1

NOTULENSI DISKUSI TEMATIK

“KRIMINALISASI & PERLINDUNGAN HUKUM”

KONFERENSI REGIONAL MASYARAKAT SIPIL YOGYAKARTA: MASYARAKAT SIPIL DAN PENGUATAN DEMOKRASI INKLUSIF

YOGYAKARTA, 25-26 FEBRUARI 2015

Hari, tanggal : Rabu, 25 Februari 2015 Tempat : Ruang Parang Pandan III, Ros-In Hotel, Yogyakarta Waktu : 16.00-18.00 Narasumber : Muhammad Syafii & Sharli Zulhendra Fasilitator : Tri Wahyu Peserta : Fani, Roni, Abid, Thomas, Adit, Ratna, Khoir, Iin dan Lutfi Durasi : 2 jam 1 menit

Wahyu Assalamualaikum warrahmatullah hibarawakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam inklusi! Halo Rani, Nadia! (menyapa orang di luar forum) Baik kita mulai, ee terimakasih kehadiran teman-teman semua di diskusi tematik (berdeham) tiga: kriminalisasi dan perlindungan hukum. Ada tertera dari panitia, tapi nanti kita berkenalan dulu biar makin kenal makin sayang dalam perjuangan advokasi ke depan. Ada delapan ya di panitia, tapi nanti kita kenalan siapa tahu ada tambah gitu teman yang hadir di diskusi tematik ini. Saya akan mulai kenalan dulu dari saya, saya Tri Wahyu, panggilannya Wahyu, Wahyu. Sehari-hari saya ada di ICM- Indonesia Court Monitoring. Kira-kira ee teman-teman SIGAB juga teman-teman di jejaring komisis yudisial Jogjakarta. Yak kira-kira mantau hakimlah yang sebenarnya nggak usah dipantau ya. Baik kita akan berkenalan dari narasumber dulu, pembicara, sebelum ke teman-teman yang lain. Monggo Mas Sharli, oh sudah saya kenalkan (tertawa) Silahkan Mas Sharli.

Sharli Assalamualaikum wr wb. Selamat siang menjelang sore. Saya Sharli Zulhendra, biasa dipanggil Sharli. Saya sehari-hari bekerja sebagai ee pengacara publik di lembaga bantuan hukum Yogyakarta semenjak 2011 sampai sekarang. Ee Dengan SIGAB juga berapa kali melakukan advokasi bareng gitu. Saya kira itu Mas Wahyu.

Wahyu Baik Sharli, terimakasih. Berlanjut. Mas Syafii, oh saya kenalkan, silahkan.

Syafii Ee perkenalkan nama saya ee Muhammad Syafi’i. Panggil saja Syafii, saya berkawan dengan Mas Wahyu dan Mas Sharli dan banyak kawan juga di depan saya ini. Sehari-hari saya sebagai tim peneliti dan advokasi di Sasana

2

Integrasi dan Advokasi Difabel, SIGAB.

Tri wahyu Ya baik, terimakasih Mas Syafii. Ya silahkan.

Fani (tunarungu wicara yang didampingi oleh penerjemah)

Nama saya Fani.

Wahyu Fani.

Fani Saya dari gerkatin DIY. Saya difabel tuli dan saya membutuhkan penerjemah, dan mohon semuanya untuk ee berbicara pelan-pelan agar teman saya ini paham. Terimakasih.

Tri wahyu Terimakasih Fani, dari Gerkatin DIY.

Roni (tunarungu wicara yang didampingi oleh penerjemah)

Nama saya Roni.

Wahyu Roni.

Roni Saya dari Gerkatin Yogyakarta juga. Maaf saya tuli. Kerja di kantor PMI Sleman. Terimakasih.

Wahyu Silahkan

Khoir Enggak.

Wahyu Nggak apa apa, nggak apa apa, kita semua. Ya semua, oke.

Khoir Saya Khoir, kebetulan volunteer di kegiatan ini saja.

Wahyu Siapa?

Khoir Khoir.

Sharli Khoir.

Wahyu Khoir.

Syafii Khoir, lawyer (semua tertawa) Khoir itu baik mas kalau bahasa arabnya.

Khoir Khoiriana bapak.

Wahyu Oh Khoir, ya ya. Oke mbak.

Okti Nama saya Okti.

Wahyu Ok? Okti? Saya penerjemah disini, saya membantu teman saya dari Gerkatin. Terimakasih.

Wahyu Terimakasih. Silahkan

Aditya Halo, assalamualaikum wr wb. Ee Nama saya Aditya rekan Mas Sharli dari LBH Yogyakarta, saya di LBH bantu-bantu Mas Sharli juga (semua tertawa)

Sharli Hahaha dibantu!

Aditya Bantu-bantu ya mas ya?

Sharli Tim, tim, tim, tim!

Wahyu Terimakasih Mas Aditya, panggilannya Adit?

Aditya Adit.

Wahyu Adit.

Aditya Kalau malam Tya mas. (semua tertawa)

3

Wahyu Terimakasih Adit, dari LBH Jogja. Selanjutnya Thomas.

Thomas Nama saya Thomas. Saya mahasiswa hukum dari Australia yang sedang magang di LBH Jogja.

Wahyu Terimakasih Thomas.

Lutfi Saya Mas Lutfi saya dari Muhammadiyah Yogyakarta.

Wahyu Terimakasih Lutfi. Silahkan Mbak Ratna, eh, silahkan.

Ratna Selamat sore nama saya Ratna. Saya dari Himpunan Wanita Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wahyu HWD ya?

Ratna Ya.

Wahyu Makasih Mbak Ratna.

Abid Selamat sore, perkenalkan nama saya Abdillah Muhammad, biasa dipanggil abid. Saya dari PMII Sleman.

Wahyu Silahkan mbak.

Iin Assalamualaikum wr. Wb.

Peserta Waalaikumsalam.

Iin Perkenalkan nama saya Iin Indarwati saya dari ICM.

Tri Wahyu Makasih Mbak Iin. Silahkan. tentang situasi

Tantri Ee perkenalkan nama saya Tantri ee

Wahyu Tantri yang bukan Kotak ya, Mas Sharli ya. (peserta tertawa) Silahkan Mbak Tantri. Oke Mbak Tantri. Nah gongnya. Ada 15 kita.

Azizah Assalamualaikum wr. Wb. Perkenalkan saya Azizah, relawan untuk kegiatan ini.

Wahyu Azizah?

Azizah Iya.

Wahyu Mbak Azizah, oke. Baik teman-teman ada 15 teman di ruangan ini, di diskusi tematik tiga: Kriminalisasi dan Perlindungan Hukum. Dan saya dimandatkan oleh Mas Rohmanu, ketua panitia Konferensi Masyarakat Sipil, kita akan berada disini inshaallah sampai setengah 6 ya. Jadi ada waktu satu setengah jam. Ee dan untuk sore ini kita akan ada diskusi pemantik dulu. Diskusi pemantik dan sudah hadir bersama kita dan tadi juga saling memperkenalkan, ada dua pembicara yang menjadi pemantik diskusi. Yang pertama ada Mas Sharli dari LBH Jogja, Sharli Zulhendra. Yang kedua Mas Safii dari SIGAB. Saya akan memberi kesempatan pertama kepada Mas Sharli, 15 sampai 20 menit gitu Mas Sharli. Ee kami akan memberikan pemantik diskusi kita tentang situasi kriminalisasi dan peran advokasi public kedepan. Tadi waktu seminar nasional, yang mungkin beberapa teman belum hadir, ada kata-kata juga kriminalisasi yang sudah mengemuka di seminar nasional, kira-kira dengan bahasa tadi kriminalisasi tidak hanya kepemimpinan KPK tapi juga sebenarnya ke rakyat. Yang lagi memperjuangkan haknya, tapi aparat penegak hukum malah menersangkakan mereka, memproses hukum

4

mereka. Tapi laporannya nggak berlanjut. Silahkan Mas Sharli monggo, wah sudah siap!

Sharli Sambil berdiri atau?

Wahyu Boleh, berdiri biar enak juga boleh mas.

Syafii Bawa megaphone juga nggak apa… “aaaa” gitu (sambil memeragakan orang orasi membawa megaphone) biasa aksi masalahnya.

Wahyu Silahkan Mas Sharli.

Sharli Ee Assalamualaikum wr wb. jadi berbeda maknanya. Pendekatan teoritis seperti ini. Konteks sosial berbeda.

Wahyu Waalaikumsalam wr.wb.

Sharli Ee topik kita hari ini membahas soal.. saya kaya’ dosen ya. (audiens tertawa)

Wahyu Limabelas sampai duapuluh menit.

Sharli “Kriminalisasi dan Perlindungan Hukum” Jadi tema ini memang tema yang lagi hangat, karena satu bulan terakhir ini persis memang ada pimpinan KPK itu ya, yang yang apa dijadikan target kriminalisasi oleh oknum-oknum yang ada di Polri. Nah sebelum masuk lebih jauh ke soal apa itu ee kriminalisasi yang hari ini dipahami oleh teman-teman di di apa di gerakan atau yang dipahami oleh masyarakat. Saya sedikit menyinggung soal ee teori sebenarnya tentang kriminalisasi itu apa. Slide selanjutnya mbak. Nah, ee kalau kita bicara secara teori, kriminalisas itu kan ilmunya rumpun dari hukum pidana. (suara kertas dibalik-balik) Hukum yang mengatur soal bisa dikatakan soal kejahatan gitu ya, dan Negara punya kewajiban untuk menanggulangi kejahatan itu. Jadi kalau kita bicara secara teoritis, teoritis hukum pidana, maka arti sesungguhnya kriminalisasi itu adalah proses membentuk Undang-undang ya. Merumuskan perbuatan yang semula perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana, bukanlah dianggap sebagai kejahatan. Lalu perkembangannya bisa berdasarkan penilaian masyarakat, perbuatan itu kemudian diputuskan menjadi perbuatan pidana. Nah oleh perumus undang-undang, oleh pembentuk undang-undang, mereka kemudian menetapkan atau memutuskan bahwa suatu perbuatan atau beberapa perbuatan itu kemudian diputuskan menjadi perbuatan pidana. Itulah sesungguhnya arti soal kriminalisasi. Jadi contohnya seperti begini. Dulu kita tidak mengenal yang namanya kejahatan dalam dunia cyber atau yang sekarang dikenal ee atau kalau di Indonesia dikenal Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik. Melalui Undang-undang ITE kemudian perbuatan yang dulunya bukan bukan tindak pidakan atau bukan kejahatan, oleh perumus undang-undang, oleh pembentuk undang-undang kemudian ditetapkan sebagai sebuah tindak pidana atau kejahatan. Contohnya tentang illegal akses, misalkan. Karena dulu perkembangan teknologi belum begiitu mempengaruhi Indonesia. Hingga pada akhirnya teknologi itu mulai mempengaruhi Indonesia, mempengaruhi kehidupan sosial maka ditetapkanlah salahsatunya bahwa ilegal akses itu adalah perbuatan pidana. Jadi kalau kia mengakses komputer orang tanpa ijin itu dianggap sebagai

5

sebuah kejahatan. Dulunya nggak begitu, dulunya nggak ada perbuatan yang dinyatakan sebagai itu. atau misalkan kita akses internetlah tapi illegal gitu ya. Nah itu contohnya jadi secara sederhana pengertiannya seperti ini. Arti sesungguhnya kalau kita menggunakan pendekatan teoritis, maka arti kriminalisasi itu seperti ini. Hanya saja, dalam konteks sosial penggunaan kriminalisasi itu jadi berbeda maknanya. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan teoritis, maka arti sesungguhnya adalah seperti ini. Tapi dalam konteks sosial yang selama ini kita temui itu berbeda. Nah selanjutnya mbak. Jadi langsung tanya jawab apa?

Wahyu Anu selesai dulu saja.

