nurs fenomene
-
Upload
komang-arya-oktaviantara -
Category
Documents
-
view
142 -
download
0
Transcript of nurs fenomene
5/16/2018 nurs fenomene - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/nurs-fenomene 1/14
1. Lulusan perawat yang bekerja di luar negeri
Pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi sangat mempengaruhi dunia keperawatan baik di dalam maupundi luar negeri. Dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi tersebut, berkembang pula institusipendidikan khususnya dibidang keperawatan. Terbukti dengan semakin banyaknya jumlah lulusanperawat yang ada di Indonesia. Tapi dibalik itu,di negeri kita tercinta terdapat ketimpangan antara
lulusan perawat dengan jumlah lapangan yang tersedia.Banyak dari lulusan perawat kita yang setelah lulus masih menganggur sampai lebih dari 2tahun,bahkan karena kurangnya lapangan kerja yang sesuai mereka ada yang beralih profesi sepertimenjadi sales representatif,bisnis MLM dan sebagainya. Sebagian dari para lulusan ada yang bisabekerja di rumahsakit-rumah sakit pemerintah dengan status sebagai honorer dan upah yang diterimapun upah honorer,yang hanya cukup untuk membayar transportasi dari dan ketempat kerja. Sedikitberuntung bagi mereka yang bisa bekerja sebagai PNS atau bekerja di rumahsakit-rumahsakitswasta,lagi-lagi upah yang diterima pun hanya cukup untuk bayar kost dan makan. Padahal kalaumenilik upah perawat di Indonesia sangatlah tidak sesuai jika dibanding dengan beratnya tugas danresiko yang mereka hadapi. Karena perawat merupakan ujung tombak dalam pelayanan perawatandirumahsakit.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan semakin sulitnya kondisi perekonomian di tanahair,ada solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh para lulusan perawat kita di tanah air. Menjadi perawatoverseas adalah jalan terbaik. Dengan bekerja diluar negeri sebagai perawat akan banyak menghasilkankeuntungan-keuntungan. Dari segi financial, kesejahteraan sudah pasti akan terjamin.Bekerja sebagaiperawat di luar negeri bisa dihargai jauh lebih tinggi daripada di dalam negeri. Untuk di Timur tengahsaja,perawat kita dihargai minimal US$800,apalagi di negara-negara yang berbahasa Inggris,bisamencapai minimal tiga kali lipat dari Timur tengah. Keuntungan yang lain, nursing science and skill kitapasti akan berkembang,kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris pun pasti bisa diandalkan .Last but not least adalah bertambahnya wawasan dalam segala hal,khususnya dunia keperawatan, kita bisamemandang tanah air kita tercinta dari sisi luar,kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi denganmanusia dari berbagai latar budaya, bahasa dan bangsa dari seluruh dunia. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal yang mungkin dipersiapkan. Yang paling mendasar adalah keyakinan
dalam diri perawat itu sendiri,bahwa mereka berniat,yakin dan mampu untuk survive,untuk
berkompetisi dengan bangsa lain demi kemajuan dunia keperawatan ditanah air dan demikesejahteraan perawat.Peranan pemerintah dan organisasi keperawatan di Indonesia sangatlah
mendukung demi tercapainya cita-cita mulia para perawat yang ingin bekerja diluar negeri.
2. Undang-Undang keperawatan
Pentingnya Undang-Undang keperawatanKeperawatan merupakan salah satu profesi dalam dunia kesehatan. Sebagai profesi, tentunya
pelayanan yang diberikan harus profesional, sehingga para perawat/ ners harus memilki
kompetensi dan memenuhi standar praktik keperawatan, serta memperhatikan kode etik danmoral profesi agar masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperawatan yang bermutu.
5/16/2018 nurs fenomene - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/nurs-fenomene 2/14
Saat ini 40% – 75% pelayanan di rumah sakit merupakan pelayanan keperawatan (Swansburg,
1999). Hal ini dikarenakan telah terjadi pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanankesehatan dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan
pengobatan ke paradigma sehat yang lebih holistik yang melihat penyakit dan gejala sebagai
informasi, bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996). Berdasarkan hasil penelitian
Direktorat Keperawatan dan PPNI mengenai kegiatan perawat di Puskesmas, ternyata lebih dari75% dari seluruh kegiatan pelayanan adalah kegiatan pelayanan keperawatan (Depkes, 2005).
Dari sini kita dapat menyadari bahwa perawat berada pada posisi kunci dalam pemberian
pelayanan kesehatan kepada masayarakat, sehingga diperlukan suatu regulasi yang jelas dalammengatur pemberian asuhan keperawatan dan perlindungan hukum pun mutlak didapatkan oleh
perawat.
Tetapi bila kita lihat realita yang ada, dunia keperawatan di Indonesia masih memprihatinkan.
Fenomena “gray area” pada berbagai jenis dan jenjang keperawatan yang ada maupun dengan
profesi kesehatan lainnya masih sulit dihindari. Berdasarkan hasil kajian (Depkes & UI, 2005 )menunjukkan bahwa terdapat perawat yang menetapkan diagnosis penyakit (92,6%), membuat
resep obat (93,1%), melakukan tindakan pengobatan di dalam maupun di luar gedung Puskesmas(97,1%), melakukan pemeriksaan kehamilan (70,1%), melakukan pertolongan persalinan(57,7%), melaksanakan tugas petugas kebersihan (78,8%), dan melakukan tugas admisnistrasiseperti bendahara, dll (63,6%).
