Npwp & spt 2008 1770s
-
Upload
kppkp-bangil -
Category
Documents
-
view
3.990 -
download
11
Transcript of Npwp & spt 2008 1770s
DEPARTEMEN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP &TATA CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN
PPh ORANG PRIBADIFORMULIR 1770, 1770SS DAN 1770 SS
Apa sih pajak Apa sih pajak itu ?itu ?Kenapa sih harus
bayar pajak ?Kenapa sih harus
bayar pajak ?
PENGERTIAN PAJAKPENGERTIAN PAJAK
Menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah Kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
APBN YANG SEBAGIAN BESAR DARI PAJAK DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN
Posyandu, Imunisasi
Pendidikan
Fasilitas & Infrastruktur
Transportasi masal
Pertahanan & Keamanan
Kelestarian LHPenanggulan Bencana
Kelestarian Budaya
Pelayanan kesehatan
Penegakan Hukum
Subsidi Pangan & BBMDana Alokasi Umum
PEMILIHAN UMUM
156.18135.48
176.20159.17
204.15
185.37
238.98216.04
298.34
263.35
358.05
314.86
426.23382.22
534.53
480.88
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 APBN-P2008
PenerimaanDJ P TermasukMigas
PenerimaanDJ P TanpaMigas
Pasal 1 butir 2 UU KUPWajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
UU PPhSetiap Wajib Pajak Orang Pribadi yg mempunyai penghasilan diatas PTKP
LANDASAN HUKUM
Pasal 2 ayat (1) UU KUPSetiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
UU PPhSetiap Wajib Pajak Badan yg
mulai didirikan
Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
OBYEK PAJAK
Penghasilan : setiap tambahan Penghasilan : setiap tambahan kemampuan ekonomis yang kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia pajak, baik berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk komsumsi dapat dipakai untuk komsumsi atau untuk menambah kekayaan atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk dengan nama dan dalam bentuk apapun.apapun.
WPDN (resident)World Wide
Income
WPLN (non resident)
Source-basedIncome
Dikenakan pajak atas peng-hasilan yang bersumber di
negara pemberi penghasilan(Ps.26 atau Tax Treaty)
PenghasilanLuar negeri
Penghasilandalam negeri
LN
DN
LN
DN
ASAS PEMAJAKAN INDONESIA
ASAS DOMISILI
ASAS SUMBER
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERISUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
a.orang pribadi yang:- bertempat tinggal di Indonesia,- berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan, atau - dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang :
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia atau
dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT di Indonesia.
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERISUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
Kewajiban Wajib PajakKewajiban Wajib Pajak
Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan Pengukuhan sebagai PKP
Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan Pengukuhan sebagai PKP
Persyaratan NPWPPersyaratan NPWP
ORANG PRIBADI YANG WAJIB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DIATAS PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK;
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI LAINNYA.
KTP BAGI PENDUDUKINDONESIA , ATAU PASPORBAGI ORANG ASING
NB:WANITA KAWIN YG INGIN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SENDIRI DAPATMEMILIKI NPWP ATAS NAMANYA
Tempat Pendaftaran Tempat Pendaftaran NPWPNPWP
• KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP YBS.
• DALAM HAL KEGIATAN USAHA DI BEBERAPA TEMPAT, JUGA WAJIB MENDAFTARKAN DIRI KE KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT-TEMPAT KEGIATAN USAHA WP;
• DALAM HAL TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP BERADA DALAM DUA ATAU LEBIH WILAYAH KERJA KPP, DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENETAPKAN KPP TEMPAT WP TERDAFTAR.
Penghapusan NPWPPenghapusan NPWPKetentuan Terbaru (UU No. 28 Tahun 2007)1. Kriteria WP yang NPWP-nya dapat dihapuskan:
a. Diajukan permohonan oleh Wajib Pajak atau Ahli Warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif;
b. Wajib Pajak dilikuidasi;
c. Wajib pajak BUT menghentikan kegiatan usaha; dan
d. apabila dianggap perlu oleh DJP.
2. Penghapusan NPWP dilakukan setelah melakukan pemeriksaan paling lama 6 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk Wajib Pajak badan sejak permohonan.
