Masukan tertulis BKPRN Kota Semarang

No. Muatan RTRW Kota Semarang Masukan Rita Dwi Kusumawati (Staf Subdit Perencanaan Wilayah Sungai Dlt.BPSDA 1 Pasal 29 Jaringan prasarana SDA bisa ditambahkan dengan pengendalian banjir

dan rob 2 Pasal 56-57 Daerah sempadan sungai, bendungan, dan embung disebutkan dengan

jaraknya 3 Jika ada peta genangan banjir dan rob, bisa dilampirkan 4 Kota Semarang masuk dalam wilayah sungai Jratunseluna yang

merupakan wilayah sungai strategis nasional. Mohon disebutkan dalam raperda

Handoyo (Dit. Bandar Udara, Kementerian Perhubungan 1 Bandara Ahmad Yani

Pasal 78 (1) Rencana kawasan transportasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 69 huruf i meliputi: a. peningkatan kualitas kawasan Bandar Udara Ahmad

Yani;

Bandara Ahmad Yani sebagai bandara pengumpul skala sekunder

2 Pasal 22 Rencana sistem prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berupa pengembangan dan peningkatan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Kecamatan Semarang Barat.

Untuk rencana pengembangan dan peningkatan Bandara Ahmad Yani perlu mengacu pada Rencana Induk Bandara (KM 53 Tahun 2007)

3 Pasal 102 ayat 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan

transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. kegiatan dan atau bangunan pada kawasan sekitar

bandara wajib mematuhi ketentuan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP); dan

Sudah terakomodir di dalam Raperda Contoh: Sudah ada KKOP Bandara Ahmad Yani (KM No.35 Tahun 2008).

Kawasan KKOP <15km. Dapat dikoordinasikan dengan Ditjen Perhubungan Udara

Untuk kegiatan mendirikan bangunan di sekitar Bandara wajib mematuhi ketentuan KKOP dan dapat dikoordinasikan dengan Ditjen Perhubungan Udara (untuk menentukan berapa ketinggian bangunan

b. pembangunan dan operasional jalan menyisir pantai dilarang menganggu aktivitas bandara.

yang direkomendasikan)

4 Sistem Drainase dan Ruang Terbuka Hijau Bandara Pasal 42 (2) Sistem Drainase Semarang Barat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) sub sistem, meliputi : d. Sub Sistem Bandara Ahmad Yani dengan luas kurang

lebih 424 ha yang merupakan kawasan drainase semi tertutup.

Pasal 60 (4) Ruang terbuka hijau pengaman lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf d, meliputi : p. pengembangan ruang terbuka hijau kawasan bandar

udara dengan luas kurang lebih sebesar 203 Ha;

Apakah sistem drainase bandara dan ruang terbuka hijau mempunyai kajian/sumber data terkait dengan disebutkannya luasan tersebut?

Kalau tidak ada sumber data/kajiannya sebaiknya tidak dicantumkan dalam Raperda, cukup dikaji/diatur di dalam Rencana Induk Bandara

Ir. Aminuddin, MT (Pusat Lingkungan Geologi, Kementerian ESDM) 1 Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 24 (1) Rencana jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf a meliputi : a. saluran tegangan ekstra tinggi (SUTET); b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT); c. saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan d. bangunan pengelolaan jaringan listrik.

Mohon untuk dibedakan kapasitas eksisting yang ada sekarang dan kapasitas rencana ke depan hingga tahun 2030

Mohon dilengkapi dengan peta jaringan tenaga listrik

2 Rencana Sistem Prasarana Drainase Pasal 40 Rencana sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas : a. sistem drainase Mangkang; b. sistem drainase Semarang Barat; c. sistem drainase Semarang Tengah; dan d. sistem drainase Semarang Timur.

Sistem drainase sudah direncanakan dengan matang , tapi mengapa sampai saat ini masih terjadi banjir? Hal apa yang salah?

3 Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya Pasal 53

Untuk rencana kawasan resapan air dan rencana pengelolaan kawasan resapan air ditetapkan dengan luas kurang lebih 433 ha, terdapat di

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi kawasan yang memiliki kelerengan diatas 40% dengan fungsi kawasan resapan air.

(2) kawasan resapan air ditetapkan dengan luas kurang lebih 433 ha, terdapat di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Candisari.