Pada keadaan darurat, “gray area” sering sulit dihindari. Dalam keadaan ini, perawat yangtugasnya berada di samping klien selama 24 jam sering mengalami kedaruratan klien sedangkan
tidak ada dokter yang bertugas. Hal ini membuat perawat terpaksa melakukan tindakan medis
yang bukan merupakan wewenangnya demi keselamatan klien. Tindakan yang dilakukan tanpaada delegasi dan petunjuk dari dokter, terutama di Puskesmas yang hanya memiliki satu dokter
yang berfungsi sebagai pengelola Puskesmas, sering menimbulkan situasi yang mengharuskan
perawat melakukan tindakan pengobatan. Fenomena ini tentunya sudah sering kita jumpai diberbagai Puskesmas terutama di daerah-daerah terpencil. Dengan pengalihan fungsi ini, maka
dapat dipastikan fungsi perawat akan terbengkalai, dan tentu saja hal ini tidak mendapatkan
perlindungan hukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara professional.
Kemudian fenomena melemahnya kepercayaan masyarakat dan maraknya tuntutan hukum
terhadap praktik tenaga kesehatan termasuk keperawatan, sering diidentikkan dengan kegagalanupaya pelayanan kesehatan. Padahal perawat hanya melakukan daya upaya sesuai disiplin ilmu
keperawatan.
Dari beberapa kenyataan di atas, jelas bahwa diperlukan suatu ketetapan hukum yang mengatur
praktik keperawatan dalam rangka menjamin perlindungan terhadap masyarakat penerimapelayanan asuhan keperawatan serta perawat sebagai pemberi pelayanan asuhan keperawatan.
Hanya perawat yang memenuhi persyaratan yang mendapatkan izin melakukan praktik keperawatan.
Untuk itu diperlukan Undang-undang Praktik keperawatan yang mengatur keberfungsian KonsilKeperawatan sebagai badan regulator untuk melindungi masyarakat. Fungsi Konsil keperawatan,
sebagai Badan Independen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yakni mengatur
5/16/2018 nurs fenomene - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/nurs-fenomene 3/14
sistem registrasi, lisensi, dan sertifikasi bagi praktik perawat (PPNI, 2006). Dengan adanya
Undang-undang Praktik Keperawatan maka akan terdapat jaminan terhadap mutu dan standarpraktik, di samping sebagai perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima asuhan
keperawatan.
Saat ini desakan dari seluruh elemen keperawatan akan perlunya UU Keperawatan semakintinggi. Uraian di atas cukup menggambarkan betapa pentingnya UU Keperawatan tidak hanya
bagi perawat sendiri, melainkan juga bagi masyarakat selaku penerima asuhan keperawatan.Sejak dilaksanakannya Lokakarya Nasional Keperawatan tahun 1983 yang menetapkan bahwa
keperawatan merupakan profesi dan pendidikan keperawatan berada pada pendidikan tinggi,
berbagai cara telah dilakukan dalam memajukan profesi keperawatan.
Pada tahun 1989, PPNI sebagai organisasi profesi perawat di Indonesia mulai memperjuangkan
terbetuknya UU Keperawatan. Berbagai peristiwa penting terjadi dalam usaha mensukseskan UU
Keperawatan ini. Pada tahun 1992 disahkanlah UU Kesehatan yang di dalamnya mengakuibahwa keperawatan merupakan profesi ( UU Kesehatan No.23, 1992). Peristiwa ini penting
artinya, karena sebelumnya pengakuan bahwa keperawatan merupakan profesi hanya tertuangdalam Peraturan Pemerintah ( PP No.32, 1966). Dan usulan UU Keperawatan baru disahkanmenjadi Rancangan Undang-uandang ( RUU) Keperawatan pada tahun 2004.
Perlu kita ketahui bahwa untuk membuat suatu undang-undang dapat ditempuh dengan dua carayakni melalui Pemerintah (UUD 1945 Pasal 5 ayat 1) dan melalui DPR (Badan Legislatif
Negara). Selama hampir 20 tahun ini PPNI memperjuangkan RUU Keperawatan melalui
Pemerintah, dalam hal ini Depkes RI. Dana yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Tapikenyataannya hingga saat ini RUU keperawatan berada pada urutan 250-an pada Program
Legislasi Nasional (Prolegnas), yang pada tahun 2007 berada pada urutan 160 ( PPNI, 2008).
Tentunya, pengetahuan masyarakat akan pentingnya UU Keperawatan mutlak diperlukan. Hal initerkait status DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, sehingga pembahasan-
pembahasan yang dilakukan merupakan masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Oleh karena
itu, pencerdasan kepada masyarakat akan pentingnya UU Keperawatn harus dilakukan agarmasyarakat merasa butuh dan usulan UU Keperawatan pun masuk dalam agenda DPR RI.
Pentingnya Keikutsertaan Mahasiswa
Perlu kita cermati bahwa aksi nasional yang akan dilakukan bukan sekedar aksi yang
mengatasnamakan perawat seja, tetapi juga nama baik profesi keperawatan keseluruhan.Keberhasilan pelaksanaan aksi tidak hanya menjadi presiden yang baik untuk profesi ini tetapi
juga memperlancar terbentuknya UU Keperawatan, demikian pula sebaliknya.
Belajar dari pengalaman tahun lalu, saat memperingati Hari Keperawatan Sedunia di manamahasiswa berjalan sendiri dengan aksi demonstrasinya di HI dan PPNI sibuk dengan konferensi
pers-nya padahal kenyataannya dua kegiatan tersebut memiliki tujuan yang sama yakni
Pencerdasan public tentan UU Keperawatan, yang berujung pada kurang ter-blow up-nya isu kemasyarakat, dapat menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa pentingnya kesatuan gerak seluruh
elemen keperawatan dalam mensukseskan UU Keperawatan. Mahasiswa keperawatan dengan
kuantitas massa dan intelektualitasnya yang besar dapat menjadi salah satu kekuatan utama
5/16/2018 nurs fenomene - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/nurs-fenomene 4/14
dalam pelaksanaan aksi nasional ini. Dan mengingat bahwa aksi ini merupakan awal perjuangan
baru dalam mensukseskan UU Keperawatan, peranan mahasiswa sebagai social control mutlak diperlukan terutama setelah pelaksanaan aksi dalam menjaga kontinuitas usaha PPNI dalam
memperjuangkan terciptanya UU Keperawatan.