FUNGSI NPWPFUNGSI NPWP• sebagai identitas WP• menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi• untuk keperluan yang berhubungan dengan
dokumen perpajakan• memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan• mendapatkan pelayanan dari instansi/pihak lain• Tahun 2009, tidak bayar Fiskal Luar negeri dan tdk
dikenakan tarif yg lebih tinggi seperti tabel di bawah ini :
Jenis Pot/Put Tarif Non-NPWP dibandingkan Tarif NPWP
Pasal 21Pasal 22Pasal 23
20% lebih tinggi100% lebih tinggi100% lebih tinggi
KEWAJIBAN WAJIB PAJAKKEWAJIBAN WAJIB PAJAKSELAIN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK SELAIN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK
MEMILIKI NPWP, APA?MEMILIKI NPWP, APA?
3 MMenghitungMenghitung
Pajak yang terutangPajak yang terutang
MelaporMelapor
MembayarMembayar
3 M3 M• Menghitung pajak sesuai tarif dan
ketentuan yang berlaku• Membayar pajak – melalui kantor pos
atau bank-bank yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP)
• Melapor pajak - ke KPP dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan SPT (SPT)
BAGAIMANA CARA MELAKSANAKANNYA?BAGAIMANA CARA MELAKSANAKANNYA?
FUNGSI SPTFUNGSI SPTSARANA WAJIB PAJAK UNTUK MENETAPKAN SENDIRI BESARNYA SARANA WAJIB PAJAK UNTUK MENETAPKAN SENDIRI BESARNYA
PAJAK YANG TERUTANG, DENGAN CARA :PAJAK YANG TERUTANG, DENGAN CARA :
MELAPORKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENGHITUNGAN MELAPORKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENGHITUNGAN JUMLAH PAJAK YANG SEBENARNYA TERUTANG;JUMLAH PAJAK YANG SEBENARNYA TERUTANG;
MELAPORKAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DILAKSANAKAN MELAPORKAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DILAKSANAKAN SENDIRI DALAM SUATU TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK ;SENDIRI DALAM SUATU TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK ;
MELAPORKAN PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK YANG MELAPORKAN PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN DALAM SUATU TAHUN PAJAK ;DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN DALAM SUATU TAHUN PAJAK ;
MELAPORKAN PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK DAN MELAPORKAN PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK DAN ATAU BUKAN OBJEK PAJAK;ATAU BUKAN OBJEK PAJAK;
MELAPORKAN HARTA DAN KEWAJIBAN.MELAPORKAN HARTA DAN KEWAJIBAN.
YANG WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT YANG WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN WP OP :TAHUNAN WP OP :
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS;USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS;
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI MODAL DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI MODAL DAN LAIN-LAIN;LAIN-LAIN;
PEGAWAI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, PEGAWAI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN YANG JUMLAHNYA TELAH MELEBIHI PTKP;JASA ATAU KEGIATAN YANG JUMLAHNYA TELAH MELEBIHI PTKP;
KUASA WARISAN YANG BELUM TERBAGI;KUASA WARISAN YANG BELUM TERBAGI;
PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PEGAWAI BUMN/D SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PEGAWAI BUMN/D SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO.33 TAHUN 1986;PRESIDEN NO.33 TAHUN 1986;
WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA PADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PERWAKILAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA PADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL; ORGANISASI INTERNASIONAL;
ORANG ASING YANG BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN ATAU ORANG ASING YANG BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN ATAU ORANG YANG DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT UNTUK ORANG YANG DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT UNTUK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA;BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA;
MASING-MASING SUAMI ISTERI YANG DIKENAKAN PPH SECARA TERPISAH DALAM HAL :MASING-MASING SUAMI ISTERI YANG DIKENAKAN PPH SECARA TERPISAH DALAM HAL :
- SUAMI ISTERI TELAH HIDUP BERPISAH;- SUAMI ISTERI TELAH HIDUP BERPISAH;
- DIKEHENDAKI SECARA TERTULIS OLEH SUAMI ISTERI BERDASARKAN PERJANJIAN PEMIISAHAN HARTA - DIKEHENDAKI SECARA TERTULIS OLEH SUAMI ISTERI BERDASARKAN PERJANJIAN PEMIISAHAN HARTA DAN PENGHASILANDAN PENGHASILAN
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNANBATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN(PASAL 3 AYAT 3 HURUF b, UU KUP)(PASAL 3 AYAT 3 HURUF b, UU KUP)
PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK (31 SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK (31 MARET) ATAU;MARET) ATAU;
PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR (BAGI SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR (BAGI WP YANG TAHUN BUKUNYA TIDAK SAMA WP YANG TAHUN BUKUNYA TIDAK SAMA DENGAN TAHUN TAKWIM)DENGAN TAHUN TAKWIM)
TEMPAT PENYAMPAIAN SPTTEMPAT PENYAMPAIAN SPT
KPP TEMPAT WP TERDAFTAR ATAU KP-4 YANG WILAYAH KPP TEMPAT WP TERDAFTAR ATAU KP-4 YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL WPKERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL WP
CARA PENYAMPAIAN SPT
• LANGSUNG• POS SECARA TERCATAT
BATAS WAKTU PELUNASAN PPH PASAL 29BATAS WAKTU PELUNASAN PPH PASAL 29
JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR (PPH JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR (PPH PASAL 29) HARUS DILUNASI PASAL 29) HARUS DILUNASI SEBELUM SURAT SEBELUM SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN DISAMPAIKAN.PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN DISAMPAIKAN.