(3) Rencana kawasan resapan air meliputi : a. melakukan rehabilitasi kawasan resapan air yang telah

gundul melalui penghijaun; dan b. mengarahkan pemanfaatan ruang di kawasan resapan

air untuk fungsi hutan;

kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanikm Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Candisari. Perlu dilengkapi dengan Peta Potensi Sumber Daya Air Tanah

4 Kawasan rawan bencana tanah longsor Pasal 68 (1) Kawasan rawan bencana rawan gerakan tanah dan longsor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c meliputi : a. kawasan rawan bencana gerakan tanah; b. kawasan sesar aktif; dan c. kawasan rawan bencana longsor.

Kawasan rawan bencana tanah longsor sudah lengkap Perlu dilengkapi dengan peta, apa sudah ada?

Adhi Maskawan (Bagian Hukum Sesditjen Penataan Ruang) 1 Konsideran Mengingat Untuk ditambahkan PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 2 Pasal 123 ayat (2) hurud c dan d

c. penghentian izin d. penalti

“Penghentian izin” dan “penalti” dapat merupakan hal yang sama dengan sanksi administrative, dan lebih berat pada substansi sanksi, seperti pencabutan/pembatalan izin, dan denda

3 Pasal 132

Pengawasan bukan bentuk pengendalian, dan ketentuan pasal 131 huruf g sudah mengatur ketentuan pasal 132 huruf a. Usulan untuk menghapuskan pasal 132 dan terkait peran masyarakat disesuaikan dengan PP No.68 tahun 2010

4 Bab IX Pengawasan dan Pembinaan Penataan Ruang

Diperhatikan penomeran pasal Disesuaikan dengan manajemen penataan ruang (pembinaan

pengawasan)

Pada “pengawasan” untuk memperhatikan UUPR dan PP. “Pengawasan Teknis” dan “Pengawasan Khusus” yang tercantum dalam UUPR dan PP

Materi Penertiban sudah masuk dalam materi pengendalian (arahan sanksi)

5 Pasal 136 Pembinaan Pemanfaatan Ruang

Isi substansi pembinaan ini masih perlu ditambahkan dan disesuaikan dengan UUPR, karena tidak hanya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang

6 Ketentuan Lain-lain Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

Masukan/rumusan ketentuan lain-lain, peralihan dan penutup diupayakan tidak bertentangan dengan UUPR, karena apabila bertentangan berpotensi Perda batal demi hukum dan menjadi tidak berlaku, terutama dalam Ketentuan Peralihan yang berkaitan dengan izin pemanfaatan Usulan untuk ketentuan peralihan: (penting untuk diperhatikan, sehingga tidak bertentangan dengan UUPR)

Pasal … (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan

pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakuknya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut

disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan zin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Usulan untuk Ketentuan Lain-Lain: (dapat ditambahkan/disesuaikan dengan raperda)

Pasal…. (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah ….. adalah 20 (dua

puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah …. dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Usulan untuk Ketentuan Penutup: (dapat ditambahkan/disesuaikan dengan raperda)

Pasal … Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peratruan Daerah Nomor ….. Tahun …. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah … dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal … Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ….(Prov/Kab/Kota) ….

Frederik P, MT (Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan) 1 Pasal 19 Sistem transportasi perkeretaapian perkotaan tidak hanya monorel,

tetapi juga kereta api komuter. Terkait pendanaan, monorel lebih banyak membutuhkan dana, sehingga diusulkan untuk menggunakan kereta api komuter. Penjelasan kereta api komuter tidak perlu dijelaskan lebih lanjut karena hanya berupa penyediaan sarana perkeretaapian yang memanfaatkan jaringan jalur KA yang ada

Setiap tahun sudah jaringan KA sudah ditingkatkan. Untuk Stasiun Tawang sudah dilakukan perbaikan, namun karena termasuk heritage, jadi sulit diperbaiki. Rencananya akan dibuat stasiun di atas agar tidak terkena rob

2 Pasal 20 Ditambahkan: 1. Reaktivasi jalur KA yang ‘mati’ antara Semarang-Demak 2. Rencana pembangunan jalur KA dari Semarang gudang ke Pelabuhan

Tanjung Emas Yosi (LLAJ, Kementerian Perhubungan) 1 Pasal 14 Koreksi:

a. Rencana sistem jaringan transportasi darat 2 Pasal 15

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat Sistem Jaringan Transportasi Darat terdiri dari: a. Jaringan LLAJ

