Tugas Mata Kuliah Evaluasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan

PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PRODUKTIF

TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DI SMK NEGERI 4 TEBING TINGGI

OLEH :

NUR SAUMI

NIM : 8146132052

Kelas A1W

Prodi Administrasi Pendidikan Kepengawasan

Dosen :

Dr. DARWIN, M. Pd

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

MEDAN

2015

i

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan

judul Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Produktif Terhadap Mutu

Pendidikan Di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi dan

penjaminan mutu pendidikan dan juga dengan harapan dapat bermanfaat bagi

penulis sendiri maupun yang membaca makalah ini.

Demikian makalah ini saya selesaikan. Kami menyadari bahwa proposal ini

masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan

saya terima untuk pembenahan pengetahuan saya selanjutnya.

Medan, Maret 2015

NUR SAUMI

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................ i

DAFTAR ISI .............................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................ 4

C. Tujuan Penelitian ................................................................. 5

D. Manfaat Penelitian ............................................................... 5

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................. 6

A. Kompetensi Profesional Guru .............................................. 6

B. Peningkatan Kompetensi Guru Produktif ............................. 16

C. Mutu Pendidikan SMK ........................................................ 18

D. Pembahasan ......................................................................... 21

BAB III PENUTUP ................................................................................ 27

A. Kesimpulan .......................................................................... 27

B. Saran ................................................................................... 29

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat jenjang

pendidikan berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyatakan SMK

adalah suatu bentuk pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan sehingga siswa memiliki kemampuan sebagai tenaga kerja

tingkat menengah yang terampil, terdidik dan profesional, serta dapat

mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.1

Struktur kurikulum pendidikan kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk menguasai dan memiliki

keterampilan dalam bidang keahliannya, maka siswa SMK harus memenuhi syarat

yaitu mengikuti pembelajaran mata pelajaran produktif. Kelompok mata pelajaran

produktif adalah kelompok mata pelajaran yang berfungsi membekali peserta

didik agar memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Adapun mata pelajaran yang diajarkan dalam pelajaran produktif merupakan teori

dan praktek sesuai dengan bidang jurusan masing-masing. Mata pelajaran

produktif merupakan bidang keahlian yang seharusnya membekali siswa secara

skill yang siap menghadapi dunia usaha dan dunia industri.

Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu jenjang pendidikan

menengah dengan kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja.

Pendidikan kejuruan mempunyai arti yang bervariasi namun dapat dilihat suatu

benang merahnya. Menurut Evans dalam Djojonegoro mendefinisikan bahwa

pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan

seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu

bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya.2 Dengan pengertian

bahwa setiap bidang studi adalah pendidikan kejuruan sepanjang bidang studi

1 Pasal 1, Undang-undang No. 20 Tahun 2003

2 Djojonegoro, Pengembangan SDM melalui SMK, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), hal 54

2

tersebut dipelajari lebih mendalam dan kedalaman tersebut dimaksudkan sebagai

bekal memasuki dunia kerja. Ini mengacu pada pada isi Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 3 mengenai tujuan pendidikan

nasional dan penjelasan pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan

merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama

untuk bekerja di bidang tertentu.3

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik

untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Pengertian ini mengandung pesan

bahwa setiap institusi yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan harus

berkomitmen menjadikan tamatannya mampu bekerja dalam bidang tertentu.

Berdasarkan definisi di atas, maka sekolah menengah kejuruan sebagai sub

sistim pendidikan nasional seyogyanya mengutamakan mempersiapkan peserta

didiknya untuk mampu memilih karir, memasuki lapangan kerja, berkompetisi,

dan mengembangkan dirinya dengan sukses di lapangan kerja yang cepat berubah

dan berkembang. Tercapai tidaknya tujuan di atas sangat tergantung pada

masukan dan sejumlah variabel dalam proses pendidikan. Salah satu variabel

dalam proses pendidikan yang menentukan keterampilan siswa dalam bidang

kejuruan adalah guru. Guru produktif yang memberikan kontribusi ilmu,

keterampilan serta pengalaman kepada siswanya. Oleh karena itu guru produktif

sudah seharusnya memiliki kompetensi profesional yang senantiasa mengikuti

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guru sebagai sumber daya manusia (SDM) yang ada di SMK mempunyai

peranan yang sangat menentukan dan merupakan kunci keberhasilan dalam

mencapai tujuan pendidikan, karena guru adalah pengelola pelaksanaan kegiatan

belajar mengajar (KBM) bagi para siswa. Agar pelaksanaan KBM ini berjalan

dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran maka harus

diciptakan guru yang profesional dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan SMK

baik jumlah, kualifikasi maupun spesialisasinya.

Mutu guru atau profesionalisme guru tidak lepas dari proses pembinaan

guru baik pembinaan langsung oleh kepala sekolah dan pengawas atau juga oleh

3 Pasal 3, Undang-undang No. 20 Tahun 2003

3

Pusat-pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan (P4TK). Namun pada kenyataannya, guru produktif kurang

memiliki keterampilan dalam bidangnya. Hal ini terlihat dalam kegiatan

pembelajaran produktif yang kurang memanfaatkan teknologi canggih yang telah

disediakan di sekolah. Guru produktif hanya mengandalkan pengetahuan dasar

kuno yang dimiliki mereka. Termasuk di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi yang

merupakan sekolah yang memiliki kejuruan pertanian.

Dalam mengolah lahan pertanian, siswa masih menggunakan teknologi

kuno yaitu dengan cangkul. Sedangkan untuk pembibitan, perawatan dan

peningkatan mutu produksi masih sama seperti petani yang belajar otodidak

lainnya. Ini mengakibatkan masyarakat kurang berminat untuk memilih jurusan

tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa tanpa harus sekolah pada jurusan juga

mampu bertani. Padahal seharusnya banyak ilmu yang bermanfaat dapat

dikembangkan dalam jurusan pertanian tersebut. Selain karena negara kita yang

merupakan negara agraris, untuk berwira usaha pertanian juga merupakan

alternatif dalam memperbaiki kehidupan keluarga. Hal ini berdampak pada mutu

sekolah.

Dari data guru yang didapatkan, masih terdapat guru yang bukan merupakan

lulusan dari perguruan tinggi keguruan atau tidak memiliki latar belakang

kependidikan atau keguruan. Hal ini menyebabkan guru-guru tersebut hanya

mengandalkan pengalaman untuk melakukan pembelajaran. Karena pada

perguruan tinggi non keguruan tidak ada kurikulum mengenai pendidikan

sehingga tidak belajar bagaimana cara memahami peserta didik, cara membuat

rencana pembelajaran, bagaimana melaksanakannya di dalam kelas dan

bagaimana melakukan evaluasi pembelajaran.

Selain itu, masih banyak siswa yang belum memenuhi standar ketuntasan

minimal untuk mata pelajaran produktif. Salah satu indikator ini di tunjukkan

antara lain dengan nilai ulangan akhir sekolah mata pelajaran produktif baik

praktek maupun teori dua tahun terakhir yaitu tahun pelajaran 2013/2014 dan

2014/2015 masih ada siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Hal tersebut

4

menunjukkan bahwa pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran produktif

belum sepenuhnya efektif.