PEMBETULAN SPT TAHUNANPEMBETULAN SPT TAHUNAN
1. Sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.
2. Sanksi administrasi atas pengungkapan ketidakbenaran dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150%.
Catatan: disesuaikan dengan tatanan sanksi administrasi Pasal 13A.
SANKSI BAGI WPSANKSI BAGI WP Sanksi Administrasi :Sanksi Administrasi :
DENDA KETERLAMBATAN MENYAMPAIKAN SPT:
1. SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI RP100.000,00;
2.2. ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK YANG ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG DIKENAKAN SANKSI DENDA BUNGA 2 % TERUTANG DIKENAKAN SANKSI DENDA BUNGA 2 % SEBULAN.SEBULAN.
3.3. SPT YANG TIDAK DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA DAN SPT YANG TIDAK DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA DAN TELAH DITEGUR , MAKA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT TELAH DITEGUR , MAKA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) DENGAN SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN (SKPKB) DENGAN SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN SEBESAR 50 % DARI PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG SEBESAR 50 % DARI PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYARDIBAYAR.
YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA
DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA
JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH
SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL 25 MARET
PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK
PTKP PTKP LAMA PTKP BARU
Mulai 1-1-2009SETAHUN
(Rp)SEBULAN
(Rp)SETAHUN
(Rp)SEBULAN
(Rp)
WP 13.200.000.-
1.100.000,- 15.840.000.- 1.320.000,-
WP KAWIN 1.200.000.- 100.000,- 1.320.000.- 110.000,-
ISTERI BEKERJA
13.200.000.-
1.100.000,- 15.840.000.- 1.320.000,-
TANGGUNGAN 1.200.000.- 100.000,- 1.320.000.- 110.000,-
MAKS. TANGGUNGAN
K/3 K/3
CONTOH PENGHITUNGANCONTOH PENGHITUNGANPENGHASILAN TIDAK KENA PAJAKPENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
PERUNTUKAN STATUS PTKP
Wajib Pajak Orang Pribadi TK 13.200.000
Wajib Pajak Kawin K / - 14.400.000
Wajib Pajak Kawin + 1 tanggungan K / 1 15.600.000
Wajib Pajak Kawin + 2 tanggungan K / 2 16.800.000
Wajib Pajak Kawin + 3 tanggungan K / 3 18.000.000
Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung
K / I/- 26.400.000
Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung + 1 tanggungan
K / I/1 27.600.000
Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung + 2 tanggungan
K / I/2 28.800.000
Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung + 3 tanggungan
K / I/3 30.000.000
9. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 9. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a Pasal 17 ayat (1) a
