NOMOR MODUL JUDUL MODUL
Transcript of NOMOR MODUL JUDUL MODUL
1
2
NOMOR MODUL
DCE – 02A
JUDUL MODUL
SISTEM MANAJEMEN K3
DAN RKL, RPL
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PELATIHAN JASA KONSTRUKSI (PUSLATJAKONS)
Jl. Sapta Taruna Raya Kompleks PU Pasar Jumat Tlp. 021. 7656632
Jakarta Selatan
PELATIHAN
PELAKSANA BENDUNGAN
3
MATERI PELATIHAN K.3
BAB 1 PENDAHULUAN
BAB 2 KEBIJAKAN PEMBUATAN PROGRAM DAN ACUAN
BAB 3 SISTEM MANAJEMEN K3
BAB 4 PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN
BAB 5 ADMINISTRASI DAN PELAPORAN
4
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU)
SETELAH SELESAI MENGIKUTI MODUL INI PESERTA MAMPU
MEMAHAMI KEBIJAKAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PROGRAM-PROGRAM, ACUAN DAN ADMINISTREASI K3 DAN RKL RPL
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK)
SETELAH MODUL INI DIAJARKAN PESERTA MAMPU :
1. MENJELASKAN KEBIJAKAN, PEMBUATAN PROGRAM DAN
ACUAN K3
2. MENJELASKAN SISTEM DAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN K3
3. MENJELASKAN PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN
PENGENDALIAN K3
4. MENJELASKAN SIKLUS K3
5. MENJELASKAN SISTEM PELAPORAN DENGAN FORMULIR-
FORMULIR STANDAR
5
1. PENDAHULUAN
1.1 UMUM
PENGGUNAAN TENAGA KERJA DALAM JUMLAH BESAR DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN RELATIF RENDAH TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA SEKTOR INI MEMPUNYAI ANDIL YANG CUKUP DOMINAN DALAM HAL TIMBULNYA KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.
OHT1-1
6
HAL INI PADA UMUMNYA DISEBABKAN :
1. TINGKAT PENGETAHUAN PEKERJAAN YANG
KURANG
2. KEBIASAAN BURUK YANG MELEKAT PADA DIRI
PEKERJA
3. KURANG DISIPLIN
4. KONDISI TEMPAT KERJA YANG KURANG
TERAWAT DENGAN BAIK
HAL INI DAPAT DICEGAH, DIKENDALIKAN, DIMINIMALISIR DAN DITINDAK LANJUTI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM MANAJEMEN K3 SERTA MEMPERHATIKAN RKL DAN RPL.
OHT1-2
7
1.2 SISTEM MANAJEMEN K3
MANAJEMEN K3 MERUPAKAN SIKLUS ATAU RANGKAIAN PROSES YANG DIMULAI DARI PERENCANAAN DILANJUTKAN DENGAN APLIKASI PEMANTAUAN TERHADAP APLIKASI DAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PERENCANAAN YANG TELAH DIBUAT.
RANGKAIAN INI MERUPAKAN RANGKAIAN TERTUTUP DAN SEMANGAT PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN SERTA ADANYA KERJA SAMA ANTARA PELAKSANA LAPANGAN DAN KANTOR.
OHT1-3
8
SISTEM MANAJEMEN K3 YANG TELAH DIKENAL DIANTARANYA :
1. SMK3 PERMENAKER NO. 5/ 1996
2. OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASSESSMENT SERIES (OHSAS) 18001, 1999
3. CONSTRUCTION INDUSTRY OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS (COHSMS)
OHT1-4
9
KEBIJAKAN, PEMBUATAN PROGRAM DAN
ACUAN K3
2.1. KEBIJAKAN
SESUAI DEENGAN PERMENAKER NO.PER.05/MEN/1996
DASAR PEMBUATAN K3 ADALAH KOMITMEN YANG MERUPAKAN JANJI PIMPINAN PUNCAK SUATU ORGANISASI PERUSAHAAN
OHT2-1
10
SECARA UMUM ISI DARI KOMITMEN TERSEBUT ADALAH :
1. LANDASAN KEBERHASILAN PROGRAM K3, MERUPAKAN PERNYATAAN SIKAP DAN DUKUNGAN MANAJEMEN TERHADAP PROGRAM K3 DALAM PERUSAHAANNYA.