Sharli Oke. Ini ini bagian juga yang perlu teman-teman ketahui. Jadi kriminalisasi dalam konteks hukum merupakan bagian dari kebijakan negara, untuk menentukan mana yang itu bisa dikategorikan sebagai sebuah kejahatan atau perbuatan pidana yang akhirnya negara memilih untuk menetapkannya sebagai sebuah kejahatan dengan disertai sangsi. Nah sangsinya itu kan sangsi pidana, sangsi pidana itu kan sangsi yang ee apa ya nestapalah, menyengsarakan, dipenjara. Hingga akhirnya negara harus mengambil keputusan. Soal apakah suatu perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai sebuah kejahatan atau tidak. Tentu dengan mempertimbangkan misalkan aspek perkembangan kehidupan di masyarakat. Atau misalkan aspek lain. Ini yang yang arti kriminalisasi sesungguhnya kalau kita menggunakan pendekatan teoritis. Makanya saya kalau ketemu sama dosen gitu di kampus, sering dikritik, karena menggunakan kata kriminalisasi tapi tidak dalam arti yang sesungguhnya. Bagi saya, saya bilang saja itu kan pengertian menurut hukum menurut teori hukum tetapi saya tidak menggunakan teori hukum dan menjelaskan ini begitu. Nah ini kriminalisasi yang saya yakini yang ingin dibahas dalam fourm kali ini, yang apa saya kira tidak satu bulan terakhir ini terjadi bahkan dari mungkin dari 10 tahun yang lalu sudah pernah terjadi begitu ya di Indonesia. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan sosial, dalam konteks sosial, hari-hari ini yang kita hadapi yang kita temui di masyarakat, temu di penegak hukum, maka kriminalisasi yang kita maksudkan seperti dalam topik kira hari ini adalah ini, proses menjerat seseorang sebagai tersangka dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan instrumen hukum. Jadi ada orang, gitu ya, yang sebenarnya dia adalah aparat penegak hukum, terus dia mentersangkakan orang, gitu ya menjerat seseorang dengan suatu pasal dengan tuduhan ini dan itu gitu ya. Padahal bisa jadi tujuannya itu tidak pernah ada. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak pernah ada akan tetapi perbuatan itu seakan-akan ada. Perbuatannya direkayasa. Perbuatannya bisa jadi ada. Tapi perbuatan itu tidak bisa dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum atau perbuatan pidana. Ha, ini yang hari ini sering kita temui di teman-teman petani, teman-teman yang peduli terhadap lingkungan, -teman yang peduli terhadap anti korupsi. Mereka seringkali

6

ditersangkakan oleh orang yang mengaku sebagai aparat penegak huku, padahal tujuannya bukanlah penegakan hukum. Jadi ee ini arti kriminalisasi yang kalau kita pahami dari konteks sosial, yang akhir-akhir ini sering dibahas sering diberitakan gitu ya apalagi menyangkut misalkan ee soal pimpinan KPK yang dikriminalisasikan. Ha kalau pimpinan KPK dikriminalisasikan, inilah artinya. Jadi kriminalisasi, selanjutnya, itu dilakukan- nanti mbak masih yang tadi. Dilakukan dengan menunjukkan sesuatu atau beberapa perbuatan yang yang perbuatan tersebut tidak pernah ada atau perbuatan tersebut ada akan tetapi tidak bisa dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Jadi kalau kita misalkan kita ee dijadikan tersangka oleh polisi, dituduh melakukan A padahal perbuatan yang ditiduhkan itu tidak pernah ada. Bahkan ketika perbuatan itu dituduhkan, kita tidak sedang berada di tempat, misalkan. Nah itulah perbuatan yang disebut kriminalisasi. Teman-teman kalau melihat kriminalisasi yang dialami oleh Pak Bibit, pimpinan KPK periode ke…tiga mas ya? Eh kedua apa ketiga? Kedua ya? Kedua. Pak bibit itu dituduh dari sekian banyak tuduhan dia dituduh menerima suap dari seseorang bernama Ari Mulyadi. Padahal pada saat dia menerima suap itu, dia sedang tidak ada di Indonesia, dia sedang berada di luar negeri tapi perbuatan itu dituduhkan seakan-akan perbuatan itu ada. Lha lalu tujuannya apa kok polisi melakukan itu? yang pasti tujuannya bukan untuk penegakan hukum, tujuannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, manfaat-manfaat tertentu, yang pasti bukan manfaat dari penegakan hukum. Jadi kalau penegakan hukum itu kan manfaatnya untuk menciptakan ketertiban sosial terus kemudian menanggulangi kejahatan dan sebagainya. Kriminalisasi pola kerjanya seperti ini: intimidatif, rekayasa, manipulatif. Jadi dari sekian banyak pola kerja polisi, pola kerjanya manipulatif, banyak yang dipalsu-palsukan gitu ya. Contohnya saksi, karena perbuatannya memang tidak pernah ada. Dicarilah orang yang mau menjadi saksi, saksinya direkayasa diarahkan seperti ini seperti itu. Terus kemudian intimidatif. Intimidatif ini ketika polisi prosesnya, dia sering melakukan yang namanya ancaman misalkan, tekanan, baik itu terhadap orang yang ditersangkakan maupun terhadap saksi. Apa yang dialami oleh Mas Bambang Widjojanto, pimpinan KPK yang hari ini dinonaktifkan, itu dialami proses intimidatif itu. Karena dia sedang mengantar anak sekolah gitu ya kemudian dia dituduhkan suatu perbuatan. Perbuatan itu sebenarnya terjadi beberapa tahun yang lalu, kalau menurut versinya kepolisian itu, artinya tidak tertangkap tangan tidak dalam tertangkap tangan, tapi seakan-akan tertangkap tangan. Jadi untuk menangkap seorang BW saja butuh mobil Dalmas dua kalau nggak salah, terus menggunakan senjata, dan harus memborgol. Itulah yang menurut kita pola kerjanya intimidatif. Nah itu bagian dari pola-pola kerja kriminalisasi. Selanjutnya mbak, kriminalisasi itu terjadi dilakukan dengan cara melanggar hak-hak tersangka. Jadi orang yang ditersangkakan itu pasti hak-haknya dilanggar. Hak dia untuk memberikan keterangan secara bebas misalkan,

7

atau tidak sama sekali memberikan keterangan. Itu dipaksa oleh pihak kepolisian untuk mengakui, memeras pengakuan kalau nggak salah itu. Itu terjadi. Diperas pengakuannya, atau misalkan saksinya dipaksa memberikan keterangan itu dan sebagainya, untuk memuluskan tuduhan itu. Selain melanggar hak-hak tersangka juga melanggar hak-hak asasi. Terkadang memang dalam prosesnya itu seringkali melanggar hukum acara. Jadi proses hukum itu ada prosedurnya, kalau bahasanya itu, ada prosedurnya dan aparat penegak hukum itu harus patuh pada prosedur itu. Jadi kalau tidak patuh pada prosedur itu itu mesti ada apa-apa. Terus kemudian ee kriminalisasi itu terjadi juga tidak berdiri sendiri. Jadi kriminalisasi itu terjadi itu pasti ada kerjasama maupun itu dengan pihak hukum maupun pihak peradilan. Jadi kalau sederhananya, kalau sedari awal kasusnya itu adalah rekayasa, bisa jadi dari mulai laporan sampai pada hakim pengadilan sudah direkayasa semuanya. Hakimnya yang menentukan polisi, bukan ketua pengadilan, putusan hakimnya pun sudah ditentukan oleh polisi. Jadi sedari awal sampai akhir potensi direkayasa sampai segitu rupa itu bisa terjadi. Atau dia hanya merekayasa proses dari pelaporan awal sampai proses dilimpahkan ke pengadilan. Orang yang melakukan kriminalisasi itu menamakan penegak hukum itu ingin melakukan kriminalisasi gitu ya itu tidak sampai ke pengadilan. Artinya tidak mau mempengaruhi hakim atau bahkan dia takut dengan hakim ya karena hakimnya tegas dan lain sebagainya, hingga akhirnya tidak mau sampai merekayasa sampai ke tingkat pengadilan. Ee ini teman-teman selanjutnya, (suara mikrofon dari ruang lain cukup mengganggu) jadi kriminalisasi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu diluar dari manfaat penegakan hukum. Nah tujuannya ini, dari sekian banyak tujuan, tujuan yang menurut kita seringkali terjadi ya ini: semata-mata ingin memenjarakan orang, semata-mata ingin menakuti orang, ingin membungkam orang-orang yang kritis. Lanjut mbak. Nah ini contoh, contoh kriminalisasi. Kasus 3 nelayan ini baru diputus Januari kemarin, ini kasus yang didampingi oleh teman-teman LBH Jakarta gitu ya. Jadi ada 3 petani yang dituduh melakukan pencurian udang, udang di perairan Banten kalau nggak salah seingat saya. Terus kemudian dituduhkan dengan pasal ini, tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Nah pada waktu ditangkap gitu ya mereka kan menggunakan sampan. Sampan itu perahu kecil. Padahal waktu di TKP, itu banyak sekali kapal-kapal besar yang juga sama sedang melakukan apa mengambil udang gitu ya. Pertanyaan besarnya adalah kenapa petani kecil ditangkapi? Sementara pencuri besar tidak ditangkapi? Itu satu. Yang kedua, sampai hari ini Negara juga tidak menentukan mana wilayah wilayah yang boleh apa di dilakukan, misalkan wilayah yang konservasi. Mana wilayah yang termasuk konservasi atau bukan. Sampai hari ini Negara belum pernah menentukan ini. Nah tujuannya kenapa kemudian nelayan ini diproses, gitu ya, dikriminalisasikan, agar apa agar ee mempermudah jalan orang-orang

8

perampok besar yang ada disitu gitu ya untuk melakukan pencurian ikan secara besar-besaran. Karena metode perampok besar dengan nelayan kecil begitu yang mengambil udang untuk apa memenuhi isi perut, berbeda dengan orang yang notabene benar-benar ingin mencuri gitu ya. Mereka punya punya sarana, mereka punya misalkan dana, sementara nelayan kecil hanya mengandalkan perahu kecil gitu sampan kecil gitu. Nah selanjutnya kasus Iwi. Iwi ini orang, kalau teman-teman masih ingat pembunuhan Udin, wartawan Bernas mas ya? Tahun 86.

Wahyu 96.

Sharli Ah 96. Jadi Iwi ini dijadikan tersangka dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap yang namanya Udin. Padahal pada waktu Udin dibunuh, Iwi itu tidak ada di TKP. Tapi kemudian polisi merekayasa, salah satu cara merekayasanya adalah darah Udin itu di percikkan ke pakaiannya Iwi. Jadi seakan-akan ada jejak yang tersisa antara Udi dan Iwi. Kira-kira begitu ya mas Wahyu ya? Padahal sampai hari ini, 96, 18 tahun lebih sampai hari ini pembunuh sebenarnya tidak pernah terungkap. Dan orang yang ingin Udin itu terbunuh, orang yang menyuruh pembunuhan terhadap Udin, diduga kuat oleh teman-teman adalah orang yang tidak senang dengan pemberitaan Udin. Karena dia adalah wartawan yang kritis, ia wartawan yang sering melakukan investigasi terhadap pada waktu itu tentang dugaan korupsi di pemerintah Kabupaten Bantul. Jadi dia kalau menurut kita, dibunuh karena berita, bukan karena hal lain. Terus kasus Ervani, ini yang baru-baru kita tangani. Jadi dia mengkritik mengkritik ee pimpinan atasan suaminya, karena suaminya di mutasi di suatu wilayah tapi kemudian suaminya tidak bisa menerima itu karena faktor keluarga. Tapi kemudian istrinya menyampaikan kritik melalui facebook. Sederhana sekali bahasanya sederhana. Dia bilang ee pimpinan apa Pak Har, ak Har itu pimpinan perusahaan. Pak Har itu baik tapi yang nggak baik itu ee supervisor lainnya dia bilang seperti itu, karena tidak bijak seperti anak kecil kekanak-kanakan. Gara-gara kalimat itu dia kemudian dikriminalkan gitu ya kemudian diproses sampai ke Pengadilan Negeri Bantul. Dan sampai saat ini prosesnya Jaksa mengajukan kasasi gitu ya. Ini terjadi, proses kriminalisasi itu kalau yang kasusnya Ervani, juga dilatarbelakangi oleh ee apa relasi yang timpang antara si miskin dan si kaya, antara buruh dan majikan, atau antara buruh dengan pengusaha gitu atau relasi-relasi yang lainnya. Yang kemudian itu memuluskan upaya kriminalisasi itu. Ini kasus Rinda juga kasus yang cukup ramai pada waktu itu, dimana dia ditodong pistol oleh polisi untuk mengakui perbuatan yang sama sekali tidak pernah dia lakukan. Tujuannya setelah dia mengakui, polisi kemudian memeras Rinda. Seingat saya pada waktu itu 100 juta dan akhirnya kami proses, polisinya terbukti melakukan pemerasaan dan divonis kalau nggak salah hanya 6 bulan penjara. Selanjutnya mbak. Ini contoh lain, penetapan