NO Lapisan Penghasilan Tarif
1. S.d Rp 25.000.000,- 5%
2. Di atas Rp25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,- 10%
3. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000 15%
4. Di atas Rp100.000.000,- s.d.Rp200.000.000,- 25%
5. Di atas Rp200.000.000,- 35%
KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):
KETENTUAN LAMA:
NO Lapisan Penghasilan Tarif
1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%
2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15%
3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25%
4. Di atas Rp500.000.000,- 30%
BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUNBIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN
(MAKSIMAL)SETAHUNSETAHUN
(MAKSIMAL)SEBULANSEBULAN
BIAYA JABATAN
BIAYA PENSIUN
5 % x 5 % x PENGHASILAN BRUTOPENGHASILAN BRUTO
(GAJI)(GAJI)
5 % x 5 % x PENGHASILAN BRUTOPENGHASILAN BRUTO
(PENSIUN)(PENSIUN)
1.296.0001.296.000
432.000432.000
108.000108.000
36.00036.000
Induk SPT 1770 – S Tahun Induk SPT 1770 – S Tahun 20082008
Lampiran SPT 1770 – S Tahun 2008Lampiran SPT 1770 – S Tahun 2008Form 1770 S – 1 & 1770 S - 2Form 1770 S – 1 & 1770 S - 2
88
• Nama : M. Taufik Hidayat• NPWP : 04.234.567.8.910.000• Pekerjaan : Pegawai PT. Pondok Indah
Golf Course• Alamat : Jl. Damai No. 24
Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan
• No. Telp/Fax: 021-5555555• Jabatan : Kepala Divisi Payroll• Status : Menikah• Tanggungan : 2 orang anak
8
A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2007 (Formulir 1721-A1)::::
(+)
: *): **) (+)
=
=
- Biaya Jabatan 5%x 80.101.170 = 4.005.058,5
Rp 4.800.000 Rp 2.400.000
2.733.794Rp Rp 4.029.794
Rp 20.250.325 =
Rp 12.150.195 Rp 40.500.650
Rp 1.296.000
Gaji pokokTunjangan lainnya, Uang Lembur, dll
Rp 80.101.170 Penghasilan Bruto Setahun
Rp 76.071.376 Penghasilan Neto Setahun
Honorarium dan Imbalan lain sejenisnyaPremi Asuransi dibayar pemberi kerjaTantiem, Bonus, Gratifikasi
- Iuran Pensiun
Pengurangan :
Data Wajib Pajak Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2008Orang Pribadi Tahun 2008
IURAN PENSIUN = 4.75% x GAJI
POKOK
BIAYA JABATAN = 5% x
PENGHASILAN BRUTO, MAKS.
1.296.000/Tahun108.000/Bulan
=
::: (+)
=
==
=
*)
**)
10% x Rp 25.000.000
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak
N I H I L PPh Telah DipotongPPh yang kurang atau lebih dibayar
Rp 16.800.000
Rp 5.140.650
Penghasilan Kena PajakPPh Terutang
- Anak 2 orang @ Rp 1.200.000
Rp 76.071.376
Rp 13.200.000 Rp 1.200.000 Rp 2.400.000
5 % x Rp 25.000.000 Rp 59.271.000 Rp 5.140.650
Iuran pensiun sebesar 6,75 % x gaji pokok
Rp 59.271.376
Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilansebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimumsebesar Rp 1.296.000,-setahun atau Rp 108.000,- sebulan.