2. MENGIKAT SEMUA PIHAK TERKAIT (STAKE HOLDER) MELIPUTI MANAJEMEN, KARYAWAN, PEMEGANG SAHAM, PELANGGAN DAN MASYARAKAT LUAS
OHT2-2
11
2.2 PEMBUATAN PROGRAM :
PROGRAM UMUM DIDALAMNYA MEMUAT STRATEGI PENCAPAIAN PENERAPAN SMK3 SECARA DETAIL, PROGRAM DAPAT DIAPLIKASIKAN DALAM BENTUK PROSEDUR DAN PETUNJUK KERJA.
PRINSIP DASAR MK3 :
a. PENETAPAN KEBIJAKAN DAN PENJAMIN
KOMITMEN K3
b. PERENCANAAN PEMENUHAN KEBIJAKAN,
TUJUAN DAN SASARAN PENERAPAN K3
OHT2-3
12
c. PENERAPAN RENCANA K3 SECARA EFEKTIF
DENGAN MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN
DAN MEKANISME PENDUKUNG YANG
DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI KEBIJAKAN,
TUJUAN DAN SASARAN K3.
d. PENGUKURAN PEMANTAUAN DAN
PENGEVALUASIAN KINERJA K3
e. PENINJAUAN SECARA TERUKUR DAN
PENINGKATAN PENERAPAN SMK3 SECARA
BERKESINAMBUNGAN
OHT2-4
13
2.3 ACUAN K3 :
ACUAN DAN RUJUKAN DIDASARKAN ATAS :
1. UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN
KERJA
2. UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
3. PERMENAKER NO. PER 01/ MEN/ 1980 TENTANG
KESELAMATN DAN KESEHATAN KERJA PADA
KONSTRUKSI BANGUNAN
4. PERMENAKER NO. PER 05/ MEN/ 1985 TENTANG
PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT
OHT2-5
14
5. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
TENAGA KERJA DAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM NO. KEP 174/ MEN/ 1986, NO. 104/ KPTS/
1986 TENTANG KESELAMATAN KERJA PADA
TEMPAT, KEGIATAN KONSTRUKSI
6. PERMENAKER NO. PER 05/ MEN/ 1996 TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
7. OHSAS 18001 1999 OCCUPATIONAL HEALTH AND
SAFETY ASSESSMENT SERIES
OHT2-6
15
8. OHSAS 18002:2000, GUIDELINE FOR THE
IMPLEMENTATION OF OHSAS 18001:1999
9. COHSMS, CONSTRUCTION INDUSTRY
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
MANAGEMENT SYSTEMS
10. ILO, GUIDELINE ON OCCUPATIONAL SAFETY
AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM, 2001
11. GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT AND
APPLICATION OF HEALTH, SAFETY AND
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS
OHT2-7
16
3. SISTEM MANAJEMEN K3
3.1 PENGEMBANGAN K3
PENERAPAN DAN KEBERHASILAN SMK3 ADA 3
TINGKAT :
TINGKAT KEBERHASILAN (%)
KETERANGAN
I. PERUSAHAAN KECIL
♦ RESIKO RENDAH
♦ MENEMPUH 64 KRITERIA
II. PERUSAHAAN SEDANG
♦ RESIKO MENENGAH
♦ MENEMPUH 122 KRITERIA
III. PERUSAHAAN BESAR
♦ RESIKO TINGGI
♦ MENEMPUH 166 KRITERIA
0 – 59
60 – 84
85 – 100
