NOTARIS EDUARD AVIANTA, SH.,Sp · PDF fileDemikian berdasarkan Surat Keputusan ... Para...

39
JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 1 NOTARIS EDUARD AVIANTA, SH.,Sp.N SK, MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C-274.HT.03.01-Th.2004 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2004 Jl. K.H. Khatib No.62 Serang – Banten Rumah : Jl. Moncokerto Raya III / 8 Utan Kayu Jakarta Timur Telp./Fax. (021) 8504789 SALINAN AKTA : Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 1.- Tanggal : 2 Agustus 2007 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Transcript of NOTARIS EDUARD AVIANTA, SH.,Sp · PDF fileDemikian berdasarkan Surat Keputusan ... Para...

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 1

NOTARIS

EDUARD AVIANTA, SH.,Sp.N

SK, MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-274.HT.03.01-Th.2004 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2004

Jl. K.H. Khatib No.62 Serang – Banten

Rumah : Jl. Moncokerto Raya III / 8 Utan Kayu

Jakarta Timur Telp./Fax. (021) 8504789

SALINAN

AKTA : Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia

Nomor : 1.-

Tanggal : 2 Agustus 2007

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 2

----------------------------AKTA PENDIRIAN--------------------------

----------PERKUMPULAN RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA,--------

Nomor : 1.-. .

Pada hari ini Kamis Tanggal 2 (Dua) Agustus Tahun 2007 (Dua Ribu Tujuh)-------

Pukul 10.00 (Sepuluh kosong kosong) Wib (Waktu Indonesia Bagian Barat,)---

Menghadap kepada saya, Eduard Avianta, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat,--

Notaris Di Kabupaten Serang Propinsi Banten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi------

yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----------

1. Tuan Haji Dharma Udaya Nasution, Lahir di Medan Pada tanggal 20 (Dua ------

Puluh) September tahun 1953 (Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga), ---------

Karyawan Bertempat tinggal Di Jalan Cakrawijaya V Blk S/7 Rukun tangga----

005 Rukun Warga 012 , Kelurahan Cipinang muara, Kecamatan ---------------------

Jatinegara,Kotamadya Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---------

Nomor 09.5404.200953.0035, Warga Negara Indonesia.--------------------------------

Menurut keterangannya bertindak didalam akta ini adalah sebagai Ketua Umum-

Yang terpilih Dari Musyawarah Nasional yang kelima Radio Antar Penduduk---

Indonesia yang diadakan pada tanggal 22 (Dua Puluh Dua) Mei Tahun 2005-----

(Dua Ribu Lima) .-----------------------------------------------------------------------------------

Demikian berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional kelima -------------

Radio Antar Penduduk Indonesia No 11.09.MUNAS-V.0505 tanggal 22 (Dua-----

Puluh Dua) Mei Tahun 2005 (Dua Ribu Lima) yang mana satu -----------

salinannya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan dilekatkan didalam Minuta----

Akta ini. -----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Tuan Sakti Siahaan, Lahir Di Gunung Sitoli Pada tanggal 22 ( Dua Puluh Dua)--

Januari Tahun 1950 (Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh), Swasta, Bertempat –

Tinggal Di Karang Tengah Raya, Rukun Tangga 007, Rukun Warga 004,

Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5306.22.0150.0027 Warga--

Negara Indonesia.----------------------------------------------------------------------------------

Menurut keterangannya bertindak didalam akta ini adalah sebagai anggota-------

pengurus tingkat pusat dari Radio Antar Penduduk Indonesia Dengan jabatan----

sebagai Sekretaris Umum demikian berdasarkan surat keputusan Ketua Umum-

dari Radio Antar Penduduk Indonesia No 041.09.00.0905 tanggal 28 (Dua---

puluh Delapan) September tahun 2005 (Dua Ribu Lima) yang mana satu-----

salinannya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan dilekatkan didalam Minuta----

Akta ini. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 3

3. Tuan Insinyur Fauzi Lahir Di Jakarta pada tanggal 2 (dua) Juli Tahun 1965 -----

(seribu Sembilan ratus enam puluh lima), Bertempat tinggal Di Jalan berdikari--

Rukun Tangga 001 ,Rukun warga 002 Sukabumi utara, Kecamatan Kebon Jeruk

Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5001.–-

020765.0080, Warga Negara Indonesia.-----------------------------------------------------

Menurut keterangannya adalah sebagai pengurus dari Radio Antar Penduduk---

Indonesia dengan jabatan sebagai Bendahara Umum demikian berdasarkan-----

Surat keputusan Ketua Umum pengurus pusat Radio Antar Penduduk Indonesia

Nomor :041.09.00.0905 tanggal 28 ( Dua Puluh Delapan) September Tahun------

2005 (Dua Ribu Lima) yang mana satu salinannya diperlihatkan kepada----

saya,Notaris dan dilekatkan didalam Minuta akta ini. ----------------------------------

Para penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan identitas yang diperlihatkan --

Kepada saya,Notaris.------------------------------------------------------------------------------

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan-----

lebih dahulu dalam bagian premis akta ini : ------------------------------------------------

Bahwa Radio Antar Penduduk Indonesia didirikan oleh Pemerintah Republik-

Indonesia dalam hal ini Menteri Perhubungan Republik Indonesia Direktorat-

Jenderal Pos dan Telekomunikasi dengan surat keputusannya nomor--

125/Dirjen/80 pada tanggal 10 (Sepuluh) November Tahun 1980 (Seribu --------

Sembilan Ratus Delapan Puluh) tentang pendirian dan pengangkatan untuk----pertama kali pengurus pusat organisasi Radio Antar Penduduk .Demikian yang-----

mana salinannya diperlihatkan kepada saya,Notaris, dan--------------------------------------

fotocopinya diserahkan kepada saya,Notaris untuk dilekatkan didalam Minuta---

akta ini.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Para penghadap menerangkan bahwa berdasarkan Notulen Rapat-----------------

Anggotanya Tingkat Nasional atau Musyawarah Nasional nomor 07.09.Munas –

V 0505 tanggal 22 ( Dua Puluh Dua) Mei tahun 2005 ( Dua Ribu Lima) para-------

penghadap tersebut diatas mendapat tugas mengurus aspek legalitas sesuai---

dengan peraturan yang berlaku dan untuk pengadaan asset tetap milik----------

organisasi , Demikian yang mana salinanya diperlihatkan kepada saya,Notaris--

dilekatkan pada minuta Akta ini.-----------------------------------------------------------------

Para penghadap menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari fihak—

yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu perkumpulan-

Radio Antar Penduduk Indonesia ini menjadi Badan Hukum.---------------------------

Dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat didalam akta pendirian ini--

(Selanjutnya Cukup Disingkat dengan Anggaran Dasar ) Sebagai Berikut-----------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 4

-------------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN------------------------------

-------------------------------------------------- Pasal 1 -------------------------------------------------- (1) Perkumpulan ini bernama : ---------------------------------------------------------------------

------------------- Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia -------------------- untuk selanjutnya disebut Perkumpulan, berkedudukan dan berkantor pusat Di--

Ibukota Jakarta, dan mempunyai kegiatan diseluruh Indonesia.------------------------

------------------------------ MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN ----------------------------- ---------------------------------------------------Pasal 2--------------------------------------------------

-------------------------------------- MAKSUD DAN TUJUAN ---------------------------------------

Maksud dan tujuan perkumpulan ini dibidang kegiatan sosial--------------------------------

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perkumpulan dapat--------------

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: ------------------------------------------------

1. Menunjang program pemerintah dalam pembangunan Nasional,Membantu-

Memelihara ketertiban, keamanan serta turut mengawasi penggunaan-------

Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk-----------------------------------------

2. Membantu Pemerintah dalam bantuan komunikasi cadangan dan---------------

Menyelenggarakan bantuan komunikasi radio dalam hal keselamatan jiwa---

(SAR), Harta Benda, ketertiban masyarakat, bencana alam, kecelakaan------

dan bantuan komunikasi gawat darurat lainnya.---------------------------------------

3. Membantu pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan bantuan-----------

Komunikasi radio pada kegiatan kegiatan sosial lainnya.---------------------------

4. Membina ketaatan Anggota terhadap peraturan perundang-undangan dan ---

Organisasi .--------------------------------------------------------------------------------------

5. Membina anggota didalam hal berkomunikasi radio dengan baik,benar dan

Bertanggung jawab.---------------------------------------------------------------------------

6. Meningkatkan ketrampilan anggota dalam memberikan bantuan ---------------

Komunikasi Radio dan pengabdian kepada masyarakat luas.---------------------

7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal --------------

Kepemimpinan dan manajemen organisasi.--------------------------------------------

-------------------------------------------------SIFAT.-----------------------------------------------------

1.Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia Adalah organisasi Radio Antar-----

Penduduk Indonesia yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia-

Sebagai satu satunya wadah resmi bagi pemilik izin Komunikasi Radio Antar----

Penduduk--------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia Merupakan Organisasi-------

kemasyarakatan yang didasari atas kesamaan kegemaran untuk berkomunikasi

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 5

Radio Antar Penduduk dan tidak memihak kepada salah satu organisasi partai-

politik.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------JANGKA WAKTU ---------------------------------------------

-------------------------------------------------Pasal 3 ---------------------------------------------------

perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan--

dianggap mulai berdiri terhitung sejak tanggal akta ini ditanda tangani. ------------------

-------------------------------------------------ASAS.------------------------------------------------------

----------------------------------------------- PASAL 4.--------------------------------------------------

Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia berasaskan Pancasila.------------------

----------------------------------------------KEKAYAAN ------------------------------------------------

-------------------------------------------------Pasal 5. --------------------------------------------------

(1) Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan yang-----

dipisahkan, terdiri dari : ---------------------------------------------------------------------------

Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah)---------------------------------

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, kekayaan------

perkumpulan dapat diperoleh dari :----------------------------------------------------------

a. Uang pangkal anggota,---------------------------------------------------------------------

b. Iuran Anggota,---------------------------------------------------------------------------------

c. Konstribusi dari badan usaha yang didirikan oleh organisasi,---------------------

d. Sumbangan sukarela,------------------------------------------------------------------------

(3) Semua kekayaan Perkumpulan dari berbagai sumber harus dipergunakan----

hanya untuk membiayai seluruh kegiatan perkumpulan dan kegiatan sosial-----

lainnya untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan. ----------------------------

-------------------------------------------KEANGGOTAAN.--------------------------------------------

--------------------------------------------------Pasal 6.---------------------------------------------------

Anggota perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia adalah Warga Negara------

Indonesia ,Setelah Memenuhi persyaratan yang ditentukan Pemerintah dan---------

perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia. ------------------------------------------------