Dari hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum di

sekolah yang diteliti dinyatakan bahwa masih banyak guru yang bingung dalam

menyusun perangkat pembelajarannya yang baik karena mata pelajaran produktif

selalu berubah sesuai tuntutan silabus setiap semesternya. Selain itu fasilitas

belajar seperti media pembelajaran jarang digunakan, hal ini menunjukkan bahwa

penguasaan kompetensi profesional guru belum maksimal. Bahkan beberapa guru

kurang menguasai mata pelajaran produktif yang akan disampaikannya, sehingga

kegiatan pembelajaran tidak mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Akhirnya siswa kurang memiliki keterampilan sesuai jurusannya yang akhirnya

berdampak pada mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Berdasarkan gambaran di atas, peneliti tertarik melakukan kajian tentang

kompetensi profesional guru produktif dalam pemenuhan mutu pendidikan di

sekolah. Hasil kajian diharapkan memberikan gambaran tentang penguasaan

kompetensi profesional guru mata pelajaran produktif. Penguasaan kompetensi

profesional guru ini bisa menjadi tolak ukur mutu pendidikan di sekolah terutama

pada program keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dapat diduga adanya pengaruh

penguasaan kompetensi profesional guru mata pelajaran produktif Program

Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap mutu pendidikan

di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi. Oleh sebab itu, kajian permasalahan diarahkan

kepada :

1. Bagaimana pola peningkatan kompetensi profesional guru mata pelajaran

produktif Program Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

SMK Negeri 4 Tebing Tinggi secara teoretis ?

2. Bagaimana mengatasi kendala kompetensi profesional guru mata pelajaran

produktif Program Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

SMK Negeri 4 Tebing Tinggi ?

5

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban secara teoretis atas

permasalahan yang ada, secara operasional tujuan dari penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut:

1. Untuk pola peningkatan kompetensi profesional guru mata pelajaran

produktif Program Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

SMK Negeri 4 Tebing Tinggi

2. Untuk mengetahui pola mengatasi kendala kompetensi profesional guru

mata pelajaran produktif Program Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan

Hortikultura SMK Negeri 4 Tebing Tinggi

D. Manfaat Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam

memberikan masukan terhadap upaya peningkatan kualitas guru Mata Pelajaran

Produktif Program Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK

Negeri 4 Tebing Tinggi. Secara operasional manfaat yang diharapkan dari hasil

penelitian ini adalah:

1. Bagi guru dapat digunakan sebagai sarana untuk mengetahui kompetensi

profesional yang telah dimiliki, sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur

usaha meningkatkan profesionalitasnya.

2. Bagi guru dan siswa informasi tentang interaksi belajar mengajar yang

telah berlangsung dapat menjadi pertimbangan dalam memperbaiki sistem

pembelajaran sebagai usaha meningkatkan prestasi belajar siswa.

3. Bagi kepala sekolah dapat menjadi fakta tentang kondisi objektif kompetensi

profesional guru mata pelajaran produktif, sehingga menjadi dasar awal untuk

mengusulkan pemenuhan guru produktif di sekolah. Tulisan ini juga menjadi

dasar bagi kepala sekolah untuk memicu motivasi guru dalam peningkatan

kompetensi guru produktif di SMK serta dapat digunakan sebagai

mempertimbangkan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan sekolah.

6

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kompetensi Profesional Guru

1. Pengertian Kompetensi Profesional Guru

a. Kompetensi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Purwadarminta,

pengertian kompetensi adalah kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan

suatu hal. Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan.4

Menurut pendapat C. Lynn, bahwa competence my range from recall and

understanding of fact and concepts, to advanced motor skill, to teaching

behaviours and profesional values. Kompetensi dapat meliputi pengulangan

kembali fakta-fakta dan konsep-konsep sampai pada ketrampilan motor lanjut

hingga pada perilaku-perilaku pembelajaran dan nilai-nilai profesional.5

Spencer dan Spencer dalam Hamzah B.Uno kompetensi merupakan

karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan menjadi cara-cara berperilaku dan

berfikir dalam segala situasi, dan berlangsung dalam periode waktu yang lama.

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi menunjuk pada kinerja

seseorang dalam suatu pekerjaan yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, dan

perilaku.6

Lebih lanjut Spencer dan Spencer dalam Hamzah B.Uno, membagi lima

karakteristik kompetensi yaitu sebagai berikut :

1. Motif, yaitu sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan yang menyebabkan

sesuatu.

2. Sifat, yaitu karakteritik fisik tanggapan konsisten terhadap situasi.

3. Konsep diri, yaitu sikap, nilai, dan image dari sesorang.

4. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu.

5. Ketrampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan

dengan fisik dan mental.

4 Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Gramedia, 1999), hal 405

5 C. Lynn, Phicical Education Teacher Education, (New York : Chichester Brisbone, 1985), hal 33 6 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hal 63

7

Menurut E. Mulyasa kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan,

ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan

bertindak.7 Pada sistem pengajaran, kompetensi digunakan untuk

mendeskripsikan kemampuan profesional yaitu kemampuan untuk menunjukkan

pengetahuan dan konseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi. Kompetensi ini

dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman lain sesuai tingkat

kompetensinya. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku

yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam

melaksanakan tugas keprofesionalan.8

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi

merupakan seperangkat penguasaan kemampuan, ketrampilan, nilai, dan sikap

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru yang bersumber dari

pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya sehingga dapat menjalankan tugas

mengajarnya secara profesional.

b. Kompetensi Guru

Menurut Zamroni , guru adalah orang yang memegang peran penting dalam

merancang strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Keberhasilan proses

pembelajaran sangat tergantung pada penampilan guru dalam mengajar dan

kegiatan mengajar dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh seseorang yang

telah melewati pendidikan tertentu yang memang dirancang untuk

mempersiapkan sebagai seorang guru.9 Pernyataan tersebut mengantarkan kepada

pengertian bahwa mengajar adalah suatu profesi, dan pekerjaan guru adalah

pekerjaan profesional. Setiap pekerjaan profesional dipersyaratkan memiliki

kemampuan atau kompetensi tertentu agar yang bersangkutan dapat melaksanakan

tugas-tugas profesionalnnya.