ILMIKI dalam mengawal pengesahan RUU Keperawatan
Berdasarkan hasil laporan komisi A dalam sidang tahunan ILMIKI di Palembang menyatakan
bahwa:
” …..Dan merujuk pada amanah kongres IV ILMIKI tentang rekomendasi kepada kepengurusanILMIKI 2007-2009 pada poin 1 tentang legislasi keperawatan menuju keperawatan profesional
terkait dengan rancangan Undang-Undang Keperawatan, maka komisi A sidang tahunan IV
ILMIKI menganggap perlunya diadakan pengawalan RUU keperawatan di tiap institusi yangakan dilanjutkan dengan pengkajian nasional yang nantinya akan menghasilkan rekomendsi-
rekomendasi yang selanjutnya difollow up, hal ini terkait dengan fungsi mahasiswa sebagai
sosial kontrol. ”
Maka, ILMIKI memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengawal pengesahan RUU
Keperawatan di Indonesia, selain itu, upaya mengawal pengawalan terhadap RUU keperawatantersebut akan mampu. Memperkuat pemahaman dan menyatukan suara mahasiswa Ilmu
Keperawatan se-Indonesia tentang Undang-undang Keperawatan Indonesia. Menetapkanlangkah-langkah dalam membantu disahkannya Undang-undang Keperawatan. Memberikanrekomendasi Undang-undang Keperawatan Indonesia
Langkah konkrit ILMIKI dalam pengkawalan RUU keperawatan antara lain adalah:1.Koordinasi ANSI nasional mahasiswa keperawatan tanggal 12 Mei 2007 dan press release
2.Bersuara dalam rakernas PPNI, 25 -27 Maret 20083.Press Release tanggal 10 Mei 2008 di Jakarta Convention Centre
4.Koordinasi aksi nasional mahasiswa keperawatan tanggal 12 Mei 20085.Audiensi dengan komisi 9 DPR RI, 12 Mei 2008
6.Gabung dalam tim gerakan nasional sukseskan UU keperawatan sampai Semarang
7.Bersuara dalam Workshop Nasional PPNI 30 Juli 2008 tentang amandemen draft 20 UUKeperawatan
8.Diskusi Publik Nasional Mahasiswa Keperawatan tanggal 22 November 2008 tentang UU
Keperawatanunya, pengetahuan masyarakat akan pentingnya UU Keperawatan mutlak diperlukan.
3. Ketika Perawat Indonesia "Diekspor" ke Jepang
5/16/2018 nurs fenomene - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/nurs-fenomene 5/14
KOMPAS/HERU SRI KUMOROHari Perawat Sedunia diperingati perawat dari sejumlah daerah dengan berunjuk rasa di depan
Gedung DPR, Senin (12/5). Mereka menuntut agar DPR segera mengesahkan undang undang
tentang keperawatan.
TERKAIT:
Jepang Siap Terima 400 Perawat Asal Indonesia
KUALITAS perawat Indonesia kini menjadi pembicaraan hangat di Jepang, menyusul rencana
kedatangan para tenaga medis itu di Negeri Matahari Terbit awal Agustus 2008.
Ihwal rencana kedatangan perawat itu disampaikan oleh Atase Perdagangan KBRI Tokyo Tulus
Budhianto kepada Antara di Tokyo, Sabtu (26/7). Kedatangan tersebut tidak saja menyangkuttenaga perawat, tetapi juga caregivers, yaitu perawat untuk orang lanjut usia.
"Sebanyak 220 perawat dan caregivers akan tiba di Tokyo pada 5 Agustus mendatang. Mereka
merupakan gelombang pertama dari seribu tenaga perawat yang diakui dalam perjanjian EPAantara Indonesia dan Jepang," ungkap Tulus Budhianto yang juga Koordinator EPA Indonesia di
Tokyo.
Perjanjian EPA (Economic Partnership Agreement) berlaku efektif 1 Juli 2008, setahun setelah
ditandatangani oleh masing-masing kepala pemerintahan di Jakarta Agutus 2007. Memang
pengiriman tenaga perawat ke luar negeri, bukanlah pertama kali dilakukan. Sejak 1980-an
pemerintah sudah "mengekspor" ribuan perawat ke luar negeri, terutama ke negara-negara dikawasan teluk, seperti Kuwait, Uni Emirat Arab, bahkan ke Taiwan.
Sejalan dengan perkembangan global, Indonesia juga mulai merambah ke negara-negara maju,termasuk Jepang. Saat ini perjanjian kerjasama juga terus diupayakan baik dengan Amerika
Serikat (AS), maupun negara negara Eropa lainnya.
Mengirim perawat tentu saja berbeda dengan mengirimkan tenaga kerja informal, sepertipembantu rumah tangga, ataupun "komoditas" lainnya. Tenaga perawat dan caregivers
merupakan tenaga kerja yang terdidik, yang di Jepang harus memiliki standar kemampuan
5/16/2018 nurs fenomene - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/nurs-fenomene 6/14
profesi yang tinggi. Apalagi pasar kerja Jepang terkenal amat menuntut ketelitian dan hasil akhir
yang sempurna.
Simak saja undang-undang tenaga kerja dan persyaratan imigrasinya yang mengharuskan pekerja
di Jepang dan pekerja asing memiliki keahllian. Berbagai pihak memang menyebutkan perawat
Indonesia banyak disukai dan diminati rumah sakit-rumah sakit di luar negeri, karena merekarela mengerjakan tugas-tugas yang semestinya menjadi porsi dokter yang dilaksanakan dengan
baik.