-------------------------------------PERSYARATAN ANGGOTA.-----------------------------------

------------------------------------------------ PASAL 7 ------------------------------------------------

1.permohonan manjadi anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia-----

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi--------------------------------

2. yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan Kartu Tanda Anggota, Izin---

Komunikasi radio Antar Penduduk ,Izin Penguasaan perangkat komunikasi Radio

Antar Penduduk --------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- PASAL 8 ------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 6

Kartu tanda anggota disingkat KTA Diterbitkan dan---------------------------------------

ditandatangani oleh Ketua Umum Berdasarkan usul Ketua Daerah.----------------------

------------------------------------------------- Pasal 9 ---------------------------------------------------

Nomor Induk Anggota diterbitkan Pengurus Daerah.-------------------------------------------

------------------------------------------------- Pasal 10 -------------------------------------------------

----------------- PERPANJANGAN IZIN DAN KARTU TANDA ANGGOTA----------------

1. Anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia wajib memperpanjang----

I.K.R.A.P.(Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk),I.P.P.K.R.A.P (Izin Penguasaan--

Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk) dan K.T/A/ (Kartu Tanda Anggota),---

-----------------------------------GUGURNYA KEANGGOTAAN-----------------------------------

-----------------------------------------------PASAL 11--------------------------------------------------

1. Meninggal dunia.--------------------------------------------------------------------------------

2. Mengundurkan diri.-----------------------------------------------------------------------------

3. Masa berlakunya IKRAP ( Izin Komunikasi Radio antar Penduduk) telah-----

habis dan tidak diperpanjang lagi.----------------------------------------------------------

4. Diberhentikan.-----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------PEMBERHENTIAN ANGGOTA-----------------------------------

------------------------------------------ PASAL 12 -------------------------------------------------

1. Anggota dapat diberhentikan oleh pengurus apabila:--------------------------------

a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.-----------------

b. Melanggar peraturan Perundang Undangan Negara yang telah-------------

mempunyai ketetapan Hukum--------------------------------------------------------------

2. Tata cara pemecatan dan pembelaan anggota diatur didalam peraturan--

organisasi.---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ORGANISASI-------------------- -----------------------------------------------PASAL 13 ------------------------------------------------

1. Pemberian sanksi organisasi dilakukan dan atau diputuskan oleh Rapat-------

Paripurna.----------------------------------------------------------------------------------------

2. Rapat Paripurna dilakukan untuk membahas, meneliti secara seksama------

dan mempertimbangkan kesalahan dan atau jenis pelanggaran yang--------

dilakukan oleh anggota dan atau institusi -----------------------------------------------

3. Sebelum sanksi organisasi diberlakukan kepada anggota atau institusi--------

,pengurus wajib memberikan kesempatan pembelaan diri pada rapat--------

pengurus atau rapat khusus kepada anggota atau institusi yang terkena----

sanksi organisasi ------------------------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 7

4. Setiap pemberian sanksi organisasi oleh institusi , harus segera dilaprkan---

kepada jenjang organisasi setingkat diatasnya selambat lambatnya 1 ( satu)-

bulan setelah rapat paripurna atau rapat khusus dengan melampirkan---------

resume rapat serta daftar hadir .-----------------------------------------------------------

5. Sanksi organisasi terhadap anggota diterapkan pada tingkat lokal dan atau---

wilayah.-------------------------------------------------------------------------------------------

a.Setiap jenjang institusi dapat memutuskan sanksi organisasi-----------

terhadap anggota.----------------------------------------------------------------------------

b.Jenjang sebagaimana dimaksud dalam ayat 5. a wajib---------------------

menyampaikan keputusan rapat paripurna kepada pengurus wilayah. Dan--

atau pengurus lokal , disertai dengan kronologi proses pengambilan----------

keputusan, resume rapat dan daftar hadir.--------------------------------------------

c.Pengurus wilayah dan atau pengurus lokal setelah menerima dokumen----

tersebut ayat 5.b wajib memberitahukan keputusan tersebut kepada---------

anggota yang bersangkutan disertai penjelasan tentang kesempatan--------

pembelaan diri.--------------------------------------------------------------------------------

d.Apabila anggota yang terkena sanksi organisasi menyatakan keberatan---

maka kepadanya wajib diberikan kesempatan untuk membela diri.-------------

e.Pengurus wilayah dan atau pengurus lokal setelah menerima---------------

pernyataan keberatan tersebut ayat 5.d wajib memberikan kesempatan------

pembelaan diri kepada anggota tersebut , dengan menyelenggarakan-------

rapat paripurna dan atau rapat khusus.--------------------------------------------------

f. Dalam rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut institusi organisasi--

tersebut 5.e dapat diundang.----------------------------------------------------------------

g. Hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus --------------------------------------

1. apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat-

5.f menyatakan anggota tersebut bersalah maka pengurus wilayah---

dan atau penggurus lokal dapat menerapkan sanksi organisasi-------

terhadap anggota yang bersangkutan.-----------------------------------------

2. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat-

5.f menyatakan anggota tersebut tidak bersalah , maka penggurus----

wilayah dan atau pengurus lokal wajib merehabilitasi nama baik dan--

hak hak anggota yang bersangkutan.-------------------------------------------

3. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut-----

dalam ayat 5.f tidak dapat menyatakan anggota tersebut bersalah-----

atau tidak bersalah , maka pengurus wilayah dan atau pengurus-------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 8

lokal dapat meminta pertimbangan dan keputusan pengurus----------

Daerah atas sanksi terhadap anggota yang bersangkutan.--------------

4. Pertimbangan dan keputusan penggurus Daerah atas sanksi--------

organisasi terhadap anggota yang bersangkutan sebagaimana---------

dimaksud ayat 5.i bersifat final dan mengikat---------------------------------

h..Pengurus wilayah dan atau pengurus lokal setelah menerima keputusan-

tersebut ayat 5.g.4 wajib menerbitkan keputusan-------------------------------------

Organisasi tentang sanksi organisasi terhadap anggota yang bersangkutan.-

6. Sanksi organisasi terhadap institusi diterapkan pada tingkat Daerah sampai-------

dengan tingkat lokal.------------------------------------------------------------------------------------

a. Setiap jenjang institusi dapat memutuskan sanksi organisasi---------

terhadap institusi satu tingkat dibawahnya.-----------------------------------

b. Jenjang sebagaimana dimaksud ayat 6.a wajib menyampaikan-----

keputusan rapat paripurna kepada penggurus yang terkena sanksi----

organisasi dengan tembusan secara berjenjang sampai pengurus---

Pusat, disertai dengan kronologis proses pengambilan keputusan ,----

resume rapat dan daftar hadir.----------------------------------------------------

c. Pengurus tersebut ayat 6.b wajib memberitahukan keputusan-------

tersebut kepada institusi yang terkena sanksi organisasi, disertai------

penjelasan tentang kesempatan membela diri.-------------------------------

d. Apabila institusi yang terkena sanksi organisasi menyatakan---------

keberatan , maka kepadanya wajib diberikan kesempatan untuk-------

membela diri.--------------------------------------------------------------------------

e. Pengurus tersebut ayat 6.a wajib memberikan kesempatan-----------

membela diri kepada institusi yang terkena sanksi organisasi tersebut,

dengan menyelenggarakan rapat paripurna dan atau rapat khusus.---

f. Hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus :------------------------------

1. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut---

ayat 6.e menyatakan institusi yang terkena sanksi organisasi---

tersebut bersalah , maka pengurus tersebut ayat 6. a dapat-----

menerapkan sanksi organisasi terhadap institusi yang-------------

bersangkutan.-----------------------------------------------------------------

2. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut----

ayat 6.e menyatakan institusi yang terkena sanksi organisasi---

tersebut tidak bersalah, maka pengurus tersebut ayat 6.a wajib-

merehabilitasi nama baik dan hak hak institusi yang---------------

bersangkutan.------------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 9

3. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut---

ayat 6.a tidak dapat menyatakan anggota tersebut bersalah-----

atau tidak bersalah , maka pengurus tersebut ayat 6.a dapat----

meminta pertimbangan dan keputusan pengurus setingkat-------

diatasnya atas sanksi organisasi terhadap institusi yang----------

bersangkutan.-----------------------------------------------------------------

4. Pertimbangan dan keputusan pengurus tersebut ayat 6.h atas-

sanksi organisasi terhadap institusi yang bersangkutan ----------

tersebut ayat 6.a bersifat final dan mengikat.-------------------------

g. Pengurus tersebut ayat 6.a setelah menerima keputusan tersebut ayat 6.f.4) ------,

wajib menerbitkan keputusan organisasi tentang sanksi organisasi terhadap ---------

institusi yang bersangkutan.---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------TATA CARA PEMBELAAN DIRI.---------------------------------- ----------------------------------------------PASAL 14 --------------------------------------------------

1. Penyampaian pembelaan diri anggota atau institusi Perkumpulan Radio Antar---

Penduduk Indonesia , dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran-----

dalam berorganisasi kepada anggota atau institusi Perkumpulan Radio Antar

Penduduk Indonesia.------------------------------------------------------------------------------------

2. Pembelaan diri atas sanksi organisasi hak asasi anggota atau institusi yang-----

dilakukan dalam suatu rapat paripurna dan atau rapat khusus.-----------------------------

3. Rapat paripurna atau rapat khusus sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan-------

untuk membahas , meneliti secara seksama dan mempertimbangkan sanggahan----

atau pembelaan atas kesalahan atau jenis pelanggaran yang dituduhkan atau--------

diduga dilakukan oleh anggota dan atau institusi.-----------------------------------------------

4. Setiap pemberian kesempatan pembelaan diri oleh institusi harus segera ----------

dilaporkan kepada jenjang organisasi setingkat diatasnya selambat lambatnya 1----.