Guru adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pendidikan

muridnya. Ini berarti guru harus memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai 7 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2004), hal 37-38 8 Pasal 1 Ayat 10 , Undang-undang No. 14 Tahun 2005

9 Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan, (Jogjakarta : Biograf Publishing, 2001), hal 60

8

wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu

kompetensi harus mutlak dimiliki guru sebagai kemampuan, kecakapan dan

ketrampilan mengelola pendidikan. Guru harus memiliki kompetensi sesuai

dengan standar yang ditetapkan atau yang dikenal dengan standar kompetensi

guru. Standar ini diartikan sebagai suatu ukuran yang ditetapkan atau

dipersyaratkan. Lebih lanjut Suparlan menjelaskan bahwa Standar kompetensi

guru adalah ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan

pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk

menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi dan jenjang

pendidikan.10

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005

tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,

ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.11

Dalam hubungannya dengan tenaga kependidikan, kompetensi merujuk

pada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi sertifikasi tertentu dalam

melaksanakan tugas kependidikan. Tenaga kependidikan dalam hal ini adalah

guru. Guru harus memilki kompetensi yang memadai agar dapat menjalankan

tugas dengan baik. Menurut Piet Sahertian kompetensi guru adalah kemampuan

melakukan tugas mengajar dan mendidik yang diperoleh melalui pendidikan dan

latihan. Suparlan berpendapat bahwa kompetensi guru melakukan kombinasi

kompleks dari pengetahuan, sikap, ketrampilan dan nilai-nilai yang ditujukkan

guru dalam konteks kinerja yang diberikan kepadanya.12

Menurut Akmad Sudrajat kompetensi guru merupakan gambaran tentang

apa yang seyogyanya dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanakan

pekerjaanya, baik yang berupa kegiatan dalam berperilaku maupun hasil yang

ditujukan13 Menurut Nana Sudjana kompetensi guru merupkan kemampuan

10 Piet Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan SDM, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hal 73 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 12 Suparlan, Guru Sebagai Profesi, (Jogjakarta : Hikayat Publishing, 2006), hal 85 13 Akmad Sudrajat, Kompetensi Guru dan Peran Kepala Sekolah, ((http://akmadsudrajat.

wordpress.com). Online, diakses tanggal 30 Maret 2015

9

dasar yang harus dimiliki guru.14

Berdasarkan uraian di atas kompetensi guru dapat diartikan sebagai

kemampuan/kecakapan seorang guru berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap

dan nilai-nilai yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sehingga dapat

melaksanakan tugasnya dengan baik.

Menurut Sumitro dkk Sekolah memerlukan guru yang memiliki

kompetensi mengajar dan mendidik inovatif, kreati, manusiawi, cukup waktu

untuk menekuni profesionalitasnya, dapat menjaga wibawanya di mata peserta

didik dan masyarakat sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan.15

Kemampuan mengajar adalah kemampuan esensial yang harus dimilki oleh

guru, tidak lain karena tugas yang paling utama adalah mengajar. Dalam proses

pembelajaran, guru menghadapi siswa-siswa yang dinamis, baik sebagai

akibat dari dinamika internal yang berasal dari dalam diri siswa maupun

sebagai akibat tuntutan dinamika lingkungan yang sedikit banyak berpengaruh

terhadap siswa. Oleh karena itu, kemampuan mengajar harus dinamis juga

sebagai tuntutan-tuntutan siswa yang tak terelakkan. Kemampuan mengajar

guru sebenarnya merupakan pencerminan guru atas kompetensinya.

Kompetensi ini terdiri dari berbagai komponen penting.

Nana Sudjana mengutip pendapat Cooper bahwa ada empat kompetensi

yang harus dimiliki guru, yaitu:

1. Mempuyai pengetahuan tentang belajar tingkah laku manusia.

2. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya.

3. Mempunyai sikap yang tepat tentang dirinya, sekolah, teman sejawat dan

bidang studi yang dibinanya.

4. Mempunyai kemampuan tentang teknik mengajar

Sementara itu menurut pendapat Glasser yang dikutip Nana Sudjana, yang

menyebutkan ada empat yang harus dikuasi oleh guru, meliputi: 1) Menguasai

bahan pelajaran, 2) Kemampuan mendiagnosa tingkah laku siswa, 3)

Kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, 4) Kemampuan mengukur hasil

14

Nana Sudjana, Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002), hal 17 15 Sumitro, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Jogjakarta : UNY, 2002), hal 17

10

belajar siswa.

Pada tahu 1970-an terkenal wacana tentang apa yang disebut sebagai

pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi atau Competency Based Training

Education (CBTE). Pada saat itu, Direktorat Pendidkan Guru dan Tenaga Teknis

(Disguntentis) pernah mengeluarkan buku saku tentang sepuluh kompetensi

guru, yaitu:

1. Memiliki kepribadian sebagai guru.

2. Menguasai landasan pendidikan.

3. Menguasai bahan pengajaran.

4. Menyusun program pengajaran.

5. Melaksanakan proses belajar mengajar.

6. Melaksanakan penilaian pendidikan.

7. Melaksanakan bimbingan.

8. Melaksanakan administrasi.

9. Menjalin kerjasama dan interaksi dengan guru, sejawat, dan

masyarakat.

10. Melaksanakan penelitian sederhana.

Kesepuluh kompetensi di atas diharapkan dimiliki guru secara

maksimal agar proses belajar mengajar akan lebih efektif sehingga menghasilkan

peserta didik yang kompeten. Menurut Suparlan, kompetensi minimal yang

harus dimiliki guru meliputi: menguasai materi, metode dan system penilaian,

namun jika tidak dilandasi penguasaan kepribadian keguruan dan

ketrampilan lainnya, guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya secara

profesional.16

Jika guru menguasai dan melaksanakan kesepuluh kompetensi tersebut

dalam proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar sekolah maka guru itu

diharapkan dapat menjadi guru yang efektif. Guru yang mampu melaksanakan

tugas profesionalnya dengan baik.

Terkait dengan penguasaan materi bahan ajar, guru dituntut dapat

menggunakan strategi dan metode mengajar yang tepat serta melaksanakan

16 Suparlan, Guru Sebagai Profesi, (Jogjakarta : Hikayat Publishing, 2006), hal 83

11

penilaian hasil belajar yang terus-menerus dan jujur. Selain itu penguasaan materi,

guru juga dituntut memiliki antusiasme yang tinggi dalam arti memiliki

semangat senang mengajar dengan penuh kasih sayang. Kemampuan

dan kemauan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya akan menjadi

syarat utama bagi terbentuknya guru yang efektif.

c. Kompetensi Profesional Guru

Kata profesional erat kaitannya dengan kata profesi. Menurut Wirawan,

profesi adalah pekerjaan yang untuk melaksanakannya memerlukan persyaratan

tertentu. Kata profesional dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan

sebuah profesi dan berpendidikan minimal S1 yang mengikuti pendidikan profesi

atau lulus ujian profesi.17

Guru mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam menjalankan

perananya sebagai tenaga pendidik di sekolah. Guna mencapai tujuan

pembelajaran yang berkualitas maka peningkatan kompetensi dan profesionalitas

guru harus selalu ditingkatkan. Kompetensi guru perlu ditingkatkan secara

terprogram, berkelanjutan melalui berbagai sistem pembinaan profesi, sehingga

dapat meningkatkan kemampuan guru tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan

peran strategis guru terutama dalam pembentukan watak siswa melalui

pengembangan kepribadian di dalam proses pembelajaran di sekolah.

Sesuai PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28

menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai

agen pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran

peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan

dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang

dimilikinya.

2. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil,

dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan

17 Wirawan, Profesi dan Standar Evaluasi, (Jakarta : Yayasan dan UHAMKA Press, 2002), hal 9

12

berakhlak mulia.

3. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran

secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta

didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

4. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik,

dan masyarakat sekitar.18

Tanpa mengabaikan kompetensi yang lainnya, kompetensi profesional

merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang profesional.