9

tersangka terhadap aktivis lingkungan yang di Jogja beberapa bulan yang lalu terjadi dan anti korupsi di beberapa daerah. Penetapan tersangka terhadap Bibit dan Chandra, ini Pimpinan KPK periode kedua. Penetapan tersangka Bambang Widjojanto ini yang hari ini terjadi. Terus kemudian kasus Tukijo. Ini Tukijo ini petani yang menolak tambang di pesisir selatan, karena dia termasuk orang yang vokal_________karena dia petani terus dia dikriminalkan dengan tuduhan melakukan penyekapan terhadap orang. Padahal penyekapan itu tidak pernah terjadi. Terus kemudian kasus Sri Mulyati, ini menurut saya kasus yang menarik juga karena dia dituduh mempekerjakan anak padahal posisinya di tempat dia bekerja itu sebagai kasir. Pertanyaan sederhana: Apakah iya disuatu perusahaan kasir itu punya pekerjaan menerima calon pekerja lalu kemudian mempekerjakan di perusahaan itu? Kan ada ada apa ada ada ada jabatan atau bagian lain yang menguruskan soal pekerjaan, siapa yang bekerja disini, berkerja dimana, gajinya berapa, itu kan bukan kasir yang menentukan. Apalagi kasir karaoke, nah ini juga bagian dari timpangnya relasi antara si miskin dan si kaya atau relasi pekerjaan dia sebagai buruh berhadapan dengan pemodal atau misalkan pengusaha. Lanjut mbak. Ini soal perlindungan hukum saya kira teman-teman semua sudah cukup mengerti begitu ya. Perlindungan hukum itu ya upaya kita untuk menghormati hak semua orang, agar hak itu tidak tidak tidak dilanggar dan bagi orang yang melakukan pelanggaran hak-hak itu maka dia harus kita mintakan pertanggungjawaban se-sederhananya seperti itu. Terus kemudian dalam konteks kriminalisasi sebenarnya ini yang kita pakai, poin kedua ini, jadi setiap warga Negara itu itu berhak mendapat peradilan yang fair. Bahkan Saat ini sudah muncul pendapat untuk mendapatkan peradilannya kita pun berhak untuk menentukan hakim yang berkompeten untuk memeriksa perkara kita. Sampai segitu jauh orang berpikir untuk mendapatkan proses peradilan yang fair. Terus kemudian ee jadi kalau kita mau membedakan mana proses penegakan hukum dan mana proses yang bukan penegakan hukum, saya kira kita harus melihat poin yang ini karena penegakan hukum itu sarat dengan asas Hak Asasi Manusia. Penegak hukum akan serta merta melindungi hak asasi manusia, dalam setiap proses peradilan gitu ya. Itu yang namanya penegakan hukum dari sekian banyak ciri begitu penegakan hukum, salah satu salah satu syaratnya adalah penghromatan terhadap hak asasi manusia. Terus kemudian lembaga peradilan yang bebas dan mandiri tidak mudah atau tidak diintervensi oleh pihak manapun. Saya kira it uterus selanjutnya mbak. Nah ini kalau kita bicara soal dasar hukumnya, ee kita semua gitu ya tanpa memandang asal usul dan lain sebagainya. Kita semua berhak mendapatkan pengakuan, pengakuan yang sama di hadapan hukum. Ini konstitusi kita. Konstitusi kita yang menjamin, terus kemudian di undang-undang tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan bahwa kita itu ee memang berhak mendapatkan

10

proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi kalau ada proses sedari awal yang sudah berpihak kita bisa komplain karena kita sudah mendapat perlakuan atau peradilan yang tidak fair. Selanjutnya mbak. Nah ini upaya-upaya yang apa yang kami lakukan gitu ya kalau kami meragukan kasus-kasus kriminalisasi. Jadi ee kalau upayanya di wilayah apa di wilayah hukum gitu ya. Jadi kita membedakan mana yang yang kategorikan sebagai upaya hukum, mana yang diluar upaya hukum. Nah wilayah hukum ya sebanrnya, salahsatunya kita bisa minta kea pa Komnas HAM untuk melakukan investigasi terhadap apa yang kita halangi atau kita menjadi korban kriminalisasi. Terus kemudian kita bisa melaporkan ke Propam, profesi dan pengamanan polisi gitu ya. Kalau itu menyangkut kinerja penyidik yang telah memproses kita secara tidak fair. Terus juga kita sebenarnya bisa melakukan praperadilan, mendesak pihak penyidik untuk mengeluarkan SP 3 atau jalan terakhir gitu ya, memaksimalkan proses persidangan itu ketika berhadapan dengan semua tuduhan. Ini asumsinya kalau pengadilannya juga tidak ikut direkayasa. Tapi kalau pengadilannya juga sudah ikut direkayasa oleh pihak yang mungkin mengkriminalkan maka selesai. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau misalkan pengadilannya terbebas dari itu semua kita bisa memaksimalkan diproses ini. Nah itu teman-teman. Habis ya mbak? Itu sekilas teman-teman mungkin nanti akan lebih banyak diskusi soal ini yang apa jauh lebih menarik saya kira.

Wahyu Oke tepuk tangan untuk Mas Sharli, (audiens tepuk tangan) terimakasih Mas Sharli. Mas Sharli sudah menjelaskan dengan gamblang ya ee paparan apa pemantiknya ya terkait dengan situasi kriminalisasi dan saya teringat tadi pagi soal Pak Busyro, yang memang usulkan pada kita kalau bicara soal masyarakat sipil mestinya juga berbasis data, fakta. Mas Sharli sudah mencontohkan riil ya, soal-soal kriminalisasi mulai dari Kasus tiga nelayan di Pandeglang, ada kasus Pak Tukijo, Sri Mulyati, dan beberapa kasus yang lain. Yang nanti kita sambung dengan dialog ya dan tanggapan teman-teman semua atas materi yang disampaikan Mas Sharli. Makasih Mas Sharli kita berlanjut dulu ke Mas Syafii biar lengkap. Karena temanya kriminalisasi sudah, berlanjut ke soal perlindungan hukum yang tadi sudah dimulai disinggung soal perlindungan hukum oleh Mas Sharli tapi tentu kita berharap Mas Syafii dalam sepuluh-limabelas menit kedepan atau limabelas-duapuluh menit kedepan terutama fokus soal perlindungan hukum bagi komunitas difabel karena ini kita sambungkan gitu, ee kriminalisasi di lintas isu, dengan perlindungan hukum khususnya fokus di isu bagi komunitas difabel khususnya bagi difabel yang berhadapan dengan hukum. Monggo waktu sepenuhnya kepada Mas Syafii. Silahkan.

Sharli Terimakasih Mas Wahyu. Ee (batuk) saya membuat makalah enggak membuat slide gitu ya, ee sehingga nanti mungkin bisa dibaca teman-teman di rumah. Nah saya, Sharli tadi menyampaikan soal bahwa ada hak atas pradilan yang fair. Nah saya ingin mengutip salah satu pendapat Sucipto

11

Raharjo, bahwa “Hukum itu adalah untuk manusia. Bukan hukum itu untuk hukum”. Hukum itu adalah untuk manusia tapi bukan hukum untuk hukum. Ini penting saya kemukakan, karena saat ini terkait dengan konteks difabel berhadapan dengan hukum, itu hukum belum hadir untuk apa namanya respect, melindungi, memenuhi hak-hak difabel. Hak atas peradilan yang fair bagi teman-teman difabel itu sangat jauh sekali sangat jauh sekali. Dalam makalah saya ungkapkan ada ada beberapa level ada beberapa aspek yang kemudian difabel berhadapan dengan hukum itu apa namanya terdiskriminasi dengan secara structural dan sistematik. Nah, bahasa struktural dan sistematik itu bahasanya adalah apa namanya difabel itu betul-betul dibunuh, betul-betul dibunuh dihancurkan hak-haknya terkait ee dengan peradilan yang fair. Nah salah satu aspek yang kemudian ee apa namanya terjadi pembunuhan terhadap difabel, kita itu banyak produk-produk hukum yang secara lansgung dan tidak langsung itu menjadikan difabel sebaga korban. Nah misalkan apa namanya kita masih punya ee substansi apa substansi KUHAP yang menyatakan bahwa yang disebut saksi adalah mereka yang apa namanya ee melihat merasakan langsung, merasakan langsung gitu ya. Nah jadi ketika difabel berhadapan dengan hukum, apa ketika berhadapan dengan hukum selalu mereka itu dipertanyakan, bahkan tidak diakui kesaksiannya karena tidak bisa melihat. Nah saya, Mbak Ratna mungkin banyak cerita juga ya karena Mbak Ratna banyak melakukan advokasi bersama-sama teman SIGAB itu untuk mendampingi teman-teman SIGAB itu. Ada seorang kawan netra dia kecurian di mobil, kecurian di mobil kemudian dia datang ke polisi. Dia melapor “Pak polisi, saya saya kecurian di bis ya?” Kecurian di bis. Kemudian pertanyaan pertama polisi kepada teman netra ini, “Kamu melihat nggak, melihat pelakunya nggak?” Nah itu pertanyaan konyol. Pertanyaan yang sangat konyol. Karena ya netra itu kan apa kalau netra? Tidak… dia mengalami hambatan di penglihatan sehingga teman-teman netra itu dia akan bisa bersaksi itu dengan indera yang lain. Dengan perabaan, dengan penciuman, dengan suara, tapi penglihatan itu memang punya hambatan di penglihatan. Nah ketika dia lapor ke polisi, langsung itu ditolak. “Nah karena masnya nggak bisa melihat ya kita nggak mungkin mencari.” Ha itu problem serius. Kesaksian bagi teman-teman netra itu persoalan, dan itu muaranya adalah pasal apa namanya ee apa ya saya tulis disini. Kalau Sharli kan hapal, kalau saya nggak hapal ya. Pasal 1 angka 26 KUHAP, itu yang menyatakan disitu bahwa yang dikatakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suara perkara pidana yang ia dengar sendiri ya, kemudian ia lihat sendiri, pakai mata ya, dan dia alami sendiri. Nah ini juga akan bagi teman-teman tuli ya ini juga persoalan. Kalau misalkan jadi korban pemerkosaan misalkan teman tuli ya, ee apa selalu pertanyaan penyidik itu “Kok kamu nggak berteriak? Kok kamu nggak berteriak ketika

12

diperkosa?” Ini kan pertanyaan aneh, karena punya hambatan dalam ee apa ya ada hambatan tuli itu memang punya hambatan dalam ee apa ya hambatan untuk berbicara ada hambatan untuk me apa namanya mengeraskan suaranya, dia pakai bahasa isyarat. Tapi polisi pertanyaannya “Lha kok kamu nggak teriak?” piye?! Kita, akhirnya kemudian kalau kalau seperti itu polisi ini anggapannya dia “Wah ini suka sama suka.” Dia kan suka sama suka, itu problem. Ini kalau kita lacak, ini substansi apa ee KUHAP, ini masalah. Termasuk kita masih punya ee apa namanya aturan hukum perdata, yang meletakkan difabel dibawah pengampuan. Jadi kita akan melihata kaya’ Mbak Ipung, Mas Joni ya. Mbak Ipung, Mas Joni yang kita kenal nggak tahu kalau Mbak Ratna, atau maka kalau teman-teman untuk mau proses asuransi, misalkan. Atau proses perbankan apa namanya ee mau proses antar pihak ya, itu nggak bisa mas, alasannya apa? Dibawah pengampuan. Dibawah pengampuan, kan nggak bisa padahal ya mas Joni bisa gitu Mas Joni bisa, mba Ratna bisa, mba Ipung bisa bahkan dia yang bisa cari nafkah dengan luar biasa kan. Tapi nggak bisa di perbankan, termasuk di asuransi, akibatnya juga teman-teman difabel itu gara-gara seperti itu karena dianggap dibawah pengampuan, dia itu tidak mendapatkan hak waris! Hak warisnya nggak dapat. Padahal sudah berhak untuk yaa punya anak, punya istri, masa’ diserahkan ke kakaknya gitu kan? Diserahkan ke orangtuanya? Nah ini problem. Nah hukum kita itu perdata, pidana, termasuk Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Jadi perempuan yang mengalami kecacatan, kecacatan itu difabel ya, dalam undang-undang ini, dia boleh dipoligami dan banyak kasusnya. Saya banyak cerita di kawan. Jadi ketika dia difabel, jatuh, dia kemudian kemudian mendapatkan dari keluarganya itu apa disuruh ceraikan lah segala macamnya. Dan ketika diproses pengadilan itu akan diterima. Kenapa? Karena di Undang-undang perkawinan menyatakan seperti itu. Kalau ee apa seorang laki-laki yang berniat menikah lagi, istri satu ya, maka salah satu syaratnya itu adalah cacat, mengalami kecacatan. Nah ini problem. Dan ini apa Undang-undang perkawinan ini, mahzabnya mahzab Imam Syafii (tertawa) banyak yang kita kritik sebenarnya di apa di kitab-kitab suci klasik, karena masih memandang difabel itu dibawah pengampuan, dianggap tidak mampu segala macamnya. Nah dan ada undang-undang yang lain. Undang-undang tentang dosen tentang guru dan dosen ya, undang-undang kepolisian yang itu masih menempatkan tentang sehat rohani dan jasmani sebagai syarat untuk melamar. Untuk melamar jadi guru, dosen, melamar kepolisian, termasuk ______ almarhum Gusdur, itu dia ditolak, apa… gagal menjadi calon presiden itu salah satu alasannya itu karena itu karena dia difabel tidak bisa melihat, daksa, dan ketika tes medis tidak sehat. Tidak sehat jasmani dan rohani. Gagal. Padahal Gusdur itu siapa yang apa namanya ee kapasitas, intelektualitas, intelektualnya, kenegarawanannya itu sangat bagus ya. Cuma ada diskriminasi terhadap difabel, substansi… apa peraturan-peraturan hari