- Jaringan jalan dan jembatan - Jaringan prasarana LLAJ

1. Terminal penumpang 2. Pengujian KB 3. Jembatan timbang

- Jaringan pelayanan 1. Trayek angkutan penumpang 2. Trayek angkutan barang

b. Jaringan LLASDP c. Jaringan Perkotaan

3 Pasal 111 Sesuai UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 99 tentang Andaltalin: Setiap rencana pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran serta bangkitan dan tarikan angkutan jalan

wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas Dhioh (LLAJ, Kementerian Perhubungan) 1 Pasal 15 Dalam peta jaringan jalan perlu ditambahkan dengan:

- Letak teminal barang - Letak jembatan timbang - Letak pengujian kendaraan bermotor - Letak jembatan penghubung - Halte

Zonasi pada kawasan transportasi dan ruang parkir 2 Pasal 48 Perlu ditambahkan rencana jaringan pejalan kaki dan system angkutan

umum dan ruang parkir Agung R (Kementerian Pertahanan) 1 Konsideran Agar dimasukkan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomer 3, dan seterusnya) Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara

nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan 2 Pasal 6

Ayat (1) (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

Ayat (1) perlu ditambahkan dengan d. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

negara Ditambahkan ayat (5)

Strategi untuk penginkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi: a. Menetapkan kawasan strategis kota dengan fungsi khusus

pertahanan dan keamanan b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di sekitar

Kawasan Khusus Pertahanan dan Keamanan c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya

tidak terbangun di sekitar kawasan strategis kota sebagai zona penyangga yang memisahkan dengan kawasan terbangun

d. Turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan/TNI 3 Pasal 21 Perlu ditambahkan ayat (3):

Tatana kepelabuhanan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan Negara dengan tidak menutup akses kepelabuhanan dan fasilitas TNI-AL

4 Pasal 22 Tatanan kebandarudaraan harus mendukung keberadaan dan

Rencana sistem prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berupa pengembangan dan peningkatan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Kecamatan Semarang Barat

operasional TNI-AU

5 Pasal 69 “Kawasan militer” diubah menjadi kawasan pertahanan, dan pasal lainnya agar menyesuaikan

6 Pasal 79 (Rencana Kawasan Militer) Agar ditambahkan kawasan kawasan pertahanan lainnya baik matra darat, matra laut maupun udara

7 Pasal 91 Rencana penetapan kawasan strategis meliputi : a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup; dan c. kawasan strategis sosial budaya.

Rencana penetapan kawasan strategis: Kawasan strategis pertahanan keamanan

8 Pasal 95 Perlu ditambahkan pasal: Kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan criteria: Diperuntukkan bagi kepentingan pertahanan dan keamanan secara

strategis nasional Diperuntukkan bagi basis militer, daerah militer dan sebagainya

9 Agar kawasan pertahanan dan keamanan digambarkan secara lebih lengkap dalam peta

Isnaeni (Bina Program Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum) 1 Pasal 30 ayat (2) dan (3)

(2) Rencana perlindungan terhadap daerah aliran sungai (DAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi DAS Tugu, DAS Babon, DAS Banjir Kanal Barat, DAS Banjir Kanal Timur, DAS Blorong, Bringin, DAS Plumbon, DAS Silandak, DAS Barat, DAS Tengah, DAS Timur.

(3) Rencana pengembangan bendung dan atau embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

Ayat (2), agar disebutkan bahwa Kota Semarang terletak di wilayah sungai strategis nasional Jratunseluna

Ayat (2) kata “perlindungan” diganti menjadi “penanganan” Ayat (3) bagaimana dengan Waduk Diponegoro? Koordinasi dengan

Balai Pemalijuana Ayat (3) mohon sedikit disinggung mengenai daerah irigasi

2 Pasal 56 Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi sempadan sungai yang bertanggul dan

Mohon disebutkan lebar sempadannya di luar kawasan padat dan di kawasan padat penduduk. Misalnya sungai padat penduduk 10 m, sungai di luar 50m

sempadan sungai tidak bertanggul.

Pasal 57

Kawasan perlindungan bendung meliputi:

3 Istilah pada Pasal 30 Rencana pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan melalui:

Istilah pada Pasal 81 Luas kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a kurang lebih 344 Ha terdapat di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Tugu.