Penghasilan NetoPTKP ( K/ 2 )- Wajib Pajak- Status Kawin
15% x Rp. 9.271.000
PKP DIBULATKAN
RIBUAN PENUH KEBAWAH
8
Keterangan Tambahan:
B RINCIAN PENGHASILAN ISTRI TAHUN 2007
Isteri bekerja pada Bank Indonesia sebagai Direktur Keuangan Internal(Formulir 1721-A1)Penghasilan Isteri setahun
:(-)
Dikurangi PTKPPenghasilan Kena PajakPPh Terutang
Rp 29.126.000.- (dipotong oleh BI)29.126.000Rp
Pak M. Taufik Hidayat juga mendapatkan honor sebagai Pengajar di Universitas Indonesiasebesar Rp 14.000.000,- dan bendaharawan UI telah melakukan pemotongan PPh 21 sesuaiketentuan yaitu 5%. (Dibawah Rp. 25.000.000) ( Lihat Bukti Pemotongan PPh 21 )
186.000.000Rp
1.296.000Rp
184.704.000Rp 13.200.000Rp
171.504.000Rp
PengurangBiaya Jabatan 5% x 186.000.000 = 9.300.000
5% x 25.000.00010% x 25.000.00015% x 50.000.00025% x 71.504.000
8
DATA HARTA DAN KEWAJIBAN :
1. Rumah yang ditempati dibeli tahun 1990 dengan harga Rp 50.000.000,00
2. Mobil Toyota Kijang tahun 1990 dibeli tahun 1999 dengan Harga Perolehan Rp60.000.000,-
3. Mobil Toyota Avanza tahun 2006 dibeli kredit dengan harga Rp 100.000.000,-
4. Deposito di bank BRI cabang Senayan semenjak tahun 1999 sejumlah Rp 50.000.000,- dengan bunga per tahun Rp 3.000.000
5. Pinjaman kepada Lembaga Leasing Oto Multi Finance Tahun 2006 sejumlah Rp. 100.000.000 selama 3 tahun dengan bunga 10% pertahun
• PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
• DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN
• DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
N P W P :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
(1)
1 Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI
Bunga/Diskonto Obligasi yang Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek
Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun yang Dibayar Sekaligus
Bangunan yang Diterima Dalam Rangka BangunGuna Serah
10 Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final :
Penghasilan Lain yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final
8
Penghasilan Isteri dari Satu Pemberi Kerja
Penghasilan Anak dari Pekerjaan
11
10a
10b
Sewa atas Tanah dan/atau Bangunan
6
2
5
3
4
7
JBAJUMLAH BAGIAN A
PPh TERUTANG
LAMPIRAN - II
NO.DASAR PENGENAAN PAJAK/
PENGHASILAN BRUTO
FO
RM
UL
IR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMBER/JENIS PENGHASILAN
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI1770 S - IIDEPARTEMEN KEUANGAN RI
TA
HU
N P
AJA
K
9
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
(Rupiah)(4)(2) (3)
2 0
Hadiah Undian
Penjualan Saham di Bursa Efek
Honorarium atas Beban APBN/APBD
DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
0 8
0 4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0
DI ISI DENGAN NPWP WP
SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721 –A1/A2DI ISI DENGAN NAMA WP
SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721 –A1/A2
M T A U F I K H I D A Y A T
3.000.000DI ISI DENGAN
BESARNYA PENGHASILAN
BRUTO
600.000
PPh TERUTANG BUNGA
DEVIDEN20% x PH.
BRUTO
29.726.000
186.000.000 29.126.000
DIISI DENGAN Hasil Penjumlahan dari Jumlah PPh Terutang pada kolom (4) dari masing-masing
sumber / jenis penghasilan.
DIISI DARI PENGHASILAN YANG TERCANTUM DALAM FORMULIR 1721-A1 Atas
Nama “ISTRI”
BAGIAN B : DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN
(1)
1
2
3
4
5
6dst
PEROLEHANJENIS HARTANO.
(3) (4)
TAHUN
(2)
KETERANGAN(Rupiah)
HARGA PEROLEHAN
(5)
JUMLAH BAGIAN B JBB
DI ISI DENGAN JENIS HARTA WAJIB PAJAK
Rumah (Jl. Damai No. 24)
DI ISI DENGAN TAHUN
PEROLEHAN JENIS HARTA
WP
DI ISI DENGAN HARGA
PEROLEHAN WP
Toyota KijangToyota AvanzaTanah (1000m2)
Deposito di BRI
1990
1999
2006
20001999
50.000.000
60.000.000
100.000.000600.000.000
50.000.000
DIISI DENGAN Hasil
Penjumlahan Seluruh Harta
pada kolom (4).
860.000.000
NOP : 11123456789321654
BPKB : H-123456
BPKB : H-123456, Kredit
NOP : 987654321789654321
BAGIAN C : DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
(1)
1
2
3
4
5
6dst
Halaman ke- dari halaman Lampiran-IID.1.1.32.53
PEMBERI PINJAMAN
JBCJUMLAH BAGIAN C
(4)(2)
ALAMATNO.