13

ini itu banyak yang secara langsung, yang saya sebutkan yang secara langsung ya yang menyebutkan sehat jasmani dan rhani, Undang-undang perkawinan, KUHAP apa namanya KUHAP- apa namnya kitab undang-undang perdata semuanya diskriminatif. Dan secara tidak langsung kita itu apa ee misalkan kemarin. Kita mendampingi seseorang difabel ee besama Mas Wahyu dan Sharli juga, difabel apa rungu wicara tapi ia juga mengalami mental intelektual atau keterbelakangan mental. Dalam tes psikologis, umur…umur kalendernya itu sudah 22 tahun dewasa kan, tapi umur mental sesuai dengan tes psikologi itu 9 tahun, kategorinya anak-anak. Dia adalah korban pemerkosaan berkali-kali oleh gurunya. Tapi ketika kita desakkan menggunakan Undang-undang perlindungan anak, polisi, jaksa, hakim nggak mau! Akhirnya anak ini, korban ini dia harus berkali-kali nangis, sedih karena dia harus dikonfrontir dengan pelaku. Dan berulang-ulang kan?! Karena prosesnya orang dewasa. Ini apa saya katakana ini karena di Undang-undang itu nggak mengakui itu perlindungan anak. Nggak mengakui soal pengakuan umur mental, yang dalam hal ii umur kalender gitu lho. Nah ini memang kedepan kita harus ada gerakan-gerakan yang kuat untuk mengubah apa Undang-Undang yang diskriminatif ini termasuk mendorong adanya peraturan-peraturan baru yang respek yang hormat terhadap teman-teman difabel. Itu yang pertama dari sisi hukum. Yang kedua kita ada persoalan di isu sarana prasarana, mungkin Mbak Ratna atau mungkin teman-teman ee apa namanya komunitas gerkatin ya, teman-teman ini kalau datang kesana itu kira-kira ramah nggak? Datang ke pengadilan. Bagi pemakai kursi roda, ada nggak RAM disana? Nggak ada. Bagi teman-teman netra ada nggak disana apa namanya ketika misalkan dia jadi korban, atau jadi pelaku. Soal penangkapan itu sudah ada braile atau audio nggak? Nggak kan, nggak. Ketika apa namanya ee misalkan korbannya tuna netra kemudian dia dikasih apa namanya pemberitahuan, perkembangan kasus tapi sepeti ini, itu nggak bisa membaca, _______nggak ada braile. Kemudian apa termasuk toilet apa namanya apa penyediaan RAM, lift apalagi di persidangan, di lantai 2 lagi! kaya’ Mba Ipung itu kalau ke persidangan wah bayangkan, wah kasihan ngesot. Waduh itu itu betul-betul parah ya menurut saya. Tidak beradab! Apa namanya fasilitas publik itu. Bagi saya, sarana prasarana di ruang peradilan, entah itu kepolisian, kejaksaan, ee apa namanya sampai dengan ee apanamanya sampai dengan ee persidangan itu semua tidak fair! Tidak ada assessment, tidak ada apa namanya perbaikan sarana prasarana sehingga kalau teman-teman difabel datang kesan, wah menyedihkan itu kawan! Kita menjadi terasing di dunia apa namanya, kalau saya misalkan datang ke dunia Arab gitu, ngomong bahasa Arab, saya jadi orang terasing, nggak tahu bahasanya. Sama juga teman-teman tuli, teman-teman daksa ya, dia terasing itu kalau ke pengadilan. Hak atas infromasi yang aksesible nggak ada, ya kan? Apa namanya ee ruang pemeriksaan di lantai dua yang harus ngesot ke atas. Surat pemberitahuan juga nggak akses. Wah itu prah itu.

14

Sangat diskriminatif. Jadi di sarana prasarana juga persoalan. Kemudian kita juga ada masalah serius di penegak hukum, penegak huku. Penegak Hukum itu kalau apa namanya kalau mengurusi difabel dengan hukum itu…parahnya minta ampun. Jadi selalu ada pertanyaan, ketika memeriksa teman-teman tuli misalkan, nah “Kamu kok nggak teriak?” Nah itu kan dia nggak paham soal difabel. Kemudian apa namanya ee kalau apa namanya bagi teman-teman netra, “Kamu kok… kamu kok nggak melihat?” gitu. Ada persoalan. Termasuk ketika kita mendampingi teman-teman apa ee apa namanya sebutlah Bunga ya di Sukoharjo itu, itu serius banget itu. Dia kan tuna rungu, mental intelektual itu. Nanyanya penyidik itu kaya’ orang teriak gitu lho, kaya’ orang demo, kaya’ Sharli demo (tertawa). Itu di ruang di ruang anu itu ruang apa namanya

Sharli Pemeriksaan.

Syafii Pemeriksaan. Itu teriak-teriak sampai kedengaran keluar. Nggak ada penterjemah juga kan?!

Sharli Ruangannya kecil lagi.

Syafii Ruangannya kecil, kemudian anak-anak gitu ya. Kemudian kaya’ dibentak-bentak karena kan itu serius banget itu persoalan. Ya Penegak hukum itu nggak punya perspektif baik itu ee polisi, hakim, termasuk jaksa nggak punya perspektif. Termasuk bagaimana dia harus membela terhadap teman-teman mental intelektual itu, mental retardasi ya itu dia nggak ada pembelaan itu. Pokoknya, udah orang tua nih, kalau teman-teman mental intelektual itu kalau teman-teman datang ke panti ya, itu ada umur kalendernya ada yang sudah 50 tahun, tapi itu kaya’ anak-anak (tertawa sedikit) karena memang mentalnya anak-anak itu. ada yang kaya’ apa… ya main kelereng, main ini itu. Nah masa’ ketika dia menjadi korban perkosaan harus seperti orang dewasa gitu? Sangat problem. Termasuk kita punya pesoalan apa namanya dengan budaya hukum kita juga. Jadi Mbk Ratna banyak mendammpingi ee banyak teman-teman difabel itu yang menjadi korban pemerkosaan, Koran pencabulan, dan apa namanya ya keluarganya dan dia juga tidak mau melaporkan ke memprosesnya ke kasus hukum baik itu kepolisian atau kemudian lewat mekanisme pengaduan seperti Komnas HAM, Ombudsman misalkan, tidak mau mengadu gitu ya. Akibatnya ter- terjadi pengulangan-pengulangan terhadap kasus serupa. Jadi.. apa namanya ee ketika dia jadi korban pemerkosaan, hamil punya anak habis itu diperkosa lagi. Nah kita, Mbak Ratna mendampingi di Sleman juga ya, saya bertemu dengan korbannya itu masih anak-anak itu ya. Dia itu sudah punya anak tapi nggak jelas bapaknya, nggak jelas bapaknya dan nggak ada yang bertanggungjawab. Sudah ditingal ibunya, nggak ada ayahnya, kakaknya juga ada persoalan dan sering menjauh dari dia, dia Cuma tinggal sama nenek yang yang menurut saya sudah.. dan sering bertengkar sama neneknya dia itu. Apa namanya dia harus hidup dengan seorang anak, dan hari ini dia itu hamil lagi mas dan ga jelas lagi pelakunya

15

mas. Itu serius, saya membayangkan aduh gimana ini anaknya bagaimana, kemudian difabelnya bagaimana dan….. Ternyata saya panjang juga? (tertawa) kaya’nya Sharli udah panjang banget, saya ternyata panjang juga. Jadi di Sleman itu serius banget. Jadi.. ada terjadi pemerkosaan berkali-kali dan tidak ada pertanggungjawaban hukum, tidak jelas status anaknya, kemudian bagaimana Negara harus ber- apa namanya menyelesaikan kasus ini. Mungkin saya beranggapan dan menurut saya benar ya ketika mereka berkasus ke hukum, hukum pun nggak menjamin peradilan yang fair buat mereka. Bahkan mereka biasa disudut, disudutkan oleh polisi, jaksa, hakim gitu. Dan prosesnya pun nggak fair gitu. Jadi kita, difabel menurut sayaitu apa ya hidup dalam lingkaran kekerasan yang luar biasa. Dia distigma secara sosial, kemudian ketika masuk ke dunia hukum dia terstigma lagi dengan sangat luar biasa juga dan dia dikorbankan disitu dan… apa ee ya dia menurut saya korban yang korban yang sungguh-sungguh korban gitu. Nah, sehingga menurut saya apa ya harapan pergerakan untuk mengakomodasi difabel berhadapan dengan hukum itu… itu persoalan cukup serius kita harus lakukan. Bersama teman-teman Mas Wahyu, Sharli dan kawan-kawan kita sudah mencoba untuk mendorong, sekarang itu adanya Raperma misalkan apa Rancangan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur difabel berhadapan dengan hukum. Raperma itulah kita harapannya ada afirmasi terhadap hak-hak difabel, ya bagaimana harus ada asesmen terlebih dulu gitu ya, karena difabel berhadapan dengan hukum itu butuh assessment dulu lho. Cara bertanyanya bagaimana, daya fokusnya seperti apa, harus ada penilaian terlebih dahulu terhadap korbannya ini terhadap pelakunya ini terkait dengan hambatan-hambatan-hambatan apa yang dia butuh- yang terjadi pada dia, sehingga penegakan hukum akan adil buat dia. Selama ini nggak ada assessment itu. Butuh assessment, dan itu menurut saya peluang itu ada di Raperma dan termasuk ada di rancangan undang-undang penyandang disabilitas sekarang yang menjadi Prolegnas 2015. Termasuk sekarang sudah dirancang RUU KUHAP ya sama RUU KUHP itu. Ini juga peluang untuk mengavokasi hak-hak difabel, kalau bayangan daya ini harus sama dengan apa namanya undang-undang perlindungan anak dan dia juga punya hukum acara gitu dan di kepolisian dia juga harus ada unit khusus buat teman-teman difabel ketika berhadapan dengan hukum. Sehingga kemudian apa ada proses pendampingan, monitoring, peradilan yang fair buat buat teman-teman difabel. Nah saya kira ee Mba Ratna lebih kaya untuk bicara soal kasus, tapi saya ingin mengatakan bahwa kita punya persoalan serius di substansi hukum, budaya hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana yang tidak aksesible dan diskriminatif dan kita punya momentum untuk melakukan perubahan. Saya kira itu, terimakasih. Assalamualaikum wr.wb.

Wahyu Applause untuk Mas Syafii. (audiens tepuk tangan) Terimakasih Mas Syafii, Mas Syafii sudah menjelaskan pada kita ya soal situasi terkini perlindungan

16

hukum bagi komunitas difabel yang tadi memaparkan beberapa fakta, yang harapannya besok juga akan makin kita perdalam gitu ya termasuk rumusan rencana aksi dan rekomendasi kita apa, mau ngapain. Kita masih ada waktu 30 menitan, jam 5 sekarang. Saya dimandatkan panitia sampai setengah 6. Kita gali gitu mumpung ada 2 narasumber yang kita tahu jam terbangnya luar biasa (narasumber tertawa) mumpung kita sandera disini sampai setengah 6, silahkan teman-teman ee ada tanggapan balik? Karena saya tadi sudah mencatat beberapa kata kunci. Mas Sharli sudah menjelaskan dengan gamblang soal situasi kriminalisasi, mulai dari pengertian hukum tapi kita terutama soal konteks sosial ya. Konteks sosial menjerat seseorang sebagai tersangka dengan menyalahgunakan kekuasaan hukum yang mungkin saja teman-teman juga punya pengalaman, punya informasi yang bisa kita bagi dan kemudian nanti ada tanggapan balik dari dua narasumber. Silahkan Mas Abid, monggo mas mainkan mas.

Abid Terimakasih atas waktunya. Yang pertama terkait dengan kriminalisasi dan apa yang disampaikan tadi oleh pak..

Wahyu Mas Sharli. (Sharli lalu berkomentar tentang sebutan namanya) Bung, bung Sharli!