(Satu) bulan setelah rapat paripurna dengan melampirkan resume rapat serta-------

daftar hadir rapat pemberian sanksi organisasi.-------------------------------------------------

5. Rapat Paripurna dan atau rapat khusus pembelaan diri terhadap anggota-----------

dilakukan pada tingkat lokal dan atau tingkat wilayah.-----------------------------------------

a.Pengurus wilayah dan atau pengurus lokal setelah menerima --------

pernyataan keberatan diri anggota yang terkena sanksi--------------

organisasi , wajib memberikan kesempatan pembelaan diri kepada---

anggota tersebut dengan menyelenggarakan rapat paripurna dan-----

atau rapat khusus .-------------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 10

b. Dalam rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut institusi------

organisasi penerbit keputusan pemberi sanksi organisasi dapat--------

diundang.-------------------------------------------------------------------------------

c. Dalam rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat 5.a-----

pihak pemberi sanksi dan pihak yang terkena sanksi diberi--------------

kesempatan yang seimbang menjelaskan alasan pemberian sanksi---

organisasi dan sanggahan pihak yang terkena sanksi.---------------------

d. Hasil rapat Paripurna dan atau rapat khusus :----------------------------

1. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut-------------

ayat 5.c menyatakan pembelaan diri anggota tidak dapat ---------------

diterima , maka pengurus wilayah atau pengurus lokal dapat --------

menerapkan sanksi organisasi terhadap anggota yang---------------------

bersangkutan.-----------------------------------------------------------------------------

2. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat 5.c---

menyatakan anggota tersebut dapat diterima , maka pengurus wilayah----

dan atau pengurus lokal wajib merehabilitasi nama baik dan hak anggota-

yang bersangkutan------------------------------------------------------------------------

3. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat 5.f

tidak dapat menyatakan pembelaan diri anggota tersebut dapat diterima-

atau tidak dapat diterima, maka pengurus wilayah dan atau pengurus---

lokal dapat meminta pertimbangan dan keputusan pengurus daerah------

atas pembelaan diri anggota tersebut.----------------------------------------------

4. Pertimbangan dan keputusan pengurus Daerah atas sanksi--------

organisasi terhadap anggota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud

dalam ayat 5.d.3 ) bersifat final dan mengikat.-------------------------------------

e. Pengurus wilayah dan atau pengurus lokal setelah menerima------

keputusan tersebut ayat 5.d.4 ) wajib menerbitkan keputusan-----------

organisasi tentang pembelaan diri terhadap anggota yang---------------

bersangkutan. ---------------------------------------------------------------------------

6. Pembelan diri terhadap instusi diterapkan pada tingkat Daerah----

sampai lokal,-------------------------------------------------------------------------------

a. Setiap jenjang institusi dapat membuka kesempatan pembelaan diri---

terhadap institusi satu tingkat dibawahnya yang terkena sanksi-------------

organisasi-----------------------------------------------------------------------------------

dengan menyelenggarakan rapat paripurna dan atau rapat khusus.-------

b. Dalam rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat 6.a pihak-

yang terkena sanksi diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dan---

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 11

sanggahan pihak yang terkena sanksi disertai bukti bukti yang ada.-------

Pembelaan diri terhadap insititusi satu tingkat dibawahnya yang terkena-

sanksi organisasi dengan menyelenggarakan rapat paripurna dan atau---

rapat khusus.-------------------------------------------------------------------------------

c. Dalam rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat 6.a pihak--

yang terkena sanksi diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dan---

sanggahan pihak terkena sanksi disertai bukti bukti yang ada.---------------

d. Hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus :---------------------------------

1. Apabila hasil rapat dan atau rapat khusus tersebut ayat 6.a--------

menyatakan pembelaan diri institusi tersebut tidak dapat diterima,----

maka pengurus tersebut ayat 6.a dapat menerapkan sanksi-------

organisasi terhadap institusi yang bersangkutan.--------------------------

2. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat ---

6.b menyatakan pembelaan diri institusi tersebut dapat diterima -----,

maka pengurus tersebut ayat 6.a wajib merehabilitasi nama baik----

dan hak hak intitusi yang bersangkutan.-------------------------------------

3. Apabila hasil rapat paripurna dan atau rapat khusus tersebut ayat----

6.b tidak dapat menyatakan pembelaan diri institusi tersebut dapat--

diterima atau tidak diterima, maka pengurus tersebut ayat 6.a dapat-

meminta pertimbangan dan keputusan pengurus setingkat ------------

diatasnya terhadap pembelaan institusi tersebut.--------------------------

4. Pertimbangan dan keputusan pengurus setingkat diatasnya tersebut

terhadap pembelaan diri institusi yang bersangkutan sebagaimana--

dimaksud ayat 6.c.3 ) bersifat final dan mengikat.-------------------------

d. Pengurus tersebut ayat 6.a setelah menerima keputusan tersebut ayat-----

6.c.4 ) wajib menerbitkan keputusan organisasi tentang pembelan diri----------

terhadap institusi yang bersangkutan-----------------------------------------------------

-------------------------------HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA--------------------------------

-----------------------------------------------PASAL 15--------------------------------------------------

Hak anggota adalah :----------------------------------------------------------------------------------

1. Mengikuti semua kegiatan Organisasi.---------------------------------------------------

2. Memiliki hak bicara dan hak suara didalam rapat rapat.-----------------------------

3. Memiliki hak dipilih dan memilih sebagai pengurus.----------------------------------

4. Mengikuti program pendidikan dan kaderisasi yang diselenggarakan oleh----

Pengurus.----------------------------------------------------------------------------------------

Kewajiban anggota adalah:--------------------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 12

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-----

yang dikerluarkan oleh pemerintah maupun organisasi-----------------------------

2. Mentaati persyaratan teknik serta ketentuan yang berlaku bagi stasiun---------

Komunikasi Radio Antar Penduduk -------------------------------------------------------

3. Membayar uang pangkal dan iuran anggota--------------------------------------------

4. menghadiri undangan rapat.----------------------------------------------------------------

5. Menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan Radio Antar Penduduk--------------

Indonesia-----------------------------------------------------------------------------------------

6. Meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya tentang organisasi dan------

Komunikasi Radio dan mengikuti program kaderisasi yang diselenggarakan--

oleh pengurus..---------------------------------------------------------------------------------

-----SUSUNAN KEKUASAAN, KEPENGURUSAN DAN ATRIBUT ORGANISASI---- ------------------------------------------------Pasal 16----------------------------------------------------

Susunan organisasi secara bertingkat terdiri atas :----------------------------------------

1. Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia tingkat Pusat.---------------------

2. Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia tingkat Daerah.------------------

3. Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia tingkat Wilayah.------------------

4. Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia tingkat Lokal.---------------------

Kekuasaan Organisasi terdiri atas:---------------------------------------------------------

1. Musyawarah Nasional ------------------------------------------------------------------------

2. Pengurus Pusat --------------------------------------------------------------------------------

3. Musyawarah Daerah --------------------------------------------------------------------------

4. Pengurus Daerah ------------------------------------------------------------------------------

5. Musyawarah Wilayah -------------------------------------------------------------------------

6. Pengurus Wilayah -----------------------------------------------------------------------------

7. Musyawarah Lokal ----------------------------------------------------------------------------

8. Pengurus Lokal --------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------KEPENGURUSAN ORGANISASI.--------------------------------- -----------------------------------------------Pasal 17-----------------------------------------------------

1.Pengurus Pusat,pengurus Daerah,pengurus Wilayah,pengurus lokal terdiri atas :--

a. Dewan Pengawas. ----------------------------------------------------------------------------

b. Pengurus.-------------------------------------------------------------------------------------------

2. Dewan Pengawas adalah unsur perorangan organisasi.-----------------------------------

3. Pengurus adalah yang menjalankan tugas dan kegiatan organisasi.-------------------

4. Tugas, Wewenang, tanggung jawab Dewan Pengawas.pengurus----------------------

Pusat , pengurus Daerah, Pengurus Wilayah,Pengurus Lokal diatur Didalam-------

Anggaran Rumah Tangga.-------------------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 13

-------------------------------------ATRIBUT ORGANISASI.----------------------------------------- -----------------------------------------------Pasal 18 ----------------------------------------------------

1. Atribut Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia terdiri dari--------

Bendera,Logo,lagu Mars, dan pakaian seragam. -------------------------------------

2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan atribut Perkumpulan Radio------

Antar Penduduk Indonesia Diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.----------

-------------------MUSYAWARAH DAN RAPAT RAPAT ORGANISASI---------------- ----------------------------------------------Pasal 19 ------------------------------------------------

1. Musyawarah Organisasi terdiri atas:------------------------------------------------------

Musyawarah Nasional , Musyawarah Daerah, Musyawarah------------------------

Wilayah,Musyawarah Lokal.-----------------------------------------------------------------

2. Rapat Rapat organisasi terdiri atas:-------------------------------------------------------

a. Rapat kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Wilayah.----------

b. Rapat Paripurna Pusat, Rapat Paripurna Daerah, Rapat Paripurna--------

Wilayah, Rapat Paripurna Lokal.-----------------------------------------------------

c. Rapat Pengurus Pusat,Rapat Pengurus Daerah, Rapat Pengurus--------------

Wilyah, Rapat-pengurus Lokal----------------------------------------------------------------

a. Rapat koordinasi Pusat,Rapat koordinasi Daerah,rapat koordinasi -------

Wilayah, Rapat Koordinasi Lokal-----------------------------------------------------------

3. Segala sesuatu yang berhubungan dengan musyawarah dan rapat rapat------

organisasi diatur didalam Anggaran Rumah Tangga---------------------------------

-------------------------------------------RAPAT KERJA -----------------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 20----------------------------------------------------

1. Rapat kerja bertugas untuk mengadakan penilaian atas pelaksanaan program----

kerja hasil Musyawarah, dan memutuskan kebijaksanaan pelaksanaan program---

sampai musyawarah berikutnya.---------------------------------------------------------------------

2. Rapat kerja diselenggarakan minimal satu kali dalam satu periode-------------------

kepengurusan.--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------RAPAT KERJA NASIONAL-------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 21. --------------------------------------------------

1. Rapat kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.--------------------------

2. Rapat kerja Nasional dihadiri oleh :------------------------------------------------------------

a. Pengurus Pusat.-------------------------------------

b. Dewan Pengawas Pusat --------------------------

c. Ketua Daerah dan Sekretaris Daerah.---------

d. Undangan atau Nara sumber.--------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 14

--------------------------------------RAPAT KERJA DAERAH--------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 22. --------------------------------------------------

1. Rapat kerja Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.--------------------------

2. Rapat kerja Daerah dihadiri oleh :--------------------------------------------------------------

a. Pengurus Daerah.------------------------------------------------------------------

b. Dewan Pengawas Daerah--------------------------------------------------------

c. Ketua Wilayah dan Sekretaris Wilayah.---------------------------------------

d. Pengurus Pusat.--------------------------------------------------------------------

e. Undangan atau Nara Sumber.--------------------------------------------------

--------------------------------------RAPAT KERJA WILAYAH--------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 23 ---------------------------------------------------

1. Rapat kerja Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.------------------------

2. Rapat kerja Wilayah Dihadiri oleh :------------------------------------------------------------

a. Pengurus wilayah.-----------------------------------------------------------------------------

b. Dewan Pengawas Wilayah -----------------------------------------------------------------

c. Ketua Lokal dan sekretaris Lokal.---------------------------------------------------------

d. Pengurus Daerah.------------------------------------------------------------------------------

e. Undangan dan atau Nara Sumber.--------------------------------------------------------