(5)
TAHUN PEMINJAMANPEMBERI PINJAMAN
(3)
JUMLAHNAMA
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI 1 1
DI ISI DENGAN NOMOR
HALAMAN
DI ISI DENGAN HASIL
PENJUMLAHAN SELURUH
KEWAJIBAN/UTANG PADA KOLOM (5)
Oto Multi Finance Jl. Kapten Tendean No. 36 2006 Rp. 130.000.000
Rp. 130.000.000
• PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
• PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
• DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH
N P W P :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA(Tidak Termasuk Penghasilan Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final)
(1)
angka (2)
FO
RM
UL
IR 1770 S - I
(3)
JUMLAH PENGHASILAN
0DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TA
HU
N P
AJA
K
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A
(2)
Penghasilan Lainnya
2LAMPIRAN - I
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
Dividen
Bunga
Royalti
6
7
NO. JENIS PENGHASILAN(Rupiah)
Sewa
JUMLAH BAGIAN A
1
2
3
4
5
JBA
Penghargaan dan Hadiah
Keuntungan dari Penjualan / Pengalihan Harta
DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
0 8
0 4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0
DI ISI DENGAN NPWP WP
SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721 –A1/A2
DI ISI DENGAN NAMA WP
SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721 –A1/A2
M T A U F I K H I D A Y A T
DI ISI DENGAN JUMLAH
PENGHASILAN & PINDAHKAN KE BAGIAN A KE
FORMULIR INDUK 1770 S BAGIAN
ANGKA (2)
-
14.000.00014.000.000
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
(1)
Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak Atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi
JUMLAH BAGIAN B
(3)
(Rupiah)JUMLAH PENGHASILAN
Penghasilan Lainnya yang Tidak Termasuk Objek Pajak
(2)
JENIS PENGHASILAN
Warisan
Bantuan / Sumbangan / Hibah
Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa
NO.
5
3
4
1
2
JBB
DI ISI DENGAN HASIL
PENJUMLAHAN SELURUH
PENGHASILAN TIDAK TERMASUK
OBJEK PAJAK
-
BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAINDAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9dst
Catatan : Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk
*) - DTP : Ditanggung Pemerintah 1770 S Bagian D angka (12)
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-ID.1.1.32.52
JUMLAH PPh YANG
(7)(6)
DIPOTONG / DIPUNGUTPPh PASAL 21/22/23/24/26/DTP
JENIS PAJAK :
JUMLAH BAGIAN C
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PEMUNGUT PAJAKPEMUNGUT PAJAK
NPWP PEMOTONG/NAMA PEMOTONG/
JBC
(2) (3)
TANGGAL(4) (5)
NOMORNO
PT. Pondok Indah Golf Course 01.135.468.9.110.000 03 03-01-2008 PPh 21 5.140.650
Rp. 5.840.650
1 1
DI ISI DENGAN NOMOR
HALAMAN
DI ISI DENGAN JUMLAH PINJAMAN & PINDAHKAN KE
BAGIAN C FORMULIR INDUK 1770 S Bagian D
angka (12)
-
Bendaharawan Univ. Indonesia 01.001.123.5.011.000 004 03-01-2008 PPh 21 700.000
MEMPUNYAI PENGHASILAN :• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA• DALAM NEGERI LAINNYA• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
• SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • • BERI TANDA "X" PADA
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
PEKERJAAN : KLU :
NO. TELEPON : - NO. FAKS : -
PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
1 …….……………………………………………..[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan]
2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA ……………………………………………………………………………………………………….[Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]
3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI ………………………………………………………………………………………………………………………….[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]
4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3) ………………………………………………………………………………………
5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK ……………………………………………………………………………
6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5) ………………..
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
3
A.
PE
NG
HA
SIL
AN
NE
TO
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN 1
6
PERHATIAN
IDE
NT
ITA
S
TA
HU
N P
AJA
K
FO
RM
UL
IR
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK02
1770 S
4
5
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
2
ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
RUPIAH *)
DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
0 8
0 4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0
DI ISI DENGAN NPWP WP
SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721 –A1/A2
DI ISI DENGAN NAMA WP
SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721 –A1/A2
M T A U F I K H I D A Y A T
DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP
SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721 –A1/A2P E G A W A I P T P I G C
DI ISI DENGAN NOMOR
TELEPON WP YANG DAPAT DIHUBUNGI
0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5DI ISI
DENGAN NOMOR FAX
WP
0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5
INDUK SPT TAHUNAN 1770 S INDUK SPT TAHUNAN 1770 S Huruf AHuruf A
76.071.376
14.000.000-
90.071.376
-
90.071.376
7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ K/I/ PH/ HB/
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) ……………………………………………………………………………………………. 8
9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) ……………………………………………………………………
10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN ………………………………………
11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10) ……………………………………………………………………………………………
12NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]
13 a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ……………………………………………………..b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 a. PPh PASAL 25 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) ………………………………………………………
c. FISKAL LUAR NEGERI …………………………………………………………….