PELANGGAR KENA SANKSI
MENDAPAT BENDERA PERAK
MENDAPAT BENDERA EMAS
OHT3-1
17
3.2 ELEMEN DALAM SISTEM MK3
1. LINGKUP
ADA 5 PRINSIP DASAR PELAKSANAAN SMK3 YAITU:
a. KEBIJAKAN K3
b. PERENCANAAN
c. PENERAPAN DAN OPERASI
d. PEMERISAAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
e. TINJAUAN MANAJEMEN DAN PERUBAHAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN
OHT3-2
18
Kebijakan (Policy)
Perencanaan (Planning)
Penerapan dan operasionil
(Implementation And operation)
Perbaikan berkelanjutan
(Continual
improvement)
Tinjauan Manajemen
(Management review)
Pemeriksaan dan tindakan
perbaikan(Checking and corrective action)
OHT3-3
19
PELAKSANAAN AUDIT SMK3 ADA 12 ELEMEN AUDIT :
1. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
KOMITMEN
2. PENDOKUMENTASIAN STRATEGI
3. PENINJAUAN ULANG PERANCANGAN (DESAIN)
DAN KONTRAK
4. PENGENDALIAN DOKUMEN
5. PEMBELIAN
OHT3-4
20
6. KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3
7. STANDAR PEMANTAUAN
8. PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN
9. PENGELOLAAN MATERIAL DAN
PERPINDAHANNYA
10. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
11. AUDIT INTERNAL SMK3
12. TINJAUAN MANAJEMEN
OHT3-5
21
2. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
KOMITMEN DAN
KEBIJAKAN
TINJAUAN MANAJEMEN
(MANAGEMENT REVIEW)
AUDIT (PENGUKURAN KINERJA/ MEASURING
PERFORMANCE)
PERENCANAAN
(PLANNING)
UMPAN BALIK (FEEDBACK FROM
AUDIT)
OHT3-6
22
3. PERENCANAAN K3
PERENCANAAN
(PLANNING)
KEBIJAKAN (POLICY)
AUDIT
PENERAPAN DAN OPERASIONAL
(IMPLEMENTASI AND
OPERASIONAL)
UMPAN BALIK & PENGUKURAN KINERJA (FEEDBACK FROM
MEASURING PERFORMANCE)
OHT3-7
23
4. TUJUAN DAN SASARAN
TARGET TUJUAN SERTA SASARAN SMK3 BERDASARKAN :
a. KEMAMPUAN PERUSAHAAN
b. TINGKAT RESIKO YANG ADA
OHT3-8
24
5. SASARAN PENERAPAN SMK3
➢ SUMBER DAYA MANUSIA
➢ SISTEM DAN PROSEDUR
➢ SARANA DAN FASILITAS
➢ PENCAPAIAN PRESPEKTIF
➢ PEMBERDAYAAN, PERTUMBUHAN DALAM
PENERAPAN K3
OHT3-9
25
6. PERENCANAAN IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO
ORGANISASI HARUS MENYUSUN DAN MEMELIHARA PROSEDUR TENTANG PERENCANAAN IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO DAN PENGENDALIANNYA,
DALAM MEMENUHI KEBIJAKAN K3 YANG DITETAPKAN
OHT3-10
26
7. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA
ORGANISASI HARUS DAPAT MENYUSUN DAN MEMELIHARA DOKUMEN, PERUNDANGANUNDANGAN, PERATURAN-PERATURAN DAN PERSYARATAN-PERSYARATAN LAIN.