Dan seterusnya

“Prasarana Air Bersih” diganti “Prasarana Air Minum” “Sawah beririgasi teknis” menjadi “sawah beririgasi”

Perlu ditambahkan peta jalur evakuasi bencana Noor Fauziah Isnaeni (Dit. Bina Program dan Kemitraan, DJPR, Kementerian Pekerjaan Umum) 1 Pasal 3 (Kebijakan dan strategi penataan ruang) Kebijakan dan strategi tidak dibagi menjadi struktur, pola dan kawasan

strategis 2 Pasal 9 (Bagian Wilayah Kota) Nomenklatur BWK belum sesuai dengan Permen PU N0. 17 Taun 2009 Detty T (Dit. Pembinaan PRD Wil I, DJPR, Kementerian Pekerjaan Umum) 1 Kebijakan dan Strategi Kebijakan tidak di-breakdown berdasarkan struktur, pola dan kawasan

strategis, tetapi disusun berdasarkan tujuan, dan strategi dijabarkan berdasarkan berdasarkan arahan kebijakan

2 Struktur dan Pola Ruang Lihat koreksian Lampiran I 3 Ketentuan Pengendalian Lihat koreksian Lampiran II Suryo Pratono (Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan) 1 Konsideran Mengingat Mohon dimasukkan UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 2 Jaringan transportasi Mohon pada substansi jaringan transportasi: rencana yang dijadikan

subjudul dihapuskan saja karena sudah ada infrastruktur transportasi yang eksisting, seperti: Rencana pengembangan system jaringan transporasi, untuk recana pengembangan dihapuskan saja

3 Pasal 15, Sistem Transportasi Jalan Mohon diubah: Jaringan jalan Jaringan prasarana, meliputi:

- Terminal penumpang - Terminal barang - Jembatan timbang

Jaringan pelayanan angkutan meliputi: - Koridor busway - AKAP - AKDP

Mohon untuk jaringan pelayanan/trayek dicantumkan dalam substansi 4 Pasal 17 Mohon untuk koreksi. Terminal penumpang di Kota Semarang:

Terminal Tipe A Terminal Terboyo (dalam substansi disebutkan Mangkang, sedangkan Terminal Mangkang merupakan Terminal Tipe C)

5 Jaringan kereta api Mohon dicantumkan dalam jaringan kereta api untuk aksesnya: Akses/jalan kereta api dari kawasan industry ke Pelabuhan Tanjung

Mas Akses/jalan kereta api ke Bandara Ahmad Yani

6 Pasal 22 Mohon dicantumkan hierarki Bandara Ahmad Yani sebagai bandara pengumpul skala sekunder

Agustina Prasetyaningsih (Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, Kementerian Perhubungan) 1 Rencana Sistem Transportasi Laut

Pasal 21 (1) Rencana sistem prasarana transportasi laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berupa peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Utama Tanjung Mas di Kecamatan Semarang Utara sebagai Pelabuhan Internasional.

Dasar: 1. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 70 ayat (3) 2. PP No.61 tahun 2009 tetnang Kepelabuhanan Pasal 6 ayat (3)

Hierarki pelabuhan: - Pelabuhan utama - Pelabuhan pengumpul - Pelabuhan pengumpan

3. KM No. 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional; Hierarki pelabuhan Tanjung Mas adalah Pelabuhan Utama Hierarki Pelabuhan Tanjung Mas sudah sesuai dengan KM

No.53/2002, yaitu Pelabuhan Utama Peristilahannya agar disesuaikan Ayat (1) berbunyi “Pelabuhan Tanjung Mas di Kecamatan

Semarang Utara sebagai Pelabuhan Utama. Perlu diperhatikan bahwa dalam UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, terdapat perubahan terkait kewenangan pelabuhan. Dahulu yang berwenang adalah Pelindo, sekarang kewenangan diserahkan kepada otorita pelabuhan.

Hari Mulyadi (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM) 1 Rencana Sistem Prasarana Transportasi Laut

Paragraf 4 Pasal 21 (1) Rencana sistem prasarana transportasi laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berupa peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Utama Tanjung Mas di Kecamatan Semarang Utara sebagai Pelabuhan Internasional.