----------------------------------------RAPAT PARIPURNA-------------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 24 ---------------------------------------------------

1. Rapat paripurna diselenggarakan untuk membahas permasalahan organisasi ---

dan pelaksanaan program kerja.---------------------------------------------------------------------

2. Diselenggarakan sekurang kurangnya 6 (Enam) Bulan Sekali.-------------------------

3. Rapat Paripurna pusat dihadiri oleh -----------------------------------------------------------

a. Dewan Pengawas pusat.---------------------------------------------------------------------

b. Pengurus Pusat.--------------------------------------------------------------------------------

c. Pengurus Daerah yang terkait dengan materi pokok Rapat.-----------------------

4. Rapat Paripurna Daerah dihadiri oleh.---------------------------------------------------------

a. Dewan Pengawas Daerah.------------------------------------------------------------------

b. Pengurus Daerah.-----------------------------------------------------------------------------

c. Pengurus Wilayah yang terkait dengan materi pokok rapat.-----------------------

5. Rapat Paripurna Wilayah Dihadiri oleh -------------------------------------------------------

a. Dewan Pengawas Wilayah.-----------------------------------------------------------------

b. Pengurus Wilayah.-----------------------------------------------------------------------------

c. Pengurus Lokal yang terkait dengan materi pokok Rapat.--------------------------

d. Pengurus Daerah sebagai nara Sumber.------------------------------------------------

6. Rapat Paripurna Lokal dihadiri oleh -----------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 15

a. Dewan Pengawas lokal.----------------------------------------------------------------------

b. Pengurus lokal.--------------------------------------------------------------------------------

c. Anggota Lokal yang terkait dengan materi pokok rapat.-----------------------------

d. Pengurus wilayah sebagai Nara sumber.------------------------------------------------

----------------------------------------RAPAT KOORDINASI----------------------------------------- ------------------------------------------------Pasal 25----------------------------------------------------

Rapat Koordinasi dapat diselengarakan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan--

organisasi atau mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan.----------------------------------

----------------------------------------TATA TERTIB RAPAT.----------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 26----------------------------------------------------

1. Tata tertib Rapat diatur dengan peraturan organisasi.-------------------------------------

2. Tata tertib Musyawarah dan rapat kerja diatur dengan peraturan organisasi dan----

dapat disesuaikan dengan kondisi setempat, selanjutnya disahkan sebagai-------------

pedoman yang mengikat pada musyawarah dan rapat kerja yang bersangkutan-------

--------------------------------------------- KODE ETIK -------------------------------------------------

------------------------------------------------Pasal 27----------------------------------------------------

Anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia berjiwa---------------------------

Patuh, Jujur, Santun, Tenggang rasa, Tanggung Jawab.--------------------------------------

Dengan penjelasan:--------------------------------------------------------------------------------------

-Anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia berjiwa patuh---------

bahwa anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia harus----------

patuh pada perundang undangan yang berlaku.-------------------------------------------------

-Anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia berjiwa jujur----------

bahwa anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia harus----------

berperillaku jujur.-----------------------------------------------------------------------------------------

- Anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia berjiwa santun------

bahwa anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia harus santun--------

dalam berkomunikasi.-----------------------------------------------------------------------------------

- Anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia berjiwa------------

tenggang rasa bahwa anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk---------

Indonesia harus memiliki tenggang rasa-terhadap sesama.----------------------------------

- Anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia berjiwa------------

tanggung jawab bahwa anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia---

harus memiliki rasa tanggung jawab.---------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 16

----------------------------------------------PENGURUS.------------------------------------------------

------------------------------------------------PASAL 28-------------------------------------------------

1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan------------

perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:--------------------------------------------

e. Seorang ketua.-------------------------------------------

f. Seorang sekretaris.-------------------------------------

g. Seorang bendahara.------------------------------------

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua maka 1 (satu) orang ------

diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----------------------------------------------------

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang sekretaris maka 1 (satu) orang ------

diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.------------------------------------------------

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang bendahara maka 1 (satu) orang ------

diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----------------------------------------------

-----------------------------------------------PASAL 29---------------------------------------------------

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang--------------------

perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan Hukum dan tidak----

dinyatakan bersalah dalam melaksanakan kepengurusan perkumpulan--------

yang menyebabkan kerugian bagi perkumpulan , masyarakat atau--------------

Negara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan-----------

Hukum tetap.------------------------------------------------------------------------------------

2. Pengurus Pusat diangkat berdasarkan Rapat Anggota untuk jangka waktu 5

(Lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----------------------------------------------

3. Dalam hal jabatan pengurus kosong maka dalam jangka waktu 60 (enam----

Puluh) hari sejak terjadinya kekosongan harus diadakan Rapat Anggota--

untuk mengisi kekosongan pengurus tersebut.-----------------------------------------

4. Pengurus berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan-------

memberitahukan kepada Rapat Anggota secara tertulis mengenai------------

maksud tersebut paling lambat 30 ( Tiga Puluh) hari dari tanggal-------------

pengunduran dirinya.--------------------------------------------------------------------------

5. Jabatan anggota pengurus berakhir apabila:-------------------------------------------

a. Meninggal dunia.----------------------------------------------------------------------

b. Mengundurkan Diri.------------------------------------------------------------------

c. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan--------

pengadilan yang diancam dengan hukuman paling sedikit 5 ---------

(lima) tahun.----------------------------------------------------------------------------

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.--------------------

e. Masa jabatan berakhir.--------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 17

Dalam hal pengantian pengurus perkumpulan pada tingkat pusat maka dalam--

jangka waktu paling lambat 60 (enam Puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan

penggantian pengurus perkumpulan, Rapat Anggota tingkat Nasional harus---

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang terkait.--------------------------

6. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Penasehat dan Pengawas.-----------

----------------------------------SUSUNAN PENGURUS PUSAT----------------------------------

-----------------------------------------------PASAL 30--------------------------------------------------

Dewan Pengawas Organisasi tingkat pusat paling sedikit 5 (Lima) orang terdiri----

dari mantan Pengurus Pusat,mantan Ketua Daerah, dan para pakar yang ahli------

dibidangnya dengan jabatan--------------------------------------------------------------------------

1. Ketua -----------------1 (satu) orang.---------------------------------------------------------

2. Wakil ketua----------1 (satu) orang.---------------------------------------------------------

3. Sekretaris------------1.(satu) orang.---------------------------------------------------------

4. Anggota--------------2 (dua) orang.----------------------------------------------------------

Dewan Pengawas bersifat kolektif dalam urusan administratif dibantu oleh-----

sekretariat Perkumpulan Radio Antar Penduduk Pusat.----------------------------------

Pengurus Pusat.------------------------------------------------------------------------------------

1. Ketua Umum. ---------------------------------------------------------------------------------

2. Ketua I.-----------------------------------------------------------------------------------------

3. Ketua II.-----------------------------------------------------------------------------------------

4. Ketua III.----------------------------------------------------------------------------------------

5. Sekretaris Umum.----------------------------------------------------------------------------

6. Sekretaris I.------------------------------------------------------------------------------------

7. Sekretaris II.-----------------------------------------------------------------------------------

8. Bendahara Umum.---------------------------------------------------------------------------

9. Bendahara.------------------------------------------------------------------------------------

Departemen departemen------------------------------------------------------------------

Departemen : organisasi dan kordinasi antar daerah-------------------

Departemen : penelitian ,pendidikan dan pengembangan-------------

Departemen : Program kerja , hubungan antar lembaga dan -------

Hubungan masyarakat.---------------------------------------

----------------------------------SUSUNAN PENGURUS DAERAH.-------------------------------

-----------------------------------------------PASAL 31--------------------------------------------------

Dewan Pengawas organisasi Daerah paling sedikit 5 (Lima) orang yang---------

terdiri dari mantan pengurus Daerah ,mantan ketua Wilayah,dan para pakar------

yang ahli dibidangnya dengan jabatan-------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 18

1. Ketua -----------------1 (satu) orang.---------------------------------------------------------

2. Wakil ketua----------1 (satu) orang.---------------------------------------------------------

3. Sekretaris------------1 (satu) orang.---------------------------------------------------------

4. Anggota--------------2 (Dua) orang.----------------------------------------------------------

Dewan Pengawas Daerah bersifat kolektif dalam urusan administrasi dibantu--

oleh sekretariat Perkumpulan Radio Antar Penduduk Daerah.-------------------------

Pengurus Daerah.----------------------------------------------------------------------------------

1. Ketua -------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wakil Ketua 1---------------------------------------------------------------------------------

3. Wakil Ketua 2---------------------------------------------------------------------------------

4. Sekretaris.--------------------------------------------------------------------------------------

5. Wakil Sekretaris ------------------------------------------------------------------------------

6. Bendahara ------------------------------------------------------------------------------------

Biro biro ----------------------------------------------------------------------------------------

Biro organisasi dan kordinasi antar wilayah--------------------------------

Biro pendidikan dan kaderisasi.-----------------------------------------------

Biro program kerja, hubungan antar lembaga dan humas.-------------

Susunan tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi anggota daerah---

Masing-masing------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------SUSUNAN PENGURUS WILAYAH---------------------------------

------------------------------------------------PASAL 32-------------------------------------------------

Dewan Pengawas organisasi wilayah paling sedikit 5 (Lima)orang yang----------

terdiri dari Mantan Pengurus Wilayah , Mantan ketua Lokal,dan para pakar yang-----

ahli dibidangnya dengan jabatan:--------------------------------------------------------------------

1. Ketua -----------------1. (satu) Orang.-------------------------------------------------------

2. Wakil Ketua----------1. (satu) orang.--------------------------------------------------------

3. Anggota--------------3. (tiga) orang.---------------------------------------------------------

Dewan pengawas Wilayah bersifat Kolektif,dalam urusan Administrasi-----

dibantu oleh sekretariat Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia---------

Wilayah------------------------------------------------------------------------------------------------

Pengurus wilayah ----------------------------------------------------------------------------------

a. Ketua -------------------------------------------------------------------------------------------

b. Wakil Ketua 1----------------------------------------------------------------------------------

c. Wakil Ketua II----------------------------------------------------------------------------------

d. sekretaris.--------------------------------------------------------------------------------------

e. Wakil sekretaris ------------------------------------------------------------------------------

f. Bendahara -------------------------------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 19

g. Bagian : Organisasi dan koordinasi antar Lokal-------------------------------------

h. Bagian : Pendidikan dan Kaderisasi.---------------------------------------------------

i. Bagian : Program kerja , Hubungan antar lembaga dan Humas.---------------

Susunan pengurus tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi--------

anggota di wilayah masing-masing.-----------------------------------------------------

