi 1 15 %
Evaluasi 2 15 %
Evaluasi 3 15 %
UAS 15 %
Kriteria Penilaian
Tata Tertib Perkuliahan
Mahasiswa dilarang menggunakan kaos oblong dan sendal
Alat komunikasi diset “silence”
Tugas yang terlambat tanpa ada “pemberitahuan“, dianggap gugur dan tidak ada pengulangan
Syarat mengikuti ujian adalah 75% kehadiran
Jika 30 menit dosen tidak hadir, maka perkuliahan ditiadakan dan diganti hari lain sesuai kesepakatan
Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan (Labour
Law) merupakan bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan baik bersifat perseorangan maupun kolektif.
Hukum Perburuhan diulas agar kita memahami posisi buruh dan majikan dalam suatu hubungan kerja, yang memuat hak dan kewajiban diantara keduanya
Hak dan kewajiban tersebut dimuat dalam sebuah perjanjian kerja yaitu segala sesuatu yang diatur dalam hubungan kerja
Pengertian
Disiplin hukum ini mencakup :
Dalam kepustakaan internasional, dibagi menjadi 3 :
1. Hukum Hubungan Individual (Individual
Employment Law)
2. Hukum Perburuhan Kolektif (Collective Labour
Law)
3. Hukum Jaminan Sosial (Social Security Law)
Penyesuaian tataran internasional dengan perundang-undangan di Indonesia :
1. Hukum Ketenagakerjaan Individual (Individual
Labour Law)
2. Hukum Perburuhan kolektif (Collective Labour
Law)
3. Hukum Sengketa Perburuhan/Ketenagakerjaan
(Labour Dispute Settlement)
Hukum Perburuhan direstrukturisasi dan dibagi ke
dalam tiga legislasi utama :
Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Secara umum sumber-sumber hukum yang terpenting adalah :
1. perjanjian-perjanjian internasional yang
diratifikasi/adopsi oleh pemerintah
2. UUD 1945
3. perundang-undangan
4. peraturan dan keputusan Menteri
5. Kesepakatan kerja sama
6. Preseden
7. Peraturan kerja yang ditetapkan perusahaan
8. Perjanjian kerja individu
9. Instruksi Majikan/pemberi kerja
10. Doktrin hukum (teori utk acuan)
Dalam hukum perburuhan Indonesia, sumber hukum dalam bentuk perundang-undangan :
Undang-undang Ketenagakerjaan
Undang-Undang tentang Serikat Pekerja /Buruh
Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Sejarah Hukum Perburuhan
Di Eropa terjadi reaksi atas perubahan-perubahan yang dimunculkan Revolusi Industri.
Penemuan mesin tenaga uap di Inggris th 1750, memberi peluang memproduksi barang/jasa dalam skala besar.
Sebelumnya secara tradisional, pertanian dg sistem feodal, mengerjakan milik tuan tanah (baron)
Gilda (kelompok kerja dengan keahlian tertentu) memonopoli dan mengatur ragam bidang tertentu.
Revolusi Prancis (1795) menjadi simbol tuntutan kelompok masyarakat modern (menuju ke penjara Bastile) sehingga diproklamirkan keniscayaan persamaan derajat bagi setiap warna negara dan kebebasan berdagang.
Dituangkan dalam kitab UU
Penghapusan Gilda
Napoleon menyebarkan ke Eropa
Manufaktur berkembang cepat, masyarakat berubah dari pertanian ke industri
Pemberi kerja mempunyai kekuasaan dalam menetapkan aturan secara sepihak
Karena keterpaksaan, pekerja (termasuk anak-anak).
Waktu, kondisi dan situasi mengancam kesehatan pekerja
Gerakan Sosialis, militer, pemerintah, mendorong munculnya legislasi perburuhan yang pertama (perburuhan anak dihapuskan)
Muncul kebijakan-kebijakan lain : jam kerja untuk buruh perempuan, kemudian untuk buruh laki-laki.
Tahun 1900an, Negara Eropa memodernisasi legislasi tentang kontrak/perjanjian kerja (dulu Hukum Romawi)
Prinsip baru : pekerja adalah pihak lemah dan perlu perlindungan hukum.
Buruh mulai mengorganisir secara kolektifdan bernegosiasi dengan pemberi kerja.Pertama kali dikenalkan konsep perjanjiankerja bersama (collective agreement)
Hugo Sinzheimer (guru besar hukum,Jerman) : mengembangkan konsepkesepakatan kerja , dan diadopsi olehnegara lain
Tahun 1919 dibentuk ILO (InternationalLabour Organisation)
Indonesia menjadi negara industri baru
Makin sempit lahan pertanian
Ledakan populasi
Penanaman modal asing :
- murahnya tenaga kerja
- kaya sumber daya alam
Minggu depan
Kesepakatan/perjanjian kerja