Agar diadakan perubahan nomenklatur, dengan tetap memperhatikan UU Pertahanan No.23/2002: Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut (3) Pelabuhan Tanjung Mas dibagi dalam rencana pola ruang dan diatur

pasal tersendiri masalah pola ruang Rencana pola ruang perlabuhan terdiri dari:

- Kawasan perairan - Kawasan pelabuhan

Kawasan perairan dimaksud meliputi: batas luar pelabuhan Tanjung Mas, batas lego jangkar dan area pandu Kawasan pelabuhan dimaksud meliputi: batas luar pelabuhan Tanjung Mas dari laut sampai dengan daratan ….km, kawasan peti kemas, dll

2 Bab IX Pengawasan dan Pembinaan Penataan Ruang Pencegahan, Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ruang - Pencegahan - Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraaan penataan

ruang, dilakukan pencegahan terhadap pelaksanaan penataan ruang - Pencegahan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dari sosialisasi,

pendidikan dan latihan kinerja aparat penataan ruang 3 Kawasan militer Diganti menjadi pertahanan, karena ada darat laut dan udara. Kalo

militer hanya darat (KODAM) Abril (Direktorat Penataan Ruang Nasional, DJPR, Kementerian Pekerjaan Umum) 1 Mengingat Nomor 9 UU 5/1992 tentang Cagar Budaya sudah ada yang baru tahun

2010, yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Apakah tidak perlu mempertimbangkan PP 24/2010 tentang Penggunaan

Kawasan Hutan. 2 Ruang Lingkup Pasal 2 poin f Sesuai Permen PU No.17/PRT/M/2009 seharusnya bukan arahan tetapi

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. 3 Rencana Struktur Ruang Sepertinya belum terlihat mempertimbangkan adanya pusat kegiatan

yang ada di atasnya/merupakan kewenangan provinsi atau nasional, misalnya: PKN Kedung Sepur.

4 Penetapan kawasan yang perlu disusun rencana rincinya Sebaiknya dalam raperda perlu disebutkan kawasan/bagian wilayah kota yang perlu segera disusun rencana rincinya (baik RDTR maupun RTR kawasan strategis) terkait pengembangan wilayah kota

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah 1 Tujuan dalam raperda Gunakan kata ‘terwujudnya’ 2 Rencana pengembangan jarignan transportasi Tambahkan jaringan transportasi sungai terkati “angkutan wisata

Sungai Kaligarang” berdasarkan Perda RTRWP Pasal 22 ayat (1) buruf b.

Kemudian menegaskan pengembangan system transportasi monorail, apakah bisa terwujud? Jika memberatkan dalam jangka waktu rencana 20 tahun system transportasi kereta api disesuaikan dengan Perda RTRWP saja

3 Sistem telekomunikasi Sesuaikan dengan Perda RTRWP pada pasal 25 ayat (3) huruf a dan b dengan jatingan layanan internet pada fasilitas umum di kota dan serat optic

4 Rencana pengembangan system jaringan prasarana sumber daya air

Sesuaikan dengan Permen PU No. 17, rencana system jaringan sumber daya air kota: 1) system jaringan air lintas wilayah, 2) system pengendalian banjir

5 Rencana prasarana air limbah Tambahkan mengenai IPAL untuk limbah B3 lihat Permen PU No. 17 Tahun 2009

6 Rencana system prasarana drainase Tambahkan system drainase kota menurut Permen PU No. 17 meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Kemudian tambahkan sesuai Perda RTRWP padal pasal 28 ayat (3) huruf e, tentang pengembangan sumur resapan

7 Kawasan lindung Tambahkan sesuai dengan Perda RTRWP pada pasal 65 ayat (2) dan (3) tentang kawasan lindung lainnya yaitu perlindungan plasma nutfah Tambahkan kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat lihat Perda

RTRWP pasal 34 Tambahkan kawasan pantai berhutan mangrove lihat Perda RTRWP padal pasal 47

8 Kawasan rawan bencana alam Tambahkan sesuai Perda RTRWP pasal 54 tentang Kawasan Rawan gelombang pasang, pasal 57 tentang kaasanrawan abrasi, pasal 58 tentang kawasan rawan angin topan

9 Kawasan budidaya Tambahkan sesuai Perda RTRWP pada pasal 71 tentang kawasan hutan rakyat, pasal 76 tentang kawasan peruntukan peternakan, pasal 82 ayat (1) tetntang wilayah kerja migas dan pasal 95 tentang kawasan pesisir Kemudian tambahkan utnku rencana kawasan budidaya, yaitu: 1) kawasan ruang evakuasi bencana (raperda sesuaikan dengan tabel indikasi program yaitu tentang evakuasi dituliskan ada) dan 2) kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sector informal (lihat Permen PU No. 17/2009)