Sekjen Depnakertrans Besar Setyoko dalam perbincangan dengan Antara di Tokyo, beberapa
waktu lalu mengemukakan bahwa negara-negara seperti AS dan Eropa menyatakan minatnya
merekrut perawat Indonesia.
Sejumlah kekhawatiranKendati demikian, sejumlah kekhawatiran masih membayangi pengiriman tenaga perawat
Indonesia ke Negeri Sakura, terutama dalam masalah bahasa dan kultur sosial masyarakatnya.
Masalah sosial yang cukup peka adalah soal kesan orang asing yang tidak begitu bagus di matasebagian warga Jepang. Pekerja asing dianggap mengambil lahan pekerjaan warga Jepang.
Soal bahasa tampak lebih krusial, seperti yang terungkap dalam dialog rutin yang
diselenggarakan Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Osaka bersama warga Indonesia di Jepang
awal Juli lalu. Diskusi juga melibatkan kalangan akademisi Jepang, guna memperoleh perspektif yang lebih luas dalam mengkaji suatu fenomena persoalan yang menyangkut hubungan
Indonesia-Jepang.
Menurut Elsi Dwi Hapsari, mahasiswa program doktor bidang keperawatan di Universitas Kobe,sekedar berbahasa Jepang bisa saja dicapai dalam waktu singkat, namun untuk membahas suatu
penyakit yang sarat dengan istilah teknis memerlukan waktu yang lebih lama, minimal duatahun.
Pandangan Elsi juga diakui oleh "sensei"-nya Profesor Dr. Hiroya Matsuo. Keduanya
memandang perlu dilakukannya pemantauan serius terhadap program perawat Indonesia di
Jepang agar bisa berjalan lancar, meski diakui sebagian rumah sakit Jepang mengakuikompetensi perawat Indonesia.
Saran melakukan tindakan monitoring nampaknya menjadi penting mengingat hasil sebuahsurvai yang digelar tim riset dari Asia Center Universitas Kyushu, Fukuoka, Maret lalu,
sebagaimana diberitakan harian Asahi Shimbun.
Riset yang dipimpin Profesor Yoshichika Kawaguchi itu menyebutkan, belum seluruh rumahsakit di Jepang berkenan menerima perawat asing. Dari 1.600 rumah sakit yang disurvai (522 di
antaranya memberikan respon), dan hanya 46 persen saja yang bersedia menerima. Artinya
sebagian masih meragukan keahlian perawat asing.
Penelitian itu juga menyebutkan rumah sakit Jepang tampaknya "kecapaian" kalau diberikan
tugas tambahan memberikan pelatihan sesuai standar Jepang kepada para perawat asing. Namun
5/16/2018 nurs fenomene - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/nurs-fenomene 7/14
yang lainnya, sebanyak 38 persen, justru bersemangat untuk menyediakan fasilitas pelatihan.
Menurut Profesor Kawaguchi, masih enggannya sebagian rumah sakit di Jepang, karena kurang
lengkapnya informasi mengenai sistem penerimaan itu sendiri.
"Pemerintah Jepang harus memberikan informasi serinci mungkin dan sesegera mungkin, sertamelakukannya secara aktif," kata Kawaguchi lagi. Pelatihan itu penting agar masyarakat Jepang
juga mengetahui bahwa tenaga terampil itu sudah berlinsensi Jepang, sesuai standar keahlian
Jepang.
Sebelum menjalankan pekerjaannya, perawat Indonesia nantinya harus belajar bahasa Jepang
selama enam bulan. Setelah itu diharuskan mengikuti ujian nasional untuk mendapatan lisensikeperawatan. Jika lulus, barulah mereka diperkenankan tinggal dan bekerja di Jepang.
Perawat Indonesia yang bekerja di Jepang akan mendapat gaji sedikitnya 200.000 yen, atau
sekitar Rp17,9 juta per bulan, dan dikontrak untuk tiga tahun. Sementara itu, gaji pengasuh
sedikitnya 175.000 yen, atau sekitar Rp 15,6 juta per bulan, dan dikontrak empat tahun.
Momentum tepatFenomena masuknya perawat Indonesia ke Jepang dalam payung perjanjian kerjasama EPA
(Economic Partnership Agreement) menurut Dubes RI untuk Jepang Jusuf Anwar merupakan
momentum yang tepat.
Apalagi dalam kondisi Jepang yang sedang mengalami persoalan "aging society", yaitu
bertambahnya kelompok masyarakat lanjut usia. "Jepang membutuhkan tenaga kerja asing untuk
tetap bisa menjaga agar mesin-mesin industri ekonominya tetap berproduksi," kata Jusuf Anwar.
Bertambahnya usia harapan hidup di Jepang (rata-rata mencapai 82 tahun, tertinggi di dunia)ternyata tidak dibarengi oleh bertambahnya angkatan produktif. Jumlah angka kelahiran di
Jepang justru menurun. Saat ini populasi Jepang sebanyak 127 juta orang, lebih dari 15 persenadalah kelompok lanjut usia.
Jepang memang mencoba mengatasinya dengan menggenjot produksi robot humanoid (yangberfungsi seperti manusia), namun tetap tidak bisa mengatasi ketergantungannya pada tenaga
manusia, khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Kekurangan tenaga kesehatan bisa membuat
sistem pelayanan kesehatan Jepang lumpuh.
"Ekonomi yang mandeg, produktifitas yang turun, serta besarnya biaya layanan kesehatan bagi
lansia yang harus dikeluarkan pemerintah, membuat Jepang mau tidak mau harus mengubahkebijakan imigrasi dan ketenagakerjaaannya," kata Dubes lagi.
Bagi Indonesia, banyak hal yang bisa diperoleh dari pengiriman perawat dan caregivers ke
Jepang. Paling tidak membuat kualitas keperawatan Indonesia semakin diakui secarainternasional. Pengaruh lainnya adalah pembenahan dalam masalah kepastian hukum,
perlindungan tenaga kerja di luar negeri, dan standar upah yang layak.