Abid Saya perlu garis bawahi saya bukan orang hukum, saya tidak terlau paham hukum akan tetapi ee saya sedikit membaca terkait dengan adanya istilahnya konsep praduga tak bersalah juga ee dalam tanda kutip “praduga bersalah”. Nah ee dalam hukum itu kan ada istilahnya ada orang yang kuat yang mempunyai kekuasan dan orang yang lemah yang dia tidak memiliki kekuasaan. Ada satu istilahnya pepatah yang mengatakan bahwa “The power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.” Jadi semacam peribahasa yang sampai sekarang tidak apa ya tidak pernah di ya istilahnya terbantahkan sampai sekarang. Semua orang pasti akan dipercaya itu saja orang yang memiliki keuatan itu memiliki kecenderungan untuk korup, dan orang yang mendapatkan kekuasaan yang penuh, maksudnya apa istilahnya oleh penyelewengan yang abosolut juga. Nah dari situ kan kita bisa melihat bahwa di Negara ini kan ada ada orang-orang yang memegang kekuasaan, orang memegang kekuasaan ya entah itu di pemerintahan atau penegakan hukum ee di penegak hukum mereka memiliki kekuasaan aturan tidak ada dalam hukum itu sendiri ada suatu apa istilahnya praduga bersalah, bagaimana mereka istilahnya karena hal ini menurut saya penting karena ee apa ya dengan adanya praduga bersalah ini maka ketika dihadapkan dengan rakyat kecil yang tidak memiliki kekuasaan, maka praduga bersalah ini setidaknya bisa membentengi rakyat-rakyat kecil tadi, jadi rakyat kecil itu rakyat kecil itu terlindungi dengan adanya praduga bersalah ee apa bagi orang-orang yang berkuasa tadi. Sedangkan untuk bagi rakyat kecil maka istilahnya praduga tak bersalah karena mereka tidak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuatan, itu yang terkait dengan praduga bersalah. Saya ingin tanyakan sebenarnya adalah dalam konsep hukum kita sebenarnya adakah

17

ada nggak sih hal-hal seperti itu? Terus yang kedua, terkait dengan hakim. Saya saya melihat sistem hukum kita itu sangat ini ya sangat ter apa ya tergantung pada apa ya sikap hakim dan moralitas hakim sendiri karena saya nggak tau batasan umur ini (hakim kita sangat muda) _____ 27 ya kalau nggak salaah? Saya lupa, sekitar 20 tahunan lha umur-umur segitu kan ee saya merasa bahwa umur yang masih labil ya, masih labil masih labil untuk seorang hakim.

Syafii Ababil.

Abid Apalagi misalkan misalkan seorang apa ee apa istilahnya ee apa istilahe saksi ahli. Saksi ahlinya lebih tua nanti dia bilangnya “______” ya lucu juga. Secara _____ kan kewibaan dan juga punya istilahnya kuasa lebih terhadap apa. Nah dari situ kan saya merasa bahwa kriminalisasi juga permasalahannya ada disitu, permasalahan ada di hakim sendiri. Istilahnya persyaratan untuk jadi hakim harunys menurut saya di Indonesia ini ___ di Indonesia harus diperketat karena ya tadi karena apa ya istilahnya sistem hukumnya sangat tergantung pada ee karakter dan juga istilahnya ee kapabilitas dari seorang hakim itu sendiri. Itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait dengan hukum tadi apa apa difabel, ee kebetulan ini saya alumni pesantren yang dulu ee apa kebetulan juga pesantren Nadhlatul Ulama-Pesantren NU, dan dalam kajian kami memang jarang sekali ada pembahasan terkait dengan difabel difabel yang dikatakan tadi oleh mas siapa?

Wahyu Mas Syafii.

Abid Mas Syafii. Nah kasus-kasus ini kaya’nya memang perlu di apa ya perlu digali lebih lanjut ee dan perlu apa ya perlu menurut saya perlu sumbangsih dari ormas-ormas islam yang ada di Indonesia, yang mereka siapapun itu yang mereka istilahnya setidaknya perlu ada istilahnya perubahan paradigma terkait dengan hukum itu sendiri. Harus progresif karena saya yakin konteks pada zaman Imam Syafii karena zaman Imam Syafii kan masih masih tidak terlalu apa tidak sebebas sekarang. Dan pasti Imam Syafii pun melihat istilahnya hukum itu dari sekitar saja, dia tidak melihat konteks orang yang difabel. Kaya’ di hukum yang sekarang ini saya kira ee peran-peran ormas-ormas Islam dalam melakukan penggalian hukum hal itu dan akhirnya saya yakin nanti akan berpengaruh terhadap tindakan hukum dan konstitusi di Indonesia, ee _____ dalam islam saya kira sudah banyak di Indonesia ini istilahnya tokoh-tokoh islam yang cukup progresif untuk menggali hukum. Mungkin itu yang____ terimakasih.

Wahyu Terimakasih Mas Abid. Silahkan teman yang lain dan mohon maaf karena waktu ini hanya satu termin saja ya. Jadi silahkan, Mbak Ratna? Mainkan! Lady first dulu, lady first. Mainkan! Mbak Ratna dulu, nanti Mas Lutfi nyusul.

Ratna Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan Mas Syafii ya karena saya tuh gemes dari tadi itu belum disampaikan. Ee yang pertama ini masalah kendala. Tadi Mas Syafii sempat menceritakan kasus yang ada di Sleman ya?

18

Hanya saya temui tidak hanya di Sleman, ada di Kulonprogo juga kasusnya sama, dia tuna rungu, hamil sampai dua kali dan tidak tahu siapa bapaknya. Nah itu yang sangat saya sesali ironis sekali itu masyarakat itu justru menjustice bahwa dia itu bukan sebagai korban, tetapi tuna rungu yang sekarang sampai hamil dua kali itu karena apa, dia ketagihan. Ha ini kan kronis sekali. Ya okelah kalau memang yangnamanya hubungan seks itu ee apa kebutuhan biologis setiap manusia begitu ya. Tetapi mereka tidak melihat dari sisi dia adalah korban. Selain itu kesaksiannya selalu diragukan. Padahal jelas-jelas, yang kasus di Kulonprogo itu, anaknya melihat. Anak yang pertama itu melihat “Ibu saya itu ditenda-tendang oleh MBah Wongso. Pada saat habis itu ibu saya ditiduri ibu saya dibawa Mbah Wongso diatas. Itu jelas anak kecil itu melihat. Tetapi masih dirugikan, itu karena dia itu kepingin lagi. Itu seorang kadus saja pernyataannya seperti itu, jadi kesaksian-kesaksian dari kawan difabel itu selalu diragukan. Nah selain itu ada juga yang ee menjadi korban dan ada perlakuan pemaksaan perkawinan. Padahal seorang korban yang dinikahkan dengan pelaku itu bukan, menurut saya itu ee bukan solusi yang tepat karena pasti itu akan terjadi kekerasan lagi setelah setelah terjadi perkawinan banyak sekali kasus-kasus yang di Sleman itu akhirnya penelantaran apa ya pisang gantung atau kawin gantung itu. (tertawa) Ha seperti itu. Ya, ada yang seperti itu dan setelah nanti ditelantarkan. Parah Di Sleman itu saya bisa menunjukkan bahwa itu sangat memprihatinkan. Terus ada juga setelah menjadi korban, kaya’ yang di Kulonprogo itu, dipaksa untuk ee apa namanya kontrsepsi paksa. Daripada nanti dia hamil lagi, untuk yang ketiga kalinya, bagaimana ini kalau dipasang IUD saja? Padahal kan itu pelanggaran HAM. Terus nah Kulonprogo ini memang ironis sekali, anaknya ee disarankan oleh tetangganya diadopsi saja daripada nanti kamu mikir mumet-mumet. Padahal memisahan seorang anak dengan ibunya itu kan juga pelanggaran juga. Nah ini yang kasus tuna rungu. Satu lagi yang saya ingin buka wacana kepada kawan-kawan yang ada disini kasus pada tunanetra. Kenapa tunanetra ini juga me- ee mendapatkan perlakuan yang sama. Menjadi korban perkosaan lebih dari satu kali, ceritanya seperti ini. Seorang tunanetra yang duduk di kursi yang saya duduki ini, pasti nanti arahnya akan “Kalau Ratna akan keluar, maju 4 langkah, ke kanan 10 langkah itu sudah pintu.” Petunjuknya kan seperti itu, tidak mungkins eorang Ratna yang tuna netra ini akan mencari jalan lain. Misalnya bisa jadi saya lewat sana tapi karena petunjuk atau arah yang ditunjukkan pada tuna netra hanya satu jalan itu, maka kalau suatu hari terjadi suatu perkosaan disitu, bisa jadi perkosaan itu terjadi di tempat yang sama karena dia tidak pernah melihat ada bahaya di depannya atau pelaku didepannya. Jadi kenapa ee kekerasan itu bisa terjadi lebih dari satu kali. Mm terus ada juga intimidasi ya. Intimidasi itu dari masyarakat pada saat korban difabel dia boleh misalnya didampingi kaya’ kasus yang di bantul itu jadi boleh melaporkan tapi harus keluar dari kampung itu. itu tanah nenek

19

moyangnya e kenapa dia harus keluar di lingkungan sendiri yang dimana sudah bertahun-tahun tinggal dengan kekerasan.

Wahyu Boleh melaporkan tapi harus keluar?

Ratna Yaa. Harus keluar dari kampung itu. satu hal lagi yang selama ini didapatkan oleh kawan-kawan difabelitu adalah pertanyaan yang menjebak! Bayangkan kalau dari pihak penyidik bertanya. “Tanyakan: dia orgasme atau tidak?” kan pertanyaan konyol itu ya?! Yang pertama. Selain itu kasus yang di Bantul ini pertanyaannya begini. Dia low vision, ditanya “Kamu dibanting atau ditidurkan?” Dibanting dan ditidurkan ini pada saat dia mental retardasi mental intelektual apa mental retardasi yo mas yo?

Syafii Benar kedua-duanya.

Ratna Nah seperti itu. Sia menjawab asal saja. “Saya ditidurkan.” Nah itu juga memberatkan. Karena apa? Proses ditidurkan dan membanting itu berbeda. Kalau dibanti breg! Tanpa ada jeda mungkin ya. Tapi pada saat ditidurkan, pelan -pelan, alon-alon. Ternyata memberatkan. Kalau ditidurkan berarti punya jeda berapa detik yang dia bisa berteriak, padahal dia sudah menyatakan kalau dia itu disekap dari belakang, disumpal mulutnya. Gimana mau berteriak? Seorang tuna netra itu juga punya kelebihan. Yang mana dia bisa mencium bau keringat atau bau mulut begitu bisa sehingga bisa mengidentifikasi siapa pelakunya. Tapi bodohnya PPA itu bertanya, “Kamu melihat nggak?” Ya nggak mungkinlah! Wong tuna netra kok melihat?! Itu sih sementara tambahan saya. Itu mas yang bikin saya gemes gitu disampaikan. (tertawa)

Wahyu Oke, terimakasih Mbak Ratna. Mas Lutfi mainkan!

Lutfi Ya. Terimakasih, saya tadi menyaksikan atau mendengarkan dari pemaparan hasil riset teman-teman SIGAB, Mas Sharli yang dari sisi hukum, bagaimana sebenarnya ee penanganan-penanganan terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang terutama menyangkut dengan teman-teman difabel. Ee memang mungkin kata kuncinya adalah ini persoalan mindset karena mindset ini jangankan penegak hukum, misalnya, di tengah kita pun sekeliling kita bagaimana masyarakat memandang teman-teman difabel itu dengan cara pandang yang masih diskriminatif, ini juga yang sangat berlaku tentunya berlaku juga di kalangan penegak hukum, karena ee selama ini mungkin kita bisa ketahui bahwa pola pendidikan yang ee tidak memberikan suatu pengajaran yang baik terhadap bagaimana upaya-upaya untuk ee memberikan harkat ee apa namanya pemenuhan hak bagi teman difabel itu juga menjadi salah satu e pemicu pertama sehingga mereka dalam melakukan tindakan itu selalu ____ adalah dalam kerangka yang tidak ee apa namanya tidak memberikan jaminan terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Nah berangkat dari itu pula sedikit kiranya kita juga untuk biasanya perdalam bagaimana kita melakukan sebuah intervensi atau mungkin apa yang kita lakukan itu adalah bentuk perda-perda tadi yang sudah atau peraturan hukum yang sudah mencoba kita lakukan. Nah,

20

kenapa kemudian tidak kita juga coba masuk dalam kerangka pola pendidikan ____ bahwa ee misalnya kita ambil contoh di setiap kapolsek atau di 5 wilayah Kabupaten Yogyakarta ini, setiap ada pola pergantian kapolsek ataupun kapolres gitu, misalnya. Jadi ee kenapa kita tidak mencoba untuk mensoundingkan persoalan-persoalan ini. Setidaknya juga menjadi pemicu awal bagi penegak hukum bahwa persoalan difabel ini adalah persoalan hak bangsa, hak-hak seorang warga negara jadi bukan persoalan hak yang seputar persoalan yang sepele. Lekat dengan harkat dan martabat seseorang harus dilindungi. Nah kemudian juga misalkan seorang penari tadi soal bagiamana peran dari kalangan agama ya, sebagai sebuah ee yang punya otoritas yang bisa katakanlah cukup signifikan di kalangan umatnya begitu. Ee kita ketahui misalnya ____ dengan Muhammadiyah atau NU. Memang agak sedikit berbeda dalam pola penanganan misalnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum yang itu misalnya kalau teman-teman LSM dengan teman-teman _____ kalangan agamawan, misalnya Muhammadiyah. Bagaimana misal kalau Muhammadiyah kalau dalam hal ini biasanya lebih pada pola intermediary sehingga kemudian ee penanganan kasusnya pun mungkin agak sedikit berbeda ketika ee dengan teman-teman LSM. Nah jejaring itu kedepan perlu kita perkuat karena misalnya untuk Muhamadiyah dalam isu difabel, difabel juga bahwa tidak tidak begitu dalam, karena Muhammadiyah hitungannya baru hitungannya baru berapa tahun ini kemudian bahwa merekomendasikan isu difabel itu harus menjadi isu yang penting untuk segera dilanjuti.