OHT3-11
27
8. TUJUAN DAN SASARAN
DALAM MENETAPKAN TUJUAN DAN SASARAN SEKURANG–KURANGNYA HARUS MEMENUHI KUALIFIKASI :
a. DAPAT DIUKUR,
b. SATUAN / INDIKATOR PENGUKURAN,
c. SASARAN PENCAPAIAN,
d. JANGKA WAKTU PENCAPAIANNYA
OHT3-12
28
9. INDIKATOR KINERJA
MERUPAKAN INFORMASI MENGENAI KEBERHASILAN PENCAPAIAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
10. PROGRAM-PROGRAM MANAJEMEN K3
MELIPUTI :
1. PERENCANAAN AWAL
2. PERENCANAAN KEGIATAN YANG SEDANG BERLANGSUNG
OHT3-13
29
11. PENERAPAN RENCANA K3
PENERAPAN SECARA EFEKTIF DENGAN MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN
Perencanaan K3 (Planning)
Umpan balik & pengukuran kinerja
Audit (Feedback from measuring performance)
Pemeriksaan dan Tindakan Perbaikan (Checking and corrective action)
Penerapan dan Operasional
(Implementation and
operation)
OHT3-14
30
3.3 JAMINAN KEMAMPUAN
1. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN DANA
ORGANISASI PERUSAHAAN HARUS MENYEDIAKAN SDA, SARANA DAN DANA YANG MEMADAI
2. INTEGRASI
SMK3 TERINTEGRASI DENGAN SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN SECARA SELARAS DAN SEIMBANG.
3. TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT
PENAGGUNGJAWAB TERTINGGI DALAM K3 ADALAH TOP MANAGEMENT
PHT3-15
31
4. KONSULTASI, KOMUNIKASI DAN KESADARAN
ORGANISASI MENJAMIN INFORMASI K3 DIKOMUNIKASIKAN KEPADA DAN DARI KARYAWAN
5. PELATIHAN KOMPETENSI KERJA
PENGURUS ORGANISASI HARUS MENJAMIN KOMPETENSI KERJA DAN PELATIHAN SETIAP TENAGA KERJA
OHT3-16
32
3.4 KEGIATAN PENDUKUNG
1. KOMUNIKASI
KOMUNIKASI DUA ARAH DAN PELAPORAN MUTU
2. PELAPORAN
MEMASTIKAN BAHWA SMK3 DIPANTAU DAN KINERJANYA DITINGKATKAN
3. PENDOKUMENTASIAN
DOKUMEN SEPRAKTIS MUNGKIN
4. PENGENDALIAN DOKUMEN
ARSIP BAIK DIEVALUASI DIREVISI YANG TIDAK PERLU DIPISAH
5. PENCATATAN DAN MANAJEMEN INFORMASI
MENCATAT DESKRIPSI, ARSIP DAN HASIL EVALUASI
OHT3-17
33
3.5 IDENTIFIKASI SUMBER BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO
1. IDENTIFIKASI SUMBER DAYADENGAN MEMPERTIMBANGKAN :
➢ KONDISI/ KEJADIAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA
➢ JENIS KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
2. PENILAIANPENILAIAN RESIKO BERDASARKAN DARI :
➢ JENIS KECELAKAAN
➢ TINGKAT KEKERASAN (FREKWENSI)
➢ TINGKAT KEPARAHAN
3. TINGKATAN PENGENDALIAN
OHT3-18
34
4. PERANCANGAN (DESAIN) DAN REKAYASA
5. PENGENDALIAN ADMINISTRATIF
6. TINJAUAN ULANG KONTRAK
7. PEMBELIAN
8. PROSEDUR MENGHADAPI KEADAAN DARURAT ATAU BENCANA
9. PROSEDUR MENGHADAPI INSIDEN