5/16/2018 nurs fenomene - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/nurs-fenomene 8/14
"Pembenahan harus juga menyangkut lembaga-lembaga pendidikan keperawatan di Tanah Air,
yang merupakan mesin pencetak bagi tenaga perawat berkualitas," ujar Dubes.
4. PROSPEK LULUSAN PERAWAT (DIPLOMA III KEPERAWATAN &
NERS) DI INDONESIA
Oleh: Nursalam*
Artikel pernah diterbitkan di Tabloid Lingua FK Unair
Profesi perawat di Indonesia pada 10 tahun terakhir ini menjadi profesi yang menarik untuk
disimak. Fenomena pertama adalah semakin terbukanya kesempatan dan tawaran bekerja di Luarnegeri (negara Timur Tengah dan Eropa). Fenomena Kedua adalah semakin meningkatnya
animo masyarakat menyekolahkan anaknya di Akademi keperawatan (AKPER). Dan fenomenayang ketiga adalah semakin menjamurnya Pendidikan Keperawatan (setingkat Diploma III) diIndonesia, di Jawa Timur saja diperkirakan sudah lebih dari 50 AKPER. Pertanyaan yang timbul
adalah bagaimana prospek lulusannya, apakah mereka memang merupakan lulusan yang
berkualitas dan siap bersaing untuk bekerja di Luar negeri. Hal ini didasarkan sangat sedikitsekali kesempatan untuk menjadi PNS dan keterbatasan Institusi untuk menerima para lulusanPerawat tersebut. Memang kalau kita membahas siapa yang salah, tidak akan pernah ada
habisnya. Hal utama yang harus dipikirkan adalah bagaimana memberikan solusi terbaik, agar
para lulusan perawat tersebut mempunyai prospek yang jelas di hari esok.
Masyarakat terus-menerus berkembang atau mengalami perubahan. Dengan terjadinyaperubahan atau pergeseran dari berbagai faktor yang mempengaruhi keperawatan, maka akan
terjadi perubahan atau pergeseran dalam keperawatan, baik perubahan dalam pelayanan / asuhankeperawatan, perkembangan IPTEKKEP, maupun perubahan dalam masyarakat keperawatan,baik sebagai masyarakat ilmuwan maupun sebagai masyarakat profesional serta prospek perawat
di masa depan dalam mengembangkan karier dan memperoleh kesempatan untuk bekerja.
Prospek perawat profesional di masa depan sangat ditentukan oleh banyak faktor, mulai faktorkeadaan kestabilan sosial-ekonomi-politik di Indonesia dan faktor internal pada diri perawat
sendiri.
Perubahan ekonomi membawa dampak terhadap pengurangan berbagai anggaran untuk
pelayanan kesehatan, sehingga berdampak terhadap orientasi pelayanan kesehatan / keperawatandari lembaga sosial ke orientasi “bisnis”. Pelayanan kesehatan dihadapkan pada suatu dilema, disatu sisi harus mengurangi beberapa alokasi anggaran di sisi yang lain mutu asuhan kesehatan /
keperawatan harus ditingkatkan. Keadaan ini ditunjang dengan keadaan politik yang semakintidak menentu. Para elit politik, baik eksekutif maupun legislatif, lebih berperan sebagai seorangpenguasa yang selalu membenarkan semua tindakannya untuk kepentingan golongan / kelompok
tertentu, sedikit sekali perduli dengan masalah yang dihadapi anak bangsa, khususnya masalah
kesehatan. Sedangkan perubahan kependudukan dengan bertambahnya jumlah penduduk diIndonesia dan bertambahnya umur harapan hidup, maka akan membawa dampak terhadap
lingkup dari praktek keperawatan. Penyakit HIV-AIDS akan menjadi maslah utama kesehatan
dan keperawatan di masa depan. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan / keperawatan. Era
5/16/2018 nurs fenomene - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/nurs-fenomene 9/14
kesejagatan identik dengan era komputerisasi, sehingga perawat dituntut untuk menguasai
teknologi komputer didalam melaksanakan MIS (Management Information System) baik ditatanan pelayanan maupun Pendidikan Keperawatan.
Perubahan yang diharapkan terjadi pada diri perawat di masa depan adalah sebagai sosok
perawat profesional, yang dapat dilihat dari perannya. Peran perawat yang utama di masa depan
adalah mempertahankan perawat sebagai profesi dengan menjaga citra perawat di hatimasyarakat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan baik tingkat kabupaten,
provinsi dan nasional dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada umumnya. Hal ini
berkaitan dengan tuntutan profesi dan tuntutan global bahwa setiap perkembangan danperubahan memerlukan peran aktif secara profesional dengan mmperhatikan setiap perubahan
yang terjadi di Indonesia.
Potret perawat masa depan adalah perawat yang mempunyai 6 E (Environmental savvy;Excellence; Eclecticism; Enthusiasm; effort; Endurance). Perawat harus tanggap dan dinamis
dalam perubahan yang sudah dan akan terus terjadi di masa depan.
Ciri khas lain perawat masa depan adalah selalu melaksanakan perannya yang terbaik dan
berpandangan luas didalam menyelesaikan permasalahan. Diharapkan di masa depan perawat
mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi ditunjang dengan berbagai aktifitas / kegiatanyang dilaksanakan. Ciri khas yang terpenting, perawat harus mempunyai suatu daya tahan yang
tinggi dan tidak pantang menyerah dalam meraih tujuan profesionalisme.
APA DAMPAK PERUBAHAN?
Dampak Perubahan-perubahan yang terjadi di era global akan membawa dampak yang positif dan juga negatif.