Wahyu Ada rekomendasi?

Lutfi Ya ya. Kemudian dalam ee Mukatamar sebelumnya itu ini dimasukkan dalam program Divisi Majelis pemberdayaan masyarakat.

Wahyu PM?

Lutfi Ya. Saya pikir itu menjadi sebuah kekuatan yang nantinya kalau kita berkolaborasi akan menjadi suatu kekuatan yang besar, bagaimana mendorong kedepannya bahwa proses ee diseminasi bagaimana pentingnya memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap ____ difabel ini kita kerjakan secara bersama-sama seperti itu. Nah nanti di tingkat DPO_____. Dan yang terakhir mungkin adalah bahwa ee memang kalau kita sadari bahwa, ini pengalaman saja, kami coba ee mendampingi juga di Purworejo, persis persoalannya adalah bagaimana serang ee anak yang mengalami keterbelakangan mental, kecacatan, dan sebagainya itu ee ketika mereka ee orangtuanya ini mencoba untuk meminta akses kepada pemerintah terkait dengan supaya anaknya diberikan ee jaminan kesehatan dan pendidikan tersebut itu justru kemudian mendapatkan tekanan-tekanan dari pemerintah sehingga ketika pada saat itu terjadi keributan, karena orangtuanya juga ngotot, ini persoalan hak yang harus mereka dapat. Tetapi pemerintah daerah, oknum bisa saya katakana itu malah ee memberikan tekanan yang sebaliknya. Mencoba mengancam. Ancaman ini yang

21

kemudian dirasa sangat ee memberikan dampak yang buruk bagi keluarga dan terutama anak sehingga ketika kami coba untuk melakukan apa namanya ee proses mediasi atau _____ tetapi memang lagi-lagi disitu ada berhadapan dengan tekanan-tekanan kekuatan yang disitu juga ada polisi yang mencoba mengancam hingga saat ini kita coba untuk ee apa ungkap kejadian itu. karena ancamannya ______ kepolisian bahwa kalau ini misalkan dipernpanjang, ini urusannya macam-macamlah.berkaitan dengan ini makanya mungkin kita perlu kedepan ee ____adanya kasus-kasus seperti ini karena Muhammadiyah dalam konteks sedang belajar, jadi saling berjejaring bagaimana dalam bagaimana proses penanganan yang baik dalam _________ mungkin itu saja.

Wahyu Terimakasih Mas Lutfi nanti Mas Syafii Mas Sharli menanggapi tapi tahan dulu. Tapi yang pasti di Sukoharjo mas, sama teman-teman Aisyiah di Sukoharjo.

Syafii Oh Aisyiah.

Wahyu Silahkan, Mbak Fani atau Mas Roni? Ada..Mbak Fani? Silahkan teman-teman mari. Oke mbak Fani.

Fani (diterjemahkan oleh Okti)

Sata tahu semua (?) hukum tapi tidak terlalu dalam. Saya sebetulnya tidak paham hukum, seperti apa? Dulu dia bertemu dengan teman-teman tuli. Banyak teman-temannya cerita, tentang masalah perkosaan, tentang______, tentang perempuannya, dan itu tidak bisa lapor. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara melapor. Saya mau tanya….. Saya mau tanya untuk yang di LSM atau LBH yang tahu hukum sudah paham belum untuk misalnya cara berkomunikasi dengan teman-teman tuli? Yang kedua, apakah di LBH atau LSM itu sudah ada sosialisasi tentang difabel? Kalau semisalnya sudah ada sosialisasi dan LBH atau LSM sudah paham difabel, seperti apa sih cara mereka berhadapan dengan khususnya teman-teman tuli? Terimakasih.

Wahyu Terimakasih Mbak Fani. Mas Roni?

Roni (diterjemahkan oleh Khoir)

Ee dia cerita masalah agak pribadi,

(peserta difabel rungu berdiskusi dengan penerjemah mengenai persoalannya)

Wahyu Khusus di sini ya? Untuk di ruangan ini. Nggak apa-apa Tidak mau bertemu,

Roni Itu sudah menikah kebetulan istri sekarang hamil sudah 2-3 bulan tidak mau bertemu, terus dia bertanya apa sih masalah dengan istrinya? Ee tidak begitu menjelaskan secara kronologis kenapa. Jadi yang ditanyakan Cuma itu saja bapak.

Wahyu Tidak mau bertemu ya?

Khoir Ya.

Wahyu Tidak mau? Tidak mau bertemu?

Khoir Jadi si istrinya, si istri… _____ (berbicara pelan) (Roni diskusi dengan penerjemah)

22

Okti Jadi istrinya itu lapor ama orangtuanya, kemudian orangtua istri itu marah-marah sama dia tapi dia sendiri nggak tahu dia salah, salahnya apa. Nah terus dia hanya “aku harus bagaimana?” Dia mungkin agak- kamu juga ditendang? (tanya ke Roni)

Wahyu Nanti biar Mas Sharli sama Mas Syafii ya. Oke. Terimakasih.

Okti Terimakasih.

Wahyu Oke. Mas aditya atau mas Thomas ingin memberi tanggapan?

Thomas Cukup.

Wahyu Oke oke ya. Oke terimakasih teman-teman semua. Silahkan ee Mas Sharli Mas Syafii silahkan, duluan siapa? Kearifan lokal masing-masing (audiens tertawa) dan menanggapi dari beberapa tanggapan temasuk juga pertanyaan, termasuk mohon maaf karena ini satu termin e apa closing statement ya, pernyataan penutup terutama tadi ya usulan-usulan kedepan karena besok pagi akan kita perdalam dengan rencana advokasi kita bersama. Silahkan, kalau tadi atau pasalnya ke Mas Syafii? Monggo. Oh Mas Sharli dulu, mainkan Mas Sharli.

Sharli Ya saya mencoba menjawab tadi soal apa bagaimana sih upaya melindungi masyarakat yang apa yang dikriminalkan karena memang faktor kekuasaan yang powerfull gitu ya, dimiliki oleh aparat penegak hukum dan kekuasaan yang dimiliki gitu ya, itu berpotensi punya kecenderungan untuk disalahgunakan. Dan pada akhirnya, masyarakat yang menjadi korban. Nah, kalau dalam konteks ee perlindungan hukum, karena hukum ini kan banyak mas bagian-bagiannya, kalau yang saya sampaikan tadi itu lebih banyak hukum di bagian soal hukum pidana, soal misalkan masyarakat jadi korban kejahatan atau masyarakat misalkan ee apa ee dituduhkan suatu perbuatan yang notabene tidak pernah dilakukan oleh masyarakat itu misalkan. Nah di dalam ee sistem hukum kita sendiri itu sebenarnya mengenal soal apa ee tadi yang mas sampaikan soal praduga tak bersalah, praduga bersalah gitu ya, di hukum kita itu dikenal dengan asas praduga tidak bersalah. Artinya asas ini jadi patokan nih, jadi dasar nih dasar bagi penegak hukum kalau kalau mau melakukan proses hukum gitu ya. Nah asas praduga tak bersalah ini kan punya arti begini: kamu tidak bisa menyatakan bahwa seseorang itu bersalah sampai putusan pengadilanlah yang menyatakan bahwa orang-orang itu benar-benar telah terbukti bersalah. Artinya kalau putusan pengadilan belum diputuskan, belum dikeluarkan itu ya, kita nggak bisa menyatakan seseorang itu bersalah. Itu arti dari asas itu gitu lho. Tapi asas ini tidak berlaku bagi pihak kepolisisan. Karena ketika dia melakukan proses pendekatan hukum dengan benar gitu ya, artinya motifnya jelas, motif penegakan hukum gitu untuk melindungi masyarakat. Dia tidak mengenal yang namanya asas praduga tidak bersalah dia justru mengenal asas praduga bersalah. Kenapa kemudian dia menetapkan orang sebagai tersangka? karena dia punya alat bukti yang kuat gitu lho. Kalau dia punya alat bukti yang kuat gitu ya, dan dengan alat bukti itu dia meyakini bahwa dialah pelakunya, maka dia akan

23

ditetapkan sebagai tersangka, gitu ya. Dia seakan-akan meyakini bahwa dialah yang patut dipersilahkan terhadap perbuatan itu. Tapi sampai misalkan nanti pada putusan di pengadilan dia juga tidak bisa semena-mena ketika pengadilan menyatakan bahwa apa yang dituduhkan kepada dia tidak terbukti, polisi juga harus mengakui secara fair. Wong pengadilan sudah mengatakan dia tidak tidak terbukti bersalah kok. Artinya proses selama ini kan keliru gitu ya. Nah persoalan di negeri kita ini ma situ sangat berat, kalau kita bicara soal indikatornya apa saja, permasalahannya apakah permasalahan terletak pada penegak hukumnya? Gitu ya. Ada polisi disana, ada oh polisi ada dua ya sekarang mas?! Ada yang penegak hukum, ada yang bukan penegak hukum. (Wahyu tertawa lalu berkomentar singkat) Ada polisi, ada jaksa, ada pengadilan, ada hakim maksud saya, ada pengacara. Pengacara juga masuk bagian dari itu gitu lho. Lha problemnya apakah penegak hukum ini sudah menjalankan fungsi dengan baik dan benar? Kita tahu misalkan kalau bicara soal mafia peradilan justru aparat penegak hukum ini pemain-pemainnya. Hakim disuap yang nyuap jaksa yang jadi otak polisi. Pengacara, dapat jatahnya dapat sisa. Ya tapi tidak semua begitu ya, tidak smeua polisi seperti itu, tidak smeua jaksa seperti itu. Mungkin kebanyakan iya, karena terlalu sering kita lihat misalkan.

Wahyu Jadi kira-kira bukan oknum ya? (tertawa) terus-terus..

Sharli Nah, selain soal artinya soal apa ya kalau Pak Busyro bilang itu “Penegak hukum kita itu tidak punya value.” Dalam diri mereka itu sudah tidak nilai moral itu udah nggak ada gitu lho. Jadi ketika mereka berbuat pun sekehendaknya saja. Nah satu, persoalannya penegak hukum gitu ya. Mau apa saja, mau polisi, jaksa, pengacara, dan lain sebagainya. Yang kedua soal aturan hukum. Banyak sekali aturan hukum yang dibuat justru tidak melindungi masyarakat termasuk teman-teman difabel, misalkan. Atau hari ini misalkan teman-teman difabel mendorong untuk dibuatnya peraturan baru tentang disabilitas gitu ya, perlindungan terhadap kelompok disabilitas, ini kan nanti per apa per pertarungannya kan hebat. Soal apa itu disabilitas, bagaimana upaya melindunginya. Teman-teman misalkan ee apa ingin mebuatkan aturan aturan hukum atau aturan aturan acara acara khusus untuk apa acara hukum khusus untuk teman-teman difabel misalkan, seperti mengundang SPAA misalkan. Itu butuh perjuangan gitu ya, dan belum tentu mereka-mereka yang menyatakan diri sebagai penegak hukum itu tahu tentang persoalan difabel termasuk pengacara, termasuk LBH, tidak semua LBH yang ada di Indonesia itu paham dengan persoalan difabilitas. Hanya segelintir saja mungkin gitu ya mungkin saja penilaian saya salah. Karena ya tadi teman-teman difabel misalkan sudah dihadapkan dengan aparat penegak hukum yang konservatif, gitu ya yang pola pikirnya sangat kaku terus kemudian teman-teman difabel dihadapkan dengan persoalan peraturan hukum yang nggak ramah sama mereka gitu lho. Itu itu persoalan. Jadi memang persoalannya memabng banyak. Dan kita memang dituntut

24

untuk mengubah itu. nah kembali lagi Kalau bicara soal upaya melindungi masyarakat, baik kelompok teman-teman difabel maupun misalkan ee dalam konteks ee kriminalisasi tadi ya memang kita tidak bisa diam terhadap upaya kriminalisasi yang dilakukan pada kita karena kriminalisasi ini tidak hanya, kalau dulu kita berpikiran ya mungkin apa hanya teman-teman gerakan atau teman-teman NGO atau teman-teman aktivis yang sangat berpotensi dikriminalkan, hari ini ternyata tidak. Sekelas pejabat Negara saja dikriminalkan. Gitu lho. Jadi Kita mesti hati-hati betul mesti waspada betul gitu ya sekelas pejabat Negara saja diperlakukan seperti itu gitu lho. Ditangkap dengan cara begitu ya ketika mengantar anak sekolah, Mas Bambang Widjojanto itu diperlakukan seperti itu, yang memperlakukan siapa? orang yang menyatakan sebagai alatnya Negara. Saya nggak tahu ini pola pikir mereka seperti apa. Saya nggak tahulah ___ sudah membabi buta hingga mereka memaksakan diri untuk berbuat seperti itu. Ini persoalan. Persoalan, oleh karenanya ee aktivis anti korupsi sudah, dikriminalkan. Mas wahyu ini ini termasuk orang yang dikriminalkan. Dia ditetapkan sebagai tersangka, dari beberapa tahun yang lalu, dan sampai sekarang,

Wahyu 2004, 2004.