10. PROSEDUR RENCANA PEMULIHAN KEADAAN DARURAT
OHT3-19
35
3.6 PENERAPAN RENCANA K3
1. INSPEKSI DAN PENGUJIAN
2. AUDIT DAN SISTEM MANAJEMEN K3
3. TINDAKAN PEMERIKSAAN PERBAIKAN DAN PENERAPANNYA
4. PENGUKURAN PEMANTAUAN DAN PENGEVALUASIAN KINERJA K3
OHT3-20
36
3.7 TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN
Pemerikasaan dan Tindakan perbaikan (Checking and corrective action)
(faktor eksternal) (faktor internal)
Kebijakan (Policy)
Tinjauan Manajemen
(Management review
Internal Factors
Internal Factors
OHT3-21
37
4. PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN
4.1 PENGERTIAN
PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN DISINI MAKSUDNYA ADALAH SUATU TATA CARA YANG MENGATUR BAGAIMANA MELAKSANAAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN PENERAPAN K3
BILA ADA PENYIMPANGA/KETIDAK SESUAIAN HARUS DILAKUKAN PERBAIKAN MENUJU STANDARD YANG TELAH DITETAPKAN
OHT4-1
38
4.2 PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
1. PROSEDUR PEMERIKSAANINSPEKSI DAN AUDIT YANG BERSIFATINTERNAL (3 ATAU 6 BULAN SEKALI)
2. TINDAKAN PERBAIKANPERBAIKAN KEADAAN DAN PENCEGAHAN
4.3 PROSEDUR PENGENDALIAN MEMANTAU DAN MENGUKUR PENCAPAIAN KINERJA K3
MELIPUTI PROSES K3 YANG DIDASARKAN DENGAN ADANYA :
➢ KINERJA MASING-MASING PROSES KEGIATAN DAN
➢ SASARAN
OHT4-2
39
4.4 SIKLUS PENANGANAN K3
1. SIKLUS HARIAN K3
2. SIKLUS MINGGUAN K3
3. SIKLUS BULANAN K3
OHT4-3
40
5. ADMINISTRASI DAN PELAPORAN K3
5.1 ADMINISTRASI K3
1. INTERNAL(ANTARA ORGAN DLM.PERUSAHAAN)
2. EKSTERNAL
a. DINAS TENAGA KERJA KANTOR WILAYAH
b. DITINGKAT PROVINSI
c. SUKU DINAS TENAGA KERJA (SUDINNAKER)
SETEMPAT
- SURAT PENDAFTARAN PROYEK
c. ASTEK
ASURANSI TENAGA KERJA (LEBIH DARI 10
ORANG TENAGA HARUS ADA BUKTI)
OHT4-4
41
d. ASURANSI LAIN
- CAR (CONSTRUCTION ALL RISK)
- PA (PERSONAL ACCIDENT)
e. KIMPRASWIL
LALU LINTAS SETEMPAT (JEMBATAN) IJIN DINAS KIMPRASWIL /PU SETEMPAT.
f. LAIK PAKAI
- PESAWAT ANGKAT DAN LAIN-LAIN
g. SURAT IJIN OPERASI (SIO) DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA (OPERATOR HARUS MEMPUNYAI SIO DAN SKK)
h. PEMERINTAH/ LINGKUNGAN SETEMPAT
OHT4-4
42
5.2 PELAPORAN K3
➢ PELAPORAN DILAKUKAN KE :
1. SUKU DINAS TENAGA KERJA (SETEMPAT)
2. DINAS TENAGA KERJA WILAYAH
➢ SECARA RUTIN DAN BERKALA
➢ MEMAKAI FORMULIR YANG SUDAH DISIAPKAN
➢ LAPORAN DISAHKAN KE :
1. SUKU DINAS TENAGA KERJA (SETEMPAT)
2. DINAS TENAGA KERJA WILAYAH (KALAU
TIDAK ADA 1 DAN 2 DAPAT DILAKUKAN
KE AHLI K3 KONSTRUKSI YANG ADA DAN
SEDANG BERJALAN).