Perubahan yang berdampak positif yang akan terjadi meliputi: (1) makin meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan / keperawatan yang diselenggarakan; (2) makin sesuainya jenis dan
keahlian tenaga kesehatan / keperawatan yang tersedia sesua dengan tuntutan dan kebutuhanmasyarakat; (3) bertambahnya kesempatan kerja bagi tenaga kesehatan
Sedangkan dampak negatif yang perlu diperhatikan meliputi:: (1) terjadinya persaingan yangmakin ketat antar tenaga kesehatan / keperawatan bangsa sendiri dan asing; (2) berubahnyafilosofi pelayanan kesehatan/keperawatan, yang semula berorientasi sosial menjadi sepenuhnya
bersifat komersial; (3) makin sulit mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan/keperawatan.
Terjadinya ketimpangan pemerataan pelayanan ini erat kaitannya dengan tenaga ahli / tenagaasing untuk berkiprah di daerah-daerah terpencil; (4) tidak sesuainya pelayanan yang diberikan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat
BAGAIMANA PROSPEK PENEMPATAN PERAWAT DI MASA DEPAN?
Perubahan sosial ekonomi dan politik, kependudukan, dan IPTEK akan berdampak terhadap
perubahan penempatan perawat, yang meliputi bentuk praktik keperawatan, pendidikankeperawatan dan perkembangan IPTEK keperawatan. Perawat pada abad mendatang akan
menghadapi suatu kesempatan dan tantangan yang sangat luas sekaligus suatu ancaman (Chitty,
1997: 470 )Tantangan terhadap praktek keperawatan dapat diidentifikasi sebagai pada gambar di bawah ini.
Keadaan tersebut harus dianggap sebagai tantangan, karena adanya (1) pengurangan anggaran
dalam system pelayanan kesehatan; (2) Otonomi dan akontabilitas; (3) PerkembanganTeknologi; (4) Perbedaan batas kewenangan praktek.
5/16/2018 nurs fenomene - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/nurs-fenomene 10/14
1. Tatanan Pelayanan Kesehatan
Tempat praktek keperawatan di masa depan meliputi pada tatanan klinik (RS); komunitas; danpraktek mandiri di rumah / berkelompok (sesuai SK MENKES R.I 1239/2001 tentang registrasi
dan praktik keperawatan). Gambaran tempat praktek dapat dilihat pada diagram di bawah ini: (1)
Pengurangan anggaran. Perawat Indonesia saat ini dihadapkan pada suatu delima, disatu sisi dia
harus terus mengupayakan peningkatan kualitas layanan kesehatan di lain pihak pemerintahmemotong alokasi anggaran untuk pelayanan keperawatan. Keadaan ini dipicu dengan
menjadikan RS sakit swadana, dimana juga berdampak juga terhadap kinerja perawat. Dalam
melaksanakan tugasnya sering perawat jarang mengadakan hubungan interpersonal yang baik karena mereka harus melayani pasien laiinya dan dikejar oleh waktu. Keadaan tersebut sebagai
suatu tantangan bagi perawat dalam berpegang terus dalam nilai-nilai moral dan etik.. (2)
Otonomi dan Akontabilitas. Dengan melibatkan perawat dalam pengambilan suatu keputusn diPemerintahan, merupakan hal yang sangat positif dalam meningkatkan otonomi dan akontabilitas
perawat Indonesia. Peran serta tersbut perlu ditingkatkan terus dan dipertahankan. Kemandirian
perawat dalam melaksanakan perannya sebagai suatu tantangan. Semakin meningkatnya otonomi
perawat semakin tingginya tuntutan kemampuan yang yang harus dipersiapkan. (3) Teknologi.
Penguasaan dan keterlibatan dalam Perkembangan IPTEK dalam praktek keperawatan bagiperawat Indonesia merupakan suatu keharusan. Penguasaan IPTEK juga akan berperan dalam
menapis dan menseleksi IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan dan social budaya masyarakatIndonesia yang akan diadopsi. Apabila kita tetap tidak mampu menerapkan teknologi yang ada,
maka kita akan menjadi orang yang tertinggal dan ditinggalkan oleh konsumennya. (3)
Perbedaan Batas Kewenangan Praktek. Belum jelasnya batas kewenangan praktek keperawatanpada setiap jenjang pendidikan, sebagai suatu tantangan bagi profesi keperawatan. Berdasarkan
hasil kajian penulis, hal tersebut terjadi karena belum dipahaminya atau dikembangkannya “body
of knowledge” keperawatan. Selama menempuh pendidikan perawat mendapatkan ilmu dan pola
pikir yang hampir sama dengan profesi kedokteran. Sehingga bukan sesuatu yang aneh setelahpraktek melakukan hal yang sama seperti apa yang didapatkannya di sekolah. Perawat sering
dihadapkan pada suatu dilema karena tidak jelasnya batas kewenangan dalam pelasanaantindakan keperawatan. Keadaan ini jelas akan berdampak terhadap peran perawat dalam
peningkatan kualitas pelayanan keperawatan.
2. Pendidikan KeperawatanDalam menunjang perkembangan dan proses profesionalisasi keperawatan Indonesia, maka
diperlukan dukungan sumber daya manusia (perawat) yang berkualitas. Oleh karena itu institusi
pendidikan akan memberikan kesempatan kepada para lulusannya, khususnya yang mempunyai
kualifikasi baik, untuk bekerja sebagai staf pengajar. Bagi para lulusan yang masih mampumelanjutkan penddikan, dapat meneruskan ke Starta 1 (di Program Studi Ilmu Keperawatan)
sampai dengan tingkat doctoral.