Kompetensi tersebut harus dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan

pembelajaran di sekolah. Kompetensi profesional dipandang penting untuk

dikembangkan oleh para guru karena kompetensi profesional mencakup

kemampuan guru dalam penguasaan terhadap materi pelajaran dan

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran.

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa kompetensi profesional berarti

Guru harus memiliki pengetahuan yang luas serta dalam tentang subject matter

(bidang studi) yang akan diajarkan, serta penguasaan metodologi dalam arti

memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat,

serta mampu menggunakan dalam proses belajar mengajar.19

Oleh karena

itu dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kompetensi professional yaitu

kemampuan guru dalam penguasaan terhadap materi pelajaran dan kemampuan

guru dalam pengelolaan pembelajaran. Pengeloalaan pembelajaran yang

dimaksud adalah pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan pelaksanaan

pembelajaran, penguasaan metode dan media pembelajaran serta penilaian hasil

belajar.

Penguasaan guru terhadap materi pelajaran sangat penting guna menunjang

keberhasilan pengajaran. A.Samana menekankan pentingnya penguasaan bahan

ajar oleh seorang guru untuk mencapai keberhasilan pengajaran. Guru harus

18

Pasal 28, PP No. 19 Tahun 2005 19 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hal 50

13

membantu siswa dalam akalnya (bidang ilmu pengetahuan) dan membantu agar

siswa menguasai kecakapan kerja tertentu (selaras dengan tuntutan teknologi),

sehingga mutu penguasaan bahan ajar para guru sangat menentukan keberhasilan

pengajaran yang dilakukan. Lebih lanjut A.Samana menjelaskan guru hendaknya

mampu menjabarkan serta mengorganisasikan bahan ajar secara sistematis

(berpola), relevan dengan tujuan, selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi (mutakhir), dan dengan memperhatikan kondisi serta

fasilitas yang ada di sekolah dan atau yang ada di lingkungan sekitar sekolah.20

Melihat keberadaan pendidik dalam proses pendidikan, substansinya

kompetensi pendidik menduduki posisi strategis dalam menentukan kualitas

pendidikan, sehingga pemenuhan kompetensi pendidik menjadi suatu yang harus

diupayakan, seiring dengan dinamika tuntutan masyarakat yang dinamis, yang

memiliki kebutuhan untuk berubah. Sadar terhadap kondisi tersebut dan tuntutan

profesionalnya yang terus berkembang, maka pengembangan kompetensi

pendidik perlu terus diupayakan dengan melalui berbagai tahapan secara

berjenjang.

Menurut pendapat Martinis Yamin guru yang profesional harus memiliki

persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki bakat sebagai guru;

2. Memiliki keahlian sebagai guru;

3. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi;

4. Memiliki mental yang sehat;

5. Berbadan sehat;

6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas;

7. Guru adalah manusia berjiwa pancasila; dan

8. Guru adalah seorang warga negara yang baik.21

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran

secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata

20

A. Samana, Profesionalisme Keguruan, (Jogjakarta : Kanisius, 1994), hal 61 21

Martinis Yamin, Profesionalisme Guru dan Implementasi KBK, (Jakarta : Gaung Persada, 2006), hal 7

14

pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta

penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Menurut PP No. 19

Tahun 2005 penjelasan pasal 28 yang dimaksud dengan kompetensi profesional

adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam

yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Menurut Hamzah B. Uno, kompetensi profesional guru adalah seperangkat

kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar ia dapat melaksanakan tugas

mengajar.22

Adapun kompetensi profesional mengajar yang harus dimiliki oleh

seorang yaitu meliputi kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan

mengevaluasi sistem pembelajaran, serta kemampuan dalam mengembangkan

sistem pembelajaran.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi

profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki sebagai

dasar dalam melaksanakan tugas profesional yang bersumber dari pendidikan dan

pengalaman yang diperoleh. Kompetensi profesional tersebut berupa kemampuan

dalam memahami landasan kependidikan, kemampuan merencanakan proses

pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan

mengevaluasi proses pembelajaran

2. Indikator Guru Profesional yang Berkompeten

Martinis Yamin menyatakan bahwa kompetensi profesional yang harus

dimiliki guru meliputi:

1. Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus

diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya.

2. Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan

keguruan.

3. Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran siswa.23

22

Hamzah B. Uno, , Profesi ..., hal 63 23 Martinis Yamin, Profesionalisme ..., hal 5

15

Menurut pendapat Soediarto dalam Hamzah B. Uno, guru yang memiliki

kompetensi profesional perlu menguasai beberapa kemampuan yaitu disiplin ilmu

pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran, bahan ajar yang diajarkan,

pengetahuan tentang karakteristik siswa, pengetahuan tentang filsafat dan tujuan

pendidikan, pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar,

penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran, dan pengetahuan

terhadap penilaian, serta mampu merencanakan, memimpin guna kelancaran

proses pendidikan.

Menurut Uzer Usman, kompetensi profesional secara spesifik dapat dilihat

dari indikator- indikator sebagai berikut.

1. Menguasai landasan pendidikan, yaitu mengenal tujuan pendidikan,

mengenal fungsi sekolah dan masyarakat, serta mengenal prinsip-prinsip

psikologi pendidikan.

2. Menguasai bahan pengajaran, yaitu menguasai bahan pengajaran kurikulum

pendidikan dasar dan menengah, menguasai bahan penghayatan.

3. Menyusun program pengajaran, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran,

memilih dan mengembangkan bahan pengajaran, memilih dan

mengembang-kan strategi belajar mengajar, memilih media pembelajaran

yang sesuai, memilih dan memanfaatkan sumber belajar, melaksanakan

program pengaja-ran, menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat,

mengatur ruangan belajar, mengelola interaksi belajar mengajar.

4. Menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.24

Menurut Saiful Adi, pengertian kompetensi profesional adalah kemampuan

atau kompetensi yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan.25

Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting dan langsung

berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. Tingkat keprofesionalan seorang

guru dapat dilihat dari kompetensi sebagai berikut.

1. Kemampuan untuk memahami landasan kependidikan

24

Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006), hal 19 25

Saiful Adi, Kompetensi Yang Harus Dimiliki Seorang Guru, (http://saifula di.wordpress.com/

2007/01/06/kompetensi-yang-harus dimiliki- seorang-guru/). Online, diakses tanggal 30 Maret

2015

16

2. Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan,

3. Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi

yang diajarkannya,

4. Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber

belajar,

5. Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran,

6. Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran, dan

7. Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk

meningkatkan kinerja.

Menurut E.Mulyasa, ruang lingkup kompetensi profesional guru

ditunjukkan oleh beberapa indikator. Secara garis besar indikator yang dimaksud

adalah:

1. Kemampuan dalam memahami dan menerapkan landasan kependidikan dan

teori belajar siswa;

2. Kemapuan dalam proses pembelajaran seperti pengembangan bidang studi,

menerapkan metode pembelajajaran secara variatif, mengembangkan dan

menggunakan media, alat dan sumber dalam pembelajaran,

3. Kemampuan dalam mengorganisasikan program pembelajaran, dan

4. Kemampuan dalam evaluasi dan menumbuhkan kepribadian peserta didik.26

B. Peningkatan Kompetensi Guru Produktif

Guru adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi lainnya merujuk pada

pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan.

Suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau

dipersiapkan untuk itu. Suatu profesi umumnya berkembang dari pekerjaan

(vocational), yang kemudian berkembang makin matang serta ditunjang oleh tiga

hal: keahlian, komitmen, dan keterampilan, yang membentuk sebuah segitiga

sama sisi yang di tengahnya terletak profesionalisme.

26

E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2007), hal 135-136.

17

Senada dengan itu, secara implisit, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa guru adalah ......

tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.27

Guru Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat Guru SMK adalah guru

pada satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan.

Guru sekolah kejuruan adalah guru yang mengajar pada sekolah kejuruan yang

memiliki kompetensi paedagogis, kepribadian, profesional dan sosial. Guru

Kejuruan pada program produktif memiliki karakteristik dan persyaratan

(kompetensi) professional yang spesifik, yaitu antara lain : 1. Memiliki keahlian

praktis yang memadai pada semua bidang studi (mata pelajaran) produktif; 2.

Mampu menyelenggarakan pembelajaran (diklat) yang relevan dengan

kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja; 3. Mampu merancang

pembelajaran (diklat) di sekolah dan di dunia usaha atau industri. Selain

persyaratan khusus seperti tersebut di atas yang harus dimiliki oleh guru sekolah

kejuruan, keberadaan guru sekolah kejuruan saat ini sedang dihadapkan pada

permasalahan yaitu beragamnya program keahlian di SMK.

Berdasarkan kurikulum SMK tahun 2006 (KTSP), terdapat 123 program

keahlian (program studi) yang tercakup dalam 26 bidang keahlian (jurusan) yang

dikembangkan oleh SMK. Jumlah tersbut belum termasuk 7 (tujuh) program studi

yang ada di SMK perikanan/kelautan yang saat ini sedang dikembangkan oleh

Departemen Kelautan dan Perikanan. Apabila ditinjau dari status guru, dimana

berdasarkan data dapat disampaikan bahwa dari 52.732 guru SMK negeri terdapat

11.393 orang (21,61%) berijazah dibawah S1 dan non kependidikan hal ini

diasumsikan bahwa tidak ada LPTK yang mencetak tenaga pengajar degan

jenjang pendidikan di bawah S1.

Gambaran berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kondisi guru riel

dari guru SMK yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak guru

27 Pasal 39 ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

18

yang pendidikannya tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kelayakannya dalam

melaksanakan kegiatan belajar mengajarpun dapat dianggap tidak layak.

Berdasarkan UU Guru dan Dosen, sertifikai guru memang menjadi mutlak harus

dimiliki oleh guru, yang juga harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi

sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujukan tujuan pendikan nasional.

Jika merujuk pada peraturan tersebut, maka masih banyak guru SMK yang

harus memenuhi syarat-syarat agar dapat mengikuti sertifikasi. Namun demikian,

ada beberapa permasalahan yang menyebabkan guru-guru SMK mengalami

kesulitan untuk menyelesaikan jenjang S1 maupun D4 Permasalahan tersebut

adalah tidak semua jurusan Prodi yang terdapat di SMK dimiliki LPTK terutama

untuk kelompok kelautan dan pertanian. Sementara itu, permasalahan lainnya

adalah pengembangan program D4 memerlukan spesifikasi yang mendalam serta

biaya pendidikan yang jauh lebih besar, sementara pendanaan pendidikan secara

umum masih jauh dari ideal.

Upaya pembangunan berbagai sarana fisik, termasuk reformasi kurikulum,

pertambahan jumlah sekolah dengan diversifikasi dan standar-standar bidang

keahlian pada pendidikan kejuruan perlu sejalan dengan peningkatan mutu guru

kejuruan. dan pada gilirannya mempengaruhi daya saing perusahaan perusahaan

swasta Indonesia dalam persaingan internasional. Tantangan bagi LPTK dimasa

depan menjadi lebih besar mengingat terbuka peluang bagi institusi di luar LPTK

mendidik calon guru kejuruan. Banyak pihak menaruh harapan terhadap LPTK,

agar lulusan LPTK dapat bersaing dengan lulusan diluar LPTK, terutama untuk

mengisi pasar kerja pada SMK.

C. Mutu Pendidikan SMK

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Menurut Ahmad Sudrajat mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan

sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien

terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga

menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau

19

standar yang berlaku.28

Engkoswara melihat mutu atau keberhasilan pendidikan

dari tiga sisi; yaitu: prestasi, suasana, danekonomi. Dalam hubungan dengan mutu

sekolah.29

Selamet berpendapat bahwa banyak masyarakat yang mengatakan

sekolah itu bermutu atau unggul dengan hanya melihat fisik sekolah, dan

banyaknya ekstrakurikuler yang ada di sekolah.30

2. Mutu Pendidikan SMK secara Nasional

Pada awalnya bagi para siswa SMK, diberlakukan masa praktek kerja

industri selama 3 bulan. Namun menurut Gatot, hasil dan prosesnya dinilai kurang

efisien dan terlalu sebentar. Maka, mulai tahun 1999 hingga sekarang, diterapkan

masa praktik kerja industri selama 6 bulan. Malah, sebenarnya waktu 6 bulan ini

juga masih dirasa cukup singkat bagi proses praktik kerja industri. Gatot

membandingkannya dengan sistem pendidikan kejuruan yang ada di Jerman.

Dalam sepekan, selama 2 hari anak-anak mendapatkan teori di kelas,

sedangkan tiga hari berikutnya kegiatan pembelajaran berlangsung di industri.

Mungkin, di Indonesia masih perlu berubah setahap demi setahap. Setelah

pemberlakuan masa praktik kerja yang diperpanjang menjadi 6 bulan, proses ini

juga memudahkan para siswa untuk memperoleh peluang praktik kerja ke luar

negeri. Kegiatan praktik kerja di luar negeri ini telah dilakukan sejak tahun 1999.

Pada mulanya, Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur)

mengirimkan 200 kepala sekolah SMK untuk melakukan studi banding ke

Malaysia. Berikutnya, giliran para siswanya yang diberangkatkan magang ke luar

negeri. Di tahun yang sama, sekitar 400 siswa SMK berangkat praktik kerja ke

luar negeri. Hingga perkembangannya sampai dengan tahun 2004, telah ada

sekitar 2.000 siswa SMK seluruh Indonesia yang dikirim ke Malaysia. 80% nya

melakukan praktik kerja di bidang perhotelan dan pariwisata.

Negara tujuannya tak hanya sebatas Tanah Melayu Malaysia, melainkan juga ke

28

Akmad Sudrajat, Kompetensi Guru dan Peran Kepala Sekolah, ((http://akmadsudrajat. word

press. com). Online, diakses tanggal 30 Maret 2015. 29

Engkoswara, Dasar-dasar Metodologi Pengajaran, (Jakarta : Bina Aksara, 1988) 30

Selamet, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membentuk perilaku Manusia Pembangunan, (Bogor: IPB Press, 1998)

20

negara-negara lain misalnya ke Singapura, Jepang, Inggris, Jerman, Oman, dan

Kuwait. Saat itu, Gatot Hari Priowirjanto berharap, pada tahun 2020 nanti

sebanyak 10% dari bisnis hotel dan pariwisata di dunia, tenaga kerjanya berasal

dari Indonesia.