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
7
9
D.
KR
ED
IT P
AJA
K
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
15
12PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR
……………………………………………………………………….
(11-12)
14c
13
14a
14b
10
11
C.
PP
h T
ER
UT
AN
GB
.PE
NG
HA
SIL
AN
K
EN
A P
AJA
K
2 16.800.000
73.271.000
7.240.706
-
7.240.706
5.840.650
1.400.056x
16 a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. DIRESTITUSIKAN
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR
DIHITUNG BERDASARKAN
a. 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13
b. PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
a. Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 d. Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
b. Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak e. …………………………………………………………..
c. Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL
NAMA LENGKAP :
N P W P :
F.1.1.32.18
THN
TANDA TANGAN
18
PERNYATAAN
F. A
NG
SU
RA
N P
Ph
P
AS
AL
25
TA
HU
N
PA
JAK
B
ER
IKU
TN
YA
TGL BLN
G. L
AM
PIR
AN
……………………………………………………………………………………………………………………..
(13-15) 16
E. P
Ph
KU
RA
NG
/LE
BIH
B
AY
AR
THNBLNTGL
TGL LUNAS
JANGAN LUPA UNTUK
DITANDATANGANI
1.400.056
xxx
x 2 7 0 3 2 0 0 9
M T A U F I K H I D A Y A T
0 4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0
x
x
116.671
2 7 0 3 0 9
Rp 60.000.000
YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA
DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA
JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH
SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL 25 MARET
PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK
DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
0 8
0 4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 0 0
DI ISI DENGAN NPWP WP
SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721 –A1/A2
DI ISI DENGAN NAMA WP
SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721 –A1/A2M T A U F I K H I D A Y A T DI ISI DENGAN
PEKERJAAN WP SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721 –A1/A2
T E K N I S I M E S I N
DI ISI DENGAN NOMOR
TELEPON WP YANG DAPAT DIHUBUNGI
0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5
DI ISI DENGAN NOMOR FAX
WP
0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5
10.500.000
25.000.000
DIISI DENGAN TANGGAL SAAT SPT INI
DITANDATANGANI
2 5. 0 3 2 0 0 7JANGAN LUPA
UNTUK DITANDATANGAN
I
• BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
• LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2* • ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
PEKERJAAN : KLU :
NO. TELEPON : - NO. FAKSIMILI : -
PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA
JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN ………………………….. Rp.
JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN …………………………… Rp.
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari
satu pemberi kerja.
TANGGAL
*) Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 w ajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS
TAH
UN
PA
JAK
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 2 0
THN
YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DENGAN PENGHASILAN BRUTO TIDAK MELEBIHI Rp. 48 JUTA
SETAHUN DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERHATIAN
IDE
NTI
TAS
FOR
MU
LIR 1770 SS
SPT TAHUNAN
PERNYATAAN
TANDA TANGAN
TGL BLN
DIISI DENGAN JUMLAH SELURUH UTANG YANG DIPEROLEH/DIMILIKI,
TERMASUK UTANG BUNGA. MISALNYA: PINJAMAN BANK ATAU KOPERASI
DIISI DENGAN NILAI PEROLEHAN DARI SELURUH
HARTA YANG DIMILIKI SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERPAJAKAN YANG BERLAKU. MISALNYA: RUMAH,
KENDARAAN BERMOTOR, KEBUN, SAWAH, PERHIASAN, DEPOSITO, TABUNGAN DLL.
LBR. 1 : UNTUK KPP LBR. 2 : UNTUK PEMO-
TONG PAJAK LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI
l BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
NOMOR URUT :
NPWP PEMOTONG PAJAK : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0
NAMA PEMOTONG PAJAK : PT ABC DEF
ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. MH. THAMRIN NO. 999 JAKARTA PUSAT
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT : M. TAUFIK HIDAYAT
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT : 0 4 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT : JL. KINTAMANI NO. 9 DENPASAR
JABATAN : TEKNISI MESIN
STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : KAWIN X TIDAK KAWIN X LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/……………. TK/………………. HB/……………
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : ……………………………………………….. S.d. …………………………………………………………..