OHT5-1
43
MANAJEMEN LINGKUNGAN
44
MATERI PELATIHANBAB 1 PENDAHULUAN
BAB 2 PENGERTIAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP
BAB 3 INTEGRASI ASPEK LINGKUNGAN HIDUP
BAB 4 PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN PADA PEKERJAAN
BAB 5 SOSIAL BUDAYA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BAB 6 ASPEK-ASPEK PENGADAAN TANAH
45
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU)
SETELAH SELESAI MENGIKUTI MODUL INI, PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MEMAHAMI PROSES PENGENDALIAN LINGKUNGAN, SERTA MELAKUKAN LANGKAH KEGIATAN DENGAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN MULAI PERSIAPAN PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN SELESAI
46
TUJUAN INSTRUKSI KHUSUS (TIK)
SETELAH MODUL INI DIAJARKAN PESERTA DIHARAPKAN MAMPU :
1. MENJELASKAN DASAR-DASAR DAN LANDASAN HUKUM PENGENDALIAN LINGKUNGAN YANG DIPERLUKAN BAGI KEPENTINGAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PROYEK.
2. MENJELASKAN MEKANISME DAN DTANDARD PROSEDUR PENGENDALIAN LINGKUNGAN PADA PROSES-PROSES PENYELENGGARAAN PEKERJAAN SUMBER DAYA AIR
47
1. PENDAHULUAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DIJABARKAN DALAM BERBAGAI
PERATURAN PERUNDANGAN
1. UU NO.4 TAHUN 1982 TENTANG POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2. PP NO.29 TAHUN 1986, DISEMPURNAKAN DENGAN PP NO.51 TAHUN 1993, TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN.
3. BERBAGAI KEPUTUSAN MENTRI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BAPEDAL, TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN AMDAL, SEBAGAI PENJABARAN DARI PP NO.51 TAHUN 1993
4. BERBAGAI KEPUTUSAN MENTRI-MENTRI SEKTORAL, TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AMDAL UNTUK MASING-MASING SEKTOR SEBAGAI PENJABARAN DARI PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN AMDAL
OHT1-1
48
2.PENGERTIAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP
2.1. LINGKUNGAN HIDUP TERDIRI DARI 4 UNSUR :
A. MATERI
MATERI ADALAH ZAT YANG DAPAT BERBENTUK BIOTIK (HEWAN,TUMBUHAN, MANUSIA,
ATAU BIOTIK (TANAH,AIR, UDARA,DSB.)
B. ENERGI
SEMUA MAKHLUK YANG BERGERAK UNTUK DAPAT HIDUP MEMERLUKAN ENERGI, DEMIKIAN PULA UNTUK DAPAT BERREAKSI DIPERLUKAN ADANYA ENERGI.
C. RUANG
RAUNG ADALAH TEMPAT/WADAH DIMANA LINGKUNGAN HIDUP BERADA, SUATU EKOSISTEM HABITAT TERTENTU AKAN BERADA PADA SUATU RUANGAN TERTENTU.
D. KONDISI / SITUASI
KONDISI DAPAT MEMPENGARUHI LINGKUNGAN HIDUP
CONTOH : KARENA DESAKAN EKONOMI, PENDUDUK TERSEBUT TERPAKSA MELAKUKAN PEMBAKARAN HUTAN UNTUK USAHA PERTANIAN
OHT2-1
49
ASPEK LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PEKERJAAN
KONSTRUKSI (PP.NO.51 TAHUN 1993 TENTANG AMDAL
SERTA PEDOMAN UMUM PELAKSANAANNYA) :
1. KOMPONEN FISIKA – KIMIA- IKLIM- FISIOGRAFI- HIDROLOGI- HIDROOCEANOLOGI- RUANG,TANAH DAN LAHAN
2. KOMPONEN - FLORA- FAUNA
3. KOMPONEN SOSIAL EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA- DEMOGRAFI- SOSIAL EKONOMI- SOSIAL BUDAYA- KESEHATAN MASYARAKAT.