Selain memfasilitasi para siswa SMK melakukan praktik kerja di luar

negeri, Direktorat Dikmenjur juga mendorong dan memberi kesempatan bagi para

guru, kepala sekolah, pejabat Dinas Pendidikan dan pengajaran di tingkat provinsi

maupun kabupaten/kota untuk ikut memperluas pengetahuan konsep

penyelenggaraan pendidikan kejuruan di luar negeri.

Kini setiap tahun, Direktorat Dikmenjur telah mengirim 100 sampai 200

pejabat terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kejuruan untuk berangkat ke

luar negeri. Mereka dikirim dalam beberapa gelombang, ke negara yang berbeda

beda, dengan biaya yang sebagian ditanggung oleh pemda masing-masing,

sebagian lainnya ditanggung oleh Direktorat Dikmenjur.

Menginjak periode kepemimpinan Dr. Joko Sutrisno, Direktorat Dikmenjur

(sejak 2005) lebih menyempurnakan desain reposisi pendidikan SMK melalui

beberapa terobosan. Beberapa hal diantaranya adalah mengembangkan SMK

bertaraf internasional dengan metode bilingual, pencitraan kredibilitas SMK

melalui program sosialisasi, dan memenuhi kebutuhan peralatan produksi secara

mandiri lewat unit produksi di masing-masing SMK.

Termasuk didalamnya, program penguatan pengetahuan eksakta/sains

melalui peningkatan bobot jam belajar hingga 6 jam setiap minggunya bagi SMK

jurusan elektronika, automotif dan jurusan eksaskta lainnya. Diharapkan, ini dapat

membuka peluang seluas-luasnya bagi siswanya melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, Direktorat Dikmenjur juga melakukan

sertifikasi kompetensi untuk para lulusan SMK bidang otomotif, perhotelan,

Teknologi Informasi, sekretaris, busana, dan tata boga.

3. Relevansi Kompetensi Profesional Guru dan Mutu Pendidikan

Kebutuhan warga SMK harus diperhatikan termasuk juga kesejahteraan

guru dan tenaga tata usaha. Apabila kesejahteraan guru terjamin, guru dapat

21

memberi perhatian yang lebih kepada pengajaran. Dalam dunia pendidikan, peran

dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru

merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur

pendidikan formal, informal maupun nonformal. Oleh sebab itu, dalam setiap

upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, guru tidak dapat dilepaskan

dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi mereka. Guru adalah pendidik

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Untuk meningkatkan mutu siswa, tenaga guru pun harus yang profesional.

Tujuannya, untuk meningkatkan lingkungan hidup dan kaitan dalam ilmu

pendidikan. Peningkatan kualifikasi guru sampai ke jenjang pendidikan S1 hingga

S3. Kualifikasi guru yang diprioritaskan untuk ditingkatkan, terutama di daerah

terpencil, tertinggal dan sulit dijangkau yang belum mencapai kualifikasi

pendidikan S1. Tujuannya memperkecil kesenjangan mutu guru antar daerah,

memenuhi persyaratan minimal profesionalisme tenaga pendidik dalam program

sertifikasi guru serta memperluas pemerataan pendidikan bagi guru.

D. Pembahasan

Dalam kebijakannya, SMK Negeri 4 menentukan arah peningkatan mutu

sekolah kepada peningkatan mutu guru. Berbagai cara dilakukan demi tercapainya

tujuan tersebut. Karena memegang prinsip bahwasanya guru profesional adalah

salah satu faktor utama untuk peningkatan mutu sekolah.

1. Melalui Supervisi

Menurut Glickman dalam Bafadal supervisi pengajaran adalah serangkaian

kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses

belajar mengajar demi pencapaian tujuan pengajaran.31

Melalui supervisi pengajaran, guru akan terbiasa menggali potensi dirinya

sendiri dan memperbaiki diri melalui supervisi yang dilakukan baik oleh kepala

31 Bafadal, Supervisi Pengajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal 2

22

sekolah maupun pengawas sekolah. Sehingga tingkat profesionalnya semakin

meningkat yang akhirnya berpengaruh pada mutu pendidikan di sekolah tersebut.

2. Melalui Pelatihan

Fungsi pelatihan dalam organisasi adalah sebagai segala kegiatan yang

dirancang untuk memperbaiki kinerja personil dalam suatu pekerjaan di mana

personil itu sedang atau akan diangkat menjabat pekerjaan tertentu. Pelatihan

merupakan salah satu tipe program pembelajaran yang menitikberatkan pada

kecakapan individu dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Mangkuprawira menyatakan bahwa pelatihan bagi karyawan merupakan

sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar

karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya

semakin baik, sesuai dengan standar. Biasanya pelatihan merujuk pada

pengembangan keterampilan bekerja (vocational).32

Berdasarkan pendapat di atas maka secara operasional pelatihan dapat

diartikan sebagai suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan yang

dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada personil

yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam bidang pekerjaan

tertentu guna meningkatkan profesionalismenya.

Pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM termasuk

pengembangan profesi dan kinerja tenaga kependidikan sangat penting dikelola

dengan baik. Mangkuprawira memberikan tiga tahapan besar dalam pengelolaan

program pelatihan yaitu tahap asesmen, tahap pelatihan dan tahap evaluasi. Dalam

tahap asesmen dilakukan analisis kebutuhan pelatihan dari organisasi, pekerjaan,

dan kebutuhan individu. Dalam tahap pelatihan dilakukan kegiatan merancang

dan menyeleksi prosedur pelatihan, serta pelaksanaan pelatihan. Tahap terakhir

adalah tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan pengukuran hasil pelatihan dan

membandingkan hasilnya dengan kriteria.

32 Mangkuprawira, Manajemen SDM, ( Jakarta: Ghalia, 2002), hal 135

23

3. Melalui Pendidikan Lanjutan

Hariwung yang menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah

proses yang memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan, sikap

serta perilaku-perilaku positif, sehingga yang bersangkutan dapat menyerap nilai-

nilai budaya, serta memberikan respon cultural terhadap situasi tertentu di dalam

kehidupannya.33

Kaitanya dengan pendidikan lanjutan untuk guru/pegawai, pada

umumnya pendidikan berkaitan dengan pegawai yang akan dipromosikan

(promotable employees) untuk menjabat pekerjaan yang mempunyai tanggung

jawab dan kewajiban yang lebih besar, yang akan pensiun, dan mereka yang akan

berperan lebih signifikan di masyarakat di luar pekerjaan yang sedang dijabat.