--------------------------------SUSUNAN PENGURUS LOKAL.-----------------------------------

-----------------------------------------------PASAL 33 --------------------------------------------------

1. Dewan Pengawas Lokal----------------------------------------------------------------------------

a. Camat-------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Unsur Unsur Kecamatan-------------------------------------------------------------------------

c. Senior Senior Lokal -------------------------------------------------------------------------------

2. Pengurus Lokal ;-------------------------------------------------------------------------------------

a.Ketua.------------------------------------------------------------------------------------------------

b.Wakil Ketua.----------------------------------------------------------------------------------------

c.Sekretaris.-------------------------------------------------------------------------------------------

d.Bendahara.------------------------------------------------------------------------------------------

3. Seksi seksi------------------------------------------------------------------------------------------

a. Seksi :Organisasi Dan Personalia.---------------------------------------------------------

b. Seksi :Pendidikan dan kaderisasi ---------------------------------------------------------

c. Program Dan Kegiatan ----------------------------------------------------------------------

4. Susunan pengurus tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi--------

Anggota di lokal masing-masing.-----------------------------------------------------------

---------------------------------------KRITERIA PENGURUS.----------------------------------------

----------------------------------------------PASAL 34---------------------------------------------------

Persyaratan Umum untuk Pengurus.yaitu:--------------------------------------------------------

a. Anggota Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia.-------------------------------

b. Mampu berorganisasi dan siap bertanggung jawab atas jabatannya.----------------

c. Bersedia menjadi pengurus yang dinyatakan secara tertulis---------------------------

d. Bersedia memperpanjang keanggotaan selama periode kepengurusannya-------

Kriteria Ketua Umum yaitu:---------------------------------------------------------------------------

a. Memenuhi persyaratan umum sebagai pengurus-----------------------------------------

b. Bersedia untuk Berdomisili tetap di ibukota Negara dan sekitarnya selama-----

Periode Kepengurusannya ---------------------------------------------------------------------

c. Pernah menjadi penggurus Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia.-----

d. Berwawasan Nasional.---------------------------------------------------------------------------

Kriteria Ketua yaitu:------------------------------------------------------------------------------------

a. Memenuhi persyaratan umum pengurus.--------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 20

b. Berdomisili di ibukota Negara atau Propinsi atau Kabupaten atau------------

Kecamatan atau sekitarnya.-------------------------------------------------------------------

c. Pernah menjadi pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia.------------------------

Persyaratan Dewan Pengawas organisasi yaitu:------------------------------------------------

a. Memenuhi persyaratan Umum pengurus.----------------------------------------------------

b. Berdomisili tetap Di Ibukota Negara atau Propinsi atau Kabupaten atau-------------

Kecamatan atau sekitarnya.---------------------------------------------------------------------------

c. Pernah menjadi pengurus Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia. -------

Persyaratan Dewan Pengawas Lokal.--------------------------------------------------------------

a. Memenuhi persyaratan umum pengurus.-----------------------------------------------------

b. Berdomisili di Kecamatan setempat atau sekitarnya.--------------------------------------

Bagi Propinsi atau Kabupaten atau Kotamadya yang belum memungkinkan-----

jumlah anggotanya diatur didalam peraturan organisasi. --------------------------------

------------------------------HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS.------------------------------

------------------------------------------------PASAL 35-------------------------------------------------

Kewajiban pengurus adalah :-------------------------------------------------------------------------

1. Pengurus memiliki kewenangan untuk mengurus , mengatur,dan memimpin--

segala kegiatan organisasi sehari-hari.---------------------------------------------------

2. Pengurus atau anggota penggurus wajib dengan itikad baik dan penuh------

tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan mengindahkan peraturan--

atau perundang undangan yang berlaku.------------------------------------------------

3. Pengurus berwenang untuk melakukan pembinaan kepada pengurus pada---

tingkat bawahnya , kecuali pengurus lokal yang langsung membina para------

anggotanya -------------------------------------------------------------------------------------

4. Pengurus berhak untuk mewakili perkumpulan baik didalam maupun diluar---

Pengadilan tentang segala hal mengikat perkumpulan dengan fihak lain,dan-

fihak lain dengan perkumpulan, serta menjalankan tindakan mengenai--------

kepengurusan akan tetapi dengan pembatasan untuk:-----------------------------

a. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama--

perkumpulan ( tidak termasuk mengambil uang dari bank)------

b. Menjual, melepaskan atau menjaminkan harta benda milik-

perkumpulan, baik sebagian atau semuanya ----------------------

c. Membuat usaha usaha yang berhubungan dengan-----------

perkumpulan.----------------------------------------------------------------

d. Mengikat perkumpulan sebagai penanggung--------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 21

Perbuatan pengurus tersebut dalam ayat 4 Huruf a,b.c.d. harus mendapat--------persetujuan dari Rapat Anggota yang paling sedikit dihadiri oleh ¾ (tiga perempat) ----

dari semua anggota.-------------------------------------------------------------------- 5. Perbuatan pengurus tersebut dalam ayat 4 Huruf c tersebut diatas harus--------

dipertanggung jawaban secara berjenjang, dalam arti pengurus Pusat bertanggung---

jawab sepenuhnya pada tingkat Pusat, Pengurus Daerah bertanggung jawab-------

sepenuhnya pada tingkat Daerahnya ,Pengurus Wilayah bertanggung-jawab-----

sepenuhnya pada tingkat Wilayahnya, Pengurus lokal bertanggung jawab------------

sepenuhnya pada tingkat lokalnya.----------------------------------------------------------------------

6. Pengurus wajb memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan--------

oleh Pengawas.------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan-------

perkumpulan untuk disahkan didalam Rapat Anggota. ---------------------------------------------

8. Ketua Umum bersama sama dengan salah seorang pengurus lainnya berwenang-

untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan.-------------------------------------

9. Dalam hal hanya ada seorang ketua maka segala tugas dan wewenang yang-----

diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.----------------------------------------------

10. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi perkumpulan , dalam hal---------

hanya ada seorang sekretaris , maka segala tugas dan wewenang yang diberikan----

kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.------------------------------------------------------

11. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan perkumpulan dalam hal----------

hanya ada seorang bendahara , maka segala tugas dan wewenang bendahara-------

umum berlaku juga baginya.-------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------TANGGUNG JAWAB PENGURUS.-------------------------------

-----------------------------------------------PASAL 36--------------------------------------------------

1. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Rapat Anggota tingkat Pusat atau----

Musyawarah Nasional.---------------------------------------------------------------------------------

2. Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Rapat Anggota tingkat Daerah-------

atau Musyawarah Daerah dan kepada Pengurus Pusat.--------------------------------------

3. Pengurus Wilayah bertanggung jawab kepada Rapat Anggota tingkat wilayah-----

atau musyawarah wilayah dan kepada Pengurus Daerah.-----------------------------------

4. Pengurus lokal bertanggung jawab kepada Rapat Anggota tingkat lokal atau-----

Musyawarah lokal dan kepada Pengurus Wilayah. --------------------------------------------

-------------------------------------------RAPAT PENGURUS.----------------------------------------

-------------------------------------------------PASAL 37------------------------------------------------

1. Rapat pengurus diselenggarakan untuk membahas permasalahan organisasi,-----

rencana kerja dan laporan pelaksanaan kegiatan.----------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 22

2. Rapat pengurus diadakan sekurang kurangnya 3 ( tiga) bulan sekali dengan-------

dihadiri oleh pengurus dan pengawas -------------------------------------------------------------

3. Rapat pengurus diadakan setiap waktu atas usul sekretaris dan atau lebih dua----

bidang atau biro atau bagian atau seksi.-----------------------------------------------------------

4. Panggilan rapat pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili-----------

pengurus.--------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Pangilan rapat pengurus harus disampaikan kepada setiap Anggota Pengurus---

secara langsung dan atau melalui surat,Email, Short Message sevice dengan------

mendapat tanda terima paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diadakan-----------

dengan tidak memperhitungkan tanggal pangilan dan tanggal rapat.--------------------

6. Pangilan Rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat-

Rapat.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan kantor perkumpulan pada----------

semua tingkatan Pengurus .--------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------PASAL 38 --------------------------------------------------

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua perkumpulan pada semua tingkatan-----------

2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan , maka rapat---------------------

pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh pengurus

yang lain yang hadir.-----------------------------------------------------------------------------------

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus yang lain dalam rapat--

Pengurus berdasarkan surat kuasa.---------------------------------------------------------------

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:---

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 ( Dua Pertiga) jumlah Pengurus.---------------

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ( empat)-------

huruf a tidak tercapai , maka dapat diadakan pemangilan rapat--------

Pengurus yang kedua.--------------------------------------------------------------

c. Pemangilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 ( empat)-----

huruf b , harus dilakukan paling lambat 7 ( tujuh) hari sebelum rapat

diselenggarakan , dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-

dan tanggal rapat.--------------------------------------------------------------------

d. Rapat pengurus yang kedua diselenggarakan paling cepat 30 (tiga---

puluh) hari dan paling lama 60 ( enam puluh) hari terhitung sejak--

rapat pengurus yang pertama.----------------------------------------------------

e. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang---

mengikat apabila dihadiri oleh ½( Satu Perdua) ditambah 1 ( satu)-----

dari jumlah pengurus ---------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 23

------------------------------------------------PASAL 39-------------------------------------------------

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan Musyawarah-

untuk Mufakat.------------------------------------------------------------------------

2. Dalam hal keputusan berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat tidak--

tercapai , maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih-----

dari ½ ( satu perdua) jumlah suara yang sah.--------------------------------

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya , maka------

usul ditolak-----------------------------------------------------------------------------

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat--------

suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara----

mengenai hal hal lain dilakukan secara terbuka kecuali ketua rapat----

menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.----------------

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam--------

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.---------------------------------

6. Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda----------

tangani oleh Ketua Rapat dan 1 ( satu) orang pengurus lainnya

yang-- ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-------------------------

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 ( enam) tidak----------

diisyaratkan apabila berita acara tersebut dibuat dengan akta-----------

Notaris.----------------------------------------------------------------------------------

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-------------

mengadakan rapat pengurus dengan ketentuan semua anggota-------

pengurus telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota------

pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan------

secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.--------------

9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 8(-

delapan) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--

diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.. --------------------------------

--------------------PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS---------------------

------------------------------------------------Pasal 40----------------------------------------------------

1. Pembentukan Pengurus dilakukan secara bertingkat , kecuali dalam hal hal------

khusus dan mendesak dapat ditetapkan oleh Pengurus yang setingkat diatasnya.

2. Pengurus lokal dibentuk melalui Musyawarah lokal dan disahkan oleh Pengurus--

Wilayah.------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Pengurus Wilayah dibentuk melalui Musyawarah Wilayah dan disahkan oleh---

Pengurus Daerah.------------------------------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 24

4. Pengurus Daerah dibentuk melalui Musyawarah Daerah dan disahkan oleh-------

Pengurus Pusat.--------------------------------------------------------------------------------------

5. Pengurus Pusat dibentuk dan disahkan melalui Musyawarah Nasional dan--------

dikukuhkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi.---------------------------------------

6. Dalam Struktur organisasi Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia--------- tidak dibenarkan jabatan rangkap , yang dimaksud dengan jabatan rangkap diatur----

didalam peraturan organisasi.--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------PEMBINAAN PENGURUS---------------------------------------

-----------------------------------------------Pasal 41-----------------------------------------------------

1. Pengurus Pusat membina Pengurus Daerah, Pengurus Daerah membina-----------

Pengurus Wilayah, Pengurus Wilayah membina Pengurus lokal , Pengurus lokal----

membina Anggota.---------------------------------------------------------------------------------------

2. Departemen pada kepengurusan Pusat memberikan supervisi atas pelaksanaan--

tugas kepada biro pada kepengurusan Daerah, demikian seterusnya secara----------

berjenjang sampai ke lokal.---------------------------------------------------------------------------

3. Laporan kegiatan secara berkala perlu dilakukan untuk pembinaan organisasi.----

------------------------PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU---------------------------

-------------------------------------------------Pasal 42---------------------------------------------------

1. Untuk meningkatkan kinerja organisasi dapat dilakukan pengantian pengurus------

antar waktu.----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Rencana pengantian pengurus antar waktu dibahas dalam Rapat Pengurus, baik-

berupa pengisian jabatan kosong , mutasi intern,maupun pengangkatan dalam-

jabatan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Hasil rapat pengurus tersebut dilaporkan kepada pengurus setingkat diatasnya----

untuk mendapatkan persetujuan dan penerbitan surat keputusan.-------------------------

4. Tata cara pergantian pengurus antar waktu diatur lebih lanjut dengan peraturan-

organisasi.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------RAPAT ANGGOTA--------------------------------------------

------------------------ RAPAT ANGGOTA TINGKAT NASIONAL-----------------------------

-----------------------------------------------PASAL 43--------------------------------------------------

1. Rapat Anggota tingkat pusat atau Musyawarah Nasional merupakan-----------

forum kekuasaan tertinggi di dalam tata kehidupan organisasi.-------------------

2. Rapat Anggota tingkat Nasional atau Musyawarah Nasional minimal--------

dihadiri ½ ( satu Perdua) ditambah 1 ( satu) jumlah pengurus Daerah .--------

3. Rapat Anggota tingkat pusat atau Musyawarah Nasional dilaksanakan------

untuk menetapkan :---------------------------------------------------------------------------

a. Mengadakan penilaian terhadap laporan kinerja pengurus pusat-------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 25

b. Menetapkan Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga---------------------

c. Menetapkan program kerja Nasional ------------------------------------------

d. Pengesahan program kerja dan rancangan tahunan.----------------------

e. Pengesahan laporan tahunan ----------------------------------------------------

f. Memilih dan menetapkan Pengurus, dan Pengawas Pusat.------------

4. Rapat Anggota tingkat pusat atau Musyawarah Nasional------------------------

diselenggarakan oleh Pengurus tingkat Pusat ----------------------------------------

5. Rapat Anggota pada tingkat pusat diselengarakan 5 ( Lima) tahun sekali-----

kecuali terdapat hal hal khusus ------------------------------------------------------------

6. Rapat Anggota tingkat Pusat atau Musyawarah Nasional dalam keadaan

khusus disebut Rapat Anggota atau Musyawarah Nasional luar biasa ,

hanya dapat diselenggarakan atas permintaan minimal 2/3 (Dua Pertiga)

dari jumlah kepengurusan Daerah---------------------------------------------------------

7. Keputusan dari hasil Rapat Anggota tingkat Pusat atau Musyawarah----------

Nasional dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut-

tidak dapat tercapai maka keputusan didasarkan pada musyawarah suara--

terbanyak yaitu ½ ( Satu Perdua) ditambah 1 (satu) jumlah peserta Rapat---

yang memiliki hak suara -------------------------------------------------------------------

8. Peserta Rapat Anggota tingkat Pusat Dihadiri oleh:----------------------------------

a. Utusan daerah 3 ( Tiga) orang ---------------------------------------------------

b. Peninjau daerah 3 ( Tiga) orang -------------------------------------------------

c. Pengurus Pusat ----------------------------------------------------------------------

d. Dewan Pengawas Organisasi Pusat.-------------------------------------------

d. Undangan.-----------------------------------------------------------------------------

------------------RAPAT ANGGOTA TINGKAT DAERAH ATAU PROPINSI--------------- ----------------------------------------------PASAL 44---------------------------------------------------

1. Rapat Anggota tingkat daerah atau Musyawarah Daerah merupakan---------

forum kekuasaan tertinggi di dalam tata kehidupan organisasi daerah.---------

2. Wewenang Rapat Anggota tingkat daerah atau musyawarah daerah ----------

a. Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban---------

pengurus Daerah---------------------------------------------------------------------

b. Menetapkan program kerja tingkat Daerah yang merupakan---------

penjabaran program kerja Nasional --------------------------------------------

c. Memilih dan menetapkan Pengurus , dan Pengawas tingkat Daerah.-

2. Rapat Anggota tingkat daerah atau Musyawarah Daerah diselenggarakan--

oleh Pengurus Daerah ----------------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 26

3. Rapat Anggota pada tingkat Daerah atau Musyawarah Daerah diselenggarakan 4-

(empat) tahun sekali, kecuali ada hal hal khusus -----------------------------------------------

4. Rapat Anggota tingkat Daerah atau Musyawarah Daerah dihadiri oleh ½ (---

satu perdua) ditambah 1 ( Satu) jumlah pengurus tingkat Wilayah.--------------

5. Keputusan Rapat Anggota tingkat Daerah atau Musyawarah Daerah--------

diupayakan dengan musyawarah untuk mufakat , bila hal tersebut tidak-----

tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pada musyawarah dengan---

suara terbanyak yaitu ½ ( Satu perdua) ditambah 1 (satu) jumlah peserta---

yang memiliki hak suara -------------------------------------------------------------------

6. Rapat Anggota tingkat Daerah atau Musyawarah Daerah dalam keadaan-----

khusus disebut Musyawarah Daerah luar biasa hanya dapat-------

diselenggarakan atas permintaan minimal 2/3 ( Dua Pertiga) dari jumlah---

kepengurusan wilayah------------------------------------------------------------------------

7. Peserta Rapat Anggota tingkat Daerah atau Musyawarah Daerah dihadiri ----

oleh:-----------------------------------------------------------------------------------------------

a. Utusan Wilayah 3 ( Tiga) orang --------------------------------------------------

b. Peninjau Wilayah 3 (tiga) orang--------------------------------------------------

c. Pengurus Daerah --------------------------------------------------------------------

d. Dewan pengawas Daerah.--------------------------------------------------------

e. Pengurus tingkat Pusat ------------------------------------------------------------

f. Undangan.-----------------------------------------------------------------------------

Bagi Daerah yang belum memiliki wilayah,peserta Rapat Anggota--------

tingkat Daerah atau peserta Musyawarah Daerah adalah seluruh---

anggota Daerah.--------------------------------------------------------------------------

----------------------------RAPAT ANGGOTA TINGKAT WILAYAH----------------------------

----------------------------------------------PASAL 45---------------------------------------------------

1. Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah Wilayah adalah forum------

kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi pada tingkat wilayah.---

2. Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah Wilayah mempunyai -------

wewenang yaitu: -------------------------------------------------------------------------------

a. Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban---------

pengurus tingkat wilayah ----------------------------------------------------------

b. Menetapkan program kerja tingkat wilayah yang merupakan-------

penjabaran program kerja tingkat Daerah -------------------------------------

c. Memilih dan menetapkan Pengurus, danPengawas tingkat Wilayah.--

3. Rapat Anggota tingkat Wilayah atau Musyawarah Wilayah diselenggarakan--

dengan cara: -----------------------------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 27

a. Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah Wilayah ------------------

diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.------------------------------------------

b. Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah Wilayah ------------------

diselenggarakan 3 ( tiga ) tahun sekali kecuali ada hal hal yang-------

bersifat khusus ---------------------------------------------------------------------------

c. Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah Wilayah dihadiri----

oleh ½ ( satu perdua) ditambah 1 ( satu) jumlah pengurus lokal-----------

d. Keputusan Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah------

Wilayah diupayakan dengan musyawarah untuk mufakat, jika hal----

tersebut tidak tercapai, maka keputusan didasarkan pada-------

musyawarah suara terbanyak yaitu ½ ( Satu Perdua) ditambah 1 (-

satu) jumlah peserta yang memiliki hak suara.-----------------------------------

e. Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah Wilayah dalam------------

keadaaan khusus disebut musyawarah wilayah luar biasa hanya---------

dapat diselenggarakan atas permintaan minimal 2/3 (dua pertiga)---- dari

jumlah kepengurusan tingkat lokal.-------------------------------------------------------

4. Peserta Rapat Anggota tingkat wilayah atau Musyawarah Wilayah dihadiri---

oleh:-----------------------------------------------------------------------------------------------

a. Utusan lokal 3 ( Tiga) orang -----------------------------------------------------

b. Peninjau lokal 3 ( Tiga) orang ---------------------------------------------------

c. Pengurus wilayah -------------------------------------------------------------------

d. Dewan Pengawas organisasi Daerah Wilayah.------------------------------

e. Pengurus Daerah -------------------------------------------------------------------

f. Undangan.-----------------------------------------------------------------------------

Bagi wilayah yang belum memiliki Lokal, peserta Musyawarah Wilayah adalah

Seluruh anggota wilayah.--------------------------------------------------------------------------

------------------------------RAPAT ANGGOTA TINGKAT LOKAL------------------------------

----------------------------------------------PASAL 46---------------------------------------------------

1. Rapat Anggota tingkat lokal atau Musyawarah Lokal adalah forum----

kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi pada tingkat Lokal.------

Rapat Anggota tingkat Lokal atau Musyawarah Lokal mempunyai --------

wewenang yaitu: -------------------------------------------------------------------------------

a. Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban---------

pengurus tingkat lokal --------------------------------------------------------------

b. Menetapkan program kerja tingkat lokal yang merupakan penjabaran

program kerja wilayah --------------------------------------------------------------

c. Memilih dan menetapkan pengurus, dan Pengawas tingkat Lokal.-----

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 28

2. Rapat Anggota tingkat Lokal atau Musyawarah Lokal diselenggarakan--

dengan cara: -----------------------------------------------------------------------------------

a. Rapat Anggota tingkat Lokal atau Musyawarah Lokal ------------------

diselenggarakan oleh pengurus lokal.-----------------------------------------------

b. Rapat Anggota tingkat lokal atau Musyawarah Lokal ------------------

diselenggarakan 2 ( Dua ) Tahun sekali, kecuali terdapat hal hal------

khusus --------------------------------------------------------------------------------------

c. Rapat Anggota tingkat Lokal atau Musyawarah Lokal dihadiri dihadiri ----

oleh ½ ( satu perdua) ditambah 1 ( satu) jumlah anggota lokal--------------

d. Keputusan Rapat Anggota tingkat Lokal atau Musyawarah Lokal----

diupayakan dengan Musyawarah untuk Mufakat , bila hal tersebut----

tidak tercapai, maka keputusan didasarkan pada Musyawarah suara-

terbanyak yaitu disetujui oleh ½ ( satu Perdua) ditambah 1 ( satu)---------

jumlah peserta yang memiliki hak suara -----------------------------------------

e. Rapat Anggota tingkat Lokal atau Musyawarah Lokal dalam------

keadaan khusus disebut Musyawarah Lokal luar biasa hanya dapat-------

dilaksanakan atas permintaan minimal 2/3 ( Dua Pertiga) dari jumlah

anggota lokal.------------------------------------------------------------------------------

3. Peserta Rapat Anggota tingkat lokal atau Musyawarah Lokal Dihadiri---

oleh:------------------------------------------------------------------------------------------

a. Seluruh anggota Lokal -------------------------------------------------------------

b. Pengurus Lokal ----------------------------------------------------------------------

c. Dewan Pengawas organisasi Tingkat Lokal.----------------------------------

d. Pengurus Wilayah -------------------------------------------------------------------

e. Undangan.-----------------------------------------------------------------------------

--------RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA ATAU MUSYAWARAH LUAR BIASA------

----------------------------------------------PASAL 47 ---------------------------------------------------

1. Rapat Anggota Luar biasa atau Musyawarah luar biasa diselenggarakan-----

untuk memecahkan permasalahan organisasi.-----------------------------------------

2. Rapat Anggota luar biasa atau Musyawarah luar biasa diselenggarakan oleh

pengurus setingkat diatasnya ,kecuali Rapat Anggota luar biasa tingkat--------

Nasional atau Musyawarah Nasional luar biasa atas persetujuan Dewan-----

Pengawas tingkat pusat.---------------------------------------------------------------------

3. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Musyawarah luar biasa mengacu----

kepada ketentuan Musyawarah sesuai tingkat badan organisasi.-----------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 29

------------------------------------------ P E N G A W A S --------------------------------------------

------------------------------------------------ Pasal 48 --------------------------------------------------

(1) Pengawas adalah organ perkumpulan yang bertugas----------------------------

melakukan pengawasan dan memberi Nasehat kepada Pengurus dalam-----

menjalankan kegiatan perkumpulan .---------------------------------------------------------

(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----------

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Dewan Pengawas maka 1------

(satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. ---------------

------------------------------------------------ Pasal 49 --------------------------------------------------

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas----------------------------

adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan Hukum dan-----

tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan perkumpulan yang-----

menyebabkan kerugian bagi perkumpulan, masyarakat atau Negara--------------------

berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun------------

terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan Hukum tetap. ----------------------

(1) Pengawas tingkat Pusat diangkat oleh anggota melalui--------------------------

Rapat Anggota tingkat pusat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat---------

diangkat kembali. -----------------------------------------------------------------------------------

(2) Pengawas tingkat Daerah diangkat oleh anggota melalui Rapat Anggota tingkat-

Daerah untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali. ---------

(3) Pengawas tingkat Wilayah diangkat oleh Rapat Anggota tingkat Wilayah untuk--

jangka waktu 3 ( Tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali. -----------------------------

(4) Pengawas tingkat lokal diangkat oleh Rapat Anggota----------------------------

tingkat Lokal untuk jangka waktu 2 ( Dua) tahun dan dapat diangkat kembali.-----

(5) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam-------------------------------

jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,--

Pengurus harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengisi kekosongan

itu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

(6) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka------------------------------

dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya----

kekosongan tersebut Pengurus harus menyelenggarakan Rapat Anggota---

untuk mengangkat Pengawas yang baru, dan untuk------------------------

sementara perkumpulan diurus oleh Pengurus. --------------------------------------------

(7) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,-------------------------

dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-

Rapat Anggota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran

dirinya. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 30

(8) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas------------------------------------------------

perkumpulan Tingkat Pusat maka dalam jangka waktu paling lambat 60-------

(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian---------------

Pengawas perkumpulan tingkat pusat, Pengurus Pusat wajib--------------------

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan---- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait . -----------------------

(9) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus, ----------------------------------

------------------------------------------------ Pasal 50 --------------------------------------------------

Jabatan Pengawas berakhir apabila : --------------------------------------------------------------

a. Meninggal dunia; ------------------------------------------------------------------------------

b. Mengundurkan diri; ---------------------------------------------------------------------------

c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang-

diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----------------

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota; -----------------------------

e. Masa jabatan berakhir. -----------------------------------------------------------------------

----------------------------TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS ---------------------------

---------------------------------------------- Pasal 51 ----------------------------------------------------

(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan----

tugas pengawasan untuk kepentingan dan kemajuan perkumpulan. ---------------

(2) Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk--

dan atas nama Pengawas. -----------------------------------------------------------------------

(3) Pengawas berwenang : ---------------------------------------------------------------------------

a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan--------

perkumpulan; ---------------------------------------------------------------------------------

b. Memeriksa dokumen; -----------------------------------------------------------------------

c. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; atau --------

d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus; ------------

e. Memberi peringatan kepada Pengurus. -----------------------------------------------

(4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih---

Pengurus apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran--

Dasar dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku. ------------------------

(5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang---

bersangkutan disertai alasanya. ----------------------------------------------------------------

(6) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal--------------------

pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara--

tertulis kepada Rapat Anggota. -----------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 31

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh--

Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Rapat Anggota----

wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi---------

kesempatan membela diri. -----------------------------------------------------------------------

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri------

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Rapat Anggota dengan keputusan-----

Rapat Anggota wajib : -----------------------------------------------------------------------------

a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau ------------------------------

b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. --------------------------

(9) Dalam hal Rapat Anggota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana------------

dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal-----

Demi Hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. ----

(10) Pengawas Tingkat Pusat,Tingkat Daerah,Tingkat------------------------------------

Wilayah,mempunyai ------------------------------------------------------------------------------

wewenang memberikan nasehat dan pertimbangan yang berkaitan dengan ------

peraturan kegiatan organisasi pada tingkat Pusat,tingkat Daerah,dan tingkat-----

Wilayah.-----------------------------------------------------------------------------------------------

(11) Pengawas lokal memiliki wewenang untuk memberikan-----------------------

nasehat dan pertimbangan yang berkaitan dengan peraturan dan atau kegiatan-----

organisasi tingkat Lokal.--------------------------------------------------------------------------------

(12) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk-------------

sementara Pengawas diwajibkan mengurus Perkumpulan. --------------------------------

---------------------------------------- RAPAT PENGAWAS -----------------------------------------

----------------------------------------------- Pasal 52 ---------------------------------------------------

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu atas-----

permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pengawas -----------------------

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh anggota----------------------------

Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----------------------------------------------

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas---

secara langsung, atau melalui surat,-email, short massage service, dengan------

mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,---

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --------------

(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan, tanggal, waktu, tempat, dan acara-

rapat. --------------------------------------------------------------------------------------------------

(5) Rapat Pengawas diadakan Di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat

kegiatan Perkumpulan. ---------------------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 32

---------------------------------------------- Pasal 53 ----------------------------------------------------

(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. ----------------------------------------

(2) Dalam hal ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat----

Pengawas akan dipimpin oleh satu orang anggota Pengawas yang dipilih oleh--

anggota Pengawas yang hadir. ---------------------------------------------------------------

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota --------------

Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. --------------

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila-

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota --------------------

Pengawas.---------------------------------------------------------------------------------------

b. Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak--

tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. --------

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus-----

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan.---------

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----------

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 30 (tiga puluh) hari----

dan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Rapat ----------

Pengawas pertama.---------------------------------------------------------------------------

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang-

mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½-- (satu perdua) jumlah-------

Anggota Pengawas. --------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- Pasal 54 ---------------------------------------------------

(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan Musyawarah untuk-----

Mufakat. -----------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat tidak tercapai,----

maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua)---

jumlah suara yang sah. ---------------------------------------------------------------------------

(3) Dalam hal suara setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul-------

ditolak. -------------------------------------------------------------------------------------------------

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup---

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain---------

dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada---

keberatan dari yang hadir. -----------------------------------------------------------------------

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan---------

jumlah suara yang dikeluarkan. -----------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 33

(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh----

Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh---

rapat sebagai sekretaris rapat. ------------------------------------------------------------------

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila------

Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -------------------------------------------

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan-------

Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah-----------

diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan---------

menandatangani usul tersebut. -----------------------------------------------------------------

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai-----

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat--

Pengawas. -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ TAHUN BUKU ------------------------------------------------

---------------------------------------------- Pasal 55 ----------------------------------------------------

(1) Tahun buku perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan-

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. ------------------------------------------------------

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku perkumpulan ditutup. --------------------------

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari Akta

Pendirian perkumpulan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap

tahunnya. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- LAPORAN TAHUNAN ------------------------------------------

------------------------------------------------ Pasal 56 --------------------------------------------------

(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5--------

(lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan. ----------------------------

(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : ------------------------------------------

a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu--

serta hasil yang telah dicapai; --------------------------------------------------------------

b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir-------

periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. --

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Dewan Pengawas. ---

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan atau anggota Dewan Pengawas --

yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus---

menyebutkan alasan tertulis. -------------------------------------------------------------------

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Rapat Anggota dalam Rapat Tahunan. -----------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 34

(6) Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan disusun sesuai dengan standar akutansi-

keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor-----

Perkumpulan. ----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR --------------------------------

----------------------------------------------- Pasal 57 ---------------------------------------------------

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan-

Rapat Anggota tingkat Nasional, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga)-----

dari jumlah anggota.-------------------------------------------------------------------------------

(2) Keputusan diambil berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat .-------------------------

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,----

maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua------

pertiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir atau diwakili. -------------------------

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka----

diadakan pemanggilan Rapat Anggota yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari------

terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang pertama. -----------------------------------

(5) Rapat Anggota tingkat Nasional kedua tersebut sah apabila dihadiri oleh lebih----

dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh anggota. ------------------------------------------------

(6) Keputusan Rapat Anggota tingkat Nasional kedua sah apabila diambil-------------

berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir atau--

yang diwakili. ----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- Pasal 58 -------------------------------------------------

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam----

Bahasa Indonesia. ---------------------------------------------------------------------------------

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan--

Perkumpulan. ----------------------------------------------------------------------------------------

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan Nama dan kegiatan---

Perkumpulan,harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----------------------------------------------------------------

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. --------------------------------------------------------

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan -------

dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. ---------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 35

------------------------------------------- PEMBUBARAN ---------------------------------------------

------------------------------------------------ Pasal 59---------------------------------------------------

(1) Perkumpulan bubar karena : -------------------------------------------------------------------

a. Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia dapat dibubarkan-----------------

berdasarkan Rapat Anggota tingkat Nasional atau Musyawarah Nasional yang---

khusus diadakan untuk itu.-----------------------------------------------------------------------

b. Rapat Anggota tingkat Nasional atau Musyawarah Nasional luar biasa untuk--

pembubaran perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia hanya sah dan------

mengikat apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya oleh ¾ (Tiga Perempat) dari-

pengurus tingkat Daerah dari seluruh Indonesia.-------------------------------------------

c. Keputusan pembubaran perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia harus-

disetujui oleh sekurang kurangya 2/3 ( Dua Pertiga) dari para peserta--------------

Musyawarah tingkat Nasional luar biasa yang hadir. --------------------------------------

d. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai-

atau tidak tercapai; --------------------------------------------------------------------------------

e. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap berdasarkan--------

alasan:------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Perkumpulan melanggar Ketertiban Umum dan kesusilaan; ------------------

2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau ----------

3) Harta kekayaan perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya------

setelah pernyataan pailit dicabut. -----------------------------------------------------

(2) Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) haruf a dan-

huruf b, Pengawas menunjuk likuidator untuk-------------------------------------

membereskan kekayaan Perkumpulan. –----------------------------------------------------

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.-

----------------------------------------------- Pasal 60 ---------------------------------------------------

(1) Dalam hal Perkumpulan bubar, perkumpulan tidak dapat melakukan--------------

perbuatan Hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses------

likuidasi.-----------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat------

keluar dicantumkan frasa ”Dalam Likuidasi” dibelakang nama perkumpulan. ------

(3) Dalam hal perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan---

juga menunjuk likuidator. -------------------------------------------------------------------------

(4) Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan--------------

Perundang-Undangan dibidang kepailitan. --------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 36

(5) Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian sementara,--

pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta-----------

pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga terhadap likuidator. -------------------

(6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan----

perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 7 (tujuh) hari-------------

terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran-----

perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa-----

Indonesia. --------------------------------------------------------------------------------------------

(7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----

terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil-------

likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. --------------------------------

(8) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak---

tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran kepada ----------Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ---------------------

----------------------------------------------- Pasal 61 ---------------------------------------------------

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada perkumpulan lain yang----------

mempunyai maksud dan tujuan sosial.--------------------------------------------------------

(2) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada perkumpulan ----------

lain atau kepada badan Hukum sosial lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)----,

kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan -----------

sesuai dengan maksud dan tujuan perkumpulan yang bubar. ------------------------------------------

--------------------------------------------- Pasal 62 -----------------------------------------------------

Mengenai akta ini dan segala akibatnya para penghadap memilih tempat --------------

Kedudukan Hukum Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.---------------------------------

-------------------------------------- PERATURAN PENUTUP --------------------------------------

--------------------------------------------- Pasal 63 -----------------------------------------------------

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini------

akan diputuskan oleh Rapat Anggota. --------------------------------------------------------

(2) Menyimpang dari ketentutan dalam Pasal 43 ayat (3), Anggaran Dasar ini---------

mengenai tata cara Pengangkatan Pengurus, Pengawas untuk pertama kalinya-

diangkat susunan Pengurus, Pengawas perkumpulan dengan susunan-----------

sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------

a. Pengurus : -------------------------------------------------------------------------------------- 1. Ketua : Tuan Haji Dharma Udaya Nasution tersebut diatas.---------------

2. Sekretaris : Tuan Sakti Siahaan tersebut diatas.------------------------------

3. Bendahara : Tuan Insinyur Fauzi tersebut diatas.-----------------------------

b. Pengawas : -------------------------------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 37

Ketua Pengawas : ---------------------------------------------------------------------------- 1. Tuan R.J. Soehandojo., Sarjana Hukum,Warga Negara Indonesia lahir-

pada tanggal 20-11-1945 (Dua Puluh November seribu Sembilan ratus-----

Empat puluh Lima),Pensiunan, Bertempat tinggal Di Villa melati Mas Blok T

.3/12 Rukun Tangga 56 Rukun Warga 08 Kelurahan Jelupang Kecamatan--

Serpong Kotamadya tangerang. ---------------------------------------------------------

Sekretaris pengawas ---------------------------------------------------------------------- 1. Tuan Doktorandus Raden sartono. Warga Negara Indonesia Lahir Di ----

Magelang- pada tanggal 25 (Dua Puluh Lima) April Tahun 1944 (Seribu Sembilan--

Ratus Empat- puluh Empat.) Pegawai , bertempat tinggal Di Jalan Keselamatan No.

4(Empat),Rukun Tangga 007, Rukun Warga 002 Kelurahan Manggarai Selatan------

,Kecamatan Tebet,Kotamadya Jakarta Selatan Pemegang Kartu Tanda Penduduk--

Nomor : 09.5301.250444.0045. ----------------------------------------------------------------------

Anggota :-------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Tuan Sri Murwardji Srimardji Master of science, Warga Negara Indonesia-------

lahir pada tanggal 20 -11-1944 ( Dua Puluh November Seribu Sembilan Ratus---

Empat Puluh Empat) Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Baru-------

Bunder A3 Jakarta Timur. ---------------------------------------------------------------------------------

2.Tuan Haji Raden Slamet Widodo Purbokusumo. Warga Negara Indonesia Lahir

Di Surakarta Tanggal13-6-1949 (Tiga Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Empat----

Puluh Sembilan) ,Swasta, bertempat tinggal di jalan swadaya Nomor3B,Rukun—

Tangga 09, Rukun Warga05, Kelurahan Duren Tiga kecamatan Pancoran---------

Jakarta Selatan. ---------------------------------------------------------------------------------------------

3.Tuan Haji Kaspul Anwar , Warga Negara Indonesia, Lahir di Padang Panjang---

tanggal 11-9-1932( Sebelas September Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua)----

Wiraswasta, Bertempat tinggal di Komplek IAIN Curug Raya Rukun tangga 24,---

Rukun Warga 9 Sawangan Depok ---------------------------------------------------------------------

4.Tuan Haji Ujang Tarwi Warga Negara Indonesia Lahir di Cirebon Tanggal 25-12-

1928( Dua Puluh Lima Desember Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan)----

Purnawirawan, Bertempat tinggal Di Jalan Kolonel Masturi Nomor 106 Kelurahan--

Citereup ,Kota Cimahi kabupaten Bandung.----------------------------------------------------- Pengangkatan , anggota Pengurus perkumpulan dan anggota -------------------

Pengawas perkumpulan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----

bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota pertama kali diadakan,----

setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi---

yang berwenang. -------------------------------------------------------------------------------------------

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 38

Selanjutnya didalam Akta ini para penghadap tersebut diatas-------------------------

menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional ke-5--------

(lima) Dari Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor :07.09.MUNAS-V.0505------

tanggal 22 (Dua Puluh Dua) Mei Tahun 2005 (Dua Ribu Lima) telah -----------

Menetapkan Bapak Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan-

Haji Eddie Mardjoeki Nalapraya, lahir Di Jakarta pada tanggal 6 (Enam) Juni---

Tahun 1931 (Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu) Bertempat Tinggal Di---

Jalan Kertanegara No.11 Rukun Tangga 004 Rukun Warga 002 Kelurahan—---

Selong , Kecamatan Kebayoran Baru , Kotamadya Jakarta Selatan , Pemegang-

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5307.060631.0028 , Warga Negara---------

Indonesia, Sebagai Bapak Radio Antar Penduduk Indonesia-----------------

Hadir juga menghadap kepada saya,Notaris Bapak Mayor Jenderal Tentara------

Nasional Indonesia purnawirawan Haji Eddie Mardjoeki Nalapraya Tersebut----

Diatas untuk Membubuhkan tanda tangan guna memberikan persetujuannya di--

Dalam akta ini.---------------------------------------------------------------------------------------

Pengurus perkumpulan dan saya, Notaris, -------------------------------------------------

Baik bersama-sama maupun sendiri dengan hak untuk memindahkan--------------

kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan--

atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan

untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang----------------

bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut---

dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan ------------

dokumen lain untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan-------

tindakan lain yang mungkin diperlukan. ------------------------------------------------------

Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran---

identitas para pihak, Dokumen Dokumen, Keterangan keterangan yang-------

diberikan kepada saya,Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal---

tersebut diatas, membebaskan saya,Notaris dan saksi-saksi dari segala-------

tuntutan apapun dikemudian hari. Selanjutnya para penghadap menerangkan---

telah mengetahui dan memahami semua isi dari akta ini.--------------------------------

------------------------------------ DEMIKIAN AKTA INI --------------------------------------------

Dibuat dan diselesaikan tepat jam 11.45 Wib ( Sebelas Empat Pulih lima) Waktu-----

Indonesia Bagian Barat pada hari dan tanggal tersebut diatas pada awal akta ini.----

Dengan dihadiri oleh Tuan Rofik bertempat tinggal di jalan Ahmad Yani nomor 132--

Serang Banten dan Nyonya Meta Afriyani bertempat tinggal di Lontar Jiwantakan----

Serang Banten keduanya karyawan Notaris sebagai Saksi-saksi.--------------------------

Setelah saya,Notaris membacakan isi akta ini kepada para penghadap dan para-----

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

JZ 10 HMI Jun.06, 08 IPY01 39

Saksi maka pada saat ini juga para penghadap, saksi saksi dan saya,Notaris----------

menandatangani akta ini-------------------------------------------------------------------------------

Dibuat tanpa ada coretan,gantian dan perubahan.----------------------------------------------

Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---------------------------------------------

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.------------------------------------------------

upaten Serang

.

Avianta.SH.Sp.N)

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.