OHT2-2
50
2. 2. EKOLOGI DAN EKOSISTEM
1. EKOLOGI : ILMU TENTANG HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA MAKHLUK HIDUP DAN LINGKUNGAN HIDUPNYA, BAIK BIOTIS MAUPUN ABIOTIS
2. EKOSISTEM : HUBUNGAN TIMBAL BALIK YANG TERJALIN SANGAT ERAT ANTARA MAKHLUK HIDUP DAN LINGKUNGANNYA DAN MEMBENTUK SUATU SISTEM :
a. INTERAKSI SIMBIOSA
b. INTERAKSI ANTAGONISTIK
C. INTERAKSI NETRALISTIK
OHT2-3
51
2.3. BAKU MUTU LINGKUNGAN1. BAKU MUTU AIR :
a. GOL A : AIR YANG DIPAKAI SEBAGAI AIR MINUM SECARA LANGSUNG b. GOL B : AIR BAKU YANG DIOLAH SEBAGAI AIR MINUM DAN
KEPERLUAN RUMAH TANGGAc. GOL C : AIR UNTUK KEPERLUAN PERUMAHAN DAN PERUSAHAAN
DAN PERUMAHANd. GOL D : AIR UNTUK KEPERLUAN PERTANIAN, USAH
PERKOTAAN, INDUSTRI DAN UNTUK TENAGA AIR.
2. BAKU MUTU UDARAa. BAKU MUTU UDARA AMBIENB. BAKU MUTU UDARA EMISI
3. BAKU MUTU AIR LAUTa. KAWASAN PARAWISATA & REKREASI UNTUK MANDI & RENANGb. KAWASAN PARIWISATA & REKREASI UMUM & ESTETIKAc. KAWASAN BUDIDAYA BIOTA LAUTd. KAWASAN TAMAN LAUT & KONSERVASIe. UNTUK BAHAN BAKU & DAN PROSES PERTAMBANGAN & INDUSTRIf. KAWASAN SUMBER AIR PENDINGIN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN &
INDUSTRI.
OHT2-4
52
3. INTEGRASI ASPEK LINGKUNGAN PADA
KEGIATAN PROYEK
3.1. AMDAL : HASIL STUDI MENGENAI DAMPAK PENTING SUATU KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPERLUKAN BAGI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
AMDAL DAPAT DIBEDAKAN MENURUT JENIS KEGIATANYA
1. AMDAL SEKTORAL
2. AMDAL KAWASAN
3. AMDAL TERPADU/MULTI SEKTOR
4. AMDAL REGIONAL
OHT3-1
53
DOKUMEN AMDAL TERDIRI DARI ATAS BERBAGAI
DOKUMEN SBB :
A. KA-AMDALRUANG LINGKUP STUDI ANDAL YANG MERUPAKAN HASIL PELINGKUPAN ATAU PROSES PEMUSATAN STUDI PADA HAL-HAL PENTING YANG BERKAITAN DENGAN DAMPAK PENTING
B. ANDALDOKUMEN YANG MENELAAH SECARA CERMAT DAN MENDALAM TENTANG DAMPAK PENTING SUATU RENCANA ATAU KEGIATAN.
C. RKL (RENCANA KELOLA LINGKUNGAN)DOKUMEN YANG MENGANDUNG, UPAYA PENANGANAN DAMPAK PENTING TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP YANG DITIMBULKAN OLEH RENCANA KEGIATAN.
d. RPL( RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN)DOKUMEN YANG MENGANDUNG UPAYA PEMANTAUAN KOMPONEN LINGKUNGAN HIDUP YANG TERKENA DAMPAK PENTING AKIBAT RENCANA KEGIATAN
OHT3-2
54
3.2. KEDUDUKAN AMDAL DALAM PROSES
PENGEMBANGAN PROYEK
1. PENYARINGAN AMDAL PADA TAHAP PERENCANAAN UMUM
2. PERLINDUNGAN DAN KA-ANDAL PADA TAHAP PRASTUDI KELAYAKAN
3. STUDI ANDAL APDA SETIAP STUDI KELAYAKAN
4. PENJABARAN RKL & RPL PADA TAHAP PERENCANAAN TEKNIS
5. PELAKSANAAN RKL DAN RPL
A. PADA TAHAP PRA-KONSTRUKSI
B. PADA TAHAP KONSTRUKSI
OHT3-3
55
PROSES PENYUSUNAN AMDAL
DIAGRAM ALIR JENIS DOKUMEN Informasi Proyek
• Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)
• Analisis Dampak
• Lingkungan (ANDAL)
• Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL)
• Gambar kerja dan syarat-syarat pelaksanaan yang mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen kontrak.