10 Kawasan hutan produksi Tambahkan sesuai Perda RTRWP pada pasal 70 tentang HUtan Produksi terbatas

11 Kawasan industry Tambahkan sesuai Perda RTRWP pada pasal 86 tentang kawasan berikat 12 Kawasan strategis social budaya Tambahjab sesuai dengan Perda RTRWP pada pasal 101 huruf j, tentang

Masjid Agung Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Gedong Batu Semarang

13 Indikasi program Tabel tidak cocok dengan isi (tulis satuan rupiah pada besaran biaya) perbaiki sesuai dengan koreksi rencana penataan ruang di atas

14 Ketentuan umum peraturan zonasi Tambahkan kolom ketentuan umum intensitas bangunan, sesuai dengan Permen PU No. 17 Lampiran V

15 Untuk Tampilan naskah: Huruf cetak tebal tidak diperkenankan seperti BAB, paragraph dan penjelasan lainnya

Kelengkapan tanda baca dan konjungsi, seperti titik koma (;), titik (.), kata penghubung “dan”, penyebutan substansi dengan kata “meliputi = untuk lebih dari satu” sedangkan berupa = jika satu”, dll

Pengaturan tampilan penulisan naskah seperti: “center”, konsistensi font-kelurusan antar point pasal, ayat, huruf angka, dst, sesuaikan dengan UU No. 10 tahun 2004

Naskah pasal 2,3,4 dan 5 di print out dan disisipkan pada Raperda Jarak paragraph 3 pada hal 41 dan paragraph 12 halam 53

disesuaikan Kata berawalan me- diganti dengan pe-, seperti pada pasal 68 ayat 5 Konsistensi penyebutan judul substansi penjelas seperti “kawasan

peruntukan pertanian” pada paragraph 12 hal 53 dengan “kawasan pertanian” pada pasal 69 huruf k

Spasaiyang terlalu panjang pada pasal 90 halaman 55-56 Pada paragraph 14 pada pasal 84 ayat (1) diperinci menjadi huruf a,

b, c, dst Lebih jelasnya lihat koreksi dan UU no.10 tahun 2004

Wicak (Bappenas) 1 Perlu sinkronisasi visi misi penataan ruang dengan visi RPJP, RPJM

karena RTRW adalah matra ruang pembangunan daerah. RPJPD diturunkan menjadi RPJMD, sinkronkan dengan indikasi program 5tahunan

Indikasi program cukup baik, perlu dicermati SKPD yang terlibat dan lokasinya. Perlu dicermati agar konsentrasi pengembangan tidak berat di salah satu BWK

Dasar hukum dimasukkan yang memerintahkan langsung, UU No. 10 (tentang pembentukkan peraturan perundang-undangan), Perda RPJPD Kota (harus sinkron dengan tujaun dan jakstra penataan ruang kota)

Perlu diperhatikan PP68/2010 tentang Bentuk dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Kawasan pertanian berkelanjutan (terkait UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sebaiknya dijaga agar tidak ada potensi untuk beralih fungsi, misalnya ke fungsi pertambangan, permukiman, dll

Perlu dilengkapi dengan KLHS (KLHS cepat-quick KLHS) PUM Kemdagri Batas kota semarang, sedang dikaji sudah ada kesepakatan,

dilampirkan dan dissampaikan pada kita Fina Ulya (Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan) Perlu diperhatikan bahwa Terminal Mangkang bukan Terminal tipe

A.

Kecil kemungkinan Bandar udara Achmad Yani pindah. Tidak tepat jika dikatakan bahwa Bandar udara menghambat kemajuan wilayah kota. Bangunan bertingkat tetap boleh dibangun, menyesuaikan dengan KKOP yang ada.

Bappeda Kabupaten Demak 1 Jaringan trasportasi Harap dipastikan tipe terminal Terboyo, apakah A atau B. Hal ini

terkait dengan rencana Kab. Demak membuat terminal tipe A. Jika Terminal Terboyo tipe A, maka jaraknya kurang dari 30km, sehingga kemungkinan terminal demak tidak bisa menjadi Tipe A. Kalo Terminal Mangkang yang menjadi tipe A, maka Kabupaten Demak dapat menjadi tipe A.