3. Bekerja Di Luar Negeri Sebagai Tenaga Profesional
Sudah sejak 10 tahun yang lalu, kesempatan bagi para perawat untuk bekerja di Luar Negeri
sebagau tenaga profesional dibuka, akan tetapi sampai dengan saat ini, jumlah tenaga perawatyang bekerja sangat sedikit. Sedikitnya jumlah perawat yang dapat bekerja di Luar negeri lebih
disebabkan faktor (1) kurangnya kemampuan perawat dalam berbahasa Inggris, sehingga selalu
gagal setiap mengikuti seleksi; dan (2) kurangnya motivasi perawat untuk bekerja di luar negeri,karena faktor tidak ingin jauh dengan keluarga. Saya menyebutnya perawat seperti ini menganut
5/16/2018 nurs fenomene - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/nurs-fenomene 11/14
paradigma “mangan nggak makan yang penting kumpul” dengan menganut madzab “takut
sengsara hidup di negeri orang”. Kesempatan ini kalau dibiarkan akan menjadikan suatuancaman dimana akan membawa dampak terhadap kecilnya peluang perawat Indonesia untuk
bekerja di Luar Negeri.
4. Lain – Lain: Swasta Dan Atau Jalur Non Liner Lainnya (Bumn, Pabrik, Klinik Dll) DanLegislatif / Eksekutif (Pemerintahan)
Dari beberapa data yang ada, profesi perawat masih sangat diminati untuk bekerja sebagaikaryawan di swasta maupun BUMN (Pabrik Obat) baik sebagai tenaga praktisi di Klinik maupun
sebagai managerial. Di masa depan diharapkan perawat juga mampu berkiprah dalam kancah
pemerintahan dan atau legislatif. Hal ini akan sangat mendukung profesi perawat ikutberpartisipasi dalam menentukan suatu kebijakan-kebijakan pembangunan, yang tentunya akan
berdampak positif bagi perawat dalam memperoleh kesempatan.
* Dr. Nursalam, G.Dip.Med-Surg.M.Nurs (Honours)
5. KETIKA PROFESIONALISME KEPERAWATAN TERANCAM
Keperawatan adalah sebuah profesi, di mana di dalamnya terdapat se buah “body of knowladge’
yang jelas. Profesi Keperawatan memiliki dasar pendidikan yang kuat, sehingga dapat
dikembangkan setinggi-tingginya. Hal ini menyebabkan Profesi Keperawatan selalu dituntutuntuk mengembangkan dirinya untuk berpartisipasi aktif dalam Sistem Pelayanan Kesehatan di
Indonesia dalam upaya meningkatakan profesionalisme Keperawatan agar dapat memajukanpelayanan masyarakat akan kesehatan di negeri ini.1
Berdasarkan pemahaman tersebut dan untuk mencapainya, dibentuklah suatu Sistem Pendidikan
Tinggi Keperawatan, yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatakan pelayanan kesehatanyang berkualitas. Dalam melaksanakan hal ini tentunya dibutuhkan sumber daya pelaksana
kesehatan termasuk di dalamnya terdapat tenaga keperawatan yang baik, baik dalam kuantitas
maupun dalam kualitas.
Saat ini, di Indonesia pendidikan Keperawatan masih merupakan pendidikan yang bersifatvocational, yang merupakan pendidikan keterampilan, sedangkan idealnya pendidikanKeperawatan harus bersifat profesionalisme, yang menyeimbangkan antara teori dan praktik.
Oleh karena itu diperlukan adanya penerapan Sistem Pendidikan Tinggi Keperawatan, yaitu
dengan didirikannya lembaga-lembaga Pendikan Tinggi Keperawatan. Hal ini telah dilakukanoleh Indonesia dengan membentuk sebuah lembaga Pendidikan Tinggi Keperawatan yang
dimulai sejak tahun 1985, yang kemudian berjalan berdampingan dengan pendidikan-pendidikan
vocational.
5/16/2018 nurs fenomene - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/nurs-fenomene 12/14
Selanjutnya, dalam perjalanan perkembangan keprofesionalismeannya, ternyatakeprofesionalismean Keperawatan sulit tercapai bila pendidikan vocational lebih banyak dari
pada pendidikan yang bersifat profesionalisme, dalam hal ini pendidikan tinggi Keperawatan.
Oleh karena itu, diperlukan adanya standarisasi kebijakan tentang pendidikan Keperawatan yang
minimal berbasis S1 Keperawatan.
Terkait hal tersebut, Direktorat Pendidikan Tinggi mengeluarkan SK No 427/ dikti/ kep/ 1999,tentang landasan dibentuknya pendidikan Keperawatan di Indonesia berbasis S1 Keperawatan.
SK ini didasarkan karena Keperawatan yang memiliki “body of knowladge” yang jelas, dapat
dikembangkan setinggi-tingginya karena memilki dasar pendidikan yang kuat2. Selain itu, jikaditelaah lagi, penerbitan SK itu sendiri tentu ada pihak-pihak yang terkat yang
merekomendasikannya, dalam hal ini yakni Departemen Kesehatan ( DepKes) dan Persatuan
Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Jika dilihat dari hal ini, maka dapat disimpulkan adanya
kolaborasi yang baik antara Depkes dan PPNI dalam rangka memajukan dunia Keperawatan diIndonesia.
Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yangdikeluarkan oleh Depkes yang sangat merugikan dunia keperawatan, termasuk kebijakan
mengenai dibentuknya pendidikan Keperawatan DIV di Politeknik-politeknik Kesehatan
(Poltekes), yang disetarakan dengan S1 Keperawatan, dan bisa langsung melanjutkan kependidikan strata dua (S2) dan juga. Padahal beberapa tahun lalu telah ada beberapa Program
Studi Ilmu Keperawatan di negeri ini seperti PSIK Univesitas Sumatera Utara dan PSIK
Universitas Diponegoro yang telah membubarkan dan menutup pendidikan DIV Keperawatan
karena sangat jelas menghambat perkembangan profesi keperawatan. Selain itu masihberaktivitasnya poltekes-poltekes yang ada di Indonesia sekarang ini sebetulnya melanggar
hukum Sistem Pendidikan Nasional yang ada tentang pendirian Poltekes, yakni Undang-undang
No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Kedinasan, di mana pendirian Poltekes yang langsungberada dalam wewenang Depkes bertujuan dalam rangka mendidik pegawai negeri atau calon
pegawai negeri di bidang kesehatan, sehingga setelah lulus, lulusan-lulusan Poltekes tersebut
akan langsung diangkat menjadi pegawai negeri. Sedangkan saat ini, Poltekes bukan lagi
merupakan Lembaga Pendidikan Kedinasan, sehingga para lulusannya tidak lagi mendapatikatan dinas menjadi pegawai negeri. Oleh karena itu seharusnya Poltekes-poltekes yang
sekarang ada ini tidak dapat lagi melakukan aktivitasnya memberikan pendidikan keperawatan.