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :
l PENGHASILAN BRUTO
GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT ----------------------------------------------------------------------------------------
TUNJANGAN PPh ------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB -------------------------------------------------------------
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA ------------------------------------------------------
PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA ---------------------------------------------------
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYAYANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 -----------------------------------------------------
JUMLAH (1 s.d. 6) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR -------------------------------------------------------------------------------------------------
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l PENGURANGAN
BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7 --------------
BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 --------------
IURAN PENSIUN, IURAN THT / JHT --------------------------------------------------------------------
JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN) --------------------------------------
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17) -------------------------------------------------------------------------------------
PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN ---------------------------------------------------------------------
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA ------------------------------------------------------------------------------------------
PPh PASAL 21 TERUTANG -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI -----------------------------------------------------------------------
a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24)JUMLAH PPh PASAL 21 --------------------------------------------------------------
b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)
JUMLAH TERSEBUT a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN......................................TAHUN.....................…PADA ANGKA 23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELAH b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN ........................TAHUN.....................…
…………………………….,. ……………………………………………..JAKARTA , 10 JANUARI 2008(Tempat) (Tanggal)
B. X PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
145
26.26 -
25. 25 -
23. 23 385,000 24. 24 385,000
21. 21 385,000 22. 22 -
19. 19 7,700,000 20. 20 -
17. 17 13,200,000 18. 18 7,700,000
15. 15 - 16. 16 20,900,000
14. 14 20,900,000
12. 12
13. 13 1,100,000
10. 10 975,000 11. 11 125,000
9. 9 22,000,000
7. 7 19,500,000 8. 8 2,500,000
5. 5
6. 6
3. 3 1,500,0004. 4
1. 1 18,000,0002. 2
(Rupiah)
2 1 0
1 0 0
DEPARTEMEN KEUANGAN R I TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN TAKWIM
2 0 0 7
LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNANPAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI FORMULIRTETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU 1721 - A1TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
Kewajiban Wajib PajakKewajiban Wajib Pajak
Wajib Pajak berkewajiban :1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan
buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
3. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA
Hak Wajib PajakHak Wajib Pajak
• Mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak
• Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran, WP berhak menerima bunga 2% per bulan, maksimum 24 bulan.
Dalam hal dilakukan pemeriksaan:• Meminta Surat Perintah
Pemeriksaan• Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa• Mendapat penjelasan mengenai
maksud dan tujuan pemeriksaan• Meminta rincian perbedaan antara
hasil pemeriksaan dan SPT
Hak Wajib PajakHak Wajib Pajak
Hak Wajib PajakHak Wajib Pajak• Wajib Pajak berhak untuk melakukan
pembetulan atas kemauan sendiri apabila terdapat kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
• Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak.
• Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dalam waktu 3 bulan sejak keputusdan keberatan diterima.
• Apabila belum puas dengan Putusan Banding, WP berhak mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
Hak Wajib PajakHak Wajib PajakWajib Pajak berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang disampaikan kepada DJP, misalnya:• SPT• Laporan Keuangan• Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia,• Dll.
Hak Wajib PajakHak Wajib Pajak
• Pengangsuran Pembayaran• Penundaan Pelaporan SPT
Tahunan• Pengurangan PPh Pasal 25• Pengurangan PBB• Pembebasan Pajak• Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak
Berkaitan dengan Pajak Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai:Pertambahan Nilai:
• Melakukan pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM yang telah dipungut
• Membuat Faktur Pajak• Mengisi SPT Masa PPN dan
melaporkan ke KPP
Wajib melakukan Wajib melakukan pembukuan/pencatatan?pembukuan/pencatatan?
Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, harus mengadakan pembukuan/pencatatan.
PembukuanPembukuanProses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang:– Keadaan harta– Kewajiban atau utang– Modal– Penghasilan dan Biaya
Yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi pada setiap akhir tahun pajak
Hubungi kami di:
021-5251234Telepon
500200KRING PAJAK
Email : [email protected] [email protected]
Website : www.pajak.go.id
SMS 0813 178 72525 ( 0813 178 PAJAK )