RTRWP menetapkan Bandar udara di Kedungsepur. Oleh karena itu Kabupaten Demak ingin membuat Bandar Udara juga di Sayung, Demak.

Jalur kereta api: semarang-demak-kudus perlu dicoba dibangkitkan kembali. Saat ini rel tidak ada, dan stasiun udah ditempati orang.

Ikha (Ditjen Bina Pembangunan Daerah 1 Umum Substansi RTRW Kota Semarang ini harus disesuaikan dan

disinkronkan dengan RTRWN, RTR Pulau Jawa Bali, RTRW Provinsi Jawa Tengah (Perda Nomor 6 Tahun 2010), serta memperhatikan RTRW Kota/Kota yang berbatasan sehingga dapat tercapai harmonisasi penataan ruang.

Berdasarkan Pasal 186 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Raperda tentang RTRW Kota sebelum disahkan oleh Walikota terlebih dahulu dievaluasi oleh Gubernur. Selanjutnya, Gubernur melaporkan hasil evaluasi Raperda tentang RTRW Kota kepada Menteri Dalam Negeri.

Salah satu indikator yag perlu disiapkan, sesuai dengan Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah adalah konsultasi publik dengan melibatkan stakeholders dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan transparansi/keterbukaan dalam penataan ruang.

2 Konsideran Mengingat Ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934).

Ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);

3 Pasal 1 Ketentuan Umum, Setelah angka 41 Ditambahkan : Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Semarang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

4 Pasal 123 ayat (1) butir b Disintensif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang

Diubah dan disempurnakan: Disintensif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Sesuai dengan ayat (3).

5 Pasal 125 Mengatur tentang perijinan, sebaiknya dipindah ke Bagian Ketiga yang memuat Ketentuan Perijinan.

6 Pasal 125 Perijinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala lokal diberikan oleh Walikota.

Diberikan penjelasan

7 Bab IX Pengawasan dan Pembinaan Penataan Ruang Belum dijelaskan tentang Pembinaan Penataan Ruang (mungkin digabung dengan Kelembagaan), jadi judul bab diubah:

Bab IX Pengawasan dan Pembinaan

Penataan Ruang 8 Pasal 115 Cek urutan pasal, setelah Pasal 133 9 Pasal 134

Pasal 134 (1) Penertiban pemanfaatan ruang adalah usaha untuk

Merupakan bagian dari arahan pengenaan sanksi karena pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan menugaskan SKPD yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134 dipindah setelah Pasal 128. Pasal ...

(1) Penertiban pemanfaatan ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan menugaskan SKPD yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10 Bab X Kelembagaan Bagian Kesatu

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

Diubah dan diganti menjadi: Bagian Kesatu

Koordinasi Pemanfaatan Penataan Ruang Koordinasi (sesuai dengan Permendagri Nomor 50 Tahun 2009) tidak dilakukan hanya pada pemanfaatan ruang namun pada penataan ruang (perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang). Untuk itu dalam pokja BKPRD terdapat 2 pokja yaitu pokja perencanaan tata ruang dan pokja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11 Pasal 140 ayat (3) Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali

Diubah dan disempurnakan menjadi Bab tersendiri: Bab ...

Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Pasal ... (1) Jangka waktu RTRW Kota Semarang adalah 20 (dua puluh) tahun

yaitu Tahun 2010 – 2030 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kota Semarang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kota dan/atau dinamika internal Kota.

12 Bab XIV Ketentuan Lain-Lain Pasal 140 ayat (1) dan (2) dipindah ke Bab V Ketentuan Peralihan

Diubah dan disempurnakan menjadi: Pasal 140

(1) Untuk operasionalisasi RTRW Kota disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota.

(2) Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah

13 Bab V Ketentuan Peralihan Disempurnakan menjadi: Pasal 141

(1) Rencana Tata Ruang menjadi dasar untuk penentuan perijinan lokasi pembangunan.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1) untuk yang belum dilaksanakan pemba-ngunannya, izin

tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,

pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

(4) Permohonan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang masih dalam proses, harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.

14 Setelah Pasal 142 Ditambahkan: Pasal ..

Dokumen Rencana dan Album Peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2010 – 2030, tercantum dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini