KEBIJAKAN PEMBINAAN

AHLI KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA

Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Membangun

Manusia Karya

LATAR BELAKANG

Penjelasan pasal 1 ayat (6) : desentraliasi pelaksanaan pengawasan diataati UU secara meluas terjaminnya pelaksanaan secara seragam di seluruh

Indonesia perlu staf tenaga pengawasan :

* cukup * berkualitas tidak dapat dari Depnakertrans sendiri wewenang Menteri untuk menunjuk Ahli K3 di :

* instansi pemerintah * swasta

PENGERTIAN

Pejabat yang ditunjuk oleh Menaker untuk melaksanakan UUKK

Tenaga tehnis berkeahlian khusus dari luar Depnaker yang ditunjuk oleh Menaker untuk mengawasi ditaatinya UU Keselamatan Kerja

AHLI K3

PEGAWAI PENGAWAS

Pegawai tehnis berkeahlian khusus dari Depnaker yang ditunjuk oleh Menaker

DIREKTUR

PENUNJUKAN AHLI K3

MENAKER

DIRJEN

BINAWAS

AHLI K3

PERUSAHAAN PERUSAHAAN

JASA k3

TK > 100 orang

TK < 100 orang dengan : bahan,proses,alat,instalasi - resiko besar

Pasal 2 Per.Menaker No.02/MEN/1992

TATA CARA PENUNJUKAN AHLI K3

S 1 + pengalaman 2 tahun SARMUD +pengalaman 4 tahun Sehat Kelakuan baik Bekerja penuh Lulus seleksi Tim Penilai

PERSYARATAN (Ps.3 Bab II)

MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3

PERMOHONAN

Ps. 4

MENAKER

cq. Dirjen Binawas

TIM PENILAI

Ps. 5,6

SK

PENUNJUKAN

Ps. 7

• 3 tahun

• dapat diperpanjang

• dapat dicabut

MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3

PERMOHONAN

TERTULIS

Ps.4 (1)

MENAKER cq.

DIRJEN Binawas

TIM PENILAI

Ps.6

(1) Syarat administrasi

(2) Kemampuan teknis *

PERTIMBANGAN

Ps.5 (1)

Lampiran Ps.4 (2)

a. C.V

b. Pengalaman K3

c. Ket.Sehat

d. Ket.Psikotest

e. Ket.Kelakuan baik

f. Pernyataan bekerja penuh

g. Salinan ijasah/STTB

h. Sertifikat diklat K3

i. Pas Foto (berwarna)

MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3

KEMAMPUAN TEKNIS Ps.6 ayat (2)

• Identifikasi

• Evaluasi

• Pengendalian

masalah-masalah K3

PERPANJANGAN PENUNJUKAN AHLI K3 Ps. 7

SESUAI PROSEDUR Ps.4 ayat (1),(2)

• Salinan SK Penunjukan

• Evaluasi pengurus/pimpinan

• Rekapitulasi laporan

Tim Penilai dapat menguji kembali

PENCABUTAN SK Ps. 8

(1) Tidak berlaku :

• mutasi

• mengundurkan diri

• meninggal dunia

(2) Dicabut :

• melanggar peraturan K3

• kesalahan

• membuka rahasia

KEWAJIBAN DAN WEWENANG Bab III

KEWAJIBAN (Ps. 9) :

• melaksanakan SK

• melapor ke Menaker cq. Dirjen Binawas

- P2K3 : 3 bulan;

- PJK3 : setiap pemeriksaan

• tembusan laporan :

- IPK3 setempat;

- Propinsi

- Dir. PNKK

WEWENANG (Ps. 10) :

• memasuki tempat kerja

• meminta keterangan

• memonitir, memeriksa, menguji, menganalisis, mengevaluasi, memberi syarat, pembinaan K3 :

• keadaan & fasilitas keja;

• keadaan mesin pesawat, alat-alat kerja, instalasi,

peralatan;

• penanganan bahan;

• proses produksi;

• sifat pekerjaan;

• cara kerja;

• lingkungan kerja;

LAPORAN AHLI K3 Ps. 9

AHLI K3

PENGAWAS

SPESIALIS

2. PERSETUJUAN KEGIATAN

1. LAPORAN RENCANA PEMERIKSAAN

3. LAPORAN KEGIATAN

4. IJIN, PENGESAHAN, SERTIFIKAT

ISI LAPORAN RENCANA PEMERIKSAAN

JADWAL PEMERIKSAAN

OBYEK PEMERIKSAAN

METODE PEMERIKSAAN

STANDAR/PEDOMAN TEHNIS (REF.)

SARANA/ALAT BANTU :

- merk alat

- nomor serie

- tahun pembuatan

- kalibrasi terakhir