Sharli 2004 mas ya? Dan sampai sekarang status tersangka itu tidak pernah dicabut oleh pihak kepolisian.

Wahyu Tetap tidur nyenyak. Tetap tidur nyenyak.

Sharli Tapi tetap tidur nyenyak. Kenapa kok mas Wahyu dikriminalkan seperti itu? ya mungkin penilaian kita Mas Wahyu selama ini kritis gitu ya, terhadap kondisi sosial, dan sebagainya. Aktivis anti korupsi sudah, aktivis-aktivis lingkungan banyak. Setahun yang lalu seingat saya, Ketua Walhi Palembang itu dijerat dengan pasal 160 tuduhannya menghasut orang berbuat kejahatan. Padahal waktu itu lagi demo. Aktivis lingkungan sudah, aktivis difabel mesti hati-hati. (audiens tertawa). Ha bukan menakut-nakuti, bukan menakut-nakuti. Artinya Kerja kita ke depan lebih teliti lebih hati-hati gitu ya. Dalam artian kan LBH kan juga cukup sering bekerjasama dan mengadvokasi bareng dengan teman-teman SIGAB misalkan. Ya karena dari beberapa kasus menurut saya misalkan seringkali Korban itu berhadapan dengan pelaku yang notabene secara status sosial dia lebih terhormat dibandingkan korban, menurut pandangan orang gitu ya. Misalkan korban pemerkosaan, pelakunya misalkan ee kepala dinas atau apa gitu ya, begitulah yang secara status sosial itu dipandang lebih terhormat gitu ya. Bisa jadi di kemudian hari ketika kita mendampingi korban gitu ya, difabel begitu, pelakunya nggak terima gitu ya bukan korbannya yang dilaporkan tapi orang yang mendampinginya yang dilaporkan. Karena polisi tahu “Wah ini kepala dinas nih. Duitnya banyak sudahlah. Kita kriminalkan aja ni pendampingnya.” Maksud saya kita harus lebih hati-hati. Itu mas kalau soal ____ (tidak terdengar ada suara orang batuk) tadi. Karena kekuasaan itu tergantung orang yang yang menggunakan kkjuga. Se-misalkan saya pegang pisau, gitu

25

ya, kalau pisau ini dipegang oleh orang yang baik, tentu mendapatkan hasil yang baik juga. Tapi ketika pisau ini digenag orang yang berwatakn jahat begitu maka yang dihasilkan negatif. Terus kemudian soal ketergantungan pada hakim. Kalau saya boleh jujur gitu ya, saya nggak tahu ini betul atau tidak Mas Wahyu mungkin bisa membenarkan, hakim itu mas problemnya sudah sejak dalam kandungan, kalau kamu jujur-jujuran. Kenapa? Karena dari proses rekruitmen itu sudah bermasalah. Mas punya uang 200 juta, itu bisa jadi hakim di Indonesia ini. Teman kuliah saya itu bisa jadi hakim karena mertuanya yang sudah jadi hakim terlebih dahulu. Problemnya, menjadi profesi penegak hukum itu, itu bukan karena apa profesinya yang muliabukan. Karena untuk gengsi-gengisan saja, jadi polisi buat gengsi-gengsian, jadi hakim buat gengsi-gengsian biar kelihat apa terlihat mentereng gitu ya. Akhirnya ya tadi mereka menjalankan profesi hukum tadi ya dengan ala kadarnya. Karena orientasi, disorientasi mereka sendiri, gitu lho. Ketika direkrut, misalkan, sudah prosesnya nggak benar gitu ya, “Kamu mau jadi hakim.” “Oke pak saya mau jadi hakim.” “200 juta.” Wani piro? Itu terjadi di Indonesia, gitu lho. Maka ya wajar-wajar saja kalau kita kemudian meragukan soal kemampuan hakim. Meskipun di satu sisi kita kadang terlalu ber banyak berharap pada sosok pada yang namanya sosok hakim. Karena polisi sudah sudah tidak bisa diharapkan, jaksa sudah tak bisa diharapkan, harapan kita ya sama hakim. Makanya nih di Indonesia, gitu ya kalau hakim-hakimnya itu selalu mengeluarkan putusan yang baik, respon kita itu mesti baik. Kita dukung. Kasus Sukoharjo itu mas ya, wuuh! hakimnya itu seakan-akan…apa berpikir luas gitu lho. Artinya dia melihat kasus itu nggak Cuma apa yang Nampak di permukaan gitu ya. Dia lihat persoalan di belakang. “Oh ini sebenarnya yang terjadi.” Dan sebagainya. Hingga akhirnya dia berani memutuskan seperti itu. Banyak lagi persoalan tentang hakim mas. Bedanya dengan di luar negeri, profesi hakim itu mas, itu sudah diisolasi semenjak dari awal. Artinya begini, ketika dia jadi mahasiswa, selama dia kuliah pun dia sudah diisolasi. Artinya dia sudah ditempu pendidikan khusus untuk hakim. Tapi untuk pergaulan sehari-hari tidak, dia tidak diisolir. Tapi untuk pendidikan, dia sedari awal sudah ditempu betul. Beda dengan di Indonesia. Satu ditanya “Mau jadi apa nanti selesai kuliah?” “Kaya’nya jaksa.” Sampingnya ditanya lagi “Wah kaya’nya hakim.” “Lho kok bisa?” “Bapak saya kemarin ditawarin untuk jadi hakim, tapi harus bayar 100 juta. Artinya ya se- tergantung apa yang menjadi keinginan saja. Nah itu mas ya itu soal soal ketergantungan kita pada pada hakim, khususnya pada hakim yang baik, kalau kita-kita di pergerakan ini kan?! Terus kemudian terkait dengan pertanyaan Mbak Fani, ee LBH itu sudah beberapa kali menerima pengaduan yang korbannya difabel. Seingat saya ada yang rungu kemudian juga ada yang ee tuli gitu, ada berapa lagi lah seinget saya. Nah ee pola kerja

26

kita selama ini memang ketika dapat pengaduan dari teman-teman korban difabel, kita menggunakan apa memanfaatkan kerjasama dengan teman-teman yang secara kemampuan dia punya kemampuan lebih dibanding kita. Jadi kita ini kan istilahnya berbagi peran. Kalau di hukum mungkin LBH yang bisa berperan, tapi mungkin soal kemampuan berkomunikasi, soal bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan teman-teman difabel, itu mungkin ada kelompok lain atau organisasi lain yang mereka lebih mampu gitu lho. Nah jadi ketika kita menerima kasus, menerima pengaduan seperti itu, pernah juga kita berapa kali misalkan menghadirkan orang yang ahli atau mampu berkomunikasi dengan orang difabel, bisa dari apa organisasi tertentu atau bahkan misalkan ee dengan teman-teman SIGAB misalkan. Karena menurut saya teman-teman SIGAB punya kemampuan di bidang itu gitu ya, nah itu kalau soal mekanisme soal mekanisme ee apa pengaduan di dimana di LBH. Jadi misalkan kalau ada mengadu dan dia adalah teman-teman difabel begitu yang mengadu. Ya tentu kita sadar diri mas, kita tidak punya kemampuan berkomunikasi dengan mereka tentu kita mencari orang ee sebagai perantara tentunya untuk memperjelas gitu menjelaskan soal apa yang dia alami. Terus kemudian soal ee apa sosialisasi yang dimaksud tadi ya. Ya ee Tentu kan teman-teman di LBH, teman-teman di SIGAB punya kemampuan terbatas, artinya, mungkin teman-teman di SIGAB ee apa ya punya punya kemampuan terbatas. Artinya ee mungkin teman-teman di SIGAB punya kemampuan yang lebih lancar berkomunikasi dengan teman-teman difabel karena banyak karena SIGAB dan jejaringnya tenaganya lebih banyak gitu ya. Sementara di LBH Jogja jujur saja kita tidak punya orang yang expert banget begitu di soal komunikasi dengan teman-teman difabel. Nah, oleh karenanya ee kita lebih fokus kepada persoalan hukum yang dihadapi oleh teman-teman difabel.

Wahyu Sabar-sabar bung. Mainkan mainkan (tertawa) terus-terus. (Ada audiens masuk ruangan).

Sharli Kok masuk nggak salam?

Wahyu Terus-terus Sharli.

Sharli Jadi LBH coba menyadarkan dirinya, bahwa mereka kurang punya kemampuan di bidang itu gitu ya. Artinya kita akan mendorong teman-teman yang punya kemampuan lebih gitu ya untuk misalkan mensosialisasikan soal ee apa ya misalkan soal hak-hak teman difabel yang berhadapan dengan hukum. Nah memang LBH lebih sering apa ee apa ya pure hanya menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi teman-teman difabel saja. Artinya kalau soal ee apa ee sosialisasi misalkan tentang hak-hak difabel dan lain sebagainya kami me apa mempercayakan ke teman-temaqn yang memang punya kemampuan di bidang itu gitu lho. Karena kami juga khawatir ketika ingin menjalankan peran itu, khawatir salah gitu kan. Dan justru kalau salah kan berdampak tidak baik buat teman-teman sendiri. Ee ini nyangkut mba ratna tadi ini soal pertama ee soal apa

27

mendampingi tema-temann difabel ketika berhadapan hukum. Persoalan hari ini, selain aparat hukum yang tidak ramah dengan teman-teman difabel gitu mbak ya, terus kemudian juga aturan hukumnya tidak ramah begitu dengan teman-teman difabel. Persoalan yang lebih apa ya seharusnya Negara itu harus hadir mas, bahasanya kita kan begitu. Harus hadir ketika seorang warga

Wahyu Jokowi kemarin juga bahasanya Negara akan hadir.

Sharli Waduh saya salah berarti menggunakan

Wahyu Nggak nggak apa-apa, maksudnya sudah diambil sama presiden. (tertawa) Kita tagih nanti. Terus-terus.

Sharli Nah artinya begini ketika kita mendampingi kasus-kasus ee yang dihadapai teman-teman difabel gitu ya, saya mencoba me apa me membagilah pengalaman, memang ketika kita mendampingi teman-teman difabel itu kita memang harus lebih peka. Dalam artian begini, ya kaya’ Mba Ratna bilang tadi, ketika kita damping ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak begitu ya, terus kemudian ada pertanyaan-pertanyaan melecehkan. Seringkali dihadapi. Seringkali ditemui seperti itu justru kita sendiri gitu ya ee karena mungkin tidak punya perspektif tentang difabel, hingga akhirnya kita diam diri. Kalau kalau saya jujur saja kalau dampingi korban begitu, dia difabel terus ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang melecehkan, saya pasti berontak, ya. Nggak cukup kalau polisinya harus dimarahi, nggak cukup. Bagi saya penyidiknya harus diganti, gitu lho. Itu sikap kita. Karena kita ingin mengubah kultur, kultur penegak huku yang tidak ramah terhadap difabel. Kita berhadapan dengan penegak hukum yang tidak ramah, aturan hukum tidak ramah, terus kemudian tadi seperti dijelaskan Mas Abid soal mindset juga, mindset masyarakat kita yang sampai hari ini gitu mayoritas tidak ramah dengan teman-teman difabel. Nah kita harus mengubah itu. Pertanyaannya Darimana kita ubah? Ya tergantung kita memposisikan diri. Hari ini kita aktif mendampingi teman-teman difabel, gitu ya kalau kita berhadapan dengan penegak hukum ya ubah penegak hukumnya. Kultur penegak hukumnya harus kita ubah. Kita udah nggak bisa lagi itu ramah tamah apa dampingi korban, misalkan terus kemudian dengan polisinya kompromi itu udah nggak bisa lagi. Saya kira itu, Mas Wahyu.

Wahyu Applause untuk Mas Sharli. (audiens tepuk tangan) Terimakasih. Terakhir Mas Syafii, silahkan dan ini 5.47 tapi saya ______ karena kita tadi mulai jam 4 ya, karena jadwalnya itu kan setengah 4 sampai setengah 6. Karena mulai jam 4, karena tadi sebenarnya sudah diingatkan Mas Rohmanu, mestinya selesai setengah 6 tapi saya mohon ijin semoga jam 6 ya, 13 menit terakhir tapi semoga itu sudah selesai sudah selesai karena besok setengah 9 kita akan berkumpul lagi disini. Mohon bisa hadir lagi disini, karena nanti ada 4 poin yang akan dijelaskan. Silahkan Mas Syafii.