Selain itu akhir-akhir ini Depkes telah membuat kebijakan yang mengghentikan utilisasi S1
Keperawatan, dan walaupun masih ada, mereka dijadikan perawat-perawat S1 yang siap dikirim
ke luar negeri. Hal ini bertujuan untuk ”menggoalkan” DIV Keperawatan.
Sesungguhnya, sistem pelayanan kesehatan seperti apa yang akan diterapkan oleh Pemerintah
dalam hal ini Depkes di negeri ini ?
Apakah dibalik semua alasan sistematis yang disampaikan dalam membentuk pendidikan DIV
Keperawatan sebetulnya alasan utamanya adalah karena Depkes tidak mau mengalami kerugian jika sampai Poltekes-poltekes yang ada tidak dapat berfungsi lagi ?
5/16/2018 nurs fenomene - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/nurs-fenomene 13/14
Pendirian S1 Keperawatan merupakan rekomendasi dari Departemen Kesehatan, tapi mengapa
justru dalam kenyataannya S1 keperawatan dimatikan utilisasinya ? Di mana letak kelogikaannya ?
Perawat-perawat S1 yang dihasilkan dimana tenaga-tenaga mereka sangat dibutuhkan di negeri
ini dikirim ke luar negeri, tetapi untuk perawat di negeri sendiri “cukup” dengan pendidikanvocational saja. Kebijakan seperti apa ini ? Akan dibawa ke mana dunia pelayanan kesehatan di
negara kita ini ?
Hal ini tentu saja sudah sangat keterlaluan. Profesi Keperawatan secara sedikit demi sedikit
melalui cara-cara yang sistematis dibawa pada jurang kehancuran. Tentunya kita sebagai calon-calon perawat profesional di masa depan tidak akan membiarkan profesi kita tidak dihargai di
masa depan dan pelayanan kesehatan yang diterapkan sangat jauh dari pelayanan kesehatan
standar yang seharusnya didapat oleh bangsa ini. Lalu langkah apa yang akan kita tempuh ?
Cyted from : alumnifikui.blogspot.com
1 Pers release Aksi Penolakan D IV Keperawatan di Semarang, 9 juni 2007
2 Bapak Hadi, S. Kp, M. Kp , Ketua Departemen Politik dan Hukum PPNI Pusat
Indonesian Nursing Bill Update
DPR Perlu Prioritaskan RUU Keperawatan
Tegal, Kompas – Persatuan Perawat Nasional Indonesia mendesak DPR memasukkan
Rancangan Undang-undang Keperawatan dalam Program Legislasi Nasional 2011 dan segeramengesahkannya menjadi UU. Hal itu karena UU tersebut dinilai sangat penting untuk mengatur
profesi perawat serta melindungi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perawat.
Desakan itu disampaikan dalam konferensi pers menjelang penutupan Musyawarah Provinsi VIIIPersatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah di Kota Tegal, Sabtu (4/12). Ketua
Umum PPNI Pusat Dewi Irawaty mengatakan, sebelumnya RUU Keperawatan dijanjikan masuk
dalam Prolegnas 2010 dan diprioritaskan. Namun, dari informasi yang diperoleh, RUUKeperawatan tidak dimasukkan ke prolegnas. Bahkan ada indikasi urusan yang tercantum dalam
RUU Keperawatan akan dimasukkan dalam RUU Tenaga Kesehatan.
Padahal, menurut Dewi, perawat merupakan profesi yang perlu diatur dengan UU tersen- diri.
Dengan UU, perawat bisa tegak sebagai profesi serta masyarakat bisa mendapat layanan yang
jelas.Dalam RUU Keperawatan, lanjutnya, diatur antara lain praktik keperawatan, orang- orang yang
bisa menjalankan praktik keperawatan, serta cara mendapat kewenangan menjadi perawat.
”Aturan ini mengacu pada aturan internasional,” katanya. Jumlah perawat di Indonesia sekitar 500.000 orang. Perawat merupakan profesi yang sangat
penting dalam melayani masyarakat karena mereka yang pertama kali menghadapi pasien yang
tiba di rumah sakit. Jika tuntutan itu tidak dikabulkan, itu menandakan DPR tidak memahamisubstansi RUU tersebut.
5/16/2018 nurs fenomene - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/nurs-fenomene 14/14
Ketua PPNI Jawa Tengah Edy Wuryanto menambahkan, semua perawat dan pengurus PPNI
Jateng melalui Musprov VIII 2010 menyatakan prihatin dan kecewa atas rendahnya komitmenDPR tersebut.
Menurut Edy, ”UU ini akan mengikat perawat agar memberikan pelayanan perawatan yang baik,
sesuai kaidah keperawatan,” ujarnya. Selain itu, UU Keperawatan juga diperlukan agar perawat
Indonesia bisa berkompetisi dengan perawat dari luar negeri. Selama ini mereka diperlakukansama dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada umumnya sehingga gajinya lebih rendah.(WIE)
source :
http://cetak.kompas.com/read/2010/12/06/03090857/.dpr.perlu.prioritaskan.ruu.keperawatan
http://indonesiannursing.com/2008/01/ketika-profesionalisme-keperawatan-terancam/