Pembinaan kemampuan profesional guru melalui pendidikan lanjut adalah

bentuk pembinaan dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk

melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan lanjutan ini

dapat dilakukan atas insiatif sendiri dengan ijin dari atasan atau dapat juga melalui

tugas belajar dari atasan. Adapun tujuan pendidikan lanjutan menurut Bafadal

adalah untuk:

a. Meningkatkan kualifikasi formal guru sehingga sesuai dengan peraturan

kepegawaian yang diberlakukan secara nasional maupun yayasan yang

menaunginya.

b. Meningkatkan kemampuan akademik sehingga ada peningkatan

profesionalnya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pendidikan di sekolah.

c. Menumbuh kembangkan motivasi para pegawai khususnya guru dalam

rangka meningkatkan kinerjanya.

d. Kualifikasi tenaga pendidik khususnya guru berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), latar belakang

pendidikan tinggi dengan program pendidikan sesuai dengan mata pelajaran

yang diajarkan.

33 A.J. Hariwung, Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Ditjen Pendidikan, 1989), hal 9

24

4. Melalui Pembinaan Kemampuan Guru

Model konseptual yang diajukan merupakan hasil dari analisis SWOT

(strengtness, weakness, opportunity, treaths) dari data kualitatif yang penulis

dapatkan. Data ini selanjutnya diolah dan dihimpun keunggulan-keunggulan yang

diperoleh dan menghindari kelemahan-kelemahan dari model yang telah

diterapkan. Dalam kajian ini yang dimaksud model adalah suatu pendekatan atau

pola implementasi pembinaan kemampuan profesional guru sekolah menengah

kejuruan. Atas dasar kajian teoritis, hasil penelitian, pembahasan, dan analisis

SWOT, maka asumsi yang mendasari model konseptual sebagai berikut:

Pertama, kelemahan pembinaan kemampuan profesional guru sekolah

menengah kejuruan yang diterapkan selama ini masih menyimpan permasalahan

dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Akibatnya berbagai

program pembinaan kemampuan profesional guru sekolah menengah kejuruan

belum berdampak pada peningkatan kemampuan profesional secara berarti.

Kedua, pembinaan dalam bentuk diklat dalam jabatan untuk guru kejuruan

selama ini dirasakan kurang memberikan hasil optimal, khususnya dalam

mengembangkan kemampuan dan keahlian aktual yang sesuai dengan

perkembangan industri/dunia usaha.

Ketiga, pendekatan/strategi sertifikasi kompetensi guru bidang pendidikan

teknologi dan kejuruan dengan cara teknisi yang digurukan dan guru yang

diteknisikan (dikompetensikan) mampu memenuhi kebutuhan akan guru SMK

bidang produktif.

Kedua pendekatan ini akan memberikan dampak pada peningkatan mutu

pendidikan berbasis kompetensi jika dalam pembinaannya dilakukan secara

optimal dengan melibatkan partisipasi stakeholders, LPTK, dunia usaha/industri,

maupun asosiasi profesi sebagai mitra dalam pembinaan profesionalisasi guru

kejuruan bidang produktif. Model ini menggambarkan bahwa pembinaan

kemampuan profesional guru sekolah menengah kejuruan sebagai upaya untuk

meningkatkan mutu pembelajaran berbasis kompetensi membutuhkan keterlibatan

banyak pihak.

25

Sekolah, musyawarah guru bidang diklat, kelompok kerja kepala sekolah,

LPTK dan dunia usaha/industri merupakan modal dasar yang kuat untuk dapat

memberikan pembinaan kemampuan profesional kepada guru-guru sekolah

menengah kejuruan khususnya bidang produktif.

Modal yang kuat ini tergambar dari (1) Manajemen berbasis sekolah yang

telah diterapkan di SMK, sehingga manajemen sekolah dapat dengan leluasa

membina SDM-nya sesuai dengan visi dan misi sekolah masing-masing; (2) telah

terbentuknya wadah-wadah K3S SMK dan MGMD untuk masing-masing bidang

diklat; (3) perangkat pembina dan program pembinaan untuk SMK di Dinas

Pendidikan Kota; (4) keterlibatan LPTK dalam program pembinaan guru SMK;

dan (5) terjalinnya kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri serta

organisasi profesi. Atas dasar modal yang kuat ini memberi peluang bagi

terbentuknya sistem pembinaan profesional guru sekolah menengah kejuruan.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan pada model konseptual ini di

antaranya : Pertama, aspek perencanaan pembinaan profesional guru mulai dari

tingkat sekolah, MGMD, K3S, Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi juga pada

tingkat-tingkat di atasnya. Kedua, Kebutuhan pembinaan yang didapat dari hasil

analisis kebutuhan pembinaan ataupun dari hasil evaluasi yang memperhatikan

CIPP sangat membantu dalam merencanakan program pembinaan sekaligus

pelaksanaannya. Dengan kebutuhan pembinaan maka program pembinaan, yang

menyangkut tujuan, target sasaran, materi pembinaan, pelaksanaan pembinaan,

evaluasi, output serta outcame dari pembinaan profesional guru SMK dapat

tercapai secara optimal, efektif, efisien, serta inovatif. Ketiga, keterlibatan

sekolah, dinas pendidikan, organisasi profesi keahlian, dunia usaha/industri,

dewan pendidikan dan para pakar pendidikan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan pembinaan profesional sampai kepada evaluasi dan monitoring

kegiatan perlu diperhatikan peran dan tugasnya masing-masing. Keterlibatan

unsurunsur tersebut dapat meningkatkan optimalisasi kualitas, efektivitas,

efisiensi, dan inovasi program pembinaan profesional guru SMK. Empat,

penghargaan terhadap hasil pembinaan profesional guru SMK. Hasil pembinaan

profesional guru SMK (produck) dapat dijadikan bahan portofolio dalam

26

pengembangan karir profesi guru (sertifikasi profesi). Jika guru-guru dari

penilaian portofolio masih kurang memenuhi kriteria maka hasil pembinaan

melalui diklat dapat menjadi syarat untuk mengikuti ujian sertifikasi profesi

selanjutnya. Diorientasikan sesuai dengan tuntutan kompetensi guru SMK

profesional yang mampu mendidik melatih siswa sebagai calon tenaga kerja yang

dapat bersaing di pasar kerja, yaitu pembinaan profesional guru SMK yang

memenuhi kriteria standar kompetensi guru SMK. Pembinaan dilakukan secara

berkelanjutan dan secara terus menerus program-program pembinaannya

diperbaharui seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di

dunia usaha/industri maupun di dunia pendidikan.

27

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembinaan kemampuan profesional guru sekolah menengah kejuruan

dilakukan Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan

Kota/Kabupaten, sekolah menengah kejuruan sendiri, industri dan asosiasi

profesi. Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota

Tebing Tinggi melalui pengawas sekolah menengah kejuruan melakukan

pembinaan kemampuan profesional guru dengan melalui pendekatan supervisi.

Kegiatan supervisi yang dilakukan ditujukan untuk mengkaji masalah-masalah

dari segi administratif formal maupun memperhatikan upaya untuk memahami

dan memecahkan masalah-masalah proses pembelajaran yang dihadapi guru-guru

dengan segera.

Pembinaan melalui supervisi baik yang bersifat administratif formal

maupun pemecahan masalah proses pembelajaran dilakukan juga oleh kepala

sekolah. Ada dua pendekatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas maupun

kepala sekolah yaitu: (1) supervisi masalah individu dengan tujuan memecahkan

masalah individu; dan (2) supervisi masalah kelompok dengan tujuan

memecahkan masalah kelompok.

Masalah-masalah yang ditemukan oleh supervisor dalam kegiatan supervisi

dapat ditindaklanjuti dengan pembinaan melalui wadah-wadah MGMD, K3S

Sekolah Menegah Kejuruan , Organisasi Profesi, dunia usaha dan dunia industri

(DUDI). Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan akademik baik kemampuan

akademik kependidikan maupun kemampuan akademik bidang kejuruannya, guru

dibina melalui pendidikan lanjutan ke pendidikan tinggi yang sesuai untuk

mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Guru-guru bidang produktif

yang belum memiliki akta mengajar diarahkan untuk melanjutkan ke LPTK

sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat akta mengajar.

Sedangkan untuk guru-guru telah memiliki akta mengajar diarahkan untuk dapat

memperdalam bidang kejuruannya di perguruan-perguruan tinggi yang

28

menyelenggarakan pendidikan keahlian. Untuk keperluan sertifikasi keahlian

lulusan SMK, guru-guru bidang produktif yang telah memiliki pengalaman di

dunia usaha atau dunia industri diberikan pembinaan mengenai kemampuan

melakukan penilaian berbasis kompetensi (competency based assessment).

Pembinaan kemampuan penilaian berbasis kompetensi ini biasanya

dilakukan oleh organisasi profesi bidang keahlian tertentu. Karena orientasi

lulusan SMK adalah dunia kerja maka penilaian berbasis kompetensi mengacu

pada kriteria kinerja yang tercantum pada standar kompetensi keahlian. Penilai

yang berwenang untuk melakukan penilaian berbasis kompetensi adalah guru-

guru atau tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat sebagai penilai (assessor).

Guru-guru yang telah dibina kemampuan penilaian berbasis kompetensi dan

memiliki sertifikat assessor berhak mewakili sekolah ataupun organisasi profesi

untuk melakukan penilaian sesuai dengan bidang keahliannya. Penilaian

kompetensi yang dilakukan melalui uji kompetensi, pengelolaannya dapat

diselenggarakan oleh sekolah, asosiasi profesi (lembaga sertifikasi profesi/LSP)

dan DU/DI. Idealnya lembaga uji kompetensi adalah lembaga independen yang

tidak dapat diintervensi oleh unsur atau lembaga lain, namun penelitian ini belum

dapat menemukan lembaga yang dimaksud. Pembinaan profesional guru bidang

produktif di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah atau oleh tim yang ditugaskan

kepala sekolah untuk tugas pembinaan. Pembinaan profesional guru bidang

produktif di sekolah dilakukan melalui supervisi dan tranning. Dinas Pendidikan

Kota/Kabupaten selain memiliki kewenangan untuk membina kompetensi dan

profesionalisasi guru SMK juga berwenang untuk membina pengembangan

kariernya. Ada dua bidang yang ditangani dalam upaya pengembangan karier guru

SMK, yaitu: (1) berkenaan dengan penataan sistem pengembangan karier; dan (2)

menyangkut peningkatan kemampuan guru pada bidang-bidang yang diperlukan

untuk pengembangan karier. Tiga kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya

pengembangan karier guru SMK adalah: (1) kegiatan pelatihan; (2) Penciptaan

kondisi yang kondusif bagi pengembangan karier; dan (3) pembinaan

berkelanjutan.

29

B. Saran

Melalui pembahasan dari artikel ini, penulis menyarankan beberapa poin

berikut:

1. Bagi guru, tulisan ini hendaknya dapat digunakan sebagai referensi untuk

meningkatkan kompetensi profesional terutama dalam mata pelajaran

produktif di SMK..

2. Bagi siswa, tulisan ini memberi informasi dalam hal interaksi belajar

mengajar untuk diimplementasi guru di kelas, sehingga diharapkan prestasi

belajar siswa meningkat.

3. Bagi kepala sekolah, tulisan ini diharapkan dapat menjadi fakta tentang

kondisi objektif kompetensi profesional guru mata pelajaran produktif,

sehingga menjadi dasar awal untuk mengusulkan pemenuhan guru produktif

di sekolah. Tulisan ini juga menjadi dasar bagi kepala sekolah untuk memicu

motivasi guru dalam peningkatan kompetensi guru produktif di SMK serta

dapat digunakan sebagai mempertimbangkan, menetapkan, dan melaksanakan

kebijakan sekolah.

1

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Samana . 1994. Profesionalisme Keguruan. Yogyakarta: Kanisius.

A.J. Hariwung. 1989. Supervisi Pendidikan. Jakarta : Ditjen Pendidikan.

Arikunto, Suharsimi. 1993. Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi. Jakarta :

Rineka Cipta.

Bafadal, Ibrahim. 1992. Supervisi Pengajaran: Teori dan Aplikasinya dalam

Membina Profesional Guru. Jakarta: Bumi Aksara.

Djojonegoro, Wardiman.1999. Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui

Sekolah Menengah Kejuruan. Balai Pustaka. Jakarta.

E. Mulyasa. 2004. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: Remaja Rosda

Karya

Engkoswara . 1988. Dasar-dasar Metodologi Pengajaran. Bina Aksara. Jakarta

Hamzah. B. Uno. 2007. Profesi Kependidikan. Jakarta: Bumi Aksara

Martinis Yamin. 2006. Profesionalisasi Guru dan Implementasi Kurikulum

Berbasis Kompetensi. Jakarta: Gaung Persada Press

Piet. A Sahertian 2000. Konsep Dasar danTteknik Supervisi Pendidikan dalam

Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka

Cipta.

Slamet. M. 1998. Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membetuk Pola Perilaku

Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press.

Sudjana, Nana. 2002. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung : Sinar Baru

Algensindo.

Sumitro dkk. 2002. Penghantar Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta :

Fakultas Ilmu Pendidikan

Suparlan. 2006. Guru sebagai Profesi. Yogyakarta: Hikayat Publishing

Uzer Usman. 2006. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja Rosda Karya

2

Vendien. C.Lynn. 1985. Phycical Education Teacher Education. New York:

Chichester Brisbone Toronto Singapore

Wirawan. 2002. Profesi dan Standar Evaluasi. Jakarta: Yayasan & UNHAMKA

PRESS.

WJS, Poerwadarminta. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia

pustaka Utama.

Zamroni. 2001. Paradigma Pendidikan Masa Depan. Yogyakarta: Biograf

Publishing.

INTERNET (Online)

Sudrajat, Akhmad. 2007. Kompetensi Guru dan Peran Kepala Sekolah. Online.

http//:www.akhmadsudrajat.wordpress.com

Saiful Adi. 2007. Kompetensi yang Harus dimiliki Seorang Guru. (Online),

http://saifuladi.wordpress.com/2007/01/06/kompetensi-yang-harus

dimiliki- seorang-guru/.

REGULASI

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

http://saifuladi.wordpress.com/2007/01/06/kompetensi-yang-harus%20dimiliki-%20seorang-guru/http://saifuladi.wordpress.com/2007/01/06/kompetensi-yang-harus%20dimiliki-%20seorang-guru/