Safii Iya mas, terimakasih Mas Wahyu. Pertama, ee apa namanya saya sepakat dengan Sharli bahwa apa pertanyaan Lutfi sama Abid tadi ya bahwa perlu

28

Ada cara transformasi cara pandang, mindset atau paradigm dari termasuk tadi adalah penegak, kaum-kaum agamawan. Kaum agamawan itu selalu kalau Melihat difabel itu melihatnya “Aduh soo dimakhfu” kalau melihat teman-teman tunanetra, atau daksa, “Wah sudahlah kamu nggak usah ke masjid. Sudahlah kamu nggak usah ke mushola.”gitu kan. “Karena bagi kamu sudah dimakhfu sudah dirukhsah begitu. Karena itu kemudian cara pandang itu berdampak pada masjid yang kemudian tidak ramah bagi teman-teman difabel. Cobalah cek ke Masjid atau ke gereja atau kea pa namanya Tempat ibadahnya umat hindhu misalkan ya, atau budha, ada nggak yang akses? Mulai disediakan RAM, ada nggak masjid menyediakan RAM? Kaya’nya Cuma UIN ya? (tertawa) Ada RAM, atau ketika khutbah itu kalau RAM bagi teman-teman daksa ya, atau ketika khutbah itu ada nggak penerjemah? Itu kan berguna bagi teman-teman rungu-wicara, atau teman-teman tuli ya. Dia itu ya dia paham dengan mulut, dia nggak mendengar kan?! Dia paham dengan bahasa isyarat, disediakan nggak masjid-masjid bahasa isyarat? Padahalkan kaya’ Roni biasa ke masjid, biasa ke masjid kan? Nah! Islam nggak? Nggak tahu (tertawa)

Khoir Islam, islam.

Syafii Apa namanya ke masjid? Ketika ke masjid, paham nggak dengan khutbah? Atau ketika imam membaca apa alquran gitu. Paham nggak? Nggak paham gitu. Karena nggak mendengar. Nah, ini problem. Masjid itu apa namanya masjid, kelompok-kelompok agamawan itu menurut saya dzalimlah kalau ___ saya itu. Dzalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nggak adil gitu ya. Malah kemudian saya selalu mengatakan, ya tempat Masjid, tempat ibadah, kampus itu termasuk fasilitas-fasilitas publik yang tidak akses bagi teman-teman difabel itu semuanya dzalim kalau bagi saya. Semuanya didesain dengan dzalim. (tertawa) Masuk agama ya mas?! Dzalim. Biar lebih kelihatan biar lebih kelihatan anunya gitu ya, dramatis. (audiens tertawa) Dzalim bagi teman-teman difabel, nggak adil. Itu yang pertama. Saya kira butuh mind ee apa perubahan mindset, cara pandang termasuk dan kita perlu jejaring yang lebih kuat kerjasama keagamaan maka kemudian Saya mengapresiasi terhadap teman-teman UIN yang sekarang berofa ya menggagas soal fikih Difabilitas. Menjawab persoalan-persoalan serius soal khusul fikih Termasuk persoalan-persoalan fikihnya. Karena banyak misalkan bagi teman-teman, ee apa namanya prapledging misalkan dia itu sudah tidak merasa lagi dengan kencingnya apa namanya ya kencing aja gitu. Akhirnya diapakai pampers. Dia masih sah nggak sholatnya? Atau atau bagaimana nggak usah sholat gitu? Karena kencing terus. Dia itu sudah kehilangan rasa dengan apa namanya dengan kencing dan

Wahyu Air kemih.

Syafii Ya. Boleh nggak itu? Nah itu kaya’nya Mas Abid sebagai kaum santri gitu ya menjawab persoalan itu (tertawa). Dirukhsah gitu ya, mungkin-mungkin. Tapi menurut saya, itu butuh jawaban-jawaban, jawaban-jawaban khusul fikih,

29

termasuk fikih ya. Eee apa namanya _____. Kemudian yang kedua menurut saya apa namanya ee apa soal tadi Mbak Ratna, soal apa… difabel berhadapan dengan hukum, itu juga ada persoalan yang Sharli bilang juga tadi ya. Itu juga pesoalan yang sangat serius. Karena diantara banyak pengacara pun, pendamping-pendamping hukum itu nggak mengerti tentang bagaimana berinteraksi dengan kliennya. Termasuk ya polisi, jaksa, hakim, persoalan yang sama. Susah untuk berinteraksi. Maka bagi teman-teman difabel berhadapan dengan hukum, maka setidaknya ada beberapa hal. Dalam konteks ketika dia berhadapan dengan hukum, kita tidak perlu melihat, tidak perlu apa ya ee mempersalahkan, “Kamu salah. Kamui difabel.” Gitu segala macamnya tapi menurut saya yang pertama adalah pertama adalah yang kita butuhkan adalah profil assessment. Semacam deteksi profile ee difabel berhadapan dengan hukum. Dan itu ahli yang harus bicara. Maksudnya pengacara juga nggak ahli kan kemudian polisi juga nggak ahli, makanya nggak boleh. Itu diserahkan ke ahli dan itu mestinya ada mekanisme yang menjamin proses profile assessment itu. Jadi dia akan mendeteksi soal hambatan-hambatan yang terjadi. Misalkan hambatan biacara, hambatan mendengar, hambatan melihat, hambatan fokus, hambatan untuk… itu harus ada profile assessment. Dan dari situ ketika ada profile assessment, maka Kemudian ada kebutuhan-kebutuhan. Nah disitu kemudian ketika bicara kebutuhan maka nanti bagaimana sistem hukum itu menyediakan kan?! Menyediakan penerjemah, menyediakan ahli, pendamping hukum, termasuk menyediakan pendamping yang paham difabel gitu. Nggak cukup dengan pendamping hukum, tapi juga menyediakan pendamping hukum. Nah termasuk hakim, penyidik, jaksa itu juga yang paham terhadap difabel gitu. Cara memahaminya, cara berkomunikasinya maka perlu ada pelatihan-pelatihan buat mereka kan soal persepektif dan segala macamnya. Jadi bicara soal hambatan, jadi hari ini pendekatan kita adalah tidak lagi medik. Kalau medic itu kan disalahkan, “Lho kamu nggak berteriak. Kamu nggak bisa melihat.” Itu kan medik. Itu kan apa namanya dianggapnya sakit kan, gitu. Yang dipersalahkan adalah korban. Tapi hari ini dia nggak bersalah Yang salah adalah sistemnya yang apa namanya yang tidak mengerti tentang hambatan-hambatan dan kebodohan manusia yang berhadapan dengan hukum, gitu. Jadi itu yang harus didorong. Mendorong apa namanya profil assessment menjadi kebutuhan yang sangat serius ketika difabel berhadapan dengan hukum. Baik sebagai saksi, korban, ataupun sebagai tersangka atau terdakwa. Kemudian ee apa… kalau Roni tadi ya, kalau Roni itu kaya’nya perlu ke Sharli gitu. Perlu datang ke LBH, (tertawa) nanti. (beberapa audiens tertawa) Saya sudah mendengar kasusnya Roni gitu ee apa namanya soal kekerasan yang ee ia dapatkan, pemukulan dari bapaknya segala macamnya. Termasuk apa namanya ee harus dipisah.

Wahyu Sama mertua ya? Bapak mertua?

Syafii Orangtuanya juga mas.

30

Wahyu Orangtuanya juga?!

Syafii Orangtuanya juga. Jadi… agak rumit gitu. Karena ee apa namanya beliau itu putranya mantan wakil bupati Sleman. Jadi ee agak rumit karena memang Roni ini kan dilarang untuk berinteraksi dengan teman-teman sesama difabel. Jadi dia dipisah betul sama orangtuanya gitu kan. Dan menurut saya ini apakah mau lewat jalur hukum atau lewat jalur mediasi? Ini butuh komunikasi gitu. Kalau jalur hukum kaya’nya kasihan nanti kan akan ada yang retak gitu kan. Dan akan ada konsekuensi atau dampak, tapi kalau lewat mediasi ini butuh orang-orang yang…

Wahyu Harus terbiasa.

Syafii Harus terbiasa dengan ini. Karena ini orang-orang yang kita anggap besarlah, gitu ya (tertawa) pejabat gitu. Nah, jadi ee saya kira itu yang bisa saya, udah jam 6 ya, (tertawa) udah jam, yang bisa saya tambahkan. Jadi, menurut saya apa ya ee yang terakhir adalah yang apa ancaman bagi teman-teman difabel itu memang persoalan yang sangat serius ya. Karena teman-teman difabel itu dia tidak hanya apa..dia itu terstigma secara structural oleh pejabat, oleh hukum, oleh penegak hukum tapi dia juga terstigma oleh ee apa namanya masyarakat gitu. Dia dipersalahkan karena difabilitasnya, dianggapnya sebagai orang abnormal, tidak mampu, tidak normal, gila bahkan ya?! Dianggapnya seperti itu gitu lho. Itu persis apa yang diungkapkan oleh ee apa namanya oleh ee apa Mansour Fakih. Jadi, cara pandang sosial, cara pandang penegak hukum itu masih paradigmanya adalah normalisme, bahasa Mansour Fakih itu, normalisme. Jadi kalau, maka kemudian sekolahnya pun berbeda kan? Kalau yang normal itu SD sampai perguruan tinggi, tapi kalau yang teman-teman difabel disekolahkan ke SLB dan masuk kalau kuliah PLB gitu kan. Itu kan problem serius. Dan itu berakibat kalau bagi saya adalah, akibat dari sistem ini ya, pemisahan antar manusia, sistem pendidikan yang tidak inklusif sejak awal, dipisah-pisah antara difabel dan non difabel. Itu berdampak pada kita kemudian ketika melihat difabel itu seperti awalnya itu seperti alien. Bagaimana kalau seperti alien? Orang baru, orang berbeda gitu kan. Maka, ya wajar saja kalau kemudian orang-orang PU apa pejabat-pejabat itu kalau membuat bangunan ya seperti itu gitu. Karena dari awal dia sudah tidak berinteraksi. Di sekolah sudah ditutup gitu. Nah menurut saya kita butuh gerakan-gerakan yang lebih inklusif kedepan, dimana kita harus bangun di tingkat gerakan terlebih dahulu. Tapi pada level struktural, kita kedepan juga perlu mendorong seklah inklusi itu, tidak ada pembedaan antara sekolah yang difabel dan non difabel. Kalaupun ada SLB itu mungkin fokus aja ke teman-teman yang mental retardasi yang cukup serius ya. Yang dia butuh..butuh apa pelayanan-pelayanan yang cukup khusus. Tapi kalau bagi saya, teman-teman netra, teman-teman daksa, apa namanya grahita, menurut saya nggak ada persoalan yang cukup serius untuk ditolak di SD gitu. Sekarang kan banyak yang ditolak, termasuk TK pun ditolak gitu. Nah itu naïf kalau menurut saya gitu. Saya kira itu mas.

31

Wahyu Oke.

Syafii Makasih, selamat sore.

Wahyu Applause untuk Mas Syafii dan kita semua (audiens bertepuk tangan). Baik teman-teman, 5.58, masih ada 2 menit. Ee selamat datang Bung Edo, LBH Jogja, tidak usah perkenalan, siap bung. Makasih. Besok kita akan bertemu lagi teman-teman jam 8.30, mohon bisa hadir, di ruangan ini juga. Karena ini konferensi masyarakat sipil 2 hari, inshaallah semoga kita akan melakukan gerakan masyarakat sipil Jogja yang bisa juga ee berguna bagi perjuangan ee apa masyarakat sipil pun juga perjuangan hak difabel kedepan. Jam 8.30 sampai jam 11, di ruang ini. Besok ada 4 yang akan kita perdalam, dari pemantik para narasumber tadi yang juga sudah kita ee apa kita bahas bersama juga. Yang pertama adalah soal identifikasi isu dan masalah yang terjadi. Saya akan membantu memasukkan huruf yang nanti yang besok akan bisa dikroscek dan ditambah. Yang kedua adalah Pemetaan stakeholder, para pihak yang terlibat. Baik penyebab maupun yang terkena dampak atas permasalahan. Saya juga akan bantu masukkan kotak dulu dari beberapa rangkuman tadi. Yang ketiga adalah Posisi dan agenda masyarkat sipil. kembali saya bantu yang kemudian besok saya berharap bisa kita perdalam. Dan yang terakhir adalah Rekomendasi dan rencana advokasi. Terakhir memang, tapi yang paling penting. Rencana atau advokasi rencana, tindak lanjut, bukan kehilangan N-nya ya. Nanti jadi: rencana tidak lanjut. (beberapa tertawa) Baik itu saja teman-teman. Appalause buat kita semua terimakasih buat teman-teman semua mohon maaf kita tambah karena tadi mohon maaf mulai jam 4. Terimakasih. Mohon maaf segala kekurangan, matur nuwun. Wassalamualaikum wr.wb. Salam inklusi! Terimakasih (suara tepuk tangan).