• Standar operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.
• Tata cara penilaian hasil pelaksanaan RKL dan RPL.
• Dokumen RKL dan RPL yang telah dimantapkan.
• Dokumen pelaksanaan pemantauan lingkungan.
Komponen kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak penting
Komponen kegiatan yang berpotensi terkena dampak
penting
Prakiraan dan evaluasi dampak
Rumusan penanganan dampak
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (KL) dan Pemantauan Lingkungan
(PL)
Penilaian hasil pemantauan
Memadai
Lanjutkan KL dan PL sampai dampak negatif sekecil mungkin dan manfaat proyek sesuai yang
direncanakan
Perbaikan RKL & RPL
Ya
Tidak
OHT3-4
56
4. PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN PADA
PEKERJAAN KONSTRUKSI
4.1. PRINSIP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
1. PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN
A. PREVENTIF (PENCEGAHAN)
B. KURATIF (PENANGGULANGAN)
C. INSENTIF (KOMPENSASI)
2. PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
A. PENDEKATAN TEKNOLOGI
B. PENDEKATAN EKONOMI
C. PENDEKATAN INSTUTISIONAL/KELEMBAGAAN
3. MEKANISME PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
OHT4-1
57
4.2. KOMPONEN KONSTRUKSI YANG
MENIMBULKAN DAMPAK1. PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
A. MOBILITAS PERALATAN BERAT
B. PEMBUATAN & PENGOPERASIAN BENGKEL, BESCAMP&PEMBERSIHAN LAHAN
C. PEMBUKAAN & PEMBERSIHAN LAHAN
2.PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI :
A. PEKERJAAN TANAH
B. PENGANGKUTAN TANAH
C. PEMBUATAN PONDASI (TIANG PONDASI)
D. PEMBUATAN STRUKUR BANGUNAN
E. PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN
F. PEKERJAAN PENGAIRAN (SALURAN, TANGGUL, SUDETAN SUNGAI, BENDUNG, BENDUNGAN)
OHT4-2
58
DAMPAK YANG TIMBUL PADA PEKERJAAN
KONSTRUKSI DAN UPAYA MENANGANINYA
1. MENINGKATNYA PENCEMARAN UDARA DAN DEBU .
2. TERJADINYA EROSI & LONGSORAN TANAH SERTA GENANGAN AIR
3. PENCEMARAN KUALITAS AIR
4. KERUSAKAN PRASARANA JALAN DAN FASILITAS UMUM
5. GANGGUAN LALU LINTAS
6. BERKURANGNYA KEANEKA RAGAMAN FAUNA
OHT4-3
59
5.SOSIAL BUDAYA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
5.1. SOSIAL BUDAYA
DALAM UU NO.22 TAHUN 1999 TENTNG PEMERINTAHAN DAERAH PADA PASAL III AYAT (2) TERTULIS
PERATURAN DAERAH, SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) WAJIB MENGAKUI & MENGHORMATI HAK, ASAL USUL DAN ADAT ISTIADAT DESA :
CONTOH :
1. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN CARA MUSYAWARAH WARGA MASYARAKAT TERMASUK TOKOH ADAT SETEMPAT.
2. DAERAH OTONOMI KHUSUS DENGAN MENERAPKAN SYARIAT ISLAM DIWILAYAHNYA.
3. MASYARAKAT DENGAN TATANAN SOSIAL YANG TERATUR DAN KHAS YAITU”SISTEM SUBAK” , DENGAN DESA BANYAK.
OHT5-1
60