NOMOR 249/PDT/2017/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN ... filePENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 3...
Transcript of NOMOR 249/PDT/2017/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN ... filePENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 3...
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
P U T U S A N NOMOR 249/PDT/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO), dalam hal ini diwakili
oleh HARIANTO dalam jabatannya sebagai Direktur SDM &
Umum, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Jefri M.T.,
Sipahutar S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum
pada Kantor Hukum HASRUL BENNY HARAHAP & REKAN,
beralamat di jalan Sei Galang nomor 5 Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2016, selanjutnya
disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; Lawan:
I. JUNIAR PANE, umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, alamat Desa Pekan Dolok Masihul, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
II. RISMA SARIANA PANE, umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Pekan Dolok Masihul,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
III. LASMARIA PANE, umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, alamat Desa Pekan Dolok Masihul, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
IV. MASDARIA PANE, umur 44 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, alamat Desa Pekan Dolok Masihul, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
V. PAHALA PANE, umur 43 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Desa Pekan Dolok Masihul, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
VI. ELFRIDA RAHMAWATI PANE, umur 42 tahun, Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Pekan Dolok Masihul,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
VII. MELDA YUSNITA PANE, umur 34 tahun, Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Pekan Dolok Masihul,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
VIII. ELI ERVINA PANE, umur 32 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, alamat Desa Pekan Dolok Masihul, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
IX. NOVINCE PANE, umur 31 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, alamat Desa Pekan Dolok Masihul, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;
Bahwa Tergugat I s/d IX, dalam perkara ini diwakili oleh
Kuasanya Sardion Sihite, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada
Kantor Hukum SARDION SIHITE dan REKAN, beralamat di Jalan
Pasar III gang Dahlia nomor 16 Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 27 Juni 2016 dan 2 Juli 2016;
X. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q.KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, alamat Jalan
Jatisari Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding X semula Tergugat X;
XI. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q.KANTOR
PERTANAHAN SERDANG BEDAGAI, alamat Jalan Negara Km.
59,8 Kabupaten Serdang Bedagai, dalam perkara ini diwakili oleh
SOFYAN HADI SYAM, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan ,Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara Kantor
Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat
Kuasa tertanggal 24 Juni 2016. selanjutnya disebut sebagai
Terbanding XI semula Tergugat XI;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Agustus 2017
Nomor: 249/PDT/2017/PT MDN. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 249/PDT/2017/PT MDN
tanggal 23 Agustus 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk
membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
3. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Medan Nomor
249/PDT/2017/PT MDN, tanggal 24 Agustus 2017, tentang Penetapan hari
sidang Pertama;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
TENTANG DUDUK PERKARA:
Telah membaca dan mengutip surat gugatan Pembanding semula
Penggugat tertanggal 21 April 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tebingtinggi tanggal 28 April 2016 dibawah Reg.Nomor:
18/Pdt.G/ 2016/PN Tbt, mengemukakan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk
Perseroan Terbatas (Persero), yang didirikan menurut hukum Indonesia
berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 11 Maret 1996, dibuat oleh dan
dihadapan Harun Kamil, SH., Notaris di Jakarta, yang disahkan berdasarkan
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2.8331.HT.01.01.Th.96 tanggal
08 Agustus 1996, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan
Nusantara III Nomor 03 tanggal 12 September 2002, yang bergerak dalam
kegiatan usaha perkebunan, dalam hal ini diwakilli oleh HARIANTO selaku
Direktur SDM & Umum PT. Perkebunan Nusantara III (Persero);
2. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penggugat memiliki,
menguasai dan mengusahai areal Perkebunan Kelapa Sawit seluas
2.423,2272 Ha, yang diperoleh Penggugat dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan V
Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III,
sehingga areal perkebunan tersebut yang pada awalnya dimiliki oleh
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IV berdasarkan Sertifikat
Hak Guna Usaha No. 1 / Sarang Gitting beralih menjadi aset dari Penggugat,
yang Hak Guna Usahanya berlangsung hingga 31 Desember 2004 yang
terletak di Desa Sarang Gitting, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten
Serdang Bedagai d/h Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara,
dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Perkebunan Karet, Kebun Kelapa Sawit, Kebun
Kelapa Sawit dan Karet serta Perkampungan;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
- Selatan : Perkebunan Karet, Kebun Kelapa Sawit, Kebun
Kelapa Sawit dan Karet serta Perkampungan;
- Timur : Perkebunan Karetdan Perkampungan;
- Barat : Perkebunan Karet, Kebun Kelapa Sawit,
Perkampungan;
3. Bahwa areal perkebunan tersebut telah dikuasai, diusahai dan dikelola
dengan baik oleh Penggugat sejak areal perkebunan tersebut beralih
menjadi aset Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun
1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan
III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IV, dan Perusahaan
Perseroan (Persero) PT. Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. Perkebunan Nusantara III;
4. Bahwa areal Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat tersebut
dahulunya berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, dan Seluruh
Administrasi Pertanahan atas areal Hak Guna Usaha tersebut berada di
bawah kompetensi Tergugat X, namun dengan dikeluarkannya Undang-
Undang No.36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan
Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara, maka areal Hak
Guna Usaha yang dimiliki oleh Penggugat tersebut saat ini berada di
Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, dan Administrasinya berada dibawah
kompetensi Tergugat XI;
5. Bahwa dikarenakan Hak Guna Usaha yang dimiliki Penggugat atas areal
perkebunan tersebut akan berakhir pada 31Desember 2004, maka
Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan atas Hak Guna Usaha
yang dimiliki oleh Penggugat tersebut melalui surat No. III.11 / X / 1457 /
2002tertangal 20 Desember 2002 (2 tahun sebelum jangka waktu Hak Guna
Usaha yang dimiliki Penggugat berakhir)ke Tergugat X;
6. Bahwa atas permohonan yang diajukan Penggugat tersebut, Kepala Badan
Pertanahan Nasional RI menerbitkanKeputusan No. 181 / HGU / BPN RI /
2004 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha atas tanah yang
terletak di Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dimana
atas keputusan tersebut, Tergugat X menerbitkan Setifikat Hak Guna Usaha
No.163 atas nama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), seluas 2238,3
Ha yang terletak di Desa Sarang Gitting, Kecamatan Dolok Masihul,
Kabupaten Serdang Bedagai pada tangal 01 September 2005 dengan batas-
batas sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
- Utara : Perkebunan Karet, Kebun Kelapa Sawit, Kebun
Kelapa Sawit dan Karet serta Perkampungan;
- Selatan : Perkebunan Karet, Kebun Kelapa Sawit, Kebun
Kelapa Sawit dan Karet serta Perkampungan;
- Timur : Perkebunan Karetdan Perkampungan;
- Barat : Perkebunan Karet, Kebun Kelapa Sawit,
Perkampungan;
7. Bahwa pada 30 Juni 2005, penggugat menerima laporan dari Manajemen
Kebun Sarang Gitting melalui surat No. KSGGI / 3.00 (DIR-SDM)25/2005
perihal keberadaan Sertifikat Hak Milik di atas areal Hak Guna Usaha
Penggugat yang terletak di Kebun Sarang Gitting, dimana atas laporan
tersebut Penggugat melakukan penelusuran lapangan yang kemudian
didapati bahwa terdapat bahagian areal Hak Guna Usaha Penggugat yang
digarap oleh Tergugat I s.d IX seluas 3.078 M2 yang terletak di Afdeling V
Blok S 25 TM Kelapa Sawit 1996, dimana Tergugat I s.d IX berdalih bahwa
mereka memperoleh tanah tersebut dari orang tua mereka yang merupakan
pemilik tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 9 atas nama
Abidan Lintang Sitorus Pane (Orang Tua Tergugat I s.d IX)yang diterbitkan
oleh Tergugat Xseluas 3.078 M2dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Berbatasan dengan Afdeling V PTPN III (Persero)
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Galang – Tebing Tinggi
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Kuburan Cina
- Barat : Berbatasan dengan Afdeling V PTPN III (Persero)
8. Bahwa atas penelusuran lapangan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut,
Penggugat juga mendapati bahwa telah terjadi pencabutan plang Kebun
Sarang Gitting dan pemindahan patok pilar BPN tanpa izin yang diduga
dilakukan oleh Tergugat I s.d IX di areal Hak Guna Usaha Penggugat yang
digarap oleh Alm. Abidan Lintang Sitorus Pane, dimana atas kejadian
tersebut, penggugat membuat laporan Polisi di Polres Serdang Bedagai
perihal pencabutan plang Kebun Sarang Gitting dan pemindahan patok pilar
BPN di atas areal Hak Guna Usaha Penggugat tanpa sepengetahuan dan
izin dari Penggugat;
9. BahwaPenggugat juga telah menyurati Tergugat XI untuk memohon
penjelasan atas adanya keberadaan Sertifikat Ganda diatas areal Hak Guna
Usaha Penggugat, dimana tindak lanjut atas surat tersebut Penggugat
diundang oleh Tergugat XI melalui surat No.1024 / 600 – 14 / IX / 2011
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
tanggal 09 Nopember 2011 untuk mengadakan musyawarah dengan
Tergugat I s.d IX yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2011 di
Kantor Pertanahan Kab. Serdang Bedagai, namun musyawarah tersebut
tidak mencapai kesepakatan antara Tergugat I s.d IX dengan Penggugat
untukmenyelesaikan permasalahan tersebut;
10. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 18 Nopember 2011 Tergugat I s.d
IXmengajukan penawaran ganti rugi atas tanah tersebut, dimana Penggugat
harus memberikan ganti rugi kepada Tergugat atas tanah Hak Guna Usaha
milik Penggugat yang digarap dan dikuasai oleh Alm.Abidan Lintang Sitorus
Pane (orang tua Tergugat) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat
seluas 3.078 M2 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Hal
tersebut tentu tidak dapat direalisasikan oleh Penggugat, karena selain
Penggugat telah mengalami kerugian atas perbuatan Alm.Abidan Lintang
Sitorus Pane (orang tua Tergugat I s.d IX) dan Tergugat I s.d IX, sangatlah
tidak patut dan wajar apabila Penggugat harus membeli tanah Hak Guna
Usaha miliknyasendiri yang telah dikuasai, diusahai dan dikelola dengan
baik sejak tahun 1996;
11. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015, Tergugat I s.d IX melakukan
pembersihan diatas areal tanah Hak Guna Usaha Penggugat yang saat ini
digarap dan dikuasai oleh Tergugat I s.d IX, dan mencabut Plang Kebun
Sarang Gitting milik Penggugat, dimana ketika Pegawai Penggugat
mendatangi Tergugat I s.d IX untuk menanyakan maksud dan tujuan dari
tindakan Tergugat I s.d IX tersebut, Tergugat I s.d IX mengklaim bahwa
tanah tersebut adalah miliknya dan Tergugat memiliki Sertifikat Hak Milik
atas tanah tersebut serta berencana akan mendirikan bangunan tempat
tinggal di atas tanah tersebut;
12. Bahwa saat ini tanah yang digarap oleh Alm. Abidan Lintang Sitorus Pane
(orang tua Tergugat I s.d IX) saat ini dikuasai dan diusahai secara langsung
oleh salah satu Ahli Waris Abidan Lintang SitorusPane yaitu Tergugat V;
13. Bahwa kepemilikan Penggugat atas areal Hak Guna Usaha tersebut didasari
oleh alas hak dan bukti yang kuat di depan hukum, maka Penggugat
memohon agar kiranya Majelis Hakim dalam Perkara a quo agar
menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas areal Hak
Guna Usaha yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 163 yang
terletak di Desa Sarang Gitting, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten
Serdang Bedagai;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
14. Bahwa tanah yang digarap olehAlm. Abidan Lintang Sitorus Pane (orang tua
Tergugat I s.d IX) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I s.d IX seluas 3.078
M2merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Guna Usaha
Penggugat yang terdaftar dalam d/h Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 /
Sarang Gitting, sekarang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 163 yang terdaftar
atas nama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), maka Penggugat
memohon kiranya agar Majelis Hakim dalam perkara a quo agar
menyatakan bahwa tanah yang digarap oleh Alm. Abidan Lintang Sitorus
Pane (orang tua Tergugat I s.d IX) seluas 3.078 M2 adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari Hak Guna Usaha milik Penggugat;
15. Bahwa perbuatan orang tua Tergugat I s.d IX yang menggarap tanah Hak
Guna Usaha milik Penggugat, serta memiliki Sertifikat Hak Milik No. 9 atas
nama Alm.Abidan Lintang Sitorus Pane atas tanah milik Penggugat dan
tindakan Tergugat I s.d IX yang menguasai dan mengusahai tanah Hak
Guna Usaha milik Penggugat yang dilakukan tanpa seizin Penggugat dan
dengan cara-cara yang melawan hukum, serta tindakan Tergugat X yang
menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.9 atas nama Abidan Lintang Sitorus
Pane diatas areal tanah Hak Guna Usaha milik Penggugat,dapat dikualifisir
sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), sehingga
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata melahirkan hak bagi Penggugat untuk
menuntut ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I s.d
IX dan Tergugat X;
16. Bahwa dikarenakan objek tanah seluas 3.078 M2 yang terdaftar dalam
Sertifikat Hak Milik No.9 atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane tersebut
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari areal Hak Guna Usaha
Penggugat seluas 2238,3 Ha yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna
Usaha No.163 atas nama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), maka
Pengugat memohon agar kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo agar
menyatakan tidak berkekuatan hukum (buiten effect stellen)Sertifikat Hak
Milik No. 9 atas namaAbidan Lintang Sitorus Pane dan segala surat yang
berhubungan dengan kepemilikan di atas tanah tersebut selain Hak Guna
Usaha milik Penggugat;
17. Bahwa dikarenakan tanah seluas 3.078 M2 yang digarap oleh Alm. Abidan
Lintang Sitorus Pane (Orang Tua Tergugat I s.d IX) dan saat ini dikuasai
oleh Tergugat I s.d IX adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Hak
Guna Usaha milik Penggugat yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna
Usaha No.163 atas nama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), maka
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim dalam perkara a quo agar
menghukum Tergugat I s.d IX untuk menyerahkan tanah tersebut kepada
Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani suatu kewajiban apapun;
18. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I s.d IX dan Tergugat X, Penggugat
memohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo menghukum Tergugat I s.d IX agar membayar ganti kerugian
yang dialami oleh Penggugat berupa :
a. Kerugian materil
- Keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh
Penggugat apabila areal lahan seluas 3.078 M2
(0,3 Ha)tersebut dikelola menjadi Kebun Kelapa
Sawit sejak bulan Juni tahun 1998 hingga
gugatan ini didaftarkan (April 2016/ 202 bulan),
dengan penghasilan rata-rata 900 kg/ bulan x
Rp.1500/Kg = Rp.1.350.000,- / bulan x 198 bulan
= Rp.272.700.000,-
....………………………………………….…… Rp.272.700.000,-
- Biaya proses mengajukan gugatan, fotocopy dan
legalisir surat-surat/alat bukti selama proses
perkara ini berlangsung.
.....................................................................Rp. 75.000.000,-
- Membayar honorarium Advokat dalam
menjalankan Perkara ini di Pengadilan Negeri
Simalungun
……………………………………………. Rp. 250.000.000,- +
TOTAL . …………………………………. Rp. 597.700.000,- b. Kerugian immaterial
- Kelelahan psikis bagi Penggugat sehingga menggangu tenaga
dan pikiran Penggugat dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-
hari dikarenakan permasalahan ini, yang jumlahnya tidak dapat
dinilai dengan uang namun patut diperkirakan berjumlah sebesar
………….. Rp.1.500.000.000,-
Sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat
berjumlah Rp.2.097.700.000,- (dua milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana kerugian yang dialami oleh Penggugat
tersebut harus dibayar oleh Tergugat dengan sekaligus dan tunai kepada
Penggugat;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
19. Bahwa atas kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akibat dari
perbuatan Tergugat, alangkah suatu hal yang patut dan wajar apabila
Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 2%/bulan atau 2/100 x
Rp.2.097.700.000,- (dua milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu
rupiah),= Rp.41.954.000.-/bulan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan
hingga putusandalam perkara a quo dapat dilaksanakan oleh Tergugat I s.d
IX dengan sempurna ;
20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa nantinya, dan
untuk menghindari tindakan Tergugat mengalihkan tanah milik Penggugat
tersebut kepada pihak lain, maka dari itu Penggugat memohon kiranya agar
Pengadilan Negeri Serdang Bedagai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita revindicatoir (revindicatoir
beslag) atas tanah milik Penggugat seluas 3.078 M2yang digarap dan
dikuasai oleh Tergugat I s.d IX;
21. Bahwa untuk menjamin Tergugat mematuhi dan melaksanakan isi Putusan
dalam perkara a quo, sangat patut dan layak apabila Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta
rupiah) / hari, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) hingga Tergugat I s.d IX melaksanakan
isi putusan ini dengan sempurna;
22. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan Pasal 180 HIR/ 191 RBg dan
didukung oleh alat bukti yang sempurna menurut hukum, maka Penggugat
memohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo menyatakan bahwa putusan dalam perkara a quo dapat
dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uit voorbaar bij voorraad)
meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;
23. Bahwa dikarenakan perkara a quo timbul akibat perbuatan dari Tergugat I
s.d IX dan Tergugat X, serta Tergugat I s.d IX dan Tergugat X sebagai pihak
yang dikalahkan dalam perkara ini, sangat patut dan layak apabila Majelis
Hakim dalam perkara a quo menghukum Tergugat I s.d IX dan Tergugat X
untuk membayar biaya perkara a quo;
Bahwa berdasarkanuraian-uraian diatas, mohon kiranya agar Majelis
Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk
menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir di
Persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan berkenan pula untuk
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Guna Usaha No.163 atas
nama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), yang diterbitkan oleh
Tergugat X pada 01 September 2005, berdasarkan Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional RI No. 181 / HGU / BPN RI / 2004 tentang
Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di
Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas
2.238,33 Ha, yang terletak di Desa Sarang Gitting, Kecamatan Dolok
Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai d/h Kabupaten Deli Serdang,
Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Perkebunan Karet, Kebun Kelapa Sawit, Kebun Kelapa
Sawit dan Karet serta Perkampungan
Selatan : Perkebunan Karet, Kebun Kelapa Sawit, Kebun Kelapa
Sawit dan Karet serta Perkampungan
Timur : Perkebunan Karetdan Perkampungan
Barat : Perkebunan Karet, Kebun Kelapa Sawit,Perkampungan
Dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha d/h No.1 / Sarang
Gitting, sekarang Setifikat Hak Guna Usaha No.163 atas nama PT.
Perkebunan Nusantara III (Persero);
4. Menyatakan tanah seluas 3.078 M2 yang digarap oleh Alm. Abidan
Lintang Sitorus Pane (Orang Tua Tergugat I s.d IX) dan dikuasai secara
melawan hukum oleh Tergugat I s.d IX adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari Hak Guna Usaha milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I s.d IX dan Tergugat X telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum (buiten effect stellen) Sertifikat
Hak Milik No. 9 atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane dan segala surat
yang berhubungan dengan kepemilikan di atas tanah tersebut selain Hak
Guna Usaha milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I s.d IX untuk menyerahkan bidang tanah tersebut
kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa dibebani
oleh suatu kewajiban apapun juga;
8. Menghukum Tergugat I s.d IX untuk membayar kerugian materil dan
immaterial Penggugat Rp.2.092.300.000,- (dua milyar sembilan puluh
dua juta tiga ratus ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
9. Menghukum Tergugat I s.d IX membayar Bunga Rp.41.954.000.-/bulan,
terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan dalam perkara ini
dapat dilaksanakan oleh Tergugat dengan sempurna ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir (revindicatoir beslaag)
atas tanah milik Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I s.d IX untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) / hari, terhitung sejak Putusan
dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
hingga Tergugat melaksanakan isi putusan ini dengan sempurna;
12. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih
dahulu dengan serta merta (uit voorbaar bij voorraad);
13. Menghukum Tergugat I s.d IXuntuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Membaca, jawaban para Terbanding I s/d Terbanding IX semula
Tergugat I s/d Tergugat IX dan Terbanding XI semula Tergugat XI, masing-
masing tertanggal 20 Juli 2016. pada pokoknya sebagai berikut:
Jawaban Terbanding I s/d IX semula Tergugat I s/d IX: A. Tentang Kompetensi Absolut
1. Bahwa apabila diperhatikan dalam dalil posita gugatan Penggugat pada
halaman 7 , 8 dan 9 dan dalam Petitumnya ternyata mempermasalahkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 9 atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane yang
diterbitkan oleh Tergugat X ;
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat juga didalilkan penerbitan
Sertifikat Hak Milik Nomor 9 atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane oleh
Tergugat X di atas tanah Hak Guna Usaha milik Penggugat adalah
merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Bahwa dengan demikian dalil-dalil tersebut adalah termasuk dalam
wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili
dan memutuskan berdasarkan Undang Undang RI No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata usaha Negara Jo. Undang Undang Rl No. 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang Undang 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang Undang RI No.
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :
Pasa 1 angka 4 menyatakan :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam
bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata
dengan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara , baik di Pusat maupun
di daerah, sebagai akibat dikeluarkannnya Keputusan Tata Usaha
Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang undangan “ ;
Dalam Pasal 97 ayat 7 yang menyebutkan :
Putusan Pengadilan dapat berupa :
a. Gugatan ditolak
b. Gugatan dikabulkan
c. Gugatan tidak dapat diterima
d. Gugatan gugur
Dalam Pasal 97 ayat 8 menyebutkan ;
Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam Putusan Pengadilan tersebut
dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat
Tata Usaha Negara yang mengemarkan Keputusan tata Usaha Negara;
Pasal 97 ayat 9 menyebutkan :
Kewajiban sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 berupa :
a. Pecabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau
b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
c. Penerbitana Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan
didasarkan pada Pasal 3;
4. Bahwa berdasarkan aturan dalam peraturan hukum dalam Undang Undang
No, 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Jo undang undang
No. 51 Tahun 2009 sebagaiman dikemukakan diatas, menunjukkan secara
jelas bahwa yang berhak dan berwenang untuk memerintahkan Badan atau
Pejabat untuk membatalkan, menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 9 atas nama Abidan
Lintang Sitorus Pane yang terdapat yang dimiliki oleh I s/d Tergugat IX ,
secara juridis adalah dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa oleh karena itu secara hukum cukup alasan Yang Terhormat Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang sedang memeriksa dan
mengadili perkara ini, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk
verklaard );
B. Surat Kuasa Khusus
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
1. Bahwa dalam dalilnya Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara (
BUMN ) berbentuk Perseroan Terbatas ( Persero ) Perkebunan
Nusantafa III adalah yang berbadan hukum dalam mengajukan
gugatannya diwakili oleh HARIANTO selaku Direktur SDM & Umum PT
Perkebunan Nusantara III ( Persero ) berdasarkan Akte Pernyataan
Keputusan Pemegang saham Perusahaan (Persero) PT Perkebunan
Nusantara III Nomor No. 3 tanggal 12 September 2002;
2. Bahwa oleh karena HARIANTO yang mewakili PT Perkebunan
Nusantara III harus berhak dan berwenang untuk mewakili PT
Perkebunan III , yang diatur dalam Akte Pernyataan Keputusan
Pemegang saham Perusahaan ( Persero ) PT Perkebunan Nusantara III
Nomor No. 3 tanggal 12 September 2002, yang harus dibuktikan secara
hukum nantinya;
3. Bahwa karena awal dari hubungan hukum antara PTP N lIl dengan
Kuasa Hukum seorang Advokat, dimulai akan hak dan kewenangan
Direksi untuk bertindak secara hukum diluar dan didaiam Pengadilan ;
4. Bahwa akan tetapi dalam persidangan awal pemeriksaan pihak- pihak
oleh Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, belum
diperlihatkan dasar hak dan kewenangan untuk bertindak mewakili PTPN
III, sehingga secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak
dapat diterima ;
C. Tentang Kumulasi Gugatan
1. Bahwa jika dicermati akan dalil gugatan Penggugat baik dalam posita
maupun petitum dalam perkara ini, ternyata secara jelas Penggugat telah
melakukan kumulasi subjektif dan kumulasi objketif ;
2. Bahwa adapun gugatan Penggugat diajukan terhadap Subjek Para
Tergugat I s/d Tergugat IX secara pribadi yang menguasai dan
mengusahai tanpa seijin Penggugat dan kemudian Subjek Tergugat X
selaku badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek
sengketa Sertitikat Hak Milik No. 9 adalah perbuatan melawan hokum
dan objek sengketa tersebut tidak berkekuatan hokum ( buiten effect
stellen) ;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas terbukti bahwa
Penggugat telah melakukan kumulasi subjektif dan kumulasi objektif;
4. Bahwa baik subjek maupun objek sengketa itu tunduk pada kompetensi
Pengadilan yang berbeda yaitu :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
- Yang satu tunduk pada Pengadilan Umum dengan wewenang Hakim
dan Hukum Acara Perdata yang beriaku bagi Pengadilan Umum
sebagaimana diatur dalam Undang Undang Peradilan Umum No. 2
Tahun 1986 jo Undang undang No. 8 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Undang Undang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan
Umum ;
- Sedangkan yang lain tunduk pada Pengadilan Tata Usaha Negara
dengan wewenang Hakim dan Hukum Acara Khusus yang diatur
dalam Pasal 52 s/d 132 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata usaha Negara Jo Undang undang No. 5 tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5 tahun 1986 dan
Undang Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;
5. Bahwa oleh karenanya secara hukum, gugatan yang demikian tidak
dapat dilakukan kumulasi dalam satu gugatan seperti yang diajukan
gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat harus
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
D. Tentang Gugatan Obscuur Libelum
1. Bahwa jika dicermati dan diteliti daIiI gugatan Penggugat telah
mencampur adukkan perbuatan hukum Para Tergugat I s/d IX dengan
perbuatan hukum Tergugat X, yang mengakibatkan gugatan penggugat
kabur dan tidak jelas karena:
- Perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I sd/ IX
adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara privat dan
ditentukan dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata adalah
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam pengertian
umum yang bersifat lex generElis, sedangkan perbuatan melawan
hukum yang dituduhkan kepada Tergugat X adalah perbuatan melawan
hokum yang dilakukan oleh Penguasa (onrechtmatlge overheidsdaad)
selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang tunduk pada Pasal 1 ayat 4 jis
Pasal 53 ayat 2 huruf a,b,c Undang undang RI No. 9 Tahun 2004
adalah perbuatan melawan hukum bersifat khusus ( lex specialis );
- Bahwa dalam asas hukum yang berlaku menentukan Undang undang
yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang undang yang bersifat
umum lex specialis derogate lex generalis ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
2. Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas Penggugat telah
menyamaratakan dan tanpa membedakan gugatan Penggugat terhadap
perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara privat dan perbuatan
meIawan hukum yang dilakukan Penguasa, sehingga terdapat 2 ( dua )
ketentuan hukum yang berbeda, yang mengakibatkan secara hokum
gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;
3. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung- Rl tanggal
17 April 1979 No. 1179 K I Sip I 1970 dalam pertimbangan hukumnya : “
gugatan yang kabur ( obscuur libelium) mengakibatkan gugatan tersebut
tidak dapat diterima ”;
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum haruslah
dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontyankelijk verklaard ) ;
E. Tentang Kadaluarsa ( temporer Verjaard )
1. Bahwa jika diteliti gugatan penggugat secara cermat yang mendalilkan
agar menyatakan tidak berkekuatan hukum ( buiten effect stellen )
Sertitikat Hak milik No. 9 atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane ;
2. Bahwa waktu peristiwa hokum terbitnya Sertilikat Hak milik No. 9 atas
nama Abidan Lintang Sitorus Pane adalah tanggal 8-6-1998 oleh
Tergugat X Sedangkan gugatan Penggugat ini diajukan dan didaftarkan
tanggal 28 April 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1454 KUH Perdata yang menyebutkan :
“Dalam semua hal dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya
suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketntuan undang undang
khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima
tahun “ .
Sedangkan dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan pemerintah No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan :
“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah
atas nama orang atau badan hukum yang memperolah tanah tersebut
dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang
merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat Iagi menuntut
pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 ( lima ) tahun sejak
diterbitkannnya sertiikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara
tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor Pertanahan yang
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan
mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hokum yang dikemukakan di atas dalam
asas hukum yang berlaku danpasal 1454 KUH Perdata dan pasal 32 ayat
2 PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jelas dan nyata bahwa
gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara a quo telah gugur
karena telah Iewat waktu- kadaluwarsa ( verjaard ) ;
5. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat yang Iewat waktunya
haruslah ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
II. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa apa yang telah diuraikan Para Tergugat I s/d IX dalam eksepsi
adaIah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok
perkara , sehingga tidak perlu diulangi Iagi ;
2. Bahwa Para Tergugat I s/d IX secara tegas menolak seluruh dalil dalil
dan petitum gugatan Penggugat , kecuali diakui secara tegas pula dalam
perkara ini ;
3. Bahwa Para Tergugat I s/d IX secara tegas menolak dalil gugatan
Penggugat pada poin 7 yang pada pokoknya menyatakan terdapat
bahagian areal Hak Guna Usaha Penggugat yang digarap oleh Tergugat
I s/d IX seluas 3.078 M2 ;
4. Bahwa Para Tergugat I s/d IX membantah orang tua Para Tergugat I s/d
IX tidak pernah menggarap tanah Penggugat, karena yang benar pada
faktanya orang tua Para Tergugat I s/d IX menguasai dan mengusahai
tanah yang diatasnya terbit Sertifikat Hak Milik No. 9 tanggaI 8-6-1998
atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane yang merupakan orang tua Para
Tergugat I s/d IX, yang telah dikuasainya dan diusahainya sejak Tahun
1966 secara terus menerus tanpa putus hingga sekarang tahun 2016 ;
5. Bahwa Para Tergugat I s/d IX secara tegas membantah dan menolak
telah mencabuti plang Kebun Sarang Giting dan pemindahan patok pilar
BPN di areal Hak Guna Usaha Penggugat, akan tetapi justru Para
Tergugat I s/d IX yang kehilangan plang 2 ( dua ) kali yang didirikan
diatas tanah Sertitikat Hak Milik No. 9 atas nama Abidan Lintang Sitorus
Pane ;
6. Bahwa kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik
No.9 atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane yang sekarang diturunkan
kepada Para Tergugat I /sd IX telah terbukti dengan tidak adanya tindak
Ianjut akan Iaporan Penggugat ke Polisi ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
7. Bahwa Para Tergugat I s/d IX juga membantah dan menolak secara
tegas dalil Poin 10, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I s/d IX
mengajukan penawaran ganti rugi atas tanah tersebut, karena tidak
mungkin Para Tergugat I s/d IX mengajukan penawaran ganti rugi atas
tanah miliknya kepada Penggugat, karena tanah tersebut adalah milik
orang tua Para Tergugat I s/d IX dan bukan pula tanah tersebut akan
digunakan untuk kepentingan sosial maupun kepentingan umum oleh
pemerintah ;
8. Bahwa akan tetapi yang benar justru Penggugatlah yang menawarkan
kepada keluarga Para Tergugat I s/d IX untuk menganti rugi atas tanah
tersebut yang tidak sesuai dan tidak pantas atas nilai dan harga tanah
milik orang tua Para Tergugat I s/d IX ;
9. Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah milik orang tua Para Tergugat I
s/d IX, yang tentunya secara hukum berhak untuk menguasai dan
mengusahai serta menjaga tanah tersebut ;
10. Bahwa Para Tergugat I s/d Tergugat IX memperoleh tanah tersebut
dengan Surat Penyerahan tanggal 12 -2-1966 dengan cara ganti rugi dari
L.S br. Sipahutar kepada A.L.Pane dihadapanl diketahui oleh Zainal
Abidin selaku Penghulu Kampung Pekan D. Masihul, maka kemudian
orang tua Para Tergugat I s/d Tergugat IX kemudian menguasai dan
mengusahai tanah tersebut secara terus menerus dengan menanami
sebahagian tanah tersebut dengan tanaman padi, tanaman plawija dan
sebahagian Iagi masih rawa -rawa tanpa ada keberatan darirpihak
manapun ;
11. Bahwa penguasaan dan mengusahai atas tanah secara terus menerus
oleh orang tua Para Tergugat I s/d Tergugat IX sejak Tahun 1966 hingga
sekarang tahun 2016 yang berarti teIah berlangsung selama 50 Tahun ;
12. Bahwa dengan menguasai dan mengusahai atas tanah milik orang tua
Para Tergugat I s/d Tergugat IX dengan cara menanam tanaman padi,
pIawija di atas tanah tersebut yang dilakukan secara terus menerus,
sehingga secara hukum merupakan penguasaan nyata ( defacto ) dan
secara dejure dengan surat alas hak yang sah secara hukum;
13. Bahwa oleh karena itu untuk meningkatkan status hukum atas tanah
tersebut orang tua Para Tergugat I s/d Tergugat IX kemudian
mengajukan permohonan atas tanah tersebut untuk menjadi Sertitikat
Hak MIIIK kepada Tergugat X, sehingga terbitlah Sertitikat Hak Milik No.
9 tanggal 8 - 6 - 1998 dengan Surat Ukur No. 38 I Pekan Dolok
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
MasihuII1998 tertanggal 18 - 5 – 1998 dengan Iuas 3078 m2 dengan
batas - batas sesuai dengan Surat Ukur dan Gambar Situasi sebagai
berikut :
- Sebelah Utara dengan panjang 48 M berbatas dengan Parit;
- Sebelah Selatan dengan panjang 79,3 M berbatas dengan Jalan
Galang - Tebing Tinggi;
- Sebelah Timur dengan panjang 49 M berbatas dengan Jalan Kuburan
Cina;
- Sebelah Barat dengan panjang 52, 75 M berbatas dengan PTP N III
14. Bahwa selaku warga negara yang baik dan sekaligus menunjukkan
kepemilikan atas tanah tersebut, Para Tergugat I s/d Tergugat IX selalu
membayar Pajak atas tanah dengan Sertitikat Hak MIIik No. 9 atas nama
Abidan Lintang Sitorus Pane setiap tahunnya ;
15. Bahwa hak milik atas tanah dari Para Tergugat I s/d Tergugat IX dengan
Sertitikat Hak Milik No. 9, berdasarkan peraturan hukum adalah
merupakan Hak Atas tanah yang terkuat, terpenuh yang dapat diturunkan
secara turun temurun dibandingkan hak atas tanah Iainnya, seperti hak
guna usaha , hak guna bangunan , hak pakai dll ;
Dalam Pasal 20 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok –
Pokok Agraria secara tegas menyebutkan :
Ayat 1. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 ;
A yat 2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 20 UU Pokok Agraria tersebut
antara Iain secara tegas menyebutkan : " .... terkuat dan terpenuh " itu
bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna
bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa
dianlara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliknya yang
“ ter " ( artinya paling ) kuat dan terpenuh “;
16. Bahwa dalam pelaksanaan peningkatkan hak atas tanah atas tanah milik
orang tua Para Tergugat I s/d Tergugat IX tentunya dilakukan
pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Pokok Agraria
, sehingga dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 9 atas nama
Abidan Lintang sitorus Pane maka Tergugat X tentunya telah melakukan
proses hukum dengan ketentuan syarat - syarat berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang meliputi,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah dengan pengumpulan
data tisik dan data juridis ;
17. Bahwa pelaksanaan ketentuan pendaftaran tanah milik orang tua Para
Tergugat I s/d Tergugat IX tersebut, telah memenuhi syarat - syarat
dalarn Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah dengan meIakukan pengukuran, pemeriksaan dan penelitian
tanah baik secara Hsik maupun juridis yang harus dilakukan oleh
Tergugat X , dan selanjutnya baru dilakukan penerbitan Sertifikat Hak
Milik No. 9 atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane tanggal 8 - 6 - 1998
dengan Surat Ukur No. 38 / Pekan Dolok MasIhuI/1998 tertanggal 18 - 5 -
1998 ;
18. Bahwa dengan demikian secara hukum proses pendaftaran tanah dan
kemudian terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 9 atas nama Abidan Lintang
Sitorus Pane telah dilakukan secara sah dan benar baik secara (
dejure ) maupun defacto, sesuai PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah, karena secara hukum tujuan pendaftaran tanah tersebut adalah
untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
pemegang Sertifikat Hak Milik No. 9 tersebut ;
19. Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum atas tanah tersebut adalah haI
yang sangat mengherankan bagi Para Tergugat I s/d Tergugat IX karena
- Telah 50 ( Iima puluh ) tahun Iamanya dikuasainya dan diusahainya
oleh orang tua Tergugat I s/d Tergugat IX dan Tergugat I s/d Tergugat
IX selaku anak -anaknya yaitu sejak Tahun 1966 hingga Tahun 2016 ;
- seteIah Iebih 5 tahun terbitnya Sertitikat Hak Milik No. 9 atas nama
Abidan Lintang Sitorus tanggal 8-6-1998 baru pada Tahun 2016 adanya
keberatan melalui gugatan dalam perkara ini ;
- Penguasaan dan Pengusahaan atas tanah tersebut dilakukan dengan
cara itikad baik dengan alas hak atas tanah yang sah secara hukum
dengan Sertifikat Hak Milik No. 9 atas nama Abidan Lintang Sitorus ;
- Baru pada Tahun 1996 eks tanah kebun PTPN IV dimasukkan menjadi
areaI tanah tersebut menjadi asset PTP N III;
20. Bahwa secara hukum dengan menguasai dan mengusahai secara terus
menerus dengan cara itikad baik apalagi dilakukan dan didasarkan atas
Surat Ganti Rugi yang sah sejak tahun 1966 ( 50 tahun ) teIah
memberikan hak yang sempurna bagi pemiliknya yang tentu tidak dapat
dilakukan penuntutan atas tanah oleh pihak Iain;
21. Bahwa hal itu sesuai dengan asas rechtsverwerking yaitu:
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
“Gugurnya hak untuk menuntut apabila seseorang sudah menguasai
tanah dengan alas hak yang sah ( bersertifikat ), jika sudah lewat dari
jangka waktu 5 ( lima ) tahun”;
22. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1454 KUH Perdata yang menyebutkan :
" Dalam semua hal dimana suatu tuntutan untuk pemyataan batalnya
suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang undang
khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima
tahun ” .
Sedangkan dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan pemerintah No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan :
“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara
sah atas nama orang atau badan hokum yang memperolah tanah
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak
lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat Iagi
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 ( lima ) tahun
sejak diterbitkannnya sertiHkat itu telah tidak mengajukan keberatan
secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor Pertanahan
yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan
mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifkat tersebut ”
23. Bahwa Para Tergugat I s/d Tergugat IX secara tegas menolak akan dalil
Penggugat pada Poin 13- 14 yang pada pokoknya agar kiranya Majelis
Hakim dalam perkara aquo agar menyatakan Penggugat adalah adalah
pemilik yang sah atas areal Hak Guna Usaha yang terdaftar Sertifikat
Hak Guna Usaha No. 163, karena dalil tersebut adalah dalil absurd yang
tidak berdasar bahkan mengada ada, karena tanah yang dikuasai dan
diusahai oleh Para Tergugat I s/d Tergugat IX adalah milik orang tuanya
dengan Sertitikat Hak Milik No. 9 Tahun 1998 atas nama Abidan Lintang
Sitorus Pane selama 50 tahun Iamanya ;
24. Bahwa dengan demikian juga secara tegas Para Tergugat I s/d Tergugat
IX menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan tanah yang
dikuasaidan diusahai oleh orang tua Para Tergugat I s/d Tergugat IX
yang teIah terbit Sertiikat Hak Milik No. 9 atas nama Lintang Abidan
sitorus Pane dan sekarang diturunkan kepada anak-anaknya adalah
bagian dari areal tanah Hak Guna Usaha dari Penggugat , sehingga
permohonan agar menyatakan bahwa tanah yang digarap orang tua Para
Tergugat I s/d Tergugat IX seluas 3.078 M2 adalah bagian yang tidak
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
terpisahkan dari Hak Guna Usaha milik Penggugat, karena tidak
berdasar dan hanya mengada ada saja ;
25. Bahwa Para Tergugat I s/d Tergugat IX membantah dan menolak secara
tegas akan dalil Penggugat pada Poin 15, 16 yang pada pokoknya
menyatakan perbuatan orang tua Para Tergugat I s/d Tergugat IX yang
menggarap tanah Hak Guna Usaha milik Penggugat dan tindakan Para
Tergugat I s/d Tergugat IX yang menguasai dan mengusahai tanah Hak
Guna usaha milik Penggugat dan tindakan tergugat X yang menerbitkan
Sertifikat Hak Milik No. 9 atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane adalah
merupakan perbuatan melawan hukum, karena tindakan Para Tergugat I
s/d Tergugat IX tersebut dilakukan diatas tanah yang telah bersertifikat
Hak Milik No. 9 atas nama orang tua Para Tergugat I s/d Tergugat IX dan
diterbitkan oleh Tergugat X sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku ;
26. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum Penggugat memohon
untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum ( buiten effect stellen )
Sertifikat Hak Milik No. 9 atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane,
sehingga secara hukum dalil Penggugat tersebut secara tegas haruslah
ditolak ;
27. Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan hokum bagi Penggugat untuk
memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menghukum
Para Tergugat I s/d Tergugat IX untuk menyerahkan tanah tersebut
kepada Penggugat, karena dalil tersebut sangat tidak berdasar sama
sekali dan sangat mengada ada, sehingga dalil Penggugat tersebut
secara tegas haruslah ditolak ;
28. Bahwa Para Tergugat I s/d Tergugat IX secara tegas menolak akan
tuntutan ganti rugi Penggugat secara materil maupun imateril , karena
tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat I s/d Tergugat IX
dilakukan diatas tanah dengan Sertirikat Hak Milik No. 9 atas nama
Abidan Lintang Sitourus Pane yang merupakan orang tua dari Para
Tergugat I s/d Tergugat IX , sehingga keuntungan diharapkan Penggugat
adalah ngawur dan tidak berdasar secara hukum yang demikian juga
akan biaya gugatan, foto copy dan Ieges surat-surat adalah selama
proses perkara adalah selalu dibebankan kepada semua pihak dalam
setiap perkara perdata, Sedangkan membayar honorarium Advokat juga
tidak beralasan, karena tidak ada kewajiban bagi pihak -pihak untuk
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
memakai jasa pengacara , sehingga daIiI ganti rugi materil dan imateril
tersebut haruslah ditolak;
29. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat I s/d Tergugat IX yang
menguasai dan mengusahai tanah milik orang tua Para Tergugat I s/d
Tergugat IX tersebut sah secara hukum , maka membayar denda, bunga
yang seharusnya diajukan Penggugat dalam perkara sejumlah uang,
maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ;
30. Bahwa dala dalil gugatan Penggugat yang memohon sita revindicatoir
atas tanah milik Para Tergugat I s/d Tergugat IX, adalah tidak berdasar ,
karena tanah tersebut adalah miIik Para Tergugat I s/d Tergugat IX
dengan sertifikat Hak Milik No. 9 atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane
yang merupakan orang tua Para Tergugat I s/d Tergugat IX, sehingga
secara hokum haruslah ditolak ;
31. Bahwa demikian pula uang paksa ( dwang soom ) sebesar Rp. 2000,000
( dua juta ) perhari dalam perkara aquo juga haruslah ditolak, karena
gugatan tersebut bukanlah menyangkut akan sejumlah uang ;
32. Bahwa mengenai uitvoerbaar bij voorrad yang dikemukakan oleh
Penggugat, secara hukum harus didasarkan akan bukti yang sangat kuat,
terperinci dan secara sempurna, karena Para Tergugat I s/d Tergugat IX
memiIiki Sertirikat Hak Milik tanah No, 9 atas nama Abidan Lintang
Sitorus Pane yang terkuat dan terpenuh dibandingn dengan hak guna
usaha, hak guna bangunan dan hak-hak Iainnya dan diturunkan secara
turun temurun, sehingga dalil permohonan Penggugat tersebut haruslah
ditolak, karena secara jelas jelas tidak memenuhiPasal 180 HIR/ 191
Rbg, SEMA No. 3 Tahun 1975 dan SEMA No. 3 Tahun 2000
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Tergugat I s/d Tergugat
IX memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk
memutuskan :
Mengadili
I. DALAM EKSEPSI
- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat I s/d IX seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
II. DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.
Jawaban Terbanding XI semula Tergugat XI: 1. Bahwa Tergugat XI menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah
diakui secara tegas oleh Tergugat XI;
2. Bahwa Tergugat XI memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara
yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah berdasarkan
hal-hal sebagai berikut:
A. Mengenai Kompetens/ Absolut (Absolute Competentie)
Bahwa sebagaimana dalil-daiil gugatan Penggugat yang dituangkan dalam
surat gugatannya, Penggugat pada intinya keberatan terhadap
keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Pekan Dolok Masihul seluas
3.078 M2 atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane yangedahulu diterbitkan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dimana saat ini wilayah
administrasi pendaftaran tanahnya telah berada pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Serdang Bedagai seiring dengan diberlakukannya Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir
dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.
Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Pekan Dolok Masihul seluas 3.078
M2 atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane adalah Keputusan Pejabat
Tata Usaha Negara yang bersifat beschkking dan dikeluarkan oleh Pejabat
Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Serdang Bedagai ic. Tergugat XI dahulu Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Deii Serdang ic. Tergugat X sehingga dengan demikian maka
proses pengujiannya harus dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor
5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang
nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang
nomor 51 Tahun 2009 disebutkan :
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan
agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan
atau rehabilitasi. "
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan
posita dan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap
keabsahan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 9/Pekan Dolok Masihul
seluas 3.078 M2 atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane, maka
fundamentum petendi gugatan dari Penggugat tersebut sesungguhnya
adalah mengenai sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang
penyelesaiannya merupakan kewenangan Pengaclilan Tata Usaha
Negara.
Bahwa dengan demikian bila ditinjau dari segi kewenangan mengadili,
Tergugat berpendapat yurisdiksi pemeriksaan perkara ini tidak bisa
dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melainkan harus
dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Hal ini
dikarenakan claiil-dalil gugatan Penggugat sangat erat kaitannya,
terhaclap sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian
diharapkan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memeriksa dan
memutus perkara aquo, maka status hukum Sertipikat-hak milik yang
digugat dapat diputuskan terlebih dahulu.
1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 9/Pekan Dolok Masihul atas nama
Abidan Lintang Sitorus Pane yang menjadi obyek gugatan dalam perkara
ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai
dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal O8 Juni
1998 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
Sumatera Utara Nomor: 106/HM/22.04/ 1998 tangal 24 April 1998;
Bahwa perlu kiranya dijelaskan meskipun Sertipikat Hak Milik Nomor
9/Pekan Dolok Masihul atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane ic. orang
tua Tergugat I s/d Tergugat IX diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Deli
Serdang, namun surat Keputusan pemberian haknya diterbitkan oleh
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara sebagaimana
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan
Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 25 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
Bahwa dengan demikian Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera
Utara turut berperan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor
9/Pekan Dolok Masihul atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane terutama
dalam hal pemberian dasar pertimbangan keputusan penerbitan haknya
sehingga harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini agar
proses pemeriksaan perkara komprehensif dan dapat beijalan dengan
maksimal;
Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, Tergugat
XI menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanpa melibatkan
Kepala Kantor Wilayah Badan`Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera
Utara adalah gugataan yang kurang pihak (0/udum //Hs Consortium) dan
oleh karenanya dengan hormat kami meminta agar kiranya Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat XI memohon agar kiranya segala sesuatu yang
disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;
2. Bahwa gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat XI pada prinsipnya
berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 9/Pekan Dolok
Masihul atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane seluas 3.078 M2 yang
diclalilkan oleh Penggugat berada di atas areal Hak Guna Usaha milik
Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Guna
Usaha Nomor 163 Perkebunan Sarang Gitting seluas 2238,3 Ha atas
nama Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, fakta hukum yang
menunjukkan telah terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 9/Pekan Dolok
Masihul atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane diatas areal Hak Guna
Usaha milik Penggugat didasarkan pada penelusuran lapangan lokasi
kebun di Afdeling V Blok S 25 TM Kelapa Sawit 1996 setelah Penggugat
menerima laporan dari Manajemen Kebun Sarang Gitting tanggal 30 juni
2005 melalui surat No. KSGGI/3.00(DIR-SDM)25/2005;
4. Bahwa menurut hemat Tergugat XI, penelusuran sepihak yang dilakukan
oleh Penggugat untuk menguatkan fakta telah terbltnya suatu hak atas
tanah atas nama pihak lain di areal Hak Guna Usaha milik Penggugat
masih sangat prematur, mengingat dalam penelusuran tersebut
Penggugat tidak melibatkan instansi resmi yang mengeluarkan ijin
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 26 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
pemberian Hak Guna Usaha yakni Badan Pertanahan Nasional untuk
menguji apakah benar Sertipikat Hak Milik Nomor 9/Pekan Dolok Masihul
atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane seluas 3.078 M2 berada di
dalam areal Hak Guna Usaha Perkebunan Sarang Gitting sebagaimana
yang didalilkan;
5. Bahwa menurut data yang terclapat di Kantor Pertanahan Kabupaten
Serdang Bedagai, adapun alas hak yang menjadi dasar pengajuan
permohonan hak milik atas nama Abidan Lintang Sitorus Pane lc. orang
tua Tergugat I s/d Tergugat IX terhadap tanah obyek perkara adalah
sebagal berikut :
a. Surat Penjerahan tertanggal 12 Pebruari 1966 terhadap sebidang
tanah seluas delapan rante yang terletak di Kelurahan Pekan Dolok
Masihul dari L.S. br. Sipahutar kepada A.L. Pane yang dibuat diatas
kertas segel clan diketahui oleh Penghulu Kampung Pekan Dolok
Masihul beserta lampiran Gambar Tanah/Letak Tanah Jang Disebut
Dalam Surat Penjerahan;
b. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama A.L. Pane,
Desa Pekan Dolok masihul, Kecamatan Dolok Masihul, masing-
masing untuk pembayaran tanggal 3-4-1974 dan pembayaran tanggal
1-6-1975;
c. Surat Keterangan Lunas untuk pembayaran IPEDA tahun 1976 dan
1977 atas nama A.L. Pane yang dltulis tangan oleh Petugas Penagih
IPEDA Kecamatan Dolok Masihul dan dibubuhi stempel resmi
kecamatan;
6. Bahwa berdasarkan uraian alas hak sebagaimana angka ‘5’ tersebut di
atas, maka dapat diketahui riwayat peroiehan Abidan Lintang Sitorus
Pane terhadap tanah obyek sengketa sesungguhnya telah teijadi cukup
Iama dan dasar peroiehan ini kemudian dijadikan sebagai data yuridis
dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 9/Pekan Dolok Masihul atas
nama Abidan Lintang Sitorus Pane;
7. Bahwa dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum yang
didalilkan oleh Penggugat sebagaimana yang diatur ketentuan Pasal
1365 KUHPerdata dalam penerbitan Sertipikat aquo adalah tidak
berdasar dan harus dikesampingkan.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 27 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami
mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara
ini dengan putusan sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
- Menerima Eksepsi Tergugat XI untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbui dari
perkara ini.
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari
perkara ini.
Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat Iain, mohon untuk memutus
perkara ini seadil-adiinya (et aquo et bono).
Bahwa Tergugat X tidak pernah hadir dipersidangan walaupun sudah
dipanggil dengan sah dan patut;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Terbingtinggi Nomor
18/Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 21 Desember 2016 yang amar berbunyi sebagai
berikut:
MENGADILI: Tentang Eksepsi:
- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
Tentang Pokok Perkara:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam
perkara ini sejumlah Rp.3.336.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam
ribu rupiah);
Membaca, Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Terbing
Tinggi kepada Kuasa Penggugat tanggal 28 Pebruari 2017 Nomor.
18/Pdt.G/2016/PN.Tbt. yang dijalankan oleh Sumarno, Jurusita Pengadilan
Negeri Tebingtinggi, yang menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri
Tebingtinggi No 18/Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 21 Desember 2016 telah di
beritahukan kepada kuasa Penggugat tanggal 28 Pebruari 2017;
Membaca, Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Terbing
tinggi kepada Tergugat X tanggal 27 Juli 2017 Nomor. 18/Pdt.G/2016/PN.Tbt.
yang di dijalankan oleh Wasino Effendi Tarigan, SH, Jurusita Pengganti
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 28 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa putusan
Pengadilan Negeri Tebingtinggi No 18/Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 21 Desember
2016 telah di beritahukan kepada Terbanding X semula Tergugat X;
Membaca, Akta Pernyataan Banding tanggal 7 Maret 2017 Nomor.
18/Pdt.G/2016/PN.Tbt. yang dibuat oleh Poniman S, SH, Panitera Pengadilan
Negeri Tebingtinggi yang menerangkan bahwa Jefri MT.Sipahutar,.SH,.M.Kn
Kuasa hukum Penggugat, telah mengajukan permohonan banding atas putusan
Pengadilan Negeri Tebingtinggi Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 21
Desember 2016;
Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 30 Maret
2017 No.18/Pdt.G/2016/PN-Tbt yang dilaksanakan Belimun Sembiring,SH,.MH
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa
pernyataan Banding Jefri MT.Sipahutar,.SH,.M.Kn kuasa Pembanding semula
Penggugat tersebut, telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa
Terbanding I sampai dengan IX semula Tergugat I sampai dengan IX pada
tanggal 30 Maret 2017;
Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 29 Maret
2017 No.18/Pdt.G/2016/PN-Tbt yang dilaksanakan Wasino Effendi Tarigan,
SH.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubukpakam, yang menerangkan
bahwa pernyataan Banding Jefri MT.Sipahutar,.SH,.M.Kn kuasa Pembanding
semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada
Terbanding X semula Tergugat X pada tanggal 29 Maret 2017;
Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 12 Juni
2017 No.18/Pdt.G/2016/PN-Tbt yang dilaksanakan Sumarno, Jurusita
Pengadilan Negeri Tebingtinggi, yang menerangkan bahwa pernyataan Banding
Jefri MT.Sipahutar,.SH,.M.Kn kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut,
telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa Terbanding XI semula
Tergugat XI pada tanggal 12 Juni 2017;
Membaca Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 31
Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal
07 September 2017 dan 1 (satu) set salinan Memori Banding tersebut telah
dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebingtinggi untuk diberitahukan
dan diserahkan kepada para Terbanding I s/d XI dahulu para Tergugugat, I s/d
XI sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
W2.U/5994/PDT/IX/2017 tanggal 07 September 2017, dan tambahan Memori
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 29 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 29 September 2017, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Oktober 2017
dan 1 (satu) set salinan tambahan Memori Banding tersebut telah dikirimkan
kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebingtinggi untuk diberitahukan dan
diserahkan kepada para Terbanding I s/d XI dahulu para Tergugugat, I s/d XI
sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
W2.U/6698/PDT/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017;
Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
tanggal 28 September 2017 No: 18/Pdt.G/2016/PN Tbt yang dilaksanakan
Belinun Sembiring,SH,.MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang
menerangkan bahwa salinan Memori Banding Pembanding semula Penggugat
tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada
Kuasa hukum para Terbanding I s/d IX dahulu para Tergugugat, I s/d IX pada
tanggal 28 September 2017;
Membaca Kontra Memori Banding Kuasa hukum para Terbanding I s/d IX
dahulu para Tergugugat, I s/d IX tanggal 5 Oktober 2017, yang dikimkan dan
diterima dari Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11
Oktober 2017;
Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
Nomor 18/Pdt.G/2016/PN-Tbt, tanggal 05 Juli 2017 yang diberitahukan Belinun
Sembiring,SH,.MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada kuasa
Pembanding semula Penggugat, yang menerangkan bahwa dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari terhitung pemberitahuan ini, kepada mereka telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim
ke Pengadilan Tinggi Medan;
Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
Nomor 18/Pdt.G/2016/PN-Tbt, tanggal 12 Juni 2017 yang diberitahukan Belinun
Sembiring,SH,.MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada kuasa
Terbanding I sampai dengan IX semula Tergugat I sampai dengan IX, yang
menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung
pemberitahuan ini, kepada mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
Nomor 18/Pdt.G/2016/PN-Tbt, tanggal 03 Juli 2017 yang diberitahukan Lukman
Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, kepada
Terbanding X semula Tergugat X, yang menerangkan bahwa dalam tenggang
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 30 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
waktu 14 (empat belas) hari terhitung pemberitahuan ini kepadanya telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke
Pengadilan Tinggi Medan;
Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
Nomor 18/Pdt.G/2016/PN-Tbt, tanggal 12 Juni 2017 yang diberitahukan
Sumarno, Jurusita Pengadilan Negeri Tebingtinggi, kepada kuasa Terbanding
XI semula Tergugat XI, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari terhitung pemberitahuan ini, kepadanya telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke
Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi
Nomor 18/Pdt.G/2016/PN-Tbt, tanggal 21 Desember 2016, diucapkan tanpa
dihadiri Pembanding semula Penggugat maupun kuasanya, dan Terbanding X
semula Tergugat X;
Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi Nomor
18/Pdt.G/2016/PN-Tbt, tanggal 21 Desember 2016 diberitahukan kepada Kuasa
Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Pebruari 2017 dan kepada
Terbanding X semula Tergugat X tanggal 27 Juli 2017;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat tanggal, 7 Maret 2017 adalah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang,
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat
diterima;
Menimbang bahwa tentang keberatan Pembanding semula Penggugat
dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa
keberatan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Tebingtinggi Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Tbt tanggal 21
Desember 2016, karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam
putusan tersebut telah menguraikan secara tepat dan benar apa yang termuat
dalam memori banding tersebut, dengan demikian keberatan tersebut tidak
dipertimbangkan lagi secara khusus dalam pertimbangan putusan Pengadilan
Tinggi Medan dan harus dikesampingkan ;
Menimbang bahwa tentang kontra memori banding yang diajukan oleh
kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II,
Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 31 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI,
Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan
Terbanding IX semula Tergugat IX, setelah dicermati oleh Majelis Hakim tingkat
banding, alasan atau keberatan tersebut dapat dibenarkan dan diterima,
sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama
sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ditingkat banding;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan
meneliti turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi Nomor
18/Pdt.G/2016/PN-Tbt, tanggal 21 Desember 2016, memori banding dari
Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Terbanding I
semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula
Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat
V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII,
Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan Terbanding IX semula Tergugat IX,
Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum
putusan Pengadilan tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan
hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sehingga
pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan
Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat
banding ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi Nomor
18/Pdt.G/2016/PN-Tbt, tanggal 21 Desember 2016, dapat dipertahankan dan
dikuatkan dalam Peradilan tingkat banding ;
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat
tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara
dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya seperti
tersebut dalam amar putusan dibawah ini :
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;
M E N G A D I L I : 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
tersebut;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 32 putusan Nomor. 249/PDT/2017/PT.MDN
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi Nomor
18/Pdt.G/2016/PN-Tbt, tanggal 21 Desember 2016, yang dimohonkan
banding;
3. Menghukum Pembanding semula Pengugat untuk membayar ongkos
perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 oleh kami :
ARIFIN RUSLI HUTAGAOL selaku Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR,
SH.,MH dan SUMARTONO, SH.,M.Hum. masing-masing selaku hakim anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin
tanggal 30 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh
kedua Hakim Anggota dengan dibantu TAHI PURBA, SH. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun
kuasa hukumnya.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
d.t.o. d.t.o.
AHMAD SUKANDAR, SH.,MH. ARIFIN RUSLI HUTAGAOL
d.t.o.
SUMARTONO, SH.,M.Hum.
Panitera Pengganti,
d.t.o.
TAHI PURBA